Edisi 20 Juli 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

CMYK

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA WAGE, 20 JULI 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Kasus KPK Gadungan

Dua Tersangka Oknum PNS di Tabanan Denpasar (Bali Post) Ingat kasus KPK gadungan yang memeras sejumlah sekolah di Denpasar? Ternyata dua dari enam tersangka yang mengaku penyidik KPK adalah oknum PNS yang bertugas di Tabanan. Kini penyidik Polsek Dentim terus mendalami pemeriksaan terhadap enam tersangka. ‘’Hasil sementara, dua tersangka yakni Dewa Gede Kertiyasa (39) dan Abdul Majid (46) merupakan oknum PNS di salah satu SMA di Tabanan,’’ kata Kapolsek Dentim AKP

FAKTA Penangkapan di Jawa Tengah Diduga Terkait Teroris Semarang (Bali Post) Mu’arifin yang diduga teroris, Minggu (18/7) malam ditangkap di Kampung Ngledok, Kadipiro, Sragen, Jawa Tengah. Saksi mata menyebutkan, Mu’arifin ditangkap oleh puluhan petugas kepolisian. ‘’Dalam penangkapan tersebut, ada puluhan petugas kepolisian yang mengendarai tiga sepeda motor secara berboncengan dan sekitar empat mobil jenis Toyota Avanza,’’ kata saksi mata Sutanto (31), Senin (19/7) kemarin. Saat akan terjadi penangkapan tersebut, katanya, para petugas kepolisian memarkirkan kendaraannya itu di sekitar halaman Mushola Al Huda. ‘’Ketika kami tanya ada kepentingan apa petugas tersebut di kampung kami, mereka mengatakan hanya jual-beli tanah,’’ katanya. Hal.19 Tak Melawan

OPSI Cikeas-Istana PP

Presiden SBY Pertimbangkan Gunakan Heli Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah mempertimbangkan menggunakan helikopter dari kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor menuju Istana Negara. Alternatif ini dipilih untuk menghindari konvoi iring-iringan kendaraan kepresidenan yang kerap menimbulkan kemacetan dan banyak dikritik masyarakat. ‘’Itu salah satu opsi, kita lihat nanti mana yang terbaik. Yang pasti Presiden mendengarkan saran dan masukan. Itu masukan dan saran dari masyarakat dari beberapa pihak yang tentu didengarkan dan dipertimbangkan. Kita coba hitung apa yang paling baik dilaksanakan nantinya,’’ kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, Senin (19/7) kemarin, menanggapi solusi kemacetan akibat konvoi rombongan Presiden. Hal.19 Rombongan Presiden

KOTA

2

AKIBAT dimakan usia, plafon satu ruangan belajar di SD 3 Serangan, Minggu (18/7) sore jebol. Akibat kejadian tersebut, ruang belajar kelas V tersebut tidak bisa digunakan. Sampai Senin (19/7) kemarin, plafon yang jebol masih tetap dibiarkan. Bagaimana nasib para siswa?

KABUPATEN

4

DALAM rapat kerja antara Komisi III DPRD Bangli dengan Dinas Pendidikan dan SMPN 2 Bangli, Senin (19/7) kemarin, terungkap skandal dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pembangunan tiga unit gedung belajar di sekolah tersebut. Siapa pelakunya?

Ambariyadi Wijaya, Senin (19/7) kemarin. Ambariyadi mengatakan, keenam tersangka masih menjalani pemeriksaan secara intensif di ruangan penyidik. Dua di antaranya (Kertiyasa dan Abdul Majid) merupakan oknum PNS di Tabanan. ‘’Mereka adalah guru SMA. Sementara empat lainnya merupakan warga biasa. Kita masih dalami penyidikan,’’ ucapnya. Dijelaskannya, empat tersangka lainnya masing-masing bernama I Wayan Karya

(47) tinggal di Padangsambian, Denpasar; Agus Suprapto (44) beralamat di Kediri; Nyoman Widyawan (48), warga Jalan Gunung Seraya, Tegal Sari dan Christ Purwanto (51) asal Surabaya tinggal di Jalan Gunung Bromo. Dalam menjalankan aksinya, mereka berkedok sebagai petugas LP3 NKRI. Artinya, perpanjangan tangan KPK. Mereka pun masuk ke sekolah-sekolah dan melakukan pemerasan hingga jutaan rupiah. ‘’Mereka mulai beraksi 30 Juni 2010.

Ada sembilan sekolah yang menjadi korban hingga saat ini. Kertiyasa selaku koordinator tim dan selalu membagi tugas,’’ terangnya. Setiap beraksi, katanya, mereka selalu beralasan untuk membuat laporan audit dan investigasi. Pihak sekolah yang dibidik pun diajak koordinasi. Jika pihak sekolah tidak memberikan uang, maka mereka memberikan P alias problem. Artinya, sekolah tersebut dinilai bermasalah dan tentunya akan dilaporkan ke polisi. Sedang-

Arafat Diancam Lima Tahun

SMA 8 Denpasar Rp

15 juta

SMA 3 Denpasar Rp

15 juta

SMA 5 Denpasar Rp

20 juta

SMK 4 Denpasar Rp

15 juta

SMA 6 Denpasar Rp

20 juta

SMK 5 Denpasar Rp

20 juta

SMK 1 Denpasar Rp

5 juta

SMPN 8 Denpasar Rp

2 juta

Jumlah

Rp 112 Juta

Besarnya Belanja Pegawai

Jakarta (Bali Post) Kompol M Arafat Enannie, penyidik di Unit II Direktorat II Reserse Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, diancam lima tahun penjara karena diduga menerima uang dari Gayus HP Tambunan. ‘’Terdakwa diancam lima tahun penjara,’’ kata anggota tim jaksa penuntut umum Yuni D. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/7) kemarin. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Haswandi, JPU menyebutkan terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima sesuatu pemberian. Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Terdakwa juga diancam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dia menyebutkan terdakwa telah menerima pemberian sebuah motor besar tipe Ultra Classic warna hitam seharga Rp 410 juta. Kemudian terdakwa tidak pernah mengusulkan kepada pimpinan dalam hal penetapan Imam Cahyo Maliki sebagai tersangka dalam kasus Gayus HP Tambunan. Hal.19 Kasus Gayus

Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti belum tepatnya rasio penghitungan porsi APBN. Menurut Presiden, seharusnya makin tinggi APBN, maka rasio untuk pertumbuhan dan pembangunan harus lebih besar dibandingkan untuk biaya rutin seperti belanja pegawai atau administrasi yang bersifat overhead cost.

Bali Post/ade

Kompol M Arafat Enannie

Karena itu, Presiden meminta agar jangan sampai APBN habis hanya untuk belanja pegawai dan biaya administrasi. Jangan karena APBN naik, kemudian pengeluaran kementerian dan lembaga ikut dinaikkan. ‘’Itu tidak sehat dan tidak diperlukan,’’ kata Presiden dalam rapat kabinet, Senin (19/7) kemarin. Presiden menegaskan ketentuan ini juga berlaku bagi para gubernur, bupati dan wali kota. Jangan sampai tidak ada sama sekali pembiayaan untuk infrastruktur dasar di daerah-daerah karena habis untuk belanja pe-

gawai dan biaya administrasi yang tidak perlu. Presiden juga mengimbau para pejabat dan institusi terkait dapat memiliki pemahaman sama tentang kebijakan fiskal dan penyusunan APBD dan APBN agar tepat sasaran, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Sumber pendapatan dari luar negeri itu, menurut Presiden, juga diperlukan baik berupa hibah maupun utang. Apabila ada peluang hibah, Presiden mengatakan lebih baik itu yang dipilih seperti yang diterima dari pemerintah Norwegia untuk perubahan iklim. (kmb4)

Luna Penuhi Penyuap Dituntut 5 Tahun, Penerima Suap 12 Tahun Wajib Lapor Kasus Hakim PT TUN

Jakarta (Bali Post) Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Ibrahim dituntut hukuman penjara 12 tahun. Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 300 juta. Tuntutan ini disampaikan JPU Agus Jaya Sitompul dalam persidangan perkara tersebut yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Senin (19/7) kemarin. Dalam persidangan tersepisah, Dirut PT Sabar Ganda (SG) Darianus Lungguk Sitorus dan penasihat hukumnya, Adner Sitorus, diancam hukuman lima tahun penjara. Keduanya didakwa melakukan penyuapan sebesar Rp 300 juta terhadap hakim tinggi Ibrahim. Perkara ini memang berkaitan dengan perkara yang

tengah dijalani Ibrahim. Tingginya tuntutan kepada Ibrahim, kata JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Djufriadi, karena selaku hakim seharusnya menegakkan keadilan. Namun yang bersangkutan malah mencederai profesi. Ia juga tak mendukung program negara dalam upaya pemberantasan tindak korupsi. Selain itu, JPU juga meminta agar majelis hakim mewajibkan hakim tinggi itu untuk membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. ‘’Hukuman berat ini harus dijatuhkan kepada terdakwa, karena sebagai hakim sekaligus penegak keadilan, justru melakukan perbuatan yang tidak patut. Ini hal yang memberatkan hukuman bagi ter-

dakwa,’’ imbuh penuntut umum. Sementara pertimbangan yang meringankan, lanjut JPU Agus Sitompul, terdakwa memiliki penyakit permanen berupa gagal ginjal, yang mengharuskannya untuk terus menjalani perawatan dan pengobatan cuci darah. Selain itu, belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan keluarga. Majelis menunda sidang untuk dilanjutkan Senin (27/7) pekan depan.

Penyuap Didakwa Dalam persidangan tersepisah, Dirut PT Sabar Ganda (SG) Darianus Lungguk Sitorus dan penasihat hukumnya, Adner Sitorus, diancam hukuman lima tahun penjara. Keduanya didakwa melaku-

kan penyuapan sebesar Rp 300 juta terhadap hakim tinggi Ibrahim. Dalam dakwaannya itu, JPU Agus Jaya Sitompul menyebutkan, kedua terdakwa diduga memberikan uang kepada hakim Ibrahim. Kedua penyuap itu memberikan uang agar majelis hakim memutuskan untuk menguatkan putusan tingkat pertama perkara nomor 86/G/2009/PTUN-JKT yang ditetapkan PTUN Jakarta Pusat. Dalam salinan putusannya tertanggal 26 November 2009, PTUN saat itu mengabulkan gugatan DL Sitorus selaku Dirut PT sabar Ganda melawan Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pertanahan Jakarta Barat dalam sengketa kepemilikan tanah tersebut. (kmb3)

Jakarta (Bali Post) Artis Luna Maya hanya bungkam seusai melaksanakan wajib lapor di Mabes Polri Jakarta, Senin (19/7) kemarin. Luna melaksanakan wajib lapor perdananya di Mabes Polri dengan didampingi anggota tim kuasa hukum OC Kaligis, Aga Khan. Luna langsung menuju mobil CRV warna cokelat tua bernomor polisi B 8 UCI, menggunakan baju berwarna krem, kerudung warna kuning dan celana jeans. Ia keluar melalui pintu belakang ruang pemeriksaan Mabes Polri. Pada saat datang untuk wajib lapor, Aga Khan mengatakan bahwa kedatangan Luna untuk memenuhi wajib lapor dan tanda tangan. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Penerangan Umum (Kapenum) Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) Polri Kombes Pol. Marwoto Soeto mengatakan bahwa Luna melaksanakan wajib lapor pada Senin dan Kamis. Luna datang ke Mabes Polri pukul 10.45 WIB dan keluar 12.00 WIB. Penetapan status tersangka untuk Luna dan Cut Tari yang mulai ditetapkan pada Kamis (8/7) dan hanya dikenakan wajib lapor tidak ditahan. Hal.19 Pembuatan Video

Kasus Ary Muladi

Yusril Tak Sentuh Pokok Persoalan harus melanjutkan penyelidikan kasus sisminbakum di mana Yusril ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengatakan, semestinya dari awal mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut menyatakan diri bersih atau tidak terlibat dalam korupsi sisminbakum dengan melakukan pembelaan terhadap tiga direktur jenderal yang menjadi bawahannya ketika memimpin departemen tersebut. ‘’Bukan malah membuka permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi,’’ katanya. Ia menjelaskan, kalaupun Yusril mau mempermasalahkan Jaksa Agung tentunya bisa disampaikannya ketika melakukan pembelaan atau eksepsi di pengadilan. Karena

kan jika mereka diberikan uang, mereka memberi kode C alias clear atau tidak ada masalah. Sementara pihak Polsek Dentim menyita sejumlah barang bukti seperti dua unit mobil Avanza nopol B 1101 SQ dan DK 1757 XC, surat perintah tugas, laporan audit dan uang tunai Rp 789 ribu. ‘’Untuk sementara hasil penyelidikan baru itu. Tentunya, kita masih akan terus telusuri. Berikut, apakah ada orang lain yang terlibat dalam kasus ini,’’ imbuhnya. (kmb21)

Korban KPK Gadungan

Presiden Soroti APBN

Prof. Bagir Manan: Palembang (Bali Post) Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan menilai tindakan Yusril Ihza Mahendra melaporkan Jaksa Agung terkait dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, dinilai tidak menyentuh persoalan. ‘’Tidak ada relevansinya antara kasus sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) yang diperkarakan kepada Yusril dengan kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkannya sebagai tersangka,’’ katanya, Senin (19/7) kemarin. Menurutnya, kalaupun Mahkamah Konstitusi (MK) membenarkan status Jaksa Agung tidak sah karena tidak dilantik kembali bukan jadi alasan masalah penetapan Yusril sebagai tersangka gugur. Tetapi, Jaksa Agung yang baru

NOMOR 323 TAHUN KE 62

saat ini yang terpenting dan harus dilakukannya bagaimana membuktikan kalau dia tidak terlibat dalam korupsi sisminbakum. Terserah Penyidik Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai penahanan Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibyo. ‘’Saya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik,’’ katanya, di Jakarta, Senin kemarin. Hendarman mengatakan jika dirinya yang langsung memerintahkan penahanan terhadap Yusril, maka dirinya bisa dianggap emosional. Namun, penyidik menilai bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, tidak akan

mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti. ‘’Barang bukti saat ini sudah ditangani oleh penyidik (dari tersangka/terdakwa sisminbakum sebelumnya),’’ katanya. Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Senin kemarin melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Hartono Tanoesudibyo yang berlangsung dari pukul 11.00 WIB sampai sekitar 15.00 WIB. ‘’Hartono ditanyai sepuluh pertanyaan oleh penyidik,’’ kata kuasa hukum Hartono Tanoesudibyo, Hotman Paris. Dijadwalkan, penyidik Kejaksaan Agung akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus sisminbakum lainnya, Yusril Ihza Mahendra, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM. (ant)

KPK Melanggar Hukum

Bali Post/dok

Bagir Manan

Hendarman Supandji

Jakarta (Bali Post) Penetapan Ary Muladi sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan KPK, kembali dikecam penasihat hukum Ary Muladi, Sugeng Teguh Santosa. Pasalnya, Ary banyak membantu KPK dalam membongkar kasus dugaan korupsi yang melibatkan Anggodo Widjojo. Hal itu disampaikan Sugeng di gedung KPK, Senin (19/7) kemarin. Menurut Sugeng, Ary sebelumnya sudah memberikan keterangan kepada KPK terkait kasus tersebut. Namun, justru KPK menetapkannya sebagai tersangka. Padahal, kliennya ini merupakan orang yang memberikan informasi kepada penyidik KPK. Sikap Ary ini sesuai aturan yang ada dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK sebagai partisipasi masyarakat. ‘’Sejak awal kami membawa Ary ke KPK untuk menyerahkan bukti dan memberikan keterangan. Kemudian, Ary memberikan keterangan bagaimana dia membantu mengungkap bahwa aliran dana itu ada. Ini sebagai entry point kriminalisasi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah,’’ jelas Sugeng. Hal.19 Pelanggaran Hukum


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.