Edisi 21 Januari 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS WAGE, 21 JANUARI 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 151 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Kasus Kuwum, Senjata Lengserkan Sukaja

Mega Tetap Pertahankan Eka-Jaya

Bali Post/kmb

DOMPET BALI POST - Redaktur Pelaksana Bali Post Nyoman Wirata menyerahkan sumbangan pembaca Bali Post untuk korban gempa Padang yang diterima Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc., Selasa (19/1) lalu.

KEINGINAN Ketua DPC PDI-P Tabanan Made Sudana bertemu Megawati untuk mempertanyakan rekomendasi jilid II untuk Pilbup Tabanan, akhirnya kandas. Rombongan DPC PDI-P Tabanan hanya diterima Sekjen DPP Pramono Anung. Megawati hanya mau bertemu dengan Cok Ratmadi, Ketua DPD PDI-P Bali. Hasil dari dua pertemuan itu disimpulkan, Megawati masih tetap kokoh memper-

tahankan rekomendasi jilid II. Dari hasil pertemuan itu pula terungkap alasan ditendangnya I Wayan Sukaja dari posisi cabup. Sukaja disingkirkan dengan kasus dugaan korupsi jembatan Kuwum, Marga. Akibat bisikan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati bahwa mantan Ketua DPRD Tabanan ini bisa dilibatkan dalam kasus itu, bahkan dijadikan tersangka jika kejaksaan mau membuka kembali.

Sudana saat dikonfirmasi ini via telepon, Rabu (20/1) kemarin mengatakan, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri masih sulit mengubah rekomendasi jilid II. Paket Eka Wiryastuti-Komang Sanjaya masih dipertahankan. Menurutnya, ada yang menyebutkan Sukaja disingkirkan karena dikaitkan dengan kasus korupsi jembatan Kuwum, Marga di mana dia dijadikan saksi dalam kasus itu.

Sudana juga menjelaskan, DPC PDI-P Tabanan serta DPD PDI-P Bali sudah bertemu dengan DPP di Sekretariat DPP PDI-P di Jalan Lenteng Agung, 99, Jakarta Selatan. Ikut dalam rombongan itu Ketua DPD PDI-P Bali AA Ngurah Ratmadi. Semua rombongan bertemu dengan Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung. Dikatakan Sudana, Pramono menyatakan prihatin dengan apa yang terjadi di Ta-

FAKTA

Jakarta (Bali Post) Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji mengatakan, penangkapan terhadap pemilik saham pengendali Bank Century Robert Tantular yang dilakukan di bawah koordinasinya bukan berasal dari laporan Bank Indonesia (BI). Dalam kesaksiannya di rapat Pansus Hak Angket Kasus Bank Century, Susno menegaskan perintah penangkapan diterimanya dari Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang sebelumnya diperintah oleh Wapres Jusuf Kalla.

Bali Post/ant

RUSAK - Sejumlah meja dan kursi serta peralatan sidang Konferensi Cabang (Konfercab) III yang berada di ruang pertemuan utama Kantor DPC PDI-P Kabupaten Magetan, Jatim, rusak setelah terjadi keributan saat sidang konfercab, Rabu (20/1) kemarin. Keributan terjadi karena ada upaya pembubaran paksa oleh seorang oknum kader PDI-P Kabupaten Magetan yang sebelumnya gagal mendapatkan dukungan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI-P Kabupaten Magetan periode 2010-2015.

Susno Pastikan Politisi Tak Terlibat Century

Ruhut Bikin Ulah Lagi UNTUK ketiga kalinya Ruhut Sitompul dimasalahkan koleganya di Pansus Century. Selain ‘’ribut-ribut’’ dengan Gayus Lumbuun soal alokasi waktu bertanya, juga sempat dimasalahkan ketika menyebut Jusuf Kalla dengan sapaan Daeng. Kini dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Yahya Sacawirya itu, Ruhut Sitompul (F-PD) berseteru dengan Maruarar Sirait (F-PDI Perjuangan). Maruarar merasa tersinggung setelah Ruhut berulangkali menyindir Maruarar yang selalu mempertanyakan hal yang sama kepada setiap saksi yang dipanggil DPR. Hal. 19 Anggota Pansus Bali Post/ade

KOTA

2

DEWAN mencurigai aset patung GWK (Garuda Wisnu Kencana) yang ditawarkan kepada Pemprov Bali bermasalah. Kasus tanah Pemprov Bali yang dipakai sebagai tempat pedestal patung sampai kini belum tuntas. Belum lagi kecurigaan atas studi kelayakan yang bagus-bagus. Jika proyek ini bagus, kenapa sudah 25 tahun proyek itu digagas sampai kini belum terwujud secara total. Terus, apa kata tim GWK?

KABUPATEN

4

WARGA adat Sidayu Kawan mengadu ke Pemkab Klungkung. Menyusul adanya aktivitas pengerukan dan pengurukan di sekitar Pantai Sidayu. Jika dibiarkan, warga khawatir sempadan pantai makin sempit sehingga warga kehilangan tempat untuk melaksanakan kegiatan spiritual seperti melasti.

Isu Video Mesum Merebak DI TENGAH gejolak pilkada di Tabanan terkait rekomendasi jilid II DPP PDI-P, kini dihangatkan isu video mesum. Bahkan, santer kabar video mesum itu melibatkan calon yang maju dalam Pilbup Tabanan. Sejumlah sumber di Tabanan menyangsikan hal tersebut dan menilainya sebagai kampanye hitam. Namun, sumber lainnya meyakinkan bahwa video itu ada dan telah dimiliki beberapa orang. ‘’Ada informasi pemilik video itu kini ada di Jimbaran,’’ katanya. Sejumlah lawan politiknya, kini telah menyiapkan dana puluhan juta rupiah untuk mendapatkan gambar esek-esek tersebut. (kmb)

Setelah bertemu dengan Pramono, kata Sudana, tidak semua rombongan bisa bertemu langsung dengan Megawati. Hanya Ketua DPD PDIP Bali Cok Rat dan Sekjen Pramono Anung yang diperbolehkan menghadap. Setelah pertemuan segi tiga antara Mega, Pram dan Cok Rat, Megawati tetap kukuh mengganti Sukaja dengan paket rekomendasi jilid II. Hal. 19 Sebagai Tersangka

Susno Bantah Boediono

Gubernur Sumbar Terima Dompet Pembaca ’’Bali Post’’ Padang (bali post) Sumbangan pembaca Bali Post untuk korban gempa Padang, Selasa (19/1) diserahkan kepada Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Si. Sumbangan sebesar Rp 348.200.000 itu diserahkan oleh Redaktur Pelaksana Bali Post Nyoman Wirata, di ruang kerja Gubernur. Selain sumbangan pembaca Bali Post juga diserahkan sumbangan manajemen Bali Post senilai Rp 25 juta. Gubernur Marlis Rahman mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan sumbangan masyarakat Bali. Dia menilai kepedulian ini tidak semata berwujud bantuan, tetapi mencerminkan rasa persaudaraan antaranak bangsa makin rekat. Demikian juga hal ini mencerminkan makin kokohnya persatuan bangsa Indonesia dalam memelihara kebhinekaan. Wirata menjelaskan, pengumpulan sumbangan melalui dompet Bali Post merupakan bentuk kepedulian krama Bali akan musibah yang menimpa warga di Sumatera Barat. Pengumpulan dana melalui dompet Bali Post, khususnya untuk bencana yang terjadi di luar daerah Bali telah dilakukan beberapa kali, di antaranya korban tsunami di Aceh dan korban gempa di Yogyakarta. Ikut mendampingi Gubernur menerima sumbangan krama Bali itu di antaranya Karo Humas dan Protokol Provinsi Sumatera Barat Dedek Nuzul Putra, Satkorlak Provinsi Sumbar serta disaksikan wartawan berbagai media di Sumatera Barat. (019)

banan. Pada prinsipnya, kata Sudana, Pramono memiliki pandangan yang sama dengan DPC maupun Depercab yakni mempertahankan Sukaja dari posisi cabup Tabanan. Pramono menyampaikan hasil survei yang dilakukan DPP pascarakercabsus, Sukaja menduduki peringkat tertinggi. Dengan demikian, dia memang dikehendaki oleh masyarakat dan berhak mendapatkan mandat untuk memimpin daerah.

KESAKSIAN - Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji memberikan keterangan saat menjadi saksi Pansus Angket Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1) kemarin.

Jakarta (Bali Post) Mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji mengemukakan, Mabes Polri sudah memeriksa aliran dana dari Bank Century. Dari hasil penyelidikan itu tidak ditemukan nama-nama tokoh politik atau rekening suatu parpol. Demikian kesaksiannya di depan Panitia Angket Bank Century, Rabu (20/1) kemarin. Susno menegaskan, pihaknya pernah memeriksa aliran dana yang dirampok Robert Tantular melalui Bank Century. ‘’Terkait Bank Century ini, aliran dana nasabah yang dimaling Robert Tantular cs. itu nama-nama nasabah itu juga ada di sini,’’ katanya. Ia mengemukakan, ada ribuan aliran dana dari Bank Century itu dan dari keseluruhan nama dan rekening yang diperiksa itu tidak ada

ada satu partai pun yang masuk dalam aliran dana tersebut. Pemeriksaan aliran dana Bank Century itu terkait dengan produk Antaboga yang dikeluarkan bank bermasalah itu. Penjelasan Susno tersebut terkait dengan pertanyaan anggota panitia angket yang menanyakan seputar informasi bahwa dalam data transaksi Century yang ada di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada sejumlah nama yang mirip tokoh atau politisi. Terkait dengan pengejaran aset-aset Robert Tantular, Susno mengungkapkan, pemerintah Singapura ternyata juga siap memberikan bantuannya kepada Indonesia untuk menelusuri rekening yang bersangkutan. Hal. 19 Vonis Ringan

Anggodo Diperiksa Enam Jam Jakarta (Bali Post) Anggodo Widjojo diperiksa selama hampir enam jam oleh tim penyidik KPK dalam kasus dugaan percobaan penyuapan kepada pimpinan KPK dan menghalangi penyidikan kasus korupsi. Anggodo menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/1) kemarin, sejak pukul 11.00 WIB dan baru keluar sekira pukul 16.45 WIB. Bonaran Situmeang, pen-

gacara Anggodo, mengatakan kliennya menjawab 15 pertanyaan penyidik KPK. ‘’Tetapi yang pokok hanya 10 pertanyaan,’’ kata Bonaran. Menurut Bonaran, pertanyaan-pertanyaan itu sebagian besar tentang aliran dana yang diduga berasal dari Anggoro Widjojo, kakak Anggodo yang terjerat kasus korupsi. Bonaran menegaskan, kliennya hanya bertugas mengantarkan

uang sebesar Rp 5,1 miliar secara bertahap kepada seorang bernama Ary Muladi. Ary Muladi, kata Bonaran, adalah orang yang awalnya mengaku bisa menyerahkan uang itu kepada sejumlah pejabat KPK. ‘’Jadi kalau ada persoalan di sini, harusnya Ary Muladi yang ditangkap,’’ kata Bonaran. (ant) Anggodo Widjojo

Bali Post/sep

KPK Takkan Patuhi Imbauan Presiden Jakarta (Bali Post) KPK takkan mengikuti keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Bahkan, Kepala Negara diingatkan untuk tidak mencampuradukkan antara masalah hukum dengan politik. Demikian sikap KPK yang disampaikan melalui Karo Humas KPK Johan Budi SP, Rabu (20/1) kemarin. Menurutnya, apa yang dilakukan KPK dalam menangkap dan menahan tiap kepala daerah merupakan bagian dari upaya hu-

kum. Hal ini juga dimaksudkan untuk efek jera sekaligus peringatan keras, agar para pejabat jangan melakukan korupsi. ‘’Tiap pemeriksaan ada prosesnya. Kalau alat bukti cukup, KPK dimungkinkan untuk melakukan penahanan,’’ jelas Johan. Sikap keras KPK merupakan tanggapan dari pernyataan Presiden Yudhoyono dalam pidato yang disampaikan pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Madiun, Jawa Timur, Selasa (19/1) lalu. Dalam kesempatan itu, SBY meminta aparat penegak hukum jangan asal

menahan kepala daerah, karena banyak bupati yang mengeluh sering ditangkap dan ditahan akibat kebijakan yang mereka ambil. Sebaliknya, KPK mengimbau Presiden Yudhoyono untuk dapat memisahkan kedua urusan tersebut. Bahkan, sebaiknya diminta untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Bukan dengan mengeluarkan imbauan yang kurang mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. ‘’KPK tidak akan terpengaruh dengan imbauan itu. Ingat, ada adagium, biarpun

besok langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan,’’ ujar Johan mengutip pernyataan dari mediang mantan Jaksa Agung Burhanuddin Lopa. KPK kembali mengingatkan bahwa penahanan para tersangka tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan UU Nomor 31/1999 dan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi serta UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Berdasarkan ketentuan itu, penyidik KPK memiliki alasan subjektif dan objektif dalam melakukan penahanan tersangka, tidak terkecuali dengan seorang kepala daerah. (kmb3)

Susno menjelaskan, penangkapan Robert dilakukan pada 25 November 2008. Pesan Kapolri, seperti perintah Wakil Presiden saat itu Pak Jusuf Kalla, jangan sampai mereka lari karena keluarga Robert Tantular sudah lari ke luar negeri. ‘’Saat itu Robert masih di Jakarta. Tetapi, beberapa nomor alat komunikasinya terpantau sudah di Singapura,’’ papar Susno, rabu (20/1) kemarin. Jawaban Susno tersebut menguatkan kesaksian Jusuf Kalla yang mengaku memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert. Di sisi lain, jawaban tersebut mengoreksi klarifikasi mantan Gubernur BI Boediono atas pernyataan JK. Dalam klarifikasinya, Boediono mengaku JK memang memerintahkan penangkapan Robert Tantular, namun BI sudah lebih dahulu melapor kepada polisi untuk mencegah Robert ke luar negeri. Laporan BI dilakukan setelah dua hari Robert Tantular ditangkap. Bukan lapor dulu lalu ditangkap, tetapi ditangkap dulu baru lapor. ‘’Ini termasuk model A dan ini tidak elok,’’ kritik Susno. Laporan BI itu dikategorikan laporan model A yaitu hanya untuk kelengkapan berkas saja. Jadi tanpa adanya laporan BI itu pun, polisi sudah bisa memproses. Susno juga menguatkan kesaksian Jusuf Kalla tentang dasar pertimbangan JK menangkap Robert Tantular atas dugaan kejahatan perbankan. Dia menjelaskan, saat akan menangkap, dia membentuk dua tim. Satu tim yang dipimpinnya menuju ke BI dan satu tim lagi bergerak menuju target operasi untuk menangkap Robert. Di BI, Susno mengaku bertemu dengan Deputi Gubernur Bidang Pengawasan Siti Ch. Fadjriah untuk melaporkan rencana penangkapan. Namun, justru pejabat BI meragukan rencana penangkapan itu yang mempersoalkan bukti polisi untuk menangkap. Mereka menanyakan, apakah polisi sudah yakin Robert bersalah. Apakah sudah cukup bukti. Susno kemudian meyakinkan BI bahwa polisi yakin dengan bukti yang dimiliki. Dia pun meminta BI mengirim tim untuk membantu pihak kepolisian. Menurut pandangan BI belum cukup bukti, hampir semua peserta rapat bilang begitu. Hal. 19 Tidak Datang


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 21 Januari 2010 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu