HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
RABU WAGE, 21 APRIL 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 237 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
SBY Panggil Tiga Bank BUMN
Upaya Pecahkan Soal Kemiskinan
Bali Post/ant
JOGGING - Presiden SBY bersama Ibu Ani Yudhoyono menikmati suasana desa dan udara bersih saat melakukan jogging di Tampaksiring, Selasa (20/4) kemarin. Presiden pun bertemu anak-anak SMP yang akan berangkat ke sekolah. Bali Post/eka
KENANG-KENANGAN - Menkominfo Tifatul Sembiring menerima kenangkenangan dari Pimpinan KMB Satria Naradha saat melakukan kunjungan ke Bali TV, Selasa (20/4) kemarin.
Menkominfo Kunjungi Bali TV
Antisipasi dengan Penguatan Jati Diri Denpasar (Bali Post) Meningkat dan variatifnya kejahatan dengan penyalahgunaan teknologi belakangan ini, hendaknya diantisipasi masyarakat. Penguatan jati diri dan adat-istiadat merupakan salah satu bentuk adaptasi teknologi secara positif agar kita tak terjebak pada penyimpangan penggunaan teknologi. Demikian ditegaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring saat masimakrama ke Gedung Pers Bali Ketut Nadha, Selasa (20/ 4) kemarin. Sebelum siaran interaktif di Bali TV, Menkominfo sempat memaparkan, untuk mengantisipasi penggunaan teknologi sebagai media melakukan kejahatan, Kemenminfo terus melakukan berbagai pendekatan di antaranya melakukan koordinasi lintas departemen, termasuk dengan kepolisian. Maraknya kejahatan yang timbul akibat penggunaan facebook belakangan ini hendaknya diantisipasi semua komponen. Masyarakat hendaknya menggunakan teknologi secara sadar,’’ ujarnya. Menurutnya, mengatasi kejahatan dunia maya diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama ini menjadi strategis mengingat beberapa kasus kejahatan dunia maya terkait dengan teknologi informasi. Hal.19 Kurang Positif
FAKTA Dugaan Korupsi APBD
Gubernur Sumut Jadi Tersangka
2
DALAM waktu sehari dua pasien suspect rabies yang dirawat di Ruang Nusa Indah RS Sanglah meninggal. Masing-masing pasien berasal dari Tembuku, Bangli dan Bebandem, Karangasem. Pasien suspect dari Bangli Ni Wayan Sriani (30) dan Nengah Rai dari Karangasem. Sampai kapan korban rabies berhasil dihentikan?
KABUPATEN
Susno Masih sebagai Saksi Jakarta (Bali Post) Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji melenggang bebas meninggalkan Mabes Polri dengan menanggalkan pakaian dinas yang sebelumnya dikenakan saat hadir di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (20/4) kemarin. Penetapan tersangka pascakehadirannya sebagai saksi kasus Gayus Halomoan Tambunan tidak terbukti. Susno keluar dengan batik lengan pendek lewat pintu belakang.
Bali Post/ade
DIPERIKSA - Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji mendatangi Mabes Polri, Selasa (20/4) kemarin. Ia diperiksa sebagai saksi kasus Gayus.
‘’Sehat, semuanya lancar,’’ kata Susno sambil bergegas menuju mobilnya B 1988 UAA. Tak banyak keterangan yang diperoleh dari Susno yang diperiksa tujuh jam, mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB. Sebanyak 38 pertanyaan diajukan dari 40 pertanyaan yang ada. Penyidik dari Tim Independen kasus Gayus Tambunan menyisakan dua pertanyaan untuk Susno Duadji. Wakadiv Humas Polri Kombes Zainuri Lubis memastikan pemeriksaan lanjutan terhadap Susno Duadji akan dilakukan hari ini. Ia mengatakan sampai saat ini status Susno masih sebagai
saksi. ‘’Kemungkinan besar besok akan dimintai keterangan sebagai saksi,’’ ujarnya. Ditanya kemungkinan berubahnya status Susno, Zainuri tidak menjawab tegas. Ia mengatakan peningkatan status Susno sebagai tersangka sangat tergantung dari hasil pemeriksaan. ‘’Kita menunggu hasil dari pertanyaan itu. Dievaluasi, mungkin saja ada,’’ imbuhnya. Kuasa hukum Susno Duadji, Zul Armain Aziz, mengatakan Susno tidak dikonfrontir dengan tersangka Sjahril Djohan maupun delapan tersangka lainnya, termasuk Gayus Tambunan. ‘’Tidak ada konfrontasi dengan siapa pun, pemeriksaan masih berjalan dan akan ada pemeriksaan lanjutan,’’ kata Zul Armain. Hal.19 Materi Pemeriksaan
2018, Semua Media Gunakan Sistem Digital Denpasar (Bali Post) Pesatnya perkembangan ICT (information communication technology) membuat sistem digital akan menjadi pilihan. Karena itu media khususnya elektronik mulai mengarah ke digital. “Tahun 2011 mulai dilakukan peralihan sistem hingga nanti tahun 2018 semua media akan menggunakan sistem digital, tidak ada lagi analog,” ungkap Men-
kominfo Tifatul Sembiring dalam acara Dialog Interaktif dengan Bali TV, Selasa (20/4) kemarin. Ia memberi alasan dengan sistem digital, spektrum frekuensi yang ada dan terbatas bisa lebih diefisiensikan. Satu frekuensi bisa dibagi lagi menjadi enam. “Efisiensi frekuensi ini akan melahirkan banyak media digital. Satu yang perlu ditekankan adalah
persaingan sehat,” tegasnya. Apa yang disampaikan Tifatul ini berkaitan dengan pertanyaan Firman dari Madura. Firman mempertanyakan apakah semua radio harus pindah ke sistem digital dan bagaimana dengan yang ada di luar kanal. Sementara itu, Syarif di Semarang menanyakan penerapan ICT dalam pemilu 2014. Ia juga mengatakan apakah
pola e-voting yang diterapkan Jembrana bisa menjadi acuan. Tugus di Denpasar pun menanyakan bagaimana memajukan pertanian di Papua dengan memanfaatkan ICT. Menanggapi hal tersebut, Tifatul menjelaskan target yang disampaikan Presiden SBY terkait pemanfaatan ICT. Hal.19 Jaringan Fiber
Sujudi Minta Dihukum Ringan
Jakarta (Bali Post) KPK secara resmi menetapkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin (SA) sebagai tersangka. Ia diduga melakukan korupsi dana APBD senilai Rp 102 miliar saat menjabat Bupati Langkat, Sumut periode 20002007. ‘’Telah dinaikkan ke proses penyidikan sejak pekan lalu dan SA ditetapkan sebagai tersangkanya,’’ kata Karo Humas KPK Johan Budi SP kepada pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/4) kemarin. Johan menjelaskan, kasus ini sedang ditangani melalui koordinasi dan supervisi dengan pihak Kejati Sumut. Sedangkan nilai kerugian negara yang diakibatkan perbuatan tersangka Syamsul Arifin sebesar Rp 31 miliar. Nilai ini setelah dikurangi dengan uang yang sudah dikembalikannya kepada KPK. Status uang yang sudah dikembalikan itu tidak berubah menjadi barang bukti. ‘’Uang itu tetap masuk ke kas daerah Pemkab Langkat,’’ imbuhnya. Hal.19 Surat Pengaduan
KOTA
Diperiksa Tujuh Jam
4
MENDAGRI Gamawan Fauzi menyerukan kepada kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati se-Indonesia untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah, termasuk bansos. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kasus serupa sebagaimana dialami Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, yang oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka.
Bali Post/dok
Ahmad Sujudi
Jakarta (Bali Post) Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Ahmad Sujudi meminta dihukum seringan mungkin. Pasalnya, dirinya merasa tidak terlibat dan tidak pernah menikmati uang korupsi yang dituduhkan kepadanya itu. Justru, ia bermaksud untuk membela kepentingan kesehatan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hal tersebut diungkapkan terdakwa Sujudi dalam nota pembelaan (pledoi) dalam persidangan perkara tersebut yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (20/4) kemarin. Dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan Dep-
kes yang dipimpin majelis hakim Djufriadi itu, tim penasihat hukum Sujudi yang dikoordinatori Humprey Djemaat juga menyampaikan pleoi bagi terdakwa. Dalam pembelaannya itu, terdakwa Sujudi menyatakan keinginannya untuk membela kepentingan masyarakat kecil di pelosok itu, malah berbuah bumerang menyakitkan. Dirinya dituding terlibat korupsi dan harus menjalani sidang untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya itu. Bahkan, dirinya terpaksa menggadaikan rumah pribadinya untuk mengganti uang kerugian negara yang diminta KPK senilai Rp 700 juta. Hal.19 Timur Indonesia
Gianyar (Bali Post) Tiga direktur bank Badan Usaha Milik Negera (BUMN) — BRI, Mandiri dan BNI — Selasa (20/4) kemarin dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkenaan dengan persoalan kemiskinan yang terjadi di negara ini. Presiden meminta ketiga dirut bank BUMN itu untuk memberikan pendapat tentang persoalan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih menjadi perdebatan dalam pertemuan delegasi rakernas di Istana Tampaksiring. Pemanggilan tiga dirut bank BUMN itu berawal saat meninjau kelompok kerja untuk program pro-rakyat yang tengah berdiskusi tentang KUR. Presiden Yudhoyono menyaksikan diskusi yang berlangsung dan terjadi perdebatan berkaitan dengan program KUR bagi masyarakat. ‘’Ada yang mengatakan bunga bank terlalu tinggi, ada juga mengemukakan sudah pas. Bila terlalu rendah nanti banknya menjadi rugi, ada masalah perbankan lagi, dan sebagainya,’’ ungkap Presiden di sela-sela kunjungannya ke media center di Istana Tampaksiring. Menurut Presiden, ada masalah yang harus dipecahkan dalam persoalan KUR. Yang jelas, ada tujuan bagus untuk mengurangi kemiskinan dengan cara antara lain meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal ini bisa dicapai dengan mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil dengan skim kredit yang jaminannya ditanggung oleh pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat. Untuk pemecahan ini, yang paling bertanggung jawab adalah para pelakunya. ‘’Ini gunanya retreat, masing-masing topik itu bisa konklusif pembahasannya, sehingga saya berharap dibandingkan dengan konferensi atau rapat-rapat yang konvensional, ada kelebihan-kelebihan pembahasan dalam kelompok kecil, sepanjang pemangku kepentingan ada di situ semua,’’ jelasnya. Hal.19 Hari Kedua
Bali Post/sep
TOLAK APBN-P - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR-RI Oly Dondokambay (kanan), Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo (tengah) dan Wakil Ketua Komisi VII Effendy Simbolon saat memberikan keterangan tentang Fraksi PDI Perjuangan menolak APBN-P 2010, Selasa (20/4) kemarin.
Dianggap Manipulatif
PDI-P Tolak APBN-P 2010 Jakarta (Bali Post) Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI Tjahjo Kumolo mengatakan fraksinya menolak pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 sepanjang pemerintah tidak serius menyampaikan asumsi-asumsi nota keuangan yang ada. Hingga saat ini, F-PDI Perjuangan menganggap APBN-P 2010 bersifat manipulatif. ‘’Kami juga meminta kepada para menteri yang terkait untuk pembahasan APBN-P ini untuk serius duduk bersama dengan Komisi VII dengan Badan Anggaran DPR. Sepanjang ini tidak dilakukan, maka Fraksi PDI Perjuangan akan menolak APBN-P,’’ tegas Tjahjo Kumolo dalam keterangan persnya di ruang Fraksi PDI-P, Gedung MPR/ DPR, Jakarta, Selasa (20/4) kemarin. Sikap penolakan ini, imbuh Tjahjo, sama sekali tidak terkait dengan penolakan resmi Fraksi PDI Perjuangan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembahasan APBN-P terkait rekomendasi DPR yang memutuskan Sri Mulyani diduga bersalah dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century. Sekjen PDI Perjuangan ini menegaskan, penolakan murni sebagai bentuk kepedulian fraksinya yang mengingatkan keseriusan pemerintah dalam menyusun APBN-P. ‘’Harusnya pemerintah jujur terkait asumsi-asumsi dalam APBN-P, tidak bersikap manipulatif, kenapa ada sejumlah menteri yang selalu meminta mundur kalau rapat dengan Komisi VII. Misalnya dengan mengatakan harus ke New York, harus ke Venezuela, harus ke Bali, ke negara mana,’’ kritiknya. Hal.19 Alasan Penolakan
Dari Diskusi Terbatas Pariwisata (2-Habis)
Gemerincing Dolar Picu Kecemburuan Diakui atau tidak, gemerlap kepariwisataan Bali memang menawarkan riuh gemerincing dolar bagi para pelakunya. Namun, tidak semua masyarakat Bali punya kesempatan untuk menikmati manisnya ‘’kue’’ pariwisata tersebut. Tidak sedikit dari mereka hanya bisa pasrah jadi penonton di tengah kemeriahan perhelatan pariwisata yang berlangsung di depan matanya. Kondisi inilah yang serius diperbincangkan pada diskusi terbatas pariwasata yang digelar Bali Travel News dan International Bali Post (Kelompok Media Bali Post) di Griya Santrian, Sanur, Sabtu (17/4) lalu.
IRONISNYA, kemajuan pariwisata justru menciptakan beban yang sarat bagi sebagian masyarakat Bali. Ketua Paguyuban Tri Hita Karana Gede Suarsa memberi satu contoh soal kemiskinan yang menjerat masyarakat di daerah Kutuh. Walaupun rata-rata dari mereka memiliki tanah yang luas, namun tanah itu tidak bisa ditanami karena kondisinya yang gersang dan tandus. Sepanjang tahun, energi mereka terkuras habis untuk mengumpulkan uang agar bisa membayar pajak. Celakanya lagi, besaran pajak tanah yang tidak produktif itu disesuaikan dengan NJOP daerah pariwisata di sekitarnya. ‘’Jika tidak membayar pajak, maka tanah
mereka akan hilang. Kalau begini terus, suatu saat orang Bali tidak punya tanah lagi karena bayar pajak,’’ katanya prihatin. Suarsa mengkhawatirkan, ketersisihan sebagian masyarakat Bali di tengah gemerlap pariwisata yang berlangsung di depan matanya lambat laun akan memantik api kecemburuan. Sinyal ke arah itu sudah terlihat di sejumlah daerah pariwisata di Bali yang diimplementasikan ke dalam beragam aksi protes terselubung. Jika hotel di daerah itu tidak menyumbang ke pura, misalnya, maka warga setempat membangun kandang babi hanya beberapa meter dari hotel. Menjelang Nyepi, warga sengaja mengarahkan
moncong keplug-keplugan (meriam bambu - red) tepat ke lobi hotel dan berbagai reaksi yang tidak ramah lagi. ‘’Hal-hal seperti ini harus dideteksi sejak awal. Kalau sampai masyarakat ini bergerak, saya kira di Bali akan terjadi semacam revolusi pariwisata. Ini harus dipikirkan dan wajib dicarikan solusi pemecahan masalahnya,’’ katanya mengingatkan. Lebih lanjut, Suarsa juga memaparkan berbagai ekses negatif yang mengiringi perkembangan pariwisata di Bali. Lantaran merasa tidak kecipratan kue pariwisata, sebagian orang Bali mengalami perubahan perilaku menjadi bermental ‘’pengemis’’. Hal.19 Minta Jatah
Bali Post/edi
Gede Suarsa
Juarez