Bali Post
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA PON, 21 DESEMBER 2010
20 HALAMAN NOMOR 123 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Busyro, Ketua KPK
Janji Tak Ada Agenda Politik dengan Istana Jakarta (Bali Post) Ketua KPK Busyro Muqoddas berjanji tidak akan ada agenda politik dengan istana selama ia menjalankan tugasnya hingga akhir 2011. Sesudah pelantikan dan pengucapan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/12) kemarin, Busyro berjanji semua kasus yang sudah memiliki bukti memadai akan ditindaklanjuti tanpa ada pamrih apa pun.
SASARAN Terkait RUUK Yogyakarta
Ical Siap Jadi Ketua Tim Kecil Jakarta (Bali Post) Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical akan menerima bila diusulkan dan ditunjuk mengetuai tim kecil yang akan membahas Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta (RUUK DIY). ‘’Secara substansi tak masalah kalau Pak Ical ditunjuk menjadi Ketua Tim Kecil RUUK DIY,’’ kata Idrus, Senin (20/12) kemarin. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa setuju kalau Ical menjadi ketua tim kecil untuk membahas RUUK DIY di Setgab. Pasalnya, Ical adalah Ketua Harian Setgab yang secara otomatis bisa menjadi ketua tim kecil tersebut. ‘’Memang ada usulan agar Pak Ical menjadi Ketua Tim Kecil Setgab untuk membahas RUUK DIY.’’ Ia berharap semua anggota Setgab akan menyetujui usulan untuk menunjuk Ical sebagai ketua tim kecil meskipun sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali. ‘’Mudah-mudahan yang lain bisa menerima,’’ katanya. Tak Setuju Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengaku keberatan jika Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dibebani tugas memimpin tim kecil melobi Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. ‘’Kalau untuk tim kecil lobi, itu bukan urusan Pak Aburizal Bakrie. Kami tak mau Ketua Umum kami di-downgrade seperti itu,’’ kata Priyo. Priyo yang juga Wakil Ketua DPR-RI ini mengatakan Aburizal adalah Ketua Harian Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintahan yang urusannya lebih bersifat strategis seperti misalnya dengan Presiden sebagai Ketua Setgab. Karena itu, kalau urusannya lobi-melobi disarankan dipilih kader lain. Hal.19 Tim Kecil
KOTA
‘’Tolok ukurnya sebenarnya sederhana. Asal nanti buktibuktinya memadai, ya... sudah, lakukan, tidak ada agenda politik apa pun. Dan, ini insya Allah, saya kepada publik juga ingin mengatakan tidak ada agenda politik saya dan teman-teman di istana,’’ tuturnya. Busyro pun yakin pihak-pihak yang selama ini terkesan mengintervensi lembaga penegak hukum akan kembali memperhitungkan langkahnya karena saat ini prinsip keterbukaan sudah diterapkan. Selain itu, KPK tidak bisa menjadikan pengaruh politik sebagai variabel pertimbangan
untuk menentukan kebijakankebijakan internal. ‘’Kami ingin bersama-sama, KPK, pers, dan lembaga-lembaga lain ini bisa dalam posisi untuk memulai tradisi transparan. Transparan ini esensinya kan kejujuran. Kejujuran berarti saling menghormati tugas wewenang dan masing-masing, termasuk wewenang KPK,’’ tuturnya. Setelah resmi berkantor di KPK, Busyro mengatakan bersama dengan unsur pimpinan KPK lainnya ia akan menelaah kasus satu demi satu, termasuk kasus Bank Century dan juga perkara Gayus Tambunan. Hal.19 Memulai Karya
Bali Post/ant
SELAMAT - Ketua KPK Busyro Muqoddas (kanan) menerima ucapan selamat dari salah satu Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto seusai upacara pengucapan sumpah di Istana Negara, Senin (20/12) kemarin.
Ditjen Pajak Belum Kembalikan Berkas Gayus
Mantan Pejabat Dishub Bali Ditahan
Jakarta (Bali Post) Tim Independen sudah pernah melimpahkan berkas terdakwa Gayus HP Tambunan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai kasus pajak. “Ketua Tim Independen Irjen Pol. Mathius Salempang saat itu sudah mengirimkan berkas perkara Gayus soal pajak ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Iskandar Hasan, Senin (20/12) kemarin. ‘’Meskipun salah satu berkas perkara mantan pegawai Ditjen Pajak sudah dikirimkan, hingga saat ini berkas
Kasus Korupsi Mesin Uji Emisi
tersebut belum balik ke penyidik Polri,’’ ujarnya. Tim Independen yang melakukan pemeriksaan kasus mafia hukum perkara Gayus, saat ini sudah bubar, selanjutnya kasus ditangani oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. “Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Pak Ito rencananya akan melakukan pertemuan dengan Dirjen Pajak dalam waktu dekat,” kata Iskandar. ‘’Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, melakukan pemeriksaan adalah internal
Ditjen Pajak,’’ katanya. Polri sudah menangani kasus Gayus sejak Juli 2009 sampai Oktober 2010, ada tujuh laporan polisi dengan 23 berkas perkara dan melibatkan 27 tersangka. Penasihat Ahli Kapolri, Kastorius Sinaga, mengatakan penyidik Polri akan mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pajak untuk mengungkap mafia pajak Gayus. “Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut gelar perkara teknis kasus Gayus yang dilakukan Polri dengan beberapa instansi,” kata Kastorius. (ant)
3
DUGAAN mark-up dalam proses pengadaan barang di PMI Cabang Badung menuai sorotan kalangan DPRD Badung. Komisi C mendesak Inspektorat Kabupaten Badung dan BPK untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran di PMI Badung. Masalahnya, anggaran yang digunakan PMI Badung berasal dari APBD Badung. Jadi inspektorat harus turun tangan untuk melakukan pemeriksaan demi transparansi anggaran. Terus, apa temuan inspektorat?
KABUPATEN
4
ADANYA sikap diskriminasi sejumlah dokter untuk pelayanan bagi pasien JKJ mendapat kecaman dari anggota DPRD Jembrana. Apalagi pelayanan JKJ yang sejatinya sudah ditanggung oleh pemerintah daerah ini dipakai untuk kepentingan politik salah satu pasangan cabup/cawabup. Dokter tersebut akan diusulkan untuk duputus kontraknya.
Bali Post/ant
OPERASI MATA - Tersangka kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir dikawal pasukan Gegana Mabes Polri saat menjalani operasi mata di RS Aini, Setia Budi, Jakarta, Senin (20/12) kemarin. Pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki tersebut mengalami katarak pada mata dan pengapuran pada kaki kirinya, yang diderita Ba’asyir sejak lama serta setelah ia ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri dalam kasus terorisme. (Beriatnya di halaman 19)
Kasus Korupsi APBD Buleleng
Kejakgung Perintahkan agar Dibongkar Lagi Singaraja (Bali Post) Meski empat pimpinan DPRD Buleleng periode 19992004 sudah dijatuhi hukuman penjara dan denda, kasus korupsi APBD Buleleng tahun 2003/2004 kemungkinan akan terus bergulir kembali. Kejaksaan Agung (Kejakgung) meminta agar kasus itu dibongkar kembali setelah mendapat laporan terbaru dari masyarakat terkait kasus tersebut. Empat pimpinan DPRD Buleleng periode 1999-2004 yang sudah dijatuhi hukuman terkait kasus korupsi APBD tersebut adalah Nyoman Sudharmaja Duniaji (ketua), Gde Widnyana Dangin (wakil ketua), Kompol (Purn) Made Sudana (wakil ketua), dan Nyo-
man Gede Astawa (wakil ketua). Dalam putusan Mahkamah Agung, keempat mantan pimpinan dewan ini dinyatakan bersalah dan divonis penjara masing-masing enam bulan dan denda masing-masing Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan dengan masa percobaan dua tahun. Selain harus membayar denda, keempatnya juga dikenakan hukuman harus mengembalikan uang pengganti masing-masing Sudarmaja Rp 733 juta lebih, Gde Widnyana Dangin Rp 545 juta lebih, Made Sudana Rp 517 juta lebih, dan Nyoman Gede Astawa Rp 702 juta lebih. Keempatnya pun sudah dieksekusi oleh Kejari Singaraja
sekitar Maret 2010. Menurut informasi, Kejaksaan Agung meminta agar kasus itu dibongkar kembali. Permintaan tersebut berdasarkan pengaduan dari masyarakat Buleleng yang mengatasnamakan sebuah LSM. Dalam pengaduan itu disebutkan, tindak korupsi APBD 2003/2004 itu dilakukan secara bersamasama antara pihak legislatif dan eksekutif. Berdasarkan pengaduan itu, Kejaksaan Agung memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Denpasar, agar menindaklanjuti dugaan tersebut. Karena kasus tersebut hanya menyeret empat pimpinan
dewan, sementara anggota dewan dan pihak eksekutif lolos. ‘’Surat perintah itu sudah turun, sekarang di Kejari Singaraja,’’ kata seorang sumber, kemarin. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Singaraja I Gusti Ngurah Subawa, Senin (20/12) kemarin, membenarkan adanya surat perintah dari Kejaksaan Agung tersebut. ‘’Ya, seprin (surat perintah) sudah turun,’’ kata Kajari Subawa didampingi Kasipindum Masud dan Kasipidsus Ketut Kindra. Subawa menjelaskan akan menindaklanjuti perintah tersebut. Hanya, laporan yang akan disampaikan ke Kejaksaan Agung nanti berkaitan dengan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap terhadap kasus tersebut. ‘’Ini kan harus full data kembali, masalahnya kasus tersebut sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap,’’ tegasnya. Kajari Subawa mengaku heran kenapa kasus tersebut baru diadukan ke Kejaksaan Agung setelah kasus itu memiliki kekuatan hukum tetap. Semestinya pihak yang mengadu itu sudah mempersoalkan dugaan keterlibatan semua anggota DPRD dan pihak eksekutif sejak kasus korupsi itu mencuat. ‘’Ya... ini kan terlambat, masalahnya itu tadi, kasus tersebut sudah punya kekuatan hukum tetap. Nanti saya akan laporkan seperti itu,’’ tandasnya. (kmb15)
Denpasar (Bali Post) Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali memutuskan menahan Gede Putu Sunarta, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dishub Bali. Selain Sunarta, juga ditahan Rudy Hartono, Direktur PT Mobilla Inti Utama. Mereka dijebloskan ke LP Kerobokan oleh penyidik Kejati Bali yang dimotori Kasi Penyidikan Kejati Bali Yudi Indarto, S.H., Senin (20/12) kemarin. Dua tersangka tersebut terkait kasus korupsi pengadaan mesin uji emisi kendaraan bermotor pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub Provinsi Bali. Pagi harinya keduanya menjalani pemeriksaan. Usai diperiksa, keduanya langsung ditahan. ‘’Hal itu dilakukan agar proses hukum bisa cepat,’’ kata Kasi Penkum dan Humas Eko Indarno, S.H., usai mengantar kedua tersangka ke rutan. Penahanan terhadap keduanya, menurutnya, telah memenuhi aturan yang berlaku. Secara spesifik penahanan ini dilakukan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri. Selain itu penyidik juga khawatir para tersangka menghilangkan barang bukti. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2008. Saat itu, Dishub Bali masih dipimpin Cahyanta (alm). Kasus ini terkuak saat penawaran kontrak dalam bentuk harga satuan yang mengikat sebesar Rp 1,4 miliar. Tiba-tiba saja terjadi ketidakberesan, di mana harganya membengkak menjadi Rp 2,1 miliar. Selain melakukan perubahan kontrak, pemenang tender juga tidak membuat marka sepanjang 80 kilometer seperti tercantum dalam kontrak. Dari pemeriksaan BPKP, total kerugian negara Rp 1,203 miliar, dan semuanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Rinciannya Rp 658 juta karena perubahan kontrak dan Rp 551,7 juta karena pengerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. (015)