HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU UMANIS, 23 JANUARI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 153 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
10 Pembobol ATM Ditangkap
Sudana Cibir Eka PEMEGANG rekomendasi jilid II, Ni Putu Eka Wiryastuti, tetap percaya diri bisa mendaftar ke KPUD Tabanan walau DPC PDI-P Tabanan bersikeras tidak akan mendaftarkannya. Eka menegaskan bahwa kepemimpinan di DPC PDI-P adalah kolektif kolegial. Jika ketua dan sekretaris berhalangan, bisa diwakilkan oleh wakil ketua dan seterusnya. Di samping itu, DPP pasti akan memberikan instruksi kepada DPD maupun DPC untuk melakukan pendaftaran itu. Sementara itu, Ketua DPC PDI-P Tabanan Sudana justru mencibir pengetahuan Eka soal hukum dan aturan tentang pendaftaran calon. Ditegaskannya, yang harus memberikan tanda tangan pengesahan dalam pendaftaran cabup-cawabup adalah ketua dan sekretaris dan sama sekali tidak bisa diwakilkan. Ketut Narta, anggota KPUD Tabanan, menegaskan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh para pimpinan parpol yakni ketua dan sekretaris. Selain ketua dan sekretaris tidak bisa mendaftarkan calon. (kmb14)
Jakarta (Bali Post) Tim khusus Mabes Polri telah menangkap sepuluh orang yang diduga sebagai pelaku pembobolan nasabah bank melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). “Masih berkembang terus, sementara sepuluh orang (diduga pelaku) ditangkap di Jakarta dan Kalimantan,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Ito Sumardi, Jumat (22/1) malam kemarin. Pada Jumat (22/1) pagi, tim khusus Mabes Polri berhasil menangkap dan menetapkan satu orang tersangka berinisial F yang terindikasi terlibat pencurian sejumlah tabungan nasabah melalui mesin penarikan uang tunai otomatis. Kemudian, tim Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) Polda Kalimantan Barat menangkap dua tersangka lainnya sebagai pembobol ATM di Pontianak. Tidak lama berselang, penyidik kepolisian meringkus tujuh orang yang diduga pelaku pembobolan ATM di
wilayah Jakarta dan Kalimantan. Meski demikian, Ito belum menyebutkan status ketujuh pelaku yang diringkus polisi karena masih dalam penyelidikan. Selain menangkap tersangka F, polisi juga mengamankan uang tunai Rp 23 juta, komputer, beberapa jenis kartu ATM dan alat pendeteksi kode nomor rahasia atau PIN pemegang kartu ATM (skimmer). Sementara itu, Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim sekaligus ketua tim penyelidikan Brigjen Pol. Radja Eriz-
man menuturkan, polisi sudah mengamankan F di Jakarta. F terkait pembobolan ATM di Bali karena modus operandinya sama sehingga terindikasi dalam sindikat yang sama. Selain menahan F, penyidik juga mengamankan uang tunai sebesar Rp 23 juta, komputer, beberapa jenis kartu ATM dan perangkat skimmer. Skimmer adalah alat perekam data kartu ATM magnetik secara ilegal untuk menggandakan kartu ATM, lengkap beserta kamera yang berfungsi mencuri kode raha-
sia pengguna kartu penarikan uang tunai. Erizman menambahkan, jaringan yang tergabung dengan sindikat F diduga kuat pernah ditangkap sebelumnya pada kasus yang sama. Modus Baru Ito Sumardi mengatakan, pembobol uang nasabah melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menggunakan modus baru dengan menyimpan alat ‘’penyerap’’ kode nomor rahasia (PIN). Hal. 19 Terekam Kamera
Bali Post/dok
Ito Sumardi
DPD PDI-P ’’Menyerah’’
Presiden Singgung ’’Impeachement’’
Denpasar (Bali post) Pendaftaran paket rekomendasi jilid II Eka-Jaya ke KPUD Tabanan masih gonjang-ganjing. DPD yang diharapkan mampu melakukan ini, juga sudah ‘’menyerah’’. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali Nyoman Parta, S.H., Jumat (22/1) kemarin, mengakui tak bisa berbuat banyak untuk mengambil alih pendaftaran tersebut. ‘’UU tak memungkinkan kami mendaftarkan paket calon bupati di kabupaten,’’ jelasnya. Lantas apa yang mesti dilakukan ketika Sudana dan Sukaja menolak mendaftarkan paket itu, ia menyatakan masih mencari pola untuk menyelesaikan konfliknya dulu baru mendaftarkan paket tersebut ke KPUD Tabanan. Namun, Sudana meyakini rekonsiliasi itu sulit digelar. Tentang rakercabsus, Sudana mengusulkan digelar 10 Februari. Tanggal tersebut merupakan batas akhir pendaftaran paket calon bupati ke KPUD Tabanan. ‘’Itu baru usulan, silakan pihak DPD dan DPP mengonsultasikan jadwal tersebut,’’ ujarnya sambil meninggalkan ruangan diskusi. (029)
Bali Post/ant
FAKTA
PASPAMPRES - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau peralatan sistem persenjataan saat acara syukuran Hari Bakti ke-64 Paspampres di Mako Paspampres, Jakarta, Jumat (22/1) kemarin. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara memberikan pengarahan kepada seluruh personel Paspampres yang intinya harus terus meningkatkan profesionalismenya karena tantangan ke depan makin besar. (Beritanya di halaman 7)
Tubuh Keluarkan Ulat WARGA di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju untuk memberikan bantuan kepada Umi Darmianti (12), penderita penyakit aneh. Umi, warga Desa Tarinding, sekitar 100 kilometer dari Kota Mamuju ibu kota Provinsi Sulbar yang masih duduk di kelas VI SD, dirawat dalam kondisi kritis di RSUD Mamuju sejak Minggu (17/1) lalu. Penyakit aneh yang diderita Umi sejak dua tahun lalu itu, sebelumnya hanya berupa luka bisul biasa, namun tidak mendapatkan perawatan medis secara intensif. Luka Umi yang tidak pernah diobati secara medis itu makin parah, dan kemudian berulat. Dua tahun kemudian ulat di luka Umi sudah masuk ke dalam tubuhnya, sehingga tubuh Umi sekarang dipenuhi ulat, dari bagian badan hingga ke leher. Dikhawatirkan ulat di tubuh Umi sudah naik ke kepalanya. Ulat tampak jelas bergerak-gerak di dalam tubuhnya. Hal. 19 Operasi Ringan
KOTA
Bertemu Anggoro, Inisiatif Antasari Jakarta (Bali Post) Anggodo Widjojo, tersangka dugaan percobaan penyuapan dan menghalangi penyidikan kasus korupsi, diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peran Antasari Azhar ketika masih menjadi Ketua KPK. ‘’Ada beberapa pertanyaan, berkisar bagaimana Antasari bisa bertemu dengan Anggoro di Singapura,’’ kata Thomson Situmeang, pengacara Anggodo, Jumat (22/1) malam kemarin. Thomson mengatakan,
tim penyidik KPK juga menanyakan kronologi pertemuan antara Antasari ketika menjadi Ketua KPK dan Ari Muladi di Malang, Jawa Timur. ‘’Ada sekitar 12 pertanyaan,’’ katanya. Kepada penyidik KPK, menurut Thomson, Anggodo mengatakan pertemuan di Singapura terjadi atas permintaan Antasari. Anggodo mengaku tidak ikut dalam pertemuan itu. Namun, ia berada di Hotel Shangrilla, tempat pertemuan itu terjadi. Menurut Thomson, Ang-
godo juga mengetahui pertemuan antara Ari Muladi dan Antasari Azhar di Malang. ‘’Pertemuan itu setelah ada sebagian uang diserahkan kepada Ari Muladi,’’ kata Thomson. Thomson menjelaskan, pertemuan di Singapura terjadi setelah pertemuan di Malang. Seperti diberitakan, Antasari pernah membuat kesaksian tertulis telah bertemu dengan Ari Muladi, orang yang mengaku menerima uang dari Anggodo untuk diteruskan kepada pimpinan KPK. Namun, pada akhirn-
ya Ari membantah menyerahkan uang itu kepada pimpinan KPK. Pertemuan antara Antasari dan pengusaha Anggoro Widjojo di Singapura terkuak setelah rekaman pertemuan itu beredar dan diberitakan beberapa media massa. Dalam beberapa kesempatan, Antasari mengaku menemui Anggoro dan Ari Muladi karena mendapat informasi ada dugaan penyuapan kepada pimpinan KPK. Antasari mengaku ingin menyelidiki kebenaran informasi itu. (kmb3/ant)
Soal Dugaan Terima Suap 2
RENCANA pelaksanaan tahap II Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) yang segera direalisasikan, ternyata membuat instansi terkait mulai ‘’pusing’’. Salah satunya yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), terutama kemungkinan banyaknya keluhan dari masyarakat pengguna jalan. Apalagi proyek dengan dana yang cukup banyak, mencakup luas wilayah mencapai 280 hektar (Denpasar) dan 160 hektar (Sanur). Terus, apa langkah yang diambil?
KABUPATEN
Anggodo Yakinkan KPK
Akbar Tandjung Siap Diperiksa KPK
4
TIDAK hanya dana PTTD (pegawai tidak tetap daerah) yang dipangkas Gubernur Bali Mangku Pastika, insentif guru yang bertugas di daerah terpencil juga diminta ditiadakan dalam APBD Bangli 2010. Kebijakan ini dikhawatirkan guru-guru di daerah terpencil akan ramai-ramai meminta pindah ke kota.
Bali Post/dok
Akbar Tandjung
Jakarta (Bali Post) Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung siap diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Seluruh tudingan dirinya telah menerima suap Rp 300 juta dari perusahaan BUMN melalui anak buahnya yakni Hamka Yamdhu akan diklarifikasinya di hadapan tim penyidik institusi pemberantasan korupsi itu. ‘’Kalau memang jelas perkaranya saya siap (diperiksa KPK). Tetapi saya sama sekali tidak tahu urusan komisi-komisi DPR dengan mitra kerjanya. Apalagi dengan yang menyangkut pembahasan anggaran,’’ kata Akbar, Jumat (22/1) kemarin. Dengan tegas Akbar menyatakan dirinya
sebagai Ketua DPR periode 1999-2004 tidak pernah menerima apa-apa berkaitan dengan urusan PT PGN. Urusan komisi harus diselesaikan komisi bersangkutan, tidak perlu harus melibatkan pimpinan DPR. Selaku ketua lembaga legilatif, dirinya bersama wakil ketua lainnya hanya sebatas menerima laporan. Tetapi, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini tidak mengelak bahwa dirinya dekat dengan mantan Dirut PT PGN Washington Mampe Parulian Simanjuntak yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi tersebut. Bahkan, diakui Akbar, ia pernah menghadiri pernikahan anak dari mantan pucuk pimpinan PT PGN itu.
‘’WMP saya tahu dan pernah diundang waktu anaknya menikah. Tetapi dengan Djoko (Direktur Keuangan PT PGN Djoko Pramono-red), saya tidak kenal,’’ kata Akbar yang terjegal Jusuf Kalla untuk melanjutkan posisinya sebagai ketua umum kembali dalam Munas Partai Golkar di Bali pada 2004 lalu itu. Sebelumnya, nama Akbar Tandjung muncul dalam dakwaan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Washington Mampe Parulian Simanjuntak di Pengadilan Tipikor, Senin (18/1) lalu. Mantan Dirut PT PGN itu mengungkapkan sejumlah anggota DPR menerima uang dari rekanan PGN. Hal. 19 Tetapkan Tersangka
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya terhadap kerja Pansus DPR untuk Hak Angket Bank Century. Ternyata, pertemuannya dengan sejumlah pimpinan lembagalembaga negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1) lalu, sempat membahas mengenai kemungkinan serta tata cara pemakzulan (impeachment) terhadapnya. Pembicaraan itu diakui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa secara terpisah di Jakarta, Jumat (22/1) kemarin. Namun, keduanya mengakui pembahasannya tidak secara rinci. Topik masalah ini hanya disinggung sekilas. Namun, hal itu cukup menandakan kekhawatiran SBY terhadap sepak terjang Pansus DPR tersebut. Diungkapkan Mahfud, pertemuan yang digagas Ketua MPR Taufiq Kiemas itu adalah forum para pimpinan lembaga negara untuk saling berdiskusi dan bertukar informasi. Sama sekali tidak menyentuh area tugas masingmasing lembaga negara. Tujuannya, untuk memberikan kesejukan bagi masyarakat. ‘’Komunikasi politik antarlembaga itu agar terjadi sinergitas yang dapat menyejukkan rakyat,’’ katanya. Sementara itu, Ketua MA Harifin A. Tumpa mengakui pertemuan tersebut memang menyinggung mengenai pemakzulan. Ada pembahasan impeachment secara umum, tidak secara khusus. Apalagi dikaitkan dengan kerja Pansus DPR. ‘’Hanya menyinggung mengenai masalah itu, tetapi tidak dibahas secara khusus,’’ ungkapnya. Harifin mengungkapkan, pokok pertemuan tersebut untuk membahas persoalan aktual, tepatnya mengenai stabilitas nasional. Tiap-tiap pimpinan lembaga negara menyampaikan masalah-masalah menyangkut institusinya masing-masing. Tetapi tidak secara rinci, hanya garis besarnya. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara antara lain DPR, MPR, MK, MA dan Komisi Yudisial (KY) bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1) lalu. Hal. 19 Ketiga Kalinya