HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS KLIWON, 22 APRIL 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 238 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Rakernas Tampaksiring Ditutup
Rumusan yang Didapat Mesti Ditindaklanjuti
LENSA
Bali Post/ade
HARI KARTINI - Seorang anggota Polwan memakai kebaya saat membagikan brosur tentang penggunaan helm standar nasional Indonesia (SNI) kepada para pengendara bermotor di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (21/4) kemarin. Sejumlah polisi wanita mengenakan baju kebaya untuk memeriahkan peringatan Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April.
FAKTA Berjasa Bongkar Markus
Bali Post/dok
Jakarta (Bali Post) Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji dinobatkan sebagai penerima Whistle Blower Award 2010 oleh Komunitas Pengusaha Antisuap (Kupas) di Jakarta, Rabu (21/4) malam kemarin. Penghargaan diterima Susno usai menjalani pemeriksaan hari kedua oleh penyidik dari Bareskrim
Pemimpin Jangan Malas Kepala Negara mengatakan, saat menjadi pemimpin, kritikan dan juga berbagai masukan serta sorotan dari semua pihak merupakan hal yang akan dihadapi. Meski demikian, katanya, dengan pemahaman bahwa seorang pemimpin mendapat kepercayaan dari masyarakat hal itu dapat
dilalui dengan baik. ‘’Misalkan suatu ketika nanti Pak Mangku Pastika menjadi dubes di Tiongkok, Pak Rusli Zaenal di Malaysia dan Pak Sarundajang di Manila, tentu tidak akan lagi merasa seperti itu (mendapat kritikan dan sorotan media - red),’’ kata Presiden berseloroh. Presiden mengingatkan,
semua pemimpin hendaknya berhati-hati dan mengemban amanah dengan baik sehingga saat mengakhiri masa jabatannya, dapat mengakhiri dengan baik. ‘’Suatu saat ketika kita akhir masa bakti, akhiri dengan indah. Karena itu ketika banyak kritikan maupun yang lain harus kita jalani sebagai pimpinan,’’ katanya.
Kepala Negara mengatakan, bila masalah-masalah yang ada bisa dikelola dengan baik maka pembangunan berkeadilan dapat terlaksana. ‘’Bila ini bisa dikelola tahun-tahun mendatang, maka pembangunan dan keadilan untuk semua bukan hanya retorika tetapi menjadi realitas,’’ tegasnya. (kmb16/ant)
Diduga Terlibat L/C Impor Bodong
- Target pertumbuhan ekonomi 2014 7,7 persen. - Pengangguran turun 5-6 persen. - Pendapatan per kapita dekati 4.500 dolar AS. - Penyelesaian listrik/pemadaman 30 Juni 2010.
Pokja 2, 3 dan 4 Bidang Kesra - Meminimalisasi permasalahan melalui unifikasi data. - Penyederhanaan mekanisme dan prosedur bank. - Menindaklanjuti opsi soal minimnya ketersediaan data populasi yang termarginal. Ditargetkan mencakup 15.000 anak jalanan (anjal) pada 2010, 50.000 anjal 2011 dari 232.000 anak anjal di seluruh Indonesia. - Percepatan pencapaian dari Millennium Development Goals (MDGs) yakni memberantas kemiskinan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, mengendalikan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya dan menjamin kelestarian lingkungan hidup.
Anggota DPR Misbakhun Diperiksa Kejakgung Banding Jakarta (Bali Post) Anggota DPR-RI dari Fraksi Parta Keadilan Sejahtera (FPKS) M. Misbakhun memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri. Inisiator Hak Angket Century ini tiba di Mabes Polri, Selasa (21/4) kemarin didampingi dua inisiator lain yang tergabung dalam Tm Sembilan, Akbar Faisal (Fraksi Hanura) dan Lily Wahid (Fraksi PKB), serta kuasa hukum Luhut Simanjuntak. Rombongan Misbakhun berangkat ke Mabes Polri bersama-sama dari Gedung MPR/ DPR. Sejumlah pengurus internal PKS turut mendampingi mantan anggota Pansus Angket Century yang diperiksa sebagai saksi karena kasus Bank Century yang juga pernah diusutnya ini. ‘’Saya ditetapkan dua status, sebagai saksi dan tersangka. Hari ini
jadi saksi masalah Robert, sedangkan pemanggilan sebagai tersangka pada Senin depan,’’ kata Misbakhun sebelum menjalani pemeriksaan. Misbakhun menjelaskan, dalam surat yang dilayangkan Polri, dirinya diperiksa sebagai saksi atas tersangka mantan pemilik Bank Century Robert Tantular dalam kasus yang sama. Dia mengaku diperiksa setelah dilaporkan Staf Khusus Presiden Andi Arief karena terlibat dalam penerbitan L/C impor yang diduga bodong dari Bank Century. Misbakhun selaku Komisaris PT Selalang Prima Internasional (SPI) mendapat kucuran dana sebesar 22,5 juta dolar AS dari Bank Century namun perusahaan ini tidak mampu melunasi kewajibannya (gagal bayar). Hal. 19 Mabes Polri
Bali Post/sep
DIPERIKSA - Anggota Fraksi PKS DPR-RI M. Misbakhun (tengah) memberikan keterangan mengenai pemanggilannya sebagai saksi kasus L/C bodong di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/4) kemarin.
Kemerdekaan Pers Solusi Atasi Masalah Kebangsaan
4
BERBAGAI taktik yang dilakukan pejabat di lingkungan Pemkab Klungkung untuk menggapai jabatan yang diinginkan, ternyata masuk ke telinga sejumlah anggota DPRD. Kontan hal itu memunculkan reaksi negatif para wakil rakyat. Apalagi, ada pejabat yang masih seumur jagung di struktural, pongah meminta jabatan cukup tinggi yakni kepala dinas.
Pokja 1 - Masalah Ekonomi
Pascaditolaknya SKPP Bibit-Chandra
Dari Dialog Interaktif di Bali TV 2
MESKI belum ada kepastian realisasi bus Sarbagita, kini pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan kembali menawari Pemprov Bali kereta api lambat. Kereta api lambat ini dirancang untuk mengangkut wisatawan mancanegara keliling Pulau Bali. Akankah ini menjadi solusi kesemerawutan lalu lintas di daerah ini, atau malah hanya menambah krodit dan merusak alam Bali?
KABUPATEN
Hasil Global Rumusan Rakernas
Gianyar (Bali Post) -
Mabes Polri. Penghargaan Whistle Blower Award diberikan Ketua Kupas Ilhami Elias berupa sertifikat dan trofi berwarna transparan karena Susno dinilai berjasa membongkar makelar kasus (markus) di Mabes Polri. Sesekali Susno menyeka air matanya saat menerima penghargaan tersebut. Dalam sambutan singkatnya, Susno mengatakan dirinya tidak pernah membayangkan akan mendapat penghargaan seperti ini yang menurutnya tidak ternilai harganya dari sisi materi. Susno menyadari potensi risiko bagi dirinya maupun keluarganya. Karena itu, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak atas apa yang telah dilakukannya. Penghargaan itu, dinilai Susno, sebagai bentuk dan partisipasi masyarakat mendukung perjuangannya. ‘’Ini bukan untuk pribadi saya tetapi untuk semua. Perjuangan masih panjang. Masih banyak fitnah dan ancaman,’’ tegasnya. Penghargaan tersebut seolah menjadi obat penawar bagi Susno setelah menjalani pemeriksaan lanjutan di Mabes Polri beberapa jam sebelumnya. Pemeriksaan hari kedua dilakukan di Gedung Bareskrim Mabes Polri dengan rentang waktu sama di hari sebelumnya. Dia diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 18.00 WIB lewat. Hal. 19 Kuasa Hukum
KOTA
Presiden Yudhoyono:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kepada semua pimpinan di seluruh tingkatan untuk tidak malas membaca, tidak malas mendengar, dan tak segan untuk turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat. ‘’Kita sering dihinggapi penyakit malas mendengar, malas membaca, malas berpikir dan malas turun ke lapangan. Capek memang menjadi pemimpin, namun kita tidak boleh berkecil hati karena kita mengemban amanah,’’ kata Presiden di Istana Tampaksiring, Gianyar, Rabu (21/4) siang kemarin, sebelum menutup rapat kerja nasional yang dihadiri oleh seluruh menteri, gubernur, ketua DPRD, pimpinan BUMN dan lembaga pemerintah serta kalangan dunia usaha.
Susno Terima Penghargaan
Susno Duadji
Bali Post/ant
BERBINCANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan beberapa gubernur sesaat menjelang ditutupnya rapat kerja nasional (rakernas) di Istana Tampaksiring, Gianyar, Rabu (21/4) kemarin.
Gianyar (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (21/4) kemarin secara resmi menutup Rakernas 2010, setelah selama tiga hari sejak 19 April lalu para petinggi pemerintahan RI dan gubernur se-Indonesia membahas persoalan bangsa dan negara di Istana Tampaksiring, Gianyar. Pada acara penutupan itu, Presiden dengan tegas meminta para peserta mempunyai rasa kepemilikan terhadap kebijakan, strategi maupun program aksi yang akan dibuat menyusul hasil rakernas ini dituangkan dalam bentuk inpres. SBY mengingatkan, sangat perlu adanya komitmen bersama antara pusat dan daerah dalam menjalankan program pro-rakyat, sehingga pencapaian target di tahun 2014 bisa dilakukan. ‘’Kepemilikan terhadap kebijakan, strategi, program aksi, sekalipun inpres nanti, bisa lebih luas lagi. Oleh karena itu, harapan saya, bisa kita laksanakan dengan baik,’’ kata Presiden. Dikatakannya, instrumen yang telah dirumuskan ini dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan adalah milik bersama. ‘’Akan sayang bila rumusannya sudah detail, lengkap, dan bagus dihasilkan dalam kegiatan ini, tetapi tidak ada tindak lanjutnya,’’ jelas Presiden. Dikatakannya, rakernas atau retreat ini berbeda dengan forum-forum lainnya seperti sidang kabinet, rapat koordinasi gubernur dengan para menteri, musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas) yang sering diselenggarakan Bappenas, dan sejumlah forum lainnya. Forum-forum itu biasanya bersifat direct, lingkup pertemuannya juga terbatas. Dalam retreat, semua permasalahan digali dari berbagai perspektif. Peserta bahkan bisa mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah untuk kemudian dicarikan solusinya secara bersama. Hal. 19 Empat Kelompok
Bagir Manan
Uni Zulfiani Lubis
KEMERDEKAAN pers hendaknya dikelola oleh para jurnalis dan perusahaan pers untuk mengatasi masalah kebangsaan. Pers haruslah tumbuh menjadi pers yang pofesional dengan menjunjung tinggi kode etik profesi dan UU Pers. Dengan profesionalisme pers diharapkan produk jurnalistik yang dihasilkan bisa mengantarkan masyarakat mengambil keputusan yang tepat dari sebuah informasi. Bukan sebaliknya, produk jurnalistik malah menimbulkan masalah baru di di tengah-tengah masyarakat. Demikian rangkuman pendapat Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. dan anggota Dewan Pers Ir. Uni Zulfiani Lubis saat dia-
log interkatif di Bali TV, Rabu (21/4) kemarin. Bagir Manan menegaskan pers jangan sampai salah langkah dalam mengelola kebebasan pers. Kebebasan pers yang telah dinikmati sekitar 11 tahun lebih hendaknya direspons dengan produk-produk jurnalistik yang bisa mengatasi masalah kebangsaan, termasuk bisa menjadi solusi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. ‘’Ingat, dewasa ini ada puluhan regulasi yang bisa mengancam kebebasan pers. Dalam konteks ini Dewan Pers tentunya akan tetap berjuang agar regulasi baru tak sampai mereduksi kemerdekaan pers,’’ tegas Bagir Manan. Hal. 19 Dewan Pers
Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung (Kejakgung) memastikan untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan praperadilan pembatalan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara Bibit Samad Riyanto dan Chnadra Marta Hamzah. Permohonan banding tersebut telah didaftarkan langsung di PN Jakarta Selatan. ‘’Sudah kami serahkan Selasa (20/4),’’ kata Jampidsus Marwan Effendy kepada pers di Jakarta, Rabu (21/4) kemarin. Diungkapkan Marwan, alasan banding kejaksaan atas praperadilan tersebut, pihak pemohon yakni Anggodo Widjojo itu tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum). Seharusnya yang mengajukan praperadilan itu bukan Anggodo, melainkan Anggoro Widjojo yang merupakan tersangka kasus korupsi yang penyidikan kasusnya ditangani KPK. Selain Anggoro, mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang bisa menjadi pihak terkait. Pasalnya, Antasari merupakan saksi pelapor kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terhadap Bibit dan Chandra. Hakim juga mestinya harus melihat suasana saat kedua pimpinan KPK itu dikriminalisasi. ‘’Mengapa permohonan praperadilan baru diajukan sekarang, saat suasana sudah kondusif? Hakim seharusnya pula melihat persoalan itu secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong,’’ jelasnya. Hal. 19 Setengah Hati
Kasus Bank Century
KPK Periksa Robert Tantular Jakarta (Bali Post) KPK masih menyelidiki secara intensif kasus dugaan penyelewengan pencairan dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,7 triliun. Hal ini ditandai dengan pemeriksaan terhadap mantan pemilik Bank Century Robert Tantular dan Deputi Gubernur BI Ardhayadi Mitroadmodjo. Keduanya menjalani pemeriksaan lebih dari lima jam. Robert Tantular dan Ardhayadi Mitroadmodjo tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/4) kemarin, dalam waktu berbeda. Hal. 19 Ruang Terpisah
Bali Post/ist
Robert Tantular