Edisi 23 Maret 2010 | Balipost.com

Page 1

Bali Post

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA PAING, 23 FEBRUARI 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 184 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Bupati Tjok. Ace Buka Grandfinal LPBP V

Wakil Gianyar dan Jembrana Berjaya L

Bali Post/eka

LPBP - Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menendang bola menandai dibukanya Grandfinal LPBP di Stadion Dipta, Senin (22/2) kemarin.

st

Po

PE

Denpasar (Bali Post) Upacara pembukaan grandfinal LIGA LPBP berlangA sung meriah, Seli JA R Ba nin (22/2) kemarin. Sekitar 2.000 penonton memenuhi tribun Stadion Dipta, Gianyar. Laga bergensi ini dibuka Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. Pembukaan ditandai dengan penendangan bola pertama. Tjokorda Oka Artha Ardana yang lebih sering dipanggil Tjok. Ace ini menyatakan bangga karena LPBP digelar di Stadion Dipta. Dalam sambutannya, ia mengatakan laga LPBP ini akan menggairahkan per-

sepakbolaan di Gianyar. Selain itu dengan digunakan Stadion Dipta akan memacu pemerintah daerah untuk membenahi kekurangan fasilitas. Acara pembukaan dihadiri Asisten I Setda Bali Gusti Made Sunendra, Ketua Komisi D DPRD Gianyar Dewa Anom Astawa, Sekkab Gianyar Cok Putra Nindya, Kadisdikpora Gianyar Gusti Ngurah Wijana, Ketua Umum KONI Bali Made Nariana, Ketua Harian KONI Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra, pengurus PSSI Bali Ketut Suardana, serta Ketua Panpel LPBP V/ 2009 Wirata. Hal.19 Ruang Tembak

Koalisi Kumpul di Cikeas

OPSI

Jakarta (Bali Post) Menjelang pembacaan pandangan akhir fraksi terkait Century, Presiden rupanya berinisiatif mengumpulkan pimpinan partai koalisi dan sejumlah anggota Pansus Century. Mereka dipanggil ke Cikeas, semalam.

Kiemas Berbeda dengan PDI-P Jakarta (Bali Post) Perlu tidaknya Pansus menyebut namanama yang diduga terlibat dalam kasus Century disikapi berbeda oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI Perjuangan Taufiq Kiemas. Ia mengaku berbeda pandangan dengan Fraksi PDI Pejuangan soal penyebutan nama ini. ‘’Kalau menurut saya, kalau disebutkan, hukumnya bagaimana, nanti mestinya secara hukum berjalan. Jadi tidak perlu disebutkan, masak diarahkan, seolah belum apaapa sudah dijadikan tersangka,’’ kata suami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu, Senin (22/2) kemarin. Taufiq yang juga Ketua MPR menjelaskan, untuk urusan siapa yang harus bertanggung jawab, lebih baik Pansus tidak terlibat terlalu jauh. Karena kewenangan itu ada pada aparat penegak hukum. Biar saja aparat hukum yang berwenang, dari data itu kan mereka tahu tetapi jangan dari Pansus. ‘’Itu menurut saya,’’ sarannya. Sementara tu, mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan akan mengawal dan mendorong tiap fraksi untuk menyebut nama-nama yang bertanggung jawab. ‘’Sebutkanlah nama. Kalau tidak, kita masuk wilayah tanpa nama. Itu namanya Pansus tanpa nama. Pansus yang tidak bertanggung jawab. Anda sebut saja,’’ tandasnya. (010)

Bali Post/ade

Bonaran Situmeang

2

BPK meminta pejabat publik yang pengelolaan keuangannya masih amburadul dan ditemukan menyimpang, untuk segera melakukan perbaikan atau tindak lanjut. Bila temuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak ditindaklanjuti, dengan sangat menyesal BPK akan meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum. Sampai kapan?

KABUPATEN MESKI Gianyar tak melangsungkan hajatan politik pemilihan kepala daerah tahun ini, suhu politik di Gianyar tetap menghangat. Buktinya, sejumlah spanduk berisi tuntutan rakyat terhadap janji tujuh program Pemerintah Kabupaten Gianyar tersebar di beberapa ruas jalan di Kabupaten Gianyar, Senin (22/2) kemarin.

4

Senin (22/2) kemarin. Politisi salah satu parpol koalisi ini khawatir pertemuan tersebut akan menjadikan kesimpulan Pansus Century menjadi antiklimaks. ‘’Substansi kan harus terang benderang, masak harus enggak jelas,’’ keluhnya. Hal.19 Sekjen Golkar

Tanpa SBY Jakarta (Bali Post) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) melansir sepuluh nama orang yang bertanggung jawab atas kasus bailout Bank Century. Kesepuluh nama ini merupakan bagian dari 30 nama yang menurut PKS dinilai bertanggung jawab atas kebijakan yang merugikan uang negara senilai Rp 6,7 triliun itu. Anggota Pansus Angket Century dari Fraksi PKS Andi Rahmat, Senin (22/2) kemarin, memastikan nama-nama itu akan disebut dalam pandangan akhir pansus yang akan disampaikan hari ini. Kesepuluh nama yang diduga bertanggung jawab itu adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede, Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan Roedjito, Direktur LPS Firdaus Djaelani, Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Siti Fadjriah. Selain itu juga ada mantan Direktur BI Bidang Pengawasan Sabar Anton Tarihoran, Deputi Gubernur BI Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, dan terakhir mantan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom. Andi meyakini dalam pelanggaran bailout Bank Century pasti ada pihak yang harus dimintai tanggung jawab. Karena penyebutan nama itu harus disebutkan meski statusnya tak bisa disebut secara spesifik. Pertanggungjawaban nama-nama itu, menurutnya, didasarkan atas berbagai macam masalah di Bank Century meliputi pelanggaran administrasi, kejahatan perbankann money laundering dan tindak kriminal biasa. (kmb4)

Kasus Century

Molor Lagi

Jakarta (Bali Post) Anggodo Widjojo, tersangka kasus percobaan penyuapan dan menghalangi penyidikan KPK, ternyata pernah berupaya membujuk keluarga Ari Muladi agar tidak membatalkan kesaksian rekayasanya soal dirinya memberikan uang kepada pimpinan KPK. Permintaan ini disampaikan langsung Anggodo

Jakarta (Bali Post) Jadwal penyampaian pandangan akhir fraksi terkait kasus Century ternyata molor terus. Sebelumnya pandangan akhir fraksi direncanakan disampaikan Senin pagi. Namun akhirnya diputuskan Senin malam, karena tim ahli baru menyerahkan hasil rumusannya Minggu pagi. Namun kembali Panitia Angket Kasus Bank Century menunda jadwal hingga Selasa (23/2) siang ini. ‘’Penundaan penyampaian pandangan akhir fraksifraksi karena penyusunan rancangan rumusan laporan kesimpulan Tim Kecil Panitia Angket yang disusun tim ahli tertunda,’’ kata Ketua Pansus Idrus Marham, Senin (22/2) kemarin. Tim ahli baru menyerahkan rancangan laporan kesimpulan kepada Tim Kecil pada Senin pagi. Setelah Tim Kecil mempelajari rancangan laporan kesimpulan itu, maka Tim Kecil dan Tim Ahli akan melakukan rapat membahas isi rancangan tersebut pada Senin malam. Wakil Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century Yahya Sacawirya mengatakan, Tim Ahli telah menyampaikan rancangan laporan kesimpulan berisi hasil kompilasi fakta dan data dari pemeriksaan Panitia Angket terhadap saksi-saksi termasuk pendapat ahli. Hal.19 Sebut Nama

dalam pertemuan di sebuah hotel kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pertengahan 2009. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Ari Muladi, Sugeng Teguh Santoso, Senin (22/ 2) kemarin. Anggodo, lanjutnya, saat itu meminta Ari Mulady kembali ke berita acara pemeriksaan (BAP) semula yang menyatakan telah menyerahkan uang kepada

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. ‘’Tetapi klien saya tidak mau, karena dia (Ari Muladi-red) memang tidak pernah memberikan uang kepada Pak Bibit dan Pak Chandra,’’ ujarnya. Sugeng juga membantah kliennya sempat minta uang sebesar Rp 3 miliar terkait permintaan Anggodo terse-

but. Justru hal itu merupakan strategi dari pihak Anggodo untuk mengkriminalisasikan Ari Muladi atas sangkaan penipuan dan penggelapan. ‘’Tidak benar klien saya minta Rp 3 miliar. Yang benar itu, Anggodo terus ngotot meminta Pak Ari kembali ke BAP semula,’’ tegasnya. Hal.19 Sempat Alot

Indonesia Rentan Tempat Buang Limbah Kimia

”Punia’’ Kambing Sudah Cukup SETELAH dua warga Buleleng dan Denpasar, Minggu (21/2) ngaturang punia kambing dan kerbau untuk upacara pakelem di Segara Batu Bolong, Badung dan Segara Rupek, Buleleng, Senin (22/2) kemarin warga Denpasar Gde Artana mapunia satu ekor kambing. Punia itu diwujudkan dalam bentuk uang sebesar Rp 1,5 juta. Selain punia wewalungan, sejumlah warga juga mapunia uang kepeng. Jumlah beragam dari lima biji sampai 20 biji. Kini telah terkumpul uang kepeng sebanyak 200 keping. Ketua Panitia Upacara Pakelem Ketut Budiarta menjelaskan, dengan punia itu maka wewalungan kambing sudah cukup. Sementara wewalungan yang masih diperlukan adalah godel (sapi kecil) dan kerbau kecil (misa). Hal.19 Hari Saraswati

Menurut informasi yang dikumpulkan, SBY mengirim langsung undangan pertemuan Cikeas melalui SMS. Dalam pesan tertulisnya tersebut, beberapa tokoh akan diundang. ‘’Kami mendapat undangan tadi sore lewat SMS, belum tahu siapa yang datang,’’ kata sumber tersebut meminta jangan disebutkan namanya,

PKS Sebut 10 Nama

Anggodo Bujuk Keluarga Ari Muladi

UPACARA ”PAKELEM’’

KOTA

Bali Post/eka

PADAT - Ribuan penonton memadati tribun ketika berlangsung pertandingan antara SMAN 1 Ubud (Nesa) Gianyar melawan SMAN 1 Rendang (Rensma) Karangasem.

Bali Post/kmb

Achim Steiner

Denpasar (Bali Post) Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat rentan dijadikan tempat pembuangan limbah kimia dan bahan-bahan berbahaya yang kini marak terjadi. Sekitar 2.000 lokasi yang ada di Indonesia merupakan pintu masuk potensial bagi lalu lintas ilegal dari sampah dan limbah kimia berbahaya ini. Demikian dikemukakan Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Gusti Muhammad Hatta, M.S., Senin (22/2) kemarin saat menjadi pembicara dalam Pertemuan Luar Biasa antara Penandatangan Konvensi Basel, Rotterdam, dan Stockholm yang berlangsung di Nusa Dua. Hatta mengutarakan adanya kerja sama antarnegara un-

tuk menangani persoalan-persoalan lingkungan, terutama limbah kimia merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya pemindahan secara ilegal (illegal traficking) bahan-bahan berbahaya dan mematikan tersebut. Bahkan selama 20 tahun terakhir ini Indonesia sangat aktif dalam mengupayakan initiatif global tentang lingkungan hidup, di antaranya dengan membuat Multilateral Environmental Agreements (MEAs). ‘’Indonesia merupakan penandatangan dari beberapa konvensi penting mengenai lingkungan hidup, di antaranya UNFCCC, Konvensi tentang Biodiversity, Basel, dan Konvensi Stockholm,’’ terangnya. Hal.19 Emisi Kimia

Terkait Obsesi Pemprov Bali Punya Hotel

Jangan Ulangi Pengalaman DKI OBSESI Gubernur Bali Made Mangku Pastika memiliki hotel di kawasan elite memunculkan berbagai pendapat. Tentu ada yang setuju dan ada pula yang kurang sependapat. Adalah Guru Besar Unud Prof. Dr. Nyoman Suparta menilai ada dua hal yang dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah hal itu penting atau tidak. Pertama, kalau dilihat dari skala prioritas, obsesi Gubernur Bali untuk memiliki hotel kurang mengena. Namun dilihat dari urgensi, obsesi itu cukup beralasan. Sebab, Bali merupakan daerah pariwisata. Kalau dilihat dari skala prioritas, pembangunan pertanian dalam arti luas semestinya mendapatkan perhatian

serius. Sebab, kemajuan pariwisata Bali tak bisa dilepaskan dari pertanian. Demikian juga kemajuan ekonomi Bali dan kesejahteraan masyarakatnya juga sangat tergantung dari sektor pertanian. Sebab, sebagian besar masyarakat Bali masih menggeluti pertanian. Karena itu efisiensi hasil pengelolaan keuangan bisa diarahkan untuk memperbesar anggaran sektor pertanian. ‘’Terus terang anggaran sektor pertanian masih kurang,’’ katanya. Kurangnya anggaran menyebabkan kemampuan pemerintah terbatas dalam membenahi sektor ini. Pemerintah belum menolong petani di saat harga komoditinya jatuh pada panen raya. Hal ini membuat petani

kurang bergairah bertani. Dia berharap keseriusan pemerintah menggarap sektor pertanian dengan alokasi anggaran yang jelas dan terobosan yang jelas. Sektor lain yang mesti memerlukan uluran tangan pemerintah adalah pembibitan sapi Bali, karena sebagian besar petani di Bali memelihara sapi. Persoalan utama adalah kemunduran kualitas sapi Bali karena kemurnian bibit sapi Bali makin berkurang. Untuk itu harus ada penelitian yang terarah dan berkesinambungan melalui Balai Penelitian Ternak Unggul untuk mempertahankan plasma nutfah sapi. Namun, ia tak memungkri dari segi urgensi, pemerintah provinsi perlu memiliki hotel

untuk kepentingan pendidikan dan pendapatan daerah karena Bali ikon pariwisata Indonesia. Kalah Bersaing Praktisi pariwisata Nyoman Rutha Ady, S.H. mengaku heran kenapa pemerintah provinsi mencoba bersaing dengan swasta untuk berbisnis di hotel. ‘’Memang tak ada UU yang melarang pemerintah memiliki hotel atau mengelola unit usaha hotel,’’ katanya. Namun, ia tak sependapat pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/ kota memiliki hotel atau mengelola unit usaha di bidang pariwisata karena tak ada jaminan pengelolaannya menjadi lebih baik dari swasta. Hal.19 Kelihatan Mewah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.