Bali Post
20 HALAMAN
cmyk
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT PAING, 23 JULI 2010
SEJAK 1948
NOMOR 326 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Tabanan dan Klungkung Gagal Ungkap Korupsi Kajari Terancam Demosi Denpasar (Bali Post) Kejaksaan Negeri Tabanan dan Klungkung termasuk Cabang Kejaksaan Negeri Nusa Penida ‘’dihadiahi’’ lampu kuning pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa, Kamis (22/7) kemarin. Lembaga tersebut dinilai belum berhasil mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi (tindak pidana khusus), terhitung mulai Januari sampai Juli.
SASARAN MK Sulit Penuhi Keinginan Yusril Jakarta (Bali Post) Mahkamah Konstitusi (MK) kesulitan mengabulkan permohonan putusan sela (provisi) dalam perkara uji material UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan RI yang diajukan mantan Menkeh dan HAM Yusril Izha Mahendra. Pasalnya, permintaan untuk menangguhkan proses hukumnya di Kejaksaan Agung itu merupakan tindakan kongkret. Sedangkan pengujian MK adalah tindakan abstrak. Kedua hal ini tidak berkaitan dalam hubungan sebab-akibat. Pernyataan ini disampaikan Ketua MK Mahfud MD, Kamis (22/7) kemarin. Dalam permohonannya itu, Yusril meminta MK mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan tindakan kejaksaan dalam memproses penyidikan kasus dugaan korupsi sisminbakum terhadap dirinya. Alasan Yusril, segala tindakan hukum Jaksa Agung Hendarman Supandji dianggap ilegal, hingga ada putusan tetap dari MK atas uji materialnya itu. ‘’Hal itu nampaknya agak sulit kami kabulkan. Uji materi yang dilakukan Yusril hanya menyangkut pengujian UU, bukan mencabut kewenangan jabatan seseorang. Tetapi MK akan mempelajarinya,’’ tutur Mahfud. Menurutnya, konteks kasus Yusril jauh berbeda dengan kasus rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah saat dibawa ke MK. Saat itu, MK memberikan putusan pendahuluan yang memerintahkan untuk menangguhkan pemberlakuan pasal penonaktifan dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK. MK mengabulkan permintaan (Bibit-Chandra) itu, karena untuk menangguhkan pemberlakuan pasal dan waktunya saling mengejar. Sedangkan uji material yang dimohonkan Yusril, tidak saling berkejaran waktunya. Sepertinya MK tidak bisa mengeluarkan putusan pendahuluan untuk penghentian penyidikan kasus Yusril di kejaksaan. (kmb3)
OPSI Kenaikan TDL Industri Jawa-Bali 7,1 Persen Jakarta (Bali Post) Hitungan akhir kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sektor industri di Jawa-Bali rata-rata mencapai 7,1 persen. Hal itu apabila perhitungan kenaikan menggunakan batasan (capping) 18 peren. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan 12,8 persen bila perhitungan kenaikan TDL menggunakan dasar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2010 (TDL 2010). Demikian hasil perhitungan kenaikan TDL oleh Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko Perusahaan Listrik Negara (PLN) Murtaqi Syamsuddin, Kamis (22/ 7) kemarin. Murtaqi mengutarakan, gabungan golongan tarif pelayanan sosial (S), rumah tangga (R), bisnis (B), dan kantor pemerintah (P) di bawah 200 KVA hanya menerima kenaikan TDL ratarata 5,8 persen dengan menggunakan capping. Kenaikan itu lebih kecil daripada kenaikan 14,6 persen, apabila menggunakan perhitungan TDL 2010. Sementara golongan tarif industri (I), yakni I2 dan I1 hanya menerima kenaikan 6,8 persen dengan capping. Jumlah itu masih lebih kecil daripada menggunakan perhitungan TDL 2010 yang kenaikannya mencapai 11,6 persen. (kmb1)
KOTA
2
PROYEK pengkaplingan tanah Teduh Ayung Riverside, Kamis (22/7) kemarin terpaksa dihentikan tim gabungan Pemkot Denpasar. Pasalnya, proyek yang berlokasi di Jl. Sekarsari, Denpasar Timur itu tidak mengantongi izin, bahkan terindikasi melanggar sempadan sungai. Terus, kenapa ada keluhan masyarakat sekitar?
KABUPATEN
4
SUASANA kantor Bupati Bangli, Kamis (22/ 7) kemarin lain daripada yang lainnya. Aksi pindah kantor dan ruang kerja terjadi secara klimaks di kantor Bupati Bangli. Seluruh pegawai sibuk angkat koper untuk kepentingan pindah kantor. Termasuk ruang kerja Sekda yang sebelumnya berdampingan dengan ruang Bupati. Hal itu membuat Bupati Arnawa yang kini masih menjabat sudah digusur. Padahal masa jabatannya baru akan berakhir 13 hari ke depan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali DJ. Sianturi menegaskan, kedua Kajari tersebut tidak menutup kemungkinan akan terkena demosi, apabila sampai akhir tahun ini tidak berhasil mengungkap kasus
dugaan korupsi yang terjadi di wilayahnya. Didampingi Wakajati Suyadi, Kajati DJ. Sianturi menyatakan tetap berkomitmen memerangi penyakit masyarakat itu. Namun un-
tuk Tabanan, Kajati sudah mendapat informasi dari Kajari Supari bahwa paling lambat bulan Agustus ada dua kasus yang ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Sementara untuk Klungkung, diperoleh informasi tidak ada dugaan korupsi yang terjadi. ‘’Kami akan telusuri apakah memang benar tidak terjadi dugaan korupsi di sana. Kalau memang benar tidak ada, bagi kami justru bagus. Kami bukannya mencari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuai arahan pimpinan, kami tidak boleh terlena dalam menanggulangi kasus korupsi,’’ paparnya. Guna mendorong kinerja
masing-masing Kejari, menurut DJ. Sianturi, pihaknya telah memerintahkan Wakajati Suyadi beserta tim lainnya untuk terjun ke daerah-daerah. Tim ini akan memberikan evaluasi kinerja masing-masing Kajari bersama stafnya. ‘’Kami tidak menginginkan ada Kajari diliputi perasaan ewuh pakewuh dalam melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi. Bila hal itu memang terjadi, kami secepatnya akan mohonkan untuk bisa didemosi,’’ tegasnya.
Kajati DJ. Sianturi kemudian memaparkan kuota target dan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahun 2010 pada lingkungan Kejati Bali. Kejari Denpasar dari 3 target perkara pidsus, 3 di antaranya masuk penyidikan serta satu penuntutan. Kejari Singaraja, dari 3 target terealisasikan 2 penyidikan dan 2 penuntutan. Kejari Gianyar dari 3 target, terealisasikan 1 penyidikan dan 1 penuntutan. Hal. 19 Bhakti Adhyaksa
Darmin, Gubernur BI AS Pulihkan Terpilih secara Aklamasi Jakarta (Bali Post) Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution akhirnya menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah terpilih secara aklamasi oleh Komisi XI DPR usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari.
Bali Post/sep
Darmin Nasution
Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis yang memimpin rapat Kamis (22/7) malam kemarin mengatakan semua fraksi di Komisi XI DPR menyetujui memilih Darmin menjadi Gubernur BI, meski dengan berbagai catatan. ‘’Dengan demikian semua fraksi setuju (Darmin menjadi Gubernur BI),’’ ujar Emir yang dilanjutkan dengan
mengetuk palu tanda persetujuan disahkan oleh rapat itu. Sebelumnya, rapat tersebut direncanakan untuk melakukan voting, namun akhirnya diputuskan dengan aklamasi. Usai Emir mengetuk palu, sejumlah anggota meminta agar ‘’catatan-catatan’’ yang menempel dalam keputusan aklamasi itu dijelaskan dan ditegaskan berlakunya ‘’catatan’’ itu. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar dan semua fraksi lainnya memberikan catatan terutama dalam keterlibatan Darmin dalam kasus bailout Bank Century dan meminta agar Darmin mundur dari jabatan Gubernur BI jika ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Hal. 19 Bank Sentral
Buntut Pertemuan Rahasia dan Bocornya Pencekalan
Jampidsus dan Jamintel Diperiksa Jakarta (Bali Post) Pertemuan rahasia antara Jampidsus Kejaksaan Agung M Amari dengan kakak kandung tersangka kasus dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) Hartono Tanoesoedibyo, Harry Tanoesoedibyo, berbuntut panjang. Amari telah diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait pertemuan tersebut. Pemeriksaan langsung di bawah koordinasi Jamwas
Marwan Effendy. M Amari telah ditanyakan latar belakang serta alasan bertemu dengan Harry Tanoe. Pertanyaan itu disampaikan melalui inspektur yang khusus ditugaskan memeriksa Jampidsus ini. ‘’Dari jawaban tersebut, nanti akan dilihat sejauh mana pertemuan itu. Apakah ada kelalaian atau kesengajaan tindakan tidak terpuji dari seorang jaksa,’’ kata Marwan, Kamis (22/7) kemarin. Selain memeriksa Jampid-
sus, lanjutnya, juga telah memeriksa Jamintel Hamzah Tadja. Pemeriksaan terhadapnya terkait dugaan bocornya upaya pencegahan bepergian ke luar negeri tersangka Hartono Tanoe. Padahal, indikasi penetapannya sebagai calon tersangka sudah sejak jauh hari terlihat. Hasil pemeriksaan akan dipelajari dan dikaji, sebelum menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran kode etik jaksa.
Terkait dengan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Jampidsus, karena adanya papan peringatan di depan gerbang Kejaksaan Agung yang bertuliskan ‘’Jaksa dilarang bertemu pihak yang berperkara’’, Jamwas Marwan Effendy enggan berkomentar. Tetapi, diakuinya, papan tersebut memang dimaksudkan upaya peringatan bagi para jaksa. Hal. 19 Beri Keteladanan
Hubungan dengan Kopassus Jakarta (Bali Post) Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Robert Michael Gates mengatakan pemerintah AS akan kembali melanjutkan kerja sama militernya dengan pasukan khusus Indonesia. Pemulihan hubungan ini dilakukan setelah kerja sama militer AS terputus dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang disebabkan isu-isu hak asasi. Pemulihan kerja sama dengan Kopassus itu akan dilakukan pemerintah AS secara hati-hati dan bertahap. ‘’Dengan senang saya sampaikan kepada Presiden bahwa hasil reformasi militer dalam beberapa dekade ini, profesionalisme TNI dan sejumlah kebijakan Kementerian Pertahanan terhadap beberapa isu hak asasi manusia membuat AS akan memulai program kerja sama keamanan dengan Pasukan Khusus Indonesia,’’ kata Gates usai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (22/7) kemarin. Bersamaan dengan kehadiran Gates menemui Presiden Yudhoyono, anak buah Gates di Departemen Pertahanan AS di Washington juga mengumumkan secara resmi tentang pencabutan larangan kerja sama dengan Kopassus, pasukan elite dari Angkatan Darat Indonesia yang sudah dicabut lebih dari 10 tahun lalu. Namun, di Indonesia Gates menyampaikan secara langsung kepada Presiden Yudhoyono tentang keputusan pemerintahnya menjalin hubungan kembali dengan Kopassus. Gates mengatakan, keputusan yang diambil ini tidak lepas dari program reformasi oleh pemerintah RI selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Perdebatan pejabat AS untuk memutuskan persoalan ini cukup panjang setelah pemerintahan Presiden AS Barack Obama berusaha membangun hubungan diplomatik dan militer dengan Indonesia. Hal. 19 Kerja Sama
Cemari Laut Timor
Indonesia Tuntut Perusahaan Australia
Bali Post/ant
BAHAS APBN - Wapres Boediono (kiri) berbincang dengan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto sebelum sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/7) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuntut ganti rugi kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas kebocoran kilang minyak yang telah mencemari Laut Timor. Pemerintah Indonesia akan mengajukan klaim atas kerugian tersebut, namun tetap menjaga diplomasi yang baik dengan pemerintah Australia maupun pemerintah Thailand. ‘’Tentu saja, kita akan melakukan kewajiban menyelesaikan masalah ini. Mengajukan klaim kepada perusahaan yang mengakibatkan tumpahan minyak itu seraya menjaga komunikasi diplomatik, baik dengan pemerintah Australia maupun pemerintah Thailand,’’ kata Presiden Yudhoyono saat membuka Sidang Paripurna Kabinet, Kamis (22/7) kemarin. Hal. 19 Pengeboran Minyak
TLAF 2010
Event Strategis Promosikan ODTW Tanah Lot Tabanan (BaliPost) Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Itulah ungkapan yang cocok terhadap kegiatan Tanah Lot Art Festival (TLAF) 2010 yang akan digelar 26 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Selain sebagai user, pemanfaat objek wisata Tanah Lot juga sebagai conservers, pelestari bagi seni budaya masyarakatnya. Menurut Manager Badan Operasional Objek Wisata Tanah Lot Made Sujana, kegiatan TLAF 2010 merupakan kemasan event promotion pariwisata Tanah Lot. Dalam hal ini, lanjut Sujana, manajemen badan pengelola Objek Wisata Tanah Lot (OWTL) yang menggagas acara tersebut menjadikan kegiatan ini sebagai sebuah konsep yang ideal untuk pengembangan pariwisata yang berbasis budaya. Selain tempat ideal
melakukan promosi serta murah dalam biaya, Tanah Lot dalam sehari biasa dikunjungi sekitar 4.000 wisatawan. Hal ini tentu menjadikan promosi yang sangat efektif. ‘’Di samping berpromosi, kegiatan ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya Bali. Ini juga membuktikan bahwa kita turut serta membantu program pemerintah dalam upaya melestarikan kebudayaan daerahnya,’’ jelasnya, Kamis (22/7) kemarin. Sujana juga menilai promosi semacam ini sangat tepat mengingat ODTW Tanah Lot merupakan intangible product. Promosi semacam ini juga sudah dilakukan sejak 2005 hingga saat ini. Pria berambut panjang ini mengakui banyak wisatawan yang tahu keberadaan ODTW Tanah Lot. Hal. 19 Undang Kosumen
Bali Post/kmb
TANAH LOT - Bupati Tabanan Adi Wiryatama (kiri) didampingi Manager Badan Operasional Objek Wisata Tanah Lot Made Sujana saat memberikan arahan mengenai TLAF 2010 di Restoran Dewi Sinta, Tanah Lot, Kamis (22/7) kemarin.
Bali Post/ant
MENHAN AS - Presiden Yudhoyono (kanan) menerima kedatangan Menhan AS Robert M. Gates, Kamis (22/7) kemarin.