HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT PON, 24 JULI 2009
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Tim Dua Capres ”Walk Out’’
Penghitungan Resmi KPU
SBY-Boediono Raih 60,80 Persen Jakarta (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara manual tingkat nasional pemilu presiden 2009, Kamis (23/7) kemarin. Hasilnya, pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan calon wakil presiden Boediono mengungguli dua pasangan kandidat lainnya dengan memperoleh suara terbanyak yaitu 73.874.562 atau 60,80 persen. Sementara itu pasangan Megawati-Prabowo berada di urutan kedua dengan perolehan suara 32.548.105 atau 26,79 persen. Pasangan nomor urut 3 Jusuf KallaWiranto berada di urutan
ketiga dengan perolehan suara 15.081.814 atau 12,41 persen suara. Berdasarkan pilpres yang dilaksanakan pada 8 Juli 2009 itu, tercatat warga yang memilih sebanyak 127.999.965 atau 72,24 persen. Sedangkan yang tidak memilih alias golput 49.212.158 (27,77 persen). Jika dipetakan per provinsi, kemenangan telak SBYBoediono diperoleh berkat keunggulannya di 29 provinsi dari 33 provinsi yang ada. Meski meraih suara terkecil, JK-Wiranto lebih unggul dari Mega-Prabowo yang menang di tiga provinsi yaitu di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Hal.19 Suara Mayoritas
SBY-Boediono 73.874.562 60,80% Mega-Prabowo 32.548.105 26,79% JK-Wiranto 15.081.814 12,41%
Sumber KPU
Bali Post/ade
KAWAT BERDURI - Gedung KPU dipagari kawat berduri saat rekapitulasi penghitungan suara, Kamis (23/7) kemarin. Selain dipagari dan dijaga ratusan aparat, jalan di sekitar gedung juga ditutup.
Dicurigai Jaringan Teroris
OPSI Masyarakat Mesti Proaktif Ciptakan Rasa Aman Denpasar (Bali Post) Stabilitas dan keamanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Meski aparat keamanan telah melaksanakan fungsinya, namun peran aktif masyarakat dalam memantau lingkungan tetap menjadi hal yang paling utama. Demikian diungkapkan Danrem 163/Wirasatya Kolonel Inf. Yoedhi Swastanto saat masimakrama ke Gedung Pers Bali K. Nadha, Kamis (23/7) kemarin. Danrem diterima langsung Pimpinan Kelompok Media Bali Post Satria Naradha. Danrem mengatakan pascapeledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton, Jakarta, berkembang isu di masyarakat yang menyebutkan Bali menjadi sasaran teroris selanjutnya. Hal ini dimaklumi, sebab Bali memang menjadi pusat perhatian dunia internasional. Meski demikian, jajaran TNI dan Polri melalui langkah-langkah strategis yang telah diambil, memberi jaminan keamanan kepada masyarakat di Bali. Masyarakat diminta tidak terlalu panik dalam menyikapi situasi yang berkembang saat ini dan tetap melaksanakan aktivitas masing-masing. ‘’Meski demikian, kewaspadaan di masyarakat harus ditingkatkan,’’ ujarnya. Hal.19 Langkah Represif
Bali Post/edi
SIMAKRAMA - Danrem 163/Wirasatya Kolonel Inf. Yoedhi Swastanto, MBA diterima Pimpinan Kelompok Media Bali Post Satria Naradha saat ‘’masimakrama’’ ke Gedung Pers Bali K. Nadha, Kamis (23/7) kemarin.
KOTA
3
KALANGAN akademis dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemantau Kebijakan Publik mendesak anggota DPRD Bali terpilih segera mendesain format produk hukum untuk melindungi tanah Bali. Aturan hukum ini bisa saja dijabarkan dalam bentuk perda atau rekomendasi yang dikuatkan dengan SK Gubernur, sehingga kekhawatiran atas habisnya tanah AYDS (ayahan desa) karena diperjualbelikan bisa diantisipasi.
KABUPATEN
PEROLEHAN SUARA PILPRES 2009
Golput 49.212.158 27,77 %
Mau Nyeberang ke Bali, Diamankan di Ketapang Banyuwangi (Bali Post) Jajaran Polres Banyuwangi, Jawa Timur mengamankan tiga penumpang kapal di Pelabuhan LCM Ketapang, Kamis (23/7) dini hari kemarin. Ketiganya digelandang petugas karena gerakgeriknya mencurigakan. Ditambah lagi, penampilannya identik dengan kelompok militan garis keras. Selain itu mereka juga membawa buku-buku tentang ajaran garis keras. Tiga penumpang tersebut masing-masing Dedi P (28), Joni H, (32) dan Rustam E (29). Semuanya berasal dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ketiganya diciduk saat menaiki kapal barang sekitar pukul 03.00 WIB yang hendak ke Bali. Petugas jaga merasa curiga saat melihat ketiganya terlihat mondarmandir di dermaga. Tak ingin kecolongan, polisi langsung membawanya ke Polres. Dari ketiga penumpang ini, polisi menemukan sejum-
lah buku yang cukup mencurigakan. Di antaranya, beberapa buku bergambar mata uang asing. Polisi juga mendapati buku-buku tentang ajaran garis keras. Untuk memperjelas identitas tiga pendatang tersebut, polisi akhirnya melakukan pemeriksaan. ‘’Kami masih mintai keterangan secara maraton. Jika ada indikasi yang membahayakan ketiganya akan terus kita amankan. Jika tidak terbukti, pasti kita lepaskan,’’ kata Kapol-
res Banyuwangi AKBP Rachmat Mulyana. Awalnya, petugas mencurigai tiga penumpang itu terkait jaringan teroris yang sedang diburu. Apalagi, mereka masuk pelabuhan saat masih pagi. Penumpang kapal juga belum begitu ramai. Kepada petugas, tiga warga ini mengaku baru pulang menghadiri pertemuan antarnegara-negara Islam di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Mereka berdalih tidak memiliki
kaitan dengan para teroris, apalagi Jemaah Islamiyah (JI). Pertemuan di Jakarta itu, katanya, diikuti 249 negara Islam di dunia. Meski membantah terlibat jaringan terlarang, polisi tetap melakukan pemeriksaan. Hingga sore kemarin, tiga warga tersebut masih diamankan di Mapolres Banyuwangi. Ketiganya diambil keterangan sekaligus gambar masing-masing. Hal.19 Dipergoki Petugas
Empat Modus Penggembosan KPK Jakarta (Bali Post) Sedikitnya ada empat modus untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Empat modus itu semuanya langsung mengarah kepada KPK. Hal ini dimaksudkan untuk menggembosi sekaligus memberangus institusi penegak hukum tersebut. Demikian ditegaskan staf ahli presiden bidang hukum Denny Indrayana dalam sebuah diskusi, Kamis (23/7) kemarin. Diungkapkan, modus pertama adalah uji material (judicial review) terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hingga kini sudah tujuh kali UU itu diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi hanya pasal 53 UU KPK yang mengatur soal Pengadilan Tipikor yang di-
nilai bertentangan. Modus kedua, adanya upaya dari lembaga legislatif yang menggunakan hak legislatif review. Legislatif review ini dilakukan dengan mengamandemen UU yang ada untuk kemudian disusun kembali menjadi UU baru. Padahal, UU yang baru itu belum tentu lebih baik dari yang sebelumnya. ‘’Lambannya pembahasan RUU Tipikor merupakan salah satu modus legislatif review,’’ jelas Denny. Modus lainnya adalah dengan cara langsung menyerang KPK. Upaya ini terjadi beberapa waktu lalu. Saat ada isu ada oknum KPK yang menerima uang. Menurutnya, tudingan itu harus dilandasi bukti yang kuat. Kalau memang oknum bersangku-
tan bersalah, KPK harus tetap diselamatkan. Selanjutnya, oknum itu diberhentikan dan segera diadili. Modus terakhir dengan langsung mengontaminasi KPK yakni langsung mencemarkan KPK. Berdasarkan gambaran yang ada ini, lanjut Denny, bisa dilihat bahwa penggembosan KPK memang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan baik serta matang. Boleh jadi, dana yang dikeluarkan untuk menghancurkan KPK tanpa ada batasnya. Banyak pihak yang berkepentingan untuk memberangus KPK. ‘’Jangan kaget kalau mereka siap mengucurkan dana berapa pun asalkan KPK hancur,’’ tutur pakar pidana UGM ini.
Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas sependapat dengan Denny Idrayana. Dalam beberapa tahun terakhir ini, memang terlihat jelas adanya upaya untuk melemahkan fungsi KPK. Kondisi ini sangat berbeda dengan yang ada di Malaysia. Pasalnya, dalam beberapa tahun ini, Malaysia meniru kewenangan yang dimiliki KPK Indonesia. ‘’Malaysia menilai KPK kita cukup efektif. Mereka pun belajar dan mengadopsi UU KPK untuk dimasukkan dalam KPK-nya itu. Tetapi kenapa mereka bisa bangga dengan KPK-nya. Sebaliknya dengan kita, mengapa tidak bangga. Bahkan, ada upaya penggembosan,’’ ujar Erry. Hal.19 Kasus Korupsi
Klungkung ”Jual’’ Galian C dan Nusa Penida
5
PULUHAN siswa SD di Jembrana terpaksa harus belajar di luar ruang kelas atau di teras. Keterbatasan fasilitas sarana belajar-mengajar ini harus mereka rasakan karena hingga Kamis (23/7) kemarin, proyek rehab yang dilakukan secara swakelola oleh sekolah belum kelar. Proyek yang dilakukan di beberapa sekolah ini kemungkinan juga akan molor. Bagaimana sikap Bupati terhadap molornya proyek vital ini?
Bali Post/dok
I Wayan Candra
NOMOR 332 TAHUN KE 61
MANA investor mana broker (calo) saat ini sulit dibedakan. Semuanya menjanjikan investasi dan ujung-ujungnya minta kemudahan. Hal ini terjadi di sejumlah kawasan di Bali. Seperti di Tanah Lot, ratusan hektar lahan ditelantarkan investor. Bahkan hingga kini tak jelas siapa dan di mana pemiliknya. Hal serupa juga terjadi di Klungkung. Bolak-balik investor datang ke bumi serombotan itu, namun sampai saat ini belum ada yang tertarik menanamkan modalnya. Ada dari Italia, Korea, Malaysia dan Jakarta. Kini, Pemkab Klungkung kembali menawarkan potensi Klungkung seperti eks galian C, pasar dan kawasan Nusa Penida kepada investor asing. Tak
main-main, investor yang diundang berasal dari Thailand Mr. Suchai Sri Supphack bersama tiga orang tim serta rombongan investor dari Pakistan Dato Arsyad Mahmood, Mr. Adrian Robertbs (Inggris) dan Husein Bin Muhammad (Malaysia). Apakah ujung-ujungnya sama seperti sebelumnya; saru geremeng, tak jelas ujung pangkalnya? Bupati Klungkung Wayan Candra mengaku optimis. Karena setelah melakukan peninjauan lapangan, termasuk ke kawasan Nusa Penida, di hadapan Bupati para investor mengaku tertarik. Malah sudah membicarakan soal kepastian hukum berinvestasi. ‘’Saya ingin hal ini tak dibesar-besarkan dulu. Kalau sudah gol (jadi), baru dipublikasikan.
Tetapi bagaimana pun, saya kali ini optimis,’’ tandas Candra, Kamis (23/7) kemarin. Kedatangan investor Thailand itu merupakan kedatangan kedua di Klungkung. Setelah sebelumnya datang bersama rombongan lain yang beberapa di antaranya pejabat dari pusat. Kedatangan mereka selama tiga hari di Klungkung disambut sangat istimewa oleh seluruh jajaran pejabat di Pemkab Klungkung. Diantar-jemput dari hotel tempatnya menginap. Konon, Pemkab Klungkung juga membiayai akomodasi dan transportasi para investor tersebut selama tiga hari melakukan peninjauan yakni Senin (20/7) hingga Rabu (22/7). Hal.19 Tujuh Investor
Jakarta (Bali Post) Ketegangan dan perdebatan mewarnai rekapitulasi penghitugan sura pilpres oleh KPU, Kamis kemarin. Dalam acara rekapitulasi itu, tim kampanye nasional JK-Wiranto keluar dari ruang rapat pleno karena merasa tidak puas dengan hasil penghitungan tersebut. Tim yang diketuai Chairuman Harahap kembali memprotes daftar pemilih tetap (DPT) yang berubah tanpa sepengetahuan tim kampanye. Awalnya, Chairuman memprotes soal DPT Jawa Tengah yang membengkak dengan selisih cukup besar. Protes Chairuman dijawab Ketua KPU bahwa perbedaan itu karena DPT yang dipegang tim adalah per tanggal 31 Mei 2009. Sementara KPU telah memutakhirkan kembali pada 6 Juli 2009 berdasarkan permintaan Panitia Pengawas Pemilu Jawa Tengah. Namun, Chairuman tetap merasa tidak puas, ketegangan terjadi hingga rapat diskors. Saat rapat dibuka kembali, Chairuman terlambat 15 menit karena sibuk menjawab pertanyaan wartawan, namun rekapitulasi Jawa Tengah telah selesai dihitung. Hal.19 Melanggar Aturan
Bom di Kamar 1808 Diprogram Lebih Dahulu Meledak Jakarta (Bali Post) Polisi telah memastikan bahwa Ibrahim dan Nur Sahid bukan pengebom JW Marriott dan Ritz Carlton. Meski demikian, polisi terus mendalami tentang sejumlah temuan khususnya di kamar 1808, tempat para eksekutor menginap. Kabidpenum Mabes Polri I Ketut Untung Yoga Ana, Kamis (23/7) kemarin, menyatakan pria yang diduga pelaku bom bunuh diri di JW Marriott dan Ritz Carlton ini sempat menginap selama dua hari di kamar 1808 Hotel JW Marriott. Pihaknya sudah menemukan bukti berupa sidik jari di kamar itu. Jejak sidik jari yang berada di kamar deluxe lantai 18 itu belum bisa dipastikan milik siapa. ‘’Sidik jari yang ditemukan di kamar 1808 belum bisa dicocokkan dengan siapa pun, karena masih di file,’’ jelas mantan Kapolres Metro Jakarta Barat ini. Pengebom tersebut, lanjutnya, ternyata meninggalkan sebuah tas berisi bom yang siap meledak. Seharusnya bom ini lebih dahulu meledak dari yang ada di lobi Hotel JW Marriott. Hal itu diketahui dari parameter waktu pada bom yang diatur lebih awal. Hal.19 Bom Mini
Rumah Kontrakan Ibrahim Digeledah Jakarta (Bali Post) Tim penyidik Mabes Polri mendatangi rumah kontrakan Ibrahim, Kamis (23/7) kemarin. Lima personel polisi tanpa mengenakan seragam melakukan penggeledahan terhadap rumah sewaan pegawai outsourcing yang bertugas di bagian penata bunga di Hotel Ritz Carlton. Rumah itu terletak di sekitar Mega Kuningan, tak jauh dari lokasi ledakan bom. Penggeledahan ini dibenarkan Ketua RT setempat, Rohmani. Pihak kepolisian meminta untuk mendampinginya sebagai saksi dari proses tersebut. Dijelaskan, petugas terlihat mencari sesuatu dari ruangan kontrakan yang berukuran sekitar 3 x 7 meter itu. Penggeledahan dan pencarian barang itu berlangsung sekitar dua jam. ‘’Tidak ditemukan apa-apa. Mereka hanya memeriksa dan tidak ada yang dibawa. Tidak ditemukan barang yang diperlukan polisi,’’ kata pria yang tidak melihat Ibrahim sejak dua bulan terakhir ini. Hingga kini, polisi juga masih mencari keberadaan Ibrahim. Dari jenazah pelaku pengeboman, tidak satu pun yang cocok dengan DNA Ibrahim. Begitu juga dengan hasil pemeriksaan korban tewas. Tim penyidik yang mendatangi kediaman Ibrahim di Cililitan Kecil, Jakarta Timur, sempat melihat gambar di kamarnya. Dalam gambar itu, terlihat dua gedung berlantai sepuluh yang sedang dibom. Ada pula tulisan pesan jihad dalam bahasa Arab sepanjang sekitar lima meter. (kmb3/010)
Vila Liar Rambah Nusa Penida Semarapura (Bali Post) Vila liar bukan hanya marak di Klungkung daratan, kawasan Nusa Penida juga menjadi incaran. Bangunan tanpa izin yang ada di Nusa Penida berada di kawasan Celagi Landan dan Carangsari, Suana. Bangunan itu diprotes warga, karena bangunan yang baru berupa senderan itu diduga melanggar sempadan pantai. Camat Nusa Penida Made Sudiarka Jaya, Kamis (23/7) kemarin mengakui dirinya sempat didatangi masyarakat yang mempertanyakan soal keberadaan bangunan-bangunan tersebut. Termasuk juga TNI-AL di Nusa Penida yang menanyakan langsung kepadanya. ‘’Saya juga sudah cek lokasi. Termasuk saat bersama rombongan Bupati dan jajaran Pemkab Klungkung belum lama ini. Sayang, saat itu tak bertemu pemilik vila. Aktivitas buruh juga tidak ada,’’ katanya seraya menyebutkan, dirinya juga sudah mempertanyakan kepada Kepala Desa Suana Nyoman Yoga. Hal.19 Ajukan Izin