Bali Post
20 HALAMAN
cmyk
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU PON, 24 JULI 2010
SEJAK 1948
NOMOR 327 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Peringati Hari Anak
SBY Soroti Video Porno Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jumat (23/7) kemarin menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan peran orangtua dalam mengawasi anaknya. Ia juga menyinggung tentang video porno yang menjadi isu nasional beberapa waktu lalu.
Bali Post/ant
PEKERJA ANAK - Seorang anak menjajakan koran untuk membantu orangtuanya di Jalan Tol Reformasi, Makassar, Jumat (23/7) kemarin.
Kajari Tabanan
Agustus, Ungkap Dua Tersangka Korupsi Tabanan (Bali Post) Kejari Tabanan yang dihadiahi ‘’lampu kuning’’ oleh Kejati Bali, rupanya menyemangati jajaran penegak hukum di Tabanan itu untuk mengungkap kasus korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan Supari menegaskan telah menargetkan dua kasus korupsi yang Bali Post/dok akan selesai bulan Supari Agsutus mendatang. Namun, Supari enggan menyebut secara rinci dua kasus yang ditargetkan. ‘’Jangan dulu. Kalau sekarang dibongkar ke hadapan publik, nanti penyelidikannya bisa buyar,’’ katanya, Jumat (23/7) kemarin. Namun, ia menyatakan dua kasus tersebut akan berubah statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Supari menegaskan, saat ini tengah membidik dua dugaan kasus korupsi baru. Dua kasus yang ditarget kelar Agustus itu, kini masih dilakukan pengumpulan data secara lengkap. ‘’Masih melengkapi data. Agustus depan kita targetkan kelar,’’ yakinnya. Pada peringatan Hari Adhyaksa, Kajari Tabanan Supari sempat menerima lampu kuning dari Kajati Bali. Kejari Tabanan dinilai belum berhasil mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi (tindak pidana khusus), terhitung sejak Januari hingga Juli tahun ini. Atas kegagalannya itu, tidak menutup kemungkinan Supari bakal didemosi, bila tidak mampu mengungkap kasus korupsi hingga akhir tahun. (kmb)
3
KONFLIK yang terjadi di lingkungan ISI Denpasar sebagai akibat dugaan korupsi dana B-Art makin panas. Bila selama ini aksi demo dalam kasus ISI Denpasar selalu berasal dari kubu penentang Prof. Rai, maka Jumat (23/7) kemarin giliran kubu pendukung beraksi di depan Kejari Denpasar. Terus, apa kata pihak lawan Prof. Rai yang Rektor ISI Denpasar itu?
KABUPATEN
5
SUDAH jatuh tertimpa tangga. Pepatah itu pas menggambarkan nasib oknum guru SD di Nusa Penida, Gede Saputra (28). Selain terkurung di sel tahanan pascaditetapkan sebagai tersangka, guru asal Karangasem itu juga terancam sanksi disiplin. Hal itu diterima atas perbuatannya sendiri, menghamili siswi SMK asal Nusa Penida, Ni Wayan SR (16), yang tergolong di bawah umur.
OLAH RAGA NEW YORK Red Bulls tak salah merekrut Thierry Henry. Mantan penyerang Barcelona itu langsung mencetak gol di laga perdananya melawan Tottenham Hotspur dalam pertandingan persahabatan, kemarin.
kesempatan di banyak komunitas bahwa banyak anak Indonesia yang berprestasi dan potensi besar, kerap saya bertemu anak jenius, prestasi. Saya optimis, masa depan anak Indonesia akan lebih baik dari kita semua, mari kita lakukan sesuatu yang nyata dan sungguh-sungguh,’’ tegasnya. Berikan Kebebasan Presiden Yudhoyono meminta orangtua dalam mendukung kemajuan anak tidak memberikan kebebasan tanpa batas yang dapat membuat anak salah arah dalam mencapai tujuannya. Hal. 19 Budi Pekerti
AS Bekukan 100 Rekening Korut
FAKTA
KOTA
‘’Dapat kita petik pelajaran apa, siapa yang bertanggung jawab, apa yang meski kita lakukan agar tidak terjadi. Jawabannya kembali perlunya bimbingan orangtua, pendidikan yang benar, peran pemuka agama dan contoh kehidupan yang baik di masyarakat dan manakala berkaitan hukum perlu penegakan hukum dan aturan,’’ tegasnya. Presiden mengatakan walaupun demikian, dirinya percaya masa depan anak Indonesia akan lebih baik karena di seluruh Indonesia sangat banyak anak yang memiliki kemampuan di berbagai bidang. ‘’Sering terjadi tragedi kehidupan anak, namun di berbagai
12
Seoul Amerika Serikat rencananya membekukan sekitar 100 rekening di bank-bank luar negeri yang dipercaya terkait dengan transaksi-transaksi Korea Utara (Korut). “Asetaset dalam rekening tersebut tampaknya milik pemimpin Kim Jong-Il untuk mengoperasikan rezim pemerintahannya. Jika benar maka langkah tersebut merupakan
pukulan keras bagi negeri komunis itu,” lansir harian Korsel, Jong Ang Ilbo, Jumat (23/ 7) kemarin mengutip sumber dari diplomat. Harian besar Korsel lainnya dan kantor berita Yonhap juga melansir berita yang sama. Sebagian besar mengatakan aksi ini dilakukan setelah tenggelamnya kapal perang Korsel pada Maret yang diduga dilakukan oleh Korut
dengan sebuah torpedo. Total 46 nyawa melayang akibat insiden tersebut. Penyelidikan pada rekening dilakukan beberapa pekan sebelum Menlu Hillary Clinton mengumumkan AS akan menjatuhkan sanksi-sanksi baru atas insiden tenggelamnya kapal Korsel. Dalam laporan dikatakan, tim penyelidik AS menemukan sekitar 200 rekening asing terkait dengan
Pyongyang. Mereka melakukan monitoring secara lebih dekat dengan 100 rekening yang ada dan dipercaya menjadi sumber finansial ekspor senjata serta aktivitas terlarang lainnya. Rekening berada di 10 bank Asia Tenggara, Eropa Selatan dan Timur Tengah menggunakan nama samaran. Hal. 19 Sudah Dibekukan
Bali Post/ant
HARI ANAK - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono meninjau pameran di Istana Anak-anak, kompleks TMII, Jumat (23/7) kemarin.
Sertifikasi Halal Jangan Rugikan Industri Jakarta (Bali Post) Wakil Presiden Boediono meminta agar sertifikasi halal untuk produk dan jasa jangan sampai memberatkan atau merugikan industri. ‘’Kesadaran akan produk dan jasa harus menjadi milik semua pihak, seluruh pemangku kepentingan, sehingga sertifikasi halal itu jangan sampai memberatkan atau merugikan industri,’’ katanya saat membuka pameran Bisnis dan Produk Halal Indonesia 2010, Jumat (23/7) kemarin. Ia mengatakan, sertifikasi halal pada produk dan jasa yang dihasilkan jangan sampai menimbulkan biaya baru yang membebani industri karena dampaknya akan berimbas pada konsumen, bukan produsen. ‘’Jadi, jangan sampai sertifikasi itu menimbulkan infesiensi, adanya ongkos baru yang memberatkan industri dan berdampak pada konsumen. Jadi, bebannya sebenarnya bukan pada produsen tetapi konsumen produk dan jasa yang bersangkutan,’’ tutur Boediono. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan mengatakan sama sekali tidak ingin memberatkan atau membebani pelaku industri. ‘’Namun kami kan tetap memerlukan biaya untuk pemeriksaan hingga pemberian sertifikasi halal,’’ ujarnya. Biaya sertifikasi halal selama ini berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 5 juta. Sesuai dengan berapa item yang harus diperiksa dalam sebuah produk atau jasa. (ant)
Yusril Kritik Ketua MK
Bali Post/sep
OTONOMI KHUSUS - Menko Polhukam Djoko Suyanto didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Mendagri Gamawan Fauzi dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri saat berlansung rapat kerja dengan Tim Pemantau Pelaksana Otonomi Khusus DPR-RI, di Gedung Parlemen DPR-RI, Jumat (23/7) kemarin. Rapat kerja ini dipimpin Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budisantoso.
Kapolri Simpan Rekaman Ade-Ary Jakarta (Bali Post) Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri mengaku menyimpan bukti rekaman pembicaraan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Raharja dan Ary Muladi. ‘’Ada, ada (rekaman pembicaraan). Nanti kita ricek kembali ya,’’ kata Kapolri usai rapat kerja dengan Tim Pemantau Pelak-
sanaan UU Otonomi Khusus di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (23/7) kemarin. Bukti rekaman tersebut diperlukan untuk mematahkan bantahan yang disampaikan oleh Ade Raharja maupun Ary Muladi bahwa mereka tidak pernah melakukan percakapan. Rekaman ini rencananya akan diputar di persidangan Anggodo Widjojo. Selain itu,
pengadilan juga berencana memutar bukti rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo dan beberapa kalangan terkait kasus suap pimpinan KPK Bibit Samad Rianto-Chandra M. Hamzah. Yang jelas, kata Kapolri, proses di pengadilan merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang telah dilakukan kepolisian. Jika
ada pernyataan dari Kompol Parman di pengadilan yang menyatakan tidak mengetahui mengenai ada-tidaknya bukti rekaman percakapan tersebut, itu karena anak buahnya tidak tahu. ‘’Dia (Parman) memang tidak tahu. Dia kan tidak menyidik alat bukti menyangkut rekaman. Ada tim khusus yang membuktikan,’’ tegas Kapolri. (kmb4)
Polri Siap Umumkan 860 Rekening Tak Jelas
Bali Post/ist
Komjen Ito Sumardi
Jakarta (Bali Post) Polri akan mengumumkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap 860 rekening tidak jelas seperti yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi, Jumat (23/7) kemarin mengatakan, rekening tidak jelas tersebut di luar 23 rekening milik perwira tinggi Polri. ‘’Selain dari
23 rekening Polri, totalnya ada 860-an rekening yang telah kita lakukan penyelidikan dan sebagian sudah masuk ke penyidikan tetapi angkanya awal Agustus akan disampaikan,’’ katanya. Ia menambahkan, saat ini sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Hasil Analisis PPATK itu. Oleh karena itu, Mabes Polri sudah mengumpulkan Reskrim seluruh Indonesia untuk menginventarisasi seluruh rekening
yang dilaporkan oleh PPATK. ‘’Kan polisi bicara soal rekening berdasarkan orang, 1 orang bisa memiliki rekening 1 hingga 3 rekening. Kalau Polri kan bicaranya orang. Transaksinya mencurigakan, yang sudah selidiki harus dilihat dari mana sumbernya,’’ kata Ito. Ketika ditanya berapa jumlah dana yang ada di rekening yang telah diselidiki dan disidik, Ito tidak bisa memastikan jumlahnya. Hal. 19 Tidak Tahu
Jakarta (Bali Post) Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak etis seorang hakim memberi isyarat menolak suatu permohonan dalam perkara, sementara sidang pengadilan sedang berjalan. ‘’Terkait dengan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Machfud MD bahwa MK akan menolak permohonan provisi dalam perkara uji meteri UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, saya enggan menanggapinya. Tidaklah etis kalau saya berpolemik dengan Ketua MK mengenai perkara yang sedang ditanganinya,’’ kata Yusril, Jumat (23/7) kemarin. Menurutnya, salah satu alasan mengapa dulu ia enggan menerima tawaran menjadi hakim MK adalah karena menolak memberi tanggapan kepada wartawan terhadap sesuatu perkara yang sedang ditanganinya. Hakim tidak boleh terpancing dengan pertanyaan wartawan karena dapat menimbulkan kesan dan telah memutus perkara sebelum sidang. (ant)