HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS WAGE, 25 FEBRUARI 2010
Suara Fraksi Sikapi Century DANA Rp 6,7 triliun yang disalurkan LPS untuk menyelamatkan Bank Century memang uang negara, namun tidak ada kerugian negara dalam penyaluran tersebut. Juru bicara Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi menegaskan Demokrat juga yakin tindakan penyelamatan dengan menggunakan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun itu merupakan suatu keharusan dan sudah sesuai kebutuhan agar krisis Bank Century tidak menjalar ke lembaga lain. Proses bailout itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus diakui pula bahwa penyelamatan Bank Century adalah pilihan terbaik.
PKS menyimpulkan sejumlah pihak bertanggung jawab pada pelanggaran yang terjadi di Bank Century dan merekomendasikan lembaga hukum untuk menindaklanjutinya. Andi Rahmat menyatakan Fraksi PKS menemukan adanya pelanggaran pada setiap tahapan pada Bank Century. Tahapan tersebut mulai dari akuisisi dan merger, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP), penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, pemberian penyertaan modal sementara (PMS), serta aliran dana. PKS menyimpulkan sejum-
lah pihak yang bertanggung jawab di antaranya Rafat Ali Risvi, Heesam Al Waraq, Robert Tantular, Aulia Pohan, Sabar Anton Tarihoran, Rusli Simanjuntak, Miranda Goeltom, Siti Fajriyah, Boediono, Sri Mulyani, Raden Pardede, dan Rujito. FRAKSI PDI Perjuangan merekomendasikan dilakukannya proses hukum secara terbuka kepada sejumlah mantan pejabat BI dan mantan Ketua KSSK yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus pengucuran dana talangan ke Bank Century. Dalam pandangan akhir F-PDI Perjuangan yang disampaikan Maruarar Sirait F-PDI Perjuangan menyebutkan bahwa dua mantan Gubernur BI yakni Boediono dan Burhanuddin Abdullah, mantan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom serta tiga mantan Deputi Gubernur BI yakni Sabar Anton
Tarihoran, Anwar Nasution dan Aulia Pohan, agar diproses secara hukum. Selain para mantan pejabat BI, F-PDI Perjuangan juga menyebut mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus itu. FRAKSI PKB memahami dan mendukung kebijakan dan langkah yang ditempuh pemerintah terkait dana talangan untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun tahun 2008 karena jika tanpa upaya tersebut, dampak krisis keuangan global akan melanda Indonesia. Juru bicara Fraksi PKB Muhammad Toha tidak menyebutkan pejabat pemerintah dan pejabat moneter yang terkait kasus dana talangan Bank Century. Di akhir rekomendasinya, PKB hanya menyebutkan
nama Robert Tantular sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. PKB menyimpulkan pula bahwa tidak ditemukan unsur melawan hukum dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Jika ditemukan tindak pidana harus diproses dan harus dilakukan pengusutan terhadap manajemen Bank Century. JURU bicara Fraksi PAN Asman Abnur menyinggung bahwa proses bailout Rp 6,7 triliun kepada Bank Century itu bermasalah. Tetapi, fraksi ini tidak dengan tegas menyatakannya, juga tak mengungkapkan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran atau penyimpangan mulai dari proses akuisisi, merger hingga penggelontoran dana Bank Century
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 186 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
(BC) tersebut. Asman Abnur mengungkapkan, telah terjadi pelanggaran maupun penyimpangan prosedur dalam proses merger, konsolidasi dan akuisisi, juga penipuan serta money laundering, bahkan tindakan serta penipuan uang. JURU bicara Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, pihaknya mendapatkan 59 temuan berindikasi kuat sebagai pelanggaran terhadap undang-undang maupun peraturan. ‘’Karena itu, kami merekomendasikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana perbankan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner dan Direksi LPS serta pejabat KKSK,’’ tandasnya.
FRAKSI Partai Golkar memenuhi janjinya untuk membuka nama-nama yang bertanggung jawab atas proses bailout Rp 6,7 triliun, malahan menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum dalam proses pemberian FPJP. Jurubi caranya, Ade Komaruddin, menilai adanya keterlibatan Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) yang berperan memerintahkan pencairan FPJP. Juga ada indikasi Ketua KKSK Sri Mulyani tidak menyampaikan informasi sedikit pun tentang proses penyelamatan Bank Century (BC). ‘’Malah, ada manipulasi informasi dari yang bersangkutan yang juga Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Wakil Presiden (Wapres) selaku acting Presiden RI pada waktu itu,’’ tandasnya. Selain itu Golkar juga menyebut keterlibatan Miranda Gultom, Aulia Pohan dan Anwar Nasution
JURU bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Mohammad Romahurmuziy, dengan tegas juga menyatakan ada dugaan pelanggaran mulai akuisisi, merger, hingga penetapan bank gagal berdampak sistematis. Hal. 19 Tak Terbukti MENDAPAT giliran paling akhir, Akbar Faizal yang menjadi salah satu bintang Pansus dan merupakan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, mengungkapkan berbagai kejahatan yang merugikan keuangan negara sebesar triliunan rupiah terkait proses bailout Bang Century (BC). ‘’Itu antara lain terlihat pada temuan PPATK yang menemukan banyak transaksi mencurigakan. Hal. 19 Pasangan Capres
KPK Takkan Terpengaruh Pansus Century
OLAHRAGA
Jakarta (Bali Post) -
KPK menjamin takkan terpolitisasi dengan hasil Pansus Bank Century. Namun, institusi pemberantasan korupsi ini tetap konsisten untuk mengusut hingga tuntas terkait penyelidikan kasus dugaan penyelewengan pencairan dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun itu. Demikian ditegaskan Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Rabu (24/2) kemarin. Bali Post/eka
ADU - Pemain SMAN 1 Melaya (kuning) dan SMAN 2 Bangli beradu badan dalam perebutan bola. Duel berakhir imbang 0-0.
Grandfinal LPBP V
Karangasem Tahan Klungkung Gianyar (Bali Post) Kesebelasan SMAN 1 Rendang (Rensma) Karangasem berhasil menahan imbang lawannya, SMAN 1 Dawan (Smansada) Klungkung 1-1 (1-1), dalam grandfinal Liga Pelajar Bali Post (LPBP) V/2009, Grup A, di Stadion Kapten Dipta, Rabu (24/2) kemarin. Hasil lainnya di Grup A, tim SMAN 1 Melaya (Smasaya) harus bermain tanpa gol meladeni SMAN 2 Bangli (Bisma). Smansada tampil agresif sejak kick-off. Bola muncul dari sektor kanan ke mulut gawang, disongsong Triandana. Merasa gawangnya terancam, penjaga gawang Rensma Abdi meninggalkan sarang guna menutup ruang tembak Triandana. Triandana melesat sendirian hingga menceploskan bola ke gawang yang melompong, karena ditinggal kiper Abdi. Gol tercepat yang terciptakan di menit pertama tersebut, membuat libero Sila Arta bersama duet stoper Gunawan dan Yuda terlambat menutup pergerakan Triandana. Mereka kelabakan karena menyangka Triandana terperangkap off-side. Gol Triandana sempat membuat puluhan pendukung Rensma bungkam. Bersyukur mereka tak larut, meskipun dalam posisi tertinggal 0-1. Melalui permainan tik-tak dari kaki ke kaki, anak asuh Kadek Sentana Adi Putra mulai bangkit. Pasokan bola dari lini tengah yang dikoordinasi Juliarta dan Armawan mulai mengalir lancar kepada duet penyerang Adi dan Sulantara. Serangan Rensma makin hidup dari segala lini, hingga mengobrak-abrik benteng pertahanan Smansada yang digalang Krisna, Edi Sutama, dan Sumerta. Hal. 19 Skor Imbang
KOTA
2
KOALISI untuk selamatkan bumi, Rabu (24/ 2) kemarin menggelar aksi demo di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Renon. Ada sepuluh organisasi bergabung menyerukan saatnya pemerintah untuk menghentikan basa-basi politik dalam upaya penyelamatan lingkungan. Sejumlah aktivis dalam orasinya meminta para pejabat publik untuk bertindak benar menyelamatkan dunia ini. Terus, apa lagi?
KABUPATEN
Bali Post/ant
LONGSOR - Sebuah alat berat diperbantukan untuk mencari korban longsor di daerah Tenjolaya, Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/12) kemarin. Longsor yang terjadi pada Selasa (23/2) tersebut mengakibatkan 30 rumah warga tertimbun longsoran. Hingga saat ini baru 17 warga tewas yang berhasil dievakuasi dan diperkirakan masih ada sekitar 50 warga yang masih tertimbun.
Soal Pandangan Akhir Pansus
Wapres Tak Komentar, BI Kecewa Jakarta (Bali Post) Wakil Presiden yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) enggan mengomentari pendapat akhir Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century pada Selasa (23/2) malam. ‘’Tidak ada agenda khusus dari Wapres Boediono, atau komentar apa pun terkait pendapat akhir Pansus Angket Century,’’ kata juru bicara Wapres, Yopi Hidayat, Rabu (24/2) kemarin.
Ia mengatakan, Wapres tetap menjalankan tugas kenegaraan seperti biasa dan tidak terganggu dengan pandangan akhir Pansus Angket Century. Pada pendapat akhir fraksi, empat dari sembilan fraksi di Panitia Khusus Bank Century menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, yang sekarang menjadi Wakil Presiden, sebagai pihak yang
BI Kecewa Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) S. Budi Rochadi mengatakan kecewa dengan pandangan akhir fraksi-fraksi. ‘’Kita sudah
bekerja secara proporsional dan dengan niat baik, kemudian pandangannya begitu. Kita tidak terlalu senang (happy) dengan pandangan fraksi,’’ ujarnya, Rabu kemarin. Menurutnya, belum semua data dan informasi masuk yang diperoleh Panitia Angket kemudian dipertimbangkan untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Hal. 19 Proses Investigasi
SBY Buka Pertemuan UNEP
Perbarui Komitmen Jaga Lingkungan Denpasar (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan agar negara-negara di dunia bisa lebih tulus dalam melaksanakan kerja sama global, terutama menyangkut lingkungan hidup. Hal ini, menurutnya, sangat penting agar berbagai persoalan lingkungan di dunia bisa teratasi secara maksimal dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Berpidato dalam pembukaan Spesial Session of the Governing Council/Global Ministe-
rial Environment Forum (GMEF), Rabu (24/2) kemarin, SBY menekankan pentingnya pertemuan ini. Pasalnya dalam pertemuan ini, semua pihak mesti memperbarui komitmen terhadap kesepakatan-kesepakatan tentang lingkungan hidup. ‘’Kita perlu memperbarui komitmen dalam kesepakatan lingkungan hidup dalam mewujudkan millennium development goals (MDGs),’’ katanya. Hal. 19 Makin Parah
Bali Post/kmb
KONFERENSI - Presiden Yudhoyono saat pembukaan Konferensi ke-11 UNEP, Rabu (24/2) kemarin.
Kesimpulan Tim Yustisi
Bali Taksi Legal secara Hukum
4
RATUSAN warga di Desa Mundeh Kauh, Selemadeg Barat terserang chikungunya dalam satu bulan belakangan ini. Akibatnya, warga mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa bekerja. Wabah ini telah menimbulkan keresahan warga. Apa yang dialakukan pemkab?
diduga bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Empat fraksi itu yakni Partai Golkar, PDI-P, PKS, dan Partai Hanura. Dari 560 kursi di DPR, mereka memiliki 274 kursi atau 48,93 persen.
Bali Post/eka
PERTEMUAN - Asisten II Setda Bali Ketut Wija didampingi anggota DPRD Bali Made Arjaya menyampaikan hasil kajian tim terhadap pertaksian di Bali kepada operator, paguyuban sopir taksi dan pers, Rabu (24/2) kemarin. Salah satu kajiannya menyebutkan Bali Taksi merupakan perusahaan taksi yang sah secara hukum.
Denpasar (Bali Post) Asisten II Pemerintah Provinsi Bali Ketut Wija mengumumkan hasil kerja Tim Yustisi bahwa keberadaan Bali Taksi di bawah bendera PT Praja Bali Transportasi legal secara hukum. Tim Yustisi itu terdiri atas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Biro Hukum, Biro Ekonomi dan Pembangunan, Organda, Ditreskrim Polda Bali, Poltabes Denpasar, Komisi I DPRD Bali dan Bapedda Bali. Kesimpulan ini diumumkan Ketua Tim Ketut Wija, Rabu (24/2) kemarin. Pengumuman hasil kajian
itu berlangsung di ruang rapat Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), sehari menjelang tenggat waktu sepuluh hari masa tugas Tim Yustisi. Hadir di sana antara lain Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya dan Wakil Ketua Gusti Putu Widjera, Kadis Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Bali Made Santha, Karo Hukum Dewa Eka Wijaya Wardana, Karo Ekbang Wayan Tegeg, Organda, perusahaan taksi (operator), perwakilan Paguyuban Jasa Wisata Bali, aparat kepolisian, serta sejumlah wartawan. Hal. 19 Tidak Melanggar
Menurutnya, proses hukum yang masih berjalan di KPK dengan proses politik yang ada di DPR itu sangat jauh berbeda. Untuk masalah berkaitan dengan hukum, yang bisa menjadi alat bukti harus dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP), tak bisa melalui hasil lain sebagai alat bukti. ‘’Kami tidak bisa menerima hasil pansus begitu saja. Harus ada pemeriksaan untuk bisa dijadikan BAP melengkapi alatalat bukti,’’ tutur Haryono. Ketika ditanya mengenai rencana KPK untuk meminta keterangan pihak-pihak terkait yang terlebih dahulu dipanggil pansus, Haryono justru menyatakan pihaknya harus terlebih dahulu menelaah penyelidikan yang selama ini dilakukan. Begitu pula saat ditanya soal rekomendasi Pansus DPR untuk memeriksa mantan Gubernur BI Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya, pemanggilan seseorang harus berdasar alat bukti, tak bisa berdasarkan keterangan saja. Mengenai proses pemanggilan pihak-pihak tertentu, kata Haryono, selama tim penyelidik membutuhkannya pasti yang bersangkutan akan dipanggil. Sedangkan keputusan final Pansus Bank Century hanya akan dijadikan sebagai informasi tambahan dalam penyelidikan kasus Bank Century di KPK. ‘’Sepanjang itu diperlukan untuk memperoleh alat bukti, kami akan minta keterangan untuk dijadikan alat bukti. Mungkin meminta keterangan dari saksi ahli,’’ ujarnya. Di tempat terpisah, Jampidsus Kejaksaan Agung Marwan Effendy menyatakan siap untuk menerima rekomendasi dari Pansus DPR untuk penanganan tindak pidananya. Tetapi pada dasarnya, Kejaksaan Agung bersifat menunggu dari apa yang menjadi rekomendasi dari pansus tersebut. ‘’Kami hanya bisa menunggu, karena sekarang belum jelas penanganannya akan diserahkan ke KPK, Mabes Polri atau Kejaksaan Agung. Tetapi kami akan menentukan sikap, setelah DPR menggelar sidang paripurna,’’ katanya. (kmb3)