HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SENIN KLIWON, 26 JULI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Pesan Terselubung Kalahkan Massa OPSI Ledakan Elpiji
Pemerintah Anjurkan Pakai Selang Karet Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, tidak sepantasnya rakyat menderita akibat program konversi minyak tanah ke gas elpiji yang kurang direncanakan secara matang. ‘’Apabila nanti ditemukan ledakan gas disebabkan tindakan oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan bisnis semata, ini sudah sangat kelewatan,’’ ujarnya, Minggu (25/7) kemarin. Dijelaskannya, dalam rapat kerja tentang ‘’Ledakan Tabung Gas’’ antara Menko Kesra Agung Laksono dengan jajaran Komisi VII DPR (bidang ESDM) pada Kamis (23/7) lalu terungkap bahwa ledakan tabung gas yang makin sering terjadi bukan disebabkan oleh tabung gas. Menurut Menko Kesra yang juga Koordinator Tim Pengamanan Penggunaan Elpiji 3 kg, hasil investigasi menyebutkan bahwa berbagai peristiwa ledakan itu diakibatkan oleh kelalaian pemakaian dan penggunaan aksesori tabung gas yang ternyata tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal.19 Hasil Penelitian
SASARAN Ketua F-PD Tunggu Rekomendasi SBY Jakarta (Bai Post) Restu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) teryata tidak hanya berlaku bagi pemilihan ketua Umum Partai Demokrat saja, tetapi juga berlaku untuk pemilihan ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR. Peran SBY dalam penentuan ketua F-PD dinilai menentukan karena Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menghadap dan menyodorkan sejumlah kandidat untuk ditetapkan satu dari beberapa kandidat yang disodorkan. ‘’Saya tidak berhak menjawab (ketua fraksi terpilih) karena siapa yang akan dipilih menjadi ketua fraksi merupakan wewenang Ketua Umum yang dikonsultasikan kepada Ketua Dewan Pembina,’’ kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa, Minggu (25/7) kemarin. Hingga kemarin, tiga nama disebut-sebut sudah mengerucut yaitu Taufik Effendi, Jafar Hafsah dan Sutan Bhatoegana. Sedangkan anggota tim sukses yang mengantarkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum, Saan Mustofa, dipastikan akan diberi posisi terhormat sebagai sekretaris fraksi. Hal.19 Perpanjangan Tangan
KABUPATEN
4
INFORMASI tentang adanya investor besar yang akan membangun bandara internasional di Buleleng Barat kini mulai agak terbuka. Ini dikuatkan dengan keberangkatan Bupati Bagiada bersama sejumlah pejabat penting di Pemkab Buleleng ramairamai ke Turki untuk mengejar investor besar tersebut. Dari mana biayanya?
OLAH RAGA
9
MANTAN pelatih tim nasional Turki dan AC Milan, Fatih Terim, batal datang ke Indonesia untuk memenuhi undangan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sesuai dengan undangan, pelatih asal Turki itu mestinya tiba di Jakarta, Senin (26/7) ini. Hal itu dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng di Jakarta, Minggu (25/7) kemarin. Menurutnya, undangan terhadap Terim merupakan tindak lanjut dari hubungan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Turki dalam bidang olahraga sebagaimana yang telah dibicarakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.
Hockenheim Fernando Alonso memimpin Ferrari merebut posisi satu-dua di Grand Prix Jerman, Minggu (25/7) kemarin, setelah mencegah rekan setimnya, Felipe Massa, meraih kemenangan emosional satu tahun setelah kecelakaan yang nyaris fatal. Pembalap Spanyol itu merayakan kemenangan keduanya dalam musim ini dan yang ke-23 selama kariernya, namun diiringi dengan sebuah kontroversi setelah Massa dikirimi pesan terselubung untuk mengizinkan rekan setimnya itu melewatinya. ‘’Jadi, Fernando lebih cepat dari anda,’’ kata Race Engineer Massa, Rob Smedley, kepada pembalap Brazil itu pada putaran 47 dari 67 putaran setelah pembalapnya itu memimpin sejak dari start. Alonso kemudian melewati dia dua putaran berikutnya. Kekecewaan Massa, yang terbukti saat di finis dia tidak mengindahkan upaya Alonso merangkul dia saat mereka keluar dari mobil, juga dibarengi dengan kekecewaan para penonton tuan rumah yang sedang berharap pembalap Red Bull Sebastian Vettel bisa menang dari posisi start terdepan (pole). Pembalap muda Jerman itu melakukan start buruk, dengan para pembalap Ferrari melewati dia, dan harus puas berada di posisi ketiga. Hal.19 Capai Finis
Lima Gadis Bali ”Telantar’’ di Malaysia Jakarta (Bali Post) Lima orang gadis Bali kini menjadi korban para agen tenaga kerja. Mereka yang semuanya siswa lembaga pelatihan jurusan perhotelan di Mengwi, Badung itu kini ditampung KBRI di Malayasia. Sesuai kontrak kerja, mereka sebelumnya dijanjikan bekerja di hotel bintang lima. Namun setelah di Malaysia, mereka dipekerjakan di pabrik elektronik. Lima pelajar tersebut berangkat pada April 2010. Mereka berencana bekerja di sebuah hotel. Untuk berangkat bekerja ke negeri jiran dengan membayar Rp 10,5 juta untuk biaya mengurus paspor dan tiket pesawat. Mereka diberangkatkan agen pengerahan tenaga kerja perseorangan.
Senada dengan Fajri, Koordinator LSM Indonesia Legal Roundtable (ILR) Asep Rahmat Fajar mengatakan, bisa saja berbagai pihak termasuk para hakim yang akan diperiksa KY setelah tanggal 2 Agustus 2010 mempertanyakan keabsahan anggota KY yang seharusnya telah berakhir masa jabatannya. ‘’Ini bahaya karena legalitas dan legitimasi anggota KY yang diperpanjang bisa digugat,’’ kata Asep. Terkait dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk merevisi sebuah UU, Asep menyatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan dalam jangka waktu tiga hari. ‘’Satu hari menyusun
Bali Post/afp
Fernando Alonso
draf, satu hari pembahasan pemerintah dan DPR, dan satu hari untuk pengesahannya,’’ katanya. Menurut Asep, hal itu memungkinkan karena tidak ada aturan perundang-undangan yang membahas batas minimal dalam membuat atau merevisi suatu UU. Peneliti hukum ICW Donal Fariz juga mendukung direvisinya UU KY untuk menambahkan hanya satu pasal bahwa anggota KY belum berakhir masa jabatannya sebelum dilantiknya anggota KY periode yang baru. ‘’Jika pemerintah dan DPR komit, maka yang paling tepat dan strategis adalah merevisi UU KY,’’ kata
Donal. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menjelaskan, perpanjangan masa jabatan anggota KY periode 2005-2010 kemungkinan diatur melalui keppres. ‘’Semua pejabat negara di republik ini, tanpa kecuali, pengangkatan dan pemberhentiannya itu dengan keppres,’’ kata Patrialis, Kamis (22/7). Pemerintah dan DPR sepakat memperpanjang masa jabatan anggota KY karena panitia seleksi calon anggota KY belum menyelesaikan pekerjaan, padahal masa kerja anggota KY yang akan diganti berakhir pada 2 Agustus. (ant)
Ariel Dijenguk Orangtuanya Jakarta (Bali Post) Artis Nazriel Ilham alias Ariel dijenguk kedua orangtuanya di rumah tahanan Mabes Polri, Minggu (25/7) kemarin pukul 14.40 WIB. Kunjungan orangtua Ariel itu untuk pertama kalinya sejak artis ini ditahan karena kasus video porno yang diduga melibatkannya. Orangtua Ariel datang menggunakan mobil Alpard putih dengan nomor polisi B 188 TY. Saat memasuki pintu belakang kantor Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, keduanya tidak mau berkomentar apa-apa kepada wartawan dan hanya melempar senyum. Penyidik Bareskrim Polri sudah mengirim berkas perkara Ariel, sementara itu untuk artis yang juga menja-
di tersangka dalam kasus tersebut yakni Cut Tari dan Luna Maya segera menyusul dalam minggu ini. Luna, Cut Tari dan Ariel menjadi tersangka kasus video porno bersama sepuluh orang pengunggah dan penyebarnya. Para artis yang jadi tersangka itu dikenakan pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu penyertaan dalam perbuatan pornografi dan pasal 282 KUHP tentang Asusila. Polri sebelumnya menetapkan tersangka Ariel dan telah menahan vokalis itu di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri sejak Selasa (22/ 6). Polri sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan identifikasi fisik untuk memastikan pemeran dalam video asusila tersebut. (ant)
Bali Post/dok
Ariel
Balai Pustaka Paling ”Malas’’ Lapor Kekayaan Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali merilis hasil pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Kali ini, KPK mengumumkan pejabat negara di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang malas maupun rajin dalam melaporkan kekayaannya setelah sebelumnya mengumumkan anggota DPR yang malas maupun rajin dalam melaporkan kekayaannya. Dalam keterangan persnya, juru bicara KPK Johan Budi, Minggu (25/7) kemarin, menjelaskan kesadaran pejabat BUMN dalam melaporkan harta kekayaannya masih terbilang rendah. Dari 6.478 wajib lapor yang tersebar di 141 BUMN, baru
4.280 atau 66 persen yang sudah melaksanakan kewajibannya itu. ‘’Kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Menteri BUMN, bahkan Presiden sudah menginstruksikan agar penyelenggara negara di BUMN melaporkan hartanya,’’ ujarnya. Dari daftar BUMN tersebut, aparatur negara di PT Balai Pustaka tercatat paling rendah tingkat kepatuhannya yaitu hanya sebesar 15,63 persen. Dari 32 pejabat negara di instansi itu yang diwajibkan melaporkan kekayaannya baru 5 orang yang melaporkan kepada KPK. Sementara aparatur negara dari Bank Mandiri tercatat paling tinggi sebesar 98 persen. Dari 50 pejabat nega-
Namun, di Malaysia mereka tidak bekerja sesuai dengan perjanjian. Mahasiswi jurusan perhotelan ini justru dipekerjakan di sebuah pabrik elektronik di Penang. Rencananya kelima orang tersebut akan pulang Senin (26/7) hari ini. Teguh Sarjana Bumi, agen pengerah tenaga kerja lokal di Malaysia, akhirnya membawa mereka ke KBRI. Nyoman, salah seorang gadis Bali itu, mengatakan ia diberikan upah 50 ringgit untuk per minggu. (ant)
Menteri Agama
Keppres Perpanjangan KY Bisa Digugat ke MA Jakarta (Bali Post) Keputusan presiden (keppres) tentang perpanjangan masa kerja Komisi Yudisial (KY) periode 2005-2010 bila diberlakukan maka berpotensi untuk digugat uji materi ke Mahkamah Agung (MA). ‘’Keppres perpanjangan KY rawan karena bisa digugat ke MA karena bertentangan dengan UU KY,’’ kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri, Minggu (25/7) kemarin. Fajri mengatakan hal ini karena tidak ada satu pun pasal dalam UU KY yang menyatakan bahwa perpanjangan anggota KY bisa dilakukan dengan menggunakan keppres.
NOMOR 329 TAHUN KE 62
ra yang diwajibkan melaporkan kekayaannya di bank pelat merah itu, hanya satu pejabatnya yang belum melaporkan kekayaannya. Johan berharap kepada aparatur negara di jajaran lingkup BUMN yang belum melaporkan segera menyerahkan untuk melengkapi berkas di instansinya yang sudah masuk. Berdasarkan LHKPN di Direktorat LHKPN per 21 Juli 2010, BUMN kedua terendah yang pejabatnya malas melaporkan kekayaannya adalah PT Merpati (maskapai penerbangan) yaitu 30 orang wajib lapor, baru 6 orang melaporkan atau baru 20 persen. Terendah ketiga PT Telkom, dari 140 pejabat wajib lapor, baru 33 yang lapor atau 23,57 persen.
Keempat terendah PT Perusahan Gas Negara (PGN), dari 76 wajib lapor baru 19 melapor atau 25 persen. Kelima, PT Garuda Indonesia yaitu 96 wajib lapor baru 26 melaporkan kekayaannya atau 27 persen. Sementara lima besar tertinggi adalah PT Bank Mandiri (98 persen). Kedua PT Jasindo yaitu dari 35 wajib lapor, sudah 31 melaporkan atau 97,14 persen. Ketiga, PT Aneka Tambang, 43 wajib lapor 37 melaporkan atau 93 persen. Keempat, PT Perumnas, 31 wajib lapor 28 malaorkan atau 90,32 persen. Dan kelima tertinggi adalah PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yaitu dari 64 wajib lapor 57 sudah melaporkan atau 89 persen. (kmb3)
DAU Sudah Dibekukan Jakarta (Bali Post) Menteri Agama Suryadharma Ali menjelaskan, Dana Abadi Umat (DAU) tidak pernah digunakan untuk membiayai para ulama pergi ke tanah suci, apalagi wartawan dan anggota DPR-RI. ‘’Sejak lima tahun silam DAU tak pernah digunakan atau dikeluarkan sepeser pun,’’ kata Suryadharma Ali, Minggu (25/7) kemarin, menanggapi pemberitaan bahwa DAU telah digunakan untuk membiayai perjalanan haji orang-orang yang tak pernah membayar ongkos naik haji. Ia menjelaskan, DAU sudah dibekukan sejak Mei 2005 lalu sehingga tak benar kalau DAU telah dipergunakan untuk keperluan ibadah haji. ‘’Pemberitaan semacam itu sangat menyakitkan, karena Kementerian Agama dituduh menggunakan dana tersebut untuk aktivitas tak jelas. Tak sepeser pun DAU dipergunakan hingga saat ini,’’ tegas Suryadharma Ali. Ia mengatakan, seluruh dana optimalisasi haji untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji terlebih dahulu dibicarakan di Komisi VIII DPR-RI. ‘’Apa dan bagaimana peruntukannya dipaparkan di rapat kerja bersama anggota dewan. Tak ada macam-macam,’’ tegas Menag. Sekditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Ghofur Djawahir yang dihubungi secara terpisah mengatakan, dalam penyelenggaraan ibadah haji pihaknya bekerja secara transparan. Semua detail pelaksanaannya dibicarakan bersama anggota dewan di Komisi VIII DPR. ‘’Tak ada duplikasi anggaran,’’ tegas Gafur. Menurutnya, anggaran APBN dan haji dibahas bersama DPR termasuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan atas persetujuan kedua pihak. Tentang penggunaan DAU untuk haji, Gafur mengatakan tak pernah digunakan sepeser pun, sebab DAU sudah dibekukan lima tahun silam. Ia mengaku prihatin dengan pemberitaan bahwa hingga kini ada yang menyebut DAU dipergunakan untuk memberangkatkan para ulama, anggota dewan dan wartawan untuk pergi haji. ‘’Tidak ada (DAU untuk) itu,’’ Gafur menjelaskan. Dalam sebuah editorial sebuah surat kabar, baru-baru ini, disebutkan bahwa BPIH tahun ini yang ditetapkan rata-rata sebesar US$ 3.342 per jemaah juga dinilai masih kemahalan. (ant)