HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
RABU KLIWON, 27 JANUARI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Testimoni Susno Soal Century Didukung KTP Bodong Bangli (Bali Post) Verifikasi calon bupati dan wakil bupati Bangli dari jalur perorangan kini sedang dalam proses verifikasi. Dalam proses yang masih jalan ini, ternyata 30 persen KTP ‘’dukungan’’ ternyata bodong. Artinya KTP-nya sudah kedaluwarsa dan banyak warga keberatan atau tidak tahu-menahu KTP-nya digunakan untuk mendukung calon dalam pilkada. Akhirnya banyak warga yang sebelumnya diklaim sebagai pendukung salah satu calon, akhirnya menarik dukungannya. Hal.19 Berbagai Kejanggalan
Dihentikan Polri karena Calon Wapres Jakarta (Bali Post) Kesaksian baru terungkap dari keterangan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji dalam penjelasan tertulis yang diberikan kepada Pansus Hak Angket Kasus Bank Century DPR. Dalam testimoninya Susno mengungkapkan penyelidikan kasus Bank Century dihentikan kepolisian karena keterlibatan wapres terpilih. Penjelasan setebal 12 hala-
man tersebut dibeberkan anggota Pansus Bank Century Andi Rahmat di Gedung MPR/ DPR Jakarta, Selasa (26/1) kemarin. Setidaknya, ada tujuh kasus yang diungkap Susno yang disebut-sebut sebagai testimoni Susno yang dibuat 27 November 2009 dan diberi judul ‘’Bhayangkara Sejati, Setia dan Loyal’’ itu. Namun dari sejumlah kasus yang dibeberkan Susno, terdapat tiga kasus besar di poin IV
yang menjadi penekanan testimoninya. Pertama, kasus terorisme. Kedua, kasus dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, dan ketiga, kasus Bank Century. Pada kasus Bank Century, Susno mengategorikannya menjadi tiga bagian yaitu kasus murni perbankan, kasus nonperbankan, dan kasus dugaan korupsi bailout. Pada kasus dugaan korupsi bailout, Susno memberikan catatan
bahwa Bareskrim tidak memprioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana LPS sebesar Rp 6,7 triliun atau bailout Bank Century karena pertimbangan bahwa ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikuti pemilu wakil presiden, kemudian menang hingga menunggu persiapan pelantikan wakil presiden. Hal.19 Tindak Pidana
Kasus Ritonga Tetap Diproses
Susrama Dituntut Hukuman Mati Denpasar (Bali Post) I Nyoman Susrama (47), terdakwa kasus pembunuhan wartawan AA Narendra Prabangsa, dituntut hukuman mati oleh jaksa dalam sidang di PN Denpasar, Selasa (26/1) kemarin. Jaksa Nyoman Sucitrawan, S.H. mengatakan, hal yang memberatkan terdakwa Susrama karena perbuatan yang dilakukannya tidak manusiawi. ‘’Terdakwa juga selama menjalani persidangan memberi keterangan berbelit dan tidak menyesali perbuatannya,’’ ujar Sucitrawan. Kata jaksa, dari keterangan para saksi yang dihadapkan ke depan persidangan, baik dari aspek analisis fakta maupun analisis yuridis, semuanya saling bersesuaian seperti yang didakwakan. ‘’Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah,’’ katanya. Hal.19 Mengaku Disiksa Bali Post/ant
NASABAH CENTURY - Nasabah Bank Century Z. Siput (kanan) meluapkan kemarahannya kepada Pansus Angket Century di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/1) kemarin. Bersama puluhan nasabah Bank Century lainnya, ia menuntut penyelesaian kasus Bank Century serta mendesak Robert Tantular mengembalikan uang tabungan produk Antaboga.
Pansus Tak Rumuskan Kesimpulan Jakarta (Bali Post) Rapat evaluasi Pansus Century dilaksanakan Selasa (26/1) malam kemarin. Rencananya rapat ini digelar tertutup. Namun atas desakan sejumlah anggota Pansus, akhirnya rapat digelar terbuka. Namun dalam rapat yang menyampaikan pendapat fraksi-fraksi, hanya berisi pandangan tentang kasus ini.
Bali Post/dok
I Nyoman Susrama
SOLUSI Matahari Dijual PUSAT perbelanjaan Matahari Department Store kini sahamnya dikuasai asing. Perusahaan CVC Capital Partners bermarkas di Amerika Serikat (AS) setuju untuk mengambil alih perusahaan jaringan ritel terbesar Indonesia tersebut dengan harga 765 juta dolar. Dalam perjanjian, CVC Capital Partners menguasai 90,76 persen saham Matahari dari induk perusahaan PT Matahari Putra Prima, yang dimiliki James Riady. Hal.19 Minta Penjelasan
2
PRESIDEN Yudhoyono meminta Gubernur Bali Made Mangku Pastika melakukan persiapan mulai saat ini karena tahun 2013 Bali ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pertemuan APEC. Pertemuan APEC tersebut akan dihadiri 13 kepala negara dari Asia dan Pasifik. Terus, apa hubungannya dengan lalin macet dan penataan lingkungan?
KABUPATEN
Susno Dinilai ”Ngaco’’ KETERANGAN tertulis Susno Duadji yang diungkap Andi Rahmat, sangat mengejutkan rekan sejawat Susno di Mabes Polri. Penjelasan Susno dinilai telah menimbulkan ketegangan baru antara Susno dengan para pati di Mabes Polri. Setidaknya suasana itu terekam dari respons Mabes Polri. ‘’Ngaco, ngaco itu,’’ kata Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Ito Sumardi. Ito mengaku belum menerima apa pun dari Susno. Menurut Ito, pesoalan menyangkut Susno dan sejumlah kasus yang mengikutinya sudah dianggap selesai. Semua kan sudah tuntas, baik penipuan maupun penggelapan. ‘’Hanya untuk money laundering kita terkendala karena ada petunjuk jaksa untuk memeriksa Hesham dan Rafat Ali,’’ ujarnya. Ditanya latar belakang keluarnya testimoni itu, Ito mengaku tidak tahu. Ia mengatakan akan melakukan klarifikasi langsung kepada Susno mengenai penjelasannya tersebut. (kmb4/kmb3)
KPK Tak Terpengaruh Kejakgung
FAKTA
KOTA
NOMOR 157 TAHUN KE 62
4
KOMISI IV DPRD Karangasem yang dipimpin Wakil Ketua Wayan Sudira, Selasa (26/1) kemarin melakukan sidak ke objek wisata Candidasa. Hal itu dalam rangka mengecek kebenaran keluhan general manager hotel asing, tentang banyak tikus serbu hotel, sehingga wisman jijik dan lari meninggalkan Candidasa.
Anggota Pansus Century dari F-PPP M. Romahurmuzy di sela rapat Pansus menyatakan, yang akan dibahas dalam rapat ini adalah membandingkan hasil penelusuran Pansus selama ini terhadap para saksi dengan para analis. Olehka renanya
pansus tidak akan membuat kesimpulan. ‘’Fokusnya membahas ulang sesuai audit BPK. Ada tiga tema utama yaitu merger, FPJP, dan bailout. Tidak ada kesimpulan,’’ ujarnya. Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century Agun
Gunanjar Sudarsa mengatakan, mereka masih sulit membuat kesimpulan sementara karena dukungan data belum lengkap serta ada saksi yang memberikan keterangan dengan mengatakan ‘’tidak tahu’’. ‘’Dengan keterbatasan informasi tersebut
Panitia Angket masih sulit untuk membuat kesimpulan sementara pada rapat konsultasi internal Panitia Angket nanti malam,’’ kata Agun Gunanjar Sudarsa usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa kemarin. Ia mengatakan, pada rapat konsultasi internal Panitia Angket hanya melakukan evaluasi terhadap saksi-saksi yang telah dimintai keterangan saja. Hal.19 Membuat Evaluasi
Kasus Anggodo
Durian Ong Yuliana Bebas SS Surabaya (Bali Post) Pengiriman buah durian dari Ong Yuliana kepada mantan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang terungkap pada rekamanan Anggodo, rupanya menjadi perhatian aparat di Kejaksaan Agung. Para pendengar rekaman yang diputar di MK itu menerjemahkan durian itu sebutan lain dari shabu-shabu (SS). Kepala Pusat Peneran-
gan Hukum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto, Selasa (26/1) kemarin memberi penjelasan terkait hal tersebut. Didiek mengatakan, mengenai ‘’durian’’ kiriman Ong Yuliana Gunawan kepada Ritonga yang kemudian diberitahukan kepada Anggodo, tidak ada kaitannya dengan kasus kriminalisasi pimpinan KPK. ‘’Durian itu dikirim melalui sopir Anggodo dan diterima oleh
sopir Pak Ritonga. Durian itu memang betul-betul durian, tidak ada shabushabu atau apa pun di dalamnya,’’ katanya menegaskan. Selain menjelaskan soal durian, ia juga menyatakan bahwa Kejaksaan Agung (Kejakgung) telah menghentikan proses hukum mantan Wakil Jaksa Agung A.H. Ritonga dan mantan Jaksa Agung Muda Bidang In-
telijen Wisnu Subroto, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Anggodo dalam krimininalisasi pimpinan KPK. ‘’Kami tidak akan menindaklanjuti kasus Pak Ritonga dan Pak Wisnu karena keduanya secara tulus telah mengundurkan diri dari jabatannya,’’ katanya. Hal.19 Beri Klarifikasi
Kini Nafsu Makan dan Daya Tahannya Bertambah NAMA lengkapnya puuuaaaanjaaaang sekali. Yaitu: Gusti Ayu Putu Apriana Kusuma Dewi. Dari namanya itu saja, kita bisa tahu bahwa ia lahir di bulan April. Ternyata benar. Menurut ibunya, si imut yang suka malu-malu kucing ini lahir tanggal 6 April tahun 2006 yang lalu. Artinya, saat ditemui di rumahnya, di Jalan Rajawali, Gang 8, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada pekan kedua Juni 2009 lalu, usianya baru tiga tahun lebih sedikit. Dan, yang jelas, putri pasangan I Komang Ngurah Kusuma Wijaya dan Ni Ketut Kiki Handayani ini belum masuk
sekolah. Namun, ada suatu asma akibat faktor keturunan. kebiasaan yang dilakukannya, Dulu, asmanya sering kambuh. yang sedikit berbeda dengan Tapi sekarang tidak lagi,” ujar yang dilakukan teman-teman- sang ibu menjelaskan. Selain nya, yaitu: ia rutin itu, dulu ia juga meminum Zenasering sakit. 600 satu atau Sekarang tidak dua kali dalam lagi. Nafsu makansehari sejak tiga nya pun bertambulan sebelumnbah,” lanjut sang ya. Apa itu Zenaibu. 600? Produk M e n u r u t tersebut adalah sejumlah literatur, sejenis makanan asma atau sesak kesehatan yang napas itu disebut terbuat dari sari penyakit interbubuk kacang hi- G.A.P. A.Kusuma D miten. Artinya, kejau yang sudah munculan dari dicampur dengan sari bubuk penyakit itu hanya sebentarkedelai. Manfaat yang didapat? sebentar. Sekitar 30-50% risi“Dari kecil dia telah menderita ko perkembangan asma dis-
ebabkan oleh faktor keturunan. Pemicunya adalah kontak tubuh dengan sesuatu yang dapat membuat penderitanya mengalami alergi. Tungau, debu, udara dingin, serbuk sari, bulu binatang, asap rokok, makanan tertentu, obat-obatan tertentu, bahkan jenis olahraga tertentu dapat menjadi pemicunya. Tetapi, jumlah penderitanya di zaman sekarang relatif lebih banyak dibanding di masa-masa sebelumnya. Walaupun belum bisa dibuktikan secara ilmiah, faktor lingkungan yang makin parah diduga menjadi pemicunya. Hal. 19 Untuk Informasi
Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung telah menghentikan proses hukum mantan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. Namun hal itu tidak berarti berlaku sama bagi KPK. Kasus bekas orang nomor dua di jajaran kejaksaan itu tetap dilanjutkan. Bahkan, kini memasuki tahap pencarian alat bukti untuk memperkuat sangkaan yang akan ditudingkan terhadap yang bersangkutan. Demikian kata Karo Humas KPK Johan Budi SP, Selasa (26/1) kemarin. Penghentian itu pun takkan memengaruhi proses hukum yang tengah dilakukan institusi pemberantasan korupsi itu. Tetapi dengan tidak bermaksud mencampuri keputusan kejaksaan, KPK bisa memaklumi Kejaksaan Agung yang memang memiliki wewenang dan alasan untuk menghentikan proses hukum yang bersangkutan. Namun, proses hukum di KPK tetap berjalan sepanjang Ritonga diduga terkait dengan kasus yang tengah ditangani KPK itu. ‘’Kejaksaan boleh punya penilaian tersendiri dalam menangani suatu kasus. KPK juga memiliki hal yang sama dalam mengusut sebuah kasus. Apa pun boleh dilakukan masing-masing lembaga, sepanjang masih dalam koridor hukum yang berlaku,’’ tutur Johan Budi. Sebelumnya, Ritonga diduga kuat terlibat dalam upaya menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Dephut dengan tersangka bos PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo yang tak lain adalah kakak kandung dari Anggodo Widjojo. Hal ini diketahui dari rekaman atas upaya rekayasa untuk mengkriminalisasi dua Wakil Ketua KPK yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Dalam upaya penghentian itu, terjadi beberapa dugaan peristiwa hukum, di antaranya percobaan penyuapan dan kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra. Dalam rekaman percakapan dengan Anggodo itu, ternyata Ritonga dan mantan Jamintel Kejaksaan Agung Wisno Subroto terlibat aktif atas upaya yang dilancarkan Anggodo. Bahkan, keduanya beberapa kali memberikan masukan berharga, agar kriminalisasi itu sukses. KPK sendiri telah menetapkan Anggodo Widjojo sebagai tersangka dengan sangkaan berlapis yakni percobaan penyuapan dan upaya menghalangi penyidikan. Tetapi terhadap Ritonga dan Wisnu Subroto, KPK belum menjadwalkan pemeriksaannya. ‘’Ada banyak alasan KPK belum menjadwalkan pemeriksaannya. Tetapi pemeriksaan pasti akan dilakukan jika penyidikan memerlukannya,’’ kata Johan. (kmb3)