HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA KLIWON, 27 APRIL 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Kapolri Pernah Janjikan Susno Jabatan Baru Jakarta (Bali Post) Penangkapan Susno Duadji di Bandara Soekarno-Hatta bukan semata karena ia tak memiliki izin atasan. Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri juga menyatakan pencegahan tersebut dikarenakan polisi khawatir keberangkatan Susno ke Singapura itu akan memengaruhi kasus Sjahril Djohan. Ketika hadir dalam Raker dengan Komisi III DPR-RI, Kapolri mengungkapkan, sebelum ada penangkapan, telah melakukan berbagai upaya pendekatan kepada mantan Kebareskrim Komjen Susno Duadji. ‘’Tidak bisa dimungkiri bahwa Susno masih aktif sebagai anggota Polri dan kita
sudah berupaya melakukan pendekatan-pendekatan dengan yang bersangkutan. Kita sudah rangkul dengan berbagai cara,’’ ujar Kapolri, Senin (26/4) kemarin. Kepada Susno, menurut Bambang, juga sudah disampaikan bahwa dalam waktu dekat ini juga akan ada restrukturisasi di Mabes Polri dan akan ada posisi baru untuknya. ‘’Tetapi ternyata dia (Susno) justru roadshow ke mana-mana. Karenanya kita akan tegas kepada siapa pun dan kita harus tetap menjaga institusi ini (Polri),’’ ujar Kapolri. Ditegaskan pula bahwa untuk kepentingan institusi, proses terhadap Susno itu akan terus berjalan dan saat ini dia sudah diperiksa se-
bagai saksi dan selanjutnya pimpinan Polri menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus itu kepada penyidik. Demikian pula dengan komisi kode etik, menurut Kapolri, juga sudah menyiapkan jadwal pemeriksaan atas Susno. ‘’Kalaupun ada pidananya, nanti juga akan dibuka seterang mungkin,’’ kata Kapolri seraya berharap masalah Susno bisa segera diselesaikan. Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman itu, Kapolri juga mengklarifikasi mengenai penahanan Susno di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Kapolri mengatakan bahwa pihaknya sempat khawatir keberangkatan Sus-
NOMOR 243 TAHUN KE 62
no ke Singapura itu akan memengaruhi kasus Sjahril Djohan atau SJ. ‘’Di sana (Singapura) ada SJ, sehingga kita takutkan penyidikan akan kabur. Sehingga kita lakukan tindakan,’’ katanya. Menurut Bambang, pencegahan ke luar negeri terhadap Susno itu bisa dipertanggungjawabkan. ‘’Itu bukan penangkapan, tetapi pencegahan yang bersangkutan ke luar negeri tanpa izin,’’ ujarnya. Sebelumnya pada Senin, 12 April 2010, Susno Duadji dibawa paksa saat hendak terbang ke Singapura. Susno langsung dibawa ke Divisi Propam Mabes Polri. Susno dilepas usai menjalani pemeriksaan menjelang tengah malam. (kmb4)
Bantah Musuhi Susno KAPOLRI Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri membantah jika Polri memusuhi Susno Duadji, yang mengungkapkan adanya praktik makelar kasus di lingkungan Polri. ‘’Kami minta agar anggapan bahwa Pak Susno menjadi musuh Polri jangan dikembangkan. Karena walau bagaimana pun dia adalah anggota kami,’’ kata Bambang Hendarso Danuri, Senin (26/4) kemarin. Sebagai anggota Polri yang masih aktif, katanya, Susno terikat pada kode etik Polri. Dengan demikian, apa pun yang terjadi pada Susno juga terkait dengan keberadaan seluruh jajaran anggota Polri. ‘’Kami ikut bersimpati ketika Pak Susno melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR dan ada anggota Komisi III yang meminta untuk tidak menggunakan pakaian dinas,’’ katanya. Menurutnya, jajaran pimpinan Polri merasa ada yang kurang enak, karena bagaimana pun Susno masih anggota Polri yang aktif. Penjelasan Kapolri tersebut menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR Ahmad Yani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ahmad Yani menanyakan isu yang beredar bahwa Susno Duadji sengaja dicopot dari Kepala Bareskrim Polri dan dijadikan musuh bersama Polri dan dicari-cari kesalahannya. (kmb/ant)
KPK Segera Periksa Boediono dan Sri Mulyani
LENSA Bali Post/ant
KINERJA POLRI- Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri didampingi Wakapolri Komjen Pol. Jusuf Manggabarani, Itwasum Polri Komjen Nanan Soekarna dan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi memaparkan kinerja Polri kepada Komisi III DPR-RI, Jakarta, Senin (26/4) kemarin. Rapat kerja tersebut membahas kasus-kasus aktual seperti perkara makelar pajak yang diduga melibatkan petinggi Polri.
Bali Post/ant
ANGKUT BURUH - Ribuan buruh PT Drydocks World Graha, Batam, Senin (26/4) kemarin diangkut mobil polisi karena batal bekerja pascakerusuhan buruh dengan tenaga kerja asing.
Pekerja Drydocks Dipulangkan Batam (Bali Post) Poltabes Barelang menggelar apel siaga di halaman kawasan galangan kapal Drydocks World Graha, Senin (26/4) kemarin, untuk mengantisipasi perluasan kerusuhan di perusahaan itu. ‘’Apel siaga ini digelar untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, karena penundaan operasional Drydocks,’’ kata Kapoltabes Barelang Leonidas Braksan. Ia mengatakan, ada kekhawatiran para pekerja tidak puas dengan penundaan operasional perusahaan dan berbuat rusuh. Sebanyak 500 personel kepolisian dari Poltabes Barelang dan Polsek di sekitar Tanjung Uncang mengikuti apel yang digelar sebelum waktu kerja perusahaan, pukul 07.00 WIB. Sementara itu, sekitar 6.000 pekerja Drydocks Graha World memadati sekitar galangan kapal sekitar pukul 07.00 WIB. Para pekerja berharap sudah bisa mulai bekerja mulai Senin pagi, seperti yang dikatakan manajemen beberapa waktu lalu. Kapoltabes melakukan pendekatan kepada para pekerja, menjelaskan bahwa operasional pabrik belum bisa dimulai karena banyak alat yang rusak atau terbakar. Pekerja dapat memahami dan langsung bubar. Tidak ada gejolak saat pembubaran massa. Para pekerja membubarkan diri secara tertib. (ant)
KOTA
Jakarta (Bali Post) Kasus makelar kasus (markus) di Mabes Polri makin melebar. Kali ini dugaan praktik markus mengarah kepada oknum anggota Komisi III DPR. Politisi dari partai besar itu disebut-sebut telah menunggu mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji dan tersangka markus Sjahril Djohan (SJ) di Singapura. Namun, pertemuan itu batal karena Susno ditangkap di Bandara SoekarnoHatta sebelum bertolak ke Singapura. ‘’Dari data yang saya dapat, ada anggota Komisi III di Singapura yang menunggu Susno untuk bertemu dengan SJ,’’ ungkap anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding saat rapat kerja Komisi III dengan Kapolri beserta jajarannya di Komisi III DPR, Senin (26/4) kemarin. Sudding mengatakan anggota Komisi III yang berangkat ke Singapura berasal dari fraksi yang ber-
sikukuh bahwa pemberian bailout kepada Bank Century tidak ada masalah. Bahkan, ia menyebut salah satunya dari unsur pimpinan Komisi III DPR. Ia mengatakan anggota komisi akan bertemu Susno dan Sjahril Djohan itu berjumlah dua orang. ‘’Cek saja di imigrasi, siapa yang pergi ke sana atas nama Komisi III sehari sebelum Susno berangkat,’’ terang anggota Fraksi Partai Hanura ini.
5
BELUM jelasnya keberadaan Koperasi Nandini Krisna serta keberadaan sapi-sapi milik pemkab membuat anggota DPRD gerah. Sejumlah anggota Komisi B DPRD Jembrana, Senin (26/4) kemarin pun mendatangi sentral kandang sapi milik Koperasi Nandini Kresna di Desa Nusasari. Dari peninjauan itu, anggota DPRD menduga Koperasi Nandini Krisna bodong. Siapa yang bertanggung jawab?
Permintaan klarifikasi Syarifuddin Sudding kepada Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri soal adanya anggota DPR yang menunggu Susno di Singapura sempat menimbulkan kegaduhan di dalam rapat. Para anggota Komisi III DPR yang ikut rapat saling tengok kirikanan, bahkan meminta langsung Sudding untuk menyebut nama siapa anggota Komisi III dimaksud.
Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tidak menjelaskan siapa anggota Komisi III yang pergi ke Singapura untuk bertemu dengan Sjahril Djohan. ‘’Saya tidak mau masuk soal itu yang terkait dengan SJ. Kita sudah memantau SJ mulai dari Australia hingga SJ berada di Singapura,’’ kata Kapolri kepada anggota Dewan yang hadir. Hal.19 Saat Ditangkap
Yudhoyono Buka WGC
Kecil, Pemanfaatan Geothermal
3
OKNUM polisi yang masih menjadi terdakwa kasus narkoba, Bripda BBLB, diduga masih mengendalikan bisnis narkoba dari LP Kerobokan. Aib yang dilakukan BBLB terkuak lantaran petugas LP menangkap dua kurir shabu-shabu, Kamis (22/4) pukul 15.20 wita. Tersangka Santoso (30) dan Safii (29) langsung diserahkan ke Polda Bali. Mereka ketahuan membawa beberapa paket shabu-shabu dan ratusan butir pil koplo. Saat diringkus, Santoso hendak menyelundupkan narkoba ke dalam LP. Hal mengejutkan, tersangka menyatakan barang haram itu milik oknum polisi Bripda BBLB.
KABUPATEN
Anggota DPR Diduga Terlibat Markus
Bali Post/edi
BUKA WGC - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka World Geothermal Congress (WGC) di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Senin (26/4) kemarin.
Denpasar (Bali Post) Dilihat dari potensi geothermal di Indonesia yang mencapai 40 persen dari potensi dunia, suatu saat Indonesia akan menjadi pengguna terbesar geothermal. Sayangnya saat ini baru sekitar 4,2 persen dari jumlah potensi yang ada, yaitu sekitar 1.100 MW yang dimanfaatkan untuk tenaga listrik. Demikian dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka World Geothermal Congress (WGC) di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Senin (26/4) kemarin. Sebelum membuka kongres geothermal ini, Presiden Yudhoyono sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Islandia. Menurut Yudhoyono, saat ini Indonesia telah memiliki road map penggunaan energi panas bumi periode 2004-2025, di mana pada tahun 2025 diharapkan penggunaan energi terbarukan ini sudah mencapai sekitar 5 persen dari total kebutuhan energi nasional. Dikatakannya, telah terdapat langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target ini, di antaranya penandatanganan pembelian uap panas antara PLN dengan Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang meliputi empat proyek dan pendanaan dari Bank Dunia untuk pemanfaatan energi geothermal. Hal.19 85 Negara
Jakarta (Bali Post) KPK sudah mengirim surat kepada mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani. Keduanya dipanggil untuk diperiksa dalam kasus Bank Century. ‘’Suratnya sudah dikirim,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin (26/4) kemarin. Johan menjelaskan, surat itu dikirim setelah ada rapat di KPK yang khusus membahas rencana pemeriksaan Boediono yang kini menjadi Wakil Presiden dan Sri Mulyani yang masih aktif sebagai Menteri Keuangan. Johan tidak menjelaskan isi surat itu secara rinci. Dia hanya menjelaskan, surat itu adalah bentuk koordinasi untuk pelaksanaan pemeriksaan. Johan juga tidak memastikan waktu dan tempat pemeriksaan. ‘’Rencananya dimintai keterangan pekan ini,’’ katanya. Menurut Johan, kedua penyelenggara negara itu bisa dimintai keterangan di KPK. Tetapi bisa dimintai keterangan di tempat penyelenggara negara yang bersangkutan. ‘’Pemeriksaan di tempat kerja penyelenggara negara, dan bukan di gedung KPK adalah mekanisme yang biasa dilakukan oleh pegawai KPK,’’ tegasnya. Dalam kasus Bank Century, KPK juga telah memeriksa beberapa pejabat BI, antara lain Deputi Gubernur BI Budi Mulya, Muliaman D. Hadad, dan Budi Rochadi. Kemudian, Direktur Pengawasan Bank I Bank Indonesia (BI) Budi Armanto, Deputi Direktur pada Direktorat Pengawasan Bank I BI Heru Kristiana, Direktur pada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah. Kemudian, pegawai pada Direktorat Pengawasan BI Pahla Santosa, dan pegawai BI yang juga anggota Satgas Pengawasan Bank Century Ahmad Fuad. Kasus Bank Century mencuat setelah publik mengetahui pengucuran dana Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century. Beri Penjelasan Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, menyatakan hingga Senin siang kemarin belum menerima surat dari KPK. ‘’Kami memang telah membaca dan mendengar dari berbagai media kalau Wapres akan dimintai penjelasan soal Bank Century,’’ katanya. Hal.19 Proses Hukum
Usul Hak Menyatakan Pendapat
Fraksi PDI-P dan PAN Tak Mendukung Jakarta (Bali Post) Semangat anggota Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat kasus Bank Century ternyata tidak sejalan dengan sikap resmi fraksinya. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan telah memutuskan mendahulukan kerja Tim Pengawas yang dibentuk DPR daripada menyelesaikan kasus ini lewat penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. ‘’Silakan kalau ada yang tanda tangan. Tetapi, fraksi belum memutuskan mendukung secara resmi karena fokus lebih dulu ke tim pengawas,’’ kata Tjahjo di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (26/4) kemarin. Sikap PDI-P ini sama dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) yang pro-pemerintah. Sekretaris Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan sudah memilih sikap untuk memaksimalkan kinerja tim pengawas daripada mendukung hak menyatakan pendapat. F-PAN tidak meneken hak menyatakan pendapat karena sudah dibentuk tim pengawas. ‘’Jadi, hasil rekomendasi DPR itu sifatnya mutlak harus ditindaklanjuti oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK,’’ katanya. Jika Tim Pengawas menganggap lembaga penegak hukum lambat menindaklanjuti rekomendasi DPR, mereka bisa memanggil KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk melakukan klarifikasi dan bertanya masalah yang menghambat penanganannya. (kmb4)
Kasus Gayus
Polisi Periksa Empat Jaksa Jakarta (Bali Post) Empat jaksa yang sebelumnya sebagai jaksa peneliti kasus Gayus, Senin (26/4) kemarin diperiksa polisi. Mereka adalah Cirus Sinaga, Fadil Regan, Ika Kurnia dan Eka Safitri. Wakil Kepala Divisi Humas Polri Kombes Pol. Zainuri Lubis mengatakan, Polri sangat menghargai empat jaksa yang bersikap ko-
operatif karena datang ke Mabes Polri tanpa perlu dipanggil. ‘’Mereka itu datang sendiri ke penyidik Polri tanpa dipanggil resmi,’’ katanya, Senin kemarin. Lubis menyatakan kedatangan empat jaksa untuk diperiksa sebagai saksi itu merupakan hasil koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Hendarman Supanji, katanya, telah
memberikan izin untuk memeriksa empat jaksa dalam kasus Gayus. Lubis menyebutkan empat jaksa itu adalah CS, FG, ES dan IK. CS adalah Cirus Sinaga yang merupakan jaksa peneliti berkas pencucian uang Rp 25 milir milik Gayus Tambunan, staf Ditjen Pajak. Sedangkan FG adalah Fadil Regan, IK adalah Ika Kurnia dan ES adalah Eka Safitri.
Mereka adalah jaksa peneliti kasus Gayus. Lubis mengatakan, para jaksa itu dimintai keterangan soal tugasnya sebagai jaksa peneliti selain soal dugaan penyimpangan saat menangani kasus Gayus. Menurutnya, kendati diperiksa sebagai saksi, bisa saja nanti berubah jadi tersangka jika penyidik menemukan bukti kuat terlibat pidana. (kmb3/ant)
Bali Post/dok
Tjahjo Kumolo