Edisi 27 Mei 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS KLIWON, 27 MEI 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 271 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Menyambut Kedatangan Barack Obama (10-Habis)

SASARAN

”Jaga Baya’’ di Desa Pakraman Diintensifkan Presiden AS Barack Obama dipastikan akan mengunjungi Bali. Sebagai tamu, seluruh komponen masyarakat siap menyambut Obama termasuk desa pakraman dengan penuh rasa kedamaian. Desa pakraman siap mengerahkan pecalang inti yang jumlahnya 30 orang di masing-masing desa pakraman sebagai bagian dari upaya mendukung tugas dharma negara dan dharma agama.

KEDATANGAN Presiden Barack Obama ke Bali menjadi agenda penting yang kini menjadi perhatian Majelis Utama Desa Pakraman Bali. Bendesa Agung Majelis Desa Pakraman Bali, Jero Gede Putu Suwena Upadesa, Senin (24/5) lalu, mengisyaratkan secara maraton terus berkeliling ke kabupaten se-Bali untuk menyampaikan akan adanya tamu penting yang datang ke Bali. Untuk itu, pecalang desa pakraman diminta siap membantu tugas-tugas ter-

kait dengan desa pakraman maupun mendukung tugastugas keamanan. Dalam menyambut kedatangan Barack Obama, dia berpesan agar kegiatan jaga baya di setiap desa pakraman lebih diintensifkan sebagai bagian dari dharmaning negara. Desa pakraman bersama pecalang adalah kesiapan mem-back-up tugas-tugas pemerintah termasuk jika para pecalang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengamankan wilayahnya. Misalnya pecalang Desa Pakraman Ubud

yang termasuk salah satu lokasi yang akan dikunjungi Obama, agar siap membantu tugas dharma negara apabila diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar. Diakui potensi pecalang desa pakraman untuk mendukung kelancaran tugas keamanan sangat besar. Selain membantu kelancaran tugas keamanan, dia menekankan pula tentang identitas diri dalam mengawal budaya Bali. Identitas diri itu tak hanya tercermin dari penampilan dalam berpakaian juga perilaku ter-

hadap tamu kenegaraan. Tampilan simpatik dengan menjaga etika tata krama dan sopan santuan agar terus dimantapkan termasuk memantapkan upaya memberi salam budaya bangsa. Identitas budaya dan nama Bali penting dijaga, karena budaya adiluhung itulah menjadikan Bali terkenal ke seluruh dunia. Apa yang disampaikan Suwena sejalan dengan sistem keamanan yang dibangun Polri. Hal.19 Kekuatan Masyarakat

Sidang Pilkada Tabanan

Bali Post/edi

Wapres Boediono

Ke Bali, Pikiran Jadi Lebih Jernih WAPRES Boediono mengaku, setiap berkunjung ke Pulau Bali pikirannya selalu menjadi lebih jernih dibandingkan sebelumnya. “Saya ini bukan basa-basi. Setiap ke Bali, pikiran menjadi teduh dan tenang,” katanya saat bertemu dengan pimpinan daerah se-Bali, Rabu malam. Wapres juga menyatakan bahwa Pulau Surga itu memang memiliki magnet yang istimewa. “Mungkin Bali ini atmosfernya memang beda,” kata Wapres yang saat itu didampingi istri Ny. Herawati Boediono, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Perindustrian Marie Elka Pangestu. Menanggapi adanya kesenjangan tingkat ekonomi antardaerah di Bali, Wapres mengemukakan bahwa hal itu menjadi tugas daerah untuk mengatasi, selain juga akan menjadi perhatian pemerintah pusat. “Kesenjangan antardaerah ini juga menonjol antarprovinsi. Tugas kita adalah mengeroyok masalah ini untuk dikerjakan bersama,” katanya. (sua)

OPSI

Sekda Akui Cairkan Bansos Jelang Pilkada Jakarta (Bali Post) Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kedua kalinya menggelar sidang perselisihan hasil pilkada Tabanan, Senin (24/5) lalu. Sebabagi pemohon adalah Cabup/Cawabup I Wayan Sukaja dan I Gusti Ngurah Anom (Sukarno) dengan termohon KPUD Kabupaten Tabanan. Dalam sidang lanjutan ini, baik Pemohon maupun Termohon mengajukan saksi. Pihak pemohon mengajukan 14 orang saksi yang menerangkan tentang adanya kecurangan dalam Pilkada Tabanan, 4 Mei 2010. Tiga orang saksi yang diajukan Pemohon memaparkan adanya penggunaan Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemda Tabanan sebagai politik uang (money politics) yang dilakukan oleh Pasangan Eka-Jaya. Hal ini ditegaskan saksi pemohon: I Nengah Kemananda (47) dan Ni Nyoman Susun (41). ‘’Tim Eka-Jaya memberikan Bansos sebesar Rp 50 juta ke banjar (desa, red.) kami pada 7 April 2010 dengan pesan harus memenangkan Eka-Jaya dengan perolehan 85%,’’ terang I Nengah Kemananda. Hal serupa juga dialami oleh I Dewa Made yang mengaku diberikan uang Rp 25 juta oleh Tim Kampanye Eka-Jaya pada 1 mei 2010. ‘’Kami langsung melaporkan hal tersebut pada Polres setempat,’’ jelasnya. Dalam website MK juga disebutkan, termohon mengajukan tiga orang saksi, di antaranya Sekda Kabupaten Tabanan I Nengah Judiana. Dalam kesaksiannya, Judiana menyatakan bahwa Pilkada Tabanan berlangsung lancar dan tidak ada yang keberatan dengan hasil Pilkada yang diumumkan KPUD. Panwaslu memang menemukan kecuarangan di Desa Temacun sehingga meminta Pilkada ulang. Dan KPUD Kabupaten Tabanan telah melakukan Pilkada ulang di Desa Temacun tersebut, paparnya. Ketua Majelis Hakim Panel M. Akil Mochtar menyinggung mengenai Bansos yang disebut para saksi Pemohon merupakan bagian kecurangan yang dilakukan oleh Ni Putu Eka Wiryastuti yang putri Bupati Tabanan Adi Wiryatama. Hal.19 Surat Mendagri

Susno Setuju Syarat LPSK Depok (Bali Post) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar, mengatakan Susno Duadji telah menyetujui syarat yang diajukan untuk mendapatkan perlindugan sebagai saksi. “Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga. Pak Susno setuju dengan persyaratan itu, dan sudah ditandatangani,” kata Lili, Rabu (26/5) kemarin. Menurut dia, LPSK akan memberikan perlindungan hukum, perlindungan fisik, perlindungan hak, dan prosedural. Persyaratan LPSK bahwa pemohon harus bersedia memberikan keterangan dengan jujur. “Pemohon juga tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan pihak luar atau pihak ketiga tanpa izin LPSK,” katanya. Dikatakannya, jika ada pernyataan yang ingin dipublikasikan maka harus mendapat izin dari LPSK terlebih dahulu. “Jadi, Susno tidak boleh membuat pernyataan tanpa seizin LPSK, dan tidak boleh ungkapkan keberadaannya,” katanya menjelaskan. Hal.19 Orang Beruntung

KOTA

2

MINIMNYA warga Denpasar yang menggunakan angkutan umum perkotaan (angkot), menjadi pemicu kemacetan di beberapa ruas jalan. Kondisi ini semakin diperparah dengan tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi. Bahkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar mencatat pengguna kendaraan umum di Kota Denpasar hanya berkisar 2 sampai 3 persen. Apa yang harus dilakukan pemerintah?

KABUPATEN

4

KORBAN miras oplosan di Tabanan bertambah lagi. Wayan Suardana (28), warga Banjar Celagi Desa Denbantas ini meninggal Rabu (26/5) kemarin di RS Tabanan. Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama langsung datang ke kamar jenazah guna mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dia juga minta kendalikan peredaran miras di Tabanan.

Tidak Terbit Terkait hari raya Waisak yang juga merupakan hari libur nasional, Bali Post pada Jumat (28/5) besok tidak terbit. Bali Post akan terbit kembali seperti biasa mulai Sabtu (29/5). Untuk itu, kepada para pelanggan dan relasi iklan mohon maklum. Penerbit

Bali Post/edi

MAJEJAHITAN - Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, menyaksikan siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler berupa majejahitan saat mengikuti kunjungan kerja Wapres di SMAN 1 Denpasar, Rabu (26/5) kemarin. (Beritanya di halaman 19)

Wapres Didesak Bebaskan Jalur Hijau dari PBB

Petani Bali Makin Terpinggirkan Denpasar (Bali Post) Manusia Bali dan tanah pertaniannya makin tersisih akibat alih fungsi lahan menjadi pariwisata. Petani sebagai penyaji keindahan di jalur hijau tak mampu membayar PBB yang tinggi karena hasil produksi yang rendah. Karena itu, Wapres Boediono didesak oleh Bupati Gianyar Tjok. Ardana Sukawati untuk membebaskan lahan petani di jalur hijau dari PBB. Hal itu terungkap dalam dialog Wapres Boediono dengan para bupati, tokoh masyarakat, dan cendikiawan yang dipimpin Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Rabu (26/5) malam di Gedung Wiswa Sabha Utama.

Bali Post/ist

SAKSI-Dewa Made Tinggal salah satu saksi dari pemohon sedang menerangkan mengenai bansos dalam sidang Pilkada Tabanan di MK, Senin (24/5) lalu.

‘’Kami sebagai pemerintah secara tak sadar juga ikut membebani petani dengan PBB yang tinggi,’’ kata Tjok. Ace panggilan akrab Bupati Gianyar itu. Desakan terhadap Wapres untuk membebaskan petani jalur hijau karena pemerintah di daerah tak memiliki kewenangan untuk mengurangi PBB petani. ‘’Jika PBB di jalur hijau tak dibebaskan, lambat laun keberadaan petani makin tersisih,’’ imbuhnya. Hal senada disampaikan Ket-

ua HKTI Bali Prof. Nyoman Suparta. Dia berharap pemerintah pusat ikut membantu meringankan beban petani Bali. Alih fungsi lahan sudah tak terbendung. Setiap tahun, 800 hektar lahan beralih fungsi. Alih generasi petani dari yang tua kepada generasi muda semakin sulit. Calon mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan semakin menurun. ‘’Ini persoalan besar bagi Bali. Jika pemerintah tak menjembatani masalah ini, tak

Penanganan Kasus Century

Tim Pengawas DPR Tak Puas Jakarta (Bali Post) DPR merasa tidak puas dengan tindak lanjut pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR yang memutuskan bahwa kasus Century terindikasi pelanggaran pidana. Karena itu, Tim Pengawas (Timwas) Kasus Century DPR berencana melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. ‘’Kami ada rencana menggabungkan ketiga aparat penegak hukum kita ini, yaitu Pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung, dalam sebuah pertemuan bersama-

sama dengan Tim Pengawas untuk melakukan gelar perkara,’’ kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso selaku Ketua Tim Pengawas, Rabu (26/5) kemarin. Priyo mengatakan semangat yang sedang dibangun DPR dalam penyelesaian persoalan ini seperti orang yang ingin lari kencang. Tetapi, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung lebih rendah dari itu. Karena itu, diharapkan dengan mempertemukan ketiga lembaga penegak hukum ini dalam pertemuan berikutnya,

sudah ada kemajuan dari penanganan kasus Century. Priyo memastikan hal ini dilakukan setelah Kapolri memperbaiki kesalahan yang dilakukan sebelumnya karena menggunakan rujukan opsi A sebagai penyelidikan, padahal rekomendasi DPR jelas menyatakan opsi C. Saat rapat dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Rabu kemarin, anggota Tim Pengawas Century Bambang Soesatyo meminta kepastian penuntasan kasus Century bisa rampung dalam masa pemerintahan Susilo

Bambang Yudhoyono. Untuk itu, dia mengusulkan dilakukan gelar perkara. ‘’Saya minta untuk melakukan terobosan dengan melakukan gelar perkara antara Jaksa Agung, Polri, KPK, dan kita. Kita bisa menyusun profilnya, siapa melakukan apa dan apa tindak lanjutnya,’’ saran anggota Fraksi Partai Golkar ini. Anggota Timwas dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, mendukung usulan tersebut. Hal.19 Tidak Berkeberatan

Penyaluran KUR BNI di Bali Capai Rp 17,05 M Denpasar (Bali Post) BNI mendukung pemberdayaan usaha kecil di daerah Bali dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) Rp 17,05 miliar kepada 119 usaha kecil di Provinsi Bali. BNI KUR merupakan produk kredit BNI dengan plafon hingga Rp 500 juta untuk usaha kecil yang feasible, namun belum bankable. Demikian ditegaskan Gatot M. Suwondo, Direktur Utama BNI, Rabu (26/5) kemarin. Pembiayaan itu mendap-

at fasilitas penjaminan dari perusahaan penjamin yang telah ditunjuk pemerintah yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Bersamaan dengan agenda kunjungan Wakil Presiden RI Boediono di Buleleng, Bali, BNI juga menyerahkan persetujuan kredit usaha rakyat kepada 3 debitur baru KUR (perdagangan hasil pertanian, bengkel, dan perdagangan hasil pertanian), di Buleleng.

Menurut Gatot M. Suwondo, penyaluran kredit usaha kecil ini merupakan bentuk keseriusan BNI dalam membantu pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil sekaligus meningkatkan porsi kredit BNI untuk segmen usaha kecil dan menengah. ‘’Kami berharap bahwa fasilitas kredit ini juga menjadi salah satu stumulus bagi pengembangan perekonomian daerah di Provinsi Bali ini dengan berbasis pada pengembangan usaha kecil dan pemberdayaan

wirausahawan baru,’’ katanya. Ditambahkannya, BNI menyalurkan KUR dengan tiga pola yaitu disalurkan langsung kepada debitor, disalurkan melalui koperasi, dan disalurkan melalui perusahaan inti untuk usaha plasma/binaan. Hingga akhir April 2010, BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 1,61 triliun kepada 11.990 usaha kecil di seluruh Indonesia. Hal.19 Sarana Pertanian

hanya pertanian yang hancur pada akhirnya pariwisata terpuruk karena pertanian adalah unsur budaya yang menunjang pariwisata,’’ucap Dosen Fapet Unud ini. Wapres Boediono mengakui adanya persaingan besar antara sektor pariwisata dan pertanian di Bali karena makin timpangnya kontribusi terhadap PDRD. Pertanian makin menurun kontribusinya sedangkan pariwisata terus meningkat. ‘’Memang masalah ini sangat dilematis,’’

katanya. Salah satu cara pemerintah daerah harus mengkompromikan untuk membuat sebuah aturan untuk menjaga keseimbangan antara pertanian dan pariwisata. Sementara soal membebaskan petani dari PBB, menurut Wapres, pemerintah sudah memiliki konsep bahwa nantinya PBB akan diserahkan pengaturannya kepada pemerintah daerah. Hal.19 Tak Merespons


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 27 Mei 2010 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu