HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA UMANIS, 27 JULI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
PLP Nadhi Wisata Ternyata Bodong
Lima Gadis Bali ”Telantar” di Malaysia
Tiba di Bali, Langsung Lapor Polisi Mangupura (Bali Post) Lima mahasiswi yang diduga menjadi korban human trafficking (perdagangan manusia) di Malaysia, Senin (26/7) kemarin tiba di Bali. Setibanya di Bali, kelima gadis Bali jebolan Diploma I Lembaga Pendidikan dan Latihan Pariwisata Nadhi Wisata itu langsung menjalani pemeriksaan di Polda Bali. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Luh Putu Haryani mengatakan kelima mahasiswi itu awalnya dijanjikan magang di Hotel Ritz Carlton Malaysia. Namun, kenyataannya mereka justru di-
pekerjakan di sebuah pabrik elektronik yang berada di Pulau Penang. Terhadap hal itu, Haryani menyatakan ada indikasi human trafficking yang dialami kelima mahasiswi tersebut. Namun untuk kepastiannya, harus diselidiki lebih lanjut. Soal keberangkatan gadis Bali yang ‘’tersesat’’ di Malaysia, Haryani memastikan telah memenuhi persyaratan alias legal. Meski demikian, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan izin juga bisa terjadi. Keberangkatannya legal, tetapi bisa saja izin disalahgunakan. ‘’Ini masih akan dicek kembali,’’ katanya. Kelima mahasiswi terse-
but tiba di Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 12.30 wita, menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 8392 jurusan Kuala Lumpur-Denpasar. Mereka tiba dengan didampingi Atase Ketenegakerjaan KBRI Kuala Lumpur Agus Triyanto. Di Bandara Ngurah Rai, tidak tampak para keluarga. Yang ada, kelimanya ditunggu pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dinas Tenaga Kerja, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan pihak kepolisian. Hal.19 Langsung Diperiksa
NOMOR 330 TAHUN KE 62
Bali Post/eka
TIBA DI BALI - Empat dari lima mahasiswi yang diduga menjadi korban human trafficking (perdagangan manusia) di Malaysia, Senin (26/7) kemarin tiba di Bali.
Mangupura (Bali Post) Lembaga Pendidikan Latihan Pariwisata (PLP) Nadhi Wisata, Mengwitani, ternyata beroperasi tanpa izin. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Badung berkali-kali memberikan peringatan, namun pusat pelatihan yang kerap memberangkatkan lulusannya ini tetap membandel. Lembaga yang kelima lulusannya tersangkut kasus dugaan human trafficking di Malaysia ini diduga telah bodong sejak dua tahun lalu. Kadisosnaker Badung Tjok Ngurah Bagus Agung, Senin (26/7) kemarin mengungkapkan, PLP Nadhi Wisata awalnya memang telah memiliki izin. Sayangnya, ketika izin harus diperpanjang, pihak PLP tidak pernah melakukan perpanjangan izin. Pihak Disosnaker Badung pun telah berkali-kali memperingatkan termasuk melakukan pembinaan terhadap lembaga yang beralamat di Jalan Raya Mengwitani No 389, Mengwi itu. Sayangnya, hingga kini pihak lembaga tak juga mau memperpanjang izin. Alasannya, siswa yang diterima sedikit. Hal.19 Masih Sedikit
Lomba Cipta Seni Pelajar
Peserta Menangis di Depan Presiden Gianyar (Bali Post) Kegiatan Lomba Cipta Seni Pelajar tingkat Nasional yang kelima, Senin (26/7) kemarin, diselenggarakan di halaman Istana Tampaksiring. Ada peristiwa memilukan saat pengumuman para pemenang. Seorang peserta menangis di hadapan Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono ketika panitia meralat kemenangannya. Padahal siswi itu sudah naik ke podium.
FAKTA Suap BPK
Sekkot Bekasi Tersangka Jakarta (Bali Post) Tim penyidik KPK memeriksa sembilan pegawai Pemerintah Kota Bekasi terkait kasus dugaan suap kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. “Mereka dimintai keterangan sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Senin (26/7) kemarin. Johan Budi menjelaskan, mereka dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara dugaan suap kepada pegawai BPK. Namun, sampai dengan pukul 15.00 WIB, belum ada keterangan resmi tentang substansi pemeriksaan tersebut. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga telah menetapkan beberapa tersangka lain, yaitu Kepala Bidang Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Herry Supardjan. Inspektur Wilayah Kota Bekasi Herry Lukman Tohari, Kepala Subauditoriat BPK Jabar Wilayah III Suharto dan auditor BPK Jabar Wilayah III Enang Hermawan. Kasus itu mencuat ketika tim KPK menangkap tiga tersangka kasus tersebut di Bandung, terkait dengan penyerahan uang yang bernilai sekitar Rp 270 juta sampai Rp 280 juta. Berdasarkan penelusuran sementara, pemberian itu diduga terkait dengan audit yang dilakukan BPK Jabar yang intinya hasil audit tersebut dinyatakan wajar tanpa pengecualian.(ant)
KOTA
Seorang peserta lomba cipta lagu tingkat SMP, Agustina Eka, menangis di podium karena kemenangannya dibatalkan oleh panitia. Peristiwa itu berawal ketika pembacaan pemenang lomba puisi, lukis, cipta lagu dan desain batik di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh seorang juri, Putu Wijaya. Amburadulnya dimulai saat pembacaan pemenang lomba lukis dan berlanjut pada pemenang lomba cipta lagu. Tragisnya, terjadi saat pembacaan pemenang lomba cipta lagu. Putu Wijaya saat itu menyebut nama Agustina Eka sebagai peraih juara kedua lomba cipta lagu dengan asal sekolah yang berbeda, yakni SMP 37 Jakarta. Agustina yang dipanggil pun bergegas ke podium. Tak berselang lama, juri lomba cipta lagu
Purwacaraka meralat kemenangan tersebut. Di mana pemenangnya adalah Richard Herlambang. Pembatalan itu sontak saja membuat Agustina bersedih. Dengan airmata yang berlinang, Agustina kembali ke kursi peserta. Amburadulnya pengumuman pemenang lomba, membuat SBY beberapa kali menggelengkan kepala. Untuk menghilangkan kekecewaan Agustina, panitia memanggilnya kembali ke podium. Ia diberikan hadiah khusus serta peluk cium oleh Ibu Ani Yudhoyono dan Presiden SBY. Putu Wijaya didampingi Menbudpar dan Mendiknas memberikan penjelasan terkait dengan amburadulnya pengumuman pemenang tersebut. Hal.19 Unsur Kesengajaan
ASRAMA POLISI TERBAKAR
Bali Post/edi
LOMBA CIPTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan Lomba Cipta Seni Pelajar tingkat Nasional di Istana Kepresidenan Tampaksiring, Bali, Senin (26/7) kemarin.
Diterbitkan, Perpres Penyidik Independen Badan Antiteroris Telah Dibubarkan Kasus Mafia Pajak Selesai
2
PROYEK pembangunan dermaga Klungkung terus bergulir. Sejumlah eksponen masyarakat Klungkung mendatangi gedung DPRD Bali, Senin (26/7) kemarin. Dari pertemuan tersebut, terungkap proyek dermaga Klungkung terancam gagal karena survei lokasi yang dilakukan LAPI ITB dinilai akal-akalan karena tak ada melalui proses tender. Terus, apalagi yang terungkap terkait pembangunan dermaga itu?
KABUPATEN
5
RIBUT-RIBUT soal Bupati dan sejumlah pejabat penting di Pemkab Buleleng yang ramai-ramai ke Turki tampaknya membuat sejumlah anggota DPRD penasaran. Banyak dari mereka yang ingin mengetahui maksud dan biaya yang digunakan para pejabat itu ke Turki.
Bali Post/ant
KEBAKARAN - Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api saat kebakaran melanda Asrama Polisi Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (26/7) kemarin. Sebanyak 29 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah.
Kupang (Bali Post) Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri menegaskan mafia kasus pajak yang selama ini menjadi perhatian publik, sudah diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Jenderal polisi bintang empat ini mengemukakan hal itu ketika bertatap muka dengan seluruh jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Senin (26/7) kemarin. Kapolri menegaskan, tehadap kasus mafia pajak, aparat penyidik Mabes Polri telah melakukan semua proses sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dan telah diserahkan ke penuntut umum untuk diproses lebih lanjut. ‘’Berkas-berkas perkara dan semua berita acara pemeriksaan (BAP) terkait dengan makelar kasus pajak di tubuh Direktorat Perpajakan itu sudah diajukan dan sedang
diproses oleh penuntut umum,’’ kata Kapolri. Menurutnya, ada kasus mafia pajak yang dilimpahkan ke pihak Kementerian Keuangan karena ada sejumlah kasus yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan untuk menangani. ‘’Ada yang kita limpahkan ke Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti, karena ada hal-hal yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan untuk menangani lebih lanjut,’’ kata Kapolri didampingi Kapolda NTT Brigjen Pol. Yori Yance Wora. Kapolri menambahkan, tim yang dibentuk Kapolri yang beranggotakan sejumlah pejabat dari Mabes Polri dan sejumlah akademisi sudah dibubarkan, karena telah menyelesaikan tugasnya terkait dengan penanganan mafia kasus pajak. Hal.19 Laksanakan Tugas
Anggota DPR Tolak Absensi Sidik Jari Jakarta (Bali Post) Rencana penggunaan finger print atau sistem absensi sidik jari dalam tiap rapat DPR, mendapatkan penolakan dari kalangan DPR. Mereka yang menolak beralasan penggunaan finger print tidak bisa diterapkan di DPR karena anggota Dewan adalah politikus dan bukan pegawai kantor yang tingkat produktivitasnya diukur berdasarkan absensi. ‘’Saya tidak setuju finger print. Kami ini politikus, jangan dianggap seperti karyawan kantoran,’’ kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima di sela-sela
rapat paripurna DPR, Senin (26/7) kemarin. Menurutnya, mayoritas anggota DPR sudah memahami kapan mereka harus hadir dan berkontribusi pada suatu rapat penting. Oleh karena itu, parameter penilaian kinerja anggota DPR sebaiknya dilihat dari aspek pelaksanaan fungsifungsi kedewanan, bukan sekadar meributkan persoalan teknis. ‘’Tetapi, saya sepakat jika DPR menerapkan sistem pemotongan bagi anggota yang terbukti pemalas dan tidak berkontribusi,’’ imbuhnya. Senada dengan Aria Bima,
anggota Fraksi Partai Golkar Idrus Marham mengatakan masalah absensi anggota dewan tidak bisa dilihat secara parsial, tetapi harus dilihat secara keseluruhan. ‘’Kami kan sudah besar. Jadi jangan pakai pendekatan anak kecil. Pendekatannya harus dari aspek kualitas. Jangan sekadar hadir, lalu diam saja dalam rapat,’’ kata Sekjen Partai Golkar ini. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan jumlah kehadiran anggota dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin meningkat dibanding rapat paripurna sebelumnya yaitu
diikuti oleh 407 orang dari 560 anggota. Soal penolakan itu, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan penggunaan finger print mutlak diperlukan untuk mengetahui tingkat kehadiran anggota dalam rapat. Dengan demikian tidak bisa lagi sekadar menitipkan tanda tangan. ‘’Yang bolos diumumkan kepada publik karena bagaimana pun masyarakat harus tahu,’’ imbuhnya. Diberhentikan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun menilai wacana pemotongan gaji anggota dewan yang
tidak hadir dalam setiap rapat dan sidang tidaklah mendidik. Menurutnya, solusi yang harus diberikan kepada anggota yang sering membolos adalah diberhentikan sebagai anggota Dewan. Dikatakannya, saat ini tata tertib yang ada terkait dengan aturan absensi sangatlan longgar. Untuk itu, dirinya meminta agar aturan tersebut diperketat kembali. Dalam pasal 213 Tata Tertib DPR disebutkan, sanksi pemecatan bagi anggota dewan diberikan bagi anggota dewan yang tidak hadir selama enam kali berturut-
turut. ‘’Kalau dalam tatib enam kali baru diberhentikan, ya... kurangi. Tiga kali berturut-turut tidak ikut, harus diberhentikan,’’ tegasnya. Gayus menampik bahwa BK tidak bisa membuka dan menindaklanjuti sikap anggota dewan yang sering tidak disiplin. Ia beralasan, BK hanya bisa bekerja setelah menerima laporan dari masyarakat dan mendapat surat dari pimpinan DPR. Untuk itu, ia meminta jika kasus absen tersebut mau diungkap maka pimpinan DPR harus memberikan surat perintah kepada BK. (kmb4)
Jakarta (Bali Post) Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Badan Antiteroris dan akan segera beroperasi melakukan penanganan terhadap setiap aksi terorisme. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (26/7) kemarin mengatakan, pemerintah kini tengah mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan Badan Antiteroris tersebut di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. ‘’Pembentukan Badan Antiteroris sudah keluar perpres dan tengah dibahas Menkopolhukam,’’ katanya. Kepala Desk Antiteror Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Ansyaad Mbai mengatakan, Perpres Badan Antiteroris dikeluarkan pekan lalu. ‘’Saat ini kami tengah membahas segala hal yang berkaitan dengan keberadaan badan tersebut, seperti pengisian personel dan proses administrasi lainnya,’’ ungkapnya. Tentang kemungkinan pembentukan badan tersebut di daerah, Ansyaad mengemukakan, hingga kini pemerintah tidak berencana untuk mengadakan badan serupa di daerah. Hal.19 Berjalan Efektif
SBY Terima Soros di Tampaksiring Gianyar (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima investor keuangan global George Soros yang juga penasihat khusus untuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perubahan iklim. Pertemuan itu dilakukan Senin (26/7) sore kemarin sekitar pukul 16.30 wita, di Istana Tampaksiring. Sore itu baik Kepala Negara maupun George Soros samasama mengenakan kemeja batik lengan panjang. Kemeja Presiden berwarna ungu, sedangkan Soros biru. Presiden didampingi Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta dan Mensekneg Sudi Silalahi. Sebelumnya pada Mei lalu Presiden juga pernah menerima Soros di Kantor Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan Mei lalu, Presiden menyampaikan harapan kepada Soros agar negara-negara di dunia dapat berbuat lebih meningkatkan hasil dari konferensi di Copenhagen, Denmark pada Desember 2009, supaya dapat dirumuskan pengganti Protokol Kyoto yang akan berakhir pada 2012. Sejak Februari 2010, Soros ditunjuk sebagai penasihat khusus Sekjen PBB untuk perubahan iklim guna memobilisasi pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim. (kmb16/ant)