HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
RABU PAING, 28 JULI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Putrinya Telantar di Malaysia
LENSA
Buruh Tani Itu Kini Menanggung Utang
PEDROSA DI JAKARTA
Bali Post/ant
BERSAMA JURNALIS - Pembalap MotoGP dari tim Repsol Honda, Dani Pedrosa, berpose bersama para jurnalis seusai konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/7) kemarin. Kunjungan pebalap Spanyol itu dalam rangka berbagi ilmu kepada para pembalap usia muda Indonesia yang tergabung dalam Honda Racing School di Sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat.
Keinginan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, merupakan alasan utama keberangkatan Ni Luh Putu Era Yudiastini (20). Dengan dukungan penuh orangtuanya, gadis belia itu mengadu nasib ke Malaysia. Walaupun untuk menggapai obsesinya tersebut, orangtuanya harus berutang ke sana-sini. Namun nasib berkata lain. Luh Putu akhirnya dipekerjakan sebagai buruh dan tidak mendapat gaji selama dua bulan.
DUSUN Dukuh Gede Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan, Tabanan, sontak menjadi perhatian warga. Desa di pesisir selatan Bali itu, Selasa (27/7) kemarin menjadi ‘’objek’’ kunjungan. Tak hanya wartawan, juga sejumlah aparat mengunjungi desa tersebut. Tujuannya jelas. Untuk mencari informasi tentang sempat telantarnya seorang warga di Malaysia dan ‘’diselamatkan’’ KBRI setempat. Luh Putu yang dicari-cari ternyata tak di rumah. Ia pergi ke rumah kakeknya yang lagi sakit. Di rumah yang tergolong sederhana itu hanya ada orangtuanya, I Made Astawa (45) dan Ni Nyoman Rusmawati (44).
Kata Astawa, putrinya sempat berkeluh-kesah tentang keberadaannya di Malaysia. Putrinya, setiba di Malaysia menyebutkan tak berkerja di hotel seperti dijanjikan, tetapi bekerja di pabrik elektronik di Penang. Jadi apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan ilmu yang didapatnya ketika mengikuti pendidikan pada Lembaga Pendidikan Latihan Pariwisata (PLP) Nadhi Wisata, Mengwitani, Mengwi, Badung. Dia bersama empat rekannya dipekerjakan pada sebuah perusahaan elektronik. Hal.19 Ingin Pulang
DPR Malas akan Dipecat
Janda Pahlawan Divonis Bebas Jakarta (Bali Post) Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diketuai Djumadi, S.H. memvonis bebas Soetarti Soekarno, janda pahlawan, yang tersangkut kasus kepemilikan rumah dinas milik Perum Pegadaian. ‘Biaya perkara dibebankan kepada negara. Tuntutan jaksa dalam perkara ini harus dinyatakan prematur,’’ kata Djumadi, Selasa (27/7) kemarin. Penuntutan terhadap terdakwa, katanya, tidak dapat diterima. Karena itu, lanjut Djumadi yang didampingi hakim anggota Thamrin Tarigan dan Kusnawi Muklis, penuntutan pidana tidak dapat diterima. ‘’Maka Saudari Soetarti Soekarno harus lepas dari tuntutan hukum,’’ katanya. Soetarti bersama Roesmini dan Timoriya tersangkut kasus kepemilikan rumah dinas milik Perum Pegadaian. Roesmini dan Soetarti merupakan janda pahlawan dan Timoriya merupakan janda pensiunan pegawai Perum Pegadaian. Sebelumnya, para janda itu didakwa dengan pasal 12 ayat 1 jo. pasal 36 ayat 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman atau pasal 67 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal dua tahun penjara. Mereka diajukan ke pengadilan karena rumah yang mereka huni dinilai masih menjadi hak Perum Pegadaian — perusahaan tempat suami mereka dahulu bekerja — sehingga mereka dinilai tidak punya hak lagi untuk tinggal di rumah daerah Cipinang Jaya, Jakarta Timur, sebab suami mereka sudah lama pensiun. Sebelumnya, Roesmini dan Soetarti sempat mengancam akan membongkar dan memindahkan makam suami mereka dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, jika mereka dinyatakan bersalah. Mereka juga mengancam akan mengembalikan seluruh tanda jasa yang dimiliki almarhum suami mereka kepada negara karena tidak pantas seorang terpidana (apabila dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan - red) menerima penghargaan itu. Selain itu, mereka juga akan meminta Kementerian Keuangan menghentikan tunjangan yang diberikan negara kepada mereka. (ant)
2
KEINGINAN Pertamina Depo Pesanggaran untuk membangun terminal elpiji (LPG) di Pesanggaran, sampai saat ini masih menuai penolakan. Beberapa warga setempat belum menerima kehadiran terminal elpiji tersebut dan kini muncul desakan dari jajaran Komisi B DPRD Denpasar. Dewan masih meragukan pembangunan depo terminal elpiji tersebut, khususnya menyangkut dampaknya di kemudian hari. Apa rencana Dewan soal ini?
KABUPATEN
4
SEJUMLAH pelaku pariwisata di Kabupaten Buleleng kini mengeluhkan adanya aktivitas orang yang bertindak sebagai calo turis yang ingin mencari akomodasi di Bali Utara. Dalam praktiknya, calo turis ini tak segan-segan mencegat rombongan turis yang tengah melintas di jalan raya untuk diarahkan ke hotel tertentu.
Bali Post/kmb
BURUH - I Made Astawa dan Ni Nyoman Rusmawati, orangtua Ni Luh Putu Era Yudiastini, yang bekerja sebagai buruh tani.
Absensi Sidik Jari Disetujui
FAKTA
KOTA
NOMOR 331 TAHUN KE 62
Bali Post/Suara NTB/ham
TINJAU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono saat meninjau lokasi display karya inovasi PT PLN dan Pameran Dekranasda NTB di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Selasa (27/7) kemarin.
SBY di Mataram
Ada Gerakan Jelekkan Pemerintah Mataram (Bali Post) Memasuki periode kedua masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Presiden menyebut ada gerakan politik yang saat ini berkampanye keliling Indonesia dengan menjelek-jelekkan pemerintah. Gerakan itu mengampanyekan kepada masyarakat seolah-olah Indonesia akan hancur. ‘’Saya terima berita dari daerah. Ada SMS, ada yang telepon, ada juga yang kirim surat. Di mana, ada yang sedang keliling kampanye seolah-olah Indonesia akan hancur. Di mata mereka seolah-olah Indonesia ini buruk sekali,’’ ungkap Presiden di sela-sela pencanangan menuju gerakan bebas pemadaman listrik bergilir di Lapangan Bumi Gora Kantor
Gubernur NTB, Selasa (27/7) kemarin. Diakuinya, kampanye tersebut mengingatkannya pada gerakan politik tahun 2006. Saat itu, banyak kampanye yang menyebut Indonesia sudah berada di jurang kehancuran. Namun apa yang menjadi bahan kampanye di lapangan tersebut tak terbukti. Menurutnya, orang-orang yang melakukan tindakan itu
adalah pihak yang tidak optimis, dan ingin menarik keuntungan. Siapa figur dan kelompok yang tengah dimaksud, Presiden SBY tak merincinya. Apa yang dilakukan dengan mengampanyekan Indonesia berada di ambang kehancuran bisa menyebabkan investasi di Indonesia tidak jalan. Di sisi lain, Presiden tidak menampik jika pembangunan
yang dilakukan belum seluruhnya baik. Menurutnya, masih banyak program pembangunan yang belum tuntas atau jelek. Namun, pihaknya tidak akan menutupi apa yang buruk dalam pemerintahannya. ‘’Kita harus jujur. Yang baik, kita katakan baik. Yang buruk, kita katakan buruk,’’ ujarnya. Hal.19 Tidak Jujur
Pertemuan Hary Tanoe-Jampidsus
Bahas Kerugian Negara Jakarta (Bali Post) Chief Executive Officer Media Nusantara Citra Hary Tanoesoedibjo yang juga adik Hartono Tanoesoedibjo, tersangka kasus Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM, mengklarifikasi pertemuannya dengan Jampidsus Kejaksaan Agung RI M. Amari. ‘’Pertemuan saya dengan Pak Amari itu tidak ada apa-apanya, sudah diklarifikasi dengan Jamwas,” katanya kepada pers usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) direksi Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dengan Komisi III DPR-RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Se-
lasa (27/7) kemarin. Ia mengatakan, pada awalnya adalah pembicaraan Jampidsus dengan penasihat hukum Hartono untuk membahas kerugian negara. Namun selanjutnya disarankan agar hal itu dibicarakan dengan adik Hartono, Hary Tanoe. ‘’Saya ingin sampaikan bahwa itu awalnya pembicaraan Jampidsus dengan penasihat hukum kakak saya, Hartono. Itu tentang pembagian kerugian negara, kemudian disarankan untuk bicara dengan adiknya,’’ kata Hary. Ia mengatakan, hal itu lebih baik. ‘’Sebagaimana
saya menyampaikan lebih baik karena kakak saya underpresure. Kemudian saya menemui Pak Amari tentang perlunya penggantian kerugian negara,’’ katanya. Mengenai kerugian negara dalam kasus dengan tersangka kakaknya itu, ia mengatakan, hal tersebut tentu harus dibuktikan karena pihaknya berkeyakinan kalau dalam kasus itu tidak ada kerugian negara. ‘’Pembicaraan hanya itu saja. Jadi berkembang, saya melihat itu dibesar-besarkan dan tidak wajar. Ada upaya untuk memperkeruh suasana, kebocoran sama sekali tidak
Ada Demo Tandingan
Sidang Pabrik Kompos
Negara (Bali Post) Ratusan orang yang tergabung dalam Forda LSM Jembrana memadati depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Negara, Selasa (27/7) kemarin. Aksi damai ini sejatinya untuk ‘’menyambut’’ bila Bupati Jembrana I Gede Winasa bersaksi. Namun, Winasa mangkir. Aksi massa Forda LSM ini mendapat tandingan aksi massa dari Lembaga Masyarakat Cinta Jembrana (LMCJ) yang dikoordinir Gusti Ngurah Putu Mudiadi alias Aji Meong. Sejak pagi ratusan massa pro-Winasa ini berkumpul di Jembrana Tower. Hal.19 Pilkada Jembrana
Negara (Bali Post) Sidang kasus dugaan korupsi pabrik kompos dengan terdakwa mantan Kadis PULH I Nyoman Suryadi dilanjutkan Selasa (27/7) kemarin. Agenda sidang kemarin, JPU memanggil Bupati Jembrana I Gede Winasa sebagai saksi, namun tidak hadir. Lima saksi yang hadir yakni I Putu Gede Wardhana (PNS), Ito Jiro, A.A. Dharma Wijaya, I Made Andri Wijaya dan Stofani (PT Sankyu Indonesia). Di hadapan majelis hakim yang diketuai Gede Suarsana, Wardhana mengatakan uang pembayaran mesin yang diperoleh dari dana hibah
ada. Kenyataannya itu saya bawa staf saya,’’ katanya. Ia juga membantah bahwa kakaknya sempat pergi ke Taiwan. ‘’Saya ingin sampaikan bahwa kakak saya itu tidak benar pergi ke Taiwan. Bahwa bulan Juni adalah bulan liburan sekolah keluarganya telah ke Sydney. Anaknya sekolah di sana dan kemudian mampir ke Singapura untuk berobat, tanggal 10 Juni berangkat, tanggal 24 Juni (kembali). Kakak saya pulang langsung ke kejaksaan. Jadi hanya berlibur dan berobat,’’ ujarnya. Hal.19 Perkeruh Suasana
Beli Mesin Tanpa Tawar-menawar
Bali Post/sur
KARIKATUR - Salah satu karikatur yang dipajang Forda LSM betalian dengan kasus-kasus korupsi di Jembrana.
Perusda ditransfer ke rekeningnya sebesar Rp 1,2 miliar dan rekening I Gede Winasa. Transfer itu atas permintaan Kazuyuki Tsurumi. Wardhana tahu bahwa sebelumnya ada transaksi pribadi antara Winasa dan Tsurumi melalui PT Krisna Bentara Buana. Tetapi ia mengaku tidak tahu detail jual-beli tanah tersebut. Saksi Wardhana sempat kewalahan menjawab ketika dilontarkan sederet pertanyaan oleh JPU Yudi Hendarto. Di antaranya terkait peran saksi yang selalu mendampingi pertemuan Winasa dan Tsurumi dalam pembelian mesin kompos.
Saksi mengaku tidak ada tawar-menawar harga dari yang ditawarkan Tsurumi senilai 43 juta yen. Pembayaran juga dilakukan dengan cara mencicil hingga 2008. ‘’Tidak ada tawar-menawar, bahkan Bupati meminta hari itu juga ditindaklanjuti,’’ tandas Wardhana. Sementara itu uang yang ditransfer ke rekeningnya senilai Rp 1,2 miliar dan Rp 800 juta ke rekening Winasa. Hal ini dilakukan karena Tsurumi belum memiliki rekening di Indonesia. Tsurumi dikatakan belum memiliki KITAS, namun Hal.19 Langsung Transfer
Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan, rapat konsultasi antara pimpinan dewan dengan perwakilan fraksi-fraksi menyepakati untuk menjadikan sistem absensi sidik jari atau fingerprint sebagai prioritas. ‘’Sistem ini sudah sesuai dengan tatib, oleh karena itu menjadi program prioritas yang harus segera direalisasikan,’’ ujarnya usai rapat konsultasi, Selasa (27/7) kemarin. Ia berharap penerapan sistem absen sidik jari ini akan mampu mengontrol tingkat kehadiran anggota dewan agar rajin mengikuti rapat, baik di paripurna maupun komisikomisi. Itu akan dipasang di semua ruang rapat yang digunakan setiap masuk dan keluar ruangan. ‘’Saya harap ini membantu meningkatkan kesadaran anggota DPR,’’ tambah Pramono. Selain itu, disepakati pula mempercepat pembahasan revisi Undang-undang No. 27 Tahun 2008 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk mempertegas aturan dan sanksi bagi anggota DPR yang sering bolos dalam persidangan. ‘’Pimpinan dengan fraksi sepakat agar revisi UU MD3 dilakukan lebih awal agar bisa dikaji lebih mendalam,’’ ujarnya. Atas keprihatinan kehadiran dewan, pimpinan dewan berjanji agar UU dan tata tertib dewan dibuat makin keras untuk membuat jera anggota DPR yang pembolos. ‘’Tentunya perubahan itu akan mengatur ketentuan yang lebih ketat agar tingkat kehadiran tidak menurun,’’ imbuhnya. Hal.19 Terlalu Sering
Kapolri Siap Penuhi Panggilan DPR Denpasar (Bali Post) Ketidakhadiran Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri memenuhi panggilan DPR, kini dimasalahkan. Karena Kopolri memilih melakukan kunjungan ke NTT. Terkait ketidakhadirannya tersebut, Kapolri menyatakan telah melayangkan surat balasan bahwa dirinya tidak bisa hadir. Namun, pimpinan Polri ini siap untuk datang memenuhi panggilan minggu depan. ‘’Kami tidak menghindar. Saya pasti akan datang minggu depan,’’ katanya saat kunjungan kerja ke Polda Bali, Selasa (27/7) kemarin. Agenda kujungan kerja ke daerah-daerah, kata Kapolri, sudah dijadwalkan sebelumnya. Dengan demikian, ia memutuskan untuk menunda pertemuan dengan DPR dan memilih kujungan kerja ke NTT dan Bali. ‘’Sebelum ada surat dari DPR, agenda kujungan kerja sudah dijadwalkan,’’ terangnya. Tak hanya melayangkan surat balasan ke DPR, juga melakukan hal serupa ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD juga mengagendakan pemanggilan Kapolri. ‘’Kami juga melayangkan surat balasan ke DPD. Tentunya, juga ditunda dan pastinya akan datang setelah kunjungan kerja,’’ ucapnya. (kmb21)