HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS PAING, 29 APRIL 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 245 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
KPK Jadwalkan Hari Ini
Periksa Boediono dan Sri Mulyani
LENSA
Bali Post/sep
RAPAT KERJA - Pimpinan KPK di antaranya Bibit Samad Riyanto, Haryono Umar, Chandra Hamzah dan M. Yasin serius mendengarkan pertanyaan dari sebagian anggota DPR yang menyatakan sebaiknya Chandra Hamzah dan Bibit tidak bicara dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR-RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/4) kemarin. Mereka berdua sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh pengadilan.
Polri Tolak Penangguhan Penahanan Misbakhun Jakarta (Bali Post) Bali Post/ant
PUTUSAN SELA - Putri Munawaroh, tersangka kasus teroris, menghadapi sidang putusan sela di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (28/4) kemarin. Hasil putusan sela istri tersangka teroris Susilo Adib yang tewas bersama Noordin M Top di Mojosongo, Solo ini menyatakan eksepsi penasihat hukum tidak dapat diterima dan penuntut berkenan melanjutkan perkara. Sebelumnya Putri didakwa menyembunyikan gembong teroris kelas wahid Noordin M Top.
Kasus Suap Miranda
KPK Dinilai Diskriminatif Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi III DPR mencecar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara kasus suap traveller cheque (TC) pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Swaray Goeltom. KPK dinilai diskriminatif karena hingga saat ini belum juga menetapkan pemberi suap kasus tersebut. ‘’Kalau yang disuap sudah terbukti lalu siapa yang menyuapnya? Tidak mungkin kalau setan yang menyuapnya,’’ kata anggota Fraksi Demokrat Pieter Zulkifli saat rapat dengar pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III DPR, Rabu (28/4) kemarin. Pieter meyakini ada bankir dan pengusaha bank yang mensponsori pemenangan Miranda. Para bankir dan pengusaha bank yang punya kepentingan terhadap Miranda. Siapa pun dia harus diselidiki, kuncinya ada di saudari Nunun (Nunun Nurbaetie),’’ kata Pieter. Namun, ia enggan menyebut siapa bankir dan pengusaha bank dimaksud. ‘’Saya punya namanya, tapi tidak bisa saya sampaikan. Ini adalah grand design,’’ ujarnya. Hingga saat ini, KPK baru menetapkan empat mantan anggota DPR sebagai tersangka yaitu Endin AJ Soefihara (F-PP), Udju Djuhaeri (F-TNI/Polri), Hamka Yandhu (F Golkar), dan Dudhie Makmun Murod (F-PDI Perjuangan) sebagai tersangka. Empat mantan anggota Komisi Keuangan DPR itu disebut sebagai koordinator penerima suap untuk fraksinya masing-masing. Hal. 19 Mantan Anggota
KOTA
2
KORBAN gigitan anjing yang diduga telah terinfeksi rabies terus saja berjatuhan. Kali ini menimpa dua orang warga, masing-masing dari Petang, Badung dan dari Bebandem, Karangasem. Keduanya terpaksa dilarikan ke RS Sanglah untuk mendapatkan vaksin antirabies (VAR). Kenapa masih ada warga membiarkan anjingnya berkeliaran hingga menggigit orang?
KABUPATEN
4
TAHUN 2010 ini, DPRD Klungkung memastikan pembelian lima unit mobil dinas (mobdin) baru yang diperuntukkan kepada Komisi (3 unit), Badan Kehormatan (1 unit), dan satu unit untuk Badan Legislasi. APBD 2010 sudah menganggarkan dana Rp 240 juta per unit plus Rp 10 juta untuk biaya pelelangan. Total dana yang dipersiapkan untuk pembelian mobdin tersebut mencapai Rp 1,2 miliar.
Mabes Polri menolak penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum anggota DPR Misbakhun, meskipun mendapat jaminan dari 33 anggota DPR. Polisi beralasan penahanan Muhammad Misbakhun diperlukan karena penyidikannya belum tuntas. ‘’Penyidik pasti punya pertimbangan untuk saat ini belum bisa memberikan penangguhan penahanan karena ini belum tuntas. Jadi biarkan dulu Polri bekerja,’’ kata Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Ito Sumardi usai diskusi penanganan illegal logging di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (28/4) kemarin. Ito mengatakan, sikap tegas Polri tersebut sekaligus menjawab tuntutan masyarakat, terutama anggota DPR, yang meminta keseriusan polisi menindaklanjuti kasus Bank Century sebagai rekomendasi pansus. Karena itu, ia menampik adanya dis-
kriminasi yang dilakukan polisi. Polri, menurutnya, akan bekerja profesional dan tidak ada kepentingan politik dalam penanganan perkara ini. Bukan hanya Pak Misbakhun saja. Penyidik punya pertimbangan kalau orang yang disidik itu mau diamankan. Kalau penangguhan itu tidak ada diskriminasi, bukan karena dia punya jabatan dia bisa diberikan keistimewaan,’’ kata Ito. Senada dengan Ito, Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri mengatakan keputusan menolak atau menerima penangguhan penahanan ada di penyidik.
Kapolri menegaskan tidak akan memengaruhi kerja penyidik meski telah menerima permohonan penangguhan Misbakhun tersebut. ‘’Biarkan otoritas ini penuh kepada penyidik. Kita serahkan sepenuhnya, ini kan proses yang sedang dilaksanakan dalam pengembangan penyidikan,’’ kata Kapolri. Kapolri mengatakan ada pertimbangan khusus dari penyidik atas penangguhan penahanan. Antara lain tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal. 19 Tidak Bisa
27 Buruh Keracunan
Bali Post/eka
Sri Mulyani
Siap Dimintai Keterangan Jakarta (Bali Post) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century. Ditemui pada acara pembuk a a n Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2010 di Auditorium Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/4) kemarin, Sri Mulyani meladeni pertanyaan wartawan dengan canda tawa. “Tanya sama Bapak (Presiden - red) dong, menjelang pemeriksaan sudah didoakan katanya sama Menteri Agama,” ujar Sri Mulyani ketika ditanya tentang kesiapannya. Hal. 19 Dengan Canda
Bali Post/ade
Sri Mulyani
Periksa Boediono Bali Post/dok
Bambang Hendarso Danuri
Santap Nasi Bungkus
LEMAS - Korban keracunan makanan terbaring lemas di RS Sanglah, Rabu (28/4) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang kini Wakil Presiden serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (29/4) ini. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Jasin mengatakan, sesuai permintaan Boediono dan Sri Mulyani, KPK akan melakukan pemeriksaan di kantor mereka masing-masing. ‘’Dari surat yang dikirimkan oleh Sekretaris Wakil Presiden menyebutkan Wakil Presiden ada kesibukan dan meminta KPK melakukan pemeriksaan di kantor Wakil Presiden,’’ kata Muhammad Jasin di sela kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dan pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/4) kemarin. Dikatakannya, Menteri Keuangannya Sri Mulyani juga baru kembali dari luar negeri dan masih banyak kesibukan sehingga meminta diperiksa KPK di kantornya. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KPK, katanya, membolehkan melakukan pemeriksaan di luar kantor KPK sehingga pimpinan KPK memutuskan akan melakukan pemeriksaan di Kantor Istana Wakil Presiden dan Kantor Kementerian Keuangan. Pertimbangan lainnya, kata Jasin, Boediono dan Sri Mulyani sebagai pejabat negara jadwal kerjanya sangat padat sehingga pimpinan KPK yang bersikap fleksibel dengan melakukan pemeriksaan kedua pejabat negara tersebut. Menurutnya, pimpinan KPK sudah menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan pada Kamis (29/4) tetapi waktu dan tempatnya masih akan dikonfirmasikan. Hal. 19 Kondisi Psikologis
Denpasar (Bali Post) Tercatat 27 buruh bangunan yang beralamat di Jalan Mataram, Kuta, Badung, Rabu (28/4) kemarin mengalami keracunan makanan. Dari jumlah itu, 12 di antaranya kondisinya cukup parah sehingga harus dilarikan ke RS Sanglah, sementara sisanya bisa dirawat di rumah. Kedua belas pasien tersebut adalah Yutrisma (27), Sarwo (37), Muhadi Yatno (33), Sumarsono (20), Sutardi (32), Pujianto (29), Yulianto (20), Edi Suwito (39), Haryono (22), Joko Waluyo (20), Eko Supriyanto (17), dan Sugiharto (40). Mereka datang diantar mobil pick-up ke RS Sanglah. Hal. 19 Gejala Mual
DPR Minta KPK Tegas Jakarta (Bali Post) Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bersikap tegas dalam pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan, KPK sebagai lembaga independen harus bersikap tegas dan jangan ‘’terkooptasi’’ pada pemerintah dalam pemeriksaan Boediono dan Sri Mulyani. ‘’Sebaiknya KPK bersikap tegas dalam memeriksa Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani di kantor KPK tanpa mengurangi penghargaan sebagai pejabat negara,’’ kata Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/4) kemarin. Ketua DPP PDI Perjuangan ini mencontohkan, sejumlah pejabat negara yang lain juga diperiksa di kantor KPK, misalnya mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamzah. Dijelaskan Trimedya, dalam pemeriksaan saksi maupun tersangka di KPK sebagian waktunya digunakan untuk memeriksa biodata terperiksa. ‘’Hal ini bisa disiasati KPK dengan meminta biodata Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani di sekretariat lembaga yang mereka pimpin masingmasing. Setelah selesai diperiksa baru yang bersangkutan dimintai keterangan,’’ katanya. Dikatakannya, kalau KPK sampai memeriksa Boediono dan Sri Mulyani di kantor mereka masing-masing maka hal itu menunjukkan KPK ‘’terkooptasi’’ pada pemerintah. ‘’Selain itu, kondisi psikologis pemeriksa KPK juga berbeda dengan memeriksa di kantor KPK,’’ katanya. (ant)
Tabanan Sambut Pilkada 4 Mei 2010
Warga Jenuh, Paling Sibuk Politikus dan LSM Pilkada Tabanan diprediksi paling panas dibandingkan daerah lain dalam hajatan memilih pemimpin daerah secara bareng 4 Mei mendatang. Kondisi panas itu ditandai keluarnya remkomendasi jilid I dan jilid II, pemecatan kader senior PDI-P, kader loncat partai sampai berseliweran isu yang saling menohok antarkandidat. Namun, kesibukan jelang pilkada sepertinya lebih menonjol dilakukan para politikus dan para LSM pendukung kandidat. Masyarakat tampaknya sudah jenuh dengan simakrama politik yang terlalu sering dan kandidat hadir hanya sifatnya menyerahkan bantuan uang, membuat kesepakatan, tanpa ada langkah-langkah memberi pendidikan politik yang baik.
KAMPANYE pasangan calon untuk merebut simpati masyarakat pemilih di Tabanan memamg diwarnai perang isu. Hengkangnya kader-kader senior PDI-P dijadikan konsumsi publik dan selalu disingggung dalam perhelatan yang digelar pasangan yang diusung PDI-P Ni Putu Eka Wiryastuti - I Komang Gede Sanjaya (Eka-Jaya), baik dalam kampanye maupun debat. Pasangan lain yakni I Wayan Sukaja - Ngurah Anom (Sukarno) dan IGG Putra Wirasana - I Putu Oka Mahendra (WM) juga tidak kalah melempar balik, walau dengan cara yang berbeda. Selain itu antara Eka-Jaya dan Sukarno bak musuh be-
buyutan di mana pendukungnya sering terlibat gesekan di samping kandidatnya saling sentil. Eka Wiryastuti yang juga anak Bupati Tabanan dianggap politisi bau kencur dan berlindung di balik kekuasaan ayahnya, Adi Wiryatama. Meski demikian, dalam sesi debat yang digelar KPUD Tabanan beberapa waktu lalu, Eka tampaknya menunjukkan kualitas yang dimilikinya dengan ide-ide segar serta kemudaannya. Selain perang isu, antara Eka-Jaya dan Sukarno juga diwarnai perang perebutan pemilih. Beberapa kali pendukung kedua kandidat ini tampaknya bergesekan dan adu jotos hingga sampai
ke meja polisi. Kandidat PDI-P Eka-Jaya belakangan memperkenalkan jargon Tabanan Serasi, yakni sejahtera, aman dan berprestasi. Jargon ini terbilang baru, sebab sebelumnya dalam spanduk tidak terpasang visi ini. Sebagian besar balihonya bertuliskan ‘’Eka-Jaya Merakyat’’. EkaJaya juga memiliki sejumlah program lainnya seperti pengentasan pengangguran dan kemiskinan melalui pengaktifan Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, dalam beberapa kesempatan ia sering mengklaim telah melakukan banyak hal seperti membangun private wings BRSUD Tabanan, yang dibangun oleh
pemda dalam kepemimpinan ayahnya. Eka bersama timnya dalam beberapa kesempatan juga menyindir Sukaja dan Wirasana yang hengkang dari PDI-P dan dicalonkan dari partai lain. Jelas, Eka melihat hal itu sebagai bentuk ketidaksetiaan. Berbeda dengan pasangan lainnya, EkaJaya mengandalkan mesin PDI-P untuk kemenangannya, selain masyarakat yang secara fanatik mendukung partai moncong putih tanpa peduli siapa yang dicalonkan. Pasangan Sukarno lebih banyak mengandalkan visimisi dan janji pembaruan bagi Tabanan. Hal. 19 Tidak Banyak