HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS KLIWON, 29 OKTOBER 2009
Soal Izin
Investor di Bukit Gumang
Bappeda-KP2T Saling Lempar Tanggung Jawab
Bangun Vila Berlantai Dua KAWASAN Bukit Gumang, Bugbug, Karangasem ternyata telah dirambah vila. Sedikitnya sudah ada dua investor yang membangun di lereng bagian barat bukit tersebut. Letaknya pun tidak begitu berjauhan. Investor yang belum jelas alamatnya, membangun dekat dengan pantai. Bangunannya pun kini sedang proses finising. Sementara satu lagi investor asal Belanda (BP, 28/ 10). Investor asal Belanda ini telah membangun di areal sekitar 25 are. Kini di areal yang telah diratakan tersebut sudah berdiri satu bangunan berlantai dua dengan ukuran sekitar 20 x 5 meter. Sedangkan satu lagi baru fondasi dengan tiang beton berdiri kokoh. Dilihat dari kon-
KEHADIRAN sejumlah investor di Karangasem sepertinya tak terkontrol. Pihak berwenang di Karangasem baru ngeh setelah bangunan itu berdiri, bahkan sudah beroperasi. Bahkan, ada kesan saling lempar tanggung jawab, ketika izin yang mesti dipenuhi belum terbit. Seperti kasus pembangunan vila di Bukit Gumang. Kepala Bappeda Karangasem I Wayan Artha Dipa, S.H. dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Drs. IB Ketut Suledra yang ditemui di sela-sela sidang DPRD Karangasem, Rabu (28/10) kemarin, terkesan saling lempar soal ada tidaknya izin. Keduanya mengaku masih mengecek karena belum tahu pasti apakah vila milik investor Belanda itu sudah ada izinnya atau belum. Hal. 19 Tidak Ingat
struksinya, bangunan ini juga dirancang untuk rumah berlantai dua. Untuk mencapai vila ini, tidaklah terlalu sulit. Karena investor telah membuat jalan besar dengan pagar batu putih. Namun untuk memasuki kawasan ini, harus melewati beberapa penjagaan. Sehingga sangat jarang masyarakat yang bisa masuk ke kawasan tersebut. Kalau berdiri di Bukit Gumang, kita akan melihat betapa indahnya pantai Candidasa. Dari sana juga dapat dilihat keelokan Pulau Kambing dan Gili Tepekong yang terkenal dengan populasi ikan hiasnya. Dari Bukit Gumang kita juga melihat hamparan laut nan luas. Hal. 19 Pura Besar
20 HALAMAN Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Pemkab Sering Lalai
Bali Post/bud
RATAKAN TANAH - Vila di lereng sebelah barat Bukit Gumang, Samuh, Bugbug, Karangasem. Investor memangkas bukit sehingga tanahnya rata.
KORBAN RUSUH DI LEMUKIH
Mabes Polri Jangan Zalimi Pimpinan KPK
ATAS permintaan para pembaca dan atas kepedulian krama Bali pada saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Padang, Bali Post menerima sumbangan ”Simpati Anda untuk Gempa Padang’’. Sumbangan dapat dibawa langsung ke Sekretariat Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau dikirim ke BCA Cabang Denpasar dengan nomor rekening 0403555000. Blangko setoran mohon dikirim ke sekretariat redaksi dengan nomor faximile (0361) 227418.Terima kasih atas sumbangsih Anda, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita bersama.
SUMBANGAN MASUK
Lemukih Rusuh ,Tiga Luka Parah
3.875.000 2.650.000
Singaraja (Bali Post) Setelah beberapa kali rentetan kasus kriminal, suasana di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Buleleng, akhirnya benar-benar memanas. Kerusuhan terjadi sejak Selasa (27/10) malam hingga Rabu (28/10) dini hari kemarin. Akibat kerusuhan itu, tiga warga luka parah dikeroyok massa dan sebuah rumah dibakar. Kerusuhan itu diduga kuat berkaitan dengan sengketa tanah antara pihak Desa Pakraman Lemukih dengan sekelompok warga yang menjadi pemegang sertifikat atas tanah yang disengketakan tersebut. Pasalnya, tiga korban yang menderita luka be-
2.523.000 1.000.000 1.000.000 500.000 200.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Jumlah muat sebelumnya
Rp 179.756.522
Jumlah seluruhnya
Rp 205.486.022 2
BELUM rampung persoalan masalah ketinggian bangunan, lahan dan bangunan Denpasar Junction Mall (DJM) kembali didera persoalan pajak. Pasalnya, pemilik lahan dan bangunan DJM, yakni PT Eka Jaya Agung belum membayar (nunggak) pajak selama dua tahun senilai Rp 200 juta. Apa kata pihak pemilik DJM?
KABUPATEN
Wakil Jaksa Agung (Wajakgung) Abdul Hakim Ritonga meminta dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka jangan dizalimi dan jangan digantung-gantung statusnya.
Bali Post/ole
Jumlah yang diterima hari Ini Rp 25.729.500
KOTA
Jakarta (Bali Post) -
DIRAWAT - Dua korban kerusuhan Arnawa (kiri) dan Puaji masih dirawat di rumah sakit. Tampak korban kerusuhan itu dijenguk kerabatnya, Rabu (28/10) kemarin.
8.431.500 5.000.000
5
NASIB petani di Tabanan kini makin apes. Setelah tikus menyerang tanaman jagung yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah, kini giliran monyet merusak kebun petani di Padangan Klod, Pupuan. Untuk mencegah kerusakan lebih luas, salah seorang warga diduga meracun monyet yang berada di hutan dekat Pura Pesimpangan Pucak Kedaton, Padangan Kelod, Padangan, Pupuan.
Amlapura (Bali Post) Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, Rabu (28/10) kemarin di Karangasem, mengakui masih sering terjadi kelalaian terkait persoalan izin usaha, terutama akomodasi pariwisata. Hal itu karena investor langsung bertemu kepala desa/klian desa pakraman dan mendapat dukungan, sehingga langsung membangun tanpa minta izin kepada Pemkab Karangasem. Hal. 19 Pemilik Tanah
Wakil Jaksa Agung:
”SIMPATI ANDA’’ GEMPA PADANG
SD Saraswati 5 Denpasar Rp PT Tunas Jaya, Sanur Rp Guru, pegawai, siswa SMPN 8 Denpasar Rp SMP PGRI 2 Denpasar Rp Siswa, Guru, pegawai SMAN 1 Kuta Utara Jl. Made Bulet 18 Dalung, Kuta Utara Rp PT Halus Ciptanadi Rp NN Rp Dewa Astama Rp Christine Natalia, Jl. P. Batanta 12 Denpasar Rp I Ketut Sumandi D Rp Ibu Made Rp Made Wirya Santosa Rp I Gd Agus Upadana Rp AA Yanik Cahyani Rp Komang A Sukerta Rp IB Rai, Bandung Rp Gusti Ayu Alit Suarini Rp
NOMOR 72 TAHUN KE 62
SEJAK 1948
rat akibat dikeroyok massa itu berasal dari kelompok warga pemegang sertifikat. Mereka adalah Gede Sukrana (30) dan Komang Arnawa (30), keduanya berasal dari Dusun Buah Banjah, Lemukih. Seorang lorban lagi, Wayan Puaji (28), warga Desa Alasangker Kecamatan Buleleng adalah menantu Ketut Supala, warga Dusun Buah Banjah. Seperti diketahui, Ketut Supala sebelumnya juga menjadi korban dalam kasus pembakaran rumah dan pengelupasan pohon cengkeh. Sementara rumah yang dibakar adalah milik Komang Winawan (21) yang berasal dari kelompok Desa Pakraman Lemukih.
Sepeda Motor Kerusuhan ini berawal ketika warga Desa Pakraman Lemukih menemukan sepeda motor di desa tersebut. Sepeda motor itu diduga milik penyusup yang hendak melakukan kekacauan di Desa Lemukih. Sepeda motor itu kemudian diamankan di Kantor Perbekel. Untuk mencari penyusup yang dicurigai tersebut, warga kemudian memukul kulkul, sehingga dalam waktu beberapa menit ratusan warga sudah turun ke jalan. Pada saat itu secara kebetulan datang mobil patroli Polsek Sawan melintas di jalan Desa Lemukih. Di Dusun Lemaya, polisi sempat menanyai warga yang berger-
ombol di jalan. Warga menjawab tidak ada apa-apa dan mempersilakan polisi lewat. Namun setelah melaju sekitar 100 meter dari gerombolan itu, polisi yang sedang patroli itu melihat tiga orang berlari dan minta tolong. Polisi kemudian mengamankan ketiga orang itu ke dalam mobil. Ketika tiga orang itu berada dalam mobil, warga yang sebelumnya bergerombol tiba-tiba mengejar mobil patroli tersebut. Hal. 19 Tancap Gas Halaman 5 Disuruh Menjaga Durian
Miranda Goeltom Diperiksa KPK Jakarta (Bali Post) Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S. Goeltom, Rabu (28/10) kemarin, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap. Miranda tiba di gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah keluar dari mobil, Miranda hanya tersenyum tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Wanita paruh baya yang mengenakan baju bercorak cokelat dan kuning itu terus bergegas memasuki gedung KPK meski terdesak oleh kerumunan wartawan. Miranda diperiksa sebagai saksi dugaan aliran cek kepada sejumlah anggota DPR saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. KPK
telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah Dudhie Makmun Murod, Endin A.J. Soefihara, dan Hamka Yandhu yang pada saat kejadian ketiganya menjabat sebagai anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR-RI. Selain itu, mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Udju Djuhaeri juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus aliran cek itu berawal dari laporan mantan anggota DPR Agus Condro. Politisi PDI Perjuangan itu mengaku menerima cek senilai Rp 500 juta setelah pemilihan deputi gubernur senior BI pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda S. Goeltom. Menurut Agus, sejumlah anggota DPR juga menerima cek serupa. (kmb4/ant)
‘’Kalau tidak terbukti, jangan dizalimi dan jangan digantung-gantung terus. Harus besar hati (Mabes Polri) kalau tidak mampu (pembuktian penetapan pimpinan KPK sebagai tersangka), jangan dipaksakan,’’ katanya, di Jakarta, Rabu (28/10) kemarin. Sebelumnya dua pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri terkait penyalahgunaan wewenang dan pemerasan terhadap Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjoyo. Hal. 19 Gelar Perkara
Polri Kesampingkan Transkrip Rekaman Yogyakarta (Bali Post) Markas Besar (Mabes) Polri belum menganggap perlu untuk meminta bukti rekaman percakapan yang diduga merupakan upaya kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Rekaman tersebut merupakan bagian dari KPK dalam penyelidikan, dan kami belum menganggap perlu untuk meminta rekaman tersebut, karena bagi Polri rekaman tersebut mau dimanfaatkan untuk apa,’’ kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Nanan Soekarna, Rabu (28/10) kemarin. Ia mengatakan, berkaitan dengan penyidikan terhadap Bibit dan Hamzah, selama ini Polri bersikap transparan. ‘’Terkait rekaman tersebut harus dibedakan antara kasus yang sedang berjalan, yakni kasus Bibit dan Chandra dengan adanya informasi baru berkaitan rekaman tersebut,’’ katanya. Nanan mengatakan Polri akan tetap melanjutkan penyidikan kasus Bibit dan Chandra sesuai aturan hukum dan akan diserahkan pada prosedur selanjutnya yakni kepada kejaksaan dan pengadilan untuk memeriksanya. Berkas pemeriksaan dua pimpinan KPK tersebut sebelumnya telah diserahkan ke kejaksaan, namun dikembalikan lagi ke polisi untuk dilengkapi. Ia mengatakan polisi saat ini sedang melengkapi berkas dua tersangka tersebut dan berharap nantinya segala kekurangannya dapat dibuktikan di pengadilan. (kmb/ant)
Wapres Boediono Laporkan Hartanya Enam Bulan Lalu Rp 20 M
Bali Post/ade
Miranda S. Goeltom
Jakarta (Bali Post) Wapres Boediono sudah menyerahkan laporan daftar harta kekayaannya kepada KPK. Untuk jumlahnya, masih dalam proses verifikasi. Demikian dijelaskan Karo Humas KPK Johan Budi SP, Rabu (28/10) kemarin. Sebelumnya, ketika Boediono resmi ditetapkan sebagai pasangan SBY dalam pilpres pada Mei 2009 lalu, KPK yang memverifikasi harta kekayaan Boediono menyebutkan harta yang dimilikinya itu Rp 20,06 miliar. Berarti ada kenaikan sekitar Rp 2 miliar dari kekayaan Boediono ketimbang 2008 lalu, yang memiliki harta Rp 18,6 miliar. Ini berasal dari kenaikan tabungan, surat berharga dan NJOP barang tak bergerak. Dalam kesempatan itu, Johan Budi meninformasikan hingga sekarang ini, belum ada dari para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang memenuhi kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. (kmb3)