Edisi 30 Januari 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU PON, 30 JANUARI 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Di Pantai Selatan Bali

LENSA

Umat Hindu Gelar ’’Bhakti Pakelem’’

Bali Post/ant

KAWAT BERDURI - Sejumlah polisi menggulung kawat berduri di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/1) kemarin. Kawat berduri yang dipasang mengitari Istana Negara tersebut untuk mencegah para demonstran yang mengkritisi seratus hari kepemimpinan SBY masuk Istana.

Denpasar (Bali Post) Bertepatan dengan purnama kaulu, Jumat (29/1) kemarin, umat Hindu melaksanakan bhakti pakelem di pantai selatan Bali. Sebelum prosesi bhakti pakelem, dilaksanakan persembahyangan bersama di Pura Tedung Jagat, Bukit Kutuh, di kompleks Studio 2 Bali TV. Upacara bhakti pakelem di-puput Ida Pedanda Gde Oka Karang dari Griya Ageng Tampakgangsul dan Ida Pedanda Jelantik Griya

Tegal Celuk, Gianyar. Adapun sarana pakelem meliputi kerbau, sapi, kambing, itik, babi dan ayam. Selain itu juga palabungkah dan palagantung. Pada rangkaian upacara itu pedek tangkil Wakil Bupati Badung I Ketut Sudikerta, Wakil Ketua DPRD Badung I Ketut Suiasa, tokoh masyarakat setempat dan ratusan krama Bali. Pada upacara itu juga diserahkan punia kepada sejumlah pemangku.

Prosesi bhakti pakelem diawali dengan persembahyangan bersama dan upacara panglepas prani untuk menyucikan binatang yang akan dilepas ke tengah laut. IB Ardika dalam dharma wacananya mengatakan, landasan sastra pelaksanaan upacara bhakti pakelem di antaranya Prasasti Batur Sakti, Lontar Kala Tatwa, Lontar Siwa Purana. Makelem berasal dari kata ‘’kelem’’ yang berarti tenggelam. Semua binatang yang

dipakai sebagai persembahan dalam upacara ini berupa binatang yang belum dewasa yang dianggap masih suci. Kata dia, menurut samkya dan lontar, alam semesta dibentuk dari lima unsur yang disebut sebagai Panca Maha Bhuta. Kata ‘’bhuta’’ berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti bumi atau jagat. Kala menurut Radha Krishna berarti energi atau kekuatan. Hal. 19 Kekuatan Positif

GOLKAR telah resmi mengeluarkan paket calon bupati-calon wakil bupati Karangasem. Mereka adalah Wayan Geredeg-Made Sukerana. Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Karangasem I Wayan Sekep Aryana Manusabat, Jumat (29/1) kemarin mengatakan, tak ada sanksi bagi kader Golkar apabila tak mampu memenangkan paket itu di wilayahnya. ‘’Tak ada sanksi politik bagi anggota DPRD dari Golkar yang tak mampu memenangkan suara paket itu di daerah pemilihannya atau di kampung mereka,’’ kata Sekep didampingi anggota F-PG lainnya, I Gede Suartama, S.H. dan I Nyoman Celos, S.E. Sekep mengatakan, anggota F-PG yang tak mampu memenangkan paket itu hanya dikenakan sanksi moral. ‘’Tak ada sanksi politik seperti di PAW atau dipecat bagi anggota atau kader PG,’’ ujar Suartama. Hal. 19 Dua Paket

Jakarta (Bali Post) Rapat konsultasi Pansus Hak Angket Bank Century dengan pimpinan DPR, pimpinan BPK, PPATK dan Bank Indonesia menyepakati dilakukannya sita dokumen atas dokumen pemeriksaan kertas kerja pemeriksaan (KKP) audit BPK. Dokumen BPK itu diperlukan pansus untuk mengungkap aliran bailout dana Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang menjadi target utama pengusutan pansus. Rapat konsultasi itu dipimpin tiga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Anis Matta, dan Pramono Anung, Jumat (29/1) kemarin. Dua kesimpulan yang dibacakan Priyo Budi Santoso yaitu mempersilakan pansus untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara apa pun, secara sah, baik melalui keputusan sita dokumen maupun penyanderaan terhadap pejabat negara yang tidak mau memenuhi permintaan DPR sesuai ketentuan Pasal 6 UU No.27/2009 tentang Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kedua, meminta kepada seluruh lembaga terkait untuk memberikan data sesuai yang diminta dan diperlukan Pansus Angket Century. Hal. 19 Sudah Jelas Bali Post/ant

RAPAT KONSULTASI - Wakil Ketua DPR (dari kiri-kanan) Anis Matta, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung bersalaman dengan Ketua BPK Hadi Purnomo dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR, Pansus Angket Century, BPK, Bank Indonesia, PPATK, MA, dan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/1) kemarin.

Satgas Belum Temukan Mafia di KPK Bus Sarbagita

Apa Pendapat Anda? TAHUN 2010, Pemprov Bali merancang angkutan bus Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) sebanyak 25 buah. Dari 17 trayek yang disiapkan, tahap awal dirintis tiga trayek yakni Batubulan - Nusa Dua, Batubulan - Bandara Ngurah Rai dan Lapangan Puputan Badung - GWK. Tiga trayek ini disasar paling awal karena termasuk ruas jalan paling macet. Uji coba bus Sarbagita ini sudah bisa dilaksanakan mulai Oktober-November 2010. Dengan angkutan bus yang lebih murah diyakini masyarakat lambat laun bisa beralih pada angkutan umum. Pemprov memilih memperbaiki moda transportasi ketimbang membuat jalan baru, termasuk jalan layang, karena dianggap lebih murah. Obsesi dari program ini kemacetan lalu lintas itu digembosi dengan angkutan umum yang nyaman. Hal. 19 Sarbagita

2

RENOVASI gedung Sekolah Dasar (SD) di Denpasar seringkali mengundang persoalan. Seperti yang terjadi di SD 27 Pemecutan di Jalan Gunung Cemara, Desa Tegal Kertha (Monang-Maning) Denpasar. Betapa tidak, akibat pemborong masih ngebon bahanbahan bangunan, akhirnya berbuntut panjang. Pemilik toko bangunan mencopoti semua daun pintu ruang kelas yang baru saja direnovasi. Apa dana proyeknya belum cair?

KABUPATEN

4

PUSAT kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu), atau rumah bersalin di Karangasem sebagian besar mubazir. Pasalnya, belum bisa dimanfaatkan warga yang sakit atau yang hendak melahirkan karena petugas medis dan bidannya tak ada. Ke mana mereka (warga-red) harus berobat?

Bali Post/edi

BHAKTI PAKELEM - Prosesi bhakti pakelem di pantai selatan Bali, Jumat (29/1) kemarin. Upacara ini dihadiri ratusan krama Bali.

BPK Tolak Permintaan DPR

Hanya Sanksi Moral

KOTA

NOMOR 160 TAHUN KE 62

Jakarta (Bali Post) Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum belum bisa membuktikan kebenaran laporan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengenai dugaan terjadinya praktik mafia di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Kalau yang di KPK, sejauh ini belum terbukti itu ada,’’ kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana, Jumat (29/1) kemarin, usai pertemuan Satgas dengan pimpinan KPK di Kantor Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menurut Denny, Satgas mendapatkan paparan dari pimpinan KPK dalam pertemuan tersebut tentang perkembangan pemeriksaan internal KPK terhadap adanya dugaan calo perkara di KPK. Penyelidikan KPK sejauh ini menunjukkan praktik calo perkara itu tidak melibatkan orang dalam KPK. Namun praktiknya hanya sebatas orang-orang luar yang ‘’menjual’’ nama KPK demi mendapatkan uang. ‘’Tetapi bahwasanya ada orang-orang yang memanfaatkan nama KPK dan mengaku-ngaku bisa mengurus kasus di KPK. Yang jelas dari eksternal, biasanya modusnya selalu menggunakan nama bahwa mereka bisa urus kasus di KPK.

Kalau ini teman-teman sudah melihat semacam Anggodo. Tetapi kalau yang di internalnya masih terus berproses, namun sampai sekarang belum ditemukan bukti itu,’’ kata Denny. Menurutnya, modus semacam itu biasanya erat dengan praktik penipuan. Namun, apabila nantinya ditemukan bukti bahwa praktik mafia itu melibatkan internal personel KPK, maka Denny menjanjikan langkah cepat dari Satgas untuk menanganinya. Penjelasan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, usai pertemuan dengan Satgas. Hal. 19 Hasil Pemeriksaan

Bali Post/ist

MAFIA HUKUM - Plt. Ketua KPK Tumpak H. Panggabean (kanan) berbicara didampingi anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Darmono (kiri) di kantor UKP4, Jakarta, Jumat (29/1) kemarin.

PPP Isyaratkan Tak Salahkan Pemerintah Ical Bantah Ingin Lengserkan Wapres Medan (Bali Post) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengisyaratkan tidak menyalahkan atau akan menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam pengucuran dana talangan Bank Century. Isyarat itu disampaikan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Medan, Jumat (29/1) kemarin. Suryadharma Ali mengatakan, kebijakan pemerintah pada masa lalu belum tentu dapat dinilai dengan kondisi dan tatanan masa kini. Hal itu disebabkan kondisi dan kebutuhan masa lalu tidak selalu sama, bahkan berbeda dengan masa kekinian. ‘’Kalau masa

lalu dinilai dengan kekinian, bisa menimbulkan kejanggalan,’’ katanya. Ia mencontohkan penilaian itu dengan pemberian kantor terhadap partai politik (parpol) oleh pemerintah pada masa orde baru. Kebijakan pemerintah orde baru itu tidak dapat dinilai atau disalahkan dengan membandingkan dengan kebijakan masa kini. Pemberian kantor terhadap parpol pada masa itu dibolehkan karena ada aturannya, meski tidak dilanjutkan lagi oleh pemerintah saat ini. ‘’Kalau tidak dilanjutkan lagi, bukan berarti kebijakan masa lalu itu salah,’’ kata politisi yang menjadi Menteri Agama tersebut.

Ketika diwawancarai usai pembukaan mukernas itu, Suryadharma Ali tidak bersedia menyebutkan isi pidatonya sebagai sikap resmi Fraksi PPP terhadap kasus Bank Century. Menurutnya, PPP masih belum bersikap karena kasus Bank century itu masih tahap pemeriksaan dengan pengumpulan bukti dan data. ‘’Pemeriksaan (kasus Bank Century) itu belum selesai. Karena itu PPP belum bisa bersikap,’’ katanya. Memakzulkan Wapres Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Jambi, Jumat kemarin, membantah soal kabar dirinya dan

Golkar yang akan memakzulkan atau melengserkan Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Di hadapan ribuan kader dan simpatisan Golkar Provinsi Jambi, mantan Menkokesra ini menyatakan tidak mudah melakukan pemakzulan Wapres. Ical mengatakan, proses pemakzulan harus mengikui ketentuan yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK). ‘’Tergantung datanya. Belum ada data pemakzulan terhadap Wapres,’’ katanya. Ical juga sudah mulai geram dengan isu-isu mengenai dirinya dan skandal Bank Century. Hal. 19 Upaya Kelompok

Boediono Siap Kehilangan Jabatan Jakarta (Bali Post) Wapres Boediono takkan mempermasalahkan kalau dirinya harus kehilangan jabatan. Posisi yang dipegangnya saat ini hanya bentuk pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Tetapi cara-cara untuk mendelegitimasinya kurang pantas untuk ukuran demokrasi Indonesia yang masih terus berkembang ini. Penegasan ini disampaikan Ketua I Bidang Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kamrussamad, usai bertemu Boediono di kantor Wapres, Jumat (29/1) kemarin. Pertemuan Boediono dengan Hipmi yang diketuai Erwin Aksa itu dilakukan dalam rangka memperkenalkan program kerja organisasi itu. Kamrussamad menjelaskan, sikap legowo tersebut diungkapkan Boediono secara blak-blakan di hadapan pengurus Hipmi yang menemuinya. ‘’Tidak masalah kalau dia (Boediono-red) kehilangan jabatan (Wapres). Tetapi, dia hanya kesal dengan upaya dan cara-cara untuk menjatuhkannya yang dianggap kurang elok untuk ukuran demokrasi bangsa ini,’’ ujar Kamrus mengutip Boediono. (010)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.