Edisi 30 Mei 2010 | Balipost.com

Page 1

Bali Post

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 273 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

Pengemban Pengamal Pancasila

MINGGU PON, 30 MEI 2010

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

BPM/sep

AKSI - Sejumlah perwakilan korban lumpur Lapindo melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Istana Negara, Jakarta, Sabtu (29/5) kemarin. Aksi teatrikal tersebut digelar dalam rangka memperingati empat tahun bencana lumpur Lapindo. Sementara lumpur Lapindo di Sidoarjo belum juga tuntas tertangani.

Empat Tahun Lumpur Lapindo

Dagangan Politik SBY-Ical

Korban Demo, Bakrie Lepas Tangan

Jakarta (Bali Post) Empat tahun lamanya kasus luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), atau lumpur Lapindo terbengkalai. Namun, alih-alih akan diatasi secara tuntas, kasus tersebut justru menjadi dagangan politik. “Kasus Lapindo dijadikan alat politik, menjadi dagangan politik antara Ical dengan SBY. Pembentukan Sekber yang kemudian SBY menunjuk Aburizal sebagai ketua mengindikasikan kuat adanya deal politik. Kasus Lapindo ini telah di-bargain dengan kasus Century,” ujar Executive Director Walhi, Berry Nahdian Forqan, Sabtu (29/5) kemarin. Menurut Berry, perkawinan politik antara SBY dan Ical itu klop sudah. Masing-masing mempunyai kelemahan sehingga akan saling menutupi. Ini akan menyebabkan rakyat, khususnya korban Lapindo, semakin menderita. Di sisi lain, penegakan hukum atas kasus tersebut makin suram. Dia memprediksi, kasus luapan lumpur yang menenggelamkan desa-desa di Sidoarjo itu nantinya tidak akan diapaapakan oleh rezim SBY. Kalaupun diselesaikan, pihak Bakrie yang akan diuntungkan. “Kecurigaan saya, Bakrie akan menggunakan instrumen negara melalui SBY untuk menyelesaikan Lapindo ini terkait pembiayaan. Ada kemungkinan ia mendorong lumpur Lapindo dijadikan bencana nasional, sehingga penanganannya menggunakan APBN,” ungkap Berry. Hal.19 Memberi Bantuan

Jakarta (Bali Post) Ratusan korban lumpur Lapindo menggelar aksi teatrikal memperingati empat tahun kasus lumpur Lapindo. Mereka membawa patung ogoh-ogoh bergambar Aburizal Bakrie sebagai bentuk refleksi peringatan empat tahun luapan lumpur Lapindo, Sabtu (29/5) kemarin. Dalam aksi tersebut, warga juga meminta kepada pemerintah dan Lapindo bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa luapan lumpur panas sejak 29 Mei 2006. Semburan lumpur akibat pengeboran PT Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo sudah empat tahun membuat ribuan orang pindah tempat dan sengsara. Selama empat tahun itu pula, pembayaran ganti rugi bagi para korban belum juga beres. Dari sisi hukum, pengusutan kasus Lapindo hilang begitu saja.

Pemerintah dinilai memang tidak memiliki niat menuntaskannya. Sementara itu, Aburizal Bakrie saat ditemui di acara tenis terkesan lepas tangan. Ia mengaku soal Lapindo itu bukan urusan pribadi dia dan keluarganya. “Saya bukan direksi, demikian juga keluarga saya. Kalau dipailitkan kami tak rugi,” kata Ical. Dia pun mengaku tetap concern memberikan bantuan sesuai pesan ibunya. “Tapi saya terpanggil, ibu saya memerintahkan untuk

FAKTA

membantu memberikan rumah,” ujarnya. Belum Dibayar Masih banyak warga yang belum dibayar atas kasus ini. Di antaranhya warga tiga desa, Pejarakan, Kedungcangkring, dan Besuki. Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnaen, Sabtu (29/5) kemarin, mengakui, mekanisme pembayaran belum jelas, apakah akan ada lagi cicilan pembayaran dari pemerintah untuk aset war-

ga yang terkena lumpur atau malah dihentikan. “Sesuai Perpres Nomor 48 Tahun 2008, tiga desa tersebut ditetapkan masuk peta terdampak II dan pembayaran atas aset warga yang terkena lumpur menjadi tanggungan pemerintah,” katanya. Ia mengemukakan, model pembayaran yang ditetapkan kepada korban di tiga desa tersebut sama dengan skema pembayaran yang ditetapkan oleh Lapindo. Skema pembayarannya yaitu uang muka 20 persen dan 80 persen sisanya dibayar secara mencicil. ‘’Sama persis dengan skema yang dipakai PT Minarak Lapindo Jaya,’’ katanya. Ia menjelaskan pada 2008, pemerintah telah men-

Besok, Susno Dipindahkan Jakarta (Bali Post) Komjen Pol. Susno Duadji hingga kini masih mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berjanji memindahkan eks Kabareskrim ini ke safe house pada BPM/ Senin (31/5) besok. Susno Duadji “Belum (pindah ke safe house). Tetapi, seharusnya begitu. LPSK berjanji memindahkan Pak Susno, Senin atau Selasa,” kata kuasa hukum Susno Duadji, Ari Yusuf Amir, Sabtu (29/5) kemarin. Menurut dia, Susno masih menyimpan banyak kesaksian untuk membongkar mafia hukum dan mafia kasus di Kepolisian. “Pak Susno mengaku siap membongkarnya. Jika di safe house, Pak Susno leluasa membuka karena ada perlindungan hukum dan fisik dari LPSK,” papar Ari. Hal.19 Belajar dari KPK

cuma sekitar 50-60 persen. “Hal itu karena sebagian besar anggaran untuk keperluan relokasi infrastruktur. Sampai sekarang relokasi infrastruktur masih tersendat-sendat pelaksanaannya,” katanya. Pelanggaran Hukum “Kasus Lapindo sebuah kasus yang menggambarkan permasalahan hukum di negeri ini. Di mana ada impunitas, artinya aman dari pelanggaran hukum. Tidak ada yang dimintai pertanggungjawabannya,” kata pengacara korban Lapindo, Taufik Basari di Jakarta, Sabtu kemarin. Hal.19 Konflik Kepentingan

DPR Ngotot Pecat Dirjen Pajak

Mantan Pengacara Susno Jadi Tersangka Jakarta (Bali Post) Mabes Polri menetapkan mantan penasihat hukum Susno Duadji, Johny Situwanda, sebagai tersangka. Penetapan status itu terkait dengan kasus mafia hukum yang kini masih dikembangkan tim penyidik Bareskrim Polri. Demikian dikatakan penasihat hukum Johny Situwanda, Sutedja Sugianto, kepada pers di Jakarta, Sabtu (29/5) kemarin. Diakui Sutedja, dirinya mengetahui status tersangka kliennya itu, ada dalam surat panggilan pemeriksaan untuk dimintai keterangan Senin (31/5) pekan depan. “Informasinya dari surat panggilan yang langsung menulis status tersangka bagi klien saya itu,” jelasnya. Johny Situwanda, tambah dia, saat ini tengah berada di Hongkong. Kepergiannya ke negara itu dalam rangka urusan bisnis. Sama sekali bukan untuk melarikan diri. Johny Situwanda telah memastikan diri untuk hadir dalam pemeriksaan penyidik ke depan. Hal.19 Datangi Mabes

gucurkan dana sekitar Rp 102 miliar untuk membayar uang muka 20 persen bagi warga di tiga desa tersebut. Kemudian pada 2009 pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp 160 miliar lagi untuk membayar angsuran sisanya. Namun, kata dia, angsuran yang sudah terbayar baru 50 persen dan sisanya belum ada lagi ketetapan dari pemerintah. Total dana yang perlu disiapkan sekitar Rp 520 miliar. Zulkarnaen menambahkan sejak 2007 pemerintah telah mengalokasikan dana dari rakyat untuk penanggulangan lumpur Lapindo sekitar Rp 1,2 triliun per tahun. Namun penyerapan anggaran itu masih terbilang kecil,

BPM/ist

M. Tjiptardjo

Jakarta (Bali Post) Panja Perpajakan Komisi XI DPR tetap ngotot agar Menteri Keuangan Agus Martowardojo memecat Dirjen Pajak M. Tjiptardjo karena mangkir hadir dalam rapat Panja Kamis (27/5) lalu. Ketua Panja, Melchias Markus Mekeng, mengatakan keputusan Panja nanti akan dibawa ke rapat Komisi XI untuk dijadikan keputusan bersama. “Keputusan ini (pemecatan Dirjen Pajak)

Presiden Ajukan Calon Tunggal Gubernur BI Jakarta (Bali Post) Presiden SBY akan mengajukan calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada DPR. Surat pengajuan tersebut sedang diproses dan kemungkinan pekan depan akan diserahkan kepada DPR. “Suratnya sedang kita proses. Pokoknya calonnya adalah orang yang sudah dikenal oleh masyarakat,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (29/ 5) kemarin. Kursi Gubernur BI sudah

kosong sejak 2009 karena ditinggalkan Boediono yang saat ini menjadi wakil presiden. Saat ini yang menjabat Pjs. Gubernur BI adalah Darmin Nasution yang jabatan sebenarnya adalah Deputi Gubernur Senior BI. Nama Darmin Nasution memang cukup kuat untuk dijadikan calon tunggal Gubernur BI. Selain mempunyai pengalaman, Darmin juga cukup dikenal oleh DPR. Namun, Hatta belum mau mengatakan siapa nama calon tunggal tersebut. (kmb)

BPM/ist

Yudhoyono

akan kami bawa ke Komisi (XI) untuk diputuskan. Tak menghadiri rapat tersebut adalah salah satu penyebabnya, ada penyebab lainnya,” kata Melchias Sabtu (29/5) kemarin. Alasan lain Panja meminta Menkeu untuk memecat Tjiptarjo adalah karena menurut Panja, Tjiptardjo tidak menunjang dalam mendorong penerimaan negara. “Terlihat juga, dia tidak siap lagi dalam menghadapi masalah. Dia tidak bisa menjawab dengan benar,” tegasnya. Melchias mengatakan Panja Perpajakan akan mengundang Menkeu Agus Martowardojo langsung untuk membicarakan soal desakan kepada Menkeu untuk memecat Dirjen Pajak M. Tjiptardjo. Bahkan, Melchias mengatakan tidak ada lagi kata maaf bagi Tjiptardjo yang dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan wajib pajak dengan benar. Seperti diketahui, jadwal rapat Panja Perpajakan pada Kamis lalu rencananya akan membahas kelanjutan kasus pajak PT Permata Hijau Sawit (PHS). Hal.19 Diminta Sabar

Nasib Kasus Pilkada Bali di MK

Tabanan Bisa Berubah, Bangli Masih Teka-teki Sampai kini belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) siapa yang dimenangkan dua kasus pilkada di Tabanan dan Bangli. Hal ini menyusul adanya gugatan atas penetapan hasil perolehan suara Pilkada Tabanan oleh tim pemenangan SukajaNgurah Anom. Hal yang sama juga dari tim pemenangan IBM Brahmaputra-Winurjaya (Brahmawijaya) yang meminta adanya pencoblosan ulang di Kintamani.

TIM pemenangan Brahmawijaya mempersoalkan hasil Pilkada Bangli yang memenangkan paket Gianyar-Sedana Arta karena terjadi kesalahan terstruktur atas pemungutan suara di Kintamani. Sampai kapankah teka-teki hasil pilkada ini berakhir? Akankah rakyat kembali membeli kucing dalam karung karena tak jelasnya hasil pilkada di dua daerah ini? Munculnya gejolak pilkada di Bangli dan Tabanan tak terlepas dari kinerja dari pengawas pilkada dan KPUD sebagai penyelenggara pilkada. Tim Pemenangan Sukaja dengan seabrek bukti dan saksi yang dibawa ke Panwas Pilkada Tabanan beberapa waktu lalu ternyata tak berani mengambil keputusan atas berbagai penyimpangan pilkada. Hal.19 Banyak Kejanggalan

BPM/dok

DEMO - Aksi salah satu pendukung pilkada saat demo ke KPUD Bangli.

Tak Ada yang Kalah SEBUAH putusan lembaga peradilan tidaklah bisa memuaskan semua pihak. Masalahnya, di satu sisi ada yang merasa menang, sementara di satu sisi ada yang merasa kalah. Seperti halnya putusan Mahkamah Konstitusi pada kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tabanan dan Bangli, bisa dipastikan ada pihak yang merasa tidak puas. Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang berfungsi memuaskan semua pihak. Jadi, tidak ada hal aneh, jika ada satu pihak yang menuding putusan MK berat sebelah, kata pemerhati hukum Prof. Dr. IGN. Wairocana, S.H. Namun, putusan MK dalam persoalan gugatan pilkada sangatlah penting karena telah memberikan kepastian hukum serta bersifat final. Siapa pun yang merasa tidak puas, mau tidak mau haruslah menghormati putusan MK tersebut. Putusan MK sesungguhnya tidak ada yang merasa dikalahkan. ‘’Semua pihak sesungguhnya jadi pemenang dalam menegakkan supremasi hukum yang ada,’’ paparnya. Dekan FH Unud ini memberikan acungan jempol adanya upaya pihak yang merasa dirugikan dalam pilkada dengan mengajukan gugatan pada MK. Tindakan menempuh jalur hukum lebih elegan ketimbang mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di jalanan. Hal.19 Sikap Apatis


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 30 Mei 2010 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu