HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU KLIWON, 31 JULI 2010
20 HALAMAN NOMOR 334 TAHUN KE 62
SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Temuan BPK
Tujuh Pengelolaan Aset Unud Bermasalah Denpasar (Bali Post) -
Langkah Universitas Udayana (Unud) melakukan pengelolaan aset melibatkan pihak ketiga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setidaknya ada tujuh aset Unud — satu di antaranya sedang proses gugatan perdata — diindikasikan melanggar ketentuan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum, baik bagi pihak Unud maupun pihak ketiga yang terkait. Demikian diungkapkan Dr. H. Rizal Djalil, anggota VI BPK RI, saat masimakrama ke Kantor Redaksi Bali Post, Jumat (30/7) kemarin. Dr. Rizal Djalil didampingi Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gede Kastawa, S.E., M.M. dan sejumlah staf. Ia diterima Pemred Bali Post Wirata berserta jajaran redaksi. Rizal Djalil mengatakan, BPK sangat konsisten dan berkomitmen menjaga aset-aset negara sehingga penyimpangan dalam pengelolaan aset negara akan ditindak sesuai ketentuan. Ia juga berharap kepada penegak hukum untuk berpihak kepada penyelamatan aset negara. Rizal Djalil menegaskan, dari tujuh aset Unud yang bermasalah ini dominan berupa pengelolaan lahan. Selain itu ada penyimpangan dalam pengelolaan dua unit gedung. Bahkan, dari temuan BPK ada indikasi penggunaan dana mahasiswa untuk membangun SPBU. ‘’Langkah Unud ini jelas melanggar ketentuan, terlebih aset yang dikelola bersama pihak ketiga ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994,’’ jelasnya. Dijelaskannya, pengelolaan aset Unud yang bermasalah meliputi pengelolaan tanah seluas 9.000 m2 di Jalan Raya Sesetan, Kelurahan Sesetan. Awalnya areal itu digunakan untuk membangun pusat pengembangan agribisnis dan kewirausahaan. Hal. 19 Kas Negara
ASET UNUD BERMASALAH Bali Post/dir
Tanah seluas 9.000 m2 di Jalan Raya Sesetan, Kota Denpasar yang dijadikan pusat perbelanjaan.
Dr. H. Rizal Djalil
SPBU dari SPP Mahasiswa Jadi ’’Milik’’ Pribadi
Tanah seluas 3.747 m2 di Desa Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat. Tanah ini terbengakali setelah ada perjanjian kerja sama dengan Internasional Bali Trade Centre. Tanah seluas 944 m2 di Kelurahan Kuta, Kuta. Dalam proses hukum. Tanah seluas 2.000 m2 untuk pondok wisatawan bekerja sama dengan Yayasan INI RADEF. Ruang gedung FE lantai dua Kampus Bukit dijadikan kantor Yayasan INI RADEF.
Tanah di Jalan Pulau Nias yang digunakan sebagai ruang LD-TEC, BIPA serta kantor yayasan.
Pembangunan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dibangunan dengan uang SPP mahasiswa tetapi atas nama Rektor Unud saat itu.
Bali Post/ist
BERMASALAH - Salah satu aset Unud di Sesetan yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak ketiga. Kini aset itu dinilai bermasalah oleh BPK karena penyewaan aset tersebut tidak ada izin dari Menkeu. Selain itu juga dinilai kontribusi yang diberikan sangat kecil.
Satgas Mafia Hukum
Biografi
Jakarta (Bali Post) Biografi Ibu Ani Yudhoyono, Jumat (30/7) malam kemarin diluncurkan setelah disusun sejak Maret 2009. Biografi berjudul ‘’Kepak Sayap Putri Prajurit’’ tersebut mengisahkan perjalanan hidup Ibu Negara yang juga merupakan putri almarhum Jenderal Sarwo Edhie Wibowo. Ditulis oleh Alberthiene Endah, Bali Post/dok biografi tersebut Ani Yudhoyono menceritakan bagaimana Ani kecil diasuh oleh Sarwo Edhie dan ibunya, Sunarti Sri Hadiyah, untuk mendapatkan nilai-nilai dalam keluarga yang terus dipegang teguh hingga saat ini. Juga diceritakan bagaimana Ani mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono saat suaminya itu masih aktif dinas militer hingga kemudian menjadi Presiden RI. Tak lupa juga dipaparkan bagaimana Ani kemudian membesarkan Agus Harimurti dan Edhie Baskoro dengan memegang nilai-nilai keluarga yang diajarkan kedua orangtuanya. Peluncuran biografi Ani Yudhoyono dihadiri Wakil Presiden Boediono didampingi Ibu Herawati. Hadir juga sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan undangan lain dari berbagai kalangan. (ant)
KABUPATEN
Bali Post/afp
PERANG PANDAN - Dua bocah Tenganan, Karangasem sedang melakukan perang pandan, Jumat (30/7) kemarin. Perang pandan ini merupakan ritual di Desa tua Tenganan yang diikuti anak-anak sampai warga yang sudah uzur.
Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi III DPR-RI Achmad Rubaie menyesalkan mundurnya anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum dari Polri Inspektur Jenderal Polisi Herman Effendy. ‘’Saya menyesalkan pengunduran diri dari Irjen Pol. Herman Effendy sebagai anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum,’’ kata Rubaie, Jumat (30/7) kemarin. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR ini juga menyesalkan ucapan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana yang meminta Herman untuk keluar. ‘’Sikap Denny juga tidak baik dan tidak bagus. Seharusnya, sesama aparat penegak hukum tidak boleh bicara seperti itu,’’ katanya menegaskan. Sebelumnya, Denny Indrayana dituding sebagai penyebab mundurnya Herman Effendy. ‘’Pak Herman via telepon menyampaikan ada laporan yang tidak sepaham, keluar kata-kata (dari Denny), kalau Anda (Herman) tidak sepaham, Anda mafia dong,’’ kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Edward Aritonang. Pernyataan Edward itu
sekaligus membantah opini yang menyatakan mundurnya Herman dari Satgas atas perintah Kapolri. ‘’Dia pribadi mengajukan pengunduran diri. Alasannya ketidaksepahaman terhadap satu masalah dengan Pak Denny,’’ kata Edward menegaskan. Namun, Edward mengaku tidak mengetahui laporan apa yang dipertentangan oleh Herman dan Denny. Mafia Hukum Polri meminta Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana untuk menjelaskan dugaan praktik mafia hukum dalam kasus rekening mencurigakan beberapa perwira Polri. ‘’Tolong Pak Denny, kita duduk bersama untuk mengungkap mafia hukum,’’ kata Edward Aritonang. Sebelumnya, Denny yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam keterangan pers mengemukakan adanya praktik mafia hukum dalam kasus rekening mencurigakan milik perwira Polri. Hal. 19 Mafia Hukum
2
RAPAT dengar pendapat DPRD Badung, Jumat (30/7) kemarin, secara khusus membahas kasus dugaan trafficking yang menimpa lima gadis Bali di Malaysia. Hasilnya, Dewan Badung menemukan sejumlah kejanggalan, khususnya terkait penempatan tenaga kerja di Malaysia. Anggota Komisi B DPRD Badung langsung menyatakan proses pemberangkatan tersebut ilegal. Bagaimana semestinya proses pemberangkatan naker ke LN?
4
NASABAH Koperasi Sumber Insan Mandiri (SIM) Kantor Cabang Negara resah pascadibekukannya koperasi tersebut. Sejumlah aparat Pemkab Jembrana termasuk Camat Mendoyo Nengah Ledang dan Kakan Kesbanglinmas Suherman serta pihak terkait, Jumat (30/7) kemarin mengadakan rapat membahas pembekuan koperasi dengan ratusan nasabah. Apa hasilnya?
diantar Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gede Kastawa, S.E., M.M. Tanpa ada basa-basi ia langsung membeberkan kebobrokan pengelolaan tujuh aset Universitas Udayana yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. ‘’BPK sangat konsisten dalam penyelamatan aset negara,’’ katanya mengawali pembicaraan. Ia pun akhirnya membeberkan penyimpangan aset Unud yang diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Hal. 19 Persetujuan BPKP
Pong Hardjatmo
Irjen Herman Coret Atap Mundur, DPR Gedung DPR Sesalkan Sikap Denny
’’Kepak Sayap Putri Prajurit’’
KOTA
ANGGOTA VI BPK RI Dr. Rizal Djalil rupanya sudah tak tahan dengan ulah para pejabat dan mantan pejabat yang seenaknya memoroti aset negara. Berbagai peringatan yang diberikan atas temuan penyimpangan tak ditindaklanjuti dengan serius. Ia pun melalui staf BPK Provinsi Bali secara mendadak menelepon Bali Post yang menyampaikan Dr. Rizal Djalil akan berkunjung ke Redaksi Bali Post, Jumat sore kemarin. Benar, tepat pukul 16.30 wita ia tiba di Bali Post. Ia
Berkomunikasi dengan Ari Muladi
Ade Rahardja Membantah Bogor (Bali Post) Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja membantah pernah berkomunikasi dengan Ari Muladi, orang yang pernah mengaku memberikan uang kepada sejumlah pejabat KPK. ‘’Saya tidak pernah berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Ari Muladi. Itu saja. Percakapan telepon pun saya tidak pernah melakukan,’’ kata Ade dalam diskusi, Jumat (30/7) kemarin. Ade mengatakan hal itu ketika ditanya wartawan tentang dugaan adanya rekaman pembicaraan antara dirinya dan Ari Muladi terkait dugaan suap sebesar Rp 5,1 miliar kepada sejumlah peja-
bat KPK. Kepada wartawan, Ade menegaskan telah memberikan penjelasan yang sama kepada pengadilan dan tidak akan mengubahnya. Ia juga menegaskan tidak pernah disuruh mendengarkan rekaman tersebut ketika menjalani pemeriksaan di kepolisian. ‘’Itu tidak pernah ditunjukkan,’’ kata Ade. Ade mengaku tidak bisa mengintervensi pengadilan. Oleh karena itu, ia siap jika pengadilan meminta pihak terkait untuk membuktikan kebenaran keberadaan rekaman itu. Ia juga belum berniat melakukan upaya hukum jika ternyata kabar tentang rekaman itu tidak benar.
Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan belum pernah mendengarkan rekaman pembicaraan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Raharja dan seorang bernama Ari Muladi. ‘’Jadi, saya tidak mendengar sendiri, itu laporan dari pak Kapolri,’’ kata Hendarman sebelum sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, beberapa waktu lalu. Hendarman menegaskan, dirinya juga tidak mendapat pemberitahuan langsung dari Kapolri tentang keberadaan rekaman itu. Ia hanya mengetahui soal itu dari Marwan Effendi ketika
masih menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Hendarman mengaku bertanya kepada Marwan apakah benar ada bukti rekaman antara Ade Raharja dan Ari Muladi — salah satu tersangka kasus suap terhadap pimpinan KPK — yang diterima oleh kejaksaan. Saat itu, kata Hendarman, Marwan membenarkan bahwa ada rekaman berdasarkan laporan dari jaksa yang menangani perkara dugaan suap kepada pimpinan KPK itu. Kata Hendarman, Marwan menjelaskan rekaman itu berada di suatu alat yang besar, sehingga sulit untuk dipindahkan. Hal. 19 Pelimpahan Berkas
Jakarta (Bali Post) Protes atas kinerja anggota DPR, aktor gaek Pong Hardjatmo menulis kalimat kata-kata ‘’Jujur, Adil, Tegas’’ di atap Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (30/7) kemarin. Aksi nekat aktor di era 80-an ini membuat geger kompleks parlemen yang berlokasi di Senayan, Jakarta. Bahkan, pengamanan dalam (pamdal) Bali Post/ant langsung meringkusnya. Pong Hardjatmo Saat diinterogasi pamdal, Pong yang telah membintangi sedikitnya 57 film mengaku sangat kecewa dengan anggota DPR yang tidak memperhatikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Salah satu yang dinilai tidak diseriusi DPR adalah soal meledaknya tabung gas ukuran 3 kilogram yang telah banyak memakan korban. Hal. 19 Memilih Bertindak