Edisi Kamis 2 April 2020

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 219 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis pon, 2 april 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Arus Lalin di Panjer Dibatasi

Penyemprotan Disinfektan di Pecatu

‘’Rapid Test’’ untuk Deteksi Dini Corona

Kasus positif Covid-19 sudah merambah Kelurahan Panjer. Kondisi ini disikapi dengan serius jajaran lurah dan bendesa adat setempat. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni membatasi arus lalu lintas di jalur-jalur yang ada di Panjer. Pembatasan ini dilakukan mulai pukul 19.00 hingga 24.00 Wita.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Satgas Covid-19 Badung melakukan penyemprotan disinfektan di Desa Adat Pecatu, Kuta Selatan, Rabu (1/4) kemarin. Kegiatan ini bersinergi dengan aparat desa, masyarakat desa serta keamanan dari Babinsa dan Kepolisian serta Pecalang Desa Adat Pecatu. BADUNG | HAL. 3

Menanggulangi penyebaran Covid-19, Pemkab Jembrana mulai melakukan rapid test untuk memeriksa orang yang terinfeksi. Pemeriksaan ini akan diprioritaskan untuk tenaga medis yang sering bersentuhan dengan pasien gejala Corona.

DENPASAR | HAL. 2

JEMBRANA | HAL. 4

SEGERA ATUR MIGRASI PENDUDUK

Denpasar (Bali Post) Langkah kompromi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan publik mestinya segera diakhiri. Pemerintah harus mengedepankan pertimbangan kesehatan publik. Langkah cepat dan tegas segera dijabarkan. Pengaturan migrasi penduduk dan karantina wilayah mendesak dilakukan. ‘’Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan ditetapkannya status Darurat Kesehatan Masyarakat harus direspons cepat dan tegas,’’ saran pengamat kesehatan publik I Ketut Swarjana, S.KM., M.Ph., Dr.PH., Rabu (1/4) kemarin.

S

warjana mendesak pemerintah daerah termasuk pusat segera mengatur migrasi penduduk. Jangan sampai lambat dan pandemi memakan korban lebih banyak. Ia menilai dua status ini yakni darurat kesehatan masyarakat dan PSBB dinilai masih lemah. Sebab, penyebaran virus semakin kencang, sementara upaya yang dilakukan pemerintah terkesan lembut. Makanya, ia tidak menyalahkan sejumlah bupati dan gubernur menerapkan karantina wilayah secara parsial, termasuk sejumlah banjar/desa adat di Bali yang menutup wilayahnya untuk mengamankan warga. Dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat, kata Swarjana, negara lebih banyak berperan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya mengatur migrasi penduduk, menyiapkan tenaga medis dan paramedis. Termasuk dalam menyiapkan hotel bagi SDM kesehatan agar nyaman bekerja dengan cara menggunakan hotel milik perusda atau pengusaha swasta lainnya. Dalam UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular/kejadian yang disebabkan oleh radiasi, penceraran biologi, bioterorisme dan lain-lain yang menimbulkan kesehatan berpotensi menyebar lintas wilayah/negara. Dari definisi ini, ia mengatakan status darurat ksehatan masyarakat termasuk kebijakan lemah jika dibandingkan kondisi riil di masyarakat. Sebab, setelah Jakarta menjadi episentrum bersama Jabar, Banten dan sekitarnya, jika tak segera diatasi, Bali bisa menjadi episentrum Covid-19 tahap dua. ‘’Ini patut dihindari, makanya perlu gerakan cepat dan tegas,’’ tegasnya. Sementara soal PSBB sesuai UU ini hanya mengatur pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang terjangkit penyakit agar tak menyebar kepada orang lain. Kebijakan ini, juga dinilai Swarjana, sebagai langkah kurang tegas. Yang tepat untuk kondisi saat ini yakni memberlakukan karantina wilayah secara total atau secara parsial. Ia juga kasihan dengan rakyat Bali, mereka diimbau untuk tinggal, belajar dan bekerja di rumah, sementara pintu masuk Bali tetap dibuka. Hal. 7 Menutup Pintu

’’Status darurat kesehatan masyarakat termasuk kebijakan lemah jika dibadingkan kondisi riil di masyarakat. Sebab, setelah Jakarta menjadi episentrum bersama Jabar, Banten dan sekitarnya, jika tak segera diatasi, Bali bisa menjadi episentrum Covid-19 tahap dua. Ini patut dihindari, makanya perlu gerakan cepat dan tegas.’ I Ketut Swarjana, S.KM., M.Ph., Dr.PH.

Perhatikan Pintu Masuk Darat

Wayan Koster

Terkait Pekerja Migran

Gubernur Koster Surati Kemenlu

Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster bersurat kepada Menteri Luar Negeri RI terkait kebijakan memperkecil risiko penyebaran Covid-19 dari luar Bali. Surat Nomor : 61/ SatgasCovid19/III/2020 itu khususnya memuat tentang kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Tanah Air. Sebelum tiba di Indonesia dan pulang ke daerah

masing-masing, agar difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, karantina, tes PCR Swab Covid-19 dan lain-lain. ‘’Bagi yang sehat dapat diizinkan pulang, bagi yang terindikasi Covid-19 dapat dikarantina dan dirawat di negara tempat bekerja dengan pengawasan Kantor

OPINI

Simalakama Dunia Perbankan

Oleh : Prof. Dr. I.B. Raka Suardana, S.E., M.M. DAMPAK penyebaran virus Corona atau Covid-19 sangat luar biasa, banyak mengubah tatanan kehidupan manusia dalam dunia modern, terutama tatanan sosial dan ekonomi. Tatanan sosial sudah pasti kita ketahui, seperti diperlakukannya social distancing, yakni pengaturan jarak disertai tidak diperbolehkannya mengadakan keramaian dan menghadiri keramaian, yang sebenarnya itu adalah bagian dari ciri kehidupan orang modern. Dari sisi ekonomi, dampak Covid-19 memupus berbagai prediksi optimis di awal tahun, seperti pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 persen dan pertumbuhan Bali yang bisa lebih dari 6 persen. Hal.7 Stimulus Perekonomian

Perwakilan RI di luar negeri,’’ ujar Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam keterangan pers, Selasa (31/3). Bagi PMI yang telah memiliki sertifikat kesehatan, lanjut Dewa Indra, sesampainya di Bandara Ngurah Rai akan menjalani rapid test. Hal. 7 Laksanakan Karantina

Negara (Bali Post) – Guna memutus penyebaran Covid-19 di Bali, pintu masuk Bali khususnya di jalur darat (pelabuhan) diharapkan juga disamakan dengan standar pemeriksaan seperti di bandara. Selama ini orang atau barang yang berasal dari daerahdaerah di luar Bali dan sudah zona merah bisa lalu-lalang masuk dan keluar Bali. ‘’Perlu diberikan semacam perhatian khusus. Tamu yang datang ke Bali ini bukan lewat bandara saja, tapi juga dari darat (pelabuhan - red). Kami selaku pimpinan daerah di Jembrana berharap pusat memperhatikan kami,’’ ujar Bupati Jembrana I Putu Artha, kemarin. Khusus untuk penanggulangan Covid-19, kata Artha, perlu perhatian khusus untuk pemeriksaan kesehatan. Sebab, Covid-19 ini bukan hanya dari tamu asing saja, tetapi penyebarannya juga sangat memungkinkan dari orang dari lokasi yang terjangkit. ‘’Kami berharap ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Bila perlu, tim dari

provinsi atau pusat ikut di sini. Selama ini di sini dianggap pelabuhan tradisional. Semestinya masuk ke Bali dari darat perlu diantisipasi seperti kesehatannya terutama,’’ ujarnya. Selain personel, tentunya peralatan pendukung juga diperlukan dan seleksi yang lebih ketat. Apalagi sesuai instruksi Gubernur Bali Wayan Koster, lebih selektif untuk pemeriksaan warga yang masuk ke Bali melalui pelabuhan-pelabuhan. Karena itu, saat mengecek pemeriksaan di Pos Terpadu di Pintu Masuk Bali, Selasa (31/3) lalu, Bupati Artha menginstruksikan kepada petugas agar pemeriksaan lebih selektif untuk mengizinkan warga yang masuk antarpulau. Terutama warga yang berasal dari daerah zona merah, agar disarankan untuk kembali. Artha meminta agar ada pembatasan warga terutama yang berasal dari zona merah di daerah luar Bali untuk tidak masuk ke Bali. Baik itu untuk kepentingan bekerja maupun berwisata masuk Bali. ‘’Bukan melarang orang masuk Bali. Tapi ini bentuk kewaspadaan

kami di daerah. Warga yang tidak memiliki KTP Bali agar tidak masuk Bali jika tidak ada kepentingan mendesak. Apalagi dari daerah zona merah di luar Bali,’’ katanya mengingatkan. Menurut Artha, hal ini dilakukan untuk mengantisi-

pasi orang yang sudah terpapar virus menyebarkan virus di Bali. Sepanjang orang yang datang dipastikan sehat dan tidak terjangkit virus, dipersilakan. Oleh karena itu, selain pengecekan kesehatan, juga perlu ditanyakan tujuan mereka datang ke Bali. (kmb26)

Pastikan Cadangan Pangan LANGKAH pemerintah untuk menerapkan status kesehatan publik dengan berbagai bentuk penjabarannya harus diimbangi dengan langkah antisipasi. Pemerintah harus segera memetakan kebutuhan publik dan memastikan cadangan pangan. Hal ini harus mendapat perhatian serius jika migrasi penduduk dibatasi dan karantina harus ditempuh. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, S.E., M.Si. menegaskan hal itu, Rabu (1/4) kemarin. Murjana Yasa mengatakan, langkah ini untuk mengatasi kekhawatiran publik. Menurutnya, kekhawatiran terhadap mobilitas penduduk sebagai salah satu sumber penularan harus direspons dengan cepat. ‘’Migrasi penduduk memang harus dibatasi. Lakukan langkah

cepat dan pola antisipasinya,’’ sarannya. Terkait hal itu, katanya, maka kebijakan dari pemerintah sangat penting untuk mencegah pergerakan penduduk. Dalam hal ini, ada dua aspek penting yaitu mobilitas penduduk antarwilayah di daerah dan dari luar negeri. ‘’Semua ini harus memiliki kewaspadaan terkait aspek tadi. Bahkan, kebijakan untuk tidak pulang kampung juga sangat bagus,’’ ujarnya. Kemudian, lanjutnya, yang perlu diwaspadai tanpa mengecilkan arti penting dari mereka yang bekerja di luar negeri yang saat ini mulai berdatangan pulang maupun yang masih di luar negeri. Ini juga menjadi kesadaran penting ketika mereka pulang. Hal. 7 Jangan Dipandang

Denpasar Siapkan Skenario Terburuk Denpasar (Bali Post) – Kasus virus Corona atau Covid-19 telah menyebar hingga sejumlah desa di Denpasar. Kondisi ini menjadi perhatian Pemkot Denpasar agar kasus ini tidak menyebar lagi. Berbagai upaya telah dirancang untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Saat ini Pemkot telah merancang berbagai langkah simulasi dalam berbagai kondisi yang terjadi. Bahkan, sampai skenario terburuk yang harus diantisipasi seperti karantina selektif. Dikonfirmasi Rabu (1/4) kemarin, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengungkapkan, berbagai kebijakan telah dilakukan dalam upaya mengantisipasi penyebaran kasus Covid-19 yang semakin meluas. Dikatakan, saat ini sudah ada tiga kasus positif di Denpasar. Rai Mantra mengatakan, disiplin serta sikap jujur dari masyarakat dalam menyikapi

masalah ini sangat diperlukan. Apabila sikap disiplin dan jujur tersebut tidak muncul di masyarakat, maka apa pun yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil. Apalagi, Denpasar merupakan wilayah yang heterogen dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, sehingga perlu ada sikap jujur dari masyarakat. Selama ini, kata Rai Mantra, pihaknya telah melakukan sosialisasi agar masyarakat disiplin dalam menjaga jarak, tidak keluar rumah, tidak berkumpul, serta tetap menjaga kesehatan sendiri. Upaya lain yang sudah dilakukan, yakni telah membentuk satgas di tingkat desa, sehingga partisipasi masyarakat tumbuh dari bawah. Seperti yang dilakukan Kelurahan Panjer dalam menjaga wilayah dan warganya. ‘’Apa yang dilakukan Panjer merupakan local wisdom yang merupakan bentuk partisipasi warga setempat

dalam menjaga wilayahnya,’’ ujarnya. Rai Mantra menilai partisipasi masyarakat merupakan modal besar dalam memutus tali rantai penyebaran Covid-19. Intinya, semua pihak harus memiliki satu komitmen dalam menjaga warganya. Terkait dengan semakin banyaknya kasus Covid-19 di Denpasar, Pemkot telah mengambil langkah strategis dalam upaya penanggulangan kasus ini. Saat ini sedang dimatangkan berbagai simulasi dalam menghadapi kasus yang terjadi. Bahkan, sampai skenario terburuk juga sedang dibahas. Termasuk penyediaan pangan yang memadai, terutama bagi warga yang rentan seperti lansia, warga miskin, dan disabilitas. ‘’Semua ini harus kita pikirkan dampak-dampaknya bila kita mengambil keputusan,’’ ujarnya. Rai Mantra menambah-

kan, pihaknya kini semakin memfokuskan agar data yang ada benar-benar valid. Misalnya, berapa keberadaan ODP, PDP, serta OTG (orang tanpa gejala) di masing-masing desa. Karena dengan data yang valid, kebijakan yang akan dilakukan bisa lebih maksimal. ‘’Memang beberapa dari skema itu sudah jalan, tetapi ada yang memang perlu dimatangkan lagi.

’’Apa yang dilakukan Panjer merupakan local wisdom yang merupakan bentuk partisipasi warga setempat dalam menjaga wilayahnya.’’ Rai Mantra Wali Kota Denpasar

Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai,’’ katanya. Terkait anggaran yang disiapkan, katanya, Pemkot juga sudah memiliki beberapa alternatif. Saat ini sudah disiapkan sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar. Apabila nanti diperlukan langkah lain, bisa ditambah hingga Rp 100 miliar. (kmb12)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Kamis 2 April 2020 by e-Paper KMB - Issuu