TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
SELASA PAING, 2 AGUSTUS 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 337 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Marzuki Alie
OLAHRAGA Made Wirawan
Dipanggil Timnas Jakarta (Bali Post) Pelatih Timnas senior Wim Rijsbergen memanggil empat pemain tambahan untuk menjalani seleksi jelang tampil di grup E putaran III Pra-Piala Dunia 2014. Empat pemain itu adalah Ian Louis Kabes (Persipura Jayapura), I Made Wirawan (Persiba Balikpapan), Hariono (Persib Bandung), dan Amrizal (Persija Jakarta). Mereka akan bergabung 26 pemain yang telah lebih dulu bergabung dalam skuad timnas PraPiala Dunia. Hal. 23 Daya Tahan
Melanggar, Siap Mundur Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie menegaskan siap turun kapan pun dari posisinya sebagai Ketua DPR-RI, jika pernyataannya terkait pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pemaafan bagi koruptor dianggap melanggar etika. Ia juga mempersilakan jika dirinya dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. ‘’Saya siap untuk turun kapan pun. Kita hidup tidak usah takut. Kalau hidup kita biasa naik, biasa turun, itu biasa saja. Yang jelas, saya tidak basa-basi, tidak takut dan siap mempertanggungjawabkan pernyataan itu,’’ kata Marzuki Alie, Senin (1/8) kemarin. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini meminta semua pihak untuk bisa memahami tentang pern-
yataannya, bahwa wacana yang disampaikan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok tertentu maupun kepentingan partainya. Pembubaran KPK, menurutnya, sebagai sebuah wacana, namun melalui suatu syarat yaitu jika terbukti tidak ada orang yang kredibel memimpin KPK. Gagasannya tersebut, menurut Marzuki, seharusnya dihormati. ‘’Ini gagasan. Mar-
zuki Alie tidak punya kewenangan untuk membubarkan KPK, Marzuki Alie tidak bisa memaafkan koruptor. Ada klausul andaikata tidak kredibel. Jadi judul berita di media itu sangat menyesatkan. Saya ini punya komitmen besar dalam pemberantasan korupsi. Kalau tidak, silakan tanyakan pada Ketua KPK Busyro Muqoddas,’’ tegasnya. Hal. 23 Ide Kontroversial
Bali Post/ant
Marzuki Alie
BERBINCANG Terdakwa Gayus Tambunan dan terdakwa Gubernur Sumatera Utara nonaktif Syamsul Arifin berbincang sebelum diadili di Pengadilan Tipikor, Senin (1/8) kemarin.
Bali Post/ant
I Made Wirawan
POLITIK
Panja Mafia Anggaran Ajang Transaksi Politik Jakarta (Bali Post) Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Mafia Anggaran oleh DPR hanya akan menjadi ajang transaksi politik. “Ini masalah hukum, kalau diselesaikan melalui Panja oleh aktor-aktor politik justru akan menjadi ajang transaksi, karena adanya konflik kepentingan di antara mereka (anggota DPR),” kata pengamat Charta Politika, Yunarto Wijaya, Senin (1/8) kemarin. Menurut Yunarto, adanya mafia anggaran seharusnya diselesaikan secara hukum, dengan memperkuat lembaga penindak korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan dengan proses politik. Yunarto mengatakan, penyelesaian masalah hukum melalui jalur politik (DPR) selama ini lebih merupakan upaya partai untuk menaikkan posisi politik. “Karena pada ujungnya nuasa kompromi dan transaksi politiknya sangat kental,” katanya. Hal. 23 Tidak Solid
HUKUM
Bali Post/ant
Keberatan Gayus Ditolak
Syamsul Akui Lalai
Jakarta (Bali Post) Jaksa penuntut umum menolak nota keberatan Gayus Halomoan Tambunan dan penasihat hukumnya dan meminta majelis hakim melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap terdakwa kasus dugaan pemberian gratifikasi dan pencucian uang ini. Dalam sidang yang diketuai majelis hakim Suhartoyo di Pengadilan Khusus Tipikor Jakarta, Senin (1/8) kemarin, JPU menolak keberatan kuasa hukum Gayus yang menyebut dakwaan jaksa terkait pemberian sejumlah uang dari konsultan pajak PT Met-
Rugikan Negara Rp 98 M
ropolitan Retailmart Roberto Santonis kepada kliennya tidak jelas. Jaksa mengatakan telah dengan cermat dan jelas menguraikan soal penerimaan sejumlah dokumen dengan imbalan uang dari Roberto. Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum telah didasarkan dengan berkas perkara, yang di dalamnya berisi alat bukti keterangan tersangka, terdakwa, saksi dan ahli, sehingga tidak hanya menggunakan keterangan dari tersangka saja. Penolakan keberatan lain dari jaksa yakni terkait den-
gan penyuapan terhadap sejumlah penjaga Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, yang disebut tidak sesuai fakta. Menurut jaksa, hal tersebut perlu dibuktikan dalam persidangan. Sebelumnya, JPU telah mendakwa Gayus Halomoan Tambunan secara berlapis. Pria jebolan STAN ini disangkakan telah melakukan gratifikasi terkait pengurusan pajak dan penyimpanan sejumlah uang di safe deposit box. Hal. 23 Tindak Pidana
Made Rawa Lolos Calon Hakim Agung Jakarta (Bali Post) Komisi Yudisial (KY) menyerahkan 18 nama calon hakim agung kepada DPR. Dari jumlah itu, DPR hanya akan memilih 6 dari 10 hakim agung yang diperlukan. Padahal, sesuai ketentuan perundangan, KY seharusnya menyetor 30 nama atau tiga kali lipat dari 10 hakim agung kebutuhan yang diperlukan tersebut. Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Priyo Budi Santoso, Senin (1/8) kemarin, mengatakan KY sudah menjelaskan alasan mengapa tidak mengirimkan 30 nama calon hakim agung. Oleh karena itu, DPR tidak akan memaksakan meminta 30 nama jika calon yang tersedia tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pimpinan DPR akan membawa namanama yang diserahkan KY kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk menugaskan Komisi III segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Hal. 23 Dijagokan Publik
Diskusi dengan tema ‘’Mengajegkan Bali dari Kabupaten’’ diadakan di masing-masing kabupaten/kota. Diskusi yang diselenggarakan terkait HUT ke-63 Bali Post, untuk mengingatkan kembali semua komponen tentang masalah yang dihadapi Bali, baik menyangkut ekonomi, budaya, sosial dan lingkungan serta berupaya mencarikan solusinya. Diskusi yang menghadirkan pejabat, tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi itu dilaporkan mulai Rabu (27/7) secara bersambung hingga 15 Agustus mendatang.
Bali Post/afp
KECELAKAAN - Ratusan warga menyaksikan evakuasi para korban tabrakan kereta api, Senin (1/8) kemarin di dekat Bagharpur Malda, sekitar 350 km dari Kolkata, India. Sedikitnya satu orang tewas dan sejumlah penumpang luka-luka. Kereta ekspres Bangalore-Guwahati yang mengangkut ratusan penumpang itu terguling ke kawasan persawahan.
Mengajegkan Bali dari Kabupaten (7)
Bahaya, Mendewakan Pariwisata Membangun Bali dari Badung, ungkapan yang barangkali ada benarnya. Sebab, kemiskinan yang dialami kabupaten lain bisa dikurangi berkat ‘’bantuan’’ Badung. Demikian juga pengangguran bisa sedikit teratasi, karena Badung menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Artinya, Badung telah ‘’menghidupi’’ banyak tenaga kerja luar kabupaten, termasuk luar daerah. Namun anehnya, Badung ternyata masih menyimpan pengangguran dan rumah tangga miskin (RTM). Mengapa itu terjadi? Adakah dikarenakan kebijakan yang belum membumi, sehingga tak menyentuh akar permasalahan yang ada? Atau ada kemiskinan kultural yang sulit untuk dientaskan? BADUNG memang istimewa. Istimewa karena Badung merupakan kabupaten terkaya di Bali. ‘’Istimewa’’ karena Badung menjadi incaran kaum migran, sehingga pertumbuhan penduduknya juga tertinggi di Bali. Namun di balik ‘’keistimewaan’’ itu ternyata Badung masih meny-
impan masalah, di antaranya tingkat kriminalitas tinggi, ruang ‘’penuh sesak’’, lalu lintas krodit dan rumah sakit yang masih ‘’sakit’’. Hal. 23 Para Migran
LAPORAN DARI KABUPATEN BADUNG
Bali Post/dok
I Ketut Suiasa
A.A. Gde Agung
Jakarta (Bali Post) Terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat Syamsul Arifin dalam pledoinya mengaku lalai saat menjalankan tugas sebagai Bupati Langkat, karena itu siap bertanggung jawab. Gubernur Sumatera Utara nonaktif ini di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Khusus Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (1/8) kemarin, menyatakan siap bertanggung jawab dan mengambil risiko sebagai pemimpin. Namun, politikus Partai Golkar ini memohon kepada majelis hakim agar tidak terlalu berat menjatuhkan putusan. Dalam pledoinya tersebut, ia juga mengaku tidak bersalah. Menurutnya, kasus yang menyeret dirinya ke Pengadilan Tipikor ini hanya upaya balas dendam Buyung Ritonga selaku Bendahara Pemerintah Kabupaten Langkat ketika dirinya menjabat sebagai Bupati Langkat. Syamsul yang sempat dilarikan ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita tersebut, telah dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Pengadilan Tipikor Jakarta, karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan APBD Kabupaten Langkat. Jaksa dalam tuntutannya menilai terdakwa melanggar dakwaan primer yaitu pasal 2 ayat 1 dan dakwaan subsider yaitu pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Terdakwa disebutkan jaksa telah menggunakan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2000 hingga 2007 untuk kepentingan pribadi, orang lain dan keluarganya yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 98,7 miliar. Hal. 23 Penerimaan Mobil