Edisi Kamis 3 September 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 15 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis paing, 3 september 2020 Sterilisasi, Kantor Batasi Pelayanan Sejumlah pegawai yang terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Jembrana membuat beberapa kantor memberikan pelayanan terbatas.

JEMBRANA | HAL. 4

balipost http://facebook.com/balipost

Bupati Gratiskan Retribusi di KDTWK Kintamani hingga 31 Desember Bupati Bangli menggratiskan pungutan retribusi ke Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani hingga 31 Desember mendatang.

BANGLI | HAL. 5

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Buleleng Kehilangan Penerimaan Pajak dari SPPT Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah memiliki piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Data terakhir, piutang itu mencapai Rp 60 miliar yang belum dilunasi oleh para Wajib Pajak.

BULELENG| HAL. 6

Kantor MDA Provinsi Bali Di-’’pelaspas’’

Pastikan Desa Adat BEKERJA SERIUS Jalankan Tugas dengan Baik

MENGURUSI ADAT ‘’Saya meminta para prajuru di MDA Provinsi Bali untuk bekerja dengan serius mengurusi adat di Bali. Sehingga, desa adat berjalan semakin baik ke depan dan bisa mengikuti perkembangan zaman dalam tata kelolanya.‘’

Wayan Koster Gubernur Bali Rabu, 2 September 2020

Bali Post/kmb32

PAMELASPAS - Suasana Karya Pamelaspas Lilagraha di Kantor Majelis Desa Adat Bali bertepatan dengan Purnama Katiga, Rabu (2/9) kemarin.

Kasus Meninggal Capai 75 Orang JUMLAH kasus Covid-19 di Bali makin bertambah. Rekor baru pun dipecahkan dalam jumlah kasus harian dan korban jiwa harian, Rabu (2/9) kemarin.

Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali, jumlah kasus baru mencapai 169 orang.

Kumulatif kasus yang ditangani Bali kini mencapai 5.536 orang. Selain kasus positif masih bertambah seratusan orang, kembali dilaporkan kabar duka. Di hari kesepuluh berturut-turut mencatatkan tambahan korban jiwa akibat Covid-19, Bali juga memecahkan rekor harian kematian yang dilaporkan.

Hal. 7 Kasus Aktif

180.646 129.971 7.616 5.536 4.635 75

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

‘’Saya mengimbau agar masyarakat betul-betul tertib.

Terutama kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Jadi, menghindari kerumunan, selalu pakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Karya Pamelaspas Lilagraha di Kantor Majelis Desa Adat Bali, Rabu (2/9) kemarin.

Koster menambahkan, sekarang sudah ada Pergub Nomor 46 Tahun 2020 serta peraturan bupati/wali kota se-Bali. Regulasi ini harus ditaati oleh masyarakat dengan menerapkan disiplin dalam rangka pencegahan Covid-19.

Termasuk di dalamnya ma-

10.000

syarakat di desa adat. Apalagi, di desa adat kini sudah ada pararem untuk pencegahan gering agung pandemi Covid-19. Mantan anggota DPR-RI ini melihat masih sering terjadi pelanggaran di beberapa lokasi. ‘’Saya berharap agar Majelis Desa Adat dan juga Dinas Pemajuan Masyarakat Adat betul-betul melakukan pengawasan ke bawah, ke desa adat untuk menerapkan pararem-nya dengan baik, sehingga penularan Covid-19 itu bisa diatasi walaupun ada upacara adat terus,’’ jelasnya.

Kalau sudah memakai masker, lanjut Koster, sebetulnya sudah relatif aman.

Namun di lapangan, ada saja masyarakat yang mengeluh memakai masker. Apalagi dalam waktu yang cukup lama. ‘’Sehingga maskernya suka dibuka, tapi kemudian berinteraksi dengan orang di sebelahnya yang kita tidak tahu apakah dia pembawa virus atau tidak, sehingga terjadi penularan,’’ imbuhnya.

Berkaitan dengan kasus Covid-19 di Bali, lanjut Koster, jumlahnya terus meningkat.

Tertinggi, Selasa (1/9) lalu sebanyak 160 tambahan kasus baru. Walaupun jumlah yang sembuh mencapai 100 orang, tetapi selisihnya disebut masih banyak yakni 60. Pihaknya sudah menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali agar berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendalami di mana episentrum kasus baru Covid-19. Dengan demikian, bisa dilakukan upaya pencegahan ke depannya.

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra mengatakan, seluruh desa adat di Bali saat ini sudah memiliki pararem gering agung pandemi Covid-19.

Salah satu isinya mewajibkan masyarakat adat memakai masker. Instrumen hukum sudah semakin lengkap dengan adanya Pergub Nomor 46 Tahun 2020 dan peraturan bupati/wali kota. ‘’Ini soal pen-

I Gusti Ngurah Sudiana Ketua PHDI Bali egakan saja. Penegakan dari instrumen hukum itu.

Saya kira kalau ini dilakukan bersama-sama, bergotong royong, saya yakin klasterklaster baru itu akan bisa dikendalikan,’’ ujarnya.

Kartika mengimbau para bendesa adat agar lebih mewaspadai klaster-klaster di

Kotak Kosong Pertanda Kemunduran Birokrasi Parpol

RABU, 2 SEPTEMBER 2020 Rp 10.000 Rp 67.334.000 Rp 67.344.000

’’Para bendesa adat agar lebih mewaspadai klaster-klaster di upacara-upacara yadnya. Termasuk manusa yadnya seperti pernikahan, mapandes dan lainnya. Ini harus diwaspadai untuk dilakukan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.’’

Pemprov Bali tidak melarang masyarakat maupun desa adat untuk menyelenggarakan upacara keagamaan, adat, serta seni dan budaya. Namun, seluruh komponen masyarakat harus tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Terlebih belakangan, jumlah kasus positif baru cenderung meningkat, sehingga masyarakat diminta untuk tetap waspada.

Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588

Rp

’’Apa yang disarankan Gugus Tugas dan pemerintah harus diikuti dengan tertib, termasuk dalam kegiatan panca yadnya. Karena secara ilmiah, itu yang bisa mencegah, menghambat penularan Covid-19.’’

Denpasar (Bali Post) -

1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha

Deasy

kalau bukan Gubernur yang membuat itu dianggap lewat begitu saja,’’ tuturnya.

Koster mengaku sudah berhasil mengumpulkan dana Rp 26 miliar lebih dari dana CSR BUMN. Untuk membangun Kantor MDA Provinsi Bali, dana yang dipakai Rp 9,8 miliar. Namun, dana itu hanya untuk bangunan kantor tanpa pagar. Jika ditambah pagar, tentu melebihi dari dana tersebut. Sedangkan untuk furniture disumbangkan oleh Bank Indonesia senilai Rp 1 miliar. Di dalam gedung juga terdapat gedung pertemuan seperti bioskop. ‘’Saya juga meminta Pak Sekda supaya dipikirkan pegawainya untuk di kantor ini, kemudian juga mobil operasionalnya, dana operasionalnya, harus dipikirkan ini. Jadi, kita harus tuntas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan adat kita di Bali,’’ imbuhnya.

Koster menambahkan, dana dari BUMN itu juga dipakai membangun kantor MDA di kabupaten/kota. Tahun ini ada tujuh kantor MDA kabupaten/ kota yang dibangun.

Namun, hanya Kabupaten Gianyar yang memakai dana APBD setempat. Sisanya, kantor MDA di Tabanan, Denpasar, Jembrana, Buleleng, Karangasem, dan Bangli seluruhnya memakai dana CSR. Hal. 7 Membina Desa Adat di Bali

Covid-19 Melonjak Masyarakat Diminta Waspada

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui :

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Denpasar (Bali Post) Majelis Desa Adat (MDA) harus berfungsi dengan baik untuk memastikan 1.493 desa adat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tanpa adanya MDA yang kuat dan baik, maka desa adat juga bisa salah arus atau salah jalan lantaran berjalan semaunya sendiri. ‘’Maka diperlukan pembinaan dan pengawasan dari majelis. Jadi, fungsi MDA di provinsi, kabupaten, sampai kecamatan itu harus betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik sesuai arahan Perda Nomor 4 Tahun 2019,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Karya Pamelaspas Lilagraha di Kantor Majelis Desa Adat Bali bertepatan dengan Purnama Katiga, Rabu (2/9) kemarin.

Itu sebabnya, lanjut Koster, MDA harus memiliki kantor yang representatif. Jangan lagi seperti saat masih bernama Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), kantornya berada di pojokan dan menumpang di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Sekarang MDA Provinsi Bali sudah memiliki kantor yang megah dan bagus. ‘’Karena APBD terbatas, saya berinisiatif menghubungi direksi-direksi BUMN di Jakarta dengan surat resmi yang saya tanda tangani langsung. Pang sing percuma ngirim surat, takutnya

PILKADA serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Saat ini banyak

tanggapan bermunculan mengenai adanya calon bupati/wali kota yang melawan kotak kosong. Kenyataan ini memperkuat anggapan kurangnya kesiapan dari sistem birokrasi partai politik (parpol).

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ngurah Rai Dr. Gede Wirata, S.Sos., S.H., M.AP. mengatakan, dalam menentukan kader diperlukan proses yang panjang.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dan dinilai sebelum menyatakan dengan sah kepada publik. Dengan

adanya kotok kosong seperti ini, hal tersebut merupakan pertanda bahwa kurangnya keseriusan parpol untuk memilih pemimpin rakyat. ‘’Partai politik mana pun harus melakukan pengkaderan sejak dini. Jadi, di saat ada perhelatan seperti ini tidak kewalahan, apalagi sampai tidak ada pesaing,’’ ujar Wirata saat wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, belum lama ini.

Menurut Wirata, selama ini parpol terlalu ter-

paku kepada kemenangan semata dan kurangnya pertimbangan untuk memastikan calon yang akan diusung agar memiliki nilai tersendiri di mata rakyat.

Hal tersebut dapat d icap a i d engan memilih calon yang selama ini memiliki andil dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.

Hal. 7 Jangan Berorientasi

I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali upacara-upacara yadnya.

Hal. 7 Patuhi Protokol Kesehatan

Kamis Paing, 3 September 2020

Wali Kota Rai Mantra Resmikan Pasar Anyar Pitik Sari Pedungan Penggerak Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing

RESMIKAN - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat meresmikan serta ngupasaksi upacara pamelaspasan Pasar Anyar Pitik Sari, Rabu (2/9) kemarin.

Mayat Warga Jerman Membusuk Denpasar (Bali Post) Warga di Jalan Danau Buyan Gang V, Sanur, Denpasar Selatan (Densel) dihebohkan penemuan mayat Peter Becker (46) asal Jerman, Selasa (1/9) lalu. Korban ditemukan membusuk di kamar rumahnya nomor 7. Diduga korban meninggal tiga hari lalu.

Kapolsek Densel Kompol Nyoman Wirajaya mengatakan, Rabu (2/9) kemarin, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. Seperti keterangan saksi Wayan Tinggal (49), korban datang pertama kali dan tinggal di tempat kos miliknya sejak 31 Maret 2020. Saat datang pertama kali diantar teman korban asal Turki dalam keadaan kakinya pincang dan mengaku habis ditabrak orang dan sempat dirawat di RS BIMC. ‘’Menurut saksi (Tinggal - red) bahwa korban kesehariannya tidak pernah ke mana-mana hanya aktivitasnya di dalam kamar saja.

Untuk keperluan makan biasanya korban pesan lewat online dan terkadang dikasi minta oleh saksi,’’ ujarnya.

Tinggal mengaku sudah pernah minta paspor korban, tetapi tidak pernah diberi.

Dia selalu berdalih akan dikasi kemudian. Karena korban tidak pernah memberi identitas yang jelas, maka Tinggal berkali-kali mengatakan langsung atapun lewat pesan singkat melalui WA agar pergi dari TKP. Pasalnya Tinggal tidak

mau terjadi risiko nantinya.

Namun korban menjawab dirinya tidak apa-apa dan jangan khawatir. Dia mengaku belum bisa pulang ke negaranya karena belum ada pesawat. ‘’Saksi melihat korban terakhir kali pada Sabtu, 29 Agustus 2020 pukul 16.00 Wita. Saat itu ada seorang tidak dikenal membawakan minuman susu ditaruh depan kamar korban karena pintu kamar tertutup,’’ kata Wirajaya.

Sejak saat itu, Tinggal tidak lagi berinteraksi dengan korban. Pada Selasa (1/9) pukul 16.00 Wita, Tinggal merasa curiga mengingat sudah empat hari korban tidak ada keluar kamar.

Selanjutnya dia mengetuk pintu kamar serta memanggil-manggil nama korban, namun tidak ada jawaban.

Tinggal mengecek langsung ke dalam kamar kebetulan kamar tidak terkunci.

Ketika masuk ke kamar, Tinggal kaget melihat korban telah meninggal dunia posisi telentang dengan kepala di lantai dan kaki masih di atas bed. Dengan kejadian tersebut selanjutnya dia melapor ke Polsek Densel. ‘’Hasil pemeriksaan luar atas jenazah korban nihil ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dari keterangan saksi kuat dugaan korban meninggal karena sakit dan ditemukan surat rekam medis dari RS BROS,’’ tegas mantan Kapolsek Kuta ini. (kmb36)

Dua Pekan, 71 Orang Ditangkap Kasus Narkoba Denpasar (Bali Post) Ditresnarkoba Polda Bali merilis hasil pengungkapan narkoba selama Operasi Antik Agung selama dua pekan, Rabu (2/9) kemarin. Alhasil ditangkap 71 orang dan diamankan barang bukti, di antaranya sabu-sabu (SS) 390,92 gram netto, ganja 3.056,18 gram netto, ekstasi 240 butir dan serbuk ekstasi 76,65 gram netto.

Direktur Resnarkoba Polda Bali Kombes Pol. Muhammad Khozin menyampaikan, pengungkapan tahun ini lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan TO operasi terpenuhi atau 100 persen ditangkap. ‘’Ini berkat kerja keras Tim Ditresnarkoba Polda Bali beserta jajaran. Berkat kerja keras para Kasatresnarkoba. Operasi Antik Agung ini berlangsung dari tanggal 15 sampai 30 Agustus 2020,’’ ujar Kombes Khozin.

Menurutnya, TO Operasi Antik 34 kasus dan terungkap semua. Sedangkan non-TO diungkapkan 21 kasus dan satu kasus kosmetik ilegal dengan barang bukti 563 buah.

Untuk peran pelaku ada sebagai pengedar, pengguna, jaringan baik lokal antar pulau dan internasional. Untuk pelaku lokal Bali 31 orang, luar Bali 39 orang dan orang asing 1 orang dari Perancis. ‘’Modusnya dipakai macam-macam, ada ditempel, ditaruh di tumpukan batu, ekstasi dipecah jadi kapsul, bahkan ada barang tersebut dikemas jadi cair untuk menghilangkan jejak,’’ tandasnya. (kmb36)

SETELAH rampung dilaksanakan revitalisasi menyeluruh, Pasar Anyar Pitik Sari, Banjar Pitik, Desa Pedungan, diresmikan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, Rabu (2/9) kemarin.

Peresmian yang didahului dengan upacara pamelaspasan pasar dan Pura Melanting serta pacaruan ini dihadiri pula anggota DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta, anggota DPRD Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Pimpinan Bank BPD Bali serta OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar.

Wali Kota Rai Mantra turut mendem padagingan dan ngupasaksi upacara pamelaspasan Pura Melanting dan Pasar Anyar Pitik Sari. Usai persembahyangan, dilaksanakan peninjauan pedagang dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Rai Mantra juga turut berbelanja bahan pokok dengan transaksi pembayaran menggunakan QRIS BPD Bali.

Rai Mantra menjelaskan,

keberadaan pasar rakyat di Kota Denpasar memang hingga saat ini diakui sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Sehingga keberadaan pasar rakyat atau pasar desa sangatlah penting guna menjaga stabilitas perekonomian. Program revitalisasi pasar menjadi prioritas utama dalam penguatan sektor ekonomi. Di mana hampir seluruh pasar di Kota Denpasar telah direvitalisasi.

Rai Mantra menjelaskan, program revitalisasi pasar merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional, pasar rakyat dan pasar desa. Hal ini dilaksanakan guna mengubah pandangan masyarakat tentang pasar tradisional. ‘’Pasar tradisional saat ini sudah berkembang pesat, pergerakan ekonominya pun signifikan, dan yang terpenting mutunya tetap terjaga, jadi pasar tradisional saat ini sudah bersih, sehat dan aman,’’ ujar Rai Mantra.

Rai Mantra menambahkan,

di tengah pandemi Covid-19 saat ini pasar tradisional merupakan sektor penting untuk mendukung perputaran ekonomi, sehingga pasar tradisional tak henti-hentinya bersinergi membangun inovasi. Bahkan saat ini, pasar tradisional sudah menerapkan transaksi nontunai dengan QRIS BPD Bali dengan tetap menjunjung tinggi mekanisme tawar-menawar sebagai napas dari pasar tradisional. ‘’Memberikan peluang kepada masyarakat dan UMKM agar dapat bersaing di era globalisasi, dan penerapan transaksi nontunai QRIS BPD Bali di Pasar Anyar Pitik Sari ini juga sangat baik untuk meminimalisir kontak langsung sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Inilah yang nantinya disebut produktif dan aman Covid-19, ayo berbelanja di pasar rakyat dan pasar tradisional,’’ ajak Rai Mantra.

Manggala Adat Banjar Pitik Desa Adat Pedungan I

Nyoman Kertajaya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Denpasar beserta jajaran Pemkot Denpasar, sehingga Pasar Anyar Pitik Sari ini dapat direvitalisasi guna mendukung penguatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Pihaknya menjelaskan Pasar Anyar Pitik Sari dibangun di atas lahan milik Pura Dalem dengan bangunan seluas 22 are dan lahan parkir seluas 45 are.

Pasar yang telah direvitalisasi ini terdapat los sebanyak 118 buah dan kios sebanyak 45 buah dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,7 miliar, APBD Kota Denpasar Rp 1 miliar dan dana masyarakat sebesar Rp 1,8 miliar. ‘’Terima kasih atas dukungan Pemkot Denpasar, sehingga Pasar Anyar Pitik Sari dapat direvitalisasi. Semoga secara berkelanjutan dapat mendukung pergerakan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini,’’ harapnya. (ad027)

Selidiki Kasus Tri Nugraha Kejakgung Turunkan Tim

Denpasar (Bali Post) Pascatewasnya mantan Kepala BPN Denpasar Tri Nugraha, Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI menurunkan tim untuk menyelidiki kasusnya. Tim yang berjumlah lima orang dan dipimpin inspektur pada Jamwas RI ini disebut-sebut memeriksa lebih dari 10 penyidik Kejati Bali. Selain itu, juga pegawai keamanan dalam dan pengacara korban.

Kasipenkum Humas Kejati Bali Luga A Harlianto saat dikonfirmasi, Rabu (2/9) kemarin, membenarkan Kejakgung menurunkan tim. Ia mengatakan pemeriksaan internal dari Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan RI, tujuannya untuk mengetahui apakah ada pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Kejati Bali yang mengakibatkan terjadinya peristiwa bunuh diri tersangka mantan Kepala BPN itu.

“Sampai saat ini (pukul 17.25 Wita) pemeriksaan masih berlangsung,” kata Luga singkat.

Sementara itu, Luga menuturkan, pihaknya juga menggelar upacara pacaruan. Upacara ini dilaksanakan bertepatan dengan hari Purnama Katiga dan digelar khususnya di ruangan pidsus dekat Tri Nugraha mengakhiri hidupnya.

Upacara pacaruan ini dirangkai dengan persembahyangan bersama. “Tadi sekitar pukul 09.00 Wita telah dilaksanakan persembahyangan dan upacara pembersihan atau macaru di lokasi peristiwa bunuh diri tersangka Tri Nugraha,” ucapnya.

Penanganan Kasus Sementara itu, Kajati Bali Erbagtyo Rohan didampingi Wakajati Bali Asep Maryono dan seluruh asisten sebelumnya memberikan keterangan pers terkait progres penanganan kasus dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka Tri Nugraha. Saat itu, jaksa membeber alasan tidak melakukan penahanan serta hari itu Tri Nugraha menyerahkan 250 hektar kebun karet di Lubuklinggau.

Namun, faktanya jaksa tidak ada melakukan penyitaan kebun karet 250 hektar itu. Saat memberikan keterangan pers, Wakajati Asep Maryono mengatakan, soal lahan 250 hektar itu tidak jadi diserahkan. “Soal yang 250 hektar itu, setelah ditunggu-tunggu, ternyata yang bersangkutan (Tri Nugraha - red) tidak menyerahkannya. Saya mendapatkan informasi tanah itu belum clear dan clean karena masih atas nama koperasi.

Tentu kami tidak mau menerima masalah ini,” ucap Wakajati Bali.

Sambung dia, Tri Nugraha menawarkan jaksa tanah di Lombok. “Tapi itu kami tolak,” ucap Asep

MACARU - Prosesi macaru di lokasi tewasnya Tri Nugraha.

Maryono. Alasannya berbentuk saham yang nilainya tersangkut-paut dengan perusahaan, sehingga tidak clear dan clean atas nama yang bersangkutan.

“Yang kami harapkan, clear dan clean tidak tersangkut dalam kasus apa pun. Jadi, itu batal diserahkan sampai kemarin. Walau yang bersangkutan sebelumnya berjanji akan menyerahkan yang 250 hektar untuk mengembalikan gratifikasi yang sudah diterimanya,” tandas Asep Maryono.

Nah untuk barang bukti yang sudah disita jaksa, Wakajati Bali Asep Mary-

ono menyatakan, penyitaan itu sudah berdasarkan penetapan pengadilan.

“Mengenai barang bukti ini, penyidik akan melakukan analisa, apakah nanti akan disita, dilelang, atau dirampas untuk negara, atau dikembalikan kepada pihak tersangka. Atau di mana barang itu disita, nanti penyidik yang akan membuat telaah dan keputusan,” katanya.

Jadi, pihaknya masih menunggu status hukum barang sitaan itu. Adapun barang yang disita yakni 12 kendaraan yang terdiri dari delapan mobil

Bali Post/asa

mewah dan mobil antik, satu motor Harley, motor Ducati, Kawasaki dan juga motor Husqvarna. “Selain 12 kendaraan, ada tanah 26 item. Perlu diketahui, bahwa penyitaan itu sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Barang sitaan ini merupakan temuan penyidik, bukan hasil penyerahan sukarela dari yang bersangkutan (Tri Nugraha),” tegasnya. (kmb37) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Pendaftaran di Masa Pandemi

PDI-P Siapkan Siaran Daring

Topik :pastikan desa adat jalankan

tugas dengan baik Bali Post/ara

DAFTAR - Ketut Suteja Kumara saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait rencana pendaftaran bakal calon wali kota-wakil wali kota ke KPU.

Denpasar (Bali Post) PDI-P Denpasar direncanakan akan melakukan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota ke KPU, Jumat (4/9) besok. Bakal calon yang diusung PDI-P IGN Jaya Negara yang berpasangan dengan Kadek Agus Arya Wibawa akan mendaftar sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Karena itu, jajaran partai akan menyiapkan siaran secara daring (dalam jaringan) sehingga bisa mengurangi kader ikut secara langsung ke KPU. Ketua Tim Pemenangan Ketut Suteja Kumara yang ditemui usai persembahyangan bersama di Pura Jagatnata, Rabu (2/9) kemarin, memastikan akan membatasi kadernya ikut mendaftar ke KPU. Terlebih, KPU telah membatasi pendukung yang hadir paling banyak 50 orang.

“Tentunya kita harus laksanakan protokol kesehatan sebaik mungkin. Demi kita semua. Jadi kita akan daftar dengan terbatas orang. Tiang mohon ini juga disampaikan kepada yang di rumah, supaya yang datang dimaklumi, tidak ramai-ramai ke KPU,” terangnya didampingi kedua calon.

Dia menyadari, kondisi ini tentu tidak biasa bagi para pendukung calon yang diusung PDI Perjuangan.

Pihaknya mengungkapkan sangat menghargai dukungan masyarakat. Maka, dukungan tetap optimal, dia meminta masyarakat memberi doa dan restu dari rumah.

Untuk mengakses proses pencalonan, pihaknya akan menyiarkan melalui sosial media. Sehingga masyarakat dapat mengakses sosial media PDI-P Provinsi Bali. “Semoga kondisi ini tidak mengurangi makna bersatu kita, oleh karena itu, kami mohon maklum,” pungkasnya. (kmb12)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Kamis Paing, 3 September 2020

Bertepatan Purnama Katiga, ’’Pujawali’’ di Padmasana Rumah Jabatan Bupati Badung BERTEPATAN Purnamaning Sasih Katiga, Rahina Buda Umanis Wuku Julungwangi, Rabu (2/9) kemarin, Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan Pujawali Ngenteg Linggih Alit di Padmasana Rumah Jabatan Bupati Badung. Pujawali juga dihadiri oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta istri, Wakil Bupati I Ketut Suiasa beserta istri, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua DPRD Made Sunarta, Sekda I Wayan Adi Arnawa beserta istri serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.

Rangkaian pujawali dimulai pukul 09.00 Wita diawali prosesi melis ring Parahyangan dan areal Rumah Jabatan Bupati.

Dilanjutkan dengan prosesi ngayab upakara pujawali piodalan ring soang–soang palinggih. Menjelang pukul 10.00 dilakukan persembahyangan bersama yang diawali ngayab prayascita sebelum pelaksanaan kramaning sembah.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Gede Eka Sudarwitha mengatakan pujawali di-puput oleh Ida Pedanda Geria Megelung Sangeh, Keca-

matan Abiansemal. Pujawali menggunakan sarana upacara banten bebangkit madasar caru manca sata, serta diiringi pesantian dan tetabuhan Selonding. Digelarnya Pujawali Ngenteg Linggih Alit yang bertepatan dengan Purnama Katiga ini juga berkenaan dengan ngingsir tegak pujawali di Padmasana Rumah Jabatan Bupati Badung.

Seusai persembahyangan, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyampaikan bahwa pelaksanaan pujawali ini sebagai wujud puji syukur sekaligus meningkatkan sraddha

UPTD Museum Bali Gelar Aktualisasi Karya Seni Le Mayeur Lewat Pergelaran Seni Virtual

Kepala UPTD Museum Bali, I Wayan Andra Septawan DINAS Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Bali membuat program pengembangan museum. Kegiatan ini diberi tajuk ‘’Aktualisasi Karya Seni Le Mayeur’’ dengan subkegiatan peragaan dan pementasan seni.

Menurut Kepala UPTD Museum Bali I Wayan Andra Septawan, kegiatan ini mengangkat tema ‘’Semara

Turida’’ yang berarti Refleksi Estetika dan Kisah Kasih Ni Pollok-Le Mayeur. Sebanyak 45 komunitas terlibat untuk menyajikan pergelaran virtual ini. Komunitas ini ditentukan berdasarkan hasil kurasi oleh para kurator bekerja sama dengan sembilan Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota di Bali. ‘’Kurator yang terdiri atas Kadek Wahyudita, Sonia, Lanang dan Benni menentukan

27 komunitas. Sementara Dinas Kebudayaan Kabupaten/ Kota se-Bali menentukan masing-masing dua komunitas,’’ katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (2/9) kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, berbagai sajian yang cukup beragam digarap oleh para komunitas. Ada yang berpijak dari seni sastra, seni teater, seni tari, seni musik dan seni rupa. Meski demikian, keseluruhannya tetap mengacu kepada tema yang diberikan. ‘’Untuk menggarap pergelaran virtual masing-masing komunitas diberikan dana kreativitas sebesar Rp 10 juta. Seluruh tayangan video dapat ditonton di kanal Youtube Disbud Provinsi Bali,’’ beber Andra Septawan.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyosialisasikan dan mempromosikan keberadaan Museum Le Mayur agar lebih banyak dikenal oleh public, khususnya generasi muda Bali. Selain itu, kegiatan ini diharapkan bermanfaat sebagai ruang olah kreasi dan kolaborasi lintas batas di masa pandemi Covid-19. (ad023)

Eksekusi Perbup 52, Satpol PP Turun Lapangan Mangupura (Bali Post) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung telah menyusun jadwal penertiban terkait penerapan protokol kesehatan (prokes). Tim Yustitusi bersama Gugus Tugas Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum dan instansi terkait turun lapangan mulai Kamis (3/9) ini.

Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara saat dimintai konfirmasinya, Rabu (2/9) kemarin mengatakan, sidak lapangan akan intens dilaksanakan sepekan mendatang, sehingga masyarakat disiplin menjalankan prokes sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

“Rencananya besok (hari ini - red) kita awali di Kecamatan Kuta Utara serentak pukul 17.00 Wita, lanjut serentak Jumat (4/9) di Kecamatan Kuta dan Senin (7/9) serentak seluruh Badung dan Bali. Hal ini sesuai surat Sekda Bali untuk penertiban secara serentak di seluruh Bali penerapan dan penegakan disiplin protokol kesehatan,” ujarnya.

Setelah jadwal penertiban serentak usai, pihaknya akan melakukan sidak rutin di masing-masing kecamatan. Penertiban dilakukan bersama perangkat daerah terkait, yakni TNI, Polri, Satgas Covid Desa Adat dan relawan untuk mengawasi penerapan disiplin prokes. “Setelah itu (jadwal penertiban

serentak), kami serentak di masing-masing kecamatan minimal dua kali seminggu. Kami akan mengawasi penerapan disiplin prokes, karena untuk penegakan hukumnya hanya diberikan kepada Satpol PP,” katanya.

Kendati demikian, Satgas Desa Adat dapat mengenakan sanksi denda berdasar awig-awig atau pararem. Sebab, dalam Perbup 52/2020 ada peluang desa adat memberi sanksi kepada pelanggar sesuai aturan desa. “Tetap kami yang menegakkan hukum termasuk pengenaan denda administratif, tetapi desa adat pun dibolehkan mengenakan denda terhadap pelanggar tapi harus berdasar pararem atau awig-awig desa adat setempat. Artinya, hukum positif memberi peluang desa adat memberi sanksi, karena prinsipnya adalah agar masyarakat sadar untuk berpartisipasi arti pentingnya prokes agar kita segera bisa keluar dari wabah Covid-19,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam Perbub 52/2020 tertuang sanksi bagi pelanggar. Sanksi administratif bagi perorangan dalam Pasal 11 ayat (1) salah satunya disebutkan membayar denda administratif Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.

Sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19, dikenakan sanksi membayar denda administratif Rp 1 juta. (kmb27)

dan bhakti untuk memohon kerahayuan dan keselamatan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. ‘’Pujawali ini merupakan wujud syukur kami ke hadapan Ida Shang Hyang Widhi Wasa, agar kami sekeluarga yang menempati rumah jabatan ini senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta kenyamanan dalam beraktivitas dan kerja kami guna mewujudkan program-program yang telah menjadi visi dan misi saya selaku Bupati Badung untuk menyejahterakan masyarakat Badung,’’ katanya. (ad028)

PUJAWALI NGENTEG LINGGIH - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa saat pelaksanaan Pujawali Ngenteg Linggih Alit di Padmasana Rumah Jabatan Bupati Badung, Rabu (2/9) kemarin.

Tenaga Medis Terpapar Covid-19 Puskesmas Mengwi I dan III Tutup

Melonjak Di sisi lain, kasus positif Covid-19 di Kabupaten Badung terus melonjak pascadiberlakukannya tatanan kehidupan era baru. Hingga Senin (31/8) terjadi penambahan 32 kasus positif. Total kasus positif Covid-19 di Badung kini menjadi 742 orang dengan rincian 162 PDP, 86 ODP, 478 OTG dan 16 PMI. Menurut Koordinator Bidang Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Badung IGN Jaya Saputra, 9

PDP dari Mekar Bhuwana, 3 asal Darmasaba, Sibang Kaja dan Abiansemal, 2 Penarungan dan Mengwi. Sebanyak 11 ODP dari Blahkiuh, Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, Benoa, Sading, Sobangan, 3 Mengwi, Penarungan dan Tumbak Bayuh. Sebelas OTG dari Darmasaba, Bongkasa, 2 Punggul, Jimbaran, Benoa, 3 Penarungan, 2 Sempidi dan Carangsari. ‘’Dari jumlah kasus positif tersebut, 142 masih dalam perawatan dan 586 sembuh,’’ katanya.

Terkait pasien dalam pengawasan (PDP), terdapat penambahan 10 kasus PDP, sehingga total kumulatif PDP di Badung menjadi 281 kasus.

Orang dalam pemantauan (ODP) terjadi penambahan 11 kasus, sehingga total ODP di Badung menjadi 486 kasus.

Sebanyak 99 masih dalam pemantauan dan 387 sudah selesai dipantau. ‘’Orang tanpa gejala (OTG) juga ada penambahan 20 kasus, sehingga total kumulatif OTG di Badung menjadi 2.653 orang,’ pungkas Kadiskominfo Badung ini. (kmb27)

tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Unwar. Jumlah mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini dinilainya sangat wajar karena dalam situasi pandemi Covid-19. ‘’Meskipun mengalami sedikit penurunan, ini tidak akan mempengaruhi proses pembangunan Universitas Warmadewa ke depan.

Kami bersyukur masyarakat masih mempercayakan anak-anaknya untuk kuliah di Universitas Warmadewa,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, penyelenggaraan PKKMB dilakukan secara daring tidak akan mengurangi tujuan dan makna PKKMB yang sesungguhnya.

Sebab, pelaksanaannya dikemas sedemikian rupa, sehingga mahasiswa Warmadewa Muda mengenal kampus secara komprehensif sebelum mengikuti proses pembelajaran yang sesungguhnya.

Ketua YKKPB Gede Oka Wisnumurti mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa Warmadewa Muda di kampus hijau Unwar. Meskipun PKKMB tahun 2020 dilaksanakan secara daring, transformasi ilmu pengetahuan tetap

dilakukan. Bahkan, transformasi ilmu pengetahuan secara daring merupakan budaya baru yang dilakukan di era revolusi industri 4.0. Dikatakannya, Unwar sangat siap melaksanakan transformasi ilmu pengetahuan secara daring. Sebab, Unwar telah didukung infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai. ‘’Yang paling substansial, sistem apa pun yang kita gunakan maksud dan tujuan PKKMB adalah untuk memberikan informasi pengenalan kampus. Pengenalan kampus ini telah kami lakukan dengan membrosing video profil kampus, mars, hymne dan lagu Sapta Bayu di channel youtube Warmadewa TV, sehingga mahasiswa Warmadewa Muda mudah mengaksesnya,’’ paparnya.

Wisnumurti meyakini tahapan-tahapan pelaksanaan PKKMB secara daring lebih serius diikuti oleh mahasiswa baru dalam memperoleh informasi terkait profil kampus dan materi-materi yang dibawakan narasumber. Walaupun PKKMB tahun 2020 telah dilaksanakan, pihaknya minta kepada Rektor Unwar untuk membuka kembali pendaftaran baru. Sebab, masih banyak masyarakat yang ingin menempuh pendidikan di Unwar. (ad022)

Mangupura (Bali Post) – Sejumlah tenaga medis di Puskesmas Mengwi I dan Puskesmas Mengwi III, Kecamatan Mengwi terpapar Covid-19. Alhasil kedua pasilitas kesehatan ini ditutup sementara. Berdasarkan informasi, pada Selasa (1/9) empat tenaga medis yang terdiri atas satu dokter dan tiga perawat di Puskesmas Mengwi I dinyatakan positif Covid-19.

Pihak Puskesmas Mengwi I mengeluarkan surat pengumuman penutupan pelayanan bernomor : 441/541/Pusk. M.I/ IX/2020, tertanggal 2 September 2020. Puskesmas yang terletak di Desa Mengwitani ini tidak membuka pelayanan UGD, pertolongan persalinan dan rawat inap selama 14 hari yakni mulai Rabu (2/9) kemarin hingga Selasa (15/9) mendatang. Selama penutupan pelayanan akan dilakukan sterilisasi ruangan selama 14 hari.

Sementara Puskesmas Mengwi III yang berlokasi di Kelurahan Sempidi terpaksa ditutup seluruh pelayanannya lantaran tiga orang tenaga medis dinyatakan positif Covid-19. Namun, penutupan pelayanan di Puskemas Mengwi III tidak selama 14 hari, melainkan hanya 7 hari dimulai Rabu (2/9) hingga

Selasa (15/9).

Selama kedua puskesmas tersebut ditutup, pelayanan sementara dialihkan ke pustu terdekat. Sementara kegawatdaruratan pelayanan UGD 24 jam diarahkan ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi.

Kepala Dinas Kesehatan Badung dr. Nyoman Gunarta saat dimintai konfirmasinya tidak menampik petugas medis di Puskesmas Mengwi I terkonfirmasi positif. ‘’Kemungkinan besar terpapar saat melayani salah satu pasien yang ternyata positif Covid-19. Oleh karena sejumlah petugas medis positif Covid-19, maka UGD, persalinan dan rawat inap kami tutup sementara selama 14 hari,’’ ujarnya.

Dikatakannya, seluruh petugas medis dan staf di

Puskesmas Mengwi I telah menjalani rapid test dan dilanjutkan dengan swab. Namun, tidak semua pelayanan ditutup. Pelayanan poliklinik tetap buka seperti biasa. ‘’Selama penutupan, kami akan melakukan sterilisasi ruangan dan peralatan,’’ ucapnya.

2.422 Mahasiswa Warmadewa Muda Ikuti PKKMB Daring

PENYEMATAN - Rektor Unwar Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. bersama Ketua YKKPB Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. melakukan penyematan kepada perwakilan mahasiswa baru sebagai tanda dibukanya PKKMB Daring 2020.

DI TENAH pandemi Covid-19, antusias masyarakat utamanya generasi muda lulusan SMA/SMK untuk menempuh pendidikan di Universitas Warmadewa (Unwar) begitu tinggi. Sebanyak 2.422 orang diterima sebagai mahasiswa Unwar Muda. Mereka mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun akademik 2020/2021. PKKMB yang akan berlangsung selama dua hari dibuka secara daring oleh Rektor Unwar Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. di Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar, Rabu (2/9)

kemarin.

Sejumlah narasumber diundang untuk memberikan materi kepada mahasiswa baru, yaitu anggota Komisi VII DPR-RI Adian Yunus Yusak Napitulu, S.H. tentang Wawasan Kebangsaan, Dirbimas Polda Bali Komang Suartana, S.IK., S.H., M.H. tentang Bela Negara dan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali (YKKPB) Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. tentang Sapta Bayu.

Rektor Unwar Prof. Widjana menyatakan pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat

Terapkan Prokes, Astra Motor Bali Apresiasi Konsumen Jelang Hari Pelanggan Nasional 2020 MENYAMBUT Hari Pelanggan Nasional 2020, Astra Motor Bali bersama seluruh dealer resmi sepeda motor Honda telah menyiapkan kejutan istimewa untuk pelanggan setia Honda area Bali. Mengusung tema ‘’Satu Hati Senyum Sehatmu Berarti’’, seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan di dealer Honda akan mengikuti protokol kesehatan (prokes).

Beberapa program menarik yang akan ditawarkan untuk konsumen di antaranya promo RO-TI (repeat order-Trade in). Konsumen yang berminat membeli Honda Scoopy, Honda PCX150,CB150R, CBR150R, Honda Vario150 dengan memperlihatkan STNK kendaraan sebelumnya

baik itu tipe Honda maupun selain Honda akan mendapatkan khusus price baik secara cash maupun kredit. Selain itu, konsumen yang berprofesi sebagai PNS ditawarkan promo menarik untuk tipe Honda Scoopy. Sementara untuk tipe Honda PCX150 dan Honda ADV150 khusus September ini dapat dimanfaatkan oleh petugas koperasi, LPD dan perangkat banjar.

Sebagai bentuk apresiasi untuk perawatan kendaraan, konsumen yang ingin melakukan servis juga akan mendapatkan diskon 20% untuk jasa servis lengkap dan diskon 10% untuk pembelian ban luar, baterai, drive-belt dengan syarat dan ketentuan yang berlaku khusus di

AHASS. Komunitas dan anggota klub motor Honda pun akan mendapatkan program istimewa bagi yang melakukan perawatan sepeda motor di AHASS, yaitu promo diskon 30% untuk jasa servis lengkap, diskon 10% untuk pembelian baterai dan drive-belt serta tambahan free busi atau minyak rem jika melakukan booking servis melalui aplikasi Motorku X periode program 10-20 September 2020.

Manager Marketing Astra Motor Bali Henry Setiawan mengatakan, setiap tahun Astra Motor Bali bersama seluruh dealer Honda di wilayah Bali selalu memperingati Hari Pelanggan Nasional dengan berbagai kegiatan

yang bermanfaat untuk konsumen. Ini sebagai bentuk komitmen pelayanan Honda kepada konsumen setianya dan wujud kedekatan melalui program menarik yang diberikan. ‘’Dengan semangat satu hati, pada perayaan Hari Pelanggan Nasional kali ini kami konsisten menerapkan protokol kesehatan sesuai tema ‘Satu Hati Senyum Sehatmu Berarti’. Untuk itu, beberapa kegiatan yang kami selenggarakan mengusung konsep platform digital, di antaranya sedang berlangsung video contest pengalaman konsumen bersama Honda kesayangannya yang diposting di media sosial Instagram, melakukan perawatan

servis dengan menggunakan aplikasi Motorku X dan nikmati kejutan promo harga istimewa, serta penawaran pembelian sepeda motor baru melalui aplikasi Motorku X,’’ ungkap Henry.

Khusus untuk konsumen yang berulang tahun bertepatan Hari Pelanggan Nasional akan mendapatkan kejutan istimewa berupa servis gratis dan souvenir menarik persembahan Honda. Bagi yang melakukan pembelian tepat di hari pelanggan, apresiasi tertinggi akan dipersembahkan yaitu pengantaran unit sepeda motor Honda langsung oleh manajemen Astra Motor dan pemberian souvenir apparel persembahan Honda Geniu Part. (bns)

Kamis Paing, 3 September 2020

Atasi Anjloknya Harga Ayam Potong Pemkab Tabanan Segera Turun Tangan MASALAH yang tengah dihadapi peternak kecil di Kabupaten Tabanan hingga munculnya aksi pembagian ayam secara cumacuma oleh peternak karena harga ayam anjlok di tingkat peternak, menjadi atensi penuh Pemkab Tabanan. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tabanan I Ketut Ridia di Kantor Bupati Tabanan, Rabu (2/9) kemarin.

Ketut Ridia seizin pimpinan menyampaikan, berdasarkan hasil rapat dengan dinas terkait, Pemkab Tabanan akan segera turun tangan menyikapi masalah ini. Selama ini Pemkab Tabanan telah berupaya meringankan beban petani dan peternak kecil yang ada di Kabupaten Tabanan melalui program Dompet Peduli dan ASN Peduli. Ini merupakan langkah nyata yang ditempuh Pemkab Tabanan untuk meringankan beban masyarakat terutama yang terdampak Covid-19. ‘’Kita semua sangat merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, terutama petani dan peternak kecil. Program Dompet Peduli dan ASN Peduli sudah diluncurkan beberapa bulan lalu.

Hal ini sebagai langkah untuk menjawab keluhan masyarakat kita di Tabanan,’’ ungkapnya.

Ditambahkannya, sebagai langkah awal untuk mengatasi keluhan

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tabanan I Ketut Ridia peternak kecil, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan akan mendata peternak mandiri khususnya peternak ayam. Hasil pendataan tersebut nantinya ditindaklanjuti bantuan melalui program yang dirancang Pemkab Tabanan. ‘’Pertama-tama kami akan mendata dahulu peternak ayam, agar nantinya bisa dibantu dengan program yang sudah kami buat.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera diterapkan,’’ ujar Ketut Ridia.

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan agar lebih bijak menghadapi situasi

ini, karena pandemi Covid-19 berdampak terhadap semua sektor.

Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk bersama-sama tetap mengendepankan pikiran positif, menjaga kesehatan dengan tetap mengedepankan peraturan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan. ‘’Kami selaku pemerintah mengimbau seluruh masyarakat agar selalu berpikir positif dan menerapkan pola hidup sehat, agar bisa terhindar dari pandemi. Mudah-mudahan ini segera berlalu dan kehidupan kita kembali seperti sebelumnya agar roda perekonomian bisa tetap berputar,’’ tandasnya. (ad031)

Bupati Artha Hadiri Persembahyangan di Pura Pecangakan KARYA Pujawali Ida Batara dan piodalan Pura Pecangakan puncaknya bertepatan Purnama Sasih Katiga, Rabu (2/9) kemarin.

Menerapkan protokol kesehatan secara ketat, rangkaian karya yang diawali dengan prosesi nedunang dan pacaruan ini, dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha dan Kepala BPD Bali Cabang Negara Ida Bagus Surawan.

Karya yang dilaksanakan setiap setahun sekali itu juga dihadiri Sekda Jembrana I Made Sudiada, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana Ny. Ari Sugianthi Artha, para asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Persembahyangan yang diawali menghaturkan Puja Tri Sandya, di-puput oleh Ida Pedanda Gede Putra Timbul dari Geria Kawi Sunia, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo. Usai persembahyangan, Kepala BPD Bali Cabang Negara Ida Bagus Surawan secara langsung menghaturkan punia di hadapan para pamedek yang diterima Manggala Karya (Panitia) I Komang Jaya Santika.

Usai persembahyangan, Bupati I Putu Artha mengatakan, pujawali Ida Batara merupakan bentuk bhakti umat ke hadapan

PURA PECANGAKAN - Bupati Jembrana I Putu Artha menghadiri pacaruan dan nedunang pada Pujawali Pura Pecangakan, Rabu (2/9) kemarin.

Ida Hyang Pencipta alam semesta agar umat dengan segala ciptaannya diberikan keselamatan. ‘’Melalui karya ini, Ida Hyang Pencipta yang berstana di Pura Pecangakan senantiasa memberikan sinar suci, tuntunan dan keselamatan bagi semua umatnya termasuk segala ciptaannya di muka bumi,’’ ujarnya.

Bupati Artha minta agar selama pelaksanaan karya, protokol kesehatan selalui dipatuhi dan ditaati. ‘’Manggala karya mesti selalu mengingatkan para pamedek yang ingin menghaturkan

bhakti untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita ajak semua pamedek selalu berdoa agar pandemi Covid-19 segera sirna dari muka bumi ini,’’ katanya.

Terkait punia dari BPD Cabang Negara, Manggala Karya I Komang Jaya Santika menyamp aika n t erim a ka sih kep a d a pihak BPD Bali Cabang Negara. ‘’Kami sangat berterima kasih kepada Bank BPD Bali Cabang Negara atas bantuan yang diberikan untuk pelaksanaan karya piodalan ini,’’ pungkasnya. (ad025)

Lagi, Warga Positif Covid-19 FH UNR Lepas 150 Meninggal di Jembrana Calon Sarjana Secara Daring Pendidikan

Negara (Bali Post) –

Warga positif Covid-19 meninggal dunia kembali terjadi di Kabupaten Jembrana. Pasien berumur 56 tahun asal Desa Tuwed, Kecamatan Melaya ini sempat dirawat di RSU Negara selama beberapa jam sebelum mengembuskan napas terakhir. Dengan demikian hingga Rabu (2/9) kemarin, tiga warga Jembrana meninggal dunia akibat terpapar virus Corona.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jembrana I Gusti Agung Arisantha di sela-sela melepas empat pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang sembuh membenarkan adanya tambahan satu warga meninggal. ‘’Meninggalnya kemarin pagi (Selasa - red). Hasil swabnya baru keluar Selasa sore pukul 16.00 Wita. Penanganannya sesuai protap Covid,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, pasien tersebut sebelumnya dirawat di salah satu RSU swasta dengan gejala penyakit lain yakni jantung dan paru. Pasien ini juga sempat dibawa ke RSUP Sanglah dan sempat pulang. Kemudian pasien kembali merasakan keluhan dan diperiksakan ke salah satu RS swasta.

Rapid test-nya reaktif, sehingga pada Senin lalu dilakukan swab di salah satu tempat pelaksanaan swab.

Pada Selasa pagi kondisinya menurun sehingga langsung dirujuk ke RSU Negara. ‘’Beberapa jam mendapat perawatan kondisinya sudah berat dan akhirnya meninggal. Saat itu hasil swab-nya belum turun. Baru pukul 16.00 Wita kami (Gugus Tugas) menerima hasilnya positif,’’ jelas Arisantha.

Jenazah pasien masih berada di ruang jenazah RSU Negara dan rencananya dikremasi di Kabupaten Bangli pada 4

September.

Empat Pasien GTPP Covid-19 Jembrana juga mengumumkan adanya tambahan empat pasien terkonfirmasi positif dari sejumlah desa.

Pasien pertama dan kedua merupakan sopir berusia 32 tahun asal Yeh Embang Kauh, Kecamatan Mendoyo dan seorang analis di RSU Negara berumur 31 tahun asal Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara.

Keduanya berkaitan erat dengan seorang kepala dinas yang lebih dulu terkonfirmasi positif. ‘’Jadi, keduanya ada kontak erat. Sang sopir selama ini bertugas mengantarkan kepala dinas, sedangkan analis ini masih ada hubungan saudara (sepupu dari istri kadis),’’ ungkapnya.

Pasien ketiga seorang warga berusia 61 tahun asal Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana. Hasil rapid test-nya reaktif dan kemudian menjadi pasien terkonfirmasi dari hasil swab positif di RSU Negara. Sementara pasien keempat warga asal Mendoyo Dangin Tukad dengan hasil swab positif di Rumah Sakit Bali Mandara.

Dengan demikian, secara kumulatif angka kasus terkonfirmasi kini bertambah menjadi 150 pasien, pasien sembuh 101 orang dan kasus meninggal 3 orang.

Selain itu, empat warga terkonfirmasi

Bali Post/kmb26

I Gusti Agung Arisantha

Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Hotel Jimbarwana dipulangkan. Mereka dipulangkan setelah menjalani perawatan dan isolasi mandiri selama 10 hari. Dengan demikian, dari total 23 pasien positif yang dirawat di Hotel Jimbarwana, 19 orang sudah dipulangkan. ‘’Kami pulangkan dengan bekal surat keterangan sehat. Artinya, mereka sudah bebas dari Covid-19 lewat serangkaian pengamatan, pemberian antiviral dan vitamin,’’ jelas Arisantha.

Ia tetap berharap mereka menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan. Sebab, kendati sudah sembuh, bukan berarti sistem tubuhnya menjadi kebal, sehingga masih memungkinkan terinfeksi kembali.

Karena itu, tetap patuhi protokol kesehatan. (kmb26)

Sterilisasi, Kantor Batasi Pelayanan Negara (Bali Post) – Sejumlah pegawai yang terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Jembrana membuat beberapa kantor memberikan pelayanan terbatas.

Hasil pengamatan, di luar Kantor Pemkab Jembrana di Jalan Surapati, Kantor Camat Negara dan Puskesmas menerapkan pembatasan pelayanan tersebut.

Di Kantor Camat Negara, pembatasan pelayanan dilakukan selama tiga hari mulai Senin (31/8) lalu hingga Rabu (2/9) kemarin. Upaya ini untuk mencegah penyebaran virus Corona pada pegawai lainnya.

Camat Negara I Wayan Andy Suka Anjasmara mengatakan, pembatasan

pelayanan dilaksanakan karena seorang penyuluh yang bertugas satu areal dengan kantor camat positif Covid-19. Untuk mencegah penyebaran lebih luas, dilakukan sterilisasi selama tiga hari. Tidak ada penutupan kantor, melainkan hanya pembatasan pelayanan. Sejumlah petugas masih melakukan pelayanan, namun aktivitasnya tidak seperti hari biasa. Tidak banyak pegawai yang bertugas di kantor camat. Hal itu dilakukan agar tidak ada kerumunan pegawai di samping upaya sterilisasi.

Dua puskesmas di Kecamatan Negara juga menerapkan pembatasan pelayanan, salah satunya

Puskesmas II Negara di Desa Pengambengan. Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jembrana dr. I Gusti Agung Arisantha, pembatasan pelayanan di puskesmas berkaitan dengan rawat inap yang ditiadakan selama 14 hari. Pelayanan umum masih tetap berjalan seperti biasa.

Pembatasan ini juga upaya sterilisasi puskesmas.

Dikatakannya, di Puskesmas II Negara terdapat dua tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif, yakni dokter dan bidan. Setelah proses sterilisasi selesai selama 14 hari dan penelusuran kontak erat selesai, pelayanan puskesmas kembali normal. (kmb26)

Nama Paket PDI-P Diumumkan

Ngurah Panji Sebut Tantangan Menarik Tabanan (Bali Post) Rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung PDI Perjuangan dalam pilkada serentak 2020 di enam kabupaten/kota di Bali diumumkan Jumat (28/8) lalu. Di Kabupaten Tabanan, rekomendasi dipercayakan kepada Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E. Terpilihnya pasangan paket PDI-P untuk perhelatan Pilkada Tabanan 2020 menjadi tantangan berat bagi pasangan calon (paslon) cabup dan cawabup dari partai pesaing yakni Golkar dengan partai koalisinya. Sebab, mereka harus melawan partai yang sudah berkuasa selama 20 tahun dan memiliki pengalaman di pemerintahan. Meski demikian, Partai Golkar dengan calon kuatnya Anak Agung Ngurah Panji dan I Dewa Nyoman Budiasa

(Panji-Budi) mengaku siap memberikan yang terbaik untuk memenangkan aspirasi masyarakat dalam Pilkada 2020.

Ngurah Panji, calon bupati dari Partai Golkar, saat dimintai konfirmasinya usai pengumuman rekomendasi PDI-P mengatakan siap bersaing dengan siapa pun pasangan yang maju dari PDI-P. Dirinya percaya akan mendapatkan dukungan penuh dari Partai Golkar dengan partai koalisinya untuk memenangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat Tabanan. ‘’Saya melihat ada tantangan menarik dalam kompetisi kali ini. Sebagai figur baru dan dipercaya bisa membawa Tabanan lebih baik, tentu kami akan berusaha maksimal dan saya yakin akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Modal besar kami adalah rakyat yang menginginkan perubahan.

Rakyat menilai perkembangan Tabanan kurang optimal dan perlu figur baru. Masyarakat sudah cerdas dalam berpolitik ditambah informasi yang terbuka melalui media sosial bisa menentukan pilihan terbaik untuk Tabanan ke depan,’’ tegasnya.

Saat ini jajarannya tengah berkonsentrasi melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke KPU Tabanan yang dibuka 4-6 September 2020. Di luar itu, Panji-Budi terus menyosialisasikan visi dan misi yang diusungnya pada masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun desa. ‘’Secara pribadi, tim sukses dan mesin partai sudah mulai bergerak ke masyarakat.

Sebagai figur baru tentunya harus banyak turun agar lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat,’’ pungkas Ngurah Panji. (kmb28)

FAKULTAS Hukum Universitas Ngurah Rai (FH UNR) melaksanakan yudisium dan pelepasan calon sarjana ke-38, Rabu (2/9) kemarin. Acara yudisium dan pelepasan calon sarjana FH UNR dilaksanakan dalam suasana berbeda. Kebijakan physical distancing yang dianjurkan pemerintah menyebabkan pelaksanaan pelepasan kali ini berlangsung secara offline dan online.

Dekan FH UNR Dr. IWP Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H. didampingi Wakil Dekan Cokorda Gede Swetasoma, S.H., M.H. dan Kaprodi I Made Artana, S.H., M.H. mengatakan, yudisium dan pelepasan calon sarjana secara offline dan online ini pertama kali dilakukan di FH UNR. Adapun yudisium dan pelepasan secara offline dilakukan dengan tiga orang perwakilan peserta pelepasan dan sebanyak 147 peserta pelepasan mengikuti acara pelepasan via daring. Total calon sarjana yang dilepas sebanyak 150 orang. Meskipun demikian, kondisi ini tidak mengurangi makna dan kebahagiaan peserta. ‘’Secara keseluruhan mahasiswa yang dinyatakan lulus telah memenuhi persyaratan akademik,’’ imbuhnya.

Berdasarkan data yang dihimpun pada bagian akademik, mahasiswa yang mendaftar skripsi sebanyak 153 orang, lulus skripsi 150, IPK tertinggi 3,98, IPK terendah 3,00, IPK rata-rata 3,38 dan rata-rata masa studi selama 8 semester.

Mewakili keluarga besar

LEPAS CALON SARJANA - Dekan FH UNR Dr. IWP Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H. didampingi Wakil Dekan Cokorda Gede Swetasoma, S.H., M.H. dan Kaprodi I Made Artana, S.H., M.H. melepas calon sarjana Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. UNR khususnya FH, Dekan FH Dr. IWP Sucana Aryana mengapresiasi para mahasiswa yang diyudisium dan dilepas. Menurutnya, mereka telah berjuang keras dalam melakukan bimbingan skripsi yang dilakukan tanpa bisa bertatap muka dengan dosen pembimbing secara langsung.

Hal ini tentu merupakan suatu tantangan yang berhasil diselesaikan oleh mereka.

Ia mewakili lembaga sangat bangga dengan pencapaian mahasiswanya yang mampu menyelesaikan pendidikan S-1 tepat pada waktunya yakni rata-rata masa studi 8 semester di tengah segala keterbatasan untuk berinteraksi. Tema skripsi yang diangkat pun sangat menarik dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang dapat dikerjakan meskipun dalam situasi pandemi. Pada usia yang ke-41 FH UNR

telah memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan tinggi dengan menamatkan 2.981 alumni hingga saat ini.

Rektor UNR Dr. Ni Puru Tirka Widanti, S.S., MBA., M.M., M.Hum. mengungkapkan, keberadaan Fakultas Hukum UNR sudah lebih dari 40 tahun dan telah meluluskan 3.000 sarjana. FH UNR telah ikut mewarnai dunia pendidikan perguruan tinggi dengan keberhasilan yang tiap tahunnya meningkat.

Ia berharap keberhasilan ini selalu ditingkatkan. FH merupakan fakultas yang pertama kali meraih akreditasi A di UNR dan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Sementara mahasiswa diharapkan mampu mewarnai dunia kerja di Bali dan terus meningkatkan diri agar memiliki daya saing yang tinggi serta berpartisipasi dalam pembangunan nusa dan bangsa. (ad024)

Kamis Paing, 3 September 2020

Dikeluhkan Pelaku Pariwisata

Bupati Gratiskan Retribusi di KDTWK Kintamani hingga 31 Desember Bangli (Bali Post) – Bupati Bangli menggratiskan pungutan retribusi ke Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani hingga 31 Desember mendatang. Kebijakan ini telah ditindaklanjuti Badan Pengelola Pariwista Batur Unesco Global Geopark (BPP-BUGG). Mulai Rabu (2/9) kemarin, pihak badan pengelola tidak melakukan pungutan retribusi terhadap wisatawan yang datang ke Kintamani. ‘’Mulai hari ini kami tidak memungut retribusi sampai 31 Desember,’’ ungkap Direktur BPP-BUGG Wiwin Suyasa.

Meski pungutan retribusi digratiskan, namun kunjungan wisatawan ke KDTWK Kintamani masih seperti biasa. ‘’Mungkin karena sekarang masih pagi, jadi masih seperti biasa,’’ ujarnya.

Selama tidak melakukan pungutan retribusi, Wiwin mengatakan pihaknya di badan pengelola tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Khusus untuk petugas pungut yang biasanya berjaga di 8 pos pungut, telah dialihkan tugasnya. Mereka kini diarahkan melakukan kegiatan bersih-

bersih dan penataan objek.

Disebutkan Wiwin, jumlah petugas pungut yang dimiliki BPP-BUGG sebanyak 67 orang. Mereka ditugaskan di delapan pos pungut.

Sementara pengurus BPP BUGG jumlahnya sebanyak 31 orang.

Dengan tidak adanya pungutan retribusi, tentu tidak ada pemasukan pendapatan.

Lantas disinggung mengenai nafkah bagi petugas BPP BUGG selama pungutan retribusi ditiadakan, Wiwin mengatakan pihaknya akan meminta kebijakan Bupa-

ti Bangli. Dalam rapat di rumah jabatan bupati Selasa (1/9), Bupati I Made Gianyar belum ada menyampaikan arahan mengenai hal itu. Bupati, kata Wiwin, masih akan membahas itu dalam rapat di jajaran Pemkab. ‘’Kebijakan soal itu pasti ada. Beliau pasti sudah memikirkan hal itu,’’ terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Bangli I Made Gianyar akhirnya memutuskan untuk menggratiskan pungutan retribusi ke seluruh objek wisata yang dikelola Pemkab Bangli,

salah satunya KDTWK Kintamani. Keputusan pemberian relaksasi itu diambil setelah Bupati menerima banyak aspirasi dan masukan dari para pelaku usaha pariwisata di Kintamani, Selasa (1/9).

Menindkalanjuti berbagai aspirasi dari para pelaku usaha pariwisata di masa pandemi Covid ini, Gianyar memutuskan memberikan relaksasi retribusi pungutan ke KDTWK Kintamani termasuk objek wisata lainnya yang di kelola Pemkab Bangli. Kebijakan itu diambil untuk menggairahkan aktivitas pariwisata dan ekonomi masyarakat. ‘’Di posisi yang sedang sulit ini, kita berikan relaksasi dalam artian tidak dipungut retribusi ke objek wisata,’’ ungkap Gianyar.

Kebijakan relaksasi itu kata Gianyar akan diberlaku-

Bali Post/kmb40

RETRIBUSI - Petugas tak lagi memungut retribusi di pos Penelokan dan kawasan Kintamani. kan mulai Rabu (2/9) sampai 31 Desember 2020. Sesuai usulan dari pelaku usaha pariwisata dalam audiensi

kemarin, Made Gianyar juga merancang pemungutan retribusi dilakukan satu pintu.

Sehingga tidak perlu ada

pungutan di banyak tempat yang memberikan kesan biaya berwisata ke Kintamani mahal. (kmb40)

Sempat Tertunda karena Refocusing Anggaran, Stage Ceningan Akhirnya Dibangun BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom secara resmi meletakkan batu pertama atau groundbreak-

ing pembangunan Panggung Terbuka (Stage) Ceningan di Pulau Nusa Ceningan, Rabu (2/9) kemarin. Panggung Terbuka Ceningan ini berlokasi di sebelah selatan Jembatan

Kuning yang menghubungkan Pulau Nusa Lembongan dengan Pulau Nusa Ceningan dengan luas bangunan 688 m2 yang berdiri di tanah seluas 6,9 are.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, pembangunan panggung terbuka ini menjadi pendukung pariwisata yang ada di Nusa Penida, yang nantinya menjadi tempat untuk me-

nampilkan atraksi-atraksi seni dan budaya. ‘’Panggung ini nantinya sebagai pelengkap pariwisata yang ada di Nusa Penida dengan menyediakan garapan seni tradisional maupun kontemporer yang diciptakan oleh para seniman yang ada di Nusa Penida,’’ ujar Bupati Suwirta.

Lebih lanjut Bupati Suwirta menjelaskan, pembangunan panggung terbuka ini

dibuat dengan harapan wisatawan yang datang ke Nusa Penida kembali mengalami peningkatan setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Tentunya dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. ‘’Begitu selesai panggung ini dibangun, masyarakat bisa memanfaatkan sehingga bisa memberi-

kan penghasilan tambahan, baik kelompok seni maupun masyarakat pada umumnya,’’ jelas Bupati Suwirta seraya meminta kepada perbekel untuk menyiapkan kelompok-kelompok seni.

Panggung terbuka ini dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran Rp 1,9 miliar lebih yang

dikerjakan oleh CV Cahya Pramana Arta dengan kontrak kerja selama 100 hari kalender dan kontraktor pengawas dimenangkan oleh CV Jaya Desain. ‘’Sebelumnya sempat tertuda karena refocusing anggaran dan syukurnya dikembalikan lagi untuk pembangunan panggung terbuka Ceningan ini,’’ imbuh Bupati Suwirta. (ad029)

BURUH Wedakarna Minta Wagub Lebih Terdepan Terkait PHK di Pariwisata

PELETAKAN BATU PERTAMA - Bupati Suwirta saat acara peletakan batu pertama di lokasi proyek stage di Nusa Ceningan, Desa Lembongan.

Diduga Kuat Pembuat Akta Perceraian Palsu Oknum THL Disdukcapil Gianyar (Bali Post) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gianyar sudah menelusuri siapa pelaku pembuat dan menerbitkan akta perceraian palsu. Hasil penelusuran sementara diduga kuat bahwa pembuat akta palsu yang diterbitkan pada 17 Agustus itu, dilakukan oleh pegawai tenaga harian lepas (THL) di kantor tersebut berinisial, I Gusti BD. Sementara Disdukcapil Gianyar belum bisa memastikan apa jenis sanksi untuk petugas THL tersebut hingga Rabu (2/9) kemarin.

Kadisdukcapil Gianyar Gede Bhayangkara mengatakan, berdasarakan hasil penelusuran, dalam aksinya I Gusti BD selaku petugas pencetakan KTP menggunakan user pegawai lain berinisial IB OP yang bertugas sebagai update NIK. ‘’Jadi yang meng-input (akta perceraian - red) dia (I Gusti BD - red) dengan memakai user THL petugas update NIK,’’ katanya.

Bhayangkara mengatakan, pelaku pencetakan I Gusti BD tetap masuk kantor Disdukcapil Gianyar pada Rabu kemarin. Namun pegawai pencetak KTP yang sudah bekerja belasan tahun di Kantor Disdukcapil Gianyar ini ditugaskan menghubungi warga yang memesan akta perceraian bodong itu. Dia sendiri mengaku tidak keberatan dengan kasus ini.

Secara terpisah Humas PN Gianyar Wawan Edi Prastiyo menegaskan sesuai Pasal 96A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. ‘’ PN Gianyar mengimbau yakinlah bahwa hal tersebut justru akan merugikan masyarakat sendiri,’’ pesan Wawan Edi Prastiyo.(kmb35)

Karyawan Fairmont Hotel Sanur dan Discovery Kartika Plaza Kuta Mengadu ke DPD-RI

BALI BERDAULAT – Komite I Bidang Hukum DPD-RI Dr. Arya Wedakarna saat menerima karyawan Hotel Discovery Kartika Plaza dan Hotel Fairmonth.

Selama pandemi di Bali, Komite I Bidang Hukum DPDRI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait dengan PHK di wilayah Bali. Di anta-

ranya aspirasi dari karyawan Hotel Discovery Kartika Plaza Kuta, Fairmont Hotel Sanur, Hotel Sakala Resort, Hotel W Seminyak, Hotel Kuta Lagoon, Uppala Vila & Spa Umalas.

Sesuai dengan amanat UU

MD3/2018 yang mengatur tentang tupoksi anggota DPD, bahwa setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan wajib untuk ditindaklanjuti.

Hal itu telah dilaksanakan konsisten oleh Senator Arya Wedakarna (AWK) dengan memanggil kedua belah pihak, baik pihak karyawan maupun pihak manajemen hotel.

Terkait dengan masalah naker di Discovery Kartika Plaza Kuta, dalam audiensi karyawan di The Sukarno Center Tampaksiring, pihak karyawan menyampaikan sejumlah permasalahan kepada DPD. Termasuk sejumlah laporan dua pihak yang telah disampaikan kepada Polri.

Selain itu, di tempat terpisah, Senator AWK bertempat di Kantor DPD-RI Provinsi Bali, juga menerima informasi seimbang pihak manajemen sekaligus klarifikasi terkait permasalahan yang diadukan ke DPD-RI. Khusus masalah Hotel Discovery Kartika Plaza, AWK sudah memberikan saran pertimbangan termasuk merekomendasikan Bagus Law Firm (Pro Bono atas permintaan karyawan) untuk mendampingi perjuangan para pekerja hotel.

Selain itu, Senator AWK juga menerima aspirasi dari karyawan Fairmonth Hotel

Sanur terkait dengan ancaman PHK karyawan yang sebagian besar adalah krama Bali.

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPD-RI tersebut di atas, Senator AWK mengklarifikasi terkait sejumlah hal yakni adanya dugaan intervensi lurah dan banjar adat terkait keberadaan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) yang mana beredar kabar bahwa pihak dari wilayah menetapkan aturan terkait eksistensi SPM. Salah satu solusinya agar kedua pihak melakukan perundingan bipartit. ‘’Hasil rapat DPD-RI hari ini sangat bagus. Rapat yang dihadiri langsung oleh GM Hotel telah memahami pandangan dari DPD-RI terkait harapan agar tidak ada PHK. Solusi dari DPD di antaranya agar opsi PHK dihilangkan dan beri kesempatan karyawan semeton Bali bekerja walau dengan shift/rolling jadwal terbatas.

Lainnya, terkait dengan organisasi Serikat Pekerja yang sudah teregister di pemerintah, pihak hotel agar bisa bekerja sama dan meng-acknowledge organisasi ini. Jadikanlah serikat pekerja ini sebagai mitra kerja, bukan ancaman. DPD meminta lindungi orang–orang Bali yang saat ini sedang memerlukan pekerjaan. Ngiring

berbuat karma yang baik,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI. Senator AWK mendorong agar peran eksekutif khususnya Wakil Gubernur Bali untuk bisa lebih dimaksimalkan. ‘’DPD-RI sebagai pengawas UU tentu meminta agar Bapak Cok Ace selaku Wagub yang berasal dari kalangan pariwisata bisa terdepan membantu urusan mediasi dan juga turun dalam urusan teknis aspirasi pekerja.

Beliau kan Ketua PHRI Bali, dan pasti banyak jaringan dan respectable. Jangan sampai masalah lokal seperti ini justru semua diadukan ke lembaga negara selevel DPD-RI. Memang terbitnya Surat Edaran No.4195 per 10 Juni 2020 tentang Perlindungan Pekerja sudah bagus, tapi ternyata di lapangan masih banyak ada PHK. Jadi saya berharap, agar Wagub Bali lebih maksimal membela kaum Marhaen karena beliau adalah praktisi.

DPD akan bersinergi dengan pemerintah lokal untuk menyelesaikan masalah rakyat khususnya selama pendemi.

Kita harus gotong royong and this is Satyagraha,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR-RI. (ad030)

Kamis Paing, 3 September 2020

SOSOK Tinggal Menunggu Waktu PASANGAN calon paket Dana-Dipa (I Gede Dana dan I Wayan Artha Dipa) telah mempersiapkan diri untuk proses pendaftaran di KPU pada 4 September nanti. Itu diakui Ketua DPC PDI Perjuangan Karangasem I Gede Dana, Rabu (2/9) kemarin, yang sekaligus maju mencalonkan diri di pilkada.

Gede Dana mengakui kalau secara administrasi atau persyaratan sudah semuanya dipersiapkan untuk pendaftaran nanti. ‘’Semuanya sudah lengkap. Tinggal menunggu pendaftaran saja,’’ ucapnya. Menurut Gede Dana, dalam proses pendaftaran sesuai dengan aturan dari KPU, jumlah orang yang dikerahkan dibatasi dan mengikuti protokol kesehatan. Mereka adalah pasangan calon, pimpinan partai politik dan sekretaris partai pengusung. ‘’Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu yang paling utama,’’ katanya. Menurutnya, setelah melakukan pendaftaran pihaknya bakal melakukan sosialisasi ke masing-masing desa.

Di sana nantinya bakal menyampaikan visi dan visi pasangan DanaDipa, sehingga masyarakat tahu apa misi dan misi dirinya di pilkada. ‘’Kita tetap mengutamakan kesehatan warga ketimbang kepentingan saya pribadi. Karena kita tak ingin muncul klaster baru,’’ tegasnya. (nan)

Bakal Calon Wajib Bawa Surat Swab Negatif Covid-19 Amlapura (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem telah siap melaksanakan tahap pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Karangasem yang akan bertarung di Pilkada 9 Desember mendatang. Pendaftaran bakal calon dimulai Jumat (4/9) besok. Saat pendaftaran nanti, kedua bakal calon diwajibkan menyetorkan hasil swab negatif Covid-19.

Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana didampingi Divisi Sosialisasi dan SDM Putu Deasy Natalia, Rabu (2/9) kemarin mengatakan, secara umum pihaknya telah siap menerima proses pendaftaran yang bakal dilakukan oleh kedua bakal calon. KPU telah menjalin komunikasi secara intens dengan leaison officer (LO) kedua bakal calon terkait masalah kelengkapan dokumen

persyaratan pendaftaran. ‘’Kita sudah minta masing-masing LO bakal calon supaya mempersiapkan semua dokumen pendaftaran yang diperlukan sebagai syarat umum saat mendaftar nanti. Sehingga saat mendaftar semua persyaratan bakal calon lengkap tak ada masalah,’’ ucap Krisna Adi Widana.

Dia menambahkan, sesuai ketentuan kedua bakal calon

Amlapura (Bali Post) Sampai Rabu kemarin logo Partai Hanura masih terpampang di baliho paket Massker (I Gusti Ayu Mas

Sumatri dan I Made Sukerana). Mengingat belum ada iktikad baik dari pihak Massker untuk menurunkan baliho itu, Hanura mengancam bakal bersurat secara formal terkait baliho bermasalah tersebut.

Ketua DPC Partai Hanura Karangasem Made Arnawa, Rabu (2/9) kemarin mengungkapkan, mengingat sampai saat ini logo Partai Hanura masih terpampang di paket Massker, maka pihaknya akan bersurat secara formal ke pihak Massker terkait masalah baliho tersebut. Dengan harapan, logo Hanura nantinya tidak lagi terpampang di KKH jilid II. ‘’Kita sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada paket Massker supaya menurunkan atau menghilangkan logo Hanura, hanya sampai saat ini logo masih terpampang.

Makanya menyikapi hal itu, kita akan bersurat formal ke pihak Massker. Rencananya hari ini (Rabu - red) surat akan dilayangkan. Konsep suratnya sudah siap dikirim,’’ ucapnya.

Arnawa menambahkan, sesuai dengan aturan, selain partai pengusung tidak di-

telah membentuk pokja untuk melaksanakan tes kesehatan.

Dalam tes kesehatan bakal calon itu KPU telah menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar. ‘’Untuk tes nanti pasangan bakal calon langsung ke RSU Sanglah.

Untuk Karangasem dapat jadwal 9-10 September,’’ katanya.

Deasy menambahkan, setelah pemeriksaan kesehatan, pada 23 September akan dilakukan penetapan paslon dan 24 September akan dilakukan pengundian nomor urut kedua paslon. ‘’Jam pengundian nomor urut belum kita jadwalkan. Kemungkinan sekitar pukul 10.00 Wita,’’ jelas Deasy. (kmb41)

Hanura Surati Massker Soal Baliho Bermasalah

Pendidikan

92,20 Persen Mahasiswa FKIK Unwar Lulus UKMPPD ’’First Taker’’ Denpasar (Bali Post) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (FKIK Unwar) kembali menorehkan prestasi prestisius pada Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) periode Agustus 2020. Pasalnya, sebanyak 77 orang mahasiswa angkatan 2014, dari 79 orang mahasiswa yang mengikuti UKMPPD tersebut, 71 orang mahasiswa (92,20%) dinyatakan lulus untuk Firts Taker. Persentase kelulusan ini tidak jauh berbeda dari tahun 2019 lalu.

Dekan FKIK Unwar dr. I Gusti Ngurah Anom Murdhana, Sp.FK. mengatakan, UKMPPD bagi mahasiswa angkatan 2014 ini seharusnya diikuti pada periode Mei 2020, namun karena situasi pandemi Covid-19 pelaksanaannya diundur pada Agustus 2020. ‘’Baru kemarin (dua hari yang lalu - red) diumumkan, dari 77 mahasiswa yang ikut UKMPPD untuk First Taker sebanyak 71 mahasiswa atau 92,20 persen dinyatakan lulus,’’ ungkap dr. Murdhana, Rabu (2/9) kemarin.

Prestasi yang dicapai tersebut, dikatakan-

diwajibkan untuk melampirkan tes swab negatif Covid-19 saat proses pendaftaran. Itu dilakukan untuk memastikan kedua bakal calon dalam kondisi sehat. Mereka melalukan swab secara mandiri. ‘’Misalnya, ada salah satu bakal calon ada swab tesnya positif, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan hadir saat proses pendaftaran,’’ tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya,

waktu proses pendaftaran dilakukan selama tiga hari, mulai 4-6 September pukul 08.00 sampai 16.00 Wita. Pihaknya juga telah mendapatkan informasi jam berapa kedua pasangan bakal mendaftar nanti. ‘’Untuk pasangan paket Massker (I Gusti Ayuas Sumatri dan Made Sukerana) bakal mendaftar pukul 08.30 Wita. Sementara lawannya paket Dana-Dipa (I Gede Dana dengan I Wayan Artha Dipa) bakal mendaftar pukul 10.15 Wita. Keduanya mendaftar di hari pertama pada 4 September,’’ tegas Krisna Adi Widana.

Sementara itu, Divisi Sosialisasi dan SDM Putu Deasy Natalia menambahkan, pihaknya

nya, tak terlepas dari proses yang panjang dengan strategi serta dukungan dari Rektorat dan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Unwar. Di samping itu juga dalam proses perekrutan mahasiswa baru dilakukan secara ketat dan selektif, sehingga outcome dan output yang dihasilkan berkualitas dan mampu bersaing saat mengikuti UKMPPD. Dikatakannya, lulusan UKMPPD akan menjadi tolok ukur beberapa kemajuan dalam institusi. Seperti jumlah penerimaan mahasiswa baru dan menentukan peringkat akreditasi. ‘’Mudah-mudahan dengan kelulusan ini akan menjadi pemicu bagi adik-adik tingkatnya. Secara nasional persentase kelulusan ini menjadi kebanggaan bagi kami, terutama untuk meningkatkan akreditasi.

Saat ini kami terakreditasi B,’’ tandasnya.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, FKIK Unwar dengan Lab Bio-Molnya telah berpartisipasi dalam upaya pengujian spesimen pasien Covid-19 di Bali. Sampai saat ini 5.000 lebih spesimen telah diuji dan akan terus berlanjut. (ad021)

BERSAMA - Dekan FKIK Unwar dr. I Gusti Ngurah Anom Murdhana, Sp.FK. (nomor 5 dari kanan) bersama para wakil dekan dan jajaran FKIK Unwar.

Bali Post/nan

BALIHO - Baliho pasangan bakal calon bupati yang dipermasalahkan Hanura Karangasem. perbolehkan ada logo partai lain yang terpasang di baliho pasangan bakal calon. ‘’Memang tidak boleh selain partai koalisi,’’ katanya.

Dia juga membantah bila ada persetujuan mem-

perbolehkan logo Hanura masih menempel di paket Massker sesuai pernyataan DPD Partai Hanura Provinsi Bali. Pasalnya, pelaksanaan pilkada ranahnya di kabupaten, maka DPC yang me-

miliki kewenangan. ‘’Peryataan itu sepenuhnya tidak benar. Jelas-jelas aturan tidak boleh logo partai lain menempel di luar koalisi.

Makanya kita layangkan surat,’’ tegas Arnawa. (kmb41)

Buleleng Kehilangan Penerimaan Pajak dari SPPT Singaraja (Bali Post) Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah memiliki piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Data terakhir, piutang PBB-P2 itu mencapai Rp 60 miliar yang belum dilunasi oleh para Wajib Pajak (WP). Tidak ingin pada tahun-tahun berikutnya muncul persoalan yang sama, Komisi III DPRD Buleleng mendesak agar pemerintah daerah melakukan update pemutakhiran penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Rabu (2/9) kemarin di gedung DPRD Buleleng. Anggota Komisi III Nyoman Gede Wandira Adi dalam rapat itu mengatakan, dari koordinasi dan pencermatan di lapangan mengapa pemerintah memiliki piutang

PBB-P2 begitu tinggi salah satu penyebabnya adalah lemahnya pemutakhiran SPPT. Ini banyak terjadi ketika terjadi transaksi jual-beli tanah, penyerahan hibah, atau warisan. Setelah transaksi itu, hanya dilakukan peralihan nama pemilik saja. Sedangkan penyesuaian SPPT-nya justru tidak secara langsung diproses. Tidak heran, kalau beberapa tahun berikutnya baru ditemukan kalau objek pajak sudah beralih kepemilikan atau fungsi. Kondisi ini menimbulkan piutang pajak baik itu PBB-P2 atau Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). ‘’Ini yang terjadi selama ini,’’ katanya.

Atas kondisi itu, politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar BPKPD ke depannya harus lebih serius dan intens dalam pemutakhiran data objek dan subjek pajak.

Ini dapat dilakukan dengan cara pada saat terjadi transaksi jual-beli atau hibah dan

warisan, maka saat bersamaan diproses mutasi SPPTnya. Hanya dengan cara itu, piutang pajak bisa ditangani. ‘’Kami meminta agar potensi penerimaan PAD dari sektor pajak ini bisa dikelola optimal. Begitu ada transaksi jual-beli atau hibah warisan saat itu juga diproses mutasi SPPT-nya, sehingga kewajiban pajaknya sesuai dengan identitas pemilik baru,’’ jelasnya.

Selain itu, Wandira Adi mengusulkan, BPKPD lebih rajin lagi untuk menerbitkan SPPT terhadap sertifikat tanah yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng. Dari hasil kunjungan kerja (kunja) ke BPN belum lama ini, dirinya menemukan data tahun 2020 BPN sudah menerbitkan sertifikat tanah sekitar 275 ribu. Dari data itu kemudian dicocokkan dengan data di BPKPD ternyata baru sekitar 220 ribu yang sudah diproses mutasi SPPT sesuai sertifikat

yang terbit. Itu artinya, Wandira menyebut ada sekitar 50 ribu sertifikat yang belum diterbitkan SPPT-nya, sehingga kondisi ini memaksa pemerintah daerah kehilangan penerimaan pajak.

Dewan mengusulkan ke depan koordinasi antara BPKPD dan BPN ini ditingkatkan lagi, apalagi sekarang BPKPD sudah menerapkan sistem online, sehingga database penerbitan sertifikat di BPN bisa diakses oleh BPKPD, sehingga tidak ada alasan lagi menunda pencetakan SPPT ketika sertifikat sudah terbit. ‘’Saya kira dengan sistem berbasis komputerisasi, maka database pertanahan di BPN bisa diakses oleh BPKPD, sehingga sertifikat yang terbit itu dapat diketahui dengan cepat. Bisa ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPT, sehingga potensi penerimaan pajak baru dapat dimaksimalkan,’’ jelas Ketua Gapensi Buleleng ini. (kmb38)

Kamis Paing, 3 September 2020

Membina Desa Adat di Bali

Bedanya dengan Kantor MDA Provinsi Bali yang dibangun tiga lantai, di kabupaten/kota hanya berlantai dua. Anggarannya pun sekitar Rp 3 miliar. ‘’Maka kurang dikit, karena itu saya sudah memikirkan untuk memanggil lagi sejumlah dirut BUMN. Minggu ini akan saya undang empat dirut BUMN lagi agar semuanya menyumbang berupa bangunan untuk gedung MDA kabupaten/ kota,’’ jelasnya.

Koster meyakini sembilan kabupaten/kota di Bali nantinya akan memiliki kantor MDA yang representatif dan memadai. Utamanya dalam mendukung pelaksanaan fungsinya untuk membina desa adat di Bali. Mengingat, desa adat memiliki tugas dan kewenangan luar biasa. Seperti membuat awig-awig, pararem, serta menjalankan tugas berkaitan dengan parahyangan, pawongan dan palemahan menyangkut adat istiadat di Bali.

‘’Bagaimana menghasilkan keputusan yang bagus kalau sarana-prasarananya tidak bagus, jadi semuanya harus menunjang,’’ terangnya.

Koster meminta para prajuru di MDA Provinsi Bali untuk bekerja dengan serius mengurusi adat di Bali, sehingga desa adat berjalan semakin baik ke depan dan bisa mengikuti perkembangan zaman dalam tata kelolanya. Jadi, desa adat tidak sekadar mengurusi tradisi. Selain untuk MDA, kantor yang dibangun ini juga digunakan untuk kepentingan koordinasi Forum Perbekel Provinsi Bali. Ruangan pun sudah disiapkan secara khusus. ‘’Kalau desa adat, MDA, desa, semua itu berjalan dengan baik dalam memelihara alam, manusia, budayanya, maka alam kita akan bagus. Gumi Bali ini teduh, tis, bisa akan mendatangkan rezeki. Kalau rezeki, ekosistemnya bagus, maka ekonominya bergerak, masyarakatnya sejahtera,’’ tandasnya. (kmb32)

Rabu kemarin, Bali mencatatkan 5 kematian akibat Covid-19. Rinciannya, Denpasar 2 orang, Bangli, Jembrana, dan Gianyar masing-masing 1 orang. Kumulatif kasus meninggal hingga kini mencapai 75 orang (1,35 persen). Rinciannya 73 WNI dan 2 WNA. Selain itu terdapat 101 pasien Covid-19 yang sudah sembuh. Jumlahnya lebih rendah dari tambahan kasus baru. Total kasus sembuh kini mencapai 4.635 orang (83,72 persen). Sementara kasus aktif sebanyak 826 orang (14,92 persen). Mereka dirawat

dan dikarantina di 17 rumah sakit dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering.

Sementara itu, secara nasional jumlah kasus positif bertambah 3.075 orang, sehingga total kasus positif menjadi 180.646 orang. Pasien sembuh tercatat 1.914 orang, sehingga secara keseluruhan menjadi 129.971 orang. Rabu kemarin, jumlah pasien yang meninggal akibat Covid-19 tercatat 111 orang, sehingga jumlah kasus meninggal di seluruh Indonesia menjadi 7.616 orang. (iah)

Termasuk manusa yadnya seperti pernikahan, mapandes dan lainnya. Ini harus diwaspadai untuk dilakukan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

Walaupun tidak keluar rumah, tetapi protokol kesehatan seperti memakai masker harus tetap dijalankan.

Krama desa adat yang akan melaksanakan upacara yadnya, paling tidak melakukan pendekatan dengan prajuru desa adatnya supaya bisa mengatur untuk mematuhi protokol kesehatan. ‘’Saya kira ini kuncinya disiplin dari penegak hukum, penegak pararem, penegak pergub, kemudian juga masyarakat harus patuh terhadap instrumen hukum itu,’’ tegasnya.

Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana juga

mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. ‘’Apa yang disarankan Gugus Tugas dan pemerintah harus diikuti dengan tertib termasuk dalam kegiatan panca yadnya. Karena secara ilmiah, itu yang bisa mencegah, menghambat penularan Covid-19,’’ ujarnya. Menurut Sudiana, PHDI tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan panca yadnya saat pandemi. Namun, pelaksanaannya mesti diatur agar menjaga jarak, memakai masker, serta membawa hand sanitizer atau rajin mencuci tangan. ‘’Interaksi supaya diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Kita juga sudah turun untuk ikut menyosialisasikan Germas (Gerakan Masyarakat - red),’’ tegasnya. (kmb32)

‘’Semua partai politik memiliki peluang untuk menang. Peluang itu akan lebih besar lagi kalau calon dari masing-masing partai politik memiliki keringat yang dirasakan oleh rakyat selama ini. Jangan dibuat rakyat berpikir, orientasi pilkada ini hanya untuk kemenangan saja, tapi benar-benar untuk kemakmuran rakyat ke depan,’’ tegasnya.

Wirata menambahkan, persaingan kali ini lebih berwarna karena adanya calon-calon baru yang menjaring generasi milenial atau perwakilan dari kaum muda. Fakta ini merupakan sebuah kemajuan yang harus didukung. Tidak menutup kemungkinan, citra baru ini membawa perubahan yang berarti. ‘’Jangan beranggapan pemula ini tidak mengetahui

apa-apa dibandingkan dengan yang sudah lama berkecimpung di dunia politik. Bisa saja, wajah baru ini lebih berperan dalam membawa perubahan nantinya,’’ jelasnya.

Dalam partai politik, persaingannya sangat ketat dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Untuk itu, para calon diimbau untuk tidak lengah dan tetap berusaha memuaskan hati masyarakat. Terutama saat pandemi Covid-19 ini, beban yang dihadapi sangat berat. ‘’Masyarakat diharapkan menjadi pemilih yang cerdas, dan jangan sampai golput.

Karena hak pilih masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembangunan Bali ke depan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga saya harapkan agar bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Semoga kepercayaan masyarakat tidak disalahgunakan,’’ katanya. (git)

Kasus Aktif Sebanyak 826 Orang

Bali Post/eka

PISTOL - Ditreskrimum Polda Bali menunjukkan foto barang bukti pistol yang diduga dipakai mantan Kepala BPN Denpasar Tri Nugraha untuk bunuh diri di Kejati Bali.

Senpi Ilegal dan Puluhan Peluru di Rumah Tri Nugraha

Denpasar (Bali Post) -

Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Dodi Rahmawan menjelaskan hasil penggeledahan rumah tersangka Tri Nugraha yang bunuh diri dengan menembak dada kirinya di toilet Kantor Kejati Bali, Rabu (2/9) kemarin. Di rumah Tri Nugraha di Jalan Gunung Talang, Denbar, ditemukan dua senjata api (senpi) ilegal dan puluhan butir peluru. ‘’Tiga buku senpi ditemukan di rumah tersangka, tetapi senjatanya tidak ada, ini yang masih kami cari,’’ tegasnya.

Hasil penggeledahan di rumah Tri Nugraha, pihaknya mengamankan satu kotak senjata hitam merek Alfa 520 kaliber 38, satu magazen hitam, dua sikat pembersih senpi, satu buku senjata tetapi tidak ada senpinya, satu buku senjata merah tanpa senpi. ‘’Juga ditemukan satu tas pinggang isi enam peluru aktif, 28 peluru tajam, satu selongsong peluru panjang, satu senjata kecil atau cis, lima butir peluru kaliber 22, 40 butir peluru kaliber 45 auto, satu buku senpi warna hijau tapi tidak ada senpinya. Tiga butir peluru 9 mili, 20 butir peluru 9 mili, satu pucuk senpi laras panjang jenis Mauser,’’ ungkapnya.

Menurut Dodi, semua senpi yang

KEHILANGAN Hlg BPKB No:H04333963-O a.n: IR.Prijatna Paulalengan Hub:082146894430

diamankan itu ilegal. Saat ini barang bukti senpi dan peluru diperiksa di Labfor Mabes Polri Cabang Denpasar. ‘’Termasuk senpi yang ditemukan di TKP. Apakah antara proyektil peluru dan senpi identik atau tidak. Senpi yang ditemukan jenis Revolver SR38/357 T1102-14100095 SARSILMAZ made in Turkey,’’ ujarnya.

Sementara itu hasil olah TKP, ditemukan korban meninggal dunia dengan luka tembak di dada sebelah kiri dan tembus ke punggung. Ditemukan proyektil di TKP. ‘’Kami masih selidiki terkait kenapa senpi itu ada pada dirinya (Tri Nugraha - red),’’ ujar Dodi.

Hasil pemeriksaan rekaman CCTV di lantai dua dan lobi Kantor Kejati

BIRO JASA

B.BP.014.09.20.0000020

BERAS BALI BALI BERAS Mau Jadi Reseler Beras Bali.

WA 082118183588 G.01

CABEBALI BALI CABE Cabe Bali Organik per kilo Rp 15.000. WA 082118183588 G.02

BIRO JASA

Bali, bahwa benar lawyer tersangka Tri Nugraha mengambil tas tersebut.

Tidak dilakukan pemeriksaan badan dan barang saat tas disuruh diambil oleh tersangka. ‘’Diduga tersangka bawa senpi dan ditaruh di tasnya. Ini kami terus lakukan pengecekan dan pra-rekonstrruski saksi yang ada di TKP. Memang benar saat itu korban sendiri di bilik toilet. Ditemukan proyektil dan senpi di sana,’’ ungkapnya.

Dodi menambahkan, hasil autopsi penyebab kematian tersangka karena luka tembak yang berada di posisi dada tembus ke belakang mengenai organ jantung yang menyebabkan pendarahan berat. Autopsi dilakukan di RSUP Sanglah.

Apakah ada unsur kelalaian? ‘’Analisis CCTV dan memeriksa saksi-saksi, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap orang (Tri Nugraha red) maupun barang yang merupakan SOP pengawalan. Walaupun saat itu waktu jelang sore. Protokol internal Kejati yang akan menelusurinya,’’ tegasnya. (kmb36)

Patuhi Protokol Kesehatan

Jangan Berorientasi Kemenangan Semata

kamis paing, 3 september 2020

OPINI

Pasar Gelap Dalam Pilkada Oleh I Komang Warsa

SEJARAH peradaban manusia menunjukkan bahwa negara yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam dan jumlah penduduk yang banyak, akan tetapi harus memiliki peradaban demokrasi yang matang dan politik yang berkarakter. Sebagai negara yang besar harus bisa mewujudkan pilkada yang aman, nyaman dan demokratis.

Potret semua itu bisa tercermin dalam sebuah hajatan demokrasi.

Hajatan dunia demokrasi seakan tidak pernah sepi dari hiruk-pikuk keramaian pasar demokrasi yang menawarkan dagangan politik. Apalagi dengan dekatnya pesta demokrasi Pilkada 9 Desember 2020, yang selalu mewacanakan kesejahteraan, dan kemakmuran dalam ujaran politik. Jangan sampai menjual barang dengan kualitas palsu, ibarat mempromosikan barang dagangan selalu kualitas nomor satu tetapi kenyataan jarang terwujud.

Ilmu politik terkadang menggunakan teori ekonomi pemasaran, sehingga melahirkan ilmu marketing politik. Politik seperti dunia pasar yang penuh transaksi. Politik menjadi ranah ke dalam titik nadir kerapuhan ketika pasar gelap politik menjadi pembenar. Indonesia mendewakan demokrasi modern terkadang mengabaikan peradaban demokrasi Timur yang berpilar pada Pancasila sebagai penyangga NKRI. Demokrasi modern ala Indonesia kepalanya di Barat tetapi kakinya di Timur, sehingga demokrasi menjadi kebarat-baratan dan adat ketimuran dalam demokrasi Pancasila termarginalkan. Belum lagi pemilih masih mendewakan finansial, sehingga politik uang menjadi rentan dalam demokrasi langsung dan masyarakat menjadi pragmatis. Politik digenggaman kapitalis menjadi subur meraja rela dan sangat berbahaya jika tidak dibarengi dengan pendidikan politik yang bagus. Kecerdasan intelektual menjadi terabaikan ketika politik kapitalis selalu didewakan, sehingga rakyat menjadi pragmatis.

Politik semestinya melahirkan kekuasaan rujukan untuk bisa menanamkan kekaguman pada publik dan seluruh perilakunya bisa diteladani oleh rakyat dengan kekuatan kekuasaan keahlian yang berasal dari kecerdasan pengetahuan. Politik jangan melahirkan kekuasaan yang bersifat koesif yaitu kekuasaan yang hanya bisa memberikan ganjaran atau hukuman kepada orang lain. Pedagang politik yang menjual calon hanya mementingkan tujuan akhir politik pilkada yaitu sebuah kekuasaan (power) dan uang sebagai biaya. Jika hal ini terjadi dalam dunia demokrasi Indonesia akan mengarah pada kepentingan kapitalisme yang disebut kungkungan kapitalis politik dan berujung terjadi transaksi sebagai marketing politik di pasar gelap pilkada.

Transaksi politik menjadi sebuah pasar yang melahirkan marketing politik yang tidak sehat. Persaingan pasar yang tidak sehat akan merusak perekonomian begitu juga pasar politik yang tidak sehat akan melahirkan politik murahan yang penulis sebut sebagai pasar gelap. Titik nadir politik yang suram di tangan-tangan kapitasi politik akan mengotori marwah demokrasi yang berlandaskan Pancasila untuk membangun peradaban politik yang beradab dan bukan politik biadab. Demokrasi ala Barat yang tidak dibarengi dengan kecerdasan politik yang matang akan melahirkan kesenjangan sosial sebagai bentuk social distancing. Kembali pada hakikat makna sila keempat dari Pancasila ‘’Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’’ mesti harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen sebagai bentuk mengamalkan ajaran Pancasila. Pilkada langsung jelas mengingkari makna sila keempat dari Pancasila sebagai dasar negara.

Justru rempahan-rempahan demokrasi dikotori oleh sampah politik yang di-

hasilkan di pasar gelap politik. Pasar gelap politik melahirkan dan menjual program yang ilegal, penuh janji hampa realitas dan bahkan berekses pada dunia birokrasi pemerintahan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Politik melahirkan kekuasaan dan kekuasaan mengatur dan melahirkan birokrasi pemerintah untuk melahirkan, mengatur dan mengeksekusi. Politik tanpa kecerdasan ibarat khotbah moral seorang pelacur yang berbicara moral tetapi pekerjaannya tanpa moral.

Berpolitik adalah sebuah yadnya jika dilakukan sesuai asas kepatutan.

Hakikat politik adalah memberikan kesejahteraan dan kesenangan dan bukan sebaliknya politik membawa kesengsaraan. Orang baik harus berpolitik agar politik menjadi baik dan berkeadaban. Jangan alergi berpolitik karena politik bagian dari ajaran Niti Sastra dan Artha Sastra. Jika orangorang baik enggan berpolitik maka politik akan dimaknai kotor, sehingga politik dianggap kejam. Politik itu seni, politik itu indah di tangan-tangan politikus yang humanis. Politik yang baik akan melahirkan tatanan negara yang baik. Pada politik yang baiklah melahirkan pemimpin yang bermartabat baik. Karena semua bernaung di bawah politik, dengan politik kemakmuran terwujud. Manakala politik telah sirna, Veda pun sirna pula, semua aturan hidup akan hilang musnah, semua kewajiban manusia terabaikan. Pada politiklah semua berlindung, pengetahuan dipersatukan, dan pada politiklah melahirkan tatanan birokrasi.

Kenyataannya orang fobia dengan politik, takut dengan politik karena politik dianggap kejam tanpa kemanusiaan. Anggapan politik yang demikian karena orang yang berpolitik adalah orang yang haus kekuasaan hampa kemanusiaan. Hajatan politik dalam pilkada bukan ibarat pasar gelap yang selalu melakukan transaksi gelap.

Demokrasi harus terbuka dan bermartabat. Pilkada adalah sebuah ladang mencari pemimpin dengan mengandalkan kecerdasan, baik kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), dan kecerdasan emosional (EQ).

Aktor politik jangan beradu otot dan finansial agar tidak melahirkan marketing politik di pasar gelap, apalagi melahirkan kekerasan politik.

Politik ibarat hulunya demokrasi, jika hulunya sudah keruh rempahanrempahan demokrasi juga kotor dari aktor politik yang kotor pula niscaya hilirnya juga kotor penuh lumpurlumpur politik yang berekses pada birokrasi pemerintahan. Semua bernaung dalam politik, di mana ada kepentingan di situ pasti ada politik yang melahirkan konflik kepentingan. Semua bersandar pada politik.

Pendidikan bernaung pada politik, birokrasi juga lahir dari politik. Jika terjadi transaksi politik pada pasar gelap pilkada niscaya akan melahirkan birokrasi politik dan politik birokrasi yang kotor. Jual-beli jabatan, transaksi jabatan lahir dari pasar gelap politik dan demokrasi yang digenggam oleh kaum kapitalis dan bukan kaum intelektualis akan menjadikan politik menjadi arena pasar gelap.

Intimidasi saling serang pun kadang tidak bisa terelakkan. ASN menjadi pecundang dan berada di persimpangan jalan dan ibarat makan buah si malakama. ASN memiliki kemandulan politik berdemokrasi karena hanya bisa memilih kucing dalam karung, karena tidak berimbangnya hak dan kewajiban dalam demokrasi. Money politics atau politik uang dalam pasar gelap sulit dihindari karena politik uang ibarat kentut, terdengar, berbau tetapi tidak bisa dilihat. Politik uang bagian dari kentut demokrasi dalam keramaian pasar gelap pilkada. Berbau di manamana dan juga terdengar tetapi susah membuktikan.

Penulis, tokoh masyarakat dan pendidik

POJOK Covid-19 melonjak, masyarakat diminta waspada.

- Kesampingkan dulu kepentingan pragmatis. *** Pastikan desa adat jalankan tugas dengan baik.

- Kompak bela yang ‘’menjanjikan’’. *** Kasus meninggal akibat Covid-19 di Bali capai 75 orang.

- Ini bukan program Bali Bangkit.

Sebuah Pembelajaran bagi Penyidik JAJARAN Kejati Bali kini mendapat ujian berat. Pada Senin (31/8) lalu, Kantor Kejati Bali mendadak riuh setelah terdengar adanya suara tembakan. Setelah ditelisik, suara tembakan itu diketahui bersumber dari salah satu kamar mandi di lantai dua. Begitu dicek dan pintu kamar mandi dibuka, ternyata mantan Kepala BPN Denpasar Tri Nugraha sudah diketahui terkapar bersimbah darah di lantai kamar mandi. Dugaan sementara, Tri Nugraha yang terlibat kasus dugaan gratifikasi dan TPPU ini bunuh diri dengan menembakkan senpi ke dadanya. Sebelum kejadian, Tri Nugraha diperiksa penyidik dan selanjutnya akan ditahan oleh pihak Kejati Bali. Dari kasus yang terjadi ini, banyak pertanyaan yang muncul di publik. Salah satunya mengenai senpi yang digunakan untuk bunuh diri. Sebab, dalam SOP pemeriksaan di penyidik, tidak diperbolehkan membawa barang yang berbahaya. Nah, kenapa hal ini justru bisa terjadi? Apakah Kejati Bali kecolongan atau bagaimana? Hal inilah yang memenuhi kolom komentar di akun Facebook @balipost. Para netizen mempertanyakan keberadaan senpi itu dan meminta mengusutnya dengan tuntas. Seperti ini komentar mereka.

I Nyoman Bagus Sutapa Kok bisa bawa senjata api? Kalau dia sampai melepaskan tembakan ke penyidik ataupun masyarakat umum, berapa korban yang akan ditimbulkan. Ini mungkin suatu pembelajaran buat penyidik untuk menggeledah terduga/tersangka sebelum masuk ruangan termasuk barang-barang yang mereka bawa.

Muhajir Ini kok aneh ya? Tahanan bisa bawah pistol. Lantas pistolnya itu didapat dari mana yang dipakai bunuh diri? Padahal tahanan harus steril dari barang yang berbahaya dan membahayakan diri sendiri, juga orang lain. Apalagi yang dibawa itu pistol. Dari mana asal pistol itu bisa dibawanya?

Ini perlu diselidiki semua. Karena pistol tidak bisa dimiliki sembarang manusia di negeri ini, semua itu perlu izin.

Sang Tarka Aneh bin ajaib kronologisnya terdakwa bisa bawa senjata ke tempat pemeriksaan. Semoga ada yang

bisa menjelaskan.

Ngurah Teja Wisnawa Kok bisa ya. Orang yang diperiksa dalam suatu kasus membawa properti yang membahayakan, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Sebenarnya aturan sudah ada SOP kok kecolongan. Hal ini harus diperiksa dan selidiki tuntas apa ada aparat yang terlibat atau orang-orang yang berada di sekeliling terdakwa. Biar publik kebobrokan yang terjadi. Ini suatu pelajaran terburuk buat aparat atau institusi. Sangat memalukan atas keteledoran yang terjadi. Tuntaskan siapa yang ada di balik kasus ini biar publik tahu.

Dex Tonk Harus diusut tuntas, kok bisa ada pistol? Jangan menguap ya.

Karang Arsana Kok bisa seorang tahanan bawa senjata?

Seandainya betul bawa senjata, keamanannya perlu dipertanyakan.

Ida Bagus Putra Adnyana Untung bukan jaksanya yang ditembak. Alasan apa lagi nanti yang keluar, masih pikir-pikir.

Tony Partha Kok enggak diborgol kayak JRX. Dia itu Ketua BPN kan penjahat berdasi.

Ketut Surna Itulah perjalanan hidup kita tidak tahu. Hanya saat berkuasa dan ada kesempatan kita tidak bisa mengendalikan diri. Semoga segala amal ibadah diampuni sama Tuhan.

Ketut Mandala Harus diusut sebenarnya apa motif di balik dia melakukan bunuh diri. Nggak mungkin dia bunuh diri tanpa sebab.

Guru Sukartha Dia bukan ditangkap. Dia dipanggil dimintai keterangan karena sudah lama jadi tersangka.

Saat dipanggil mau diperiksa dan rencana ditahan. Protap masuk kejaksaan yang enggak ada pemeriksaan sampai bawa senjata.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Banjarangkan Sosialisasikan Pergub Sanksi Tanpa Masker SETELAH melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pemerintah daerah kini mulai tegas dengan mengaturnya ke dalam peraturan gubernur (pergub). Gubernur Bali Wayan Koster telah mengeluarkan Pergub Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Seluruh desa adat menindaklanjutinya dengan menyosialisasikan isi pergub tersebut agar dipatuhi.

Seperti yang dilakukan Desa Adat Banjarangkan, Klungkung, satgas setempat langsung menyosialisasikannya kepada krama agar disiplin menggunakan masker. Warga diarahkan agar benar-benar disiplin mengenakan masker. Selain untuk menjaga keselamatan diri, di dalam pergub juga diatur sanksi denda Rp 100 ribu bagi warga yang beraktivitas tanpa masker.

Bendesa Desa

Bali Post/gik

SEMBAKO - Satgas Gotong Royong Desa Adat Banjarangkan saat membagikan sembako di tengah situasi pandemi Covid-19.

Adat Banjarangkan A.A. Gede Darma Putra, Rabu (2/9) kemarin mengatakan, Desa Adat Banjarangkan sudah membentuk satgas sejak kemunculan Covid-19. Satgas inilah yang dimaksimalkan desa adat untuk mengawal penanganan Covid-19, khususnya saat melakukan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat agar lebih cepat langsung ke sasaran. ‘’Dalam realisasi program ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, Bulan Bahasa Bali sudah terlaksana dengan baik.

Tetapi, program lain tertunda karena keburu muncul Covid-19, sehingga anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. Di

Desa Adat Banjarangkan sudah terbentuk satgas yang secara khusus melakukan penanganan Covid-19, untuk membantu pemerintah dalam penanganan maupun edukasi, sosialisasi kepada krama desa adat,’’ katanya.

Setelah memasuki tatanan kebiasaan baru menuju Bali Era Baru, Darma Putra menyambut baik telah dikeluarkannya pergub tersebut, agar krama disiplin dalam mengenakan masker saat keluar rumah.

Sebab, pandemi Covid-19 jelas belum berakhir, di mana catatan kasus masih tinggi di setiap daerah di Bali. Tak terkecuali di Klungkung. Dia menegaskan proses sosialisasi sudah berjalan

’’Dalam realisasi program ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, Bulan Bahasa Bali sudah terlaksana dengan baik. Tetapi, program lain tertunda karena keburu muncul Covid-19, sehingga anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. Di Desa Adat Banjarangkan sudah terbentuk satgas yang secara khusus melakukan penanganan Covid-19, untuk membantu pemerintah dalam penanganan maupun edukasi, sosialisasi kepada krama desa adat.’’

A.A. Gede Darma Putra

cukup baik.

Sejauh ini masyarakat Desa Adat Banjarangkan di empat banjar, baik Banjar Selat, Nesa, Pagutan dan Koripan Kangin, semuanya sudah disiplin menggunakan masker. Tidak ada yang sampai membandel, agar masyarakat disiplin menjaga dirinya dari bahaya virus. ‘’Masyarakat kami sejak awal sudah disiplin memakai masker saat keluar rumah. Tidak ada yang sampai membandel,’’ tegas Darma Putra.

Pergub ini sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, dalam tatanan kehidupan Bali Era Baru. Regulasi baru ini menyasar 15 sektor kegiatan. Meliputi pelayanan publik, transportasi, adat dan agama, seni dan budaya, pertanian, perikanan dan kehutanan, perdagangan, lembaga keuangan bank nonbank, kesehatan, jasa dan konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup, sosial, ketertiban, fasilitas umum, keamanan dan ketentraman, pendidikan/ institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata. Sejauh ini, pergub ini cukup efektif untuk mengarahkan warga agar lebih disiplin mengenakan masker. (gik)