TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
SABTU WAGE, 5 FEBRUARI 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN NOMOR 171 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Kerusuhan Mesir
SASARAN
Mubarak Tolak Mundur
Soal Siswa SD Demo
Terindikasi Keterlibatan Guru Gianyar (Bali Post) Ada indikasi keterlibatan oknum guru dalam demo siswa SDN 1 Melinggih, Gianyar, beberapa hari lalu. Demikian kesimpulan tim bentukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gianyar. Tim itu dibentuk untuk menelusuri aktor intelektual di balik aksi eksploitasi anak-anak untuk kepentingan di luar kapasitas siswa. Tim pencari fakta yang dibentuk Disdikpora Gianyar menyampaikan hasil kajiannya, Jumat (4/ 2) kemarin, setelah turun ke SDN 1 Melinggih, Rabu lalu. Sebanyak lima anggota tim dipimpin Kepala Disdikpora Gianyar menghadap Wakil Bupati Gianyar Dewa Made Sutananya. Hal. 19 Di Bawah Umur
FAKTA KPK Tahan Hengky Baramuli Jakarta (Bali Post) Setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan, akhirnya KPK menahan tersangka Hengky Baramuli yang diduga menerima suap atas pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004. Penasihat hukum Hengky, Andi Kurniawan, Jumat (4/2) kemarin mengakui hal itu. Ia juga menambahkan, kliennya dibawa ke Rutan Salemba. Hengky Baramuli menjadi politisi terakhir yang ditahan KPK karena kasus dugaan penerimaan cek perjalanan. Dengan demikian saat ini 25 tersangka kasus tersebut telah tersebar di Rutan Salemba, Cipinang, Pondok Bambu, dan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin sempat mengatakan ada rencana pembantaran tersangka kasus dugaan penerimaan suap cek perjalanan yang memang dalam kondisi sakit. Saat ditanya masalah pembantaran kliennya tersebut, Andi mengaku belum mendengarnya. ‘’Saya setuju kalau ada pembataran,’’ ujarnya. Hal. 19 Mobil Tahanan
Bali Post/ap
SERUKAN MUNDUR - Gambar Hosni Mubarak dibawa pendemo. Mereka menyerukan agar Mubarak mundur sebagai Presiden Mesir.
Kairo Warga Mesir terus mengerahkan kekuatannya untuk mewujudkan terjadinya ‘’hari penurunan’’ yang memaksa Presiden Hosni Mubarak untuk mundur setelah ia mengatakan punya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Namun, keinginan mundur tersebut dibatalkan, karena ia mengaku khawatir akan terjadi kekacauan. Dalam kemunculannya untuk kali pertama sejak pecahnya protes selama 11 hari, Mubarak menunjuk biang keladi semua ini adalah pihak oposisi dari Muslim Brotherhood. Kemudian rival region-
alnya, Iran, meminta para tentara untuk bergabung dengan pengunjuk rasa untuk menciptakan sebuah negara republik Islam. Namun, kiblat Islam banyak mendapat penolakan di kalangan pengunjuk rasa yang kebanyakan warga kelas menengah dan sekuler. Mereka memenuhi Bundaran Tahrir dan menjadi episentrum dari oposisi rezim Mubarak. ‘’Mereka menyebut kami Muslim Brotherhood, bukan sama sekali. Kami bukan anggota mereka, kami warga biasa,’’ tandas Hathim (29), seorang insinyur. Warga terus membanjiri Kairo
Bali Post/ant
KOTA
2
PEMBANGUNAN jalan tol di atas perairan (JDP) Nusa Dua - Benoa dipastikan menggerus lahan hutan mangrove. Direncanakan, terdapat dua titik hutan mangrove yang dikorbankan yakni di persimpangan patung Ngurah Rai, Tuban dan persimpangan Nusa Dua dengan luas lahan sekitar dua hektar. Terus, bagaimana nasib mangrove sepanjang pembangunan jalan?
KABUPATEN
5
DIBUBARKANNYA secara mendadak Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Jembrana yang dibentuk untuk menelusuri aset pemkab mengundang kecurigaan. Pasalnya, pansus yang dibentuk dan mendapatkan anggaran hingga Rp 693 juta dari APBD Jembrana ini hanya seumur jagung bertugas. Pansus dibentuk Oktober 2010 dan bubar Desember 2010.
PPATK Mentok, Kejakgung Rangkul FBI Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung (Kejakgung) akan merangkul badan investigasi utama Amerika Serikat atau Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk menelusuri asal-muasal uang Gayus HP Tambunan. ‘’Kemarin kita mau meminta bantuan ke FBI untuk bisa mendeteksi uangnya dari mana,’’ kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M Amari, Jumat (4/2) kemarin. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung mengembalikan lagi berkas Gayus HP Tambunan terkait keberadaan uang miliknya sebesar Rp 28 miliar dan deposito Rp 74 miliar ke penyidik Polri. Kata Amari, sebenarnya pihaknya sudah berinisiatif meminta Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun kesulitan untuk mendapatkan aliran dana tersebut. Diperkirakan uang yang diterima Gayus tersebut merupakan uang cash. ‘’Karena itu, akan ditelusuri uang dari mana dan larinya ke mana,’’ katanya. Seperti diberitakan sejumlah media, tiga perusahaan yang diduga mengu-
rus pajaknya ke Gayus, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Pasal yang disangkakan dalam berkas perkara atas nama Gayus itu adalah Pasal 11, Pasal 12B Undangundang (UU) No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, Mabes Polri menyatakan barang bukti yang disita adalah uang sebesar Rp 10.499.397.299.81 (sisa dari Rp 28 miliar), 659.800 dolar Amerika, 9.680.000 dolar Singapura, 31 batang logam mulia, satu batangnya seberat 100 gram, total seluruhnya kurang lebih Rp 74 miliar. (ant)
Bali Post/ant
DIPERIKSA KPK - Mantan Mendagri Hari Sabarno usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (4/2) kemarin.
Hari Sabarno Belum Ditahan
Pimpinan DPR Minta Jangan Diperuncing Jakarta (Bali Post) Pimpinan DPR akan bertemu KPK bersama pimpinan Komisi III untuk membahas penolakan komisi itu terhadap kehadiran Wakil Ketua KPK Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah dalam rapat pada 31 Januari 2011. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Taufik Kurniawan, Jumat (4/2) kemarin. Taufik Kurniawan mengimbau agar Komisi III menghormati deponering untuk kasus Bibit-Chandra, sehingga tidak perlu menolak kehadiran keduanya di DPR. ‘’Sikap tersebut belum menjadi sikap DPR karena belum ada mekanisme lebih lanjut ke arah sana,’’ katanya. Karena itu, Sekjen DPP PAN ini berharap DPR menghargai kehadiran seluruh pimpinan KPK, sebagai bentuk dukungan DPR terhadap tugas KPK dalam
memberantas korupsi. Menurut Priyo Budi Santoso, pertemuan tersebut hanya bersifat konsultasi sehingga bisa didapatkan sebuah solusi untuk menjaga martabat semua lembaga negara. ‘’Pimpinan sudah mendapat surat penjelasan dari pimpinan Komisi III. Jadi, kami memandang perlu mendengarkan pendapat KPK,’’ ujarnya. Ia menyatakan, pimpinan DPR berpendapat bahwa keputusan Komisi III tidak perlu diperpanjang dengan membawa pada forum rapat paripurna DPR, untuk menjaga situasi politik di Indonesia tidak memanas. ‘’Kalau dibawa ke paripurna, maka akan menjadi heboh. Jadi, tidak perlu dipersoalkan lagi,’’ kata Priyo. Agar Diterima Ketua Dewan Pembina
Partai Golkar Akbar Tandjung mengingatkan anggota DPR-RI untuk tidak menolak kehadiran seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rapat di Komisi III DPR-RI. ‘’Anggota DPR-RI harus bisa memprioritaskan proses penegakan hukum terhadap perkara yang lebih besar yakni penyelesaian kasus Bank Century yang sedang ditangani oleh KPK,’’ kata Akbar Tandjung, Jumat kemarin. Menurutnya, persoalan penting yang seharusnya menjadi prioritas DPR-RI adalah bagaimana mengawasi pelaksanaan tugas-tugas KPK dalam mengusut kasus besar seperti pemberian dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Hal. 19 Status Hukum
Luna Datangi Komnas HAM Jakarta (Bali Post) Luna Maya, Jumat (4/2) kemarin mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta. Kedatangan Luna bersama aktivis perempuan itu dikarenakan ia merasa kecewa dengan vonis yang dijatuhkan terhadap kekasihnya, Ariel, terkait kasus video porno. Luna mendatangi kantor Komnas HAM atas undangan Jaringan Aktivis Perempuan dan Aktivis HAM untuk Keadilan yang menggelar diskusi. Diskusi itu membahas adanya dugaan pelanggaran hak privasi dan proses hukum dalam kasus Ariel. Luna menganggap kasus video porno yang melibatkannya bersama Ariel dan Cut Tari itu terkesan dipaksakan. Aktris kelahiran Denpasar, 26 Agustus 1983 itu masih tidak bisa terima dengan vonis 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta yang dijatuhkan kepada Ariel. (kmb)
Banyak warga merasa unjuk rasa belumlah cukup dan berharap hari-hari normal bisa dimulai lagi setelah gangguan berjalan sejak 25 Januari. Banyak juga berharap Mubarak segera turun. AS bersama sekutusekutu Barat enggan menyerukan agar dia mundur sekarang dan menyarankan segera memulai transisi. Angkatan bersenjata yang memainkan peran penting tampaknya menimbang-nimbang dukungannya. Mereka membiarkan massa mengeluarkan unekuneknya dalam aksi yang tak pernah terjadi sebelumnya. (ton/rtr/afp)
Telusuri Uang Gayus
Kasus KPK Vs Komisi III
DITAHAN - Tersangka Hengky ditahan menyusul 23 tersangka lainnya dalam kasus cek pelawat tersebut.
Tengah, Jumat (4/2) kemarin. Mereka berharap bisa kembali mengumpulkan satu juta massa kuat untuk mempercepat pelengseran sang presiden. AS bersama sekutu dan sponsor presiden bersama militer yang berpengaruh, secara diam-diam bekerja di balik layar agar Mubarak mau menyerahkan kekuasaannya. Namun, Mubarak menegaskan, kepergiannya akan menimbulkan kekacauan. Dan, hal tersebut tak menyurutkan pergolakan massa yang merebak dari para pengguna internet hingga massa Islam dengan menyebut Jumat sebagai hari pelengseran.
Bali Post/ant
KOMNAS HAM - Aktivis perempuan Yeni Rosa (2 kanan) dan Luna Maya memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (4/2) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Mantan Mendagri Hari Sabarno menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran. Namun usai pemeriksaan sekitar empat jam, Hari Sabarno masih diberikan kesempatan menghirup udara bebas, karena KPK belum melakukan penahanan bekas menteri era Megawati ini.
Hari Sabarno mengakui jika surat pengadaan mobil pemadam kebakaran yang disebarkan hampir ke seluruh Indonesia melalui radiogram oleh Depdagri itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. ‘’Surat itu dikeluarkan dengan tidak melalui prosedur baku,’’ ungkap Hari Sabarno. Hal. 19 Tidak Disebarkan