Edisi Rabu 5 Agustus 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 315 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

Rabu pon, 5 agustus 2020 Pascakebakaran, Bupati Giri Prasta Tinjau Pasar Desa Adat Penarungan Pascakebakaran di pasar pagi Desa Adat Penarungan pada Selasa (4/8) dini hari kemarin, siangnya seusai mengikuti Sidang Paripurna DPRD, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta meninjau lokasi kejadian.

BADUNG | HAL. 3

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Cek Prokes di Pasar, GTPP Tabanan Libatkan Seluruh OPD Pemkab Tabanan melalui GTPP Covid-19 terus berupaya mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan (prokes) di seluruh sektor baik itu perdagangan, pariwisata maupun pendidikan.

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Kunjungan Wisdom Dibuka, Ubud Masih Sepi Pemerintah sudah membuka kunjungan untuk wisatawan domestik mulai 31 Juli lalu. Namun, suasana seputaran Ubud masih nampak sepi.

TABANAN | HAL. 4

GIANYAR | HAL. 5

MENYONGSONG ERA BARU KEMANDIRIAN BALI

BALI bergerak dan bersinergi mengawal peradaban dan daya tahan ekonomi penduduknya. Peletakan batu pertama pelabuhan segitiga emas di Nusa Penida, Klungkung, Senin (3/8) lalu, membuktikan bahwa Bali konsisten menata infrastrukturnya untuk menuju peradaban baru. Pembangunan pelabuhan segitiga emas -- Pelabuhan Sampalan dan Bias Munjul, Nusa Penida serta di Matahari Terbit, Sanur ini -- akan menjadi sejarah baru bangkitnya penggerak ekonomi kerakyatan. Ini juga menjadi momentum pendekatan ekonomi dan penguatan kemaritiman yang didasari diplomasi politik cerdas Gubernur Bali Wayan Koster.

Bali Post mencatat kehadiran Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dalam peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan segitiga emas sebagai dukungan pusat atas komitmen Bali mengawal alamnya dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Visi yang digulirkan Gubernur Bali Wayan Koster ini pun diyakini akan mengantarkan Bali menuju era baru yang ditandai dengan kemandirian dalam berbagai sektor.

Pembangunan infrastruktur ini membawa harapan baru bagi masyarakat di luar Bali daratan karena dinilai akan mempercepat akses barang dan jasa, sehingga sirkulasi ekonomi cepat berjalan dan pemerataan ekonomi dapat terwujud. ‘’Upaya menghidupkan segitiga emas ini sangat tepat untuk mempercepat pembangunan di kawasan Nusa Peninda dan Nusa Ceningan.

Hal. 7 Percepatan Pembangunan

’’Upaya menghidupkan segitiga emas ini sangat tepat untuk mempercepat pembangunan di kawasan Nusa Penida dan Nusa Ceningan.

Upaya mempercepat pembangunan ini memang harus didukung oleh arus orang dan jasa.’’

Prof. Dr. Nyoman Budiana Akademisi Undiknas

Tabanan Jalankan Program Kedaulatan Pangan

Tabanan (Bali Post) Program kedaulatan pangan bukan hal baru bagi Kabupaten Tabanan. Program ini sudah dirintis sejak lama dan di masa pandemi Covid-19 semakin masif digerakkan, dengan didukung partisipasi seluruh komponen masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dalam bincang Bali Post Talk edisi khusus 72 Tahun Bali Post, Selasa (4/8) kemarin.

Eka Wiryastuti menegaskan, basis perekonomian Tabanan adalah pertanian.

Makanya, dukungan masyarakat terhadap program kedaulatan pangan terbilang cukup besar. Program ini dimulai pada tahun 2014, dengan pembelian hasil pertanian lokal oleh pemerintah, berupa beras sehat. Atau gerakan membeli beras organik milik petani dan bukan beras biasa yang masih mengandung zat kimia. Begitupun untuk menjaga stabilitas harga produk pertanian asli Tabanan di pasaraan, juga sudah ada Perusda milik Tabanan yakni Perusda Dharma Santika untuk membeli hasil produksi petani, sehingga punya kepastian harga dan pasar. ‘’Kami ada BUMDes dan Perusda yang menyerap hasil olahan pertanian Tabanan, sehingga nantinya produk yang dihasilkan harganya bisa bersaing dengan sehat dan kita coba kemas dengan keunikan dan kekhasan Tabanan,’’ katanya.

Hal. 7 Mendor o n g M a syarakat Tabanan

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SELASA, 4 AGUSTUS 2020

Ata Rp 50.000

Jumlah Penerimaan Hari Ini Rp 50.000 Jumlah Penerimaan Sebelumnya Rp 63.585.000 Total Penerimaan Rp 63.635.000

Kebangkitan Nusa Penida

APRESIASI atas keberhasilan Gubernur Bali Wayan Koster mengawal pembangunan pelabuhan segitiga emas di tengah pandemi Covid-19, diapresiasi warga Nusa Penida. Ini merupakan kebangkitan Nusa Penida menuju kemandirian dan penyangga perekonomian Bali.

Tokoh masyarakat Nusa Penida I Dewa Ketut Tayanegara mengatakan sudah selayaknya Pulau Nusa Penida dibuatkan pintu masuk dan keluar Nusa Penida yang lebih representatif. Sebab, pariwisata Nusa Penida saat ini tengah menggeliat. Bahkan, sebelum wabah pandemi Covid-19 melanda Bali, ribuan wisatawan domestik dan mancanegara

berkunjung ke pulau yang dijuluki The Blues Paradise Island ini setiap harinya. ‘’Kami warga Nusa Penida mengapresiasi terobosan ini. Ini sejarah baru dan kami mengapresiasi terobosan Gubernur Bali Wayan Koster,’’ ujarnya.

Dengan dibangunnya pelabuhan segitiga emas itu, Bendesa Adat Batununggul ini berharap tetap terjalin kerja sama yang baik antara semua pihak dengan pemerintah, sehingga eksistensi pelabuhan tetap terjaga dengan baik ke depannya.

Apalagi, pelabuhan segitiga emas ini akan menjadi gerbang emasnya Nusa Penida, karena akan memberikan multiplier effect positif bagi warga Nusa Penida. Tidak hanya dari segi kelancaran transportasi laut, namun perekonomian masyarakat Nusa Penida akan semakin tumbuh, sehingga kesejahteraan masyarakat Nusa Penida bisa terwujud.

Hal. 7 Perkembangan Pariwisata

’’Kami warga Nusa Penida mengapresiasi terobosan ini dan bersyukur.

Ini sejarah baru dan kami mengapresiasi terobosan Gubernur Bali Wayan Koster.’’

I Dewa Ketut Tayanegara Tokoh masyarakat Nusa Penida

Bali Post/ist

BERSAMA - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Bali Wayan Koster menuju lokasi upacara peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan penyeberangan Sampalan dan Bias Munjul, Nusa Penida, Senin (3/8).

Menjawab Tantangan Bali Bangkit

PEMBANGUNAN pelabuhan penyeberangan segitiga emas, Sanur - Nusa Penida - Nusa Ceningan diyakini akan membawa dampak luar biasa. Ini menjadi jawaban riil atas gerakan Bali Bangkit.

Komunikasi politik dan diplomasi cerdas Gubernur Wayan Koster mengantarkan Bali terus berbenah. Pelabuhan ini pun diyakini membawa manfaat besar bagi ketahanan Bali. Dalam mengawal gerakan menuju Bali Era Baru dengan spirit ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. ‘’Masyarakat Bali terutama Nusa Penida akan mendapatkan manfaat besar dari pembangunan pelabuhan segitiga emas ini. Sebab, dengan atau tanpa adanya pandemi Covid-19, mobilitas masyara-

kat dari Klungkung daratan atau Denpasar bahkan seluruh Bali ke Nusa Penida tetap tinggi. Mengingat, Nusa Penida merupakan pulau religius dengan adanya Pura Ratu Gede Dalem Ped,’’ ujar Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dikonfirmasi, Selasa (4/8) kemarin.

Ia mengatakan, setiap tahun bahkan setiap enam bulan, masyarakat Bali berbondong-bondong tangkil ke Pura Dalem Ped. Selama ini berangkat dari Sanur kita kan masih basah. Jika nanti pelabuhan segitiga emas rampung, lanjut Wiryatama, tentu akan menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang akan menyeberang.

Manfaat lainnya, dari segi

ekonomi juga akan berkembang dengan baik. Apalagi, pariwisata tengah berkembang pula di Nusa Penida.

Walaupun sekarang pariwisata tengah jungkir balik karena pandemi Covid-19, politisi PDI-P ini meyakini realisasi pelabuhan segitiga emas nantinya dapat ikut mendongkrak kebangkitan pariwisata Bali.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengatakan, aktivitas penyeberangan dari Nusa Penida dan Nusa Ceningan ke Denpasar atau Klungkung daratan maupun sebaliknya bisa mencapai sekitar 6.000 orang per hari.

Hal. 7 Pelabuhan Segitiga Emas

’’Jika nanti pelabuhan segitiga emas rampung, tentu akan menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang akan menyeberang. Manfaat lainnya, dari segi ekonomi juga akan berkembang dengan baik. Apalagi, pariwisata tengah berkembang pula di Nusa Penida.’’

’’Kehadiran langsung Menteri Perhubungan RI pada acara groundbreaking sudah tentu menandakan bahwa pelabuhan segitiga emas telah menjadi perhatian khusus. Baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada Nusa Penida.’’

I Nyoman Adi Wiryatama Ketua DPRD Bali

Dewa Made Mahayadnya Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali

Rabu Pon, 5 Agustus 2020

FIGUR

Guru Sebaiknya Berubah pada PBM Daring DIAM-DIAM pengurus PGRI Cabang Kota Denpasar juga meneliti cara mengajar guru dalam PBM berbasis IT atau daring akibat pandemi Covid-19.

Ternyata hasilnya cukup mengejutkan, ada sebagian guru yang notabene adalah anggota PGRI Kota Denpasar masih perlu ditingkatkan kompetensi PBM daringnya. Tak lagi menjejali siswa dengan tugas melainkan PBM yang menyenangkan dan kreatif alias bebas dari dampak tekanan mental pada siswa dan guru. Ketua PGRI Cabang Kota Denpasar Drs. I Nyoman Winata, M.Hum., Selasa (4/8) kemarin mengungkapkan, hasil penelitian itu belum mencerminkan kondisi guru secara keseluruhan. Namun paling tidak PGRI Kota Denpasar yang berfungsi juga sebagai lembaga pembinaan guru mengetahui sebagian kondisi dan kendala PBM daring selama ini.

Bagi dia itu tak masalah karena semua masih dalam proses belajar. Namun, diingatkan guru yang terpenting adalah mau berubah. Baik mengubah cara mengajarnya, kreativitas bahkan bila perlu guru mengunjungi siswa ke rumahnya yang terkendala fasilitas daring dengan protokol kesehatan. Guru dikatakan perlu berubah karena mereka terbiasa mengejar materi tanpa mempertimbangkan psikologi anak. Sebab, di era pandemi guru sudah dibebaskan tak harus menuntaskan semua materi kurikulum dengan alasan kondisi tak normal. Guru perlu membuat rekaman dan animasi agar PBM menyenangkan dan jam belajarnya bisa diperpendek agar lebih efisien. ‘’Mohon para kasek kembali menekankan PBM daring yang menyenangkan, bukan berlomba membuat tugas,’’ tegasnya. Winata yang juga Kepala SMA PGRI 6 Denpasar menambahkan, di era pandemi ini masyarakat bukan lagi mengejar sekolah yang berkualitas dengan atribut keunggulan langka, melainkan sekolah yang murah. Makanya dalam PPDB tahun ini sekolah swasta agak terpuruk karena masyarakat yang terdampak dipastikan mencari sekolah gratis dan murah di negeri. Hal ini dia rasakan di SMA PGRI 6 Denpasar yang menjadi SMA plus penerbangan, multimedia dan pariwisata.

Keunggulan ini belum digarap oleh sekolah lain dan prosfektif di dunia kerja karena Bali akan membuka bandara baru. Program ini meliputi ground handling dan pramugari. Ground handling meliputi program ticketing, porter dan costumer service, jika sikon normal dia yakin sekolah keunggulan lokal akan dikejar.

Winata yang sebentar lagi menggelar Muscab PGRI berharap pemerintah adil memberikan bantuan guru negeri dan swasta.

Sekolah swasta perlu dibantu dengan BOSDa seperti di negeri sehingga biaya pendidikan menjadi murah. ’’Yang kami tunggu lagi, pemerintah harus berani menanggung semua biaya siswa di negeri dan swasta sehingga tak lagi ada dikotomi negeri dan swasta,’’ tegasnya. (sue)

115.056 72.050 5.388 3.578 3.085 48

Soal Ancaman akan Bom Bali

Terdakwa Mengaku Jengkel Tidak Bisa Mudik Denpasar (Bali Post) Sidang ujaran kebencian dengan terdakwa Jumadi (25) alias Jun Bintang, asal Jember, Jawa Timur, Selasa (4/8) kemarin kembali dilanjutkan. Untuk membuktikan dakwaannya, JPU Eddy Arta Wijaya menghadirkan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

Ahli bahasa, di hadapan majelis hakim pimpiman Hari Supriyanto menyampaikan, dalam unggahan terdakwa melalui akun Facebooknya Jun Bintang, di sana ada pernyataan dan harapan agar terjadi sesuatu. Sesuatu di sini adalah perang dan bumi kiamat. Di sana juga

menyebut polisi. Itu artinya masuk kelompok tertentu sebagaimana putusan MK. Juga ada keraguan terdakwa soal adanya Corona.

Terdakwa Jumadi alias Jun Bintang mengakui memposting itu di sebuah grup.

Garis besarnya, orang Jawa dibilang dilarang ke Bali karena ada pandemi Corona. ‘’Saya jengkel. Saya tidak bisa mudik, saya tidak bisa ketemu orangtua saya,’’ ujar Sumadi yang menjalani sidang dari Lapas Kerobokan.

Masih dalam postingan, terdakwa juga mengaku benci sama polisi karena tidak Corona. ‘’Benar, tidak menyangka seperti ini. Cuma candaan karena jengkel,’’ sesalnya. (kmb37)

Bali Post/ist

SIDANG - Ahli bahasa saat memberikan pendapat keahlian dalam sidang dari PN Denpasar.

30 Persen Desa/Kelurahan Masuk Zona Hijau

Denpasar (Bali Post) –

Dari 43 desa/kelurahan di Denpasar, sekitar 30 persennya telah masuk zona hijau Covid-19. Hal tersebut dikatakan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai, Selasa (4/8) kemarin. Data tersebut diketahui dari update Covid-19 Kota Denpasar per Senin (3/8) malam.

Ia menjelaskan adapun desa/kelurahan yang kini telah masuk zona hijau yakni Kelurahan Ubung, Dangin Puri Klod, Renon, Sidakarya, Penatih Dangin Puri, Kesiman Kertalangu, dan Dangin Puri Kauh. Serta desa/kelurahan yang nol kasus yakni Kelurahan Serangan, Sanur Kauh, Sanur Kaja, Dangin

Puri, Dauh Puri Kauh, Penatih, dan Tegal Harum.

Sedangkan untuk zona oranye ada Kelurahan Pemecutan Kaja, Pemecutan Kelod, dan Peguyangan Kaja. Kemudian sisanya masuk zona kuning.

Walaupun telah masuk zona hijau, baik itu yang nol maupun di bawah tiga kasus, masyarakat dan satgas di

wilayah tersebut diharapkan tidak sampai lengah, kendur, dan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Hal itu karena ancaman penularan Covid-19 masih ada. Penularan tersebut dapat kembali terjadi dikarenakan permukiman warga di wilayah tersebut berhimpitan. Jadi kembalinya terpapar Covid-19 kemungki-

MENGEDUKASI dan memberdayakan ketahanan serta potensi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sangat penting dilakukan.

Terutama oleh para mahasiswa yang merupakan generasi muda bangsa. Oleh karena itu, dalam program KKN-PPM tahun 2020 ini, Universitas Warmadewa (Unwar) menerjunkan sebanyak 1.890 orang mahasiswanya di empat provinsi. Yaitu di 36 desa dan 10 kecamatan di Provinsi Bali, dan 14 desa yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, NTT, dan Papua.

KKN-PPM Daring Covid-19 yang mengusung tema ‘’Ketahanan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19’’ ini akan berlangsung hingga 1 September 2020.

Kepala LPM Unwar Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, S.H., M.Hum., M.H. mengatakan, sudah saatnya mahasiswa ikut berpartisipasi dalam memberdayakan dan menggali potensi masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19, serta dampaknya.

Meskipun KKN-PPM ini lebih dominan (90%) dilakukan secara daring, namun mahasiswa diarahkan untuk tetap memberikan pendampingan serta solusi, baik secara individu di sekitar rumah mahasiswa tinggal/kos, maupun secara kelompok dengan interdisipliner ilmu. Sementara itu, hanya 10% kegiatan akan dilakukan secara offline dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Rektor Unwar Prof. dr.

Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. mengatakan, sebagai lembaga pendidikan tinggi, Unwar berkewajiban memberikan kontribusi dalam upaya mempercepat menuntaskan permasalahan yang diakibatkan Covid-19 di tengah masyarakat. Melalui program KKN-PPM Daring Covid-19 ini, mahasiswa dikerahkan agar mampu memberikan kontribusi dan solusi nyata dalam memberdayakan ketahanan masyarakat di desa. Sehingga, tatanan kehidupan era baru (new normal) benar-benar bisa

dilakukan oleh masyarakat dengan tetap mengedukasi mereka tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Saya berharap mahasiswa KKN-PPM bisa secara bersama-sama masyarakat menyelesaikan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat di pedesaan dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Sehingga apa yang diharapkan pemerintah bisa terwujud dalam kehidupan new normal ini,’’ ujar Prof. Widjana di sela-sela pelepasan KKN-PPM 2020 secara daring di Gedung Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar, Selasa (4/8) kemarin.

Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A Gede Oka Wisnumurti, M.Si. mengatakan, pandemi Covid-19 telah memunculkan tiga permasalahan, yaitu permasalahan kesehatan, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Apalagi permasalahan terkait dengan kesehatan, maka

nan besar bisa terjadi.

Selain itu, aktivitas warga di Denpasar cukup tinggi, baik antardesa, wilayah, daerah dan kabupaten lain. ‘’Apalagi dengan dibukanya tatanan normal baru, kemudian kedatangan wisatawan domestik. Justru ini harus menjadi tantangan kita agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan lebih disiplin,’’ terang Dewa Rai. Lebih lanjut dijelaskan, kehidupan dengan tatanan normal baru ini, satu sisi mengharapkan perekonomi-

an masyarakat dapat kembali berputar. Namun di sisi lain, keamanan, kenyamanan termasuk kesiapan masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan baik. ‘’Artinya, produktif dan sekaligus aman dari Covid-19,’’ paparnya. (kmb19) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Unwar Sebar 1.890 Mahasiswa KKN-PPM di Empat Provinsi

KKN - Ribuan mahasiswa Unwar diterjunkan di empat provinsi dalam program KKN-PPM Daring Covid-19 untuk memberdayakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. mahasiswa harus mengedukasi dan menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat. Apabila permasalahannya terkait ekonomi, maka mahasiswa harus mampu membangkitkan dan memperkuat lumbung-lumbung perekonomian masyara-

kat. Dan apabila terkait dengan sosial, maka mahasiswa harus mampu membangkitkan semangat gotong royong masyarakat di pedesaan. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat pandemi Covid-19 bisa diatasi bersama-sama. (k100)

Kesembuhan Pasien Covid-19 Sudah Capai 86 Persen PTS Mesti Bersinergi Majukan Kualitas Pendidikan Konsultasi Publik Pusat Kebudayaan

Denpasar (Bali Post) – Kasus positif Covid-19 di Bali masih bertambah puluhan orang per harinya. Pada Selasa (4/8) kemarin, tambahannya lebih banyak dari sehari sebelumnya yang mencapai 41 kasus. Dilaporkan tambahan 49 kasus terkonfirmasi positif. Dikutip dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, kumulatifnya mencapai 3.578 kasus positif.

Kabar baiknya, kasus sembuh juga terus bertambah. Penambahannya pun lebih banyak dari kasus positif baru. Total terdapat 3.085 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19. Jadi, tercatat ada tambahan kasus sembuh sebanyak 59 orang. Dengan makin tingginya jumlah pasien sembuh, persentase kesembuhan di Bali kini sudah mencapai 86 persen, tepatnya 86,22 persen dari kumulatif kasus.

Sementara itu, tidak ada dilaporkan kasus pasien meninggal.

Jumlah kasus kematian tetap 48 orang (1,34 persen). Rinciannya 46 WNI dan 2 WNA. Kasus aktif kini berjumlah 445 orang (12,44 persen). Mereka berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering.

Untuk kasus di Indonesia, penambahan positif baru sebanyak 1.922, sehingga kumulatifnya menjadi 115.056 orang. Sedangkan pasien sembuh bertambah 1.813, sehingga totalnya menjadi 72.050 orang. Selanjutnya kasus meninggal dunia juga terjadi penambahan sebanyak 86 orang, sehingga totalnya menjadi 5.388 orang. (kmb18)

Topik : Menyongsong Era Baru

kemandirian bali

Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. Denpasar (Bali Post) Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial, namun juga berdampak pada sektor pendidikan.

Bahkan, di sektor ini berbagai kebijakan sistem pembelajaran diubah. Yang semula tatap muka, diubah menjadi pola daring (online).

Khusus di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta (PTS) dampak pandemi Covid-19 ini sangat dirasakan. Utamanya dalam hal penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021. Dari segi jumlah, tentu mengalami penurunan pendaftar dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktornya, yaitu tidak semua daerah memiliki akses internet yang baik untuk melakukan pendaftaran secara online. ‘’Hampir semua PTS, tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh Indonesia terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Karena pendapatan

PTS bergantung pada jumlah mahasiswa yang kuliah di masing-masing PTS. Apabila mahasiswanya mengalami penurunan, otomatis yang lainnya menyesuaikan,’’ ujar Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Provinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. dalam Bali Post Talk, Senin (3/8).

Oleh karena itu, Wisnumurti yang juga Wakil Ketua ABPPTSI Pengurus Pusat mengajak seluruh PTS bersinergi untuk memajukan pendidikan di Bali pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya. Selain itu, pihaknya juga mengajak agar seluruh PTS bersama-sama pemerintah menyosialisasikan pencegahan dampak pandemi Covid-19. ‘’Buat apa kita bersaing, lebih baik seluruh PTS bersinergi untuk memajukan pendidikan tinggi dan bersama-sama membantu pemerintah untuk menyosialisasikan pandemi Covid-19,’’ ucapnya.

Dikatakan, sejauh ini dalam proses pembelajaran semua PTS telah menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, di Universitas Warmadewa (Unwar) yang merupakan salah satu unit pelaksana kerja (UPK) Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali telah membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 sejak Maret 2020 lalu. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa proses akademik berjalan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Bahkan, dalam penerimaan mahasiswa baru gelombang I dilakukan secara daring, dan gelombang II dilakukan secara offline, namun menggunakan sistem CBT (Computer Based Test).

Pesertanya pun dibagi beberapa sesi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan tatanan kehidupan new normal. Sementara itu, dalam proses Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti seminar diubah dalam bentuk webinar. (win)

FRONTIER Bali dan Walhi Bali mengajukan protes keras terkait rencana proyek Pusat Kebudayaan Terpadu Klungkung yang dibangun di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi. Protes tersebut disampaikan dalam Konsultasi Publik Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) yang digelar di Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Selasa (4/8) kemarin. Konsultasi tersebut dipimpin I Made Teja, selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali (DKLH Bali).

Dalam pertemuan tersebut juga hadir I Nengah Riba, selaku perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (PUPRPKP Bali) sekaligus sebagai pemrakarsa proyek.

Dari Frontier Bali Made Krisna Dinata, S.Pd., selaku Sekretaris Jenderal dan Direktur Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama, S.H., M.Kn. Untung Pratama memberikan kritik terhadap proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Terpadu yang akan dibangun di Kabupaten Klungkung tersebut. Ia mengingatkan lokasi pembangunan proyek tersebut berada di kawasan rawan bencana. Seperti diketahui sebelumnya pada Juli 2019 lalu Presiden Joko Widodo pernah mengatakan Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana.

Dalam dokumen KA-ANDAL rencana Pusat Kebudayaan Terpadu itu dinyatakan pembangunan proyek terletak pada kawasan rawan gempa bumi tinggi. Kemungkinan gempanya mencapai magnitudo 7 SR lebih. Menurut BMKG sudah dapat merusak, bahkan merobohkan bangunan. Di samping itu, dalam kajian tsunami KA-ANDAL, proyek ini berada pada episentrum 60 km yang apabila diguncang gempa berkekuatan 6.5 SR, maka akan berpotensi terjadi tsunami Selain berpotensi gempa dan tsunami kawasan pembangunan Pusat Kebudayaan Terpadu juga rawan bencana gunung api, tepatnya di Kawasan Rawan Bencana I (KRB I) yang berpotensi dilanda lahar/banjir dan Kemungkinan akan terkena perluasan lahar/awan panas. Nota protes langsung diserahkan perwakilan dari Walhi Bali. Nota protes diterima Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup I Made Teja. (kmb)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Pon, 5 Agustus 2020

Pascakebakaran, Bupati Giri Prasta Tinjau Pasar Desa Adat Penarungan Pastikan Mulai Rabu Ini Bangunan Pasar Diperbaiki PASCAKEBAKARAN di pasar pagi Desa Adat Penarungan yang terjadi pada Selasa (4/8) dini hari kemarin, siangnya seusai mengikuti Sidang Paripurna DPRD, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta meninjau langsung lokasi kejadian kebakaran. Kehadiran Bupati didampingi anggota DPRD Badung Nyoman Satria dan Made Yudana, Kadis Kebakaran dan Penyelamatan I Wayan Wirya, Kadis PUPR I.B. Surya Suamba dan Kepala BPBD Bagus Nyoman Wiranata.

Setibanya di lokasi kejadian, Bupati disambut Camat Mengwi Nyoman Suhartana, Pj. Perbekel

Penarungan Wayan Narayana, Bendesa Adat Penarungan Made Widiada, LPM dan tokoh masyarakat setempat serta pedagang yang menjadi korban kebakaran.

Musibah kebakaran itu menghanguskan 20 unit lapak pedagang yang ada di pasar tersebut dengan perkiraan kerugian materiil sekitar Rp 100 juta.

Di sela-sela peninjuan lokasi kebakaran, Bupati Giri Prasta menyampaikan akan segera melakukan perbaikan atap bangunan pasar yang rusak terbakar. ‘’Kami di Kabupaten Badung memiliki unit reaksi cepat dalam menanggulangi bencana. Apalagi dalam musibah

kebakaran, 15 menit waktu response time yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bekerja. Di sini kita terapkan cross cutting program terhadap tiga atau empat OPD yang bertugas bersamaan. Bagaimana kita menyelamatkan bangunan yang terbakar, menyelamatkan orang dan menyelamatkan bangunan yang ada di sekitarnya. Mulai besok (Rabu ini - red) kami akan mulai bekerja untuk memperbaiki bangunan pasar ini, agar masyarakat dan pedagang kita tidak lama direlokasi,’’ tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bendesa Adat Penarungan Made Widiada

mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Bupati Badung dan jajaran pemerintah daerah yang memberikan respons sangat cepat dan sigap dalam menangani kebakaran Pasar Desa Adat Penarungan, sehingga yang terbakar hanya pasar dan beberapa lapak pedagang serta tidak meluas dan membakar kios yang ada di sebelah pasar. ‘’Kami mewakili masyarakat Desa Penarungan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung atas respons cepat untuk memperbaiki bangunan pasar yang rusak akibat musibah kebakaran,’’ ujarnya. (ad043)

TINJAU PASAR PENARUNGAN - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat meninjau langsung pascaterjadinya kebakaran di pasar pagi Desa Adat Penarungan, Selasa (4/8) kemarin.

F-Golkar Minta Pengelolaan Keuangan Daerah Fraksi PDI Perjuangan Apresiasi Bupati Badung Berorientasi Kepentingan Masyarakat Semua Program Tahun 2019 Terealisasi

FRAKSI PDI Perjuangan DPRD Badung, Selasa (4/8) kemarin, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta karena telah mampu merealisasikan semua program pada 2019.

Hal tersebut terungkap dalam pemandangan umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Badung yang dibacakan Made Suryananda Pramana, S.E. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya yakni Wayan Suyasa dan Made Sunarta serta Sekwan Gusti Agung Made Wardika. Acara itu juga dihadiri Sekda Wayan Adi Arnawa bersama pimpinan OPD di lingkup Pemkab Badung.

Fraksi terbesar di DPRD Badung yang dikomandoi Gusti Anom Gumanti tersebut menyatakan, belanja yang dirancang pada 2019 mencapai Rp 6,5 triliun lebih dan terealisasi Rp 5,7 triliun lebih. Walau lebih rendah dari target, semua program pembangunan pada 2019 terealisasi dengan baik. ‘’Ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari BPK bahwa pengelolaan APBD Badung 2019 berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),’’ ujar Made Suryananda.

Oleh karena itu, kata politisi PDI Perjuangan asal Kuta Utara ini, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima pelaksanaan APBD 2019. ‘’Selanjutnya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 dapat

Pemerintah Didesak Bulan Ini Realisasikan Sisa Dana Refocusing Covid-19

PU FRAKSI PDI-P - Made Suryananda Pramana, S.E. membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/8) kemarin. disahkan menjadi perda,’’ ayat 4 dan UU No.20 Tahun ungkapnya.

2003 tentang Sistem PenTerkait Rancangan Kebi- didikan Nasional dan UU jakan Umum APBD (KUA) 36 Tahun 2009, Fraksi PDI 2021 serta Rancangan Priori- Perjuangan mengusulkan tas dan Plafon Anggaran Se- agar dialokasikan dana penmentara (PPAS) 2021, fraksi didikan minimal 20 persen dengan jumlah kursi 28 buah dan anggaran kesehatan itu mengajukan sejumlah usul minimal 10 persen dari total untuk menjadi pertimbangan. belanja daerah.

Pertama, pemerintah diKeempat, pemerintah minta lebih intens berkoor- perlu mengambil langkahdinasi dengan pusat untuk langkah inovasi dan kreatif mendapatkan tambahan sum- untuk membangkitkan kember pendapatan termasuk bali dunia wisata khususnya dana alokasi umum (DAU) di Kabupaten Badung. sehingga dapat memenuhi keKelima, terkait bidang butuhan dalam rangka mem- pendidikan, Fraksi PDI Perbiayai kebutuhan yang ada. juangan menyampaikan keKedua, pemerintah di- pada pemerintah terkait SK minta memberi prioritas empat menteri yaitu Menteri belanja agar diarahkan un- Kesehatan, Menteri Pentuk memenuhi kewajiban didikan dan Kebudayaan, belanja mandatori belanja Menteri Agama serta Menpegawai, standar pelay- teri Dalam Negeri tentang anan minimal, kebutuhan panduan penyelenggaraan o p e r a s i o n a l k a n t o r d a n pendidikan tahun ajaran pemeliharaan serta hal-hal 2020/2021 pada masa pandeyang harus dilaksanakan mi Covid-19 sehingga proses berdasarkan perintah un- pembelajaran saat ini harus dang-undang. Ketiga, sesuai memperhatikan kesehatan amanat UUD 1945 pasal 31 dan efektivitas. (ad041)

Beri Dampak Ketahanan Ekonomi

UMKM dan Gig Worker yang Didukung Teknologi Grab CENTER for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics, Selasa (4/8) kemarin merilis studi yang dilakukan pada Januari 2020 di Provinsi Bali. Riset ini menemukan bahwa gig economy yang didukung oleh teknologi Grab telah memberi dampak bagi ketahanan ekonomi Kota Denpasar.

Head of East Indonesia Grab Indonesia Halim Wijaya mengatakan, mitra dan agen Grab yang disurvei menyatakan bahwa Grab tidak hanya menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik bagi pekerja informal (yang merupakan 56,5 persen dari total tenaga kerja Indonesia), tetapi juga meningkatkan pertumbuhan bisnis kecil dan menciptakan lapangan pekerjaan di luar platform Grab, serta meningkatkan kualitas hidup mereka sebesar 17 persen.

Mitra merchant GrabFood dan agen GrabKios Denpasar yang disurvei melihat peningkatan pendapatan hingga 35 persen menjadi Rp 48,6 juta per bulan. Sementara ratarata pendapatan agen Denpasar meningkat 13 persen menjadi Rp 12,8 juta per bulan sejak bergabung.

Sebanyak 69 persen mitra merchant GrabFood Denpasar juga mengaku tidak perlu penambahan modal untuk meningkatkan bisnisnya. Peningkatan penghasilan yang sangat signifikan pun dirasakan oleh mitra pengemudi GrabCar dan GrabBike dengan peningkatan pendapatan hingga 112 persen menjadi Rp 11,4 juta per bulan dan 107 persen menjadi Rp 5 juta per bulan setelah bergabung dengan Grab.

Peningkatan ini membuat para mitra bisa menabung yang membuka akses keuangan lainnya, seperti produk investasi dan pinjaman. Sejumlah 9 persen mitra pengemudi GrabCar dan 32 persen mitra pengemudi GrabBike di Denpasar baru membuka rekening tabungan

pertama mereka ketika bergabung dengan Grab. Lebih penting lagi, kesempatan pemasukan yang ditawarkan Grab telah memungkinkan lebih banyak mitra untuk menabung secara rutin. Sebesar 84 persen mitra pengemudi GrabBike dan 81 persen mitra pengemudi GrabCar sekarang rutin menabung di bank dengan rata-rata tabungan masing-masing Rp 1 juta hingga Rp 1,6 juta.

Sebesar 63 persen dari mitra pengemudi GrabBike dan 85 persen mitra pengemudi GrabCar juga mengatakan dapat meminjam uang dengan lebih mudah setelah bergabung dengan Grab, karena penyedia jasa keuangan lebih mempercayai mereka. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk mengajukan pinjaman agar dapat mengembangkan bisnisnya atau berinvestasi pada motor atau mobil baru.

Riset tersebut menjelaskan 9 persen mitra merchant GrabFood di Denpasar terinspirasi untuk memulai bisnisnya karena adanya GrabFood dan 17 persen mitra merchant menggunakan GrabFood saat pertama kali memulai bisnisnya. Seiring tumbuhnya bisnis mitra merchant GrabFood dan agen GrabKios, mereka juga menyerap tenaga kerja dari komunitasnya. Sebesar 23 persen mitra merchant GrabFood dan 4 persen agen GrabKios di Denpasar rata-rata menambah dua pegawai baru sejak bergabung

dengan Grab.

Restoran Ayam Geprek Bu Deasy milik David Gunawan (50) menjadi salah satu mitra favorit GrabKitchen di Renon, Denpasar. Digitalisasi membuat bisnisnya ini tetap bisa dijangkau dengan mudah oleh para pelanggan sehingga usahanya tetap berjalan lancar meskipun wabah Covid-19 menyerang. ‘’Sudah sejak lama saya menjadi mitra Grab, mulai dari menjadi mitra pengemudi GrabCar hingga kini bisa memiliki usaha dan langsung bergabung menjadi mitra merchant GrabFood dan GrabKitchen,’’ ujarnya.

Teknologi cloud kitchen dari GrabKitchen membuatnya merasa seperti memiliki outlet tambahan tanpa mengeluarkan investasi yang besar. Restorannya kini bisa menambah dua karyawan baru sehingga total karyawan yang saya miliki sekarang berjumlah lima orang.

Sejak pandemi, penjualan Ayam Geprek Bu Deasy di GrabKitchen Renon meningkat hingga dua kali lipat dibanding outlet utama yang mengalami penurunan omzet hingga 50%.

Selain bisa mempertahankan omzet tetap berada di angka Rp 100 juta dalam sebulan, usaha ini pun sedikit-banyak sudah mengubah hidupnya dan keluarga. ‘’Saya bisa mengumpulkan uang dan sekarang sudah bisa mencicil rumah,’’ ucapnya. (ad)

FRAKSI Golkar DPRD Badung memberi sejumlah catatan dan saran kritik kepada pemerintah tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung Tahun Anggaran (TA) 2019, Rancangan Kebijakan Umum APBD Badung TA 2021 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Badung TA 2021 pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/8) kemarin.

Dalam pemandangan umumnya yang dibacakan AAN Ketut Agus Nadi Putra, fraksi yang beranggotakan 7 kader Golkar dan 1 NasDem itu minta dalam pengelolaan keuangan daerah berbagai program dan kegiatan dirancang berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau anggarannya untuk kepentingan sektor pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan daerah juga dituntut dibuatkan suatu laporan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Wujud dari pertanggunjawaban keuangan akan terungkap dalam opini auditor pemerintah yang dalam hal ini BPK-RI Perwakilan Bali, yang astungkara kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),’’ ujarnya.

Pihaknya berpandangan bahwa selama ini baru berbicara cerdas berprogram, namun belum menunjukkan program yang cerdas. ‘’Tentu tolok ukurnya adalah capaian-capaian layanan publik dan pembangunan secara menyeluruh,’’ kata politi asal

Kerobokan itu.

Fraksi Golkar pun memberikan catatan strategis, di antaranya untuk postur anggaran 2019. Melihat kurva anggaran, Golkar menilai cenderung berbentuk tanjung yang tidak merata dan didominasi oleh anggaran hibah. Sebesar 92 sampai 87 persen pendapatan daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, perlu ada langkah-langkah strategis dengan meng-equalization sumbersumber lain salah satunya agrikultur/pertanian yang selama ini tidak digarap dengan optimal, sehingga pertumbuhannya negatif. ‘’Bidang infrastruktur performance-nya masih perlu ditingkatkan.

Seperti di kawasan Kuta Utara yang sekarang menjadi icon destination pariwisata baru Badung, belum tersedia publik goods salah satu pedestrian kawasan,’’ bebernya.

Demikian juga penyelesaian jalan lingkar selatan, ada kesan daerah penghasil susu tidak dipelihara dengan baik. Belum tertanganinya permasalahan sampah. Selain itu, fraksi yang dipimpin IGN Saskara ini menyebut database tentang jumlah akomodasi di Badung belum valid, sehingga indikator pencapaian pajak daerah khususnya pajak hotel kurang optimal. Sorotan lainnya adalah pelayanan perizinan dengan sistem online. Pasalnya, permohonan IMB bisa memakan waktu 1 sampai 1,5 tahun, sehingga menghambat investasi di Badung. ‘’Perlu juga per-

PU FRAKSI GOLKAR - Fraksi Golkar DPRD Badung dalam pemandangan umum (PU) yang dibacakan AAN Ketut Agus Nadi Putra memberi sejumlah catatan dan saran kritik kepada pemerintah pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/8) kemarin. hatikan kebijakan terhadap memosisikan kembali keberadaan silpa, sebagai cadangan anggaran pada saat-saat daerah mengalami kondisi darurat seperti keadaan saat ini, sehingga pemerintah memiliki cadangan anggaran,’’ ungkapnya.

Terkait refocusing besar anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 274.919.457.818,68 dan baru dimanfaatkan Rp 33 miliar, Fraksi Golkar mengharapkan sisanya dapat direalisasikan bulan ini karena dana tersebut khusus dimanfaatkan untuk penanganan dampak Covid-19, bukan untuk kepentingan yang lain. ‘’Kami sebagai Dewan dalam menjalankan

fungsi budgeting dan fungsi controling dapat secara optimal,’’ tegas Nadi Putra.

Selanjutnya berkenaan dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD TA 2021, Fraksi Golkar minta agar dilakukan secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian daerah tahun 2020 dan prospektif perekonomian daerah tahun 2021.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta serta dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Ketut Suiasa dan para pejabat di lingkup Badung. (ad042)

Dorong Digitalisasi UMKM

Grab Hadirkan Lima Solusi #TerusUsaha di Bali GRAB Indonesia, Selasa (4/8) kemarin meluncurkan #TerusUsaha, sebuah solusi yang didedikasikan untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali agar dapat beradaptasi dan berkembang di era tatanan baru pasca-Covid-19. Program ini mencakup berbagai inisiatif akselerasi khusus untuk melatih dan meningkatkan keterampilan UMKM, iklan gratis untuk membantu mereka meningkatkan visibilitas secara online, sehingga dapat meningkatkan penjualan, microsite yang dirancang khusus bagi UMKM untuk memberikan tips dan pengetahuan lainnya agar mereka dapat mengembangkan bisnisnya. #TerusUsaha merupakan kelanjutan dari komitmen jangka panjang Grab untuk mempercepat digitalisasi bisnis tradisional dan kecil sekaligus mendukung program #BanggaBuatanIndonesia milik pemerintah.

Sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia, 52 persen pendapatan ekonomi Bali disumbang oleh sektor pariwisata. Sektor ini juga memastikan banyak UMKM dan pekerja lepas bermunculan dan bertumbuh di Bali pada beberapa tahun terakhir, termasuk sektor kerajinan, kuliner dan busana. Saat pandemi menyerang, kedua sektor ini lesu.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, tercatat adanya penurunan jumlah wisatawan sebesar 88,9 persen pada Mei 2020. Padahal UMKM dan pekerja lepas telah menyumbangkan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Bali. Pada 2019, riset Tenggara dan CSIS menunjukkan kontribusi ekonomi kedua sektor ini yang didukung oleh teknologi Grab adalah Rp 889 miliar. Hal ini menunjukkan adanya

kebutuhan mendesak terhadap digitalisasi, baik dari sisi pemberian pelatihan maupun penyediaan platform teknologi agar lebih banyak UMKM di Bali yang bisa merangkul digitalisasi dan bertahan di era new normal ini.

Head of East Indonesia Grab Indonesia Halim Wijaya menjelaskan komitmen Grab dalam mendorong bisnis kecil dan tradisional di Bali untuk bertransformasi digital. Para pelaku usaha dari semua sektor termasuk pariwisata di Bali jelas terkena imbas dari pandemi yang terjadi. UMKM diharapkan bisa menjadi sektor lokomotif atau penggerak ekonomi di Bali. Digitalisasi menjadi sebuah hal yang mendesak, mengingat perubahan perilaku konsumen yang tengah terjadi sekaligus manfaatnya untuk menghemat waktu dan biaya operasional. ‘’Program #TerusUsaha yang kami hadirkan di Bali bertujuan mendukung percepatan digitalisasi UMKM melalui rangkaian pelatihan dan pemanfaatan teknologi yang sejalan dengan komitmen jangka panjang GrabForGood. Kami berharap pelaku industri pariwisata dan UMKM di Bali bisa bangkit dan siap menyambut siklus bisnis baru di era new normal ini dengan teknologi,’’ jelasnya.

Gubernur Bali I Wayan Koster yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, MAPPL.Sc. menyambut baik berbagai solusi yang dihadirkan oleh Grab dalam program #TerusUsaha yang diluncurkan di Bali. ‘’Karena pandemi ini, roda perekonomian Provinsi Bali yang ditopang oleh pariwisata merasakan dampak yang luar biasa,’’ ujarnya.

Rangkaian solusi dari Grab ini sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali dalam hal pemulihan dampak Covid-19. Salah satunya meliputi relaksasi peningkatan kualitas SDM, bant u a n t e k n o l o g i d a n p r omosi UMKM. ‘’Kami percaya UMKM merupakan penyelamat perekonomian.

Semoga inovasi program Grab ini juga dapat membantu pelaku usaha dan UMKM lebih siap menghadapi tatanan kehidupan baru dan memanfaatkan IT sebaik-baiknya. Pemerintah pun tidak lupa mengajak masyarakat dan pelaku UMKM di Bali agar dapat memanfaatkan program digitalisasi yang ditawarkan oleh Grab dengan baik,’’ ungkapnya.

Senior Economist, Tenggara Strategics Lionel Priyadi, M.A. mengungkapkan, saat Bali mulai beradaptasi menyambut era new nor-

mal, platform seperti Grab dan sektor gig economy dapat mendukung Indonesia dalam perjalanannya menuju pemulihan ekonomi.

Kesiapan secara digital akan menjadi lebih penting dalam era new normal. ‘’Pada akhirnya meskipun masih ada banyak ketidakpastian ekonomi di waktu yang akan datang, kami percaya gig economy akan memainkan peran penting dalam membantu mempertahankan mata pencaharian,’’ jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badung I Made Widiana, S.Sos., M.Si. menyambut baik program #TerusUsaha yang diluncurkan Grab di Bali. ‘’Saya percaya bahwa digitalisasi akan menyelamatkan mereka yang selalu ingin terus berusaha di tengah kondisi dunia yang seperti ini,’’ sebutnya.

Digitalisasi bukan hanya sebuah tren sesaat dan akan menghilang dalam beberapa waktu ke depan. Platform digital merupakan masa depan dari sebuah kemajuan perekonomian. Pemerintah sangat berterima kasih kepada Grab yang sudah mendukung UMKM untuk lebih maju dan berkembang dengan digitalisasi. Diharapkan dengan program ini akan ada banyak UMKM yang ikut ambil bagian dalam solusi yang diberikan oleh Grab. (ad)

Rabu Pon, 5 Agustus 2020

Lampaui Capaian Pusat, Pemkab Jembrana Raih Penghargaan BPS TINGKAT partisipasi Sensus Penduduk Online (SPO) 2020 yang tinggi di Kabupaten Jembrana mendapat apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Jembrana menorehkan angka partisipasi masyarakat sebanyak 109.147 jiwa atau 38,93% dari estimasi total jumlah penduduk 280.396.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPS Jembrana Kadek Muriadi Wirawan kepada Bupati Jembrana I Putu Artha di Ruang VIP Kantor Bupati Jembrana, Selasa (4/8) kemarin.

Muriadi Wirawan menyampaikan, kegiatan SPO 2020 dilaksanakan mulai Februari dan berakhir Maret. Namun, karena adanya Covid-19, SPO diperpanjang kembali sampai 29 Mei 2020. Dari pelaksanakan SPO tersebut diperoleh Kabupaten Jembrana

memiliki persentase 38,93%.

Capaian ini juga melampui atau di atas rata-rata Provinsi Bali yang sebesar 35,59%. ‘’Dengan pencapaian tersebut, BPS Pusat memberikan penghargaan kepada Kabupaten Jembrana yang telah melampaui target. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jembrana yang telah berperan aktif dalam menyukseskan SPO. Data ini sangat bermanfaat untuk perencanaan masa depan bangsa,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari partisipasi ASN Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Sensus Penduduk Online 2020, yaitu 3.170 ASN atau sebesar 94,43%.

BPS Jembrana akan kembali menyelenggarakan sensus penduduk yang akan dilaksanakan September 2020. Sensus kedua

ini tidak lagi secara online, melainkan dengan strategi drop of pick up (dopu) melalui pengisian kuesioner. ‘’Untuk itu, kami mohon arahan dan support Pemerintah Daerah Jembrana guna menuntaskan 100% data Sensus Penduduk Tahun 2020 yang ada di Kabupaten Jembrana,’’ kata Muriadi Wirawan.

Bupati Jembrana I Putu Artha turut memberikan apresiasi atas partisipasi masyarakat Kabupaten Jembrana dalam menyukseskan program Sensus Penduduk secara Online Tahun 2020. Capaian tersebut membuktikan bahwa sinergi di antara pemerintah telah berjalan baik. Hal itu juga ditandai oleh respons masyarakat Jembrana terhadap SPO 2020 sangat bagus. Sebanyak 109,1 ribu dari 280,40 ribu penduduk Jembrana telah mengikuti SPO 2020.

Ekonomi Dukung Program PEN

Bank Mandiri Salurkan Rp 782,14 Miliar kepada Pelaku UMKM Bali Nusra

LAUNCHING - Regional CEO Bank Mandiri Bali Nusa Tenggara Herinaldi beserta jajaran berfoto bersama beberapa nasabah debitur Bank Mandiri dalam acara launching program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Denpasar.

BANK Mandiri berkomitmen mengoptimalkan dana penempatan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19. Untuk itu, Bank Mandiri menyiapkan rencana penyaluran kredit (pipeline) secara sektoral dengan fokus pada usahausaha yang mendukung penyerapan tenaga kerja, ketahanan pangan dan pariwisata.

Berdasarkan PMK 70/2020, pemerintah menempatkan uang negara di bank-bank Himbara untuk disalurkan sebagai kredit produktif, khususnya kepada segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Target penyaluran hingga Rp 30 triliun atau tiga kali lipat dari dana penempatan pemerintah di Bank Mandiri sebesar Rp 10 triliun. Ren-

cananya alokasi penyaluran Rp 20 triliun untuk segmen UMKM dan Rp 10 triliun bagi segmen wholesale.

Regional CEO Bank Mandiri Bali Nusa Tenggara (Nusra), Herinaldi, menyebutkan pihaknya akan menggandeng berbagai komponen masyarakat termasuk nasabah eksisting dan memanfaatkan seluruh sumber daya di Bank Mandiri untuk memastikan bahwa dana PEN dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. ‘’Kami akan mengoptimalkan seluruh jaringan mikro dan UKM kami di lapangan untuk menyalurkan dana PEN tersebut kepada nasabah yang layak dan memiliki usaha yang potensial, sehingga dapat menggerakkan seluruh sektor usaha agar dampak pandemi Covid-19 tidak berlarut-larut dan ekonomi domestik segera bang-

kit,’’ kata Herinaldi saat seremoni penyerahan kredit PEN kepada debitur segmen mikro dan UKM bersama jajaran Bank Mandiri Region XI Bali Nusra di Denpasar, Selasa (4/8) kemarin.

Berdasarkan pipeline tersebut, penyaluran kredit khusus segmen mikro dan UMKM akan diarahkan ke sektor-sektor produktif antara lain pertanian, perkebunan, jasa dan perdagangan, industri pengolahan, pariwisata serta sektor lain yang memberikan dampak pada ketahanan pangan.

Lebih lanjut Herinaldi menjelaskan, target penyaluran kredit untuk UMKM di Bali Nusra adalah Rp 782,14 miliar. Kredit PEN yang telah disalurkan oleh Bank Mandiri Region XI Bali Nusra untuk segmen mikro sampai 31 Juli 2020 sebesar Rp 167,72 miliar dari target Rp 521,14 miliar. Sementara untuk SME (Small Medium Enterprise) telah mencapai Rp 176,1 miliar dan target penyaluran Rp 261 miliar. ‘’Untuk mempercepat proses penyaluran dan implementasi protokol kesehatan dalam bisnis di era new normal, kami juga telah memanfaatkan dukungan teknologi informasi (TI) dalam proses bisnis, seperti penggunaan video call untuk membantu proses verifikasi permohonan kredit segmen wholesale dan UKM. Selain itu, kami memanfaatkan aplikasi Mandiri Pintar untuk memangkas proses administrasi dalam pengajuan kredit mikro produktif agar persetujuan bisa diperoleh dalam 15 menit,’’ ujarnya. (ad037)

Teknologi

‘’Sensus Penduduk Online (SPO) tahap pertama sudah terlaksana dengan baik dan melampaui target. Saya harap hal yang sama juga dilakukan pada sensus penduduk tahap kedua, bahkan, kalau bisa lebih baik,’’ ungkap Bupati Artha.

Bupati Jembrana menambahkan, dukungan terhadap Sensus Penduduk 2020 tahap dua dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, sosialisasi akan dilaksanakan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dunia pendidikan guna menuntaskan 100% data sensus penduduk di Kabupaten Jembrana. ‘’Data sensus penduduk sangat penting keberadaannya. Data tersebut dapat menjadi referensi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan, sehingga kebijakan akan tepat sasaran,’’ tandas Artha. (ad046)

PENGHARGAAN - Bupati Jembrana I Putu Artha (dua dari kanan) menerima penghargaan dari BPS terkait partisipasi sensus penduduk online.

Cek Prokes di Pasar, GTPP Tabanan Libatkan Seluruh OPD

Tabanan (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 terus berupaya mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan (prokes) di seluruh sektor baik itu perdagangan, pariwisata maupun pendidikan. Ini dilakukan sebelum new normal ala Tabanan yakni adaptasi kebiasaan baru menuju Tabanan Aman dan Produktif diresmikan rencananya pada pertengahan Agustus 2020.

Bali Post/ist

CEK PROKES - Perwakilan dari tiap bagian dan OPD di Lingkungan Pemkab Tabanan serentak turun mengecek prokes di pasar tradisonal dan pasar desa adat, Selasa (4/8) kemarin.

Dalam rapat yang digelar pada Senin (3/8) diputuskan melakukan percepatan pengawasan (pengecekan - red) terkait sejauh mana penerapan prokes sudah dijalankan.

Salah satunya mengecek penerapan prokes di pasar tradisional dan pasar milik desa adat serta desa dinas di tiap kecamatan di Kabupaten Tabanan yang digelar serentak, Selasa (4/8) kemarin. Kegiatan pengecekan prokes di pasar-pasar ini juga melibatkan perwakilan dari seluruh bagian atau OPD yang ada di

jajaran Pemkab Tabanan. Per bagian atau OPD rata-rata diwakili dua sampai tiga orang.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan A.A. Gde Dalem Trisna Ngurah seizin Sekda Tabanan I Gede Susila (Ketua GTPP Covid Tabanan) menjelaskan, pengecekan prokes dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan tidak hanya menyasar sektor perdagangan, pendidikan dan pariwisata, melainkan Tabanan secara menyeluruh. Diharapkan masyarakat Tabanan nantinya

terbiasa menjalankan prokes Covid dengan baik dan benar dalam adaptasi kebiasaan baru menuju Tabanan Aman dan Produktif. ‘’Sekarang pasar dicek.

Hasil chek list tiap OPD yang turun ke pasar dikumpulkan dan di-list kembali. Jika ada yang belum maksimal pelaksanaan prokesnya, nanti OPD leading sektor yang akan turun menindaklanjuti seperti melakukan pembinaan lagi,’’ ucapnya.

Dalem Trisna melanjutkan, setelah pasar akan di-

lakukan pengecekan prokes bidang pariwisata, kesehatan dan bidang pendidikan. Di bidang pendidikan sesuai hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, akan dilaksanakan pengawasan sistem silang. Misalnya perwakilan SMPN 1 Tabanan mengawasi pelaksanaan prokes di SMPN 2 Tabanan, begitu seterusnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tabanan I Gusti Nyoman Arya Wardana mengatakan, pasar yang dicek prokesnya adalah 13 pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah termasuk pasar senggol serta 20 pasar adat dan pasar dinas di bawah naungan DPMD. ‘’Semuanya serentak dicek hari ini (Selasa kemarin - red). Perwakilan bagian dan OPD sudah diberikan check list untuk bahan laporan yang nantinya dikumpulkan ke Gugus Tugas untuk dievaluasi,’’ terangnya.

Dalam chek list tersebut setidaknya ada 11 item yang menjadi perhatian terkait prokes pencegahan Covid-19, seperti penyediaan fasilitas cuci tangan, penyemprotan disinfektan, penyediaan hand sanitizer, pemakaian masker dan lainnya. Hasil laporan sementara, masih ada sejumlah pasar yang belum maksimal menjalankan beberapa prokes seperti pengaturan jarak, penjagaan di pintu masuk atau keluar dan belum semua pedagang menggunakan face shield. (ad045)

Agama

P2M Undiksha ’’Sulap’’ Beras Merah DPD-RI Minta Umat Katolik Tuka Tahan Diri Urusan ’’Parahyangan’’ Langgar UU HAM, Senator Minta Bupati Buka Kembali Jadi Pewarna Alami Makanan Krematorium Hindu di Desa Tuka yang Ditolak Warga

PESERTA DAN TIM - Peserta pelatihan membuat jajan dengan pewarna alami dari beras merah dan tim P2M Undiksha.

PENGGUNAAN bahan pewarna kimia pada jajanan masih kerap ditemukan meski jumlahnya sudah mulai berkurang. Untuk terus mengedukasi masyarakat agar mau beralih menggunakan pewarna alami, LPPM Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terus memberikan pelatihan pembuatan jajan dengan pewarna alami yakni yang dibuat dari beras merah. Seperti yang dilakukan pada 30-31 Juli di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Somya Pertiwi, Banjar Wongaya Betan, Desa Mengesta, Penebel, Kabupaten Tabanan.

Pelatihan kali ini diikuti 10 orang peserta.

Desa Mengesta merupakan salah satu daerah di Bali se-

bagai penghasil beras merah.

Bagi akademisi Undiksha, beras tersebut tidak hanya baik untuk konsumsi, namun sekaligus sebagai pewarna alami untuk makanan. Hal ini dilirik menjadi Program Pengabdian kepada Masyarakat (P2M). Tim pelaksana program ini terdiri atas Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd., Prof.

Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si. dan Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, S.E., M.Si. Ak. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Undiksha Prof. Dr. Gde Astra Wesnawa, M.Si. dalam sambutannya secara virtual mengharapkan kegiatan ini dapat berjalan efektif dan mampu memberikan manfaat

untuk masyarakat, baik dari sisi kualitas produk maupun pemasarannya. Selain itu, pihaknya mendorong semakin banyak program inovasi yang dilahirkan akademisi sehingga semakin meningkatkan daya saing universitas baik tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Ketua Tim Ni Nyoman Parwati menjelaskan pelatihan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya menggunakan bahan-bahan pewarna makanan yang dibuat dari bahan kimia.

“Jika zat-zat berbahaya itu terakumulasi dalam tubuh akan menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat menggunakan pewarna makanan dari bahan alami.

Salah satunya berasal dari angkak (permentasi dari beras) untuk menghasilkan warna oranye sampai warna merah,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, program P2M PPPUD ini sudah masuk tahun kedua yang berlangsung Maret sampai Oktober 2020. Selain produksi makanan, tim ini memberikan edukasi terkait pemasaran dan memfasilitasi mengusulkan merek dagang untuk beras organik yang merupakan produk unggulan Desa Mengesta. “Kami ingin program ini dapat memberikan dampak lebih besar untuk masyarakat dalam mengelola potensi daerah, khususnya beras merah,” kata Nyoman Parwati. (ad044)

AKHIRNYA polemik terkait penolakan sebagian krama adat Desa Tuka dan komunitas Nasrani/Kristen terkait keberadaan Krematorium Hindu yang digagas Desa Adat Tuka, Kuta Utara, Badung, sampai juga ke Senayan, Jakarta.

Senator DPD-RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, pun menggandeng Nyoman Giri Prasta (Bupati Badung) dalam RDP Komite I Bidang Hukum DPDRI yang digelar di Mangupura.

Dalam rapat tersebut, AWK sengaja mengundang dua pihak, baik pihak desa adat yang menggagas krematorium maupun pihak yang keberatan terhadap keberadaan krematorium Hindu tersebut.

Dalam kesempatan itu, AWK menerima informasi dua arah termasuk penyampaian Ida Bendesa Adat bahwa selama dua bulan adanya krematorium sudah melayani 84 sawa dan sedari awal tidak ada penolakan dari warga. Di satu sisi, DPD-RI memahami tujuan mulia Desa Adat Tuka untuk membuat krematorium, selain untuk melayani umat Hindu internal Desa Adat Tuka, juga diberikan kesempatan melayani umat Hindu dari berbagai daerah. Akan tetapi keberadaan umat Hindu di Tuka sudah menjadi minoritas mengingat hampir 90 persen krama di Tuka adalah warga Kristen/Nasrani.

Terhadap hal ini, Senator AWK jelas memberikan dukungan pada Desa Adat Tuka mengingat legal standing dari kerja sama Desa Adat Tuka dan pihak Yayasan Hindu sudah benar. ‘’Secara umum setelah diperiksa, keberadaan krematorium ini sudah sah dan sesuai perundang-undangan.

Kenapa? Karena krematorium ini didirikan di tanah duwe Pura Dalem milik desa adat dan kerja sama dengan Geria Hindu/ Yayasan sudah ada kesepahaman baik.

Krematorium ini juga sudah diresmikan oleh Ketua DPRD Badung dan dalam prosesnya berjalan selama dua bulan semua adem dan tenteram. Jika ada riak-

RDP - Senator DPD-RI Dr. Arya Wedakarna (AWK) bersama Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura saat RDP Komite I Bidang Hukum DPD-RI. riak, itu hanya miskomunikasi dan kita selesaikan hari ini juga. Termasuk saya minta aparat keamanan TNI/Polri agar menurunkan spanduk-spanduk provokatif tentang penolakan krematorium. Jangan bawa gaya-gaya aksi di luar Bali untuk menyalurkan aspirasi di Pulau Dewata.

Hindu itu damai, dialogis dan dinamis. Ini Satyagraha dan Bali Berdaulat,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Kelompok MPR-RI. Sejumlah rekomendasi pun disampaikan oleh AWK. (1) Krematorium Hindu agar dibuka segera untuk kepentingan umum. (2) Hal-hal terkait perizinan dan lain sebagainya agar ditangani pemkab. Prinsip pengayoman agar dikedepankan agar tidak muncul isu SARA. (3) Warga Hindu dan umat Nasrani/Kristen dan Katolik agar menahan

diri. AWK minta umat Kristen jangan masuk untuk mengomentari masalah parahyangan desa adat, termasuk Pitra Yadnya. Stop isu SARA dan kedepankan manyama braya. (4) AWK menegur perbekel dan aparat keamanan yang terkesan membiarkan adanya spanduk-spanduk tolak krematorium.

DPD minta turunkan segera spanduk provokatif termasuk memproses provokator jika dirasa melanggar UU. (5) AWK minta pihak desa adat dan geria Hindu tidak mencantumkan harga/paket banten dalam bentuk promosi yang bisa memunculkan fitnah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Senator AWK terkait upaya memediasi masalah di Desa Tuka sehingga Badung tetap kondusif. (ad039)

Rabu Pon, 5 Agustus 2020

Melapor ke Polisi Terkait Penyertifikatan PKD

Dua Warga Jero Kuta Pejeng Dijatuhi Sanksi ’’Kanorayang’’ Gianyar (Bali Post) Masalah penyertifikatan tanah pekarangan desa (PKD) di Desa Adat Jero Kuta Pejeng terus bergulir. Dampaknya, dua warga desa adat setempat dikenakan sanksi kanorayang (dinonaktifkan). Mereka dikenakan sanksi akibat melaporkan kasus penyertifikatan PKD itu ke Mapolres Gianyar. Menyikapi hal ini sejumlah perwakilan warga pun mengadu ke Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Selasa (4/8) kemarin.

Salah satu warga yang kena sanksi Kanorayang, I Made Wisna, mengungkapkan dirinya menerima sanksi ini terhitung mulai 1 Agustus 2020. Warga Banjar Guliang Desa Adat Jero Kuta Pejeng itu dikenakan sanksi karena melaporkan kasus penyertifikatan ini ke Mapol-

res Gianyar. Padahal dalam laporan itu ia tidak mencantumkan oknum siapa pun. ‘’Sesuai Perda Gubernur Bali, kami lihat tidak ada nama yang dikenakan kanorayang.

Tetapi sanksi itu langsung diterapkan kepada saya sejak tanggal 1 Agustus kemarin.

Besoknya 2 Agustus pas anak

saya gotong royong ngayah ke pura langsung dipulangkan oleh prajuru desa,’’ jelasnya.

Wisna membeberkan, dalam sanksi kanorayang itu, dirinya selaku warga adat tidak mendapatkan pelayanan adat, ketika mendapatkan bahaya atau yang disebut ala ayunan. Ia mencontohkan

ketika terjadi kebakaran di rumahnya, hingga tidak diikutkan pelaksanaan upacara adat di pura dan hal lain terkait hak sebagai warga adat. ‘’Hak-hak yang semestinya kita dapatkan, namun ketika dijatuhi kanorayang, hal itu tidak didapatkan. Kalau kewajiban belum juga dibahas sampai kapan sanksi itu dikenakan,’’ imbuhnya.

Tidak hanya Wisna, seorang warga Banjar Intaran, Ketut Suteja, juga dikenakan sanksi serupa oleh Desa Adat Jero Kuta Pejeng. Hal ini didapat karena mereka

sama-sama sebagai pelapor.

Pihaknya pun menghadap Bupati Gianyar, Selasa pagi kemarin, guna dapat bantuan mediasi persoalan itu. ‘’Kapan sanksi itu dicabut belum ada kejelasan. Kami ke sini (Kantor Bupati Gianyar - red) agar bisa dibantu memediasi terkait hak milik tanah pekarangan desa adat dan terkait kanorayang ini,’’ imbuhnya.

Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng, Tjokorda Gde Putra Pemayun, dikonfirmasi membenarkan pihaknya menjatuhkan sanksi kanorayang.

Dikatakan, ada dua warga

yang dikenakan sanksi ini dari 44 warga yang mengajukan keberatan terkait PKD tersebut. ‘’Itu kan jumlahnya 40an orang. Tidak semua kena sanksi. Namun hanya dua orang itu kena sanksi. Mereka itu dikenakan kanorayang karena tidak menjalankan tahapan awig-awig yang ada,’’ katanya.

Selain tidak menjalankan tahapan awig-awig, dua warga ini dikenakan sanksi karena melapor ke Mapolres Gianyar terkait kasus penyertifikatan lahan PKD itu. ‘’Yang dua itu dasarnya melaporkan prajuru

tanpa mengikuti awig-awig yang ada. Sementara yang membangkang lainnya belum ada kena sanksi, itu tergantung hasil lanjutan di pengadilan nanti, siapa menang dan siapa kalah,’’ imbuhnya.

Nah sampai kapan dua warga ini menjalankan sanksi? Mantan DPRD Gianyar itu mengaku belum bisa memastikan lebih lanjut. Pihaknya menunggu hasil rapat desa. ‘’Kemungkinan ditindaklanjuti. Namun tidak diputuskan sendiri. Semua akan diputuskan dalam paruman desa,’’ tandasnya. (kmb35)

Pembangunan Dua Pelabuhan Perumda Tirta Sanjiwani Terima 7.556 Keluhan Angin Segar buat Warga Nusa Penida Anggaran Dipangkas

Dirum Perumda Tirta Sanjiwani I Nyoman Darmadiasa Gianyar (Bali Post) Pandemi Covid-19 yang ditandai adanya rasionalisasi anggaran berdampak signifikan terhadap keberadaan Perumda Tirta Sanjiwani. Dipangkasnya sejumlah anggaran menyebabkan keluhan dari pelanggan bahkan mencapai 7.556 di bulan Juli, namun sebelumnya bulan Maret 3.161. Direktur Umum Perumda Tirta Sanjiwani, I Nyoman Dharmadiasa mengatakan hal itu, Selasa (4/8) kemarin.

Menurutnya, Pemkab Gianyar awalnya menyetujui anggaran penyertaan untuk PDAM Tirta Sanjiwani Rp 21 miliar termasuk di dalamnya membuat air minum kemasan

senilai Rp 12 miliar. Namun, akibat rasionalisasi kasus Covid-19, Perumda Tirta Sanjiwani Gianyar hanya menerima anggaran Rp 7,5 miliar. Sementara rencana air minum kemasan itu ditunda di anggaran tahun depan. ‘’Dari Rp 7,5 miliar dialokasikan untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Rp 3 miliar, pembangunan sumur di dua tempat Belega dan Bonbiu sekitar Rp 2 miliar dan peningkatan pelayanan sekitar Rp 2,5 miliar,’’ katanya.

PDAM Gianyar banyak menerima keluhan dari pelanggan.

Bahkan setiap bulannnya tercatat ribuan keluhan diterima. ‘’Keluhan terbanyak bulan Juli 2020, yakni mencapai 7.556

pelanggan. Maret nyaris setengahnya 3.161,’’ katanya.

Meningkatnya jumlah keluhan itu, ditengarai karena aspek psikologis selama pandemi.

Pelanggan banyak yang stay di rumah, sehingga saat ada gangguan air sifatnya kecil saja, langsung menghubungi Perumda Tirta Sanjiwani. Salah satunya disebabkan Perumda Tirta Sanjiwani Gianyar di awal pandemi sempat menerapkan proses perbaikan saluran pada siang hari. Kebijakan ini justru mengganggu pelayanan di saat banyak pelanggan mengonsumsi air di siang hari. ‘’Itu kebijakan di awal pandemi. Tetapi sekarang kami kembalikan lagi proses perbaikan itu di malam hari, sehingga pelayanan ke pelanggan tidak sampai terganggu,’’ katanya.

Hingga pertengahan tahun ini Perumda Tirta Sanjiwani Gianyar mengalami penurunan pendapatan per bulan, dari Rp 7,1 miliar di bulan Maret menjadi Rp 6,1 miliar di bulan Juli. Kondisi ini juga disebabkan banyak pelanggan yang berhenti di tengah pandemi Covid-19. ‘’Yang berhenti sampai Juli sudah 459 SR, banyak disebabkan membuat sumur bor,’’ katanya.

Agenda PDAM selanjutnya membuat program 1.050 sambungan rumah dengan biaya gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dari jatah itu yang berhasil lolos verifikasi 1.023. Warga yang memperoleh program ini adalah yang berpenghasilan rendah, kategori listrik 900 sampai 1.300 VA. ‘’Perkiraannya Agustus ini sudah rampung,’’ tandasnya. (kmb35)

Pelaku Pencurian Toko Elektronik Ditangkap Bangli (Bali Post) – Tim Gabungan Unit Reskrim Polsek Kintamani dan Sat Reskrim Polres Bangli berhasil menangkap pelaku pencurian di sebuah toko elektronik di wilayah Desa Batur Tengah, Kintamani. Pelaku Fatoni Puspito (29) asal Jombang, Jawa Timur itu dibekuk di tempat kerjanya di Denpasar. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan handphone dari tempat kos pelaku.

Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi, Selasa (4/8) mengungkapkan, kasus pencurian di toko elektronik milik korban I Nyoman Windia (50) itu, terjadi Senin (3/8) lalu. Awalnya korban sekitar pukul 08.00 wita masuk ke dalam toko miliknya.

Saat itu korban melihat jendela toko dalam keadaan terbuka.

Curiga terjadi sesuatu, korban kemudian memeriksa seputaran toko dan mendapati laci tempat menyimpan uangnya dalam keadaan terbuka. “Setelah dicek uang kurang lebih Rp 3 juta yang ada di dalam laci itu sudah tidak ada,” kata Sulhadi.

Korban juga kehilangan HP

yang sebelumya ditaruh di meja toko. Kejadian itu dilaporkan ke Polsek Kintamani.

Menindaklanjuti laporan pencurian itu Tim Unit Reskrim Polsek Kintamani di-back-up personel Sat Reskrim Polres Bangli melakukan penyelidikan.

Berbekal hasil olah TKP, tim berhasil mengamankan pelaku di tempatnya bekerja di wilayah Denpasar. Sedangkan barang bukti hasil curian berupa uang, HP, jaket dan topi diamankan di kos pelaku yang juga berada di wilayah Denpasar. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti

diamankan ke Polsek Kintamani.

Berdasarkan hasil interogasi, pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai sales barang elektronik itu mengaku baru sekali melakukan aksi pencurian. Ia masuk ke dalam toko korban dengan cara mencongkel jendela belakang toko.

Aksinya dilakukan seorang diri. Kepada polisi pelaku mengaku nekat membobol toko itu, karena butuh uang. “Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan di Polsek Kintamani,” imbuh Sulhadi. (kmb40)

DIAMANKAN - Pelaku diamankan di Polsek Kintamani.

Semarapura (Bali Post) Dibangunnya dua pelabuhan di Nusa Penida, menjadi angin segar bagi perkembangan wilayah kepulauan yang eksotik itu. Keberadaan pelabuhan itu dipercaya warga setempat akan membawa Nusa Penida menjadi lebih maju dan layak dikunjungi. Karena itu pembangunan itu membawa optimisme baru bagi warga Nusa Penida. Mereka optimis wilayah kepulauan itu ke depan akan semakin maju.

Apalagi modal potensi pariwisatanya relatif besar.

Salah satu warga Nusa Penida, I Ketut Gunaksa, mengatakan Selasa (4/8) kemarin, keberadaan pelabuhan itu akan memberikan multiplier effect besar bagi Nusa Penida.

Ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah, dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten, mendukung positif Nusa Penida sebagai destinasi wisata yang baru berkembang di Bali. Konsep pelabuhan segitiga Sanur-Sampalan-Bias Munjul, diyakini dapat menjawab kebutuhan Nusa Penida. ‘’Dengan adanya pelabuhan, maka tentu tamu yang

TURUN DARI FASTBOAT - Gubernur Koster dan Menhub saat turun dari fastboat menuju Pelabuhan Sampalan, Nusa Penida. berkunjung ke Nusa Penida itu akan semakin nyaman. Hal itu sekaligus akan mendongkrak perekonomian masyarakat,’’ kata Bendesa Jungut Batu ini optimis.

Gunaksa mengapresiasi semua pihak yang terlibat di dalam proses rencana pembangunan pelabuhan ini sejak awal hingga terealisasi.

Ini sebagai bukti nyata bagi warga Nusa Penida. Dia kembali meminta warga yang tidak puas, karena titik ketiga pelabuhannya bukan diban-

gun di Pesinggahan, melainkan di Sanur. Idealnya hal itu tidak usah dipersoalkan.

Ke depan, titik di Pesinggahan itu bisa dipikirkan lebih lanjut. Sebab, realisasi dua pelabuhan di Sampalan dan Bias Munjul saja, menurut anggota DPRD Klungkung ini, harus benar-benar disyukuri sebagai perkembangan nyata.

Pelabuhan itu dipercaya akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat.

Hal serupa disampaikan anggota dewan asal Nusa

Penida lainnya, I Made Jana.

Realisasi dua pelabuhan itu menjadi sebuah awal yang luar biasa bagi Klungkung, khususnya Nusa Penida. Dia mengajak masyarakat Nusa Penida bersama-sama menjaga gebrakan itu, sehingga apa yang direncanakan kelak terealisasi dengan baik. ‘’Di tengah situasi pandemi Covid-19, pemerintah masih bisa mewujudkan komitmennya. Apresiasi kami buat Bupati Klungkung, Gubernur Bali, Menhub dan Presiden Joko Widodo,’’ katanya.

Warga lainnya, I Dewa Ketut Tayanegara, menambahkan pelabuhan itu menjadi beranda pertama Nusa Penida. Seperti kata Gubernur Koster, setiap pengunjung yang akan ke Nusa Penida tidak akan basah-basahan lagi saat naik fastboat. Bendesa Adat Dalem Setra Batununggul itu berharap proses pengerjaan pelabuhan itu berjalan lancar, sehingga kehadiran pelabuhan itu benarbenar mampu membangun optimisme baru dan menunjang seluruh kepentingan Nusa Penida. (kmb31)

Sinyal Internet Tak Merata

SMPN Satap 5 Kintamani Tidak Bisa ”Full” Belajar Daring Bangli (Bali Post) – Sejak mewabahnya virus Corona, pemerintah menerapkan metode pembelajaran dengan sistem online atau daring (dalam jaringan). Di Kabupaten Bangli, tidak semua sekolah bisa menggelar kegiatan pembelajaran daring secara maksimal. Kendalanya, akibat sinyal internet tidak merata.

Seperti SMPN Satap 5 Kintamani di Desa Siakin, Kintamani. Kegiatan pembelajaran daring di sekolah itu tidak bisa dilaksanakan seratus persen.

Sebab sinyal internet di wilayah desa itu tidak merata. Sebagian wilayah ada yang sinyal inter-

netnya lemah. Bahkan belum terjangkau jaringan internet sama sekali alias masih blank spot.

Kepala SMPN Satap 5 Kintamani I Nengah Sulatra mengatakan, wilayah Desa Siakin yang terjangkau sinyal internet ada di atas yakni di sekitar Banjar Batih. Di wilayah itu sudah berdiri menara telekomunikasi. Sedangkan di wilayah pondokan bagian bawah desa, sinyalnya masih susah.

Atas kondisi itu, pihaknya tidak bisa menerapkan pembelajaran daring secara maksimal.

Kegiatan belajar daring hanya bisa dilaksanakan 70 persen. 30

persen siswanya belajar secara offline.

Kegiatan pembelajaran offline yang diterapkan di sekolahnya kata Sulatra, bukan kegiatan belajar tatap muka.

Siswa yang mengikuti kegiatan belajar offline tidak harus datang ke sekolah setiap hari.

Siswa bisa datang ke sekolah sesekali, jika menemui kendala mengerjakan materi. Pihak sekolah terkadang memberikan materi dan tugas belajar kepada para siswa dengan cara dititip. “Kami tidak membatasi waktu siswa menyelesaikan tugas harus disetor kapan.

Terpenting anak-anak menger-

jakan tugas yang diberikan,” jelasnya.

Total jumlah siswa SMPN 5 Satap Kintamani sebanyak 102 siswa. Seluruh siswa yang bersekolah di sekolah itu, merupakan warga Desa Siakin.

Perbekel Desa Siakain I Gede Disi juga mengatakan sinyal internet di desanya belum merata. Sebagian wilayah desa yang ada di bawah masih lemah sinyalnya. Bahkan ada yang sama sekali tidak terjangkau sinyal internet. Keberadaan menara telekominikasi di Desa Siakin disebutnya tidak bisa menjangkau semua wilayah Siakin. (kmb40)

Kunjungan Wisdom Dibuka, Ubud Masih Sepi Gianyar (Bali Post) Pemerintah sudah membuka kunjungan untuk wisatawan domestik mulai 31 Juli kemarin. Agustus ini wisatawan domistik nusantara (wisdom) mulai bookingan akomodasi di seputaran kampung turis itu. Meski demikian, suasana seputaran Ubud masih nampak sepi.

Tidak hanya itu, sejumlah restoran juga masih terlihat tutup, Senin (3/8) lalu.

Pantauan Bali Post, sejumlah restoran di seputaran Ubud masih nampak tutup Senin siang kemarin. Sementara lalu lintas di seputaran Catus Pata Ubud juga masih nampak landai. Hanya terlihat segelintir

wisatawan lalu-lalang mengendarai sepeda motor.

Kadisparda Gianyar A.A. Gde Putrawan mengakui saat ini suasana di seputaran Ubud masih sepi. Kondisi ini terlihat dari lalu lintas seputaran Ubud yang tampak lengang.

Meski demikian pascapemerintah mengumumkan membuka kunjungan pada 31 Juli, sejumlah wisatawan domestik mulai booking untuk Agustus. ‘’Untuk wisatawan nusantara, Agustus ada beberapa sudah mulai booking, tetapi tidak sih banyak, jumlahnya sekitar belasan,’’ ucapnya.

Tidak hanya itu bookingan akomodasi untuk mancanegara juga sudah mulai

ada. Namun mereka memesan untuk bulan Oktober hingga November. Pihaknya berharap kondisi pandemi bisa membaik, sehingga kunjungan mancanegara bisa dibuka 11 September mendatang. ‘’Turis mancanegara infonya sudah ada yang booking akomodasi, khususnya di seputaran Ubud, Tegallalang dan Keliki,’’ katannya.

Kadisparda menambahkan, meski sudah ada booking, wisatawan tetap mempertimbangkan situasi, untuk melanjutkan liburan atau tidak. ‘’Tamu tetap membaca situasi daerah tujuan. Jika berdasarkan kacamata mereka belum aman, ya… bisa

di-cancel. Pengunduran bisa dilakukan, diganti bulan lain, tetapi semoga situasi membaik,’’ katanya.

Kadisparda mengatakan, sampai saat ini masih ada sejumlah wisatawan yang stay di Ubud. Dari data yang diperoleh, bahwa ada 2.000 lebih wisatawan yang stay di Bali selama pandemi sampai saat ini. ‘’Menurut info yang saya dapat, di seluruh Bali ada 2.000 wisatawan yang stay selama pandemic Covid-19. Di Gianyar mungkin satu pertiga atau sekitar 500 lebih. Namun mereka kerap berpindah-pindah, kadang di Gianyar atau di Badung,’’ tandasnya. (kmb35)

Pasar Galiran Dibuka 24 Jam Mulai Sabtu Setelah melewati masa-masa sulit di tengah pandemi Covid-19, Pasar Umum Galiran kembali dibuka normal 24 jam mulai Sabtu (8/8) nanti. Keputusan ini diambil setelah pemerintah daerah banyak menerima masukan dari kalangan pedagang. Sebab, operasional pasar yang hanya 12 jam itu membuat situasi di sekitar pasar tambah krodit saja. Alasannya selain kurangnya durasi jam operasional juga lantaran pasar banyak menampung pedagang dari luar Klungkung. Bagaimana langkah-langkah efektif harus diupayakan terkait pengawasan terhadap pedagang yang kerap tidak tertib itu?

KEPUTUSAN itu diambil Bupati Klungkung Nyoman Suwirta setelah melakukan rapat kerja dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Klungkung serta OPD terkait dalam pengelolaan Pasar Galiran di Ruang Kerja Bupati Suwirta, Selasa (4/8) kemarin.

Mengatasi masalah itu, Bupati Suwirta memberikan solusi agar jam buka operasional pasar bisa lebih panjang. Dengan cara itu, diyakini bisa mengurangi kepadatan pedagang yang terjadi saat ini. ‘’Pedagang dari luar Klungkung merasa enak berjualan

di Pasar Galiran. Hal itulah jadi faktor penambahan jumlah pedagang akibatnya situasi tambah krodit,’’ kata Bupati Suwirta usai rapat koordinasi itu.

Pihaknya sudah menginstruksikan OPD terkait seperti UPT Pasar, untuk segera mengatur dengan baik. Caranya jam operasional pasar dibuka kembali seperti semula selama 24 jam. Dia meminta agar UPT memprioritaskan pedagang dari Klungkung. Itu penting, agar hasil pertanian dari Klungkung tetap bisa ter-cover di pasar tersebut. Setelah diputuskan demikian, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat, agar nantinya disesuaikan dengan perubahan jam operasional itu.

Tetap, kata Bupati, penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 diatensi optimal.

Pasalnya, penyebaran Covid-19 masih terjadi. Malah transmisi lokal masih tinggi, dengan menyasar klaster baru pada kantorkantor pemerintah. ‘’Itu merupakan dilema. Situasi sekarang sudah mengarah normal. Sedangkan transmisi lokal masih tinggi. Itu tugas berat menyesuaikan situasi pandemi dengan tuntutan masyarakat,’’ tegasnya.

Setelah situasi berjalan normal, operasional pasar dibuka 24 jam. Namun, masih ada pedagang yang belum dapat tempat jualan. Nanti akan dievaluasi lebih lanjut. Sebagai bentuk pengawasan, Gugus Tugas tetap akan bekerja. Petugas Satpol PP tetap melakukan patroli. Agar pedagang kembali tertib, setelah pembahasan jam operasional ini, membuat pedagang justru berjualan hingga meluber ke

pinggir jalan.

Bupati Suwirta juga menugaskan Kepala UPT Pasar Klungkung Komang Sugianta melakukan pemetaan dan pengawasan. Termasuk melengkapi segala fasilitas pendukungnya.

Mulai tempat cuci tangan dan lainnya. ‘’Tetap dilakukan Pengawasan. Hal itu sudah disosialisasikan kepada pedagang dan pembeli. Dengan harapan agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan,’’ imbuhnya.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung Wayan Ardiasa menambahkan, penyemprotan cairan disinfektan tetap dilakukan di lingkungan di pasar dua kali sehari. Petugasnya di pasar juga secara khusus memantau penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di dalam pasar. (gik)

PEMBELI BERJUBEL - Pedagang dan pembeli di Pasar Umum Galiran dari sisi barat, nampak masih berjubel di halaman luar pasar.

Rabu Pon, 5 Agustus 2020

Masuki Musim Kemarau Warga Seraya Timur Krisis Air Bersih Amlapura (Bali Post) Belakangan ini memang hujan sudah mulai jarang turun di Banjar Tanah Barak, Seraya Timur, Kecamatan Karangasem. Lantaran telah memasuki musim kemarau, maka hal itu membuat warga Banjar Tanah Barak mulai mengalami krisis air alias kesulitan air bersih untuk keperluan mereka sehari-hari.

Kepala Dusun Tanah Barak I Made Putra dikonfirmasi, Selasa (4/8) kemarin mengungkapkan, warga mulai kesulitan air bersih sejak sebulan lalu. Sebab, air hujan yang selama ini ditampung di cubang-cubang milik pribadi dan umum sudah habis digunakan keperluan sehari-hari. ‘’Sekitar 318 KK penduduk mulai kesulitan air bersih,’’ ucapnya.

Putra menambahkan, untuk bisa mendapat-

kan air bersih, masyarakat Tanah Barak bagian atas itu harus jalan kaki lumayan jauh menuju sumber air yang ada. Namun tidak sedikit warga menggunakan sepeda motor mengambil air dengan membawa jerinken. ‘’Jarak tempuhnya satu hingga dua kilometer,’’ katanya.

Dia menambahkan, situasi saat ini membuat warga terpaksa harus mengirit menggunakan air bersih untuk keperluan setiap hari.

Air per satu jeriken itu diupayakan digunakan warga satu sampai dua hari untuk kebutuhan makan dan minum. ‘’Warga Tanah Barak sangat berharap bisa mendapat bantuan air baik untuk memasak, minum termasuk mandi, intinya keperluan MCK-lah,’’ harap Made Putra. (kmb41)

Bali Post/kmb41

PUSAT INFORMASI - PVMBG membangun gedung pusat informasi yang diperuntukkan segala informasi berkaitan aktivitas Gunung Agung.

PVMBG Bangun Pusat Informasi di Pos Pemantauan Gunung Agung Rendang

Bali Post/kmb41

PELATIHAN SAR - Kapolres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini saat memantau anak buahnya mengikuti pelatihan SAR, Selasa (4/8) kemarin.

Jelang Pilkada, Personel Polres Diberikan Pelatihan SAR

Amlapura (Bali Post) Polres Karangasem melaksanakan pelatihan SAR bagi anggotanya. Pelatihan dilaksanakan di halaman Kantor Polres, Selasa (4/8) kemarin.

Pelatihan itu dilakukan sebagai upaya persiapan pengamanan saat perhelatan pilkada 9 Desember mendatang.

Kapolres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini mengungkapkan, dalam pelaksanaan pelatihan SAR kepada personel Polres Karangasem ini, pihaknya bekerja sama dengan Polda Bali. ‘’Dalam pelatihan ini ada puluhan personel terlibat,’’ ucapnya.

AKBP Suartini menambahkan, pelatihan ini dilakukan

sebagai upaya menghadapi hajatan pilkada 9 Desember mendatang. Pelatihan SAR ini memang sangat penting diberikan kepada anggota. Sebab, bila nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lapangan ketika anggotanya melakukan pengamanan, maka mereka sudah siap bukan saja menangani sekaligus mengevakuasi. ‘’Dengan adanya pelatihan seperti ini, maka personel sudah tahu cara evakuasi yang benar, sehingga menanganan memungkinkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Jangan sampai ada kesalahan penanganan di lapangan,’’ terang AKBP Suartini.

Selain untuk persiapan

jelang pilkada nanti, kata Kapolres, pelatihan SAR itu juga sebagai upaya personelnya menghadapi bencana alam di lapangan. Seperti tanah longsor dan pohon tumbang. Sebab, di wilayan Kabupaten Karangasem potensi bencana tanah longsor dan pohon tumbang cukup tinggi. ‘’Saat ini cuaca mulai ekstrem. Sudah mulai terjadi bencana tanah longsor dan pohon tumbang. Termasuk bencana lainnya. Jadi, bencana yang terjadi memang membutuhkan pelatihan SAR. Sehingga saat melakukan evakuasi, para personel sudah memiliki kemampuan SAR di dalamnya,’’ Tegas Suartini. (kmb41)

Curi Kotak Sesari, Remaja ’’Drop Out’’ Ditangkap Singaraja (Bali Post) Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Buleleng menangkap remaja pencuri kotak sesari yang terpasang di beberapa pura di Buleleng. Pelaku PH (14) masih di bawah umur ternyata remaja yang drop out (DO).

Dari sekian kali beraksi, remaja itu berhasil membongkar kotak sesari dengan total uang yang telah dicuri Rp 400.000.

Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa didampingi Kasat Reskrim AKP Vicky Tri Hariyanto, Senin (2/8) lalu mengatakan, pencurian kotak sesari itu terungkap setelah adanya pengaduan warga.

Ada dua kasus pembongkaran kotak sesari dilaporkan warga ke polisi yaitu di Pura Agung Jagatnatha yang notabene di depan Mapolres Buleleng dan Pura Taman Sari Kelurahan Kampung Baru.

Dari pengaduan itu, terungkap di Pura Jagatnatha Singarja itu, pelaku mengambil uang dalam kotak sesari sekitar Mei 2020 lalu. PH berhasil membawa kabur uang tunai sebesar Rp 400.000. Aksi ini dia lakukan saat situasi pura dalam keadaan sepi.

Aksi serupa kembali dilakukan di Pura Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Sabtu (1/8) lalu seki-

tar pukul 13.00 Wita. Namun, aksi pelaku itu berhasil diketahui lebih dulu oleh warga, sehingga dia kemudian ditangkap polisi. Di Pura Taman Sari dia tertangkap basah sedang mencongkel kotak sesari.

Pelaku juga sempat mengambil sebuah tongkat yang terpasang di salah satu palinggih. Mengingat PH masih di bawah umur, sehingga kasus itu ditangani di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Buleleng. ‘’Anak itu nekat mencuri kotak sesari di Pura Jagatnatha yang notabenenya lokasi pura itu berada tepat di depan Polres Buleleng. Kotak sesari itu dirusak dengan cara dicongkel menggunakan pisau yang dibawanya, lalu uang di dalamnya dicuri,’’ katanya.

Pelaku PH di hadapan polisi mengaku jika dirinya jarang diberikan uang jajan oleh orangtuanya, sehingga bocah drop out (DO) sejak SD itu akhirnya nekat mencuri uang yang ada di dalam kotak sesari itu.

Dari hasil pencurian itu, dia membeli keperluan sehari-hari. ‘’Saya mencuri untuk digunakan belanja sehari-hari. Jarang saya dikasih uang jajan di rumah,’’ tegasnya terus terang. (kmb38)

Amlapura (Bali Post) Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terus berupaya memberikan informasi terbaik terkait perkembangan aktivitas Gunung Agung kepada masyarakat. Jika sebelumnya PVMBG telah membangun pos pengamatan, kini PVMBG kembali membangun gedung pusat informasi atau information center di Pos Pengamatan Gunung Agung di Desa Rendang, Karangasem. Pembangunan information center itu dilakukan, sebagai upaya memberikan kenyamanan informasi kepada seluruh masyarakat.

Kepala Pos Pemantauan Gunung Agung di Desa Rendang, I Dewa Made Mertayasa, mengatakan pembangunan gedung information center ini mulai dilakukan Agustus 2019 lalu, dan sudah rampung dikerjakan Desember 2019. ‘’Pembangunan dilakukan karena gedung sebelumnya kecil. Hanya satu lantai. Namun gedung barunya dibangun dua

lantai,’’ ucap Mertayasa.

Nantinya, kata Mertayasa, gedung yang dibangun itu diperuntukkan sebagai pusat informasi terkait aktivitas Gunung Agung. Jadi, masyarakat yang berkunjung ke pos pemantauan ini, tidak perlu lagi masuk ke gedung pengamatan. Pengunjung cukup mencari informasi di gedung tersebut.

‘’Selama ini, banyak pengunjung ingin mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Agung, kemudian masuk ke ruang pemantauan. Dengan dibangunnya pusat informasi itu, nanti masyarakat tinggal melihat di sana. Semua informasi komplet ada di sana. Saat ini gedungnya belum difungsikan,’’ katanya.

Alasannya karena fasilitas

pendukung information center itu memang masih belum ada. Rencananya, kata Dewa Mertayasa, tahun ini akan dilengkapi sarana dan prasana penunjangnya. ‘’Nanti ada panel-panelnya di sana, tetapi sekarang belum ada. Kapan pengadaan sarana pendukungnya saya kurang tahu pasti.

Yang jelas akan dilengkapi tahun ini,’’ tegasnya.

Dengan dibangunkan information center itu, pihaknya berharap segala penyampaian informasi terkait Gunung Agung akan lebih akurat dan lebih nyaman. ‘’Apa yang dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,’’ pungkas Mertayasa. (kmb41)

Buleleng Buka DTW

Disiapkan Model Kegiatan Sesuai Protokol Kesehatan

Singaraja (Bali Post) Dunia pariwisata di Bali Utara bersiapsiap dibuka kembali setelah pemerintah memberlakukan Tatanan Kehidupan Bali Era Baru. Sejauh ini pemerintah daerah menyiapkan model kegiatan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Bupati Buleleng Putu Agus Surad nyana belum lama ini mengatakan, Dinas Pariwisata (Dispar) sudah menyiapkan model-model kegiatan untuk menghadapi dibukanya bisnis pariwisata di Bali Utara itu. Selain itu, pelaksanaan keagamaan di Buleleng juga sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat diterapkan protokol kesehatan. Hal itu penting guna mencegah terjadinya penularan virus Corona. Selain itu, kegiatan kemasyarakatan di daerahnya juga diatur dengan model yang sudah dibuat. ‘’Semua pihak dapat menjalankan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ada,’’ katanya.

Kata Bupati, Dispar sendiri sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang kesiapan masing-masing objek wisata untuk mengikuti protokol kesehatan di bidang pariwisata. Beberapa jenis kegiatan kepariwisataan yang ber-

hubungan dengan physical distancing memang belum bisa beroperasi saat ini. Dengan langkah ini, kegiatan kepariwisataan itu bisa bergerak perlahan. Pasalnya, ada protokol-protokol kesehatan wajib yang mesti dilakukan. ‘’Physical distancing masih menjadi salah satu tembok penghalang untuk lebih leluasa menggerakkan sektor pariwisata,’’ jelasnya.

Dengan penerapan physical distancing itu, beberapa bidang di sektor pariwisata itu pergerakannya terbatas. Bahkan tidak ada. Seperti atraksi kesenian, spa, dan kegiatan di kolam renang.

Sektor usaha itu ke depan akan dibuka dengan perlahan dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. ‘’Kegiatan seperti atraksi kesenian, spa, pelan-pelan dulu. Kita pertimbangkan situasi kondusif dulu.

Semoga semuanya segera pulih Putu Agus Suradnyana kembali,’’ jelasnya. (kmb38)

Genjot PAD dari PBB-P2

Komisi III Kumpulkan Data di BPN Buleleng Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2) sejak lama mendapat atensi serius pihak DPRD Buleleng. Beberapa kali rapat membahas PAD, sektor PBB-P2 ini masih mengundang pertanyaan dewan.

Pada intinya, PAD dari sektor PBB-P2 masih bisa ditingkatkan dari yang sudah terealisasi akhir-akhir ini. Apakah potensi pendapatan Pemkab dari PBB-P2 itu sangat besar di Buleleng?

KOMISI III DPRD Buleleng melaksanakan konjungan kerja ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng, Senin (3/8) lalu.

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi III Ni Luh Marleni bersama anggotanya untuk mendapatkan gambaran detail dan data terkait potensi penerimaan PBB-P2.

Rombongan dewan diterima Kepala BPN Buleleng Ir. Komang Widana, M.Sc. Luh Marleni mengatakan, selama ini dirinya sering mendapat pengaduan dari masyarakat terkait pungutan PBB-P2. Terutama ter-

kait kebijakan pemerintah menaikkan PBB-P2 memicu persoalan di masyarakat.

Pasalnya, banyak warga yang dari segi pendapatan rendah, namun karena pemerintah menaikkan tarif PBB-P2, sehingga warga mengeluh dan terpaksa nunggak PBB-P2. Akibatnya, realisasi penerimaan PBB-P2 oleh pemerintah belum optimal.

Untuk mendapat gambaran teknis terkait PBB-P2 itu, pihaknya melakukan koordinasi ke BPN untuk mencari solusi agar kebijakan kenaikan tarif PBB-P2

itu tidak memicu kerugian masyarakat, dan pemerintah daerah dapat merealisasikan target PAD yang disusun. ‘’Kami sering dapat pengaduan terutama tarif PBB-P2 yang dinilai tinggi karena penentuannya melalui zonasi. Akibatnya pemilik tanah yang penghasilannya tidak cukup, tidak mampu melunasi PBB-P2. Masalah itu kita klarifikasi dengan BPN dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat,’’ katanya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III, Nyoman Gede Wandira Adi. Dia mengatakan, dari pandangan dewan terhadap PAD dari sektor PBB-P2 masih memungkinkan ditingkatkan tahun berikutnya. Bahkan, dari luas wilayah Buleleng yang mencapai 1.366 kilometer persegi, maka potensi pendapatan pemerintah dari PBB-P2 dinilai besar. Untuk itu, dirinya berkoordinasi ke BPN untuk mendapatkan gambaran teknis dan data tanah milik warga yang

sudah bersertifikat. Data di BPN saat ini sertifikatnya sudah diterbitkan hingga Juli 2020 ini sebanyak 273.456. ‘’Pandangan kawan Komisi III, PBB-P2 ini masih bisa ditingkatkan lagi. Kami ke BPN mendapatkan data teknis yang menjadi sumber data awal penerimaan PBBP2. Harapan kami semua tanah di 148 desa bersertifikat, sehingga bisa meningkatkan pendapatan kita di daerah,’’ jelasnya.

Di sisi lain, Wandira Adi mengatakan, salah satu penyebab target realisasi PBB-P2 belum tercapai, karena tanah atau bangunan milik warga belum bersertifikat. Sebagai gantinya, warga hanya memiliki dokumen atas haknya dalam bentuk Patok D. Penyebab lainnya adalah anggapan warga memohon sertifikat dan surat-surat tanah itu sulit. Situasi ini membuat warga enggan mengurus sertifikat dan memerlukan biaya mahal.

Kepala BPN Buleleng

Komang Widana menyambut positif upaya anggota dewan dalam peningkatan sumber PAD. Selama ini, BPN dengan pemerintah daerah telah berkomitmen melayani masyarakat dalam pendaftaran tanah. Apalagi kebijakan pemerintah pusat

menggulirkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak dipungut biaya, sehingga meningkatkan kesadaran warga mengajukan permohonan sertifikat, sehinga tanah atau bangunannya memiliki bukti hak secara hukum.

‘’Permohonan sertifikat tanah itu tidak susah. Dengan catatan persyaratan dipenuhi, BPN akan memproses. Dengan sertifikat diterbitkan, maka pemerintah bisa memungut PBB-P2 sesuai regulasi yang ada,’’ jelasnya. (mud)

Bali Post/kmb38

PENERIMAAN PAD - Komisi III DPRD Buleleng mengumpulkan data terkait potensi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2, Senin (3/8) lalu.

Rabu Pon, 5 Agustus 2020

Target PAD Kembali Disesuaikan yang sudah dibuat sebelumnya dikoreksi sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. TAPD dan Banggar membahas besaran yang dikoreksi tersebut.

Baik TAPD maupun Banggar, dikatakan, sama-sama memiliki prediksi dan perhitungan yang cermat, sehingga sudah saling memahami. Bahkan telah mencapai titik temu tentang perkiraan pendapatan dan belanja yang harus disesuaikan.

Sebelumnya memang sudah dilakukan penyesuaian target pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sekitar 75 persen, namun hanya dengan peraturan gubernur. ‘’Kalau sekarang kan harus dengan APBD Perubahan yang berlakunya 1 Oktober.

Yang kemarin itu belum APBD Perubahan, baru revisi-revisi

namanya. Semua yang direvisi itu sekarang harus masuk di APBD Perubahan,’’ jelasnya.

Dewa Indra menambahkan, target PAD sebelumnya dikoreksi karena perekonomian Bali terpuruk akibat pandemi Covid-19. Tetapi sekarang ada gambaran yang sedikit lebih optimis dengan dibukanya tatanan kehidupan era baru, khususnya aktivitas masyarakat lokal dan wisatawan domestik. Oleh karena itu, target PAD akan kembali disesuaikan dalam APBD Perubahan. ‘’Sekarang kita coba dengan melihat perekonomian yang mulai bergerak, maka kita naikkan lagi. Tapi kenaikannya tidak lagi 100 persen yang dulu, masih di bawah itu sekitar 80

persen,’’ paparnya.

Prioritas di APBD Perubahan, lanjut Dewa Indra, masih tetap untuk penanganan Covid-19. Upaya penanganan menjadi suatu keharusan karena belum diketahui kapan pandemi akan berakhir.

Selain itu, membayar apa yang sudah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terutama pengadaan barang dan jasa. Mengingat di awal tahun, semua OPD sudah diperintahkan agar cepat merealisasikan anggaran untuk itu sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Tujuannya untuk mempercepat roda perputaran ekonomi.

Di samping juga untuk mengurangi kebiasaan jelek selalu numpuk di akhir tahun.

‘’Karena itu di awal tahun kita genjot. Ternyata setelah berjalan, bulan April datang pandemi Covid-19. Lalu anggarannya kita ambil untuk penanganan Covid-19, sementara sudah diadakan belanja barang dan jasa. Makanya sekarang harus kita bayar di APBD Perubahan,’’ terangnya.

Berkaitan dengan melanjutkan upaya penanganan Covid-19, kata Dewa Indra, di dalamnya termasuk menambah bantuan dana desa adat masing-masing Rp 50 juta. Pihaknya sudah melaporkan kepada Banggar dan telah diterima karena merupakan bagian penguatan desa adat dalam penanganan Covid-19. (kmb32)

Upaya mempercepat pembangunan ini memang harus didukung oleh arus orang dan jasa,’’ demikian diungkapkan Akademisi Undiknas Prof. Dr. Nyoman Budiana, Selasa (4/8) kemarin.

Ketika arus orang dan jasa ini sudah bergerak dengan baik didukung fasilitas yang layak, maka percepatan pembangunan ekonomi khususnya di Nusa Penida, Ceningan, Sanur akan lebih cepat. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, ketika turun di Sampalan, Nusa Penida, naik boat, penumpang turun di tengah pan-

tai karena tidak ada dermaga.

Sehingga kondisinya sangat membahayakan terutama bagi orang tua dan anak.

Di samping itu, ia juga melihat Nusa Penida memiliki potensi daerah dalam hal wisata yang sangat luar biasa.

Nusa Penida juga memiliki potensi wisata spiritual yang bisa dikembangkan. Maka pembangunan ini akan memberikan kontribusi positif berupa multiplier effect (triple down effect) bagi masyarakat di sekitar wilayah segitiga emas. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di daratan Bali juga menunjukkan bahwa ada komitmen memajukan masyarakat di luar da-

ratan Bali. ‘’Eksploitasi’’ Bali dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat tidak hanya dapat dilakukan di Bali daratan, tetapi juga di tiga Nusa yang merupakan wilayah Provinsi Bali.

Dengan adanya infrastruktur yang layak, tentu kunjungan wisatawan nusantara dan internasional juga akan semakin menggeliat. Dampaknya akan terasa pada masyarakat di sekitar segitiga emas tersebut. Pembangunan pelabuhan ini juga menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap Bali sangat besar.

Pembangunan jalan tol, shortcut, dan saat ini pelabuhan di segitiga emas merupakan

bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Bali.

Prof. Budiana juga melihat sejak pemerintahan Bali dipegang Wayan Koster, segala bantuan proyek dari pemerintah pusat mencair. ‘’Dulu banyak sekali ide dari pejabat sebelumnya untuk membuat shortcut ke Buleleng, itu sangat sulit. Bahkan, shortcut yang ke Gilimanuk juga akan direalisasikan,’’ imbuhnya.

Pengamat ekonomi Nyoman Sender mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi sangat penting untuk pengembangan sektor ekonomi, apalagi Indonesia adalah negara kepulauan. ‘’Khususnya Bali malah justru

lebih urgen lagi. Sebagai sarana transportasi laut untuk menghubungkan daratan Bali dengan Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan yang akan dikembangkan sebagai zona pariwisata,’’ ujarnya.

Tentu pembangunan tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian Bali. Tanpa pelabuhan yang modern memang transportasi penunjang pariwisata di luar daratan Bali itu sudah berjalan walaupun belum memadai. Jika pelabuhan modern dibangun sudah dapat dipastikan pariwisata pascawabah Covid-19 di tiga Nusa akan berkembang lebih pesat. (kmb42)

Eka Wiryastuti menambahkan, pihaknya juga telah mewajibkan ritel yang ada di Tabanan untuk mau menyerap 30 persen produk pertanian Tabanan. Jika diindahkan, izin ritel tersebut akan dikaji ulang.

Karena untuk membantu petani, semua kebijakan yang ditelurkan oleh pusat maupun daerah selama ini harus pro-petani. Sehingga ada kepercayaan oleh petani untuk tetap bisa terus berproduksi, dan tugas pemerintah melalui

Perusda yakni membimbing petani menghasilkan produk yang baik, membuat kemasan yang baik dan ciptakan pasar.

Untuk hasil pertanian Tabanan seperti beras, telur, kopi, minyak goreng tandusan, sayur dan olahan ikan, kata Eka Wiryastuti, belakangan ini juga kerap dijadikan paket sembako untuk selanjutnya dibagikan bagi mereka yang terdampak Covid-19, baik melalui program peduli yang sumber dananya dari CSR maupun dompet peduli Pemkab Tabanan.

Bupati yang hendak mengakhiri masa jabatannya ini

mengaku belakangan ini terus mendorong masyarakat Tabanan untuk tetap menanam produk pertanian dalam skup kecil seperti di lingkungan pekarangan rumah. Seperti cabai, tomat, sayur-sayuran maupun bahan jamu herbal untuk menjaga imunitas tubuh. Untuk stimulus agar masyarakat mau bergerak, yakni dengan pemberian bibit cabai maupun sayur-mayur di sejumlah wilayah di Tabanan. ‘’Zaman Covid-19 lebih cocok berbicara soal ketahanan pangan untuk skup kecil agar bisa bertahan, baik untuk ibu

rumah tangga maupun yang dirumahkan atau bahkan diPHK. Lakukan hal kecil saja seperti tanam produk pertanian dengan sistem hidroponik bisa gunakan botol bekas atau bambu dan sebagainya, dan saya lihat sudah banyak yang berinovasi,’’ katanya.

Tidak hanya itu, katanya, saat ini dinas terkait sudah melakukan pendataan sejumlah aset milik swasta ataupun masyarakat yang tidak terpakai untuk ditanami. ‘’Lagi dibuatkan regulasi, yang penting tidak menyalahi aturan dan bukan aset yang menyala-

hi. Harapan saya masyarakat Tabanan menjadi masyarakat yang produktif, bisa berlanjut melakukan aktivitasnya, apalagi Tabanan lumbung pangannya Bali,’’ terangnya.

Eka Wiryastuti menegaskan, wabah bisa terjadi kapan saja dan sudah ada sejak dulu, baik pada saat kerajaan maupun sekarang. Untuk itu, selain meningkatkan ketahanan pangan, ia juga mengajak seluruh masyarakat Tabanan agar selalu meningkatkan imun tubuh dan mental diri dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini. (kmb28)

SERVICE

SERVICE

Denpasar (Bali Post) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali menggelar rapat tertutup dengan TAPD Provinsi Bali di gedung dewan, Selasa (4/8) kemarin. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama serta dihadiri Ketua TAPD Provinsi Bali yang juga Sekda Dewa Made Indra. Agenda utama rapat membahas pengajuan KUA-PPAS untuk APBD Perubahan 2020. ‘’Intinya, APBD Perubahan ini kan masih dalam atmosfer keprihatinan. Artinya, perekonomian kita mengalami kontraksi. Maka tentu berpengaruh kepada pendapatan,’’ ujar Dewa Made Indra usai rapat.

Menurut Dewa Indra, target pendapatan dan belanja

Percepatan Pembangunan Ekonomi

Mendorong Masyarakat Tabanan Menanam Produk Pertanian

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Dicari Teknisi, pengalaman krj, SMI C,bawa lam lsg interview ke Synus Refil Center, Jl.Imam Bonjol 551A Tlp.490452

B.BP.004.08.20.0000038

DIJUAL MOBIL NISSAN

Dilelang Nissan All New Grand Livina,Suzuki APV,Toyota All New Innova Asbal Hub.089619874461

B.BP.001.08.20.0000030

PROPERTY DISEWAKAN RUMAH

Rumah Tipe 60 Jln.Patih Nambi XXVI/3,2KT,1KK. Hub:0817564481

B.BP.001.08.20.0000031

PROPERTY DIJUAL TANAH

Dijual Tanah 3A Jl.Maruti H.087889986699 Bth Uang cepat

B.BP.001.08.20.0000040

BERAS BALI BALI BERAS Mau Jadi Reseler Beras Bali.

WA 082118183588

G.01

Pelabuhan Segitiga Emas Jadi Perhatian Khusus Baik untuk aktivitas sehari-hari maupun kebutuhan pariwisata. Itu sebabnya, keberadaan pelabuhan penyeberangan yang layak menjadi sangat dibutuhkan.

Aspirasi ini sebelumnya disampaikan oleh Bupati Klungkung yang didengarkan sekaligus diperjuangkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. ‘’Sebenarnya sih bukan untuk urusan Nusa Penida saja. Gubernur juga merangkum kebutuhan di sembilan kabupaten/ kota,’’ ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali ini.

Tak heran, lanjut Mahayadnya, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi pada saat acara groundbreaking pembangunan pelabuhan penyeberangan Sampalan dan Bias Munjul juga sempat mengungkapkan rencana untuk memulai studi tentang Pantai Lovina t a hun d ep a n. B e rka it a n dengan pelabuhan segitiga

emas, sudah tentu peruntukannya sangat penting dan akan menambah pendapatan asli daerah di Klungkung. ‘’Sangat menggembirakan, bagaimana nanti masyarakat di Nusa Penida ini merasakan bahwa antara daratan dan lautan bukan lagi menjadi kendala dengan adanya pelabuhan itu,’’ jelasnya.

Mahayadnya menambahkan, kehadiran langsung Menteri Perhubungan RI pada acara groundbreaking sudah tentu menandakan bahwa pelabuhan segitiga emas telah menjadi perhatian khusus. Baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada Nusa Penida. Jika dilihat dari aspek pariwisata, Nusa Penida kini sudah mendunia dan menjadi tujuan wisatawan mancanegara untuk berkunjung melakukan aktivitas water sport, diving dan lainnya serta ditambah dengan keberadaan Pura Dalem Ped untuk wisata religius. (kmb32)

Perkembangan Pariwisata Nusa Penida ‘’Harapan kami semoga dengan dibangunnya pelabuhan ini bisa memberikan servis yang baik buat para wisatawan domestik maupun mancanegara karena sangat represen-

tatif buat mereka. Sehingga mereka pun semakin terkesan dengan Nusa Penida ketika sudah balik dari Nusa Penida. Tentu hal ini akan bisa menjadi promosi yang jauh lebih baik dan lebih berguna buat perkembangan pariwisata Nusa Penida,’’ ujarnya. (win)

Rabu Pon, 5 agustus 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Tantangan Mengawal Era Bali Bangkit PINTU gerbang pariwisata Bali resmi dibuka bagi wisatawan domestik mulai 1 Agustus lalu. Tentu ini kabar gembira bagi masyarakat Pulau Dewata, terutama yang bergerak di sektor pariwisata. Harapan pemerintah pembukaan sektor unggulan Bali ini guna menggairahkan ekonomi daerah dan nasional. Namun kita lupa dengan berbagai faktor lain yang mesti mengikuti kebangkitan sektor ekonomi yakni ekonomi global, daya beli dan kebebasan finansial.

Dua hari pascadibukanya pintu pariwisata fakta di lapangan menunjukkan sektor pariwisata Bali masih sepi -- kalau endak mau disebut sangat sepi. Kita lihat saja Kuta, Sanur, dan Ubud sebagai barometer pariwisata Bali masih sepi dari wisdom.

Hampir sebagian besar hotel dan restoran masih tutup. Bahkan mereka memadamkan semua listrik demi efisiensi.

Pertanyaannya, apakah pariwisata Bali yang dibuka kembali sebagai langkah yang tergesa-gesa, mengingat kasus Covid-19 di Indonesia secara umum dan Bali secara khusus belum menunjukkan penurunan yang signifikan? Nah ini perlu dijawab secara jujur. Masyarakat jelas berharap banyak soal makin naikknya pertumbuhan ekonomi Bali. Buktinya begitu pantai dibuka masyarakat mengejar semua objek pariwisata.

Mereka rindu berlibur setelah hampir empat bulan berada dan bekerja di rumah. Jangan lupa ancaman virus Corona masih mengancam, apalagi saat ini bisa berkembang 9 jam di udara.

Sebab yang kita khawatirkan ibarat teori terorisme. Bom daya ledak ringan pertama diledakkan, setelah masyarakat berhamburan saatnya bom dengan daya ledak tinggi diledakkan dengan tujuan banyak korban berjatuhan. Semoga jangan terjadi ledakan Covid-19 setelah pariwisata dibuka.

Kedua, untuk orang bisa berwisata jangan lupa bahwa hal itu bisa mereka lakukan bagi mereka yang sudah bebas dari beban hidup dan sudah memiliki planning panjang berwisata.

Pascapandemi Covid-19, jelas banyak keluarga ekonominya terpuruk. Termasuk perusahaan yang berhubungan dengan produksi. Jangan heran ketika pariwisata Bali dibuka, hanya SDM bidang itu yang masuk kerja dan tak ada yang harus dikerjakan karena wisatawan yang tak ada datang ke Bali.

Sangat bijaksana kalau kita berpikir positif, ekonomi Bali akan bangkit, entah kapan itu. Kita memerlukan waktu lama untuk recovery ekonomi keluarga dan nasional.

Sejumlah ahli memprediksi vaksin Corona baru ditemukan Januari 2021 dan baru bisa diproduksi massal enam bulan kemudian. Artinya Juli 2021 baru diproduksi massal. Namun negara penemu jelas memprioritaskan penyuntikan vaksin massal untuk warganya, minimal memerlukan waktu enam bulan alias Desember 2021. Nah, baru 2022 vaksin bisa dijual ke negara lain. Prosesnya juga lama yakni memerlukan waktu 6-9 bulan atau setahun. Belum juga berhenti sampai di sana, usai vaksin unggul, barulah manusia bergerak cepat bekerja dan berproduksi untuk menghasilkan finansial. Paling tidak memerlukan waktu dua tahun mereka menutupi biaya pengeluaran selama dua tahun di pandemi. Baru setelah dua tahun lagi diprediksi baru mereka bisa berwisata. Jika ditotal maka kita memerlukan waktu enam tahun lagi untuk bisa normal kembali seperti tahun 2019. Namun kita berharap bangkit mulai sekarang juga tak salah.

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Wisdom Masuk Bali Saya termasuk orang yang mengapresiasi jika Bali dijadikan titik tolak kebangkitan ekonomi secara nasional.

Gerakan Bali bangkit yang diwacanakan hendaknya benarbenar menjadikan Bali sebagai episentrum kebangkitan ekonomi nasional dari sektor pariwisata. Namun, hal ini tetap harus terukur. Selama ini saya rasakan Bali menjadi pusat dan tempat bisnis para pemilik modal saja. Saya juga mengakui ekonomi Bali kuat dan bertumbuh baik saat itu karena dukungan sektor pariwisata. Sayangnya, saya baca di media massa pertumbuhan ekonomi Bali saat itu juga lebih dari 85 persen lari ke luar Bali, baik ke Jakarta ataupun ke luar negeri. Masalahnya, hotel-hotel yang ada milik orang Jakarta dan jaringan luar negeri. Kini saat ancaman keterpurukan ekonomi menguat, jika Bali dijadikan kebangkitan ekonomi nasional, mohonlah kebijakan pengelolaan pariwisatanya berpihak pada upaya-upaya pelestarian Bali dan budayanya. Jangan sampai ada kepincangan antara pengawalan sektor pertanian dan pelestarian budaya dan komersialisasi Bali dari segi pariwisata. Mudah-mudahan ada kebijakan bersinergi dan saling menguatkan dalam hal ini. Artinya gerakan Bali bangkit juga benar-benar memberdayakan penduduk Bali.

Nyoman Sueca Denpasar, Bali

POJOK

Tabanan jalankan program kedaulatan pangan.

- Mengawal predikat lumbung Bali *** Minim, warga akses perpustakaan digital.

- Bukti budaya baca merosot. *** Kunjungan wisdom dibuka, Ubud masih sepi.

- Yang ini akibat ekonomi merosot.

Pertahankan Identitas Hindu Bali ISU Hare Krisna yang masih menjadi perdebatan panas hingga sekarang, tentunya menjadi perhatian sejumlah pihak. Akan tetapi, hingga kini belum menemukan adanya titik terang terkait persoalan keberadaan Hare Krisna di Bali. Bahkan, terbaru ratusan krama Bali dan Forum Komunikasi (Forkom) Taksu Bali menggelar aksi damai di halaman Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Senin (3/8). Disebutkan aksi ini bertujuan untuk meminta pencabutan pengayoman Dirjen Bimas Hindu terhadap aliran kepercayaan Hare Krisna, sehingga aliran tersebut keluar dari payung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Dalam aksi itu, I Putu Agus Yudiawan selaku korlap menyebut perkembangan kepercayaan ini di Bali begitu masif.

Seiring dengan perkembangan itu, ajaran ini pun dinilai menimbulkan kecemasan di masyarakat. Sebab, sekitar lima puluh persen ajaran, ritual, teologi, dan filsafatnya berbeda dengan Hindu di Bali. Adanya aksi damai yang dilakukan ratusan krama Bali itu, tentu mendapat respons beragam dari netizen. Hal ini terlihat dari sejumlah komentar di akun Facebook @balipost. Seperti ini pandangan dan komentar para netizen.

Kadek Smiley Sekadar usul saja kepada para pihak yang berwenang. Kalau sudah terbukti meresahkan masyara-

kat banyak, kenapa mesti dipertahankan lagi? Semoga cepat ada respons baik, biar Bali tetap kondusif.

Apalagi kita sedang menghadapi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Rahayu.

Wayan Kangen Semeton Bali semuanya, suksma atas kerja kerasnya untuk mempertahankan ajaran agama Hindu Bali yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Ajaran baru jangan dikasi ruang untuk berkembang. Selamat, semoga rahayu semuanya.

Candra Arbawa Sadarlah rakyat Bali yang ikut Hare Krisna. Itu ajaran India, itu diikuti? Coba search di youtube, bagaimana kehidupan orang sana.

Dewõ De Harusnya kalian bersyukur lahir di Bali dan punya budaya Bali. Coba kalian lahir di India, kehidupan di sana sangat mengenaskan. Jangan bermimpi hidup kalian seperti Bolywood nyanyi dan nari-nari tiap hari.

Woody Van Manik Saya dua kali milih yang katanya sang raja. Dengan maksud dia punya visi menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dan khususnya budaya Bali.

Sekarang yang katanya sang raja seperti kehilan-

gan taksu. Nyesel saya.

Smara Jaya Karauhan itu karena vibrasi suci Beliau. Kalau tidak ada vibrasi suci atau sering disebut taksu, tidak ada karauhan.

Boma Bomanta Indahnya toleransi.

Samuchan Sastra Kembali ke jalan dharma, jangan menyimpang dari leluhur kita dari zaman dahulu kala kalau mau jadi Hindu Bali. Jadi India-indiaan.

Made Rai Putriningsih Ya… ini karauhan memang ya. Tapi ini seperti baik lawan jahat.

Ida Bagus Satriana Sadarlah sadarlah. Raja buduh pasti lagi galau.

Kelihatan sekarang siapa yang sebenarnya salah jalan dan belum sadar.

Pertiwi Bali Jaya Teknik Jadilah Hindu, jangan jadi India. Seraplah ajaran Weda, tidak budaya India.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Sambangan Kembangkan Objek Wisata Alam DESA Adat Sambangan, Kecamatan Sukasada, Buleleng, memiliki potensi bidang pariwisata. Ini terbukti dengan beberapa tahun terakhir, desa ini ramai dikunjungi baik wisawatan mancanegara maupun lokal. Aktivitas wisata yang menggeliat itu tertuju pada keindahan pemandangan alam air terjun. Tercatat ada tujuh lokasi air terjun, di mana sumber mata airnya berhulu di hutan lindung yang berbatasan dengan Desa Wanagiri.

D

i tengah perkembangan pariwisata itu, Desa Adat Sambangan berkomitmen untuk mendukung desa dinas dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata tersebut.

Salah satunya dengan program perlindungan terhadap kelestarian hutan melalui pararem awig-awig dan memberdayakan pecalang untuk membantu keamanan aktivitas wisata.

Klian Desa Adat Sambangan Ketut Sentana, Selasa (4/8) kemarin mengatakan, sejak desa adat secara resmi dibentuk sekitar tahun 1932 silam, potensi desa yang menonjol adalah sektor pertanian dan perkebunan. Sejalan dengan perkembangan dan penambahan krama desa, sehingga sektor pertanian dan perkebunan ini sekarang ada sekitar 40 persen. Sektor ini terdiri dari pertanian di lahan basah (sawah) dan pertanian lahan kering (perkebunan cengkeh). ‘’Karena dari sejarah dan referensi yang kami ketahui di desa adat kami ini, awalnya kramanya pendatang dari berbagai daerah dan terus berkembang. Dulu memang profesi hariannya adalah petani, baik di sawah maupun di kebun,’’ katanya.

Beberapa tahun terakhir ini, potensi lain yang berkembang adalah bidang pariwisata alam.

Bah-

kan, pengembangan desa wisata ini sekarang begitu menggeliat, sehingga sekarang desa terkenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata (DTW).

Untuk potensi wisata alam ini, Sentana menyebut ada enam lokasi air terjun yang berada di wewidangan Banjar Adat Anyar. Di wilayah itu ada air terjun dengan julukan Pucuk, Kembar, Kroya, Aling-aling, Cemara dan Air Terjun Dedari.

Selain itu, satu lagi lokasi yang diberi nama Air Terjun Tembok Barak berkembang di Banjar Adat Babakan. ‘’Kalau tidak salah mulai tahun 2013 desa wisata di wilayah kami sudah berkembang, sehingga sekarang bisa dibilang aktivitas pariwisata ini menjadi andalan di wilayah kami.

Sekarang pengelolaannya ada di pemerintahan desa dinas dan kelompok masyarakat,’’ jelasnya.

Untuk mendukung pengembangan potensi desa wisata, Sentana mengatakan desa adat komitmen mendukung pengembangan pariwisata di wewidangan

Bali Post/ist

AIR TERJUN - Salah satu lokasi air terjun menjadi potensi andalan di wewidangan Desa Adat Sambangan, Kecamatan Sukasada, Buleleng. desa adat. Wujud dari komitmennya itu adalah melalui kebijakan di desa adat terkait perlindungan kawasan hutan

’’Karena dari sejarah dan referensi yang kami ketahui di desa adat kami ini, awalnya kramanya pendatang dari berbagai daerah dan terus berkembang. Dulu memang profesi hariannya adalah petani, baik di sawah maupun di kebun.’’

Ketut Sentana

yang merupakan sumber mata air dari keberlangsungan air terjun di wilayahnya itu. Ini dilakukan dengan kebijakan menyusun pararem awig-awig yang ditaati oleh krama desa, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Kebijakan ini sejalan dengan napas dari visi Gubernur Bali Wayan Koster ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. ‘’Di selatan itu adalah hutan yang berbatasan dengan Desa Wanagiri, sehingga daerah hulu yang menjadi sumber mata air yang mengalir dan menjadi lokasi air terjun kami jaga kelestariannya melalui penyusunan pararem awig-awig.

Ini juga sesuai visi Pak Gubernur dalam menjaga kelestarian hutan atau biasa disebut Wana Kerthi,’’ katanya.

Dukungan lain, lanjut Sentana, kebijakan di desa adat melakukan pengamanan di lokasi objek wisata. Ini di-

lakukan dengan memberdayaan pecalang di desa adat.

Alasan mengapa pecalang, karena regulasinya sendiri memiliki tugas untuk menjaga keamanan di wewidangan di desa adat. Karena ditugaskan di bidang pariwisata, dalam program yang telah dirancang, pihaknya melaksanakan penguatan sumber daya manusia (SDM) pecalang.

Penguatan ini dimasukkan dalam program yang disusun setelah desa adat menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Rp 300 juta per tahun. ‘’Pemanfaatan dana dari pemprov Rp 300 juta itu kami sudah merancang sesuai petunjuk pelaksanaan dan salah satunya kami gunakan untuk penguatan SDM pecalang yang ditugaskan dalam pengamanan aktivitas pariwisata,’’ tegasnya. (mud)