Edisi Sabtu 6 Juni 2020 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 269 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU PON, 6 juni 2020 Subsidi Uang Gedung Sekolah Swasta

Pulang dari Surabaya, Sopir Truk Reaktif

DPRD Denpasar mengusulkan agar Pemkot Denpasar memberikan subsidi biaya uang gedung yang dibebankan kepada siswa baru di sekolah swasta.

Sopir truk asal Kecamatan Selemadeg diberhentikan dan dijemput oleh Satgas Kesehatan Tabanan tepat di gudang truk Penyalin, Kamis (4/6). Hasil rapid test yang bersangkutan saat pemeriksaan di Pos Gilimanuk dinyatakan reaktif. TABANAN | HAL. 4

DENPASAR | HAL. 2

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

5.316 Pelanggan Bebas Beban Abonemen Air Minum Masa darurat pandemi Covid-19 ini memaksa Perumda Tirta Hita menerapkan kebijakan yang membantu pelanggannya. Pelanggan diberikan pembebasan tarif untuk pemakaian 10 meter kubik dan pembebasan biaya abonemen kepada ribuan pelanggan. BULELENG | HAL. 6

Petani Perlu Pasar Induk

Bali Post/eka

MOMENTUM KEMANDIRIAN PANGAN BALI

PANEN - Seorang buruh tani tengah memanen padi di kawasan Canggu, Badung, beberapa waktu lalu.

Denpasar (Bali Post) -

Sinergi membangun kebangkitan ekonomi harus dimulai dari semua sektor. Tak hanya sektor keuangan yang harus terjaga, sektor ekonomi yang berkaitan dengan logistik juga harus dipastikan aman. Untuk itulah perbankan dalam hal ini Bank BPD Bali mendukung komitmen Pemerintah Daerah Bali dan pelaku UMKM menuju kemandirian pangan Bali. Pemberdayaan sektor pertanian dan industri pendukungnya siap kami dukung.

‘’Sektor pertanian memiliki potensi menyerap tenaga kerja. Pengembangan industri sektor pertanian kami yakini bisa mengantarkan Bali mandiri dalam ketersediaan bahan pangan.’’ I Nyoman Sudharma Dirut BPD Bali

Demikian disampaikan Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma dan Komisaris Utama Bank BPD Bali Ida Bagus Anom Redhi saat diwawancarai Bali Post terkait HUT ke-58 Bank BPD Bali, Jumat (5/6) kemarin. Ditegaskannya, pascapenetapan Perda RTRW Bali, pengembangan Kabupaten Jembrana sebagai kawasan industri merupakan kabar bagus dalam menjaga ketahanan ekonomi Bali. Ini memberi ruang kepada Bali untuk mengembangkan sektor penyangga pariwisata. ‘’Bank BPD dalam hal ini mendukung

OPINI

Pembatasan Umur pada Era Baru Oleh: GPB Suka Arjawa ADA tulisan yang sangat berguna secara sosial dari Guru Besar IPB Antonius Suwanto di salah satu media nasional, 3 Juni 2020 berjudul ‘’Lockdown dan Herd Immunity’’. Saya mencoba menafsirkan tulisan tersebut, bahwa pelonggaran terhadap PSBB itu dimungkinkan dan normal baru itu juga lebih baik dilakukan demi membantu pemerintah. Saat ini pemerintah memang kelabakan karena jika pembatasan sosial ketat terus dilakukan, perekonomian tidak bergerak dan utang Indonesia berpotensi bertambah banyak. Virus Corona baru memang membahayakan, terutama bagi golongan mereka yang lanjut usia, anak-anak dan mereka yang mempunyai penyakit sampingan. Akan tetapi relatif tidak terlalu membahayakan bagi mereka yang berusia energik dan masih muda. Disebutkan bahwa kemungkinan mereka yang berusia muda, kalaupun terjangkit virus itu, akan segera sembuh. Data barangkali juga menunjukkan hal demikian. Dengan demikian, silakan mereka yang masih muda, mungkin yang berumur antara 20-50 tahun, kembali beraktivitas, terutama di bidang ekonomi untuk menggerakkan sektor ekonomi Indonesia yang sekarang sedang ambyar. Tetapi dengan persyaratan ketat sesuai dengan protokol yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan yang berada di kisaran umur 50-65 haruslah memahami diri dengan baik, dan memiliki opsi situasional untuk beraktivitas dengan protokol sangat ketat. Di atas umur itu dipersilakan diam di rumah, menanti kurva Covid-19 melandai atau bahkan sampai hilang. Dengan demikian, pelonggaran PSBB itu atau era normal baru ini berguna untuk mengaktifkan ekonomi nasional, demi membantu pemerintah dan kita semua. Hal.7 Persoalan Sosial

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 JUMAT, 5 JUNI 2020 Agung Rp 200.000 Jumlah Penerimaan Hari Ini Rp 200.000 Jumlah Penerimaan Sebelumnya Rp 51.945.000 Total Penerimaan Rp 52.145.000

kemandirian pangan Bali dan Jembrana bisa menjadi salah satu pengembangan industri pertanian,’’ ujar Nyoman Sudharma. Sudharma menambahkan, kemandirian pangan dan usaha ikutannya akan membangkitkan UMKM Bali. Ini juga akan membuka peluang kerja di sektor pertanian. ‘’Sektor pertanian memiliki potensi menyerap tenaga kerja. Pengembangan industri sektor pertanian kami yakini bisa mengantarkan Bali mandiri dalam ketersediaan bahan pangan,’’ jelasnya. Komisari Utama BPD Bali

Ida Bagus Anom Redhi mengakui dalam situasi pandemi ini semua sektor harus melakukan inovasi. Adaptasi dengan peluang ekonomi dan usaha harus terbangun. Bank BPD Bali juga siap bersinergi dengan nasabahnya untuk mendukung kemandirian pangan Bali. Selama ini, katanya, sinergi telah membuat bank milik pemerintah daerah ini sudah 58 tahun menjadi bagian masyarakat Bali dalam membangun ketahanan ekonomi Bali. Hal.7 Melakukan Pemberdayaan

‘’Risiko perbankan saat pandemi memang dialami semua bank. Namun dalam pengemba-ngan kemandirin pangan, kami siap mendukung. Penyaluran kredit di sektor ini tetap kami atensi. Kami mendukung jika Bali bergerak menuju kemandirian pangan.’’

Denpasar (Bali Post) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali layak menjadi contoh dalam penerapan tatanan kehidupan era baru di instansi pemerintah. Su-

rat Edaran Gubernur Bali Nomor: 730/9899/MP/BKD betul-betul dilaksanakan pada hari pertama ngantor pasca-work from home (WFH) atau bekerja dari rumah, Jumat (5/6) kemarin. Mulai dari pintu masuk dijaga ketat dengan portal. Hanya yang memakai masker dapat melenggang ke area kantor. Kalau tidak maka harus putar balik. Setelah memarkir kendaraan pun tidak boleh langsung masuk ke dalam gedung. Namun, terlebih dulu harus menc u c i tangan dengan sabun di air mengalir. Tim Penanganan Covid-19 di BKD lalu mengukur

suhu tubuh dengan thermogun. Kalau suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius maka tidak diperkenankan untuk masuk atau bisa diarahkan ke fasilitas kesehatan. ‘’Tidak ada toleransi bagi siapa pun. Termasuk pejabat sekalipun,’’ ujar Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana. Bicara pelayanan, lanjut Lihadnyana, masyarakat yang membutuhkan tidak boleh dilayani pada ruang kerja. Namun disiapkan ruang atau tempat konsultasi dalam konteks pelayanan. Hal ini dilakukan untuk menerapkan physical distancing dan jaga jarak. Baik antarinstansi, antar-ASN maupun masyarakat yang dilayani. Hari pertama ngantor yang bertepatan dengan rahina Purnama ini diharapkan bisa membawa nuansa kesejukan dan keselamatan agar Bali dapat segera terhindar dari wabah Covid-19. ‘’Kalau ASN itu kan masih agak lebih mu-

Ida Bagus Anom Redhi Komisaris Utama BPD Bali

SEKTOR pertanian tidak pernah jenuh menyerap tenaga kerja. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika pariwisata Bali terganggu, lalu terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, maka sebagian besar karyawan sektor pariwisata tersebut berduyunduyun menekuni dunia pertanian, atau menjadi pedagang hasil pertanian ‘’dadakan’’. Oleh karena itu, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa (Unwar) Dewa Nyoman Sadguna menyarankan, sudah saatnya pertanian di Bali dimodernisasi, terutama penjualan hasil produksinya. Sebab, petani Bali identik dengan pola tradisional dan lokasi di desa-desa. Yang mereka lakukan hanya memproduksi, dan setelah panen mereka tidak bisa membuat nilai tawar produk yang dihasilkan akibat minin informasi, penguasaan teknologi, rantai distribusi yang panjang serta dipermainkan oleh oknum saudagar atau tengkulak. ‘’Modernisasi yang saya maksud adalah menggenjot penjualan online. Di sini perlu peran seluruh stakeholder untuk mengedukasi petani tradisional. Kami di kampus telah melakukan pendampingan terhadap kelompok petani di Bali,’’ ujar Sadguna, Jumat (5/6) kemarin. Menurut Sadguna, Bali harus memiliki sebuah pasar induk. Pasar induk tersebut difungsikan menampung seluruh hasil pertanian dari sembilan kabupaten/kota. Tujuannya untuk memutus rantai distribusi yang terlampau panjang dan cenderung merugikan petani. ‘’Jadi, para petani langsung menjual barangnya di pasar induk itu, tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. Untuk tempat idealnya di Badung atau Denpasar,’’ tegasnya. Berikutnya, katanya, yang perlu dikembangkan adalah produk unggulan di masing-masing daerah agar tercipta suatu produksi massal. Misalnya, Bangli yang telah identik dengan bambu. Kemudian Desa Sibang Kaja, Abiansemal, Badung yang identik dengan produk bunga cempaka. Produk khas semacam ini mesti dikembangkan dan ditonjolkan lagi lewat regulasi dari pemerintah. Setiap daerah mestinya menjadi sentrasentra hasil pertanian. Selama ini, kata Sadguna, petani Bali belum bisa melakukan produksi massal. Salah satu penyebabnya adalah sistem pewarisan. ‘’Biasanya setelah lahan pertanian dibagi-bagi (warisan), otomatis menjadi ukuran yang kecil-kecil. Tanaman yang dibudidayakan juga beragam. Inilah masalahnya. Di sini perlu regulasi dari pemerintah,’’ ujarnya.(win)

BKD Bali Terapkan Protokol Ketat dah dikendalikan dan diarahkan. Oleh karena itu, sejak hari ini karena sudah mulai masuk kerja, dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan kita harapkan tidak ada ASN terkena Covid-19,’’ paparnya. Menurut Lihadnyana, seluruh ASN di instansi yang dipimpinnya sudah mulai bekerja. Ini lantaran BKD sudah berbasis digital, sehingga jumlah pegawainya sedikit. Dengan demikian, saat bekerja keharusan untuk menjaga jarak dapat terpenuhi. Namun, kebijakan ini tidak sama di semua perangkat daerah atau instansi, karena jumlah pegawai dan sarana gedungnya berbeda. Kalau memang tidak memungkinkan maka ASN akan diminta untuk bekerja secara bergiliran. Lebih lanjut dikatakan, penting bagi kepala OPD

untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, membina dan mengarahkan stafnya disiplin agar tidak tertular Covid-19 sebagai bagian dari evaluasi kinerja. ‘’Seandainya ke depan sudah bagus, nanti dari hasil evaluasi ini bisa menjadi gambaran bahwa dengan disiplin seperti yang dilakukan ASN ternyata tidak ada (penularan) Covid-19,’’ jelasnya. (kmb32)

Petugas Terbatas, Pelaku Perjalanan Rentan Lolos Tanpa Pemeriksaan

TIDAK hanya melakukan sidak di Pelabuhan Gilimanuk, Komisi III DPRD Bali bersama Ketua DPRD Bali juga memantau langsung Check Point Sri Tanjung di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (4/6). Dewan menilai keberadaan check point cukup membantu dalam menyaring pelaku perjalanan sebelum menyeberang ke Bali selama arus balik Lebaran. Kendati begitu, untuk jangka panjang, perlu ada kesepakatan lebih lanjut antara Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Timur. Dalam hal ini terkait upaya pembatasan pergerakan orang guna memutus rantai penyebaran Covid-19. ‘’Perlu ada kesepakatan, kesepahaman antara Gubernur Bali dan Gubernur Jatim untuk jangka panjang tentang dua pelabuhan ini (Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk - red). Bagaimana supaya bisa bekerja sama, saling mendukung dan menjaga satu sama lain,’’ ujar Ketua Komisi III DPRD Bali IGA Diah Werdhi Srikandi dikonfir-

masi, Jumat (5/6) kemarin. Menurut Diah Werdhi, pelabuhan sebagai salah satu pintu masuk harus dijaga ketat. Sementara dari hasil sidak minggu lalu di Gilimanuk, masih ada petugas yang lalai saat melakukan pemeriksaan. Bahkan, ada persyaratan yang tidak diperiksa secara detail. Sekalipun di tataran elite, protap sudah dibangun dengan baik. Kemudian di Check Point Sri Tanjung, hanya ada delapan petugas yang dibagi menjadi empat shift. Artinya, dalam satu shift selama enam jam hanya ada dua petugas yang melakukan pemeriksaan. Sementara jumlah pelaku perjalanan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. ‘’Shift enam jam lelah juga. Itu sebabnya ada kecolongan. Dua tenaga menghadapi ratusan kan susah. Apalagi yang mau ke Bali kan sampai seribuan itu, pasti ada mis,’’ jelasnya. Hal.7 Sarana Pengecekan

Bali Post/ist

PAMFLET – Sejumlah anggota DPRD Bali memasang pamflet persyaratan masuk ke Bali di Check Point Sri Tanjung, Banyuwangi.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.