HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
KAMIS UMANIS, 6 AGUSTUS 2009
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 90.000 ECERAN Rp 3.500
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Kasus Gugatan Pilpres
BUPATI BUKA BAJU
OLAHRAGA
MK Minta Lima Bukti
Liga Pelajar Bali Post V
Ngotot di Partai Penentuan
Gianyar (Bali Post) Pertandingan terakhir babak penyisihan Liga Pelajar Bali Post (LPBP) V/2009 Kabupaten Gianyar di Stadion Dipta, Kamis (6/8) sore ini, bagaikan partai hidup-mati bagi keempat tim kontestan. Menang berarti melaju ke babak final, sebaliknya jika kalah otomatis tersingkir. Pada partai partama mulai pukul 15.00, juara bertahan SMAN 1 Blahbatuh (Blasman) ditantang SMA PGRI 2 Gianyar (Parisma). Sementara pada laga kedua turun SMAN Sukawati (Suksma) melawan SMAN 1 Ubud (Nesa). Pelatih SMAN 1 Blahbatuh, Gusti Agung Deli Gunawan, dan manajer tim Ida Bagus Putu Wisnu menginstruksikan pemainnya bertarung habis-habisan meski telah mengantongi nilai 4. ‘’Anak-anak harus bermain ofensif agar bisa mencuri angka dari SMA PGRI 2 Gianyar,’’ ujar Deli dihubungi Rabu (5/8) kemarin. Duet arsitek SMA PGRI 2 Gianyar, Ida Bagus Suatem dan Ngakan Suthawan, menyatakan hal senada. Tidak ada pilihan lain buat pasukannya kecuali mengatasi Blasman. Karena hanya raihan poin penuh yang akan membawa Parisma melaju ke final, sebab baru mengantongi nilai 3. ‘’Tim kami akan tampil dengan semangat tinggi. Kami ingin membuat sejarah, tampil pertama langsung lolos ke final,’’ tegas Suatem. Hal. 19 Partai Puncak JADWAL KAMIS (6/8) SMAN 1 Blahbatuh vs SMAN 2 PGRI Gianyar (15.00) SMAN 1 Sukawati vs SMAN 1 Ubud (16.30)
Bali Post/eka
TARGET MENANG - Kesebelasan SMAN 1 Blahbatuh (hijau) sebelum ditantang SMAN 1 Ubud pada pertandingan perdana beberapa hari lalu. Kamis ini keduanya turun laga dan menargetkan menang untuk lolos final LPBP yang akan berlangsung Sabtu lusa.
KOTA
2
MUSIM kemarau yang melanda beberapa bulan belakangan, membuat warga Banjar Kiadan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, kesulitan mendapatkan air bersih. Sebanyak 170 KK adat dan 200 KK dinas di banjar setempat terpaksa harus berjalan sejauh dua kilometer guna mendapatkan air bersih. Hal ini telah berlangsung selama beberapa minggu. Pemerintah lupa dengan rakyatnya?
OLAH RAGA
11
ANA IVANOVIC tampak gembira setelah meraih tiket ke putaran ketiga turnamen tenis di Los Angeles. Cedera yang membuatnya menangis dan mundur di grand slam Wimbledon lalu, sepertinya telah pulih. Petenis Serbia itu melanjutkan perburuannya setelah gagal menghasilkan trofi dalam setahun terakhir.
GAYA HIDUP
Jakarta (Bali Post) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta para pihak pemohon dalam gugatan sengketa hasil pilpres untuk menyiapkan bukti sedikitnya lima. Bukti yang diminta ini harus dipaparkan Jumat (7/8) besok, sebelum MK menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan pleno tertutup.
Bali Post/ant
KECEWA - Bupati Aceh Selatan Husin Yusuf (tengah) membuka baju sambil keluar dari arena Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) V akibat kecewa anjungan daerah itu batal dikunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (5/8) kemarin. Rencananya Presiden Yudhoyono akan mengunjungi anjungan Dekranas Aceh, Aceh Selatan dan Banda Aceh, namun tanpa diketahui penyebabnya Kepala Negara dan rombongan hanya melewati anjungan daerah penghasil pala itu.
Sulit Dimengerti Banda Aceh (Bali Post) Calon presiden (capres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tuduhan adanya penggelembungan suara dalam pilpres tidak bisa dilakukan karena semua proses yang dilakukan transparan. ‘’Saya sulit mengerti misalkan ada tuduhan penggelembungan suara sampai jutaan hingga puluhan juta. Mari kita lihat satu per satu di mana kejadian itu. Jalannya seperti apa untuk curang,’’ kata Yudhoyono di Banda Aceh, Rabu (5/8) siang kemarin. Ia menjelaskan, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan bersifat nasional. Selain itu juga diawa-
si oleh Bawaslu dan pihak lain, sehingga kecurangan dalam pemilu tidak bisa dilakukan. ‘’Pada saat diselenggarakan pemilu, penghitungan dilakukan transparan dari bawah. Di TPS ada saksi, pengawas, media dan terus ke atas, semuanya transparan dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan,’’ paparnya. Lebih lanjut Yudhoyono mempertanyakan bila ada pihak-pihak yang menunjuk pejabat incumbent (yang sedang menjabat-red) saat pilpres bisa melakukan kecurangan. ‘’Kalau ada suara-suara incumbent bisa curang, siapa presiden, wapres atau para menteri, wali kota/bupati. Hal. 19 Bisa Curang
Bali Post/ant
DISAMBUT ULAMA - Yudhoyono menyalami para ulama dan tokoh masyarakat Aceh saat penyambutan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (5/8) kemarin.
KPK akan Polisikan Antasari Jakarta (Bali Post) KPK segera melaporkan Antasari Azhar kepada Polda Metro Jaya. Upaya hukum ini terkait dengan tindakan Antasari yang telah mencemarkan nama baik institusi yang pernah dipimpinnya itu sendiri. Pasalnya, Ketua KPK nonaktif ini telah melaporkan beberapa rekannya itu kepada polisi atas tuduhan telah menerima uang dari tersangka kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) Dephut, Anggoro Widjojo. Menurut Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto ke-
pada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8) kemarin, pihaknya terpaksa melaporkan balik Antasari, karena tudingan yang dilayangkan Antasari telah membuat nama baik KPK rusak. ‘’Kalau sudah terbuka begini, kami juga akan melaporkannya ke Polda Metro Jaya atau Mabes Polri. Paling tidak pasal pencemaran nama baik,’’ ungkapnya. Atas tuduhan itu, lanjut Bibit, dirinya sudah menanyakan sinyalemen laporan Antasari tersebut kepada anggota serta staf KPK lainnya. Semua membantah berita tersebut. Tetapi kalau isi lap-
KEKURANGAN vitamin D diduga berkaitan dengan peningkatan faktor risiko bagi gangguan penyakit jantung dan urat darah seperti serangan jantung dan stroke pada anak-anak. Itulah temuan studi yang disiarkan di dalam edisi online Pediatrics. Kumpulan faktor risiko yang ada meliputi kegemukan, lemak darah tinggi, dan tekanan darah tinggi. Apa saja yang harus dilakukan para orangtua pada anaknya untuk kasus ini?
Jakarta (Bali Post) Bupati Situbondo, Jawa Timur (Jatim) Ismunarso divonis sembilan tahun penjara. Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan korupsi dana APBD yang merugikan negara Rp 43,7 miliar. Demikian putusan yang disampaikan majelis hakim yang diketuai Gusrizal di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (5/8) kemarin. Selain pidana penjara, terdakwa Ismunarso juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan. Majelis hakim juga memerintahkan Ismunarso untuk membayar uang pengganti kerugian negara Rp 756,9 juta. Jika satu bulan setelah vonis itu berkekuatan hukum tetap, uang ganti kerugian negara tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana badan selama dua tahun. Dalam persidangan, JPU
‘’Ada lima pokok yang harus dibuktikan dengan fakta oleh masing-masing pihak,’’ kata Mahfud dalam sidang perkara tersebut di gedung MK, Jakarta, Rabu (5/8) kemarin. Persidangan sengketa pilpres ini telah memasuki pemeriksaan saksi. Pihak yang harus membuat pembuktian bukan hanya pemohon (Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto), melainkan pula termohon (KPU) dan pihak terkait (SBY-Boediono). Kelima bukti itu merupakan pokok dari persoalan atas gugatan itu. ‘’Yang diminta MK yakni pertama, semua pihak harus membuktikan masalah klaim suara hasil pilpres. Dua putaran (harus dilakukan atau tidak) itu harus dibuktikan,’’ tegas Mahfud. Hal. 19 Pihak Terkait
Ketua Panggar DPR Dituding Dijatah Rp 200 M
SBY soal Penggelembungan Suara
oran Antasari tersebut merupakan fakta, pertemuan mantan jaksa tersebut dengan seorang buronan merupakan pelanggaran peraturan KPK. ‘’Kalau benar begitu, apa dibenarkan tindakan seorang ketua KPK yang menemui tersangka. Padahal dia (Anggoro Widjaja-red) sudah dicekal,’’ kata Bibit. Diungkapkan, pengakuan (testimoni) yang dibuat Antasari usai bertemu dengan Dirut PT Masaro Radiocm Anggoro Widjojo itu, harus dibicarakan dengan pimpinan yang lain. Tidak boleh disimpan dan dibuka pada saat dia
jadi tersangka. Tindakan ini juga jelas melanggar UU KPK. ‘’Sepertinya dia (Antasari - red) tidak ingin sendiri di penjara. Kami sengaja diseret. Tentu saja itu tidak benar. Dia harus mempertanggungjawabkannya secara hukum,’’ ujar mantan Kapolda Kalimantan Barat ini. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Mohammad Jasin, juga menyatakan semua kesaksian Antasari itu fitnah. Itu (kesaksian Antasari - red) 100 persen fitnah. Hal. 19 Tetap Bersih
Bupati Situbondo Divonis Sembilan Tahun
18
NOMOR 345 TAHUN KE 61
Bali Post/ant
DIVONIS - Bupati Situbondo nonaktif Ismunarso usai mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Rabu (5/8) kemarin. Ismunarso divonis sembilan tahun penjara dalam kasus korupsi APBD Situbondo.
menuntut terdakwa Ismunarso dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Jaksa juga menuntut Ismunarso membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider delapan bulan kurungan. Selain itu, JPU minta terdakwa Ismunarso membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,1 miliar yang bisa diganti dengan hukuman kurungan selama empat tahun penjara. Menurut majelis hakim, Ismunarso telah terbukti memerintahkan penempatan dana dari pos Pendapatan Asli Daerah dan pos lainnya dalam bentuk deposito di BNI 46 cabang Situbondo. Selain itu, sebagian dana tersebut juga ditempatkan sebagai sebuah investasi di PT Sentra Artha Futures (SAF) serta pada Direktur PT Sentra Artha Utama (SAU). Hal. 19 Dana APBD
Jakarta (Bali Post) Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Emir Moeis dituding menerima jatah aspirasi proyek bagi konstituennya senilai Rp 200 miliar. Sementara untuk para wakil ketua panggar DPR masing-masing sebesar Rp 150 miliar dan para anggotanya mendapat bagian Rp 50 miliar. Pernyataan ini disampaikan terdakwa korupsi dana stimulus Abdul Hadi Djamal di Pengadilan Tipikor, Rabu (5/8) kemarin. Dalam sidang yang diketuai Sutiono, terdakwa Abdul Hadi menuturkan pembagian jatah aspirasi itu pascapertemuan informal antara eksekutif dan legislatif di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta Selatan, 19 Februari 2009. Ketika itu, disepakati penambahan anggaran stimulus yang sebelumnya diusulkan Rp 3 triliun menjadi Rp 5 triliun. ‘’Ternyata setelah dihitung-hitung sisa Rp 1 triliun. Sisa itu disepakati dibagikan ke poksi (kelompok fraksi - red) secara proporsional,’’ kata Abdul Hadi. Namun, penuturan Abdul Hadi dibantah oleh Wakil Ketua Panggar DPR Johnny Allen Marbun. Menurut Johnny, pertemuan di Hotel Four Season adalah pertemuan informal antara eksekutif dan legislatif untuk menyamakan persepsi, sebagai tindak lanjut dari pemaparan eksekutif tentang kondisi Indonesia pascakrisis global 12 Februari 2009 di gedung DPR. Hal. 19 Sumpah Pocong
Koalisi Besar akan Munculkan Rezim Otoriter Jakarta (Bali Post) Rencana bergabungnya sejumlah partai yang sebelumnya menjadi lawan koalisi Partai Demokrat dapat membahayakan kehidupan demokrasi. Partai Golkar dan PDI P seharusnya tetap menjadi partai oposisi untuk menjaga agar tidak muncul lagi rezim otoriter seperti era Soeharto dulu. Mereka harus tetap menjadi oposisi karena kalau tidak akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Jika PDI-P, Golkar dan koalisi Partai Demokrat bergabung maka ini akan memicu timbulnya rezim otoriter dan totaliter. ‘’Jika ini yang terjadi maka reformasi 1998 yang telah memakan banyak korban akan tidak ada artinya lagi,’’ kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens, Rabu (5/8) kemarin. Sebenarnya, kata Boni, SBY dan Demokrat tidak memerlukan dukungan dari partai-partai yang menjadi lawannya selama pemilu 2009 ini karena dukungan suara di parlemen mencapai 60 persen. Apalagi, kemenangan mutlak dalam pilres sudah cukup baginya membentuk pemerintahan yang kuat. Karena itu, alasan SBY menerima sinyal PDI-P untuk bergabung dalam koalisi besar di pemerintahan untuk membentuk pemerintahan yang lebih kuat dinilai tidak masuk akal. Terhadap gejala ini, Boni mengingatkan kepada publik agar mewaspadai. Sebab, di seluruh dunia hanya rezim yang otoriter dan totaliter yang membutuhkan dukungan minimal 80 persen, seperti koalisi yang akan terjadi jika Golkar dan PDI-P ikut bergabung. Contoh rezim otoriter yang masih ada saat ini seperti Cina yang selalu didukung oleh 80 persen kekuatan partai. ‘’Jika di bawah 80 persen maka rezim itu masih rentan untuk digoyang. Inilah yang harus diwaspadai dan dicermati masyarakat jangan sampai SBY melakukan hal itu, karena indikasi ke arah sana sudah sangat kuat saat ini,’’ terangnya. Bukan tidak mungkin, imbuh Boni, rezim yang terlalu kuat itu bisa berpengaruh terhadap konstitusi di MPR, misalnya mengamandemen kembali pasal yang membatasi periode kepemimpinan presiden hanya dua kali. Pengamat politik Cecep Effendi mengatakan masuknya partai-partai lawan politik SBY disebabkan oleh persoalan budaya politik bangsa, karena tidak punya ideologi dan prinsip. Orentasinya hanya pada kekuasaan. Politisi partai masih berpikir bahwa menjadi oposisi dianggap tidak cukup bermartabat, padahal demokrasi pemerintah dan pengritik. Cecep berharap agar PDI-P dan tokoh-tokohnya tetap beroposisi karena beropsisi juga sangat bermartabat. (kmb4)