HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT UMANIS, 6 AGUSTUS 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 340 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
BURT DPR Ngotot Anggarkan Rumah Aspirasi Rp 209 M Jakarta (Bali Post) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tetap ngotot mengangarkan dana rumah aspirasi bagi anggota DPR yang sudah disetujui oleh paripurna DPR RI pada 17 Juni 2010. Dana yang diusulkan Rp 209 miliar. Hingga saat ini DPR masih berharap pemerintah dapat menyetujui anggaran yang diusulkan DPR.
SASARAN Kisruh Taksi di Bali
Australia Keluarkan ’’Travel Advisory’’ Denpasar (Bali Post) Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (The Department of Foreign Affairs and Trade’s/DFAT) memberikan peringatan (travel advisory) kepada warganya yang sedang berada di Bali. Pemerintah Australia khawatir jika warganya menjadi korban akibat kisruh taksi yang selama ini terjadi. Pernyataan tersebut dirilis situs adelidenow.com.au dan news.com.au, Kamis (5/ 8) kemarin. Deplu dan Perdagangan Australia menyatakan, kendati tidak menargetkan penumpang, kisruh yang berubah menjadi perusakan dan penurunan paksa penumpang itu bisa membahayakan penumpang. ‘’Insiden seperti itu jarang terjadi dan penumpang tidak secara khusus ditargetkan, tetapi Anda harus berhatihati. Jika Anda terjebak dalam konfrontasi antara sopir taksi, usahakan segera meninggalkan taksi dan menyelamatkan diri di tempat yang aman,’’ demikian disampaikan Deplu dan Perdagangan Australia. DFAT juga memperingatkan agar warganya menghindari kontak dengan anjing, kucing, kera dan binatang lainnya di Bali akibat ancaman rabies berkelanjutan. Ketua Bali Tourism Board (BTB) I.B. Ngurah Wijaya memahami kekhawatiran pemerintah Australia untuk melindungi warganya. Terlebih lagi banyak warga Australia yang menggunakan taksi atau mobil sewaan selama berada di Bali. ‘’Peringatan itu juga menjadi masukan yang baik bagi Bali untuk menangani persoalan-persoalan yang menjadi kekahwatiran Australia,’’ tegasnya. Dia berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan taksi di Bali. Jika masalah itu dibiarkan bisa merusak citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Selain itu, Bali harus memiliki standardisasi angkutan melalui penegakan aturan yang jelas untuk melindungi konsumen, khususnya wisatawan yang berada di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Bali I.B. Kade Subhiksu menyatakan agar isu atau reaksi terhadap kejadian di Bali tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, kondisi di Bali saat ini sudah lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu. Kendati demikian, dia menyadari Bali sebagai pusat pariwisata di Indonesia memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. ‘’Kami mengimbau semua pihak menjaga keamanan dan kenyamanan Bali,’’ ujarnya. (par)
KOTA
5
TIGA anak bawah lima tahun (balita) dirawat di RSUD Karangasem. Ketiga balita itu, Bima Raditya (4 bulan), balita Mertasari milik pasangan suami-istri (pasutri) Ni Wayan Tesni (38) - Wayan Kembar (40) dan balita pasutri Wageyanti (19) serta Ketut Wija (20). Balitabalita ini berasal dari keluarga miskin.
Miskin, sebuah predikat yang pasti dihindari setiap orang. Namun faktanya masih ada. Bahkan, di Pulau Bali yang pariwisatanya sangat maju, masyarakat miskin masih belum bisa dientaskan. Kemiskinan itu pula menyebabkan masyarakat terkebelakang secara pendidikan. Untuk mengurai penyebab kemiskinan dan langkah-langkah yang mesti diperlukan untuk mengentaskannya, Bali Post menggelar diskusi yang diadakan di kabupaten/kota di Bali. Diskusi ini dilaporkan bersambung hingga 16 Agustus 2010, tepat di usia 62 tahun Bali Post.
legislasi, anggaran dan pengawasan di mana ketiga fungsi itu dilaksanakan dalam kerangka representasi masyarakat. Rumah aspirasi ini, menurut Pius, untuk kepentingan konstituen di daerah sesuai daerah pemilihan masingmasing anggota dalam menyerap aspirasi masyarakat. Seperti kunjungan kerja, menerima dan menghimpun aspirasi masyarakat seperti dijelaskan
dalam Peraturan DPR-RI No.1 Tahun 2009 tentang Tatib DPR pasal 203 ayat 2, 4 dan 5. Karena itu, kata anggota Fraksi Partai Gerindra ini, rumah aspirasi tersebut sebagai amanat UU dan Tatib DPR-RI dan selanjutnya BURT DPR telah membentuk panja yang bertugas mengkaji serta mendalami rencana pembentukan rumah aspirasi tersebut dari berbagai aspek legalitas, sistem pengelolaan termasuk
pengawasan, sosial politik dan aspek pertanggungjawaban. Sesuai UU No.27/2009 tentang MD3 pasal 79, Pius mengatakan anggota DPR diharuskan menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Hal. 19 Tak Perlu
Redenominasi Tak Masalah
2
GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika mengambil sumpah serta melantik Bupati dan Wakil Bupati Badung periode 2010-2015, A.A. Gde Agung - I Ketut Sudikerta, pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Badung, di Gedung DPRD Badung, Sempidi, Kamis (5/8) kemarin. Dalam kesempatan itu, Gubernur minta kedua pimpinan Badung itu melanjutkan program yang belum tuntas dan menjalankan roda pemerintahan dengan tidak menerapkan otonomi secara penuh. Apa maksudnya?
KABUPATEN
Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang, Kamis (5/ 8) kemarin. Pius mengatakan, jika disetujui maka tiap anggota Dewan akan menerima dana rumah aspirasi sebesar Rp 374 juta per tahunnya. Menurutnya, sesuai dengan amanat UU No.27/2009 tentang MD3 atau MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa fungsi DPR-RI yang meliputi
Bali Post/ant
Bachtiar Chamsyah
Jakarta (Bali Post) Pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) menilai usulan redenominasi yang sedang dikaji oleh Bank Indonesia bisa dilakukan asalkan pecahan rupiah terkecil disediakan secukupnya, sehingga tidak terjadi inflasi akibat pembulatan harga barang yang berlebihan. “Secara umum kan redenominasi itu cuma mengurangi bilangan di belakangnya, dari sejuta jadi seribu atau seribu jadi satu. Secara konsepsi kan sederhana, tetapi yang menjadi syaratnya inflasi harus tidak terganggu,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Slamet Sutomo, Kamis kemarin. Menurut dia, redenominasi bisa dilakukan asalkan tingkat inflasi saat ini bisa dijaga stabil. Selanjutnya, BI harus menjaga tingkat inflasi pascaredenominasi dengan menyediakan pecahan terkecil dalam jumlah yang cukup. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga barang akibat pembulatan harga yang terlalu besar. “Kalau alat pembayarannya tidak ada, inflasi bisa berubah. Artinya kalau (inflasi) bisa bertahan tidak masalah. Ini kan hanya pengurangan bilangan,” ujarnya. Slamet menambahkan apabila redenominasi direalisasikan, maka harus didukung oleh sosialisasi yang baik agar tidak terjadi dampak sampingan. “Itu tergantung sosialisasi. Kalau mantap, tidak (ada masalah),” tegasnya. (ant)
Gara-gara Sarung
KPK Tahan Mantan Mensos Jakarta (Bali Post) KPK menahan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah terkait kasus pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan sarung di Departemen Sosial (Depsos) dalam kurun waktu 2004 hingga 2006. ‘’Penahanan dilakukan sekitar pukul 16.30 WIB. Sekarang (mantan Mensos) ada di LP Cipinang,’’ kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Kamis (5/8) kemarin.
Menurutnya, Bachtiar akan ditahan selama 20 hari di LP Cipinang, sementara KPK akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi. Ia belum dapat mengatakan siapa saja yang akan diperiksa sebagai saksi kasus ini. ‘’Kita belum tahu ya, siapa yang akan diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan bisa besok, bisa dua hari lagi,’’ katanya. Sebelumnya mantan Men-
sos ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan sarung di Depsos. Dalam kasus sarung, KPK menetapkan Direktur PT Ladang Sutra Indonesia Musfar Aziz dan Direktur PT Dinar Semesta Cep Ruhyat sebagai tersangka. Kedua perusahaan tersebut menjadi rekanan dalam pengadaan sarung. Akibat kasus ini negara diduga mengalami
kerugian Rp 27,6 miliar. Jadi Jaminan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfiz menyatakan siap menjaminkan diri kepada KPK agar Bachtiar Chamsyah menjalani tahanan luar. ‘’Saya pribadi bersedia memberi jaminan agar Bachtiar menjadi tahanan luar,’’ kata Irgan. Hal. 19 Merupakan Musibah
Mengubur Kemiskinan di Bali (2)
Monoton, Program Tak Pernah Dievaluasi PROGRAM-PROGRAM pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini terkesan monoton dan lebih banyak didasarkan pada asumsi pemerintah, sehingga diperlukan program dengan kreasi baru yang benar-benar bisa mengubah taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Data yang dipaparkan Kepala Dinas Sosial Buleleng Bagiada, dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan betapa monotonnya program penanggulangan kemiskinan di dinas tersebut. Bahkan pada tahun 2008, 2009, dan 2010, program penanggulangan kemiskinan itu benarbenar sama, tanpa kreasi dan perubahan. Misalnya tahun
2008 terdapat program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan untuk berusaha kepada fakir miskin. Lalu ada juga bantuan rumah tidak layak huni, bantuan kursi roda, tongkat ketiak dan lain-lain. Selain itu, juga ada program bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga muda mandiri, lanjut usia produktif, anak telantar, remaja putus sekolah, anak nakal, waria, korban tindak kekerasan, karang taruna dan eks narapidana. Program lain, pemberian makanan untuk perbaikan gizi bagi lanjut usia telantar, anak telantar, pejuang kemerdekaan dan peng-
huni panti. Program-program tersebut, pada tahun 2009 dan 2010 juga diulang kembali tanpa ada evaluasi, apakah program itu bermanfaat atau tidak. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, dana yang dianggarkan dalam programprogram tersebut pada tahun 2010 ini ternyata jauh menurun jika dibandingkan pada tahun 2008. Tahun 2008, semua program dari Dinas Sosial itu mendapat total dana sebesar Rp 3.225.000.000. Namun tahun 2009 turun menjadi Rp 2.336.477.000. Tahun 2010 dananya naik sedikit, namun tetap lebih kecil dari tahun 2008, yakni RP 2.450.000.000.
Menurut Bagiada, dana yang diterima tahun 2010 ini memang turun dari dana yang dianggarkan pada tahun 2008. Meski demikian, Dinas Sosial masih memiliki program lain yang dananya diperoleh dari pemerintah pusat seperti program keluarga harapan (PKH). ‘’Mudah-mudahan ini bisa menurunkan angka kemiskinan di Buleleng,’’ katanya. Menurut Bagiada, angka kemiskinan di Buleleng tahun ini memang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun 2008 lalu jumlah angka miskin 47.000 keluarga. Hal. 19 Akan Mubazir
Bagiada
Purnamek
Suyasa
Bali Post/dok
Gayus HP Tambunan
Gayus, Tersangka Kasus Korupsi Jakarta (Bali Post) Polri saat ini sudah menetapkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi. ‘’Gayus dijadikan tersangka untuk kasus korupsi dan kami masih melakukan penyidikan dari siapa saja Gayus menerima suap,’’ kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol. Edward Aritonang, Kamis (5/8) kemarin. Edward Aritonang tidak menyebutkan dari perusahaan mana saja Gayus menerima suap, terkait perusahaan yang ditanganinya, dengan alasan masih dalam proses penyidikan sehingga belum boleh disampaikan ke publik. ‘’Kami mendalami kasus yang menimpa Gayus ada tiga hal yakni keterlibatannya dalam mafia hukum, kasus korupsi dengan menerima suap dan terkait dengan melanggar tindak pidana perpajakan,’’ kata Edward menjelaskan. Kadiv Humas membantah pengakuan Gayus di persidangan yang menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya dipaksa karena tim independen yang memeriksa kebingungan mengenai siapa yang menyuap dan siapa yang disuap. ‘’Tim independen tidak kebingungan. Yang ada Gayus yang kebingungan. Hari ini dia (Gayus - red) mengatakan itu uang dari honor. Besoknya bilang uang dari perusahaan ini,’’ kata Edward. ‘’Jaksa penuntut umum (JPU) yang nanti akan menuntut, jadi untuk sementara keterlibatan Gayus untuk kasus mafia hukum, polisi sudah melimpahkan ke JPU,’’ katanya. Polri telah memeriksa 13 saksi yang diperiksa dari berbagai fungsi. Para saksi yang diperiksa tersebut ada yang berasal dari Ditjen Pajak dan ada pula dari beberapa perusahaan. Hal. 19 Melihat Kesalahan
Jawab Kritik Megawati
SBY Nyatakan Kebijakan Konversi Gas Tak Salah Bogor (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan kebijakan konversi dari minyak tanah ke gas bukan kebijakan yang salah karena bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. ‘’Saya sampaikan tidak ada yang salah dengan kebijakan itu,’’ kata Presiden saat membuka rapat kerja nasional di Istana Bogor, Kamis (5/8) kemarin. Sebelumnya pada Rakornas PDIP, Rabu lalu (BP, 4/8), Megawati di hadapan 4.300 peserta mempertanyakan sejumlah kebijakan pemerintah saat ini yang dinilainya kacau-balau. Salah satunya kebijakan konversi dari minyak tanah ke gas. Mega mengatakan dirinya sudah mewanti-wanti soal kebijakan pelaksanaan konversi minyak tanah ke tabung elpiji 3 kg saat pemilu presiden satu tahun lalu. Hal. 19 Jusuf Kalla