terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
8 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 316 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis wage, 6 agustus 2020 Disiplinkan Prokes, Lanud Ngurah Rai Gelar Patroli Pangkalan TNI-AU (Lanud) I Gusti Ngurah Rai terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan mendisiplinkan protokol kesehatan (prokes). BADUNG | HAL. 3
Denpasar (Bali Post) Ekonomi Bali harus bangkit, meskipun saat ini ekonomi Bali bahkan dunia sedang tertekan karena dampak Covid-19. Dengan dibukanya pariwisata lokal dan pariwisata nusantara, Bali harus bersyukur. Karena pertumbuhan ekonomi Bali separuhnya disumbang pariwisata. Hal itu disampaikan Direktur Utama BPD Bali Nyoman Sudharma dalam acara Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, Rabu (5/8) kemarin. Sudharma menuturkan, jika melihat tujuan pendirian BPD Bali tahun 1962, yaitu pendorong pertumbuhan perekonomian Bali, sebagai sumber PAD dan pemegang kas daerah, fungsi itu diimplementasikan atau dijabarkan dalam corporate plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB). Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II 2020 -7,22 persen, ia yakin ekonomi Bali akan bangkit dan menata kehidupannya termasuk ekonomi kembali, menuju kedaulatan ekonomi Bali. Dalam rangka menuju kedaulatan ekonomi Bali, katanya, maka perlu menghidupkan kembali sektor yang kontribusinya masih kurang dalam PDRB Bali seperti pertanian. Kontribusi pertanian yang sebelumnya 13 persen diharapkan bisa meningkat mencapai 20 - 25 persen., sehingga nanti sejajar dengan sektor lain dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Bali. Salah satu upaya mendorong sektor pertanian selain pariwisata, Bank BPD Bali komitmen membantu petani Bali, selain memang telah ada Pergub Bali untuk mendorong penyerapan produk pertanian Bali. Salah satu wujud komitmen BPD Bali untuk mengangkat pertanian terlihat dari kredit yang disalurkan, hampir Rp 800 miliar. Nilai ini akan terus ditingkatkan dengan mendekati komunitas-komunitas petani. ‘’Ke depannya kita akan dukung juga untuk digitalisasi,’’ imbuhnya. Menurut Sudharma, dengan digitalisasi, hasil pertanian bisa terpublikasi dengan baik seperti di marketplace, sehingga perkembangannya bisa lebih pesat. ‘’Ekosistem itu kita bangun termasuk kita juga menyiapkan layanan nontunai, sehingga ke depan selain pemberdayaan sektor yang menumbuhkan sektor pertanian secara umum, kita mengharapkan juga petani menggunakan pupuk organik. Kita inginkan kesuburan tanah berdaya dengan kerja sama dengan dinas terkait,’’ jelasnya. Hal. 7 Peningkatan Kapasitas
BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 RABU, 5 AGUSTUS 2020 Wayan Sudarma Jl. Ciung Wanara 184 Gianyar Rp Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan
Rp Rp Rp
200.000 200.000 63.635.000 63.835.000
Sehari, Enam Warga Positif Covid-19 Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Jembrana dalam sehari, Selasa (4/8), bertambah enam orang.
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Seorang waria, I Wayan Suwistra alias Ari Dewi, diamankan jajaran Unit Reskrim Polsek Ubud. Pelaku mencuri uang yen milik seorang warga asal Jepang.
Ekonomi Bali Minus 7,22 Persen
ari sisi produksi struktur ekonomi Bali, katanya, pada triwulan II 2020 masih didominasi oleh akomodasi makan dan minum (akmamin) dengan kontribusi sebesar 17,27 persen. ‘’Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar perekonomian Bali diduduki oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan sumbangan 54,39 persen,’’ katanya. Sampai dengan triwulan II 2020, katanya, secara struktur produksi lapangan usaha kategori penyediaan akmamin masih mendominasi perekonomian Bali dengan besaran nilai tambah Rp 9,40 triliun atau 17,27 persen dari total PDRB Bali. Kontributor terbesar kedua adalah produksi lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, perikanan dengan sumbangan nilai tambah Rp 8,54 triliun (15,68 persen), kemudian disusul oleh kategori konstruksi yang nilai tambahnya tercatat sebesar Rp 5,93 triliun (10,90 persen). Adi Nugroho menambahkan, pergeseran terjadi pada dua kontributor terbesar selanjutnya. Jika pada triwulan sebelumnya kategori transportasi dan pergudangan menempati urutan terbesar keempat, pada triwulan II 2020 kategori ini tergeser turun dan menempati urutan ketujuh. Hal. 7 Membantu Pelaku Usaha
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
Curi Yen Senilai Rp 146 Juta, Waria Diamankan
JEMBRANA | HAL. 4
D
Wujudkan Kedaulatan Ekonomi Bali
balipost http://facebook.com/balipost
Denpasar (Bali Post) Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II 2020 -7,22 persen (qtq) dan -10,98 persen (yoy). Dengan demikian, dua kali pertumbuhan ekonomi Bali negatif, sehingga telah cukup syarat untuk disebut resesi. Jika diakumulasikan dengan pertumbuhan triwulan I, maka selama semester I 2020, ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif -6,13 persen (ctc). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali Adi Nugroho mengatakan hal itu, Rabu (5/8) kemarin.
’’Dua kali pertumbuhan ekonomi Bali negatif, sehingga telah cukup syarat untuk disebut resesi.’’
’’Kondisi ini cukup berat karena pertumbuhan ekonomi Bali minusnya cukup dalam. Maka dari itu, perlu kerja extra ordinary.’’
Adi Nugroho Kepala Badan Pusat Statistik Bali
Trisno Nugroho Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Grafis : Putu Suarsana/Bali Post
GIANYAR | HAL. 5
Bali Berdayakan Ekonomi Maritim ’’Padahal, laut Bali ini luar biasa. Walaupun lebih kecil wilayahnya dibandingkan provinsi lain, ternyata mengandung nilai-nilai ekonomi yang luar biasa.’’ Wayan Koster Gubernur Bali Denpasar (Bali Post) Bali kini mulai bergerak memberdayakan ekonomi maritim. Walaupun laut dan pesisir Bali terbilang kecil, tetapi nyatanya menyimpan nilai-nilai ekonomi yang luar biasa. Sementara pemanfaatan potensi sumber daya perairan pesisir selama ini masih belum optimal. Utamanya dalam peningkatan investasi untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kekosongan regulasi pemanfaatan ruang laut menjadi penghambatnya. ‘’Sampai saat ini terdapat sebanyak 64 pelaku usaha yang telah mengajukan izin lokasi perairan untuk memanfaatkan ruang laut, namun belum dapat diproses karena Bali belum menetapkan Perda RZWP3K,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat mengajukan Ranperda Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040 dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Rabu (5/8) kemarin. Menurut Koster, izin lokasi yang diajukan antara lain menyangkut budi daya ikan, terumbu karang hingga wisata. Dikatakan, pesisir dan laut Bali ternyata merupakan alur laut kepulauan Indonesia. Di dalamnya ada alur pelayaran internasional yang sangat padat di Selat Lombok, serta merupakan pintu gerbang utama Indonesia. Antara lain dengan adanya Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, dan menjadi simpul sentral cruise (kapal pesiar) jalur
selatan. “Bali berada paling dekat dengan fishing ground ZEE Indonesia di Samudera Hindia. Di pesisir dan laut Bali terkandung nilai-nilai potensi ekonomi yang sangat penting dan strategis,’’ imbuhnya. Di antaranya, lanjut Koster, perikanan tangkap, perikanan budi daya, perdagangan produk ornamental atau aquaria laut tropis, industri rumput laut, industri air laut dalam, pemanfaatan EBT, pariwisata pesisir dan bahari, serta transportasi laut. Potensi ekonomi yang sangat penting tersebut belum dikelola. Mengingat Bali selama ini selalu berorientasi dan memprioritaskan pembangunan di darat. ‘’Padahal, laut Bali ini luar biasa. Walaupun lebih kecil wilayahnya dibandingkan provinsi lain, ternyata mengandung nilai-nilai ekonomi yang luar biasa,’’ jelasnya. Itu sebabnya, Koster menyatakan laut dan pesisir akan menjadi bagian dari strategi kebijakan pembangunan perekonomian. Artinya, Bali tidak lagi hanya bertumpu pada pertanian di darat. ‘’Tapi kita juga mulai bergerak untuk memberdayakan perekonomian maritim, pesisir dan kelautan kita,’’ tegasnya. Koster menyebut penyusunan materi teknis dan dokumen RZWP3K Provinsi Bali telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permen KP Nomor 23 Tahun 2016. Hal. 7 Pengelolaan Wilayah Pesisir
Target Pendapatan Daerah Berkurang Rp 613 Miliar Lebih
Bali Post/dok
POTENSI - Laut dan pesisir Bali terbilang kecil, tetapi menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa.
Ranperda RZWP3K Vital dan Strategis
Denpasar (Bali Post) Keberadaan laut dan pesisir di Bali tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai budaya dan spiritual dengan adanya kawasan suci dan tempat suci di sekitar laut. Oleh karena itu, Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil (RZWP3K) menjadi sangat vital dan strategis. Di samping karena jangka waktu regulasi dirancang hingga 2040, serta merupakan kelanjutan setelah disahkannya revisi Perda RTRWP Bali dan Perda APZ (Arahan Peraturan Zonasi). ‘’Ranperda ini juga sebagai implementasi visi dan misi Gubernur, khususnya segara kerthi yang merupakan elemen dari sad kerthi,’’ ujar Koordinator Pembahasan Ranperda RZWP3K DPRD Bali I Nyoman Adnyana usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bali, Rabu
(5/8) kemarin. Adnyana menambahkan, Ranperda RZWP3K nantinya memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai wilayah pesisir dan laut. Salah satunya agar tidak terjadi lagi pengklaiman pantai sebagai kawasan privat,
padahal merupakan area publik. Selain itu, akan ditentukan mana kawasan laut dan pesisir yang dapat dikomersialkan atau yang harus dikosongkan. Hal. 7 Alternatif Sumber Pendapatan Baru
I Nyoman Adi Wiryatama
I Nyoman Adnyana
Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penjelasan tiga ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Ruang Sidang Utama, Rabu (5/8) kemarin. Salah satunya, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Terdapat penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah dari yang sebelumnya dipasang pada APBD Induk 2020. ‘’Pendapatan daerah dalam APBD Induk 2020 sebesar Rp 6,605 triliun lebih, berkurang sebesar Rp 673 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 5,932 triliun lebih atau berkurang 10,19 persen,’’ ujar Koster di hadapan pimpinan dan anggota dewan. Kendati demikian, Koster mengaku telah menyepakati lagi tambahan pendapatan daerah sebesar Rp 60 miliar. Dengan demikian, target pendapatan daerah hanya dikurangi sebesar Rp 613 miliar lebih. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat antara dirinya dan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra selaku Ketua TAPD bersama pimpinan DPRD Bali sebelum rapat paripurna dimulai. Tambahan pendapatan ini akan digunakan untuk memenuhi belanja yang menjadi aspirasi anggota dewan. ‘’Termasuk hibah dan kebutuhan yang lain,’’ imbuhnya. Untuk belanja daerah, lanjut Koster, juga mengalami penurunan dalam APBD
Perubahan. Yakni menurun sebesar Rp 516 miliar lebih dari target Rp 7,280 triliun lebih di APBD Induk menjadi Rp 6,764 triliun lebih atau berkurang sebesar 7,10 persen. Tetapi dengan adanya tambahan pendapatan Rp 60 miliar, belanja daerah pun turut bertambah sebesar itu. Penyesuaian target pendapatan dan belanja menyebabkan angka defisit meningkat sebesar Rp 216 miliar lebih, dari Rp 675 miliar lebih di APBD Induk menjadi Rp 891 miliar lebih di APBD Perubahan. Sejalan dengan itu, penerimaan pembiayaan daerah bertambah Rp 136 miliar lebih dari semula Rp 755 miliar lebih menjadi Rp 891 miliar lebih. ‘’Penambahan ini mengacu kepada besaran Silpa yang tertuang dalam Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019,’’ imbuhnya. Koster berharap dapat mencapai target yang dipasang dalam APBD Perubahan, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun defisit. Jika harus menghadapi situasi terburuk atau tidak tercapai, pembahasan akan kembali dilakukan terkait realisasi real yang bisa dicapai. Selain Ranperda APBD Perubahan, dua ranperda lain yang diajukan Gubernur adalah Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bali Tahun 2020-2040 serta Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. (kmb32)