HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU PAING, 7 AGUSTUS 2010
FAKTA
Kapolda Bali Diganti Jakarta (Bali Post) Kapolri memutasi sembilan kepala kepolisian daerah atau kapolda. Salah satunya adalah Kapolda Bali dari Irjen Pol. Sutisna kepada Irjen Pol. Hadiatmoko. Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Wakadiv Humas) Polri Kombes I Ketut Untung Yoga Ana menjelaskan, sembilan kapolda yang dimutasi di antaranya Kapolda Jawa Tengah dari Irjen Pol. Alex Bambang Riatmodjo kepada Irjen Pol. Edward Aritonang. Kapolda Jawa Timur dari Irjen Pol. Pratiknyo kepada Irjen Pol. Bahrodin Haiti dan Kapolda Bali dari Irjen Pol. Sutisna kepada Irjen Pol. Hadiatmoko. Yoga mengatakan, sembilan kapolda yang dimutasi berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/479/VIII/2010 tangggal 5 Agustus 2010, dengan jumlah yang dimutasi 556 pejabat Polri yang terdiri atas perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Selain itu, jabatan di Mabes Polri yang mengalami mutasi adalah Deputi Operasi Kapolri dari Irjen Pol S. Wenas kepada Irjen Pol. Soenarko dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Edward Aritonang kepada Brigjen Pol. Iskandar Hasan. (ant)
KOTA
3
NASIB malang dialami Dayanan Max Peter Grosel (70), warga yang tinggal di Banjar Tubuh, Blahbatuh, Gianyar. Korban kehilangan sejumlah barang berharganya lantaran mengalami aksi pencurian di Kota Denpasar. Pintu mobilnya dicongkel di areal parkir. Korban mengaku mengalami kerugian material mencapai Rp 16,5 juta. Barang yang hilang di antaranya laptop dan uang tunai Rp 10 juta. Barang-barang itu ditaruh di jok mobil. Korban baru mengetahui hal itu pukul 14.20 wita.
KABUPATEN
4
PROYEK hotel di wilayah pesisir Buleleng Barat mulai menimbulkan dampak tak bagus bagi kehidupan nelayan di daerah itu. Buktinya, sejumlah nelayan di pesisir Desa Pemuteran Kecamatan Gerogak mengeluh karena sudah tak punya lahan lagi untuk menambatkan perahu akibat lahan pesisir diklaim sebagai milik hotel. Siapa yang membela nelayan?
OLAHRAGA
12
PELATIH Inter Milan Rafael Benitez tak mau kalah dengan pendahulunya, Jose Mourinho. Jika Mourinho mampu menghadirkan trofi Liga Champions, Benitez ingin memberikan trofi lebih banyak lagi untuk juara Seri A Liga Italia itu. Dalam pertandingan persahabatan melawan FC Dallas, Inter hanya mampu bermain imbang 2-2.
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 341 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Calon Pimpinan KPK
Gedung Pelni Terbakar, Dua Tewas
DBambang Widjojanto D DChairul Rasyid Dr. D DFachmi
Jakarta (Bali Post) Kebakaran hebat terjadi di Gedung Pelni, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/8) kemarin. Untuk memadamkan api, 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Polisi menyebutkan kebakaran terjadi di lantai 12 merembet ke lantai 5. Kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek alat pendingin ruangan. Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (PKPB) Jakarta Pusat Hariadi mengatakan, menemukan dua orang karyawan yang meninggal dalam peristiwa kebakaran itu yaitu Dadang (57), supervisor clining service, dan Adi Pramono (27), teknisi PT Pelni. Kedua karyawan naas itu ditemukan di dalam lift lantai 7. Petugas pemadam kebakaran dan aparat kepolisian melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Kepala Kepolisian Resort Jakarta Pusat Kombes Pol. Hamidin di lokasi kejadian mengatakan, penyelidikan dilakukan dengan cara penyisiran untuk mengetahui penyebab kebakaran. (ant)
DBusyro Muqodas DJimly Asshiddiqie DI Wayan Sudirta DMeli Darsa
Tujuh Calon Pimpinan KPK Lolos
TERBAKAR - Aparat dari Suku Dinas (Kasudin) Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (PKPB) Jakarta Pusat berupaya mengevakuasi karyawan PT Pelni, Jumat kemarin. Gedung yang beralamat di Kemayoran, Jakarta Pusat, terbakar dan menewaskan dua orang. Bali Post/afp
Jakarta (Bali Post) Sebanyak tujuh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lolos tes psikologi, kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Patrialis Akbar. ‘’Itu hasil dari lembaga konsultan Dunamis yang disampaikan kepada pansel sebagai hasil psikotes,’’ kata Patrialis saat pengumuman hasil tes psikologi itu di Sekretariat Panitia Seleksi, Jumat (6/8) malam kemarin. Ketujuh calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos adalah Bambang Widjojanto (advokat), Chairul Rasyid (purnawirawan polisi), Dr. Fachmi (jaksa pada Kejaksaan Agung), Busyro Muqodas (Ketua Komisi Yudisial), Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), I Wayan Sudirta, dan Meli Darsa. Mereka dinyatakan lolos tes psikologi yang diikuti oleh 12 calon pimpinan KPK. Patrialis menjelaskan, para calon yang lolos tersebut dinilai memenui sejumlah kriteria tes psikologi, antara lain konsistensi cara berpikir, kecerdasan dan kepercayaan diri, kematangan emosional, integritas, transparansi,
ketegasan mengambil keputusan, dan kerja sama tim. Rencananya, panitia seleksi akan melakukan tinjauan rekam jejak ketujuh calon tersebut. ‘’Besok akan dilakukan tinjauan track record,’’ kata Patrialis. Pansel akan mendapat bantuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) dalam melakukan tinjauan rekam jejak. Hasil tinjauan rekam jejak itu dijadwalkan selesai pada 14 Agustus 2010, atau paling lambat 16 Agustus 2010. Setelah itu, ketujuh calon pimpinan KPK itu akan mengikuti tes wawancara pada 19 Agustus 2010. Finalisasi hasil wawancara akan disampaikan sehari kemudian. Panitia seleksi juga akan mengirimkan surat terkait hasil tinjauan rekam jejak calon pimpinan KPK kepada sejumlah lembaga terkait, yaitu Mahkamah Konstitusi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, Kejaksaan, Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. (ant)
Presiden Keluarkan Sembilan Instruksi Jumlah PNS di Daerah Dievaluasi Bogor (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wapres Boediono menutup rapat kerja ketiga di Istana Bogor, Jumat (6/8) kemarin. Dalam raker yang membahas tentang percepatan anggaran dan revisi Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Presiden mengeluarkan sembilan instruksi kepada sejumlah menteri dan pajabat negara terkait. Agar instruksi ini efektif, maka Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya setiap tiga bulan. Instruksi pertama yaitu kepada Mendagri, Menteri Keuangan, dan unsur pimpinan daerah. Mereka diminta segera merumuskan upaya peningkatan sinergi pusat dan daerah.
Presiden minta kembali melihat kembali PP No. 19 Tahun 2010 tentang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, agar lebih jelas, kuat, tegas, menyangkut siapa berbuat apa dan siapa bertanggung jawab tentang apa. Ini sangat penting untuk menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. ‘’Rumuskan dengan baik, dengan prinsip sistem desentralisasi dalam sistem negara kesatuan,’’ kata Presiden.
Kedua, kepada Mendagri dan Menkeu, diminta merumuskan standar yang pantas untuk tunjangan dan insentif jajaran pejabat di daerah. ‘’Perhatikan tanggung jawab, keadilan, dan kepatutan penggunaan anggaran. Tidak harus sama antardaerah karena ada faktor khusus. Tetapi tentu ada semacam koridor,’’ ingat Kepala Negara. Ketiga, kepada Mendagri, Menteri PAN dan Reformasi
Birokrasi serta unsur daerah, diminta merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk satu daerah. Tidak harus banyak, tetapi yang penting tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan secara optimal. Presiden menambahkan, acuannya tetap dalam batas kemampuan anggaran, serta merujuk PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hal. 19 Unsur Daerah
Bali Post/ant
RAPAT KERJA - Presiden Yudhoyono pada acara penutupan Rapat Kerja III Presiden dengan Menteri KIB II dan Gubernur se-Indonesia, Jumat (6/8) kemarin.
Harus Usut Pemerintah Berserah ke MK Penyuap Gayus Soal ’’Judicial Review’’ Yusril
NASIONAL
19
KEMERIAHAN gerak jalan di Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (6/8) sore kemarin, berakhir ricuh. Tiga peserta lukaluka dan empat rumah warga rusak setelah satu regu peserta mengamuk. Diduga, insiden ini dipicu aksi balas dendam antarpeserta. Salah satu warga yang rumahnya rusak, Sri Purwanti (30), menuturkan para pelaku mengamuk sambil melemparkan batu ke atap rumah warga. Mereka adalah peserta gerak jalan dengan seragam serba hitam. Mereka diduga dalam kondisi mabuk usai pesta minuman keras (miras). Beberapa ada yang membawa tas berisi batu.
Miskin, sebuah predikat yang pasti dihindari setiap orang. Namun faktanya masih ada. Bahkan, di Pulau Bali yang pariwisatanya sangat maju, masyarakat miskin masih belum bisa dientaskan. Kemiskinan itu pula menyebabkan masyarakat terkebelakang secara pendidikan. Untuk mengurai penyebab kemiskinan dan langkah-langkah yang mesti diperlukan untuk mengentaskannya, Bali Post menggelar diskusi yang diadakan di kabupaten/kota di Bali. Diskusi ini dilaporkan bersambung hingga 16 Agustus 2010, tepat di usia 62 tahun Bali Post.
Bali Post/ant
JABAT TANGAN - Mantan Menkum dan HAM Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Ka’ban berjabat tangan seusai hadir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (6/8) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang yang dipimpin Mahfud MD, di Jakarta, Jumat (6/8) kemarin, menggelar sidang uji materi (judicial review) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang diajukan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Sidang tersebut untuk mendengarkan keterangan pemerintah dan saksi ahli yang diaju-
kan oleh pihak pemohon. Permohonan uji materi pasal 19 dan 22 UU No. 16 Tahun 2004 yang diajukan Yusril Ihza Mahendra itu diregister dengan nomor pokok perkara Nomor 49/PUUVIII/2010. Pada persidangan tersebut, ketua MK Mahfud MD memberikan kesempatan kepada Yusril untuk membacakan pokok-pokok permohonannya. Hal.19 Jaksa Agung
Mengubur Kemiskinan di Bali (3)
Pariwisata, Jangan Suburkan Kapitalis GIANYAR telah menjadi tujuan pariwisata dunia. Hal ini tak dapat dimungkiri. Sektor pariwisata terus tumbuh dan berkembang. Pariwisata sudah menjadi ‘’tambang emas’’, sehingga tak jarang mengorbankan sektor lain termasuk lingkungan. Perkembangan pariwisata tak terkendali menyebabkan sumber daya alam rusak, distrosi budaya dan ekonomi neoliberalisme yang tidak menutup kemungkinan dapat menghasilkan kapitalis. Di Gianyar, di balik gemerlap pariwisata ternyata masih menyisakan 7.509 KK miskin (data BPS). Hal ini menjadi keprihatinan pengamat sosial Mangku Kadek Suardika. Ia mengatakan, pengembangan pariwisata yang berlebihan akan
menjadi bumerang bagi kepariwisataan Gianyar dan Bali pada umumnya. Saat ini pariwisata seperti pisau bermata dua. Satu sisi sudah mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang besar, di sisi lain karena hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan pariwisata ada ketidakadilan makin dilupakan. Contohnya, masyarakat Gianyar Barat lebih banyak menikmati hasil pariwisata dibandingkan Gianyar Timur. Demikian pula antara petani dan pelaku pariwisata, perajin kecil dengan pemilik artshop/eksportir, seniman kecil dengan calo seni dan lainnya, semunya terjadi kesenjangan. Hal. 19 Menjebak Petani
Kini kesenjangan antara petani dan pelaku pariwisata, ’’perajin kecil dengan pemilik artshop/eksportir, seniman kecil dengan calo seni dan lainnya semakin dalam. ’’
Sudira
Suardika
Arimbawa
Jakarta (Bali Post) Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus mengusut pemberi suap Gayus Halomoan Tambunan terkait kasus mafia pajak dan bukan sekadar membicarakan masalah pengurangan hukuman terhadap Gayus Tambunan. ‘’Harusnya dari awal polisi dan Kejaksaan Agung sudah menyidik pemberi suap kepada Gayus. Bukan bicara soal pengurangan hukuman terhadap Gayus Tambunan,’’ kata anggota Komisi III DPR dari PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, Jumat (6/8) kemarin. Apa yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung dengan membahas masalah pengurangan hukuman terhadap Gayus adalah bentuk pengalihan kasus atau untuk menutupi siapa pemberi suap. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kesaksiannya Gayus menyebutkan mendapat imbalan Rp 5 miliar yang diberikan oleh perusahaan Kaltim Prima Coal (KPC). Imbalan itu dia terima karena membantu membebaskan pajak dalam beberapa tahun. Kata Trimedya, pengusutan terhadap pemberi suap itu yang lebih utama daripada delik yang akan dikenakan kepada Gayus kalau kita bicara soal penyelamatan uang negara. Oleh karena itu, Komisi III DPR akan menan-
yakan kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung tentang siapa penyuap Gayus Tambunan. ‘’Jangan sampai perusahaan-perusahaan besar dilindungi. Penyuapnya juga harus diusut. Di situlah peran dari Komisi III yang akan mempertanyakan, mengawal dan jangan sampai yang menerima (suap) saja yang kena, tetapi pemberinya juga kena,’’ kata anggota DPR dari dapil II Sumatera Utara itu. Trimedya merasa prihatin dengan kinerja kepolisian dan Kejaksaan Agung yang sampai saat ini tidak menyentuh orang-orang yang diduga pemberi suap. ‘’Yang membuat kita prihatin sejak kasus ini muncul adalah tidak disentuhnya orang-orang yang memberi suap. Apakah karena orang-orang yang memberikan itu orang kuat di negeri ini atau perusahaan-perusahaan besar bahkan asing. Kemudian apakah cuma GT saja? Lalu bagaimana dengan atasannya?’’ kata Trimedya Panjaitan. Saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang terdakwa AKP Sri Sumartini, Gayus Tambunan mengaku dirinya menerima uang dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) melalui Alif Kuncoro sebesar 500 ribu dolar AS untuk mengurus pajak PT KPC. (ant)