TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post
SELASA WAGE, 7 DESEMBER 2010
Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN NOMOR 111 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Selesai, RUUK DIY
Sultan Gubernur Utama Jakarta (Bali Post) Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan akan diserahkan ke Sekretariat Negara pada Rabu (8/12). ‘’Di tingkat Kemdagri sudah selesai. Hari Rabu (8/12) kita antar untuk membuat amanat presiden, di Setneg (Sekretariat Negara),’’ kata Mendagri Gamawan Fauzi, Senin (6/12) malam kemarin setelah rapat internal tim Kemendagri untuk finalisasi RUUK DIY.
AGAMA Wana Kertih di Songan PEMERIHTAH Kabupaten Badung melaksanakan Karya Pakelem Maparisudha Bumi dan Tawur Agung tingkat utama di pantai Geger, Desa Adat Peminge, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Minggu (5/12). Upacara Nangluk Merana mendahulu di pantai Seseh, Jumat (3/12) sebelumnya. Upacara yang melibatkan segenap desa adat di Kabupaten Badung itu diawali dengan persembahyangan bersama yang dipusatkan di Pura Dalem Pemutih, Peminge. Upacara tidak saja melibatkan masyarakat adat, juga tampak hadir Bupati Badung A.A. Gde Agung, Wakil Bupati Badung Ketut Sudikerta, Sekda Kompyang R. Swanddika, Wakapolda Bali Brigjen Komang Udayana, mantan Gubernur Dewa Made Beratha, Pimpinan KMB Satria Naradha. Ketua PHDI Badung Nyoman Sukada dalam dharma wacananya mengatakan, upacara Pakelem Pamarisudha Bumi seperti ini bertujuan agar jagat Badung, Bali umumnya harmnonis, seimbang, ajeg, jegjeg, rahayu sesuai tatanannya. Hal.19 Danu Kertih
Gamawan berharap RUU tersebut segera ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama. Gamawan menjelaskan, posisi Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam adalah orang nomor satu dan dua di DIY yang disebut dengan Gubernur Uta-
ma dan Wakil Gubernur Utama. Sedangkan untuk menjalankan pemerintahan, dipilih gubernur DIY secara demokratis sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Namun, apabila Sultan mencalonkan diri sebagai Gubernur DIY, maka berlaku ketentuan khusus, yakni dapat
otomatis maju tanpa perlu diajukan oleh partai politik dan tidak memerlukan persyaratan 15 persen suara. ‘’Kalau beliau (Sultan) maju, kerabat keraton tidak boleh maju lagi, tidak dibuka calon untuk umum perseorangan, yang dimungkinkan hanya calon dari partai politik,’’ katanya.
Gamawan menjelaskan, jika Sultan tidak ingin maju sebagai gubernur, maka bagi calon yang maju berlaku aturan sesuai dengan perundang-undangan. Soal kewenangan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, Gamawan menjelaskan, kewenangan tersebut di antaranya hak protokoler, kedudukan keuangan, memelihara nilainilai budaya dan sosial masyarakat Yogyakarta, dan menentukan peraturan daerah istimewa (Perdais). ‘’Perdais harus ada arahan dari Sultan dan Paku Alam.
Demikian untuk perumusan anggaran, harus ada arahan umum dari Sultan,’’ katanya. Apabila Sultan tidak setuju dengan rancangan Perdais yang telah disusun, maka dapat dikembalikan ke DPRD. Sultan juga memiliki peran dalan konsultasi terhadap calon gubernur yang diajukan. Mendagri menegaskan, Sultan tidak memiliki hak untuk memberhentikan gubernur karena gubernur adalah pilihan rakyat. ‘’Demikian pula, kedudukan Sultan dan Paku Alam sama di hadapan hukum,’’ tambahnya. (kmb/ant)
TANAM POHON Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanam pohon trembesi saat kunjungan kerja di Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem, Bali, Senin (6/12) kemarin. Saat di Karangasem, Presiden juga meresmikan pusat pembenihan udang Vaname di Desa Bugbug. Bali Post/bud
Presiden Resmikan Balai Benih Udang Bali Post/kmb
UPACARA - Ratusan umat Hindu mengikuti prosesi upacara Wana Kertih di Gunung Batur, Minggu (5/12) lalu.
Dompet Bencana Alam Indonesia Untuk Merapi, Mentawai, Wasior
BCA Denpasar No. 040 - 355 - 5000 PGRI Cab.Blahbatuh Gianyar Civitas Akademika Fakultas Hukum UNMAS Denpasar SMA Negeri 1 Blahbatuh D3 Kebidanan Poltekkes Denpasar Dinas Kebudayaan Kota Denpasar I Nengah Rampug Judy Sontani Siswa, Guru, & Karyawan SMKN Kelautan & Perikanan Lembar, Lombok Barat SDN 4 Ungasan Kelas 3 Ni wayan Sri Adnya Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya
Rp
3.008.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.457.000 502.000 500.000 425.000 400.000 300.000
70% Warga Yogya Ingin Penetapan
Jangan Hanya Bagus Saat Diresmikan Amlapura (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (6/12) kemarin meresmikan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) di pantai Lepra, Bugbug, Karangasem. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan potensi perikanan dan kelautan masih sangat besar. Terkait operasi BPIUUK itu, Presiden minta jangan hanya bagus saat diresmikan. Seterusnya harus dikelola dengan baik sehingga mendatangkan ke-
untungan bagi masyarakat. Untuk itu, kepada Menteri Fadel Muhammad dan juga Gubernur Bali, diingatkan agar tetap memperhatikan pengelolaan balai itu. ‘’Kalau ada masalah hendaknya segera ditanggulangi, tak perlu saling menyalahkan,’’ tegasnya. Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad mengatakan, komoditi udang saat ini masih merupakan andalan ekspor selain rumput laut dan ikan tuna. Menurutnya, akhir 2009
ekspor udang Indonesia 240.250 ton (27,29%) dari total ekspor perikanan 881.413 ton. Nilai ekspor udang itu mencapai 1,576 miliar dolar AS (63,3%) dari total nilai ekspor perikanan 2,466 miliar dolar AS. Brodstok budi daya udang jenis vaname yang tergolong unggul di Desa Bugbug, menurut Fadel, merupakan balai budi daya udang terbesar di Asia Tenggara. Hal.19 Induk Udang
Soal Dugaan Kasus Suap Max
Rp 163.500 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 7.955.500 Rp 1.456.663.778 US$ 7, AU$ 6, Yen 1 Jumlah penerimaan seluruhnya Rp 1.464.619.278 US$ 7, AU$ 6, Yen 1
Tidak Terbit Sehubungan Hari Raya Galungan yang merupakan hari suci agama Hindu, maka Bali Post pada Rabu (8/12) dan Kamis (9/12) tidak terbit. Bali Post akan terbit kembali seperti biasa mulai Jumat (10/12). Untuk itu kepada para pelanggan dan relasi iklan mohon maklum. Penerbit
Demokrat Bungkam Jakarta (Bali Post) Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR M. Jafar Hafsah mengatakan tidak bisa membuka hasil klarifikasi terhadap kasus dugaan suap anggota DPR dari F-PD Max Sopacua. Jafar beralasan persoalan itu bukan konsumsi publik, tetapi hanya untuk kepentingan internal Fraksi Demokrat. ‘’Kami memang sudah menerima klarifikasi dari anggota Komisi I DPR-RI Max Sopacua mengenai dugaan korupsi dengan menerima cek perjalanan sebesar Rp 45 juta dalam dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan ini,’’ kata Jafar di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (6/12) kemarin.
Jafar mengatakan partainya masih menunggu perkembangan dari proses hukum yang berlangsung terkait persoalan ini. Untuk antisipasinya, Demokrat akan menyiapkan tim pembela untuk kasus hukum yang sedang dihadapi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu berdasarkan asas praduga tak bersalah. Sikap bungkam juga ditunjukkan Max Sopacua yang ditemui wartawan di sela-sela rapat paripurna DPR, kemarin. ‘’Tanya yang lain saja, saya sudah klarifikasi,’’ kata Max. Didesak soal MTC (travel cek Bank Mandiri) yang diterimanya sebesar Rp 45 juta, Max tidak menggubris. Dia langsung memasuki ruang rapat paripurna DPR.
Seperti diketahui, dugaan kasus suap Max Sopacua terbongkar setelah jaksa penuntut umum (JPU) Rachmat Supriady menyebut-nyebut Max Sopacua yang ketika itu duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IX (Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja) periode 2004-2009. Max Sopacua diduga ikut menerima aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Departemen Kesehatan (Depkes) pada 2007 berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) sebesar Rp 45 juta dari terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan (Sekjen Depkes) Sjafii Ahmad. Hal.19 Pembelian Mobil
Soal Pajak PT SAT
Pimpinan Gayus Harus Bertanggung Jawab Jakarta (Bali Post) Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, menyatakan pimpinan Gayus HP Tambunan di Direktorat Jenderal Pajak harus turut bertanggung jawab dalam kasus dugaan penggelapan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT). ‘’Kalau kita bicara struktural maka makin tinggi tingkatan makin besar tanggung jawabnya (terkait kasus Gayus dalam pajak PT SAT),’’ katanya seusai memberikan kesaksian dalam persidangan Gayus di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (6/12) kemarin. Saat ditanya motif penggelapan pajak PT SAT itu sendiri, ia menyatakan soal itu
harus dibuktikan dan itu merupakan pekerjaan dari penyidik. ‘’Kalau memang cukup alasan mereka bertanggung jawab, ya... mesti diproses secara hukum,’’ katanya menegaskan. Sementara itu, kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, menyatakan saat ini merupakan tugas jaksa untuk membuktikan keterlibatan pimpinan Gayus dalam kasus SAT. ‘’Seperti beliau (Bagir Manan) katakan bahwa putusan administratif tersebut ada motif pidananya, ada maksud tujuan sengaja untuk memberi keuntungan buat dirinya atau si perusahaan,’’ katanya. Dalam kasus tersebut,
Maruli Pandapotan Manurung, rekan Gayus HP Tambunan, turut menjadi terdakwa terkait dugaan penggelapan uang pajak yang merugikan keuangan negara Rp 570,9 juta. JPU dalam sidang Maruli menyebutkan pada 5 Januari 2007 Kepala Kantor Perwakilan Pajak Sidoarjo, Jawa Timur, menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak (SKPKB) PT SAT dengan jumlah keseluruhan Rp 487,2 juta. Namun, PT SAT keberatan dengan kewajiban harus membayar uang pajak untuk penjualan mesin dan bangunan hingga mengajukan keberatan ke Direktorat Keberatan dan Banding. Hal.19 Lembar Disposisi
Bagir Manan
Bali Post/ant
Jakarta (Bali Post) Fraksi Partai Golkar (F-PG) meminta pemerintah dapat merevisi draf RUU Keistimewaan Yogyakarta agar penentuan gubernur Yogyakarta dilakukan melalui penetapan. Permintaan itu didasari pertimbangan survei yang dilakukan Partai Golkar yang menyimpulkan 70 persen rakyat Yogyakarta mendukung penetapan. ‘’Berdasarkan survei yang dilakukan di Yogya, sekitar 70 persen lebih meminta agar Sultan langsung ditetapkan sebagai gubernur Yogyakarta,’’ kata Ketua F-PG DPR Setya Novanto, Senin (6/12) kemarin. Hasil survei Golkar itu menepis klaim pemerintah yang pernah disampaikan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djoehermansyah Djohan yang menyatakan bahwa dari survei yang dilakukan kementeriannya 71 persen menginginkan agar Sultan mengikuti pemilihan langsung melalui pilkada, bukan langsung ditetapkan. Dia meminta pemerintah tidak terlalu memaksakan kehendaknya agar polemik yang terjadi tidak terus membesar. ‘’Situasi sedang susah di sana dan ini lagi gejolak. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat coba kita jalankan,’’ pintanya. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Jafar Hafsah menegaskan, F-PD bersikukuh gubernur DIY harus dipilih melalui pilkada seperti yang dilakukan provinsi-provinsi lain. Hal.19 Gubernur Selamanya