Edisi Selasa 8 September 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 19 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa paing, 8 september 2020

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

balipost http://facebook.com/balipost

Sanksi Denda Tanpa Masker Resmi Diterapkan

Nyabu, Dua Oknum Sopir Dibekuk Polisi

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memimpin apel gelar pasukan implementasi Pergub No. 46 Tahun 2020, Senin (7/9) kemarin. Apel ini menandai dimulainya penerapan pergub setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi.

Dua oknum sopir kendaraan pariwisata dibekuk jajaran Satresnarkoba Polres Jembrana lantaran menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (SS).

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Penghapusan Hibah Bansos, Dewan Usul Dilakukan Adil dan ‘’Fair’’ Pemkab Buleleng memutuskan tidak mengalokasikan anggaran hibah bantuan sosial (bansos). Alasannya, karena kondisi keuangan sedang sulit akibat wabah pandemi Covid-19.

JEMBRANA | HAL. 4

DENPASAR | HAL. 2

BULELENG | HAL. 6

Pertegas Komitmen Membangun Desa Adat

‘’Bantuan subsidi gaji bagi pekerja sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dilanjutkan pada kuartal I 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bantuan subsidi gaji menjadi salah satu program prioritas atau unggulan dalam strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun depan.’’

IMPIAN Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Tabanan untuk memiliki gedung kantor yang representatif akhirnya terwujud tahun ini. Hal ini berkat komitmen Gubernur Bali Wayan Koster membangkitkan adat, seni dan budaya Bali. Di atas lahan seluas 10 are milik Pemerintah Propvinsi Bali yang

berlokasi di dekat kawasan Museum Subak, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan mulai dibangun Gedung MDA Kabupaten Tabanan, di mana peletakan batu pertama dilakukan langsung Gubernur Bali Wayan Koster, Senin (7/9) kemarin. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Tabanan

Dr. I Komang Gede Sanjaya, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, Sekda Tabanan I Gede Susila, Bendesa Agung MDA Bali Ida Panglisir Agung Putera Sukahet, Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana dan Ketua MDA Kabupaten Tabanan I Wayan Tontra.

Gedung ini ditargetkan se-

Wayan Koster Gubernur Bali

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Bali Post/kmb

PEMBANGUNAN - Gubernur Bali Wayan Koster saat meletakkan batu pertama pembangunan Gedung MDA Kabupaten Tabanan, Senin (7/9) kemarin.

Bersandar pada Profesi Alternatif

Denpasar (Bali Post) -

I Nyoman Arga (45) duduk tertunduk lesu di samping mobilnya yang parkir di sepanjang Jalan Raya Renon, Denpasar. Nyoman Arga tidak sendiri. Berderet mobil-mobil di pinggir jalan utama Kota Denpasar itu kini ramai menjadi tempat berjualan dadakan. Para penjualnya sebagian besar adalah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sektor pariwisata. Mereka adalah pegawai hotel yang dipaksa berhenti bekerja akibat pandemi Covid-19.

P

’’Pandemi mengakibatkan penurunan drastis pada sektor pariwisata. Para pekerja pariwisata dari beragam kabupaten ini ‘dirumahkan tanpa gaji’ dengan persentase 44% atau sebanyak 174 dari 400 orang. Dirumahkan tanpa gaji artinya tidak bekerja dan tidak berpenghasilan.

Sementara itu, persentase pekerja pariwisata yang dirumahkan dengan setengah gaji sebesar 22% atau sebanyak 87 orang, dan 15% atau sebanyak 60 orang mengalami pengurangan jam kerja dan sebesar 11% atau sebanyak 44 orang diberhentikan oleh perusahaan.’’

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SENIN, 7 SEPTEMBER 2020 Komang Ayu

Rp

10.000

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp 10.000 Rp 67.434.000 Rp 67.444.000

’’Pembangunan Kantor MDA di seluruh kabupaten/kota di Bali merupakan komitmen membangun desa adat di Bali secara utuh dengan nilai-nilai adat istiadat yang ada.’’

endapatan yang tinggi dari industri pariwisata mendadak runtuh karena hotel tempat mereka bekerja harus tutup. Untuk tetap bertahan hidup, mereka harus berbalik arah menjadi pedagang bermobil untuk berjualan telur, masker, tisu, buah-buahan, dan barang lainnya.

Ketergantungan masyarakat urban Bali pada pariwisata tidak terbantahkan. Fondasi perekonomian Bali menjadikan pariwisata menjadi sektor utama yang menjadi

penyumbang devisa negara.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan sektor pariwisata seolah hilang keseimbangan pada kondisi biasanya. Kebijakan lockdown pada sejumlah negara dengan catatan kunjungan wisatawan tertinggi, ditambah kebijakan nasional dalam rangka pencegahan pandemi, mengakibatkan pariwisata Bali sepi pengunjung hingga berdampak pada kelesuan ekonomi.

Hal. 7 Berharap Pariwisata Bali Pulih

lesai dibangun Januari 2021 mendatang. Gedung MDA Kabupaten Tabanan yang juga difungsikan sebagai Gedung PHDI ini dirancang berlantai dua. Nantinya gedung ini akan dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang berkaitan dengan adat dan pelatihan keagamaan. Sebelum melakukan peletakan batu pertama, Gubernur Koster juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Bale Wantilan Desa Adat Tajen, Penebel.

Gubernur Koster menegaskan, pembangunan Kantor MDA di seluruh kabupaten/kota di Bali merupakan komitmen membangun desa adat di Bali secara utuh dengan nilai-nilai adat istiadat yang ada. Setelah sebelumnya

diawali pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pemberian bantuan anggaran Rp 300 juta per desa adat, dan di perubahan akan ditambah lagi Rp 50 juta. Komitmen itu juga diwujudkan melalui pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang hanya ada di Bali. ‘’Dulu desa adat diurus oleh pejabat eselon empat setingkat kasi (kepala seksi - red). Bahkan, kantornya berada di pojokan, dan itu dibiarkan berpuluhpuluh tahun. Kini ditata, dan ini cara kita mengurus adat di Bali. Ini baru bagian pendahulu, isinya belum.

Hal. 7 Desa Adat Diminta Membentengi Diri

Tersebar di Perdagangan dan Pertanian Denpasar (Bali Post) Pekerja pariwisata sebagian besar dirumahkan dan bekerja hanya beberapa kali dalam sebulan. Alhasil, upah yang mereka terima pun relatif kecil.

Untuk bertahan hidup, para pekerja pariwisata ini mayoritas memutuskan pulang kampung. ‘’Lebih dari 40 persen pulang kampung, bahkan pulang ke Jawa,’’ ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP Par–SPSI) Provinsi Bali Putu Satyawira Marhaendra, Senin (7/9) kemarin.

Menurut Satyawira, pulang ke kampung menjadi pilihan karena biaya hidup di kampung lebih murah dibandingkan biaya hidup di Nusa Dua atau Denpasar. Mereka yang pulang kampung, bekerja di sektor pertanian, meng-

garap lahan milik orang lain atau membantu memanen hasil sawah. Ada juga yang bergerak di sektor perdagangan, berjualan makanan atau berjualan apa pun untuk bertahan hidup.

Ada yang bekerja serabutan dan ada yang memiliki keahlian di bidang engineering, memanfaatkan untuk ekspansi di bidang itu. ‘’Dibandingkan mereka diupah 25 persen, mereka lebih baik kembali ke kampung, hasilnya lebih besar. Di samping itu, biaya hidup di kampung juga lebih murah,’’ katanya.

Terlepas dari pekerja yang pulang kampung, katanya, masih ada sejumlah pekerja pariwisata yang bekerja di hotel dengan jadwal kerja seminggu sekali atau dua kali.

Hal. 7 Membantu Pekerja Pariwisata Bertahan

Bali Post/kmb19

PEDAGANG BERMOBIL - Deretan pedagang bermobil menjajakan barang dagangannya di pinggir Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Senin (7/9) kemarin.

Rekor Baru, Pasien Covid-19 Meninggal Bertambah 11 Orang

Denpasar (Bali Post) – Tepat dua pekan berturut-turut, Bali melaporkan kabar duka karena bertambahnya korban jiwa akibat Covid-19. Pada Senin (7/9) kemarin, jumlah kematian yang dicatatkan mencapai rekor baru.

Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali, jumlah korban jiwa yang dilaporkan mencapai 11 orang. Jumlah ini tertinggi sejak wabah melanda Bali. Rincian penambahan korban jiwa akibat Covid-19 terbanyak ada di Klungkung, yakni 3 orang.

Kemudian ada dua kabupaten yang melaporkan tambahan 2 orang meninggal, yaitu Gianyar dan Bangli.

Selajutnya ada empat kabupaten/ kota yang bertambah 1 korban meninggal, yaitu Denpasar, Badung, Tabanan, dan Karangasem.

Kumulatif kasus meninggal 116 orang (1,82 persen), yakni 114 WNI

dan 2 WNA. Tak hanya kasus kematian yang bertambah, kasus baru juga melonjak di atas 170 orang. Pasien terkonfirmasi positif untuk Senin kemarin sebanyak 173 orang. Kumulatif kasus yang ditangani Bali kini mencapai 6.385 orang.

Selain itu terdapat 94 pasien Covid-19 yang sudah sembuh. Jumlahnya lebih rendah dari tambahan kasus baru. Total kasus sembuh kini mencapai 5.111 orang (80,05 persen). Sementara kasus aktif sebanyak 1.158 orang (18,14 persen).

Hal. 7 Bali Lima Besar

Selasa Paing, 8 September 2020

Koordinator Staf Khusus Presiden: Bali Perlu Seimbangkan Antara ’’Gas dan Rem’’ KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Republik Indonesia AAGN Ari Dwipayana melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Jayasabha, Denpasar, Minggu (6/9) lalu.

Dalam kesempatan itu, Ari Dwipayana menyampaikan, Presiden Joko Widodo tetap menjadikan penanganan krisis kesehatan dalam pengendalian pandemi Covid-19 sebagai prioritas. Namun upaya-upaya untuk menggerakkan kembali sektor perekonomian juga perlu terus dilakukan. Dalam kaitan ini, Pemprov Bali perlu menjaga keseimbangan antara menginjak ‘’gas dan rem’’ dengan takaran yang tepat. Pertimbangan kapan harus menginjak gas dan kapan menginjak rem, harus diputuskan secara seksama dengan tetap menjadikan pertimbangan data dan informasi yang akurat sebagai basis pembuatan keputusan.

Ari Dwipayana memastikan

Presiden Jokowi dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan perhatian khusus bagi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. Lebih jauh, Ari Dwipayana menyampaikan, dalam hal penanganan krisis kesehatan, berdasarkan data pada Sabtu (5/9), menunjukkan angka positive rate di Bali sebesar 17,2% atau masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 24,3%.

Sedangkan Case Fatality Rate Bali (CFR) 1,6% juga di bawah rata-rata nasional sebesar 4,2%.

Demikian juga dengan angka Case Recovery Rate (CRR) Bali mencapai 81,1% atau lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional sebesar 70,6%.

Terkait angka sembuh, Bali ada di peringkat ke-9. Walaupun dari angka-angka yang ada, Bali masih lebih baik dari ratarata nasional, Ari Dwipayana mengingatkan kemampuan Bali untuk melandaikan kurva Covid-19 akan menentukkan kecepatan pemulihan ekonomi Bali yang mengalami kontraksi cukup dalam.

Perhatian khusus diberikan

PERTEMUAN - Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia AAGN Ari Dwipayana melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Minggu (6/9) lalu. pemerintah pusat pada ekonomi Bali, mengingat Provinsi Bali mengalami kontraksi ekonomi dalam dua kuartal terakhir. Pada kuartal I tahun 2020, saat ekonomi Indonesia tumbuh 2,97%, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi (minus 1,14%). Pada kuartal II saat perekonomian nasional terkontraksi (minus 5,32%), perekonomian Bali mengalami kontraksi paling dalam dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia yaitu (minus 10,98%).

Selain Bali, tercatat lima provinsi lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam secara berturut-turut yakni

Provinsi DKI Jakarta (minus 8,22), Banten (minus 7,40), DI Yogyakarta (minus 6,74), Kepulauan Riau (minus 6,66) dan Provinsi Jawa Barat (minus 5,98). Ari Dwipayana menegaskan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia serta hub utama pariwisata Indonesia membuat penanganan Covid-19 di Provinsi Bali semakin penting dan mendesak.

Anjloknya ekonomi Bali berdampak pada daerah daerah lain. Banyak aktivitas perekonomian di daerah lain yang terkait pariwisata Bali terkena dampak atas penurunan aktivitas pariwisata di Bali. Secara

keseluruhan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pada Juli 2020 jika dibandingkan dengan Juli 2019 mengalami penurunan minus 89,12 persen atau 159,8 ribu pada Juli 2020.

Sedangkan pada Juli 2019 mencapai 1.468,2 ribu. Jumlah kunjungan wisman JanuariJuli 2020 menurun 64,64 persen dibanding Januari-Juli 2019.

Perkembangan tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi Bintang pada Juli 2020 mencapai ratarata 28,07% atau turun 28,66 poin dibandingkan TPK Juli 2019 sebesar 56,73%. Begitu juga penerbangan domestik Juli 2020 dibandingkan Juli 2019 mengalami penurunan 79,58 persen. Karena itu kesiapan Bali untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata sangat penting dan strategis maknanya bagi mengeliatnya kembali sektor pariwisata di daerah lain di Indonesia.

Untuk itu, berbagai persiapan untuk memulihkan kepercayaan dan membuat wisatawan merasa aman untuk datang ke Bali kembali sangat

diperlukan. Ari Dwipayana mengingatkan berdasarkan hasil survei terlihat jelas masih adanya kekhawatiran di kalangan kelas menengah untuk bepergian, berbelanja dan berwisata. Mereka enggan berwisata karena merasa tidak aman dan khawatir tertular Covid-19. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, Pemprov Bali dan juga pelaku industri pariwisata untuk membangun Safe Travel.

Sebagian besar wisatawan domestik yang akan ke Bali pasti memakai moda transportasi udara. Maka perlu diyakinkan bahwa penggunaan transportasi udara aman dari Covid. Begitu juga dengan semua unsur pendukung kegiatan pariwisata harus dipastikan aman dari Covid.

Transportasi, hotel dan destinasi wisata harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga wisatawan merasa aman untuk berkunjung ke Bali.

Semua pelaku pariwisata harus menekankan kesehatan dan keamanan wisatawan menjadi prioritas. Protokol

kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (Clean, Healty, Safety, Environment/CHSE) di di hotel, area fasilitas umum, transportasi serta destinasi wisata harus betul-betul berjalan. Pemprov Bali juga perlu terus melakukan simulasi, pengecekan dan supervisi agar kegiatan wisata berjalan sesuai protokol kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, Ari Dwipayana mendiskusikan terkait program-program yang bisa dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan pariwisata Bali.

Mulai dari hibah pariwisata, memperbanyak MICE maupun program insentif untuk wisatawan berkunjung ke Bali. Selain itu, Ari Dwipayana menyerahkan secara simbolis enam ratus ribu (600.000) masker bantuan dari pemerintah pusat kepada Pemprov Bali untuk memasifkan kampanye penggunaan masker sebagai bagian upaya penanganan penyebaran Covid-19. Selanjutnya enam ratus ribu masker tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang memerlukan. (kmb)

Sanksi Denda Tanpa Pemkot Usulkan Ranperda APBD-P TA 2020 Masker Resmi Diterapkan dan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara Sidang Paripurna Ke-16 DPRD Kota Denpasar

Denpasar (Bali Post) -

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memimpin apel gelar pasukan implementasi Pergub No. 46 Tahun 2020 di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Senin (7/9) kemarin. Apel yang melibatkan unsur TNI/Polri dan Satpol PP ini sekaligus menandai dimulainya penerapan Pergub setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi.

Terbitnya Pergub tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. ‘’Dengan diterapkannya Pergub ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi aktif krama Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19,’’ ujar Wagub yang akrab disapa Cok Ace ini.

Menurut Cok Ace, pelanggar Pergub kini akan langsung dikenai sanksi berupa denda.

Yakni Rp 100.000 bagi perorangan yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah serta Rp 1.000.000 bagi pelaku

usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19.

Selain Pergub, kabupaten/ kota juga sudah membuat Peraturan Bupati dan Wali Kota yang kemarin diberlakukan secara serentak bersama Pergub.

Cok Ace menambahkan, kesadaran masyarakat perlu digugah untuk menerapkan protokol kesehatan khususnya memakai masker lantaran kasus Covid-19 belakangan terus meningkat.

Pihaknya berharap tidak ada korelasi peningkatan kasus dengan dibukanya aktivitas masyarakat untuk lokal maupun wisatawan domestik.

Kendati, pergerakan masyarakat memang diakui meningkat sejak Bali dibuka 9 Juli lalu.

Termasuk di objek-objek wisata seperti Kintamani dan

Bedugul. ‘’Mohon maaf juga, kesadaran masyarakat untuk memakai masker kita melihat tidak semua. Mereka umumnya adalah anak muda yang daya tahan tubuhnya masih bagus, kemudian tidak kelihatan terinfeksi,’’ imbuhnya.

Tanpa disadari, lanjut Cok Ace, mereka kemudian menularkan kepada orangtuanya, kakek atau neneknya saat pulang ke rumah. Karena itulah, transmisi lokal di Bali sekarang lebih banyak terjadi di rumah tangga. Kalau masyarakat seluruhnya sadar untuk menerapkan protokol kesehatan, angka pertambahan kasus diyakini dapat ditekan.

Cok Ace menegaskan, esensi dari lahirnya regulasi ini tidak lain untuk melindungi semua warga masyarakat.

Pasalnya, keselamatan manusia adalah hukum tertinggi dalam suasana darurat bencana seperti pandemi Covid-19 sekarang. (kmb32) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Pementasan Seni Budaya Virtual Selama Pandemi

BANYAK kegiatan budaya dan kesenian yang terhenti akibat pandemi Covid-19. Tentunya seniman merasa kehilangan kreativitasnya karena keterbatasan ruang gerak. Salah satu solusinya, pementasan budaya dan seni dilaksanakan secara virtual guna kepentingan bersama.

Pendiri ITB Stikom Bali Prof. Dr. I Made Bandem, M.A. mengatakan sejak pandemi, seniman terasa kehilangan pekerjaannya. Namun, situasi ini dapat dimanfaatkan dengan menggali kreativitas untuk menggarap kesenian dengan ruang lingkup mikro. Sinergi harmonis dari seni budaya dengan teknologi dijadikan dasar sebagai wadah pementasan hasil karya yang dapat diminati secara virtual tanpa meninggalkan kesan seninya. ‘’Pementasan virtual men-

jadi cara paling efektif selama pandemi, walaupun dari segi komunikasi dan sentuhan antara penonton dengan seniman berkurang. Bukan berarti seni tidak bisa dirasakan atau disalurkan energinya ke penonton. Hanya perlu diolah agar taksu-nya sampai,’’ ujarnya saat wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Umat Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, belum lama ini. Kendalanya ditemui pada minat penonton yang kurang. Seni yang biasanya dinikmati secara langsung, sekarang harus dibiasakan dengan cara virtual. Selain itu, kepuasan penonton dan seniman juga terbatas. Untuk membangkitkan aura seni yang ditampilkan secara virtual perlu didukung dengan story telling mengenai latar belakang seni yang dipentaskan.

Dengan begitu, penonton akan lebih mudah memahami

Topik : pertegas komitmen membangun

desa adat

cerita di balik seni yang dipertontonkan. Hal tersebut secara tidak langsung adalah cara untuk membangun chemistry. ‘’Saya melihat usaha pemerintah untuk membangkitkan kebudayaan selama pandemi sudah cukup bagus. Walaupun Pesta Kesenian Bali (PKB) tidak diadakan, tahun ini kemungkinan ada ‘Festival Bali Jani’ yang telah memberikan kesempatan kepada dua ratus dua sanggar melakukan kegiatan seni,’’ ungkap seniman andal ini. Berkaitan dengan pandemi Covid-19, tata cara pementasan dilakukan sedikit berbeda dari biasanya. Penggelaran kesenian Bali dibagi menjadi tiga kategori. Pagelaran besar, penonton dibatasi dengan tidak melibihi seribu orang begitupun dengan penarinya tidak lebih dari empat puluh orang.

Untuk pagelaran menengah, penonton berkisar antara dua ratus sampai tiga ratus orang dengan penari tidak lebih dari tiga puluh orang.

Sementara pagelaran yang kecil, penonton maksimal seratus orang dengan penari tidak lebih dari dua puluh orang. ‘’Begitu caranya kita sebagai seniman dan menaati kebijakan pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Jadi diharapkan juga untuk seluruh masyarakat agar mengikutinya dengan baik, agar lebih cepat kondusif situasi ini,’’ tutupnya. (git)

PEMBUKAAN Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar digelar secara virtual, Senin (7/9) kemarin. Sidang yang mengagendakan penyampaian usulan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara Provinsi Bali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira.

Sementara Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda AAN Rai Iswara mengikuti sidang paripurna secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Selain itu, tampak hadir pula secara virtual Wakil Ketua DPRD Kota I Made Mulyawan Arya, Sekda Kota Denpasar, beserta jajaran Pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Denpasar.

Rai Mantra dalam pidato pengantarnya menjelaskan usulan APBD-P tahun 2020 ini didasarkan atas adanya penyesuaian terhadap penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah serta adanya pergeseran anggaran antarunit organisasi, pergeseran anggaran antarkegiatan dan pergeseran anggaran antarjenis belanja. ‘’Ranperda APBD-P ini diusulkan dalam upaya memaksimalkan anggaran sebagai wujud nyata mewujudkan pembangunan Denpasar yang baik menuju kesejahteraan rakyat. Utamanya dalam mendukung percepatan penanganan dan pemulihan ekonomi daerah di masa Covid-19 ini,’’ ujar Rai Mantra.

Ia menjelaskan, pada Ran-

perda APBD-P tahun 2020 ini pendapatan daerah tahun anggaran 2020 setelah perubahan dirancang sebesar Rp 1,77 triliun lebih, menurun sebesar Rp 445,00 miliar lebih atau 20,09% dibanding anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 2,21 triliun lebih. Yang terdiri atas PAD yang dirancang Rp 632 miliar lebih.

Selain itu, dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang dirancang Rp 829,73 miliar lebih. Untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti halnya pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak, bantuan keuangan serta dana transfer lainnya dirancang sebesar Rp 308,18 miliar lebih.

Ditambahkan Rai Mantra, untuk belanja langsung dan tidak langsung setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2,00 triliun lebih, menurun sebesar Rp 422,65 miliar lebih atau 17,39% dibanding anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 2,43 triliun lebih. Di mana, Belanja Tidak Langsung dirancang sebesar Rp 1,14 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp 92,31 miliar lebih atau 7,43% dibanding anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 1,24 triliun lebih.

Sementara Belanja Langsung dirancang menurun sebesar Rp 330,34 miliar lebih atau 27,81% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 1,18 triliun lebih menjadi sebesar Rp 851,42 miliar lebih.

Dari rencana pendapatan dan belanja yang telah diuraikan itu diketahui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dirancang defisit sebesar Rp 237,42 miliar lebih yang akan ditutupi dengan pembiayaan

SIDANG PARIPURNA - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat mengikuti Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (7/9) kemarin. daerah yang dirancang sebesar Rp 237,42 miliar.

Terkait Penyertaan Modal Daerah Kota Denpasar pada PT. Jamkrida Bali Mandara, Rai Mantra menjelaskan hal ini merupakan salah satu strategi Pemkot dalam penguatan dan dukungan penjaminan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Denpasar. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa keberadaan PT Jamkrida Bali Mandara saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Bali dan Kota Denpasar pada khususnya karena telah memberikan pelayanan penjaminan kredit di Provinsi Bali yang sebagian besar dinikmati pelaku usaha di Kota Denpasar.

Dikatakan Rai Mantra, penjaminan yang telah dilakukan PT Jamkrida Bali Mandara memberikan sumbangan positif bagi pengembangan UMKM di Kota Denpasar sehingga berkorelasi positif juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat Kota Denpasar. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara akan semakin meningkatkan pelayanannya pada masyara-

kat Kota Denpasar, khususnya pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Denpasar.

Selain tujuan peningkatan daya saing pelaku usaha dengan penjaminan kredit pada PT Jamkrida Bali Mandara, penyertaan Modal yang akan dilaksanakan ini juga berdampak pada potensi peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa deviden dari penyertaan Modal Daerah tersebut. Potensi peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah tersebut nantinya akan dapat digunakan dalam mewujudkan pembangunan di Daerah demi kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. ‘’Tentu dari usulan Ranperda APBD-P tahun 2020 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara Provinsi Bali ini, kami berharap hasil yang terbaik dalam mendukung suksesnya pembangunan Kota Denpasar di segala lini guna mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, utamanya dalam mendukung percepatan penanganan dan pemulihan ekonomi di masa Covid-19 ini,’’ jelas Rai Mantra. (ad108)

126 Nakes Terpapar Covid-19

Rai Mantra Instruksikan Fokus Penanganan dari Desa/Kelurahan Berisiko Tinggi

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra SEMPAT melandai, kini sejak seminggu terakhir Kota Denpasar kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19. Berdasarkan data per 6 September 2020, kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat sebanyak 1.790 orang, kasus sembuh sebanyak 1.610 orang (89,94 persen), kasus meninggal dunia sebanyak 26 orang (1,45 persen) dan kasus aktif dalam perawatan sebanyak 154 (8,60 persen).

Terkait dengan kondisi ini, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra memberikan perhatian khusus guna mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Kota Denpasar. “Jadi sesuai prediksi, bahwa bulan September kasus Covid-19 mengalami lonjakan dan kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis akan diterapkan guna mendukung percepatan penanganan Covid-19 secara menyeluruh dan holistik,” ujar Rai Mantra saat memimpin rapat evaluasi internal penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (7/9) kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan, peningkatan kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar juga disertai dengan menurunnya angka kesembuhan pasien. Selain itu, di Kota Denpasar juga telah terjadi klaster tenaga kesehatan (nakes). Kondisi ini menyebabkan sedikitnya 126 nakes terpapar Covid-19 sejak Maret lalu. “Fokus penanganan akan dimaksimalkan mulai dari desa/kelurahan yang memiliki jumlah kasus yang berfluktuatif dan berisiko tinggi penularan Covid-19,” jelasnya.

Rai Mantra juga menyampaikan lima arahan untuk ditindaklanjuti. Pertama,

memetakan aktivitas ekonomi yang akan dibuka dengan memperhatikan perkembangan zona risiko, serta protokol tatanan kehidupan era baru.

Kedua, program kerja penanganan dan pencegahan yang lebih difokuskan ke desa/ kelurahan yang mengalami perubahan zona risiko dan jumlah kasus yang berfluktuatif.

Ketiga, menanggulangi dan mengendalikan penyebaran kasus klaster rumah sakit. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari jebolnya pertahanan terakhir dalam penanganan Covid-19.

Keempat, mengakselerasi pelaksanaan kesepakatan bersama yang telah dilaksanakan seluruh dusun/lingkungan untuk memutus, mencegah dan mengendalikan kasus positif Covid-19. Terakhir adalah mengantisipasi munculnya klaster anak-anak dan keluarga. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan menggandeng PKK, posyandu, OPD serta stakeholder terkait.

Rai Mantra berharap masyarakat Kota Denpasar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini lantaran upaya sederhana ini merupakan pertahanan awal guna mencegah penularan serta sebagai upaya pengendalian kasus Covid-19. (ad112)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Paing, 8 September 2020

Buka ”Workshop” Melalui Webinar Transformasi Perpustakaan

Wabup Suiasa Ajak Generasi Muda Lestarikan Bahasa dan Aksara Bali PEMERINTAH Kabupaten Badung melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terus berupaya mengoptimalkan peran inklusi sosial perpustakaan dengan memperkuat perannya dalam meningkatkan literasi masyarakat. Melalui pelaksanaan webinar pelestarian bahasa dan tulisan Bali diharapkan generasi muda Badung mampu melestarikan bahasa Bali sebagai bahasa ibu di tengah derasnya arus modernisasi di era digital 4.0. ‘’Melalui webinar pelestarian bahasa Bali ini, kita harapkan generasi muda Ba-

dung mampu melestarikan, memahami dan menguasai bahasa dan aksara Bali untuk menghindari degradasi penggunaan bahasa ibu dan budaya Bali di era globalisasi,’’ ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat membuka acara webinar transformasi perpustakaan dalam mewujudkan pelestarian bahasa dan tulisan Bali yang diikuti oleh guru bahasa Bali tingkat SD dan SLTP se-Kabupaten Badung dari ruang kerja Rumah Jabatan Wakil Bupati, Senin (7/9) kemarin.

Suiasa menambahkan, program perpustakaan ini

hadir di tengah masyarakat dan mengubah paradigma, perpustakaan bukan hanya sebagai ruang untuk membaca, melainkan sebuah ruang di mana orang-orang yang hendak mengubah peradaban, pola pikir dan hal lainnya dapat bertemu dan bekerja sama. ‘’Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 2 menyebutkan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

Perpustakaan berbasis inklu-

Unud Gelar PKKMB Secara Daring untuk 5.762 Mahasiswa

PKKMB - Rektor Unud Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K). berbicara pada PKKMB Tahun 2020 secara daring untuk 5.762 mahasiswa, Senin (7/9) kemarin.

UNIVERSITAS Udayana (Unud) menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020 secara daring, Senin (7/9) kemarin. PKKMB kali ini mengambil tema ‘’Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan untuk Mewujudkan SDM Kompetitif, Inovatif dan Berkarakter di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Tatanan Era Baru’’. Kegiatan dipusatkan di Rektorat Kampus Unud Jimbaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ketua Panitia PKKMB yang juga Wakil Rektor Unud Bidang Akademik Prof. Dr. Nyoman Gde Antara mengatakan, peserta PKKMB ini merupakan hasil seleksi SNMPTN, SBMPTN, jalur Mandiri, jalur Mahasiswa Afirmasi Papua/Adik 3T, jalur Mahasiswa Asing 2020 dan Mahasiswa Lama yang tidak ikut dan tidak lulus PKKMB tahun lalu. Penyelenggaraan pengenalan kehidupan kampus ini adalah upaya universitas agar mahasiswa baru lebih mudah beradaptasi dengan proses pembelajaran dan kehidupan akademik di Universitas udayana.

Peserta PKKMB berjumlah 5.762 orang yang dibagi menjadi 58 gugus dan setiap gugus terdiri atas 100 orang.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya 526 orang, Fakultas Kedokteran 665 orang, Fakultas Hukum 520 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 953 orang, Fakultas Pertanian 416 orang, Fakultas Teknologi Pertanian 197 orang, Fakultas Teknik 742 orang, Fakultas MIPA 465 orang, Fakultas Peternakan 160 orang, Fakultas Kedokteran Hewan 145 orang, Fakultas Pariwisata 279 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 391 orang serta dan Fakultas Kelautan dan Perikanan 167 orang.

Prof. Gde Antara menyampaikan, Pengenalan Kehidupan Kampus wajib diikuti oleh mahasiswa baru di Universitas Udayana. Sebab, kelulusan PKKMB menjadi prasyarat dalam mengikuti wisuda nantinya. Peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat tanda lulus dan bagi yang belum lulus masih diberikan kesempatan mengikuti PKKMB periode berikutnya.

Rektor Unud Prof. Dr. dr.

A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K).

mengungkapkan, PKKMB merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap awal tahun akademik. Hal ini perlu dilakukan mengingat mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan kampus memerlukan adaptasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan termasuk proses pembelajaran di perguruan tinggi. Banyak mahasiswa baru yang secara psikologis belum siap melaksanakan proses pembelajaran pendidikan tinggi yang berbasis pada otonomi keilmuan dan kebebasan mengembangkan mimbar akademis. ‘’Kesiapan mahasiswa dalam memasuki kehidupan kampus sangat penting karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesuksesan yang bersangkutan dalam menempuh studinya. Melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus, mahasiswa baru diberikan pemahaman tentang berbagai aspek pengetahuan di bidang pendidikan tinggi termasuk sarana-prasarana yang dapat dimanfaatkan serta cara memanfaatkannya,’’ ujarnya.

Prof. Raka Sudewi lebih lanjut menyatakan, kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru di lingkungan Universitas Udayana. Hal ini penting agar setiap mahasiswa mempunyai kesiapan lebih dini untuk beradaptasi dalam proses pembelajaran. Di samping itu telah ditetapkan bahwa setiap lulusan baru bisa mengikuti wisuda apabila telah dinyatakan lulus dalam kegiatan PKKMB. ‘’Pengenalan Kehidupan Kampus merupakan bagian dari budaya akademik dan melalui budaya akademik kita akan mampu meningkatkan daya saing bangsa,’’ jelasnya. (ad105)

Desa Adat Pecatu Gelar ’’Mapepada’’ Serangkaian Karya di Pura Desa dan Puseh

DESA Adat Pecatu, Kuta Selatan, menggelar prosesi Mapepada Tawur lan Karya, Senin (7/9) kemarin. Prosesi ini merupakan rangkaian Karya Mamungkah Ngenteg Linggih, Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah Agung di Pura Desa dan Puseh, Desa Adat Pecatu.

Prosesi mapepada ini di-puput oleh Ida Pedanda Gede Giri Purna Sandhi Kalibalang dan dihadiri krama desa dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik itu kepada semua pangayah dan krama. Bahkan, di lokasi juga ditempatkan tempat mencuci tangan.

Ditemui di sela kegiatan, Klian Desa Adat Pecatu I Made Sumerta mengatakan, prosesi ini merupakan rangkaian upacara. Prosesi upacara sudah dimulai sejak 4 Agustus 2020.

Senin kemarin merupakan upacara mapepada yakni upacara untuk pembersihan sarana wewalungan. Adapun jenis yang digunakan yakni wewalungan jangkep, seperti kebo yus merana, sapi merah, kambing dan wewalungan lainnya. Juga dilaksanakan prosesi nuntun Ida Batara yang malinggih di Pura Desa sebelumnya. ‘’Prosesi dilakukan bersamaan. Di genah baru digelar mapepada, di tempat lama digelar prosesi nuntun Ida Batara ring payogan Ida ke Pangubengan. Jadi satu dengan Ida Batara di Pura Puseh,’’ ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, setelah prosesi ini, yaitu pada 11 September nanti, bersamaan dengan prosesi pamelaspasan dan mendem padagingan, saat itulah Ida Batara akan ditempatkan di

si sosial merupakan upaya meningkatkan akses kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, sehingga terjadi proses belajar yang mendorong kreativitas dan inovasi agar menjadi produktif, bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Ni Wayan Kristiani melaporkan, transformasi perpustakaan merupakan salah satu program perpustakaan berinklusi sosial yaitu peningkatan pelayanan, pelibatan masyarakat

dan advokasi. Di Kabupaten Badung, ketiga hal ini dapat diwujudkan salah satunya melalui kegiatan workshop webinar pelestarian bahasa dan tulisan Bali.

Kristiani menambahkan, webinar diselenggarakan selama empat hari pada 7 - 10 September secara virtual. Peserta sebanyak 300 orang berasal dari guru bahasa Bali tingkat SD dan SLTP se-Kabupaten Badung.

Narasumber berasal dari dosen Sastra Bali Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, pengurus IGI Bali dan duta bahasa Bali. (ad110)

BUKA WEBINAR - Wabup Badung I Ketut Suiasa saat membuka acara webinar transformasi perpustakaan dalam mewujudkan pelestarian bahasa dan tulisan Bali dari ruang kerja Rumah Jabatan Wakil Bupati, Senin (7/9) kemarin.

Kader Golkar Mundur

Mangupura (Bali Post) – Sejumlah kader Partai Golongan Karya (Golkar) di Kabupaten Badung mundur alias ngambul. AAN Manik Suastika Jelantik (PD Angantaka), I Wayan Sumantra (anggota Biro Hukum DPD Golkar Bali) dan I Wayan Bawa Antara (kader) merupakan deretan kader yang disebut-sebut mundur dari barisan partai berlambang beringin lantaran mendukung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa (Giriasa).

Meski demikian, Ketua DPD Golkar Badung I Wayan Suyasa tetap minta kader partai taat dan wajib melaksanakan instruksi partai. “Kalau ada yang tidak setuju, itu hak pribadi. Saya mengajak kader partai yang loyal taat melaksanakan instruksi partai memenangkan pasangan Giriasa,” ujar Suyasa, Senin (7/9) kemarin.

Wakil Ketua I DPRD Badung itu mengakui aksi sejumlah pengurus desa (PD) dan pengurus kecamatan (PK) yang menyatakan mundur, sebagai aksi protes atas reko-

mendasi DPP yang diberikan kepada calon petahana. “Dalam alam demokrasi kami hormati, termasuk kalau mereka mau mundur,” katanya.

Menurutnya, pengurus yang mundur adalah mereka yang sudah tidak aktif dalam kepengurusan di Golkar Badung.

Namun, pihaknya optimis dan menjamin suara Golkar Badung dalam Pileg 2024 akan naik. “Saya pastikan kursi Fraksi Golkar naik dari yang sekarang. Jika tidak naik, saya siap mundur dari Ketua DPD Golkar Badung,” ucapnya.

Suyasa mengaku baru

mendapatkan secara resmi tiga surat pengunduran diri masing-masing atas nama AAN Manik Suastika Jelantik, I Wayan Sumantra dan I Wayan Bawa Antara. Ia menghargai sikap pribadi kader dan pengurus yang mundur karena ketidakpuasan. “Atas dedikasi loyalitas terhadap Partai Golkar selama ini, saya ucapkan terima kasih,” pungkasnya.

Golkar Bali Sementara itu, puluhan PD Partai Golkar Badung menyampaikan pengunduran diri ke Kantor DPD Golkar Bali,

Senin kemarin. ‘’Ini adalah ungkapan kekecewaan kami.

Kami cinta Golkar. Kami paham Golkar sejak dulu selalu menggunakan mekanisme, ada AD/ART, tetapi belakangan ini tidak dipakai,’’ ujar Koordinator PD Golkar se-Badung Wayan Sumantra Karang.

Ia menyebut 47 PD yang mengundurkan diri. Itu belum termasuk pengurus di tingkat kecamatan dan DPD II. Dirinya selaku pengurus di DPD I juga menyatakan mengundurkan diri. Jumlah pengurus yang mundur disebutnya masih akan bertambah.

Sekretaris DPD I Golkar Bali I Made Dauh Wijana menyatakan memahami kekecewaan para kader di bawah.

Aspirasi dari para PD se-Badung akan disampaikan kepada Ketua DPD I Golkar Bali. (kmb27/kmb32)

Bali Dapat 105 Bus Trans Metro Dewata

BALI mempunyai tugas berat untuk mendorong masyarakat agar mulai meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Terlebih setelah diluncurkannya program layanan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan buy the service Trans Metro Dewata di Provinsi Bali, Senin (7/9) sore kemarin.

Acara peluncuran yang dipusatkan di halaman Pasar Badung, Kota Denpasar ini dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setiyadi dan Sekda Kota Denpasar A.A. Rai Iswara. ‘’Pemprov Bali telah memfasilitasi kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Provinsi Bali dan Pemkot Denpasar untuk menyediakan angkutan umum dalam aglomerasi perkotaan yang aman, nyaman, berkeselamatan dan terjangkau,’’ ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta.

Menurut Samsi, ada empat koridor layanan angkutan aglomerasi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang diluncurkan. Dimulai dari operasional koridor GOR Ngurah Rai menuju Bandara Ngurah Rai dan sebaliknya. Layanan

Bali Post/kmb32

PELUNCURAN - Peluncuran Bus Trans Metro Dewata dipusatkan di halaman Pasar Badung, Denpasar. Acara dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setiyadi dan Sekda Kota Denpasar A.A. Rai Iswara. ini merupakan bagian dari program pemerintah yang disediakan melalui anggaran Kemenhub RI. Operator dari empat koridor Trans Metro Dewata dimenangkan oleh konsorsium perusahaan otobus lokal Bali. ‘’Ini menandakan bahwa Pemprov Bali telah melakukan pembinaan dengan baik kepada perusahaan angkutan, sehingga mampu memenangkan kompetisi secara nasional,’’ jelasnya.

Budi Setiyadi mengatakan, peresmian di Bali merupakan yang ketiga setelah Solo dan

Palembang. Pemerintah saat ini tengah berupaya mengubah tradisi atau budaya masyarakat agar tidak lagi tergantung dengan kendaraan pribadi.

Dengan harapan, bisa menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik serta mengurangi kemacetan. Secara khusus, pihaknya berharap Wali Kota Denpasar melakukan strategi pembatasan kendaraan pribadi.

Contohnya melakukan manajemen parkir agar masyarakat beralih ke bus.

Menurutnya, layanan Te-

man Bus hadir sebagai penunjang mobilitas masyarakat Bali dan melengkapi layanan transportasi Trans Sarbagita, di samping menjadi bagian dari digitalisasi 4.0. Hanya dengan gadget, masyarakat bisa mengakses bus yang cukup representatif. Secara keseluruhan, 105 unit bus untuk Bali, terbanyak di antara lima kota di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan, sosialisasi kepada masyarakat memang harus digencarkan. Sebab, minat masyarakat Bali masih rendah untuk menggunakan transportasi publik. Ini lantaran wilayah Bali yang kecil, antarkabupaten cukup dekat dan orang Bali lebih suka mengendarai motor. Padahal risikonya lebih tinggi ketimbang naik angkutan umum.

Koster mengaku akan mendorong masyarakat agar lebih mencintai transportasi publik karena lebih efisien, aman dan nyaman serta murah lantaran disubsidi. Apalagi Trans Metro Dewata disiapkan bus baru dan digratiskan sampai Desember.

Ini merupakan insentif yang luar biasa. ‘’Kalau di Jakarta orang ngejar bus, di sini bus ngejar orang. Jadi beda,’’ imbuhnya. (kmb32)

Prodi Teknologi Pangan Itekes Bali

Lahirkan Wirausaha Bervisi ’’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ DESA ADAT PECATU - Prosesi Mapepada Tawur lan Karya serangkaian Karya Mamungkah Ngenteg Linggih, Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah Agung di Pura Desa dan Puseh, Desa Adat Pecatu, Senin (7/9) kemarin.

Pura Desa dan Puseh, Desa Adat Pecatu.

Menurut Sumerta yang juga Ketua Komisi IV DPRD Badung ini, setelah dilakukan pamelaspasan dan mendem padagingan, pada 18 September mendatang di Pura Puseh akan digelar pujawali sesuai tegak pujawali Pura Puseh pada Paing Galungan. Esok harinya pada 19 September tepatnya Saniscara Kliwon Wuku Dungulan akan dilaksanakan puncak karya di Pura Desa. ‘’Upacara-upacara selanjutnya juga akan dilaksanakan sesuai tegak piodalan masing-masing,’’ terangnya.

Dikatakannya, prosesi Karya Mamungkah Ngenteg Linggih, Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah Agung di Pura Desa dan Puseh, Desa Adat Pecatu,

digelar setelah selesainya pembangunan pura. Pura Desa dan Puseh ini dibangun di atas lahan seluas 50 are dan dengan lama pengerjaan pembangunan kurang lebih setahun. Adapun anggaran pembangunan berasal dari kas desa adat Rp 18 miliar dan bantuan dari Pemkab Badung melalui dana hibah Rp 4 miliar. Sementara prosesi upacaranya menghabiskan dana lebih dari Rp 4 miliar.

Di masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya berharap semua krama bisa menjaga kesehatan. Untuk itu, kepada krama yang mungkin memiliki kondisi kesehatan kurang bagus, diharapkan bisa menghaturkan persembahyangan dari merajan masing-masing. Tidak perlu datang ke pura demi keamanan bersama. (kmb/k150)

PRODI Teknologi Pangan Itekes Bali patut mendapat dukungan krama Bali karena selain mencetak SDM Bali bidang ketahanan pangan juga melahirkan wirausaha muda ketahanan pangan bervisi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’.

Kepala LLDikti Wilayah VIII Prof. Nengah Dasi Astawa menegaskan, semua prodi di Itekes Bali termasuk Teknologi Pangan sangat strategis bagi Bali. Di sini SDM Bali disiapkan menjadi pengusaha muda bidang teknologi pangan.

Usaha ini sangat prospektif karena teknologi pangan diperlukan sepanjang masa. Sebab, sektor ini mengolah dan membuat nilai lebih produk pertanian Bali, sehingga berdampak pada kesejahteraan petani dan devisa negara.

Dasi Astawa saat mem-

buka Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Itekes Bali, Senin (7/9) kemarin, menegaskan pemkab/pemkot dan Pemprov Bali mesti mendukung keberlanjutan Prodi Teknologi Pangan dengan mengirimkan karyawannya yang masih SMA untuk menjadi SDM bidang ketahanan pangan termasuk bagi karyawan di Dinas Pertanian. Sebab, di Bali baru Itekes Bali yang mengantongi izin prodi langka ini. Untuk itu, dia menyarankan agar Itekes Bali jangan hanya menonjolkan ilmu kesehatan, namun juga bidang teknologi.

Rektor Itekes Bali I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., Ph.D. menjelaskan, Prodi Teknologi Pangan Itekes Bali guna memperkuat program ketahanan pangan Bali

COI ITEKES BALI - Kepala LLDikti VIII Prof. Nengah Dasi Astawa bersama Rektor I Gede Putu Darma Suyasa memakai APD saat COI Itekes Bali.

dengan melahirkan wirausaha muda dalam mengolah hasil petani agar memiliki nilai lebih bagi masyarakat. Program ini berkaitan dengan petani Bali dengan melahirkan produk olahan pangan serta mempercepat visi Gubernur Wayan Koster ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’.

Makanya dia memperpanjang pendaftaran calon mahasiswa khusus Teknologi Pangan hingga akhir September.

Belum lama ini Itekes Bali juga memelopori memanfaatkan beras petani Bali guna memberdayakan petani Bali di masa pandemi Covid-19. Menurut Rektor Darma Suyasa, dengan membeli produk lokal petani Bali berarti kita ikut menyejahterakan petani Bali.

Soal beasiswa, Ketua YP2LPK Bali Drs. Ida Bagus Arka mengatakan, angkatan pertama diberikan bebas SPP, sedangkan calon mahasiswa baru dibebaskan dari uang gedung dan fasilitas. Mereka hanya dikenakan Rp 4-5 juta tiap semester. Dia berharap generasi milenial Bali bergabung menjadi sarjana teknologi pangan di Itekes Bali ketimbang kuliah di luar Bali.

Yayasan pun sedang membangun gedung baru berlantai empat guna menjadi kampus terlengkap dan berkualitas di

Bali.

Rektor Darma Suyasa menambahkan, saat pandemi Covid-19 ini minat masyarakat kuliah di Itekes Bali stabil.

Terbukti peserta PKKMB di Campus Orientation and Inauguration (COI) 2020 ini 370 orang. Jumlah itu terdiri atas 221 orang kelas reguler serta 149 alih jalur dan alih jenjang kelas konversi dari jenjang S-1, Sarjana Terapan dan Magister.

Mereka berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia.

COI Itekes Bali dilakukan secara virtual dengan prokes ketat. Acara tahun ini berlangsung lebih singkat yakni dua hari sesuai panduan umum dari Kemendikbud guna menjadi wahana penanaman 5 program gerakan nasional revolusi mental yaitu Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri dan Indonesia bersatu.

Tema COI tahun ini adalah ‘’Be creative, optimistic, and innovative students’’. Kreatif berarti memiliki daya cipta, mampu berpikir out of the box dalam menyelesaikan tugas dan menangani permasalahan.

Inovatif berarti kemampuan mendayagunakan keahlian untuk menghasilkan karya baru.

Sikap optimisme berarti selalu berpandangan baik. (bns)

Selasa Paing, 8 September 2020

Tindak Lanjuti Perbup Jembrana 36/2020

Bupati Artha Pimpin Langsung Sidak Masker di Pasar Umum Negara

BUPATI Jembrana I Putu Artha memantau langsung pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati (Perbup) Jembrana Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Pasar Umum Negara, Senin (7/9) kemarin. Hadir dalam pemantauan tersebut Dandim 1617/Jembrana Letkol (Inf) Hasrifuddin Haruna, Wakapolres Jembrana Kompol Ida Bagus Dedi Januarta, Sekda I Made Sudiada, sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkab Jembrana bersama tim terpadu dari unsur TNI, Polri dan Polisi PP Jembrana.

Uniknya, dalam pemantauan tersebut, Wakapolres Jembrana Dedi Januarta berkostum celuluk untuk mengingatkan para pedagang dan pengunjung pasar. Hal tersebut sebagai simbol teror denda Rp 100 ribu bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas dan denda Rp 1 juta bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19.

Di sela-sela pemantauan, Bupati Jembrana I Putu Artha menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari Pergub Bali 46/2020 dan Perbup Jembrana 36/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Acara mengambil lokasi di Pasar Umum Negara mengingat pasar menjadi salah satu lokasi yang krusial dalam pe-

nyebaran Covid-19. ‘’Untuk itu, kami bersama seluruh tim terpadu hadir ke lapangan guna memantau secara langsung pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Kami melihat seluruh pedagang dan pengunjung pasar sudah disipilin dalam menerapkan protokol kesehatan khususnya menggunakan masker, sehingga tidak terdapat pelanggar yang terjaring,’’ ucapnya.

Bupati Artha berharap seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana selalu menggunakan masker saat beraktivitas sehari-hari. Bukan hanya takut karena denda Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker, namun yang lebih penting lagi yakni kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan khususnya disiplin dalam menggunakan masker

sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19. ‘’Ke depan sosialisasi tentang Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Perbup Jembrana Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 harus terus dilaksanakan dan dimaksimalkan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan menerapkannya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wakapolres Jembrana Kompol Ida Bagus Dedi Januarta mengatakan, pelaksanaan Penegakan Hukum Pergub Bali 46/2020 dan Perbup Jembrana 36/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 akan terus dilak-

Ekonomi Senator RI Temui Rektor Unud dan Pejabat PNB Terkait UKT

Wedakarna Yakinkan Perguruan Tinggi Negeri Tak Usah Khawatir Kekurangan Anggaran karena Ada APBN

KANTOR DPD-RI Provinsi Bali selama kepemimpinan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III selalu menjadi saluran resmi masyarakat Bali yang ingin mengadukan masalah rakyat.

Salah satunya dengan semakin banyaknya anak muda Bali yang tidak segan mengadukan aspirasi ke Kantor DPD-RI di Jalan Cok. Agung Tresna, Renon, Denpasar.

Contohnya adalah pengaduan dari sejumlah mahasiswa Unud dan Politeknik Negeri Bali (PNB) terkait biaya administrasi di kampus negeri tersebut.

Seperti biasa, Senator DPDRI Arya Wedakarna langsung hadir menemui Rektor Unud Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi dan jajarannya untuk membahas hal ini. Dalam kesempatan berbeda, Senator AWK diterima oleh I Gusti Ngurah Bagus Caturbawa (Wadir III Politeknik Negeri Bali) dan jajarannya. Dalam dua pertemuan tersebut, salah satu masalah yang dibahas adalah aspirasi agar adanya keringanan uang kuliah tunggal (UKT) dan transparansi bantuan pemerintah selama pandemi Covid-19.

Ditemui usai pertemuan dalam rilis khusus, Senator AWK mengingatkan bahwa citra pemerintah Joko Widodo yang pro-rakyat jangan sampai dicederai oleh bawahannya yang dirasa kurang memahami visi Nawa Cita, karena

itu akan merugikan Bali. “Selaku pendukung Joko Widodo dan juga selaku pengawas UU sesuai tupoksi UU MD3/2018, saya mengingatkan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) milik negara baik itu Unud, Poltek, STP, Undiksha, IHDN, Universitas Negeri Hindu maupun STAH di Bali berhati-hati menyikapi masalah khususnya selama pandemi.

Presiden sudah memberikan kewenangan luar biasa melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Dikti terkait pengelolaan anggaran.

Bantuan pemerintah, kuota dan skema lainnya sudah dikeluarkan dan sekarang tinggal implementasi di lapangan saja.

Saya tidak ingin ada kasus di Bali mahasiswa tidak bisa sekolah, dipersulit haknya sebagai mahasiswa hanya gara-gara tidak mampu bayar UKT, hanya karena perguruan tinggi tidak toleransi terhadap masalah rakyat yang terkena pandemi.

Laporkan saja jika ada kampus negeri seperti itu,’’ ungkap Gusti Wedakarna.

Ia meyakinkan kampus negeri untuk tidak usah khawatir terkait keuangan, karena bagaimanapun negara pasti akan memprioritaskan dunia kampus khususnya keuangan.

“Nasihat saya, jika ada mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT maka bantulah, berilah ‘relaksasi’ baik menunda pembayaran maupun mencicil sampai tamat. Nanti saat ekonomi membaik, kita beri kesempatan melunasi. Di sinilah bedanya

(2), Desa Melaya, Mendoyo Dangin Tukad, Pengambengan, Sebual Dangin Tukadaya, dan Desa Pergung (1). ‘’Setelah dilakukan perawatan, kami pulangkan lagi tujuh pasien sembuh.

Pasien sudah dinyatakan sehat dan tidak ditemukan tanda infeksi virus,’’ kata Direktur RSU Negara dr.

I Gusti Bagus Ketut Oka Parwatha. Dengan demikian, RSU Negara tinggal merawat 16 orang pasien terkonfirmasi. Sementara total pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 122 orang.

Di luar kesembuhan, GTPP Covid-19 Jembrana kembali

BERTEMU - Wakil Ketua Kelompok MPR-RI Dr. Arya Wedakarna saat bertemu Rektor Unud dan Wakil Direktor Politikenik Negeri Bali. kampus negeri dan swasta ya, urusan kemanusiaan harus lebih diperhatikan. Jangan galakgalak kepada mahasisiwa yang tidak mampu. Nanti kalau mahasiswa itu melaporkan pejabat kampus ke KPK, ke kejaksaan karena dana tidak transparan, ya itu urusan saudara. Yang penting DPD sudah mengingatkan. Intinya, jika Perguruan Tinggi Negeri di Bali kekurangan anggaran, ya laporlan ke DPD/DPR-RI, kita bisa reko-

mengonfirmasi tambahan kasus positif. Empat warga dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan tes swab. Dengan tambahan itu, secara kumulatif angka pasien terkonfirmasi bertambah menjadi 172 orang.

Menurut Jubir GTPP Covid-19 Jembrana dr. I Gusti Agung Putu Arisantha, keempat warga tersebut berasal dari Desa Yeh Sumbul (1), BB Agung (1) dan Tegal Badeng Barat (2). ‘’Pasien dari Yeh Sumbul awalnya rapid reaktif. Tiga pasien lainnya merupakan hasil tracing dari kasus tenaga kesehatan di Pengambengan (bidan dan dokter),’’ paparnya. (kmb26)

Satu Pejabat di Tabanan Terkonfirmasi Positif

Tabanan (Bali Post) Salah satu pejabat Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan terkonfirmasi positif Covid-19.

Oleh karena itu, Kantor Bakeuda ditutup untuk layanan tatap muka selama tiga hari, 8 - 10 September. Ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 pada petugas lainnya dan masyarakat.

Ketua Harian GTPP Tabanan I Gede Susila melalui Juru Bicara I Putu Dian Setiawan mengatakan, pihaknya telah melakukan sterilisasi ruangan dengan disinfektan terkait salah satu pejabat yang terkonfirmasi terpapar positif Covid-19. Namun, pelayanan

pembayaran pajak oleh masyarakat masih bisa dilakukan secara online melalui link layanan yang telah ditentukan.

Di bagian lain, GTPP Covid-19 Tabanan melaporkan satu pasien terkonfirmasi positif meninggal dunia, tambahan kasus transmisi lokal 10 orang dan dua orang dinyatakan sembuh.

Pasien meninggal seorang perempuan berusia 55 tahun yang sebelumnya dirawat di UPTD RS Nyitdah, Kediri.

Pasien juga diketahui memiliki riwayat penyakit penyerta yaitu diabetes. Sementara tambahan pasien positif, dua di antaranya adalah PNS dengan keluhan anosmia atau hilangnya kemampuan mencium bau yang akhirnya

sanakan dengan mengambil lokasi berbeda. Selain menindak pelanggar yang tidak menggunakan masker, juga sebagai langkah menumbuh-

kan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan masker. ‘’Jika masyarakat peduli dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam

beraktivitas sehari-hari, laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jembrana dapat ditekan sekecil-kecilnya,’’ pungkasnya. (ad107)

Tak Pakai Masker Lima Orang Didenda

Tabanan (Bali Post) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Tabanan langsung tancap gas menegakkan Perbup Nomor 44 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (prokes) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Diawali gelar pasukan dalam rangka penegakan hukum pendisiplinan masyarakat terhadap prokes, petugas lanjut melakukan sidak di Jalan Ir. Soekarno dekat Patung Adipura melibatkan Polri, TNI, Satpol PP dan Tim Yustisi, Senin (7/9) kemarin.

Sembilan Pasien Covid-19 di Jembrana Sembuh

Negara (Bali Post) – Jumlah kesembuhan pasien Covid-19 di Kabupaten Jembrana kembali bertambah, Senin (7/9) kemarin. Data GTPP Covid-19 Jembrana, pasien sembuh dalam sehari sebanyak sembilan orang. Rinciannya, tujuh orang pasien yang dirawat di Ruang Isolasi RSU Negara dan dua lagi menjalani isolasi mandiri di rumah. Pasien sembuh termasuk kepala dinas di salah satu OPD di Pemkab Jembrana.

Pasien yang sembuh setelah menjalani perawatan di RSU Negara berasal dari Kelurahan Baler Bale Agung

CEK PELAKSANAAN PERBUP - Bupati Jembrana I Putu Artha bersama Forkompinda ikut mengecek pelaksanaan Perbup Jembrana Nomor 36 Tahun 2020 salah satunya tentang wajib mengenakan masker di Pasar Umum Negara.

suspect menjadi konfirmasi terpapar Covid-19.

Terkait kian meningkatnya angka kasus transmisi lokal, Putu Dian Setiawan mengimbau masyarakat agar tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. ‘’Tolong tetap disiplin terapkan protokol kesehatan dan ikuti Perbup Nomor 44 Tahun 202, karena kami sudah mulai melakukan penegakan terkait sanksi jika melanggar. Kami sangat berharap tidak banyak masyarakat yang terjaring dan dikenai denda,’’ ucapnya.

Total positif Covid-19 di Kabupaten Tabanan hingga Senin kemarin mencapai 336 orang, sembuh 248, dalam perawatan 80 orang dan meninggal 8 orang. (kmb28)

mendasi kan. Apalagi Bali (katanya) satu jalur, jadi lebih mudah sebenarnya berkoordinasi. Silakan masyarakat awasi kinerja Perguruan Tinggi Negeri, karena ada dana APBN di sana dan ada UU keterbukaan informasi publik. Saya yakin Unud, Poltek dan semua akan bekerja dengan baik. DPD-RI akan mengawasi,’’ tegas Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Kelompok MPR-RI. (ad106)

Hasilnya, lima orang terjaring lantaran tidak menggunakan masker. Sesuai Perbup 44/2020, para pelanggar diwajibkan membayar denda Rp 100 ribu. Sementara bagi yang memakai masker tetapi tidak benar seperti di bawah dagu diberikan edukasi. Petugas memperbaiki letak masker puluhan warga dan tidak sampai dikenai denda. ‘’Selama sekitar satu jam pelaksanaan operasi penegakan Perbup Nomor 44 Tahun 2020, lima orang terjaring lantaran tidak menggunakan masker.

Sesuai Perbup, mereka dikenakan sanksi denda Rp 100 ribu langsung bayar. Ada pula yang kedapatan tidak menggunakan masker dengan benar,’’ jelas Kepala Satpol PP Tabanan I Wayan Sarba.

Menurutnya, sejak diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru, makin banyak masyarakat yang abai dan kendur dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan di tengah kasus transmisi lokal di Kabupaten Tabanan semakin hari terus bertambah. ‘’Semestinya masyarakat lebih waspada dan disiplin dalam menerapkan

Bali Post/ist

PENEGAKAN PERBUP - Petugas melakukan penegakan Perbup 44/2020 terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19. protokol kesehatan. Namun, masih ada yang keluar rumah tidak pakai masker. Pakai masker tapi penggunaannya tidak benar seperti di bawah dagu atau tidak menutupi hidung dan mulut,’’ katanya.

Untuk lebih mendisiplinkan masyarakat, operasi serupa akan digelar dua kali dalam

seminggu menyasar tempattempat keramaian, bahkan ke desa-desa. ‘’Kami harapkan masyarakat mulai sadar minimal menjaga diri sendiri terlebih dahulu, keluarga dan lingkungan sekitar. Karena yang dilawan saat ini adalah musuh atau virus yang tidak terlihat,’’ ucap Sarba. (kmb28)

Ketua KPU Jembrana I Ketut Gede Tangkas Sudiantara membenarkan telah diterimanya pendaftaran bakal calon I Nengah Tamba - I Gede Ngurah Patriana Krisna. Dengan demikian hingga batas penutupan pendaftaran, dua bakal calon yang mendaftar ke KPU Jembrana. Pertama pada Jumat (4/9) lalu bakal colan PDI Perjuangan yang didukung Hanura, I Made Kembang Hartawan dan I Ketut Sugiasa (Bangsa).

Disusul pada Minggu malam bakal calon Tamba-Ipat yang diusung lima parpol yaitu Golkar, Demokrat, Gerindra, PKB dan PPP. Kepastian diterimanya pendaftaran paket Tamba-Ipat setelah verifikasi nama salah satu ketua parpol pengusung sudah ada kesesuaian. Sebelumnya

saat pendaftaran awal pukul 13.00, berkas dokumen parpol pengusung ada ketidaksesuaian nama Ketua DPC PPP antara SK dan rekomendasi dengan data yang tercatat di Sipol KPU. KPU Jembrana lantas minta tim pemenangan untuk memperbaiki hingga batas waktu tengah malam. ‘’Sekitar pukul 20.30 namanya sesuai, sehingga sudah bisa didaftarkan. Memang masih ada dokumen syarat bakal calon yang kurang seperti tes kesehatan dan SK berhenti dari PNS untuk bakal calon wakil, tapi itu bisa dilengkapi selama masa perbaikan,’’ ujar Tangkas. KPU masih menunggu sejumlah dokumen yang belum lengkap agar TambaIpat bisa ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati. (kmb26)

Dokumen Cocok, Pendaftaran Tamba-Ipat Diterima

Bali Post/kmb26

MENDAFTAR – Pasangan bakal calon I Nengah Tamba-I Gede Patriana Krisna saat mendaftar di KPU Jembrana.

Negara (Bali Post) – Sempat molor cukup lama, pendaftaran pasangan bakal calon I Nengah Tamba-I Gede Patriana Krisna (TambaIpat) akhirnya diterima KPU

Kabupaten Jembrana, Minggu (6/9) malam. Pendaftaran diterima sekitar pukul 20.30 Wita setelah adanya kecocokan data dokumen parpol pengusung.

Nyabu, Dua Oknum Sopir Dibekuk Polisi Negara (Bali Post) – Dua oknum sopir kendaraan pariwisata dibekuk jajaran Satresnarkoba Polres Jembrana lantaran menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (SS).

Kedua oknum sopir ini dibekuk polisi di dua TKP berlainan dalam Operasi Antik 2020 selama Agustus lalu. Mereka adalah Gusti Ngurah Komang YS alias Ngurah asal Pohsanten, Kecamatan Mendoyo dan Komang JMP alias Jonet asal Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana.

Ngurah dibekuk tim Opsnal Sat Narkoba Polres Jembrana

pada Sabtu (15/8) malam lalu.

Penangkapan tersangka ini bermula dari informasi masyarakat. Tim Opsnal yang dipimpin Kasat Narkoba AKP Komang Mulyadi selanjutnya menyanggongi keberadaan tersangka hingga di jalan Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring. Sekitar pukul 21.30 Wita, tersangka melintas ke arah Negara. Saat itulah Ngurah ditangkap dan digeledah.

Polisi mengamankan barang bukti satu plastik klip berisi kristal bening seberat 0,24 gram bruto atau 0,07 gram

netto SS. Polisi juga mengamankan HP berwarna abuabu, sepeda motor Honda Vario DK 8619 FP. Pelaku tak bisa berkutik saat diinterogasi petugas dan mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. ‘’Tersangka kedua kami amankan pada 25 Agustus lalu di Pendem.

Saat digeledah ditemukan satu plastik klip berisi sabu-sabu yang dibungkus alumunium foil,’’ ujar Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa, Senin (7/9) kemarin.

Penangkapan pelaku kedua juga bermula dari informasi

masyarakat, bahwa tersangka sering memakai SS. Setelah diselidiki dan digerebek, polisi juga menemukan sejumlah alat untuk nyabu, di antaranya bong, pipa kaca, pipet plastik, korek api dan cotton bud.

Pengakuan kedua tersangka, mereka sebelumnya bekerja sebagai sopir freelance untuk mengantar wisatawan dan travel. Sebelumnya mereka bekerja di Denpasar. Namun, karena pandemi Covid-19 dan tamu sepi, mereka pulang ke Jembrana. Keduanya mengaku sering menggunakan SS saat menyetir. (kmb26)

Selasa Paing, 8 September 2020

Monev Proyek Fisik

Bupati Suwirta Soroti DAK Dinas Pendidikan

TIM MONEV - Bupati Suwirta bersama Tim Monev saat turun ke salah satu lokasi proyek fisik.

BUPATI Klungkung Nyoman Suwirta bersama Tim Monev (Monitor Evaluasi) meninjau langsung pengerjaan proyek fisik di Klungkung daratan, Senin (7/9) kemarin.

Sejumlah proyek fisik menjadi sorotan Bupati Suwirta. Seperti pengerjaan TOSS Center Karangdadi dan proyek fisik yang dikerjakan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) pada Dinas Pendidikan Klungkung.

Ternyata, ada sejumlah proyek fisik dari DAK yang pengerjaannya lambat.

Bupati Suwirta ingin pembangunan fisik di tengah pandemi Covid-19 berjalan sesuai perencanaan. Namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Perjalanan monev menyasar proyek fisik semua

dinas di tiga kecamatan, baik di Kecamatan Dawan, Klungkung dan Banjarangkan. Dari pantauan ini, semua perencanaan sudah berjalan cukup baik.

Hanya, ada beberapa terlambat. Seperti pembangunan TOSS Center dan proyek fisik DAK pada Disdikpora Klungkung. ‘’Kualitas pengerjaan proyek itu harus tetap dipertahankan.

Walau situasi Covid-19, jangan sampai kehilangan fokus.

Terlebih melibatkan banyak tenaga kerja,’’ pinta Bupati Suwirta.

Sejumlah proyek yang didanai DAK itu, di antaranya pembangunan ruang guru beserta perabotannya di SDN 1 Tojan.

Pagu anggarannya Rp 237,5 juta. Pembangunan ruang guru

beserta perabotannya pada SDN 1 Semarapura Tengah, dengan anggaran Rp 450 juta.

Pembangunan ruang guru beserta perabotannya di SDN 2 Getakan dengan anggaran Rp 237,5 juta. Sedangkan DAK pada Dinas PUPRKP, yakni rehabilitasi jalan NyanglanBanda dengan nilai kontrak Rp 2,3 miliar lebih. Rehabilitasi jJalan Banjarangkan-Tohpati dengan nilai kontrak Rp 2,05 miliar lebih.

Ada juga proyek lain yang didatangi Tim Monev. Seperti pengadaan bangunan Gedung Kantor dari APBD oleh DLHP dengan nilai kontrak Rp 2,1 miliar lebih dan pembangunan sumur uji di Kecamatan Dawan dari APBD oleh Dinas PUPRKP dengan nilai kontrak Rp 872

juta lebih. Selain itu, juga ada pembangunan Aula Polres Klungkung dari APBD Klungkung senilai Rp 4,4 miliar lebih. ‘’Tadi juga ada pembangunan DAK Disdikpora yang tidak selesai. Sudah saya tugaskan dinas terkait segera melengkapi, sharing-nya terhadap DAK itu. Jadi boleh kan didampingi atau sharing anggaran saat dibangun atau tidak, sehingga jangan sampai ada proyek DAK itu. Sekarang dibangun, tahun depan dibangun, lagi dua tahun baru berfungsi. Tentu ini akan menyebabkan kualitas bangunan menjadi cepat rusak,’’ sorot Bupati Suwirta.

Dari pengalaman sebelumnya, Bupati Suwirta menyebut pengerjaan fisik sering ter-

jadi temuan BPK. Akibatnya, rekanan harus mengembalikan anggaran, karena kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan anggaran. Maka sebelum proyek diserahterimakan, perlu dilakukan off name oleh semua Tim Monev terutama dari Irda, sehingga temuan-temuan di lapangan bisa dievaluasi dan ditangani.

Ke depannya tidak muncul masalah lagi. ‘’Jadi, sebelum proyek diserahkan, maka harus monev dulu. Dilakukan off name, apa-apa yang kurang, sehingga nanti bisa diselesaikan,’’ katanya. Harapannya, semua bangunan fisik ini harus bisa dimanfaatkan. Output saja tidak cukup, tetapi harus bisa memberikan manfaat. (ad111)

Gianyar (Bali Post) Seorang napi asimilasi Zainal Arif ditangkap jajaran Polsek Sukawati, Sabtu (5/9) lalu. Napi 32 tahun itu diketahui telah mencuri sepeda motor Vespa nopol DK 3874 MX milik Kadek Putra Suarmahedi (21) saat diparkir di kos-kosan Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Selasa (1/9). Pelaku dengan barang bukti sepeda motor curian itu sudah diamankan di Mapolsek Sukawati. Ternyata, pelaku asal Surabaya ini statusnya masih sebagai napi asimilasi.

kawati, Sabtu (5/9) malam.

Pelaku mengaku mencuri bersama temannya, Ery. Tujuannya, untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari hasil penggeledahan di kamar pelaku, ditemukan surat asimilasi dari Lapas Kelas II Kerobokan tertanggal 9 Juli 2020. Berdasarkan surat itu pelaku merupakan residivis pencurian dengan pemberatan.

Kanit Reskrim Polsek Sukawati Iptu Anak Agung Gede Alit Sudarma dikonfirmasi Senin (7/9) kemarin, membenarkan penangkapan napi asimilasi itu. Polisi masih mendalami keterangan pelaku, terkait dugaan pelaku juga beraksi di tempat lain.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. “Ya, pelaku pencurian Vespa itu telah ditangkap,” tegasnya. (kmb35)

Mencuri, Napi Asimilasi Temukan Banyak Warga Tak Serius Gunakan Masker Kembali Ditangkap Polisi Sidak Tim Gabungan

Semarapura (Bali Post) Setelah dalam beberapa pekan melakukan sosialisasi, pemerintah akhirnya mulai mengambil tindakan tegas bagi warga yang tak mengindahkan aturan memakai masker. Tim Gabungan dari TNI/Polri, Satpol PP hingga pecalang, turun bersama ke sejumlah tempat umum untuk memberikan sanksi kepada warga yang tak menggunakan masker, Senin (7/9) kemarin. Ada dua orang ditemukan tanpa mengenakan masker. Tetapi, setelah dicek, ternyata ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Selain itu, banyak warga ditemukan tak serius memakai masker.

Kasat Pol PP dan Damkar Klungkung Putu Suarta mengatakan, sidak gabungan ini dalam rangka penindakan penertiban, sesuai Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Perbup Klungkung Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru. Tim Gabungan melibatkan sekitar 80 orang, kemudian membagi diri ke dalam empat regu. Mereka menyasar Pasar Seni Semarapura, Terminal Galiran, Pasar Galiran dan sekitarnya.

Khusus di Pasar Seni Semarapura, para pedagang dan pengunjung pasar sudah memakai masker. Namun, ada saja pemakaian masker yang tidak sempurna menutupi hidung dan mulut.

Mereka terkesan sekadar bermasker. Padahal, masker sangat bermanfaat ketika berada di tengah kerumunan

SIDAK - Tim Gabungan saat sidak penegakan aturan wajib memakai masker. seperti itu. Tim Gabungan langsung memberikan pembinaan untuk menggunakan masker dengan sempurna. ‘’Di Pasar Seni Semarapura, ditemukan ODGJ tanpa menggunakan masker. Dia langsung diamankan, disuruh keluar pasar,’’ kata Suarta.

Di Jalan Puputan terpantau warga, para pedagang dan pembeli sudah memakai masker. Namun, sama dengan di pasar, mereka kurang memperhatikan penggunaan masker yang benar.

Tempat usaha sepanjang Jalan Puputan itu juga sudah menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sedangkan di Terminal Galiran dan Pasar Galiran, terpantau para sopir dan penumpang kendaraan juga sudah memakai masker.

Tetapi, tidak memperhatikan penggunaan masker yang benar. Mereka langsung diperingatkan, agar terlindung

dari virus.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta meminta masyarakat punya kesadaran tinggi. Memakai masker itu jadi keharusan dalam masa pandemi ini. ‘’Kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi teladan dan membimbing masyarakat dalam menggunakan masker. Protokol kesehatan akan menjadi kebutuhan pokok. Kalau mereka tetap bandel dan maboya, langsung diambil tindakan sesuai Pergub dan Perbup yang sudah ada,’’ tegas Bupati Suwirta.

Kasat Pol PP dan Damkar Klungkung Putu Suarta menambahkan, penegakan prokes ini tidak hanya dilakukan pagi hari. Bahkan, sore atau malam hari, pihaknya tetap turun menegakkan prokes kesehatan, sesuai amanat Perbup dan Pergub demi keselamatan masyarakat. (kmb31)

Dari informasi yang dihimpun, awalnya polisi menerima pengaduan korban terkait pencurian sepeda motor Vespa warna merah 5 September lalu. Motor itu awalnya diparkir pada kos-kosan di Jalan Batu Intan II Banjar Tubuh Desa Batubulan. Pelaku diketahui mencuri dengan modus masuk ke dalam kamar kos-kosan korban. Pelaku sempat mengambil STNK dalam dompet korban. Pelaku mudah mencuri sepeda motor itu, karena kuncinya nyantol di Vespa. Atas kejadian ini pelajar asal Klungkung ini menderita kerugian sebesar Rp 44,5 juta.

Menerima pengaduan ini,

Kapolsek Sukawati, curian merek Vespa seAKP Suryadi lanharga Rp 10 juta. tas mengerahkan Berbekal informajajarannya melakusi itu, Unit Opsnal kan penyelidikan melakukan penyelidiintensif. Polisi yang kan ke wilayah Pemodikomando Kanit gan di Kecamatan Reskrim Iptu Anak Denpasar Selatan.

Agung Gede Alit Motor itu dijual hanSudarma dan Panit ya dilengkapi STNK Opsnal Iptu saja. Polisi Komang Sulangsung darsana itu menangakhirnya kap pelaku menemutanpa perlkan peawanan di tunjuk, Desa Sinberupa gapadu, informasi Kecap e n j u a - DIAMANKAN - Zainal Arif saat dia- m a t a n lan motor mankan di Mapolsek Sukawati.

S u -

Pergub Protokol Kesehatan Diterapkan Puluhan Warga Ditegur Satpol PP

Tengok Adik Kecelakaan Bimbo Dikeroyok Gianyar (Bali Post) Apes dialami Gusti Nyoman Surya Astawa alias Bimbo saat hendak menengok adiknya yang mengalami kecelakaan seputaran Jalan Rraya Sebali, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Jumat (4/9) malam. Bimbo malah dikeroyok sejumlah orang tak dikenal. Akibatnya pemuda 25 tahun ini pun mengalami sejumlah luka di tangan dan memar di wajah.

Dari informasi yang dihimpun, Minggu (6/9), aksi pengeroyokan ini bermula saat korban Bimbo hendak menengok adiknya yang mengalami kecelakaan out of control (OC) di Jalan Raya Sebali, Jumat malam sekitar pukul 23.00 Wita. Setiba di TKP, korban melihat empat warga berkerumun. Korban pun menyapa warga tersebut, dan bermaksud menanyakan kejadian kecelakaan yang menimpa adiknya. Belum

mendapatkan jawaban, tiba-tiba empat warga itu langsung mendekati korban dan melayangkan pukulan ke arah Bimbo.

Bimbo berulang kali menerima pukulan.

Bahkan, salah seorang pelaku membawa senjata tajam berupa parang, melakukan pembacokan terhadap korban, namun berhasil ditangkis dengan tangan kanananya hingga menyebabkan luka. Para pelaku tersebut kemudian melarikan diri ke arah barat menuju wilayah Desa Kedewatan, Ubud menggunakan sepeda motor.

Kapolsek Tegallalang AKP Ketut Sudita dikonfirmasi membenarkan adanya aksi pengeroyokan tersebut. Kini Unit Reskrim Polsek Tegallalang masih melakukan penyelidikan kepada salah satu pelaku yang diduga warga NTT. ‘’Masih kita selidiki para pelaku ini,’’ ujarnya. (kmb35)

BERI EDUKASI - Terlihat petugas Satpol PP Gianyar sedang memberikan edukasi kepada warga yang tidak benar memakai masker.

Gianyar (Bali Post) Pemerintah mulai menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan penegakan hukum protokol kesehatan. Penegakan hukum itu resminya dimulai Senin (7/9) kemarin. Ditegaskan dalam salah satu poin aturan itu kepada masyarakat, agar disiplin memakai masker. Petugas Satpol PP yang melakukan sidak terkait penerapan aturan itu, memberi teguran terhadap puluhan warga yang tidak benar memakai masker.

Dalam pemantauan itu nihil ditemukan warga yang tidak memakai masker.

Kasatpol PP Kabupaten Gianyar I Made Watha mengatakan, Senin kemarin, pihaknya melakukan pengecekan penerapan Pergub Nomor 46 Tahun 2020.

Dalam upaya itu diterjunkan anggotanya yang tergabung dengan personel TNI/Polri. ‘’Kita bersama jajaran dari unsur TNI-Polri sudah melakukan sosialisasi terkait Pergub ini, karena penerapan aturan itu sudah mulai berlaku Senin ini,’’ ujarnya.

Dikatakan, personel gabungan turun di sejumlah tempat dengan potensi keramaian. Seperti areal pasar, pertokoan dan lainnya. Dalam

hasil pengecekan itu nihil ditemukan warga tidak memakai masker. ‘’Kita fokuskan di pasar-pasar tradisional.

Astungkara masyarakat sudah tertib memakai masker.

Rupanya mereka sudah mulai sadar,’’ katanya.

Namun, diakui, ditemukan cukup banyak warga kurang tepat menggunakan masker.

Seperti pemakaian masker yang tidak menutup hidung.

Selain itu masker dikenakan di leher, dan penggunaan yang kurang tepat lainnya. ‘’Ada 37 orang yang memakai masker tidak benar. Mereka langsung kita kasi teguran.

Seterusnya mereka wajib dan benar memakai masker,’’ katanya.

Aturan itu dirancang sebagai upaya mencegah dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru.

Dalam Pergub itu diatur masyarakat yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, kepada mereka akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000. ‘’Intinya pemerintah ingin menyadarkan masyarakat, bahwa prokes itu penting.

Seperti memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Semua ini sebagai upaya mempercepat memutus mata rantai penyebaran virus corona,’’ katanya. (kmb35)

Tak Pakai Masker, Belasan Warga Didenda Rp 100 Ribu Lima belas orang warga didenda Rp 100 ribu lantaran kedapatan tidak memakai masker saat petugas Satpol PP Kabupaten Bangli mengadakan operasi penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Senin (7/9) kemarin. Operasi yang dilaksanakan di empat kecamatan itu juga berhasil menjaring 29 warga tidak menggunakan masker dengan benar. Apa alasan warga tidak menggunakan masker padahal sudah disosialisasikan sebelumnya?

OPERASI itu melibatkan petugas Kepolisian, TNI, Trantib Kecamatan, Linmas, Pecalang dan Satgas Gotong Royong di masing-masing wilayah. Di Kecamatan Bangli, operasi dilaksanakan di Jalan Merdeka tepatnya di depan Terminal Loka Çrana. Di Kecamatan Susut, operasi digelar di depan Pasar Kayuambua

dan Polsek setempat, sementara di Kecamatan Kintamani dilaksanakan di depan Pasar Singamandawa, dan di Kecamatan Tembuku digelar di depan kantor camat setempat. ‘’Kegiatan operasi penegakan hukum protokol kesehatan ini dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan

Bupati Bangli 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19,’’ ujar Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangli Dewa Agung Suryadarma.

Menurutnya, penegakan aturan itu bertujuan untuk lebih mendisiplinkan warga dalam menaati protokol kesehatan dan membiasakan memakai masker bagi perorangan dan memenuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pelaku usaha. Dalam pelaksanaan operasi itu, 15 warga melanggar tidak memakai masker.

Ada juga 29 warga ditemukan tidak menggunakan masker dengan benar. Seperti pakai masker di dagu, sehingga tidak

menutupi mulut dan hidung. ‘’Tidak ada terjaring operasi di tempat usaha pertokoan, karena sudah menyiapkan tempat cuci tangan dan pegawai/pedagangnya sudah pakai masker,’’ terangnya.

Sesuai ketentuan di Perbup dan Pergub, kelima belas warga yang tidak memakai masker itu langsung dikenai sanksi denda Rp 100 ribu di tempat masing-masing. Warga yang tidak pakai masker dengan benar, hanya diberikan peringatan. Mereka diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi.

Beberapa warga yang terjaring operasi, kata Suryadarma, berdalih tidak pakai masker karena lupa dan buru-buru. ‘’Tadi ada satu orang yang menyatakan keberatan dikenakan denda Rp 100 ribu dan

sempat menyiarkan langsung di media sosialnya. Tetapi warga itu tetap membayar dendanya,’’ terangnya.

Seluruh denda yang diterima tadi nantinya disetor ke kas daerah kabupaten. Menurut Kepala Satpol PP itu, pihaknya sudah diberikan nomor rekening untuk penyetoran hasil denda itu oleh BKPAD. ‘’Kita langsung setorkan hari ini juga,’’ ujarnya.

Dengan adanya pemberlakuan sanksi tegas ini, ke depan masyarakat diharapkan semakin disiplin menaati protokol kesehatan, khususnya membiasakan memakai masker. Rencananya operasi itu rutin dilaksanakan. ‘’Kami masih susun jadwal bersama dengan rekan kita dari TNI, Polri dan Satgas Gotong Royong di desadesa,’’ terangnya. (ina)

Bali Post/ist

TIDAK PAKAI MASKER - Petugas menindak warga yang tidak memakai masker.

Selasa Paing, 8 September 2020

Tak Pakai Masker

Kapolres Suartini Hukum ’’Push-up’’ Anggota

Amlapura (Bali Post) Sikap disiplin ditegakkan Kapolres Karangasem AKPB Ni Nyoman Suartini kepada anggotanya yang tidak disiplin memakai masker. Bagi anggotanya yang melanggar, tidak tanggung-tanggung mereka dihukum dengan cara diberikan sanski push-up.

Kapolres Karangasem Ni Nyoman Suartini, Senin (6/9) kemarin mengatakan, protokol kesehatan meski wajib di-

lakukan oleh semua anggota di dalam upaya pencegahan Covid-19. Sebab, ada anggota Polri terkena Covid-19 di lingkungan Polres Karangasem.

Terlebih, Polri sebagai pion di depan dalam memberikan pendisiplinan kepada masyarakat. Karena itu, aparat harus memberikan contoh yang baik terkait protokol kesehatan tersebut. ‘’Sebelum mendisiplinkan masyarakat, maka anggota

lebih dulu harus disiplin. Sikap disiplin itu harus muncul sejak dini dan dari diri sendiri sebelum mendisiplinkan orang lain. Jadi, jika masih ada anggota yang tidak memakai masker, mereka itu kita disiplinkan agar lebih sadar sekaligus menjadi contoh terkait protokol kesehatan,’’ ujarnya.

Setiap apel, baik pada pagi hari, kata Suartini, pihaknya memang setiap hari melaku-

kan pengecekan kepada anggota. Apakah mereka itu sudah memakai masker dan juga membawa hand sanitizer. ‘’Masih ada anggota yang tidak disiplin memakai masker. Nah yang tidak memakai masker itu kita disiplinkan.

Sanksinya kita berikan mereka push-up. Tujuannya agar mereka sadar sekaligus tidak mengulangi kesalahannya lagi,’’ jelas AKBP Suartini. (kmb41)

Penghapusan Hibah Bansos

Bali Post/kmb41

DIHUKUM PUSH-UP - Anggota polisi diberikan hukuman push-up akibat tidak disiplin memakai masker.

Diduga Epilepsinya Kambuh

Pemulung Ditemukan Tewas di Saluran Drainase

Singaraja (Bali Post) Nasib malang dialami Subahan (50), warga Jalan Jalak Putih, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Pria yang sehari-hari menjadi pencari barang bekas (pemulung - red) itu, Senin (7/9) kemarin ditemukan telah meninggal dunia. Mayat korban tersangkut pada drainase di pinggir Jalan Ahmad Yani Barat, Kelurahan Banyuasri.

Kapolsek Kota Singaraja Kompol IGN Yudistira seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa mengatakan, mayat korban pertama kali ditemukan oleh saksi Gede Sudarma (57) alamat Jalan Tratai, Singaraja. Saat itu, dia sedang berhenti di pinggir jalan. Saksi tiba-tiba diberi tahu oleh seorang warga yang lebih awal menemukan sesosok mayat manusia tersangkut pada drainase. Dari kejadian itu, saksi lantas melaporkan kejadian itu kepada personel Bhabimkamtibmas. Tidak berselang lama, polisi bersama petugas Puskesmas Buleleng I tiba di lokasi kejadian. Saat bersamaan seorang keluarga korban, M. Taufik (26), mengenali kalau mayat itu adalah saudara kandungnya. Dibantu keluarga dan warga kemudian mayat itu dievakuasi dari lokasi kejadian. Mayat itu sempat diperiksa petugas puskesmas, namun tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. ‘’Jadi benar ada laporan penemuan mayat manusia tersangkut di drainase. Mayat itu

sudah dikenali saudara korban dan langsung kita evakuasi dan pemeriksaan awal tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban,’’ katanya.

Dari keterangan keluarga dekatnya, kata Yudistira, sebelum kejadian korban sempat menghilang dari rumahnya. Saat itu korban menonton lomba layang-layang, namun sampai sore hari tidak pulang. Setelah dicari oleh keluarganya, korban tidak ditemukan.

Namun kemarin sekitar pukul 08.00 Wita, korban ditemukan sudah meninggal dunia.

Selain itu, polisi mendapatkan keterangan, korban sendiri memiliki riwayat menderita penyakit epilipsi. Kuat dugaan, saat menyusuri drainase untuk mencari barang bekas, penyakitnya kambuh. Lantas korban terjatuh ke dalam drainase hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. ‘’Keterangan keluarga memang sempat tidak pulang ke rumah. Korban memiliki penyakit epilepsi. Dulu penyakitnya pernah kambuh dan terjartuh, namun saat itu bisa ditolong. Kali ini penyakitnya kambuh dan mungkin terjatuh ke drainase hingga meninggal dunia,’’ katanya.

Pihak keluarga menyatakan mengikhlaskan korban meninggal dunia dengan cara tragis. Hingga kemarin, mayat korban setelah dibersihkan kemudian diupacarai.

Mayat itu kemudian langsung dimakamkan secara kebiasaan umat Islam. (kmb38)

Sasar 14 Banjar Adat

Satgas Covid-19 Desa Adat Buleleng Lancarkan Operasi Tamas Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Virus Corona (Covid-19) Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Senin (7/9) kemarin melancarkan operasi Taat Masker (Tamas). Operasi ini dilancarkan menyasar krama desa yang tersebar di 14 banjar adat, yang masuk wewidangan Desa Adat Buleleng. Hasilnya, tingkat disiplin krama desa menggunakan masker di masa darurat kesehatan ini sudah baik.

Bagaimanakah bentuk sanksi pararem desa adat yang telah disepakati warga itu?

KLIAN Desa Adat Buleleng Jro Nyoman Sutrisna, M.M. di sela-sela memantau pelaksanaan Operasi Tamas mengatakan, sebagian krama sudah menggunakan masker dengan baik. Operasi Tamas itu digencarkan dengan tujuan mendisiplinkan krama desa dalam mengikuti Pararem Desa Adat Buleleng No. 880 Tahun 2020. Pararem ini sendiri juga mengikuti amanat Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 46 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati (Perbup) No. 41 Tahun 2020.

Operasi Tamas itu tujuannya menyadarkan krama atau pendatang (tamiu) agar mereka disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Kedisiplinan menggunakan masker itu penting, agar warga terhindar dari penyebaran Covid-19.

Sebelum menerapkan sanksi sesuai Pasal 34 Pararem Desa Adat Buleleng, Satgas dan prajuru melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kapada krama desa agar mereka taat menggunakan masker.

Dari pemantauan di lapangan, Sutriana menyebut krama desa sudah sebagian besar ditemukan menggunakan masker, selain melakukan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dari air mengalir. Namun pihaknya tidak menampik masih ada segelintir krama desa yang belum menggunakan masker dengan cara benar. Dicontohkan, masker yang harusnya digunakan menutup hidung dan mulut, namun kenyataannya krama desa menggunakan maskernya di dagu bawah, sehingga mulut dan hidung justru tidak terlindungi. ‘’Kami mulai melakukan operasi setelah tahapan sosialisasi dan edukasi sudah dilakukan. Sebagian besar sudah mengikuti prokes. Namun masih ada yang salah menggunakan masker. Hal itu ditindaklanjuti dengan penyadaran kembali, sehingga

Bali Post/kmb38

OPERASI TAMAS - Satgas dan Prajuru Desa Adat Buleleng Kecamatan Buleleng melancarkan Operasi Taat Masker (Tamas) menyasar 14 banjar adat di wewidangan Desa Adat Buleleng, Senin (7/9) kemarin. di masa pandemi setiap krama benar-benar menggunakan masker dan menjalankan prokes yang sudah diatur pemerintah,’’ katanya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Buleleng ini menyebutkan, Pararem Desa Adat Buleleng No. 880 disu-

sun untuk mengatur krama desa yang tidak menggunakan masker, akan dikenakan sanksi berupa membayar denda satu kilogram beras atau setara Rp 10.000 dan sebanyakbanyaknya 25 kilogram beras atau setara uang tunai Rp 250.000. (mud)

Dewan Usul Harus Dilakukan Adil dan ’’Fair’’

Singaraja (Bali Post) Memasuki APBD Perubahan Buleleng Tahun 2020 ini, pemerintah daerah memutuskan tidak mengalokasikan anggaran hibah bantuan sosial (bansos).

Alasannya, karena kondisi keuangan sedang sulit akibat wabah pandemi Covid-19, sehingga anggaran hibah bansos yang semula dialokasikan di APBD Induk 2020 telah dialihkan untuk penanganan virus Corona. Keputusan tidak mengalokasikan anggaran pada perubahan ini, memunculkan usulan agar penghapusan hibah bansos itu dilakukan dengan adil dan fair. Baik itu hibah yang difasilitasi DPRD maupun hibah oleh eksekutif.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengungkaapkan hal itu dalam rapat kerja (raker) gabungan komisi-komisi dengan Badan Anggaran (Banggar) membahas Rancangan APBD Perubahan Buleleng Tahun 2020, Senin (7/9) kemarin. Politisi PDI Perjuangan dari Desa Selat Kecamatan Sukasada ini dalam rapat menyebutkan, dewan sangat mengerti dan memahami kondisi keuangan pemerintah yang sulit itu, sehingga pertengahan tahun ini tidak dialokasikan anggaran hibah bansos.

Walaupun sasaran program ini sebenarnya sangat membantu masyarakat, tetapi karena kondisi keuangan tidak memungkinkan, karena hibah bansos itu sudah telanjur dialihkan itu penanganan Covid-19. ‘’Pada prinsipnya kami di DPRD

bisa menerima dan setuju tidak mengalokasikan anggaran hibah bansos, walaupun manfaatnya sangat besar membantu kebutuhan masyarakat,’’ katanya.

Mantan Perbekel Desa Selat Kecamatan Sukasada ini mengusulkan agar penerapan hibah bansos itu dianggarkan secara adil dan fair. Jangan sampai hanya hibah bansos yang difasilitasi DPRD tidak direalisasikan. Namun, sebaliknya eksekutif tetap melaksanakan program hibah bansos itu sendiri. ‘’Karena itu kami usul harus adil. Kalau sepakat tidak dianggarkan biar sama-sama tidak menjalankan program hibah bansos ini. Namun, kalau DPRD saja distop lalu eksekutif masih jalan. Nah itu kan tidak fair, sehingga kami minta harus ada keadilan,’’ tegasnya.

Bali Post/kmb38

RAPAT KERJA - Gabungan komisi-komisi dengan Banggar menggelar rapat kerja (raker) membahas APBD Perubahan Buleleng Tahun 2020, Senin (7/9) kemarin.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng Gede Sugiartha Widiada mengatakan, anggaran hibah bansos itu sesuai pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Banggar sudah disetujui tidak dialokasikan pada perubahan tahun ini. Dengan keputusan itu, maka anggaran hibah bansos yang sumber dananya dari APBD murni itu, baik yang difasilitasi DPRD maupun pemerintah daerah itu, dipastikan tidak dilaksanakan pada sisa anggaran tahun ini. ‘’Hal itu sudah disepakati. Apakah hibah bansos itu usulan dari dewan atau pemerintah daerah tidak dilaksanakan.

Karena kita tidak memiliki

sumber anggaran,’’ katanya.

Birokrat asal Karangasem ini mengatakan, untuk anggaran hibah bansos yang dialokasikan di APBD Induk hanya beberapa program bisa direalisasikan. Seperti hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Buleleng untuk membayar bonus atlet, pelatih, dan oficial yang berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porpov) Bali beberapa waktu lalu. Selain itu, pemerintah juga merealisasikan hibah kepada Polres Buleleng.

Sedangkan usulan program lain yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati tidak dijalankan, karena terjadi refocusing anggaran untuk percepatan penanganan virus Corona. (kmb38)

Dorong Warga Disiplin Pakai Masker Satpol PP Sasar Pasar dan Tempat Wisata Amlapura (Bali Post) Petugas Satpol PP Kabupaten Karangasem bersama petugas kepolisian dan TNI melakukan operasi terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum Peraturan Bupati (Perbup) Karangasem Nomor 42 Tahun 2020.

Operasi itu semata-mata dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Tatanan Kehidupan Era Baru, mendukung Perbup dan Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020.

Kepala Satpol PP Karangasem I Wayan Sutapa, Senin (7/9) kemarin mengungkapkan, dalam pelaksanaan operasi itu, pihaknya menyasar tempat keramaian. Seperti pasar di Amlapura Timur, Pasar Amlapura Barat, sejumlah tempat wisata di Karangasem termasuk tempat kerumunan. ‘’Kita memang fokus melakukan operasi di tempat keramaian. Mulai perorangan maupun lembaga,’’ ujarnya.

Bali Post/kmb41

OPERASI - Petugas Satpol PP Karangasem bersama polisi dan TNI saat melaksanakan operasi, Senin (76/9) kemarin.

Dalam operasi itu, kata Sutapa, pihaknya mulai mengenakan denda administrasi sebesar Rp 100 ribu kepada warga yang ditemukan tidak mematuhi protokol kesehatan,

yakni tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. ‘’Bila tidak memakai masker langsung dikenai denda. Jadi, bila tak ingin kena denda maka masyarakat wajib mengi-

kuti aturan itu. Ini juga demi kesehatan bersama,’’ katanya.

Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta menambahkan, yang disasar dalam sosialisasi itu mencakup dua objek, yakni perorangan dan pelaku usaha.

Untuk perorangan yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, dikenakan denda administratif Rp 100.000, dan/atau sanksi berupa penundaan pelayanan administratif sesuai kewenangan pemkab. Sementara bagi para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum yang melanggar dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 1 juta, dan/atau rekomendasi pembekuan sementara izin usaha. ‘’Ada sanksi sosial berupa publikasi di media massa sebagai pelaku yang tidak taat prokes. Kita sosialisasikan dulu. Setelah itu baru diberlakukan sanksinya,’’ jelasnya. (kmb41)

Selasa Paing, 8 September 2020

Bali Lima Besar Penyumbang Kasus Baru Terbanyak Mereka dirawat dan dikarantina di 17 rumah sakit dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya membenarkan adanya tembahan 11 orang meninggal dunia akibat Covid-19. ‘’Pasien meninggal dunia bertambah 11 orang, terdiri dari 4 perempuan dan 7 lakilaki,’’ ujarnya.

Sementara itu, laporan

kasus Covid-19 secara nasional dilaporkan mengalami penurunan. Jumlahnya kini berada di kisaran 2.000-an orang dari sehari sebelumnya memcapai 3.444 kasus.

Jika dilihat dari data yang dilansir www.covid19.go.id, terdapat 18.412 spesimen yang diperiksa hingga pukul 12.00 WIB. Dengan demikian jumlah keseluruhan spesimen yang sudah diperiksa sebanyak 2.452.164. Dari belasan ribu spesimen, jumlah kasus baru mencapai 2.880 orang.

Kumulatif kasusnya sebanyak 196.989 orang.

Lima besar provinsi ter-

banyak sumbang kasus baru adalah DKI Jakarta 1.046 orang, Jawa Timur 307 orang, Jawa Tengah 264 orang, Jawa Barat 204 orang, dan Bali 173 orang. Sementara itu, jumlah kasus sembuh masih bertambah. Tambahan kasus sembuh lebih sedikit dari kasus baru mencapai 2.077 orang.

Kumulatif kasus sembuh kini sebanyak 140.652 orang.

Kasus meninggal bertambah 105 orang, sehingga totalnya menjadi 8.130 orang. Sementara kasus aktif saat ini sebanyak 48.207 orang. Untuk suspek sebanyak 89.992 orang. (iah/kmb32)

Desa Adat Diminta Membentengi Diri Ini baru ruang saya bikin, selanjutnya mengisi bagaimana adat istiadat di Bali dibangun melalui desa adat secara substansial dengan konsep riil, yang akan menjadi strategi mengembangkan tatanan kehidupan di Bali supaya betul-betul dijalankan dengan adat istiadat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokalnya,’’ ujarnya.

Gubernur Koster juga menekankan agar desa adat di Bali diperkuat agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Supaya kokoh, tertib dan disiplin menjalankan nilai-nilai adat di Bali yang sudah diwariskan oleh leluhur. Jangan sampai budaya luar masuk ke Bali. ‘’Jadikan Bali dikenal dan dicintai oleh masyarakat luar dengan kekayaan adat istiadatnya, tradisi dan seni budayanya.

Masyarakat yang dihormati dan disegani, dan yang sudah bagus jangan dirusak, karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang ikut ini ikut itu berpotensi merusak fundamental kehidupan masyarakat di Bali,’’ katanya mengingatkan.

Gubernur Koster meminta semua pihak, baik majelis agung, madya, alit sampai ke desa adat agar menjaga wilayah jangan sampai ma-

suk nilai-nilai dari luar. Apa yang menjadi warisan leluhur itulah yang dijalankan. ‘’Kalau ada bendesa adat seperti itu, saya minta majelis agung cek. Jangan sampai ada yang terpapar. Ini cara kita membangun Bali yang sedang saya tata betul dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, melalui Pola Pembangunan Semesta Berecana Menuju Bali Era Baru,’’ tegasnya.

Terkait dengan amanah Gubernur Bali agar desa adat mampu membentengi diri dari masuknya nilainilai luar, Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana menyebutkan, PHDI Bali sudah memberikan masukan agar desa adat mempersiapkan sistem dalam pendalaman, metode, pembelajaran agama Hindu dengan sistem desa adat. Sehingga pembelajaran agama Hindu betul-betul tidak bergeser dari yang sudah dipersiapkan dari materi yang bersumber dari Weda, tradisi lokal, Panca Srada dan Tri Kerangka Agama Hindu yang diperkuat adat istiadat di Bali. ‘’Dengan membuat sistem yang bagus di setiap desa adat, maka seluruh krama termasuk anak-anak akan benar-benar mempunyai kekuatan ilmu pengetahuan dan ilmu agama untuk membetengi dirinya agar mereka tidak pernah goyah terhadap pengaruh luar yang memang

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

PROPERTY

Dicari Trainer Profesional utk Train Sales Marketing , bs Bhs Inggris Hub.0812-3670-6128

Dijual Tanah 3A Jl.Maruti BU Hub.087889986699

DIJUAL MOBIL

Sy Siap Bantu bayarkan,Laporkn Pajak Toko CV, PT, Akte, NPWP SIUP. Hp:081.338.344.155

B.BP.004.09.20.0000101

HONDA

Honda Brio Jan 2018 , matic Putih Type E, 081338544044 B.BP.154.09.20.0000094

DIJUAL MOBIL Dilelang Suzuki APV’2017 Asli Bali Hub.089619874461 B.BP.001.09.20.0000091

KEHILANGAN

DIJUAL TANAH

B.BP.004.09.20.0000103

BIRO JASA

B.BP.001.08.20.0000127

BERAS BALI BERAS Mau Jadi Reseler Beras Bali.

WA 082118183588

G.01

SUZUKI

CABE BALI BALI CABE Cabe Bali Organik per kilo Rp 15.000. WA 082118183588

G.02

PROPERTY DIJUAL VILLA

KEHILANGAN

Jual Murah Villa di Jimbaran Bali,S.Pool,3KT, 3KM, Garasi.

Rp.1,8M Hp.08128888867

Hilang IMB NO.152 Th 2001 AN. I Wayan Sadia , Jl .Kayu Cendana No.6 Basangkasa Seminyak,Kuta.

B.BP.031.09.20.0000062

berseberangan dengan idelogi dan kepercayaan masyarakat Hindu di Bali,’’ tegasnya.

Terkait dengan pendataan kelompok-kelompok yang ada di Bali, Sudiana mengaku sudah dilakukan pendataan dan sudah mengeluarkan instruksi PHDI di kabupaten/kota hingga desa supaya mengawasi dan melaporkan ke PHDI jika ada masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang diterima di Bali. ‘’Intinya kita harus berkoordinasi supaya satu langkah dalam menangani masalah ini dengan cara damai,’’ tegasnya.

Sementara itu, Ketua MDA Kabupaten Tabanan I Wayan Tontra mengatakan, Gedung MDA ditargerkan rampung Januari 2021 dan Februari 2021 sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang berhubungan dengan agama Hindu dan adat Bali. ‘’Di sana akan dihuni dua lembaga yakni lembaga Parisada (PHDI) dan lembaga desa adat sesuai dengan instruksi Gubernur. Lantai atas akan dimanfaatkan untuk ruangan rapat juga untuk pelatihanpelatihan serati banten bagi calon pamangku dan calon sulinggih. Rencana jangka panjang akan dilengkapi dengan wantilan seluas 10 are dan penataan taman,’’ katanya. (kmb)

B.BP.001.09.20.0000092

Hlg BPKBNo.L01025942-ODK8917 FH,K05461891-O,DK2687FO,L02529 312-O DK6693FBK,I 00795215-O DK4209AY,L02529301-O.DK6598FBK, F2090287-ODK8438OS,K06778468O,DK8495OS,F2090293-ODK8435OS G 0467130-O DK8898OQ AN.I Gusti Anom Gumanti,SH , Badung

B.BP.001.09.20.0000098

HlgBPKBNo.E61818206-ODK5631 FX,K12222602-ODK4781FT,K12223 656-O DK 5764FT,K13108882-O DK 5024FU AN.I Nyoman Purna,Bdg B.BP.001.09.20.0000099

HlgBPKBNo.O04510546-ODK6775 FAN,AN.WynSandi,O04489722-O DK6061FAJ An.Kmg Cintia Dewi O04554310-ODK4863FATAN.Dina AO04554303-ODK4868FATANPriska Afrina S,O04489735-O DK2062 AAP AN.Md Dwi Rahmawati P.S L02517191-ODK4129FQANGstBagus Guna M,N10788382-O DK 6648 UAI AN.Ni Kdk Pande Dwi Juli H

B.BP.001.09.20.0000100

Membantu Pekerja Pariwisata Bertahan Mereka masih bertahan di sekitar tempat bekerja karena mayoritas mempunyai usaha sampingan seperti memiliki warung, laundry, income dari ngojek, bisnis makanan dari online, dan lain-lain.

Satyawira mengatakan, bantuan dari pemerintah berupa subsidi upah sangat membantu pekerja pariwisata

untuk bisa bertahan. Namun, ia juga berharap agar pekerja yang perusahaannya tidak membayar iuran premi BP Jamsostek sampai Juni 2020 juga diberikan subsidi upah.

Hal itu disampaikannya melalui surat terbuka ke Menteri Ketenagakerjaan.

Satyawira menambahkan, sejak Maret hingga Agustus sudah ada sekitar 200 orang pekerja yang di-PHK, baik pensiun muda atau dini,

dan pensiun karena sudah usia. Data tersebut dikatakan merupakan data dari pekerja yang bergabung di FSP ParSPSI Bali. Lebih dari itu, ia menduga banyak pekerja di luar anggota FSP Par yang di-PHK tanpa negosiasi upah dan pesangon.

Menurut Satyawira, harapan para pekerja hanya satu yaitu pariwisata segera pulih.

Karena jika kondisi tidak pulih, ia menduga gelombang

PHK terbesar akan terjadi tahun 2021. ‘’Pemerintah harus buatkan solusi program apa untuk pekerja ini agar tetap mendapatkan penghasilan,’’ katanya menyarankan.

Satyawira menegaskan, salah satu cara agar pariwisata segera pulih adalah keluar dari red zone dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan serta cara berkunjung ke Bali dimudahkan. (kmb42)

Berharap Pariwisata Bali Pulih Kegiatan pariwisata yang telah berkembang masif pada perekonomian masyarakat Bali terhenti secara tiba-tiba oleh pandemi. Tentu yang paling merasakan dampak adalah pekerja pariwisata yang menggantungkan keseharian dari bekerja di hotel, vila maupun tour and travel.

Warmadewa Research Centre (WaRC) sepanjang Juli–Agustus 2020 melakukan survei berjudul ‘’Survei Dampak Pandemik terhadap Sektor Pariwisata’’ dengan metode kuesioner online (google form) yang disebarkan kepada pelaku pariwisata di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Didapatkan 400 sampel yang mewakili penelitian, yaitu para pelaku pariwisata dari delapan kabupaten dan satu kota.

Sebagian besar berasal dari Kota Denpasar (23%), Kabupaten Gianyar (19%) dan Kabupaten Badung (17%).

Dilihat dari pendapatan yang dimiliki oleh pekerja pariwisata sebelum pandemi, pariwisata telah menjadi sektor yang menjanjikan dengan pendapatan sangat tinggi. Grafik menunjukkan sebanyak 27% responden memperoleh penghasilan Rp 3 – 5 juta per bulan, 15% memperoleh Rp 5 – 7 juta, dan 18% berpenghasilan lebih dari Rp 7 juta.

Pandemi mengakibatkan penurunan drastis pada sektor pariwisata. Para pekerja pariwisata dari beragam kabupaten ini ‘’dirumahkan tanpa gaji’’ dengan persentase 44% atau sebanyak 174 dari 400 orang. Dirumahkan tanpa gaji artinya tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Sementara itu, persentase pekerja pariwisata yang dirumahkan dengan setengah gaji sebesar

22% atau sebanyak 87 orang, dan 15% atau sebanyak 60 orang mengalami pengurangan jam kerja dan sebesar 11% atau sebanyak 44 orang diberhentikan oleh perusahaan. Belum lagi tanggungan sebagai kepala keluarga bagi sejumlah responden, dimulai dari tanggungan dua orang hingga tujuh orang sekaligus. Hal ini tentu memengaruhi beban yang dialami akibat pandemi ini.

Lantas apa yang kemudian mereka lakukan selama pandemi? Pandemi tidak dapat mengubah kebutuhan vital manusia untuk tetap memenuhi kebutuhan pokoknya hingga membayar tagihan rutin. Segala kebutuhan ini tidak dapat ditunda meski dalam masa pandemi. Pada pertanyaan ini telah terjawab bahwa sebanyak 45% atau 178 responden tidak bekerja selama pandemi. Bagi pekerja yang memiliki tanggungan tentunya akan melakukan berbagai cara agar tetap menghasilkan pendapatan. Namun tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki modal untuk melakukan usaha. Sulitnya melakukan usaha dibatasi pula oleh modal dan skill, apabila hal ini dianggap tidak memenuhi maka pekerja cenderung mengurungkan niat untuk memulai suatu usaha baru.

Hal kedua yang dilakukan responden selama pandemi adalah berdagang. Grafik menunjukkan 32% responden melakukan kegiatan dagang untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka selama pandemi. Berdagang menjadi pilihan terbanyak kedua dengan waktu luang yang dimiliki oleh pekerja pariwisata pada masa pandemi untuk melanjutkan hobi mereka, misalnya hobi memasak kemudian masakan tersebut dipasarkan untuk menjadi peluang usaha baru ataupun juru

masak yang kini dirumahkan dan memulai usaha rumahan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berdagang menjadi pilihan utama meski tanpa ketersediaan lahan dan modal terbatas, kini kegiatan berdagang diberdayakan pula dengan dukungan teknologi, sehingga cara mempromosikan produk dapat dengan mudah menjangkau masyarakat luas.

Pilihan ketiga dengan persentase 9%, sebanyak 37 responden memutuskan untuk kembali ke sektor pertanian selama masa pandemi untuk melakukan kegiatan bertani. Berbeda dengan kegiatan berdagang, bertani memerlukan lahan untuk dikelola.

Apabila seseorang memutuskan untuk kembali ke sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhannya pada masa pandemi, jawaban ini menyuguhkan fakta bahwa ada lahan yang masih dapat dikelola dan kemampuan serta pengetahuan bertani, bisa jadi hal ini didapatkan secara turun-temurun atau dengan kata lain, responden berasal dari keluarga tani.

Pilihan lain yang dilakukan responden pada masa pandemi dilakukan dengan beralih menjadi distributor atau reseller sebanyak 6% atau 23 responden. Hal ini memungkinkan pekerja untuk tetap memperoleh pendapatan di masa pandemi meski tidak memiliki tempat usaha secara fisik. Lainnya, responden memilih untuk beralih profesi menjadi driver online 1% atau sekitar 6 responden.

Dan beternak dengan persentase 1% atau sekitar 5 orang.

Meskipun sejumlah responden memiliki pekerjaan yang dijalankan selama masa pandemi, nyatanya pekerjaan ini menghasilkan penghasilan yang jauh berbeda dengan penghasilan sebelum pandemi. Grafik menunjukkan penghasilan sebelum pandemi yang dimiliki

oleh pekerja pariwisata cukup besar untuk dapat memenuhi sejumlah kebutuhan mereka, namun ketika pekerja diberhentikan maupun dirumahkan tanpa gaji dan beralih profesi lain, penghasilan menurun drastis dibandingkan dengan penghasilan sebelumnya yang bersumber pada pekerjaan pariwisata.

Pendapatan yang dihasilkan pekerja pariwisata pada pekerjaan sampingan selama pandemi dalam grafik menunjukkan, sebesar 41% memperoleh penghasilan kurang dari 1 juta, 12% memiliki penghasilan 1-3juta, 2% berpenghasilan 3-5juta. Tidak ada responden yang memiliki penghasilan di atas 7 juta setelah beralih dari sektor pariwisata.

Hal ini memengaruhi persepsi responden dalam menentukan apa yang akan mereka lakukan setelah pandemi berakhir pada pertanyaan selanjutnya.

Minat pekerja pariwisata untuk kembali ke sektor pariwisata setelah pandemi sangatlah dominan. Mereka memilih untuk kembali ke sektor pariwisata secara penuh dengan persentase 60%. Sementara itu, responden yang ingin kembali ke sektor pariwisata namun tetap bekerja sampingan ditunjukkan sebanyak 38%. Hanya 1% yang memilih meneruskan pekerjaan sampingan (nonpariwisata) dan 1% lainnya memilih untuk berhenti atau pensiun. Angka minat para pekerja pariwisata yang ingin kembali cukup tinggi, meskipun telah mengalami guncangan akibat pandemi. Hal ini berarti, masyarakat Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Besar harapan akan kembalinya pariwisata seperti semula dan sangat dinantikan dengan harapan pariwisata Bali mendapatkan perhatian penuh agar bisa pulih dan berjaya seperti sebelumnya. (kmb)

Selasa paing, 8 september 2020

OPINI

Sikap Sosial Pembangkit Covid Oleh GPB Suka Arjawa KASUS Covid-19 di Indonesia sudah mencapai di atas 180.000 orang. Kasus harian yang terjadi juga meningkat dan mencapai rekor dengan angka tiga ribuan. Tidak ada angka penurunan secara total sampai saat ini dan selalu naik. Sementara China yang berpenduduk 1,3 miliar, yang terjangkit berhenti pada angka sekitar 85.000. Tentu saja kita khawatir dengan angka yang ada di Indonesia. Dengan alasan membangkitkan ekonomi, aktivitas sosial dibolehkan dengan batasan-batasan protokol ketat yang dianjurkan pemerintah. Dan sampai saat ini seperti yang kita lihat di jalan raya, sudah tidak ada bedanya lagi aktivitas apabila dibandingkan dengan masa sebelum Covid menyebar. Di Bali kepadatatan itu terlihat di ‘’kota lama’’ sekitaran Jalan Gajah Mada dan sekitarnya serta yang menghubungkan jalan tersebut.

Sedangkan daerah pariwisata seperti Kuta, termasuk di wilayah Gianyar masih sepi.

Di tengah demikian banyaknya kasus virus Corona tersebut, semakin jelas bahwa sebelum adanya vaksin maka yang paling layak untuk dipakai ‘’obat’’ adalah langkah-langkah sosial. Tetapi justru itulah yang paling sulit dilakukan di Indonesia.

Maka, apabila pemerintah menginginkan adanya penurunan kasus, sebaiknya harus melakukan langkah-langkah sosial secara nyata, praktik. Sebagai kasus nasional yang sulit dikendalikan, pemerintah sudah seharusnya melakukan pengendalian ini.

Artinya, manakala sudah melihat secara nyata kelakuan dan disiplin masyarakat yang sangat lemah seperti ini, maka sekali lagi mau tidak mau pemerintah sebaiknya memakai segala upaya untuk mengendalikan masyarakat itu. Polisi dan bila perlu tentara turun tangan saja. Apabila dilihat dari kenaikan kasus Covid yang muncul, maka sangat kelihatan antara bertambahnya angka itu dengan perilaku sosial masyarakat.

Ada tiga hal perilaku atau sikap sosial yang mampu meningkatkan wabah. Yang pertama adalah pengenalan terhadap wabah tersebut. Dari titik ini, sesungguhnya masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang mencukupi terhadap bahaya dan cara menghindar dari wabah. Masyarakat sudah tahu bahwa penggunaan masker dan mengatur jarak antara satu sampai dua meter akan mampu menekan penyebaran ini. Tetapi dalam hal masker ini, banyak yang meragukan kualitasnya yang beredar di pasaran. Pemerintah atau lembaga yang memahami soal ini tidak pernah mencoba mengungkap atau memeriksa, masker yang bagaimana yang benar dan pantas dipakai untuk umum. ‘’Kevakuman’’ informasi tentang kualitas itu justru jadi berkembang macam-macam. Orang ramai-ramai memakai masker berhias yang bergambar macam-macam. Kaum perempuan membuat masker yang sesuai dengan brokat yang dipakai. Apakah ini kemudian dapat dikatakan sebagaai masker yang mampu menghalangi droplet ‘’bervirus Corona’’ yang besarnya serambut tibagi tiga ratus?

Apa artinya jika penampilan sok serasi tetapi kemudian menjadi lahan awal untuk menyebarkan penyakit.

Pemerintah sudah benar memberikan penjelasan bahwa masker haruslah diganti setiap empat jam sekali. Meski demikian, jika memang masker ‘’bikinan jalanan’’ itu mempunyai tanggung jawab terhadap penyebaran virus, maka haruslah ada edukasi untuk membuat masker yang benar agar dapat juga membantu menggerakkan ekonomi. Atau pemerintah menyediakan masker yang berkualitas bagi masyarakat.

Tidak memperhatikan kualitas masker, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab kesalahan karena membiarkan masker buruk dipakai masyarakat.

Kedua, masyarakat kita sering kali lalai melihat latar sebuah peristiwa. Seseorang yang sehat dan kebal terhadap penyakit, seringkali dipandang sebagai contoh dan patokan. Di bidang apa pun.

Terhadap penyakit misalnya, seseorang pasti mempunyai kekebalan yang berbedabeda berdasarkan genetis yang dimiliki, aktivitas yang dilakukan, disiplin diri yang ketat atau lingkungannya yang menunjang. Bisa saja ada orang yang kebal terhadap virus meskipun dia tidak memakai masker. Kebanyakan turis yang lalu-lalang di jalan raya di Bali, terlihat tidak memakai masker. Tetapi jumlah bule yang meninggal di antara lebih dari 70 orang korban Covid di Bali, sangat sedikit. Sampai saat ini tercatat dua orang (?). Meski demikian, tentu perilaku bule tersebut tidak bisa dicontoh. Bisa jadi genetiknya dia memang kuat, kemudian pola hidup teratur, makanan terjamin, istirahat cukup dan seterusnya. Jadi, orang yang tidak mampu menerapkan pola hidup teratur dan sehat (termasuk bule sekalipun), jangan coba-coba mencontoh perilaku tidak bermasker ini. Kesibukan orang Indonesia (Bali) di tengah Covid ini, sudah berjualan sampai tengah malam, kemudian ada odalan, makemit, ngayah, matulungan, terus madelokan lagi puluhan kilometer. Jika sebagian saja dari kegiatan itu dilakukan, pasti fisik jebol, apalagi semuanya. Belum lagi tekanan psikologis yang mendera jika tidak mampu memenuhi satu kegiatan tersebut. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa beban hidup orang Indonesia (Bali) jauh lebih berat dibandingkan misalnya dengan bule yang diilustrasikan di atas.

Jadi, sekali lagi tidak boleh mencontoh bule yang tidak memakai masker itu, juga tidak boleh melanggar jarak sosial saat berbicara.

Ramainya jalan raya, odalan yang seolah-olah sudah tidak kenal Covid, termasuk juga berbagai pesta kenduri yang ada, tidak lepas dari pemikiran di atas. Masyarakat Indonesia kurang memahami latar dari sebuah peristiwa yang kemudian menyimpulkan hal itu sesuai dengan dirinya. Dan yang paling berbahaya adalah kepercayaan terhadap nasib dan takdir yang berlebihan.

Soal nasib dan takdir memang banyak yang mempercayai, tetapi sebelum mencapai batasan itu harus juga dilihat usaha dan kondisi yang ada. Inilah yang disebut latar.

Misalnya sesorang yang meninggal karena Covid dan berusia 67 tahun, harus dilihat bahwa yang bersangkutan mungkin mempunyai penyakit bawaan yang memang membebani asupan oksigen ke tubuhnya.

Jadi, apabila memiliki informasi latar seperti itu, tentu saja masyarakat mampunyai usaha untuk menghindar dari Covid dengan menerapkan protokol maksimal berdasar latar tersebut.

Ketiga, tidak memahami pesan tradisional yang ada, abai terhadap pesanpesan tradisional. Di Bali, sangat terkenal ujaran Tat Twam Asi. Banyak yang tahu mengucapkan, tetapi sangat tidak bisa menjalankan, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Padahal di Bali terkesan ngotot berupaya mempertahankan hal-hal yang berbau tradisionalitas. Bila perlu dengan konflik fisik. Terhadap Tat Twam Asi, dari puluhan penafsiran yang dapat diturunkan diri prinsip itu, yang paling sederhana adalah solidaritas. Memakai masker adalah solidaritas kesehatan agar orang-orang tidak tertular. Diam di rumah adalah solidaritas agar tidak menyebarkan penyakit. Tidak membikin konflik adalah solidaritas agar masyarakat tidak tertekan.

Bagaimana bisa dikatakan memahami Tat Twam Asi kalau semua yang disebutkan di atas dilanggar. Semoga sehat semua.

Penulis, staf pengajar Sosiologi FISIP Universitas Udayana

POJOK Rekor baru, pasien Covid-19 meninggal di Bali bertambah 11 orang.

- Baru ‘’bangkit’’ dari sisi Covid-19. *** Kecewa rekomendasi DPP untuk Giriasa, PD Golkar se-Badung kompak mundur.

- Di dunia politik ini sudah biasa. *** Bali dapat 105 Bus Trans Metro Dewata.

- Penumpangnya lewat virtual.

Telusuri Penyebab Lonjakan Kasus LONJAKAN jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19 di Bali dalam beberapa hari belakangan ini, tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, jika hal ini terus berlanjut maka sistem kesehatan Bali dikhawatirkan terancam kolaps. Untuk itu, semua pihak harus bahu-membahu mengambil langkah guna mengatasi agar jumlah positif dan angka kematian akibat Covid-19 bisa diminimalisir. Salah satunya masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sementara untuk pemerintah yang menangani kasus Covid-19 ini diharapkan segera mencari dan menelusuri apa penyebab lonjakan tersebut. Begitu ketemu penyebabnya, para pejabat mesti mencari cara penyelesaiannya. Itu yang paling penting. Demikianlah salah satu petikan kalimat netizen yang berkomentar di akun Facebook @balipost. Sementara komentar netizen lainnya ada di bawah ini.

Juni Doang Kalau sampai collapse atau runtuh, maka yang sakit apa pun akan susah mendapat pelayanan. Jaga kesehatan.

Dewas Sutapa Kalau pejabatnya terus saja ngeyel, tunggu saja semua orang akan kena Covid dan semua orang enggak takut mati.

Mestinya pejabat itu cari apa penyebabnya. Itu yang paling penting. Kalau sudah ketemu, cari cara penyelesaiannya. Jangan terus-terus ngomong di medsos. Bali peringkat pertama kesembuhan, angka kemiskinan terendah. Rugi ngomong begitu, ujung-ujungnya Covid bertambah banyak.

Saputra Jaya Pratama Saya pribadi sudah mengikuti protokol kesehatan dalam bekerja dan bepergian, tapi kok semakin tinggi saja ya kasus Covid-nya.

Dex Tonk Akibat kebanyakan imbauan. Tidak peduli sama isi perut masyarakat. Akibatnya masyarakat keluar, berkumpul demi mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Asta Doank Kenapa yang banyak terkena Covid itu rata-rata perawat dan dokter yang sudah lengkap menggunakan APD-nya? Sedan-

gkan salah satu warga yang tidak pernah pakai masker, ternyata hasilnya negatif Covid? Kenapa itu? Ada yang bisa jelaskan? Tolong bantu saya jelaskan. Tetap ikuti protokol kesehatan ya guys. Salam damai. Ini kritik untuk membangun prosedur yang lebih baik, bukan pencemaran suatu organisasi. Jika tidak bisa menerima kritik jangan berorganisasi.

Putu Suardana Pasien Covid-19 sembuh dengan penginsafan diri dan memohon maaf kepada ibu ilahi pertiwi. Dengan menghaturkan sembah sujud karena selama ini dia merasa telah lupa dengan ibu pertiwi yang telah memberikan dia fasilitas segalanya di dunia ini dan memelihara dia dari sebelum lahir sampai ajal hampir menjemput.

Begitu kebesaran hati seorang ibu kepada semua anaknya tanpa membedakan satu yang lainnya. Jayalah selamanya wahai beliau ibu pertiwi. Kesimpulannya.

Agar mereda wabah pandemi/bala yang ditimbulkan sebenarnya oleh murkanya sang ibu pertiwi. Maka kembali eling selalu ingat akan sumber tanpa sebab yang diberikan secara tak langsung sang ibu pertiwi.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Yangapi Lestarikan Tari Sakral Rejang Renteng DESA Adat Yangapi di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli berkomitmen melestarikan tari sakral yang diwariskan leluhur. Salah satunya tari Rejang Renteng. Tidak seperti yang akhir-akhir ini banyak dipentaskan, gerakan dan tabuh tari Rejang Renteng Desa Adat Yangapi berbeda. Untuk melestarikan tarian sakral yang dimiliki, pihak Desa Adat Yangapi telah merancang program pelestarian dengan memanfaatkan dana yang dikucurkan Pemprov Bali.

Namun program tersebut belum bisa direalisasikan akibat adanya pandemi Covid-19.

B

endesa Adat Yangapi I Gede Sunada mengatakan, tari Rejang Renteng yang dimiliki Desa Adat Yangapi hanya dipentaskan setiap lima tahun sekali.

Sebagai pengiring prosesi upacara ngusaba dangsil di Pura Puseh desa adat setempat. Tarian ini, jelas Sunada, berbeda dengan tari Rejang Renteng yang umum dan banyak ditarikan belakangan ini. Baik dari gerak maupun tabuhnya. Penarinya pun khusus yakni para dulu saih 16 yang usianya rata-rata sudah lingsir. ‘’Sampai sekarang tari Rejang Renteng itu masih tetap lestari,’’ ujarnya, Senin (7/9) kemarin.

Untuk terus melestarikan tarian sakral itu, Sunada mengaku pihaknya sebenarnya telah merancang program di desa adat. Akan tetapi program tersebut untuk sementara belum bisa direalisasikan karena anggaran yang disiapkan telah dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. ‘’Rencananya kami buatkan program pelatihan tabuh tari Rejang Rent-

eng, agar ada regenerasi yang bisa memainkan tabuhnya, sehingga tarian sakral itu bisa terus lestari,’’ terangnya.

Upaya pelestarian yang dilakukan Desa Adat Yangapi tentunya sangat sejalan program Gubernur Wayan Koster dengan visinya ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Selain melestarikan seni sakral, Desa Adat Yangapi selama ini juga terus menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Kata Sunada, Desa Adat Yangapi punya potensi objek wisata spiritual berupa tempat pesiraman yang telah banyak dikunjungi. Namanya tempat Pesiraman Arca.

Untuk mengembangkan potensi itu, desa adat telah dibantu Desa Dinas Yangapi berupa pembuatan jalan setapak. ‘’Sekarang masih perlu fasilitas lain seperti tempat peristirahatan dan MCK,’’ ujarnya. Pi-

ARCA - Tempat Pesiraman Arca.

’’Rencananya kami buatkan program pelatihan tabuh tari Rejang Renteng. Agar ada regenerasi yang bisa memainkan tabuhnya, sehingga tarian sakral itu bisa terus lestari.’’

I Gede Sunada

Bendesa Adat Yangap

haknya pun berharap ke depan pemerintah dapat membantu pengembangan potensi wisata spiritual yang dimiliki Desa Adat Yangapi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. ‘’Walaupun bantuan dari bapak Gubernur selama ini sudah luar biasa, tetapi kami tetap berharap mudahmudahan di tahun berikutnya ada tambahan bantuan dana, sehingga kami bisa membangun sarana tambahan itu,’’ harapnya. (ina)