HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 82 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Pengemban Pengamal Pancasila
MINGGU KLIWON, 8 NOVEMBER 2009
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Ary Muladi - Kapolri Beda Pengakuan Jakarta (Bali Post) Saksi kunci dugaan kasus penyuapan Wakil Ketua KPK nonaktif Bibit Samad Rianto - Chandra M. Hamzah, Ary Muladi, mengaku telah berbohong saat memberi keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Karena dihantui rasa takut, Ary meminta maaf kepada Bibit dan Chandra yang telah diseret-seret dalam persoalan ini. ‘’Saya tarik BAP pertama itu karena saya takut. Kalau menuruti BAP yang pertama, maka yang selanjutnya akan bohong-bohong terus. Nurani saya mengatakan saya harus jujur walaupun risikonya besar,’’ ujar Ary Muladi usai diperiksa Tim Delapan di Kantor Watimpres, Jakarta, Sabtu (7/11) kemarin. Ary Muladi mangaku telah berbohong saat mem-
berikan keterangan dalam BAP yang pertama. Dalam BAP pertama itu, Ary mengatakan menyusun testimoni seolah dia telah menyerahkan uang secara langsung kepada pejabat KPK. Namun, belakangan, ia mencabut keterangannya dan mengatakan uang itu tidak diserahkan langsung kepada pimpinan KPK melainkan melalui jasa seseorang bernama Yulianto.
Uang Rp 5,1 miliar itu tidak diserahkan langsung kepada Bibit dan Chandra tetapi melalui jasa seseorang bernama Yulianto. Menurutnya, testimoni pertama dibuat dalam paksaan, akhirnya dia berbohong saat memberikan keterangan BAP. Karena merasa berdosa, Ary Muladi akhirnya mencabut keterangannya. Hal.19 Minta Maaf
Dirayu Penyidik dan Anggodo BPm/ade
KETERANGAN - Ary Muladi saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai dimintai keterangan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11) kemarin.
Yulianto Masih Misterius
Kubu Antasari Pojokkan Polri
SOSOK Yulianto yang disebut-sebut Ary Muladi diserahi uang untuk diteruskan ke pimpinan KPK masih misterius. Namun, tim Mabes Polri turun ke Surabaya untuk mencari Yulianto dan Latif yang disebut-sebut Ary Muladi (saksi dalam kasus rekaman KPK-Polri). “Kasus itu ditangani Polri, karena itu tim Mabes Polri yang turun ke Surabaya, kami hanya membantu,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Pudji Astuti di Surabaya, Sabtu (7/11) kemarin. Hal.19 Tidak Mengenal
”SIMPATI ANDA’’ GEMPA SUMBAR ATAS permintaan para pembaca dan atas kepedulian krama Bali pada saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Padang, Bali Post menerima sumbangan ”Simpati Anda untuk Gempa Padang’’. Sumbangan dapat dibawa langsung ke Sekretariat Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau dikirim ke BCA Cabang Denpasar dengan nomor rekening 040-3555000. Blangko setoran mohon dikirim ke sekretariat redaksi dengan nomor faximile (0361) 227418. Terima kasih atas sumbangsih Anda, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu melinOLAH RAGA 7 dungi kita bersama.
SUMBANGAN MASUK Siswa & Guru kelas IIIB SD 3 Kerobokan Dyah Pipinuri Lina Adityawati Muhamad Sodiq Ni Ketut Astiti Jumlah yang diterima hari Ini Jumlah muat sebelumnya Jumlah seluruhnya
BPM/dok
Bambang Hendarso Danuri Jakarta (Bali Post) Antasari Azhar sudah membeberkan kesaksiannya kepada Tim Delapan terkait kasus pemidanaan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit S. Rianto dan Chandra M.
Hamzah. Dalam keterangannya, Antasari memojokkan Polri. Pasalnya testimoni dan pelaporan yang dijadikan dasar oleh polisi bukan inisiatif dirinya. Demikian penjelasan kuasa hukum Antasari Azhar, Ari Yusuf Amir, seusai mendampingi kliennya memberikan keterangan kepada Tim Delapan di Gedung Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11) kemarin. Menurut Ari, Antasari sudah menjelaskan dari kasus itu berawal hingga pembuatan testimoni. Menurut Ari, testimoni Antasari berawal dari 11 Juni saat penyidik Polda Metro Jaya menyita laptop Antasari. Penyidik saat itu menangani kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Namun, materi bergeser pada tudingan pemberian uang kepada para pimpinan KPK oleh Anggoro
Widjojo. Di laptop itu, terdapat rekaman pembicaraan saat Antasari bertemu Anggoro di Singapura. Pembicaraan itu, salah satunya terkait tudingan pemberian uang kepada pimpinan KPK terkait kasus PT Masaro. Lantas, pada 16 Juni, Antasari membuat testimoni atas permintaan penyidik. “Saat itu penyidik menanyakan itu rekaman apa. Lantas, Antasari diminta penyidik membuat testimoni terkait rekaman itu. Lantas testimoni itu diserahkan ke penyidik,” jelas Ari mengutip keterangan Antasari. Seminggu kemudian, kata Ari, penyidik mendatangi Antasari Azhar. “Penyidik datang meminta agar Pak Antasari membuat laporan untuk kelengkapan administrasi,” jelas dia. Hal.19 Sempat Ditolak
ARY Muladi mengaku berkali-kali dirayu oleh penyidik Mabes Polri untuk kembali kepada keterangannya yang pertama bahwa ia telah menyerahkan uang secara langsung kepada Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ade Raharja. Usai dimintai keterangan oleh tim delapan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Sabtu kemarin, Ary Muladi mengatakan penyidik yang merayunya itu menjanjikan ia akan dibebaskan keesokan harinya apabila mau kemba-
li kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pertama. “Ada rayuan berkali-kali. Jadi, kalau saya kembali ke BAP pertama saya besoknya dibebaskan,” ujar Ary. Baik Ary maupun kuasa hukumnya, Sugeng Teguh Santoso, tidak mau menyebutkan nama penyidik Direktorat III Mabes Polri yang merayunya tersebut. Sugeng menjelaskan rayuan berkali-kali itu dilancarkan oleh penyidik Mabes Polri ketika Ary diperiksa hingga larut malam tanpa didampingi oleh kuasa hu-
kum. “Dalam proses-proses pemeriksaan di penyidikan tanpa didampingi advokat sampai jauh malam, Ary Muladi diarahkan agar kembali ke keterangan pertama, dikatakan kalau tidak balik ke keterangan pertama maka bisa dikenakan pasalpasal lain, padahal dia sudah berstatus tersangka dan ditahan untuk kasus penipuan,” tutur Sugeng. Menurut dia, ancaman penyidik Mabes Polri tersebut berpotensi menjadi kenyataan. Hal.19 Keterangan Pertama
Antasari Ingin Buka-bukaan Buyung Tetap Tertutup BPM/ant
Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 50.000 Rp 30.000 Rp 380.000 Rp 262.183.622 Rp 262.563.622
Jakarta (Bali Post) Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang berstatus tahanan, tiba di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Sabtu (7/11) kemarin. Menariknya, ia tiba bukan dengan menumpang mobil tahanan, namun naik mobil Toyota Fortuner berwarna hitam. Menurut salah satu polisi yang mengawal Antasari, mobil berpelat nomor B 1 HSB itu adalah milik salah satu pengacara Antasari. Kedatangan Antasari di Gedung Wantimpres untuk didengar keterangannya oleh tim delapan berkaitan dengan kasus hukum Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Antasari tiba di Gedung Wantimpres dengan pengawalan yang cukup mencolok. Rangkaian mobil pengamanannya terdiri atas enam kendaraan plus satu truk polisi. Ia dikawal ketat oleh belasan polisi namun tidak berkomentar apa pun kepada wartawan. Ketua tim delapan, Adnan Buyung Nasution, mengatakan Antasari pada Sabtu hanya didengar keterangannya selama 30-45 menit karena tim delapan akan mengadakan gelar perkara pada Sabtu malam. Untuk itu, Antasari akan kembali dihadirkan pada Minggu 8 November 2009 untuk dilanjutkan didengar keterangannya oleh tim delapan. Hal.19 Tidak Etis
GELAR PERKARA - Suasana gelar perkara kasus Bibit dan Chandra M. Hamzah di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Sabtu malam (7/11) kemarin.
Tim Delapan Gelar Perkara Bersama Penyidik
BPM/ade
DIKAWAL - Antasari Azhar (tengah) dikawal kuasa hukumnya saat tiba di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Sabtu malam (7/11) kemarin, Tim Delapan mengadakan gelar perkara bersama penyidik terkait kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. “Kami juga menghadirkan tim penyidik dari kepolisian yang akan mempresentasikan gelar perkara dan mendatangkan kejaksaan,” ujar Ketua Tim Delapan, Adnan Buyung Nasution. Gelar perkara dimulai pukul 19.20 WIB. Dari Polri hadir Direktur Penyidikan (Dirdik) Brigjen Pol. Yovianus Mahar
Menguak Markus di Bali
Melobi Sejak Kasus di Polisi hingga Persidangan Makelar kasus (markus) cukup lazim dalam praktik hukum di Indonesia. Istilah ini ada hampir di seluruh lembaga penegak hukum. Tak terkecuali markus secara kasatmata juga melingkupi instansi kejaksaan maupun pengadilan. Bagaimana perilakunya?
KELOYARANNYA menghambur-hamburkan uang, secara tidak langsung membuatnya disegani dan mendapat penghormatan lebih. Namun, markus pada lingkungan PN Denpasar, Kejari Denpasar, dan Kejati Bali bisa dikatakan ada tetapi tiada. Dikatakan tidak ada, karena memang dari segi susunan aparat penegak hukum peran markus sama sekali tidak ada. Hampir semua undangundang yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, satu pun pasalnya tidak menyebutkan sebuah kewenangan yang dimiliki markus. Aturan secara tegas menyebutkan bahwa semua aparat penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak boleh mendapat intervensi
dari pihak mana pun. Aturan hukum memang tidak mengenal markus, namun dalam kenyataannya pada sebagian persidangan di PN Denpasar peran markus tidak bisa dikesampingkan. Namun bila dibandingkan dengan keberadaan markus di kota-
kota besar, keberadaannya di Bali masih malu-malu kucing. Tidak tampak secara nyata, mereka yang dengan terang-terangan menawarkan diri membantu untuk sebuah kepentingan. Hal.19 Malu Disebut Markus
BPM/dok
SIDANG- Suasana persidangan di PN Denpasar.
dan Wakil Dirdik Benny Makalo. Sementara dari Kejaksaan Agung hadir Direktur Penuntutan Khusus Fitra Sani. Buyung mengatakan Tim Delapan akan melihat, menyaksikan, mengkaji dan mencermati gelar perkara yang akan dilakukan dua institusi penegak hukum tersebut. Namun, kata Buyung, Tim Delapan tidak akan mengintervensi hasil penyidikan. “Kami harapkan akan ada fakta-fakta, tidak akan mencampuri, mengubah, atau menambah karena ini akan dijadikan dokumen atau bukti di pengadilan,” jelas
Buyung. Karena penyidikan bersifat rahasia, gelar perkara berlangsung tertutup. Namun Buyung berjanji, Tim Delapan akan menggelar jumpa pers untuk menjelaskan proses gelar perkara. Anggota Tim Delapan, Hikmahanto Juwana, menanmbahkan gelar perkara kasus Bibit dan Chandra diselenggarakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang jernih sebelum persoalan ini diproses di pengadilan. Hal.19 Harus Solid
Siap-siap Dipecat PROGRAM seratus hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II, salah satunya yaitu pemberantasan mafia hukum, diserukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari lalu. Bahkan, SBY menyebut mafia hukum berada di banyak tempat, salah satu yang disebut yakni bisa di kepolisian. Bagaimana jika mafia hukum berada di Polda Bali? Melalui Humas Polda BPM/ Bali Kombes Pol. I Gde I Gde Sugianyar Sugianyar, Kapolri telah meluncurkan program unggulan yakni quick wins untuk tahun 2009. Di dalam program ini, pihak kepolisian memberikan pelayanan yang transparasi, baik itu penyidikan atau yang lainnya. Bahkan, dalam program quick wins tersebut, penyidik harus mengirimkan SP2HP kepada siapa yang terlibat kasus. Baik itu sebagai terlapor maupun korban. Hal.19 Percepat Penyidikan