Edisi 9 Februari 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA PON, 9 FEBRUARI 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 170 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Kesimpulan Sementara Fraksi-fraksi

Ada Indikasi Korupsi Kasus Century Jakarta (Bali Post) Mayoritas fraksi berpandangan terjadi unsur pelanggaran hukum dan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century. Pelanggaran dilakukan oleh pihak Bank Century dengan melibatkan oknum otoritas fiskal dan perbankan antara lain Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta Komite Koordinasi (KK). Penjaminan Jangka Pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) atau bailout. Sejumlah fraksi yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah berpandangan hasil penyelidikan yang dilakukan Pansus mengindikasikan banyak terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran tindak pidana

Demikian isi pandangan awal fraksi dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Kasus Bank Century di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (8/2) kemarin. Tiga tema besar menjadi fokus utama yang disikapi sembilan fraksi yang ada di DPR yaitu persoalan akuisisi merger Bank Century, persoalan kebijakan dalam pemberian Fasilitas

korupsi, baik dari pihak Bank Century maupun pejabat dari otoritas moneter dan fiskal. Juru bicara Fraksi Partai Golkar (F-PG) Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan hingga saat ini F-PG menemukan adanya indikasi 59 bentuk penyimpangan dalam kasus Bank Century. Golkar juga menyatakan ada perbuatan berlanjut melawan hukum

yang melibatkan pemilik Bank Century dan oknum pejabat. Penyimpangan itu terjadi mulai dari sebelum merger dan saat merger, saat proses dan dikeluarkannya FPJP hingga pengucuran PMS untuk bailout Bank Century dicairkan. ‘’Ada 15 penyimpangan dalam operasional Bank CIC sebelum merger akuisisi. Empat penyimpangan saat merger, 21 penyimpangan pascamerger, delapan penyimpangan saat pemberian kebijakan FPJP dan 11 penyimpangan dalam pemberian bailout dan PMS,’’ kata Agun

tanpa merinci pelanggaran dimaksud. Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Andi Rahmat menyatakan fraksinya mengindikasikan adanya tindak pidana perbankan, dan indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak. Untuk itu, selain proses politik yang dilakukan Pansus, F-PKS juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan-temuan Pansus. ‘’Karena secara normatif, proses hukum bisa dijadikan dasar dalam mengambil tindakan lebih lanjut,’’ kata Andi Rahmat.

Menurut Andi, selama proses penyelidikan Pansus, terungkap fakta bahwa keberadaan Bank Century telah memiliki dan membawa masalah sejak sebelum dilakukan proses merger terhadap tiga bank yakni Bank Pikko, Bank Dampac, dan Bank CIC. Namun disesalkan BI tetap memberikan izin merger padahal tidak memenuhi persyaratan. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) yang juga mengindikasikan adanya unsur korupsi yang dilakukan oknum BI dan LPS. Juru bicara F-PAN Asman Abnur

Fraksi PAN Bank Indonesia (BI) telah melakukan pelanggaran peraturan perundangan dan ada indikasi korupsi pada penyelamatan Bank Century. Fraksi PDI-P Telah terjadi pelanggaran pidana umum, pidana perbankan, dan praktik pencucian uang pada kasus Bank Century. Fraksi PKS Telah terjadi indikasi tindakan korupsi dan penyimpangan pengelolaan keuangan perbankan pada kasus Bank Century. Fraksi Demokrat Membenarkan tindakan pemerintah menyelamatkan Bank Century pada 2008 sebagai tindakan tepat untuk mengatasi dampak krisis pada perbankan nasional saat itu, agar tidak meluas.

Pemimpin Badung ke Depan

Harus Jaga Budaya PERKEMBANGAN Badung sebagai pusat destinasi pariwisata di Bali ternyata memiliki implementasi khusus dalam pewarisan budaya. Gesekan pariwisata dan makin luasnya pengaruh budaya asing di Bali ternyata membuat pemilih di Badung mengakumulasikan sikap pada ketidakpercayaannya pada calon pemimpin di Badung dalam menjaga budaya Bali. Sikap publik ini tercermin dari jajak pendapat Bali Post yang digulirkan menjelang pilkada serentak 4 Mei mendatang. Jajak pendapat Bali Post di Kabupaten Badung memunculkan sejumlah persepsi publik terkait agenda pembangunan Badung, termasuk penilaian publik terhadap calon-calon pemimpinnya. Khusus terkait dengan penilaian publik terhadap kandidat yang akan bertarung di Badung, pemilih di Badung dominan mengaku tidak yakin bahwa calon pemimpin mereka mampu menjaga budaya dan lingkungan di Badung. Ketika responden diajukan pertanyaan apakah anda yakin calon pemimpin di Badung mampu menjaga budaya dan lingkungan? Teryata dominan calon pemilih di Badung mengaku tidak yakin. Ada 37 persen calon pemilih yang mengaku pesimis bahwa pemimpin Badung ke depan bisa mengawal budaya dan lingkungan di Badung. Indikasinya, kini wajah Kuta sudah tak mencerminkan unsur-unsur tradisional yang kuat sebagai aksen budaya. Kuta termasuk Nusa Dua yang menjadi pusat pariwisata Badung tumbuh mengikuti selera wisatawan, bukan mengajak wisatawan menikmati budaya. Hal.19 Kawasan Pantai

Apa yang harus diperhatikan calon pemimpin Badung lima tahun mendatang? Pariwisata/ budaya

60 50

59%

Pertanian/ lingkungan

Apakah Anda melihat figur-figur yang tampil saat ini akan mampu menjaga budaya dan lingkungan di Badung?

Mampu

Tidak Mampu

40

20 10 0

Tidak Tahu

37%

30 28%

Lainnya

35% 28%

13% n = 250 orang

KABUPATEN KASUS penularan HIV/AIDS di Buleleng terus meningkat. Awal tahun 2010 ini, tercatat 720 warga terjangkit virus HIV/ AIDS, 60 persen yang terjangkit adalah warga yang bekerja di dunia hiburan malam dan 20 persen merupakan ibu rumah tangga. Akankah dunia hiburan ditutup?

Bali Post/sep

DISKUSI - Wakil Ketua Pansus Century Gayus Lumbuun dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Anas Urbaningrum berdiskusi dengan Ketua Pansus Idrus Marham, sebelum memulai rapat Pansus, Senin (8/2) kemarin.

Bupati Ratna Diperiksa Lima Jam

JAJAK PENDAPAT

4

oleh penegak hukum,’’ kata Romahurmuziy. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Eva Sundari menyatakan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, F-PDI Perjuangan merekomendasikan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan segera menindaklanjuti indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh BI, KSSK, dan KK dalam kaitan pemberian dana PMS. F-PDI Perjuangan menemukan 45 pelanggaran yang sudah pasti. Hal.19 Kesimpulan Demokrat

Tujuh Fraksi Sebut ”Bailout’’ Pelanggaran

KESIMPULAN

Fraksi Golkar Kasus Bank Century merupakan perbuatan yang melanggar hukum dari bank dengan instansi lain yang terkait dengan melibatkan oknum otoritas moneter dan oknum otoritas fiskal sehingga mengakibatkan kerugian negara.

mengatakan dalam proses merger BI melanggar keputusan yang dibuatnya sendiri. BI juga melakukan pelanggaran dalam pengucuran FPJP kepada Bank Century. Padahal, pengawas Bank Century telah mengingatkan bahwa pemberian FPJP tidak layak. Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Romahurmuzy menyatakan indikasi pidana korupsi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan. ‘’Fraksi PPP berpendapat, seluruh indikasi penyimpangan bisa ditindaklanjuti

Jakarta (Bali Post) Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terhadapnya ini dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Lapangan Terbang (Lapter) Blimbingsari yang diduga merugikan negara Rp 19,76 miliar. Ia dimintai keterangan lebih dari lima jam. Bupati Ratna tiba di gedung bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (8/2) kemarin, didampingi penasi-

hat hukum Selamet Yuwono. Mereka datang pukul 09.00 WIB, lebih awal dari jadwal pemeriksaan yang berlangsung pukul 10.00 WIB. Saat memasuki gedung, Ratna enggan memberikan komentar terkait pemeriksaannya. Usai menjalani pemeriksaan pukul 15.30 WIB, tersangka Ratna yang mengenakan baju batik warna hijau bercorak bunga-bunga itu tampak kelelahan. Namun, ia masih sempat melempar senyum dan menjawab pertanyaan wartawan. Ia mengaku dicecar 30

pertanyaan seputar peraturan dan pembentukan panitia pengadaan lahan lapter itu. Namun, istri dari Bupati Jembrana Gede Winasa ini enggan memberi komentar jawabannya terhadap tim penyidik Kejaksaan Agung itu. Ia bergegas dan langsung memasuki mobil Toyota Fortuner hitam B 920 RM. ‘’Tanya pengacara saya saja,’’ seloroh Ratna dari dalam mobilnya. Selamet Yuwono membenarkan pernyataan dari kliennya itu. Namun, ia terus membela Ratna dengan mengata-

kan proses pengadaan lahan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan, ia berani mengklaim pengadaan itu tidak terdapat unsur korupsi. ‘’NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) telah sesuai. Tidak ada korupsi,’’ kata Selamet meyakinkan wartawan. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto membenarkan pemeriksaan Bupati Ratna Ani Lesatri itu dalam kapasitas sebagai tersangka. Hal.19 Izin Presiden

Pers sebagai Kekuatan Kontrol dan Pengimbang SELASA, 9 Februari 2010 ini kita memperingati Hari Pers ke-64. Pers yang dikelola masyarakat Indonesia, bukan oleh kolonial Belanda, sebenarnya sudah muncul pada tahun 1901, dengan oplah dan peredaran terbatas, karena kontrol yang ketat dari penjajah. Namun, hari pers di Indonesia tidak merujuk pada tahun adanya penerbitan itu, melainkan merujuk pada kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946. Cikal-bakal PWI sendiri cukup panjang. Pada tahun 1907, konon sudah terbentuk sebuah organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (PDI) bersamaan dengan muncul-

Oleh Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI nya koran pertama yang dikelola masyarakat Indonesia yaitu Medan Prijaji di Bandung. Asal-muasal organisasi pers yang bernama PDI perlu menjadi cambuk agar insan pers dekat dengan partai pengimbang terbesar saat ini yang juga kebetulan bernama sama; PDI Perjuangan. Pers di Indonesia merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting, kalau tidak dikatakan sebagai yang terpenting. Pers meminjam istilah Bung Karno merupakan penyambung lidah rakyat yang sejati, kare-

na melalui lembaga inilah keluh-kesah masyarakat dapat terpublikasikan. Dalam kasus ‘’Cicak dan Buaya’’ atau kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni Internasional, pers memainkan peran yang signifikan, karena berhasil menjembatani aspirasi masyarakat dengan baik. Di saat sebagian besar partai politik merapat pada kekuasaan, kecuali PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura, praktis kekuatan pengimbang di alam demokrasi Indonesia menjadi berkurang, karena partai penguasa jauh lebih kuat dari partai pengimbangnya. Hal.19 Dukungan Pers

Pendaftaran Paket Eka-Jaya

Diiringi Ribuan Massa dan Baleganjur Tabanan (Bali Post) Paket Ni Putu Eka Wiryastuti - I Komang Gede Sanjaya (Eka-Jaya), Senin (8/2) kemarin dideklarasikan DPC PDI-P maju dalam Pemilu Kada Tabanan. Selain deklarasi, juga dijadikan ajang pembuktian bahwasanya paket ini mendapat dukungan luas. Hal itu ditunjukkan dengan hadirnya ribuan massa pada acara itu. Massa juga mengantarkan paket ini mendaftar ke KPUD Tabanan. Acara deklarasi dilaksanakan di Gedung Maria yang diawali dengan persembahyangan bersama di Pura Puser Tasik Tabanan. Setelah itu mereka menuju Gedung Ketut Maria diapit ratusan

srikandi muda PDI-P pembawa bendera. Ribuan massa pendukung paket Eka-Jaya yang diiringi belasan baleganjur membuat suasana tempat deklarasi sangat meriah. Ribuan massa yang memadati areal deklarasi tampak antusias mengikuti acara demi acara yang dilangsungkan dan tampak sangat bersemangat menyambut kehadiran kedua kandidat muda ini. Hadir pada saat itu DPP PDI-P Korwil Bali Dewi Jaksa, Sekretaris DPD PDI-P Bali N. Adi Wiryatama, unsur DPD PDIP Bali, pengurus DPC-DPC PDI-P Tabanan dan tokohtokoh partai. Hal.19 Secara Bermartabat

Bali Post/ist

DIANTAR - Massa mengantar pasangan Eka-Jaya mendaftar ke KPUD Tabanan, Senin (8/2) kemarin. Pasangan ini dideklarasikan PDI-P untuk maju pada Pilkada Tabanan.

Jakarta (Bali Pst) Partai Demokrat akhirnya ditinggalkan koalisinya di DPR dalam menghadapi sepak terjang Pansus. Setidaknya dari sembilan fraksi yang menyampaikan pendapat awal, tujuh di antaranya (PAN, PKS, Golkar, PDI-P, Hanura, Gerindra dan PPP) tidak setuju tindakan pemerintah. Bahkan, tiga fraksi menyebutkan ada tindak pidana dalam kasus tersebut. Ketua Pansus Hak Angket Kasus Century Idrus Marham mengatakan mayoritas fraksi yang mewakili 66,6 persen kekuatan di Pansus menyatakan bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun mengandung pelanggaran. Hanya dua fraksi yakni Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyatakan bailout tidak ada masalah. Penegasan tersebut dikemukakan Idrus usai memimpin rapat Pansus yang mengagendakan penyampaian pandangan awal fraksi terhadap penyelidikan kasus Bank Century di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (8/2) kemarin. Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura. Idrus meyakini kemungkinan besar sikap fraksi-fraksi ini tidak akan berubah hingga pemberian pandangan akhir nanti. Pandangan itu, menurut Idrus, didasarkan atas tiga tema besar yang sudah dilakukan pemeriksaan. Hari ini Pansus akan mendapat tambahan data KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dari BPK yang selama ini diperjuangkan untuk bisa diperoleh hingga Pansus harus menempuh jalur pengadilan untuk memutuskan sita dokumen atas BPK. Hal.19 Laporan Akhir

Pengacara Bantah Aditjondro Mangkir Jakarta (Bali Post) Tim pengacara dari Koalisi Advokat Muda membantah kliennya, George Junus Aditjondro, mangkir dari panggilan pertama Polres Metro Jakarta Selatan terkait tuduhan penganiayaan terhadap Ramadhan Pohan. ‘’Belum dianggap mangkir karena klien kami maupun pihak keluarga belum menerima surat penggilan polisi,’’ kata Panca Nainggolan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (8/2) kemarin. Tim Koalisi Advokat Muda mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna mengklarifikasi surat pemanggilan polisi terhadap Aditjondro berdasarkan informasi dari media massa. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Gatot Edy Pramono menyatakan penyidik sudah mengirimkan surat penggilan kepada George yang beralamat di Yogyakarta. Penyidik melayangkan surat penggilan sebagai tersangka kepada George, Senin kemarin, terkait dugaan penganiayaan terhadap mantan Pemimpin Redaksi Harian Jurnal Nasional. Kronologi dugaan penganiayaan itu terjadi Rabu (30/ 12), Ramadhan Pohan yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat melaporkan George Junus Aditjondro karena tuduhan pemukulan. (kmb/ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.