terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
8 HALAMAN
NOMOR 248 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu kliwon, 9 mei 2020
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pemudik Sembunyi di Truk
158 PMI Selesai Dikarantina
Warga Petulu Ikuti ‘’Rapid Test’’
Satlantas Polres Badung gencar melakukan pemeriksaan kendaraan berkaitan dengan Operasi Ketupat Agung 2020. Alhasil, dipergoki seorang pemudik bersembunyi di truk saat melintas di Jalan Raya Mengwitani, Kamis (7/5) lalu.
Masa karantina berakhir hari ini dan kondisi seluruh PMI sehat. Total PMI yang sudah dipulangkan Pemkab Jembrana 158 orang dari 190 PMI yang dikarantina di sejumlah hotel.
Puluhan warga di Desa Petulu Kecamatan Ubud mengikuti rapid test serentak yang diselenggarakan, Jumat (8/5) kemarin. Upaya itu dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19 di desa setempat.
JEMBRANA | HAL. 4
BADUNG | HAL. 3
GIANYAR | HAL. 8
PASIEN SEMBUH DI BALI CAPAI 65 PERSEN BALI mencatat angka kesembuhan pasien Covid-19 yang menggembirakan. Berdasarkan data terakhir, kini pasien sembuh mencapai 195 orang atau 65 persen. Total positif Covid-19 di Bali 300 orang. Sedangkan dilihat dari kematian persentasenya sangat kecil, 4 orang atau 1,33 persen. Melihat hal ini penanganan Covid-19 di Bali sudah sangat terukur dan terkendali. Meski demikian, Gubernur Bali Wayan Koster tetap berharap bupati/wali kota ikut mencari terobosan menekan Covid-19.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster telah menyetujui usulan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar tentang Pembatasan Kegiatan di Wilayah Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Denpasar tertanggal 30 April 2020 Nomor : 180/383/HK. Persetujuan tersebut bahkan telah dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali atas nama Gubernur dengan Surat Nomor 188.342/10168/Bag.II/B.HK. ‘’Saya mengharapkan agar Rancangan Perwali ini segera diberlakukan dan dipersiapkan tata cara pelaksanaan-
Sanksi Adat Perlu Diperjelas RENCANA Pemkot Denpasar memberikan kewenangan kepada masing-masing desa dinas dan desa adat untuk menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) mendapat respons dari sejumlah komponen masyarakat. Tidak terkecuali dari jajaran dewan dan Polresta Denpasar. Rencana ini diapresiasi karena sejatinya PKM tersebut pada intinya sudah berlangsung. Anggota DPRD Denpasar A.A. Susruta Ngurah Putra mengatakan, pada prinsipnya apa yang akan dilakukan pada saat PKM, sejatinya sudah jalan saat ini. Beberapa kegiatan masyarakat sudah banyak yang dibatasi. Dalam draf perwali tersebut hanya mempertegas soal penerapan sanksi. ‘’Sebenarnya sekarang ini sudah menerapkan PKM, hanya dengan keluarnya nanti perwali, berarti ada dasar hukum yang jelas sebagai rujukan pelaksanaan PKM di suatu wilayah. Selama ini dasar hukumnya kan belum ada. Ini sifatnya mempertegas dengan aturan yang jelas,’’ ujar politisi Demokrat ini, Jumat (8/5) kemarin. Hal. 7 Polresta Dukung PKM
OPINI
Memupuk Pendidikan Karakter Saat Belajar di Rumah Oleh: I Putu Sudibawa
MASA pandemi Covid-19 tidak dapat dimungkiri menambah kuantitas dan kualitas waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Belajar bersama di rumah tidak hanya melulu terkait dengan pelajaran akademis melainkan juga pendidikan karakter di rumah anak-anak bisa melakukan beragam aktivitas, aktivitas pembelajaran seperti membaca, mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan kegiatan positif lainnya. Perlu dirancang dan dilakukan kegiatan yang dapat mengurangi tekanan dan kejenuhan di rumah. Sebagai salah satu target pembelajaran di rumah adalah pembangunan karakter. Hal. 7 Menciptakan Suasana Belajar
nya sehingga masyarakat di Denpasar bisa memahami dengan baik dan mengikuti dengan tertib serta disiplin yang tinggi,’’ ujar Gubernur Koster seperti dikutip dari rilis Diskominfo Provinsi Bali yang diterima Bali Post, Jumat (8/5) kemarin. Dikatakannya, rancangan perwali tersebut antara lain mengatur penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19. Kemudian, memberi landasan hukum dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Denpasar. Rancangan perwali ini memperkuat sekaligus merupakan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bali dengan Majelis Desa Adat dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, surat edaran, imbauan, dan instruksi Gubernur Bali dalam percepatan penanganan Covid-19. ‘’Hal ini sangat penting, mengingat di Denpasar telah terjadi peningkatan secara signifikan kasus positif Covid-19 terutama transmisi lokal warga Denpasar,’’ jelasnya. Pengaturan penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan melalui mekanisme usulan kepada Wali Kota setelah berkoordinasi dengan Tim Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan/Desa Adat dan juga setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Desa Adat Kota
Denpasar. Sedangkan hal lain yang sangat positif adalah pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya dalam bentuk pemberian bantuan uang, pemikiran, dan bentuk lainnya namun juga mendorong masyarakat di desa/ kelurahan/desa adat untuk membuat atau mengadakan Lumbung Pangan di wilayahnya. Ini tentunya dilandasi dengan semangat gotong royong yang telah ada dan harus tetap ditumbuhkan dan dikembangkan oleh krama Bali. ‘’Saya sangat mengapre-siasi inisiatif Wali Kota Denpasar dengan mengeluarkan Perwali yang berkenaan dengan upaya percepatan penanganan Covid-19 melalui pembentukan produk hukum,’’ katanya. Sejalan dengan hal tersebut, Koster sangat berharap masyarakat Denpasar mengikuti Perwali dengan disiplin sosial yang tinggi agar pandemi Covid-19 di Denpasar dan Bali pada umumnya lebih cepat berakhir. ‘’Kabupaten lain seperti Kabupaten Buleleng, Bangli, dan Karangasem yang telah mengalami peningkatan kasus positif Covid-19 secara signifikan dapat memberlakukan peraturan yang sama dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di wilayah-nya,’’ ujarnya. (kmb32)
’’Kabupaten lain seperti Kabupaten Buleleng, Bangli, dan Karangasem yang telah mengalami peningkatan kasus positif Covid-19 secara signifikan dapat memberlakukan peraturan yang sama dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di wilayahnya.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
Publik Menunggu Implementasi Pkm
Denpasar (Bali Post) Bertambahnya pasien Covid-19 dan merebaknya transmisi lokal mestinya mendapat perhatian khusus. Pendekatan pengendalian berorientasi publik dengan mengoptimalkan partisipasi publik layak dipilih. Rencana penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Denpasar pun layak diapresiasi. Publik pun menunggu implementasi PKM ini. penanganan Covid-19 harus jelas. Regulasinya juga harus menguatkan sinergi tersebut. Pemkot Denpasar menegaskan Perwali PKM ke Gubernur Bali untuk fasilitasi. Perwali ini dirancang untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19
M
enguatnya kesepahaman kita terkait risiko terpapar Covid-19 mestinya dikelola dengan pendekatan yang lebih terukur. Imbauan dan instruksi kini harus mengarah pada langkah terukur. Untuk itu, pematangan perwali terkait PKM mestinya dipercepat. Sosialisasi harus tetap dilakukan, untuk menghindari peyimpangan persepsi publik. Bahkan, kesiapan mengawasi penerapan PKM juga hal penting yang harus diatur. ‘’Terkait dengan pematangan Perwali PKM ini diapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster. Bahkan, sudah mendapatkan persetujuan Gubernur Bali Wayan Koster sejak 5 Mei lalu,’’ jelas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana saat dikonfirmasi, Jumat (8/5) kemarin. Kepada Bali Post, Sudarsana menegaskan bahwa Gubernur Bali sangat mengapresiasi Perwali tersebut. Ia menambahkan, Gubernur menegaskan sinergitas desa dan desa adat dalam
’’Bukan lockdown. Ini akan diajukan oleh masing-masing desa bila mereka ingin melakukan PKM. Ada beberapa yang akan diatur bila sebuah desa melakukan PKM. Dalam draf perwali yang kini menunggu persetujuan Gubernur Bali juga terdapat sanksi untuk mereka yang melanggar.’’ di kota ini. Mengingat, sudah ada beberapa kasus positif akibat transmisi lokal. Seperti di Peguyangan yang menimpa satu keluarga dari Buleleng. Lalu, apa saja yang akan diatur dalam Perwali tentang PKM tersebut? Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Denpasar I Dewa Gede Rai mengungkapkan,
pada intinya adalah melakukan pembatasan. Bukan lockdown. Ini akan diajukan oleh masing-masing desa bila mereka ingin melakukan PKM. Ada beberapa yang akan diatur bila sebuah desa melakukan PKM. Dikatakan, dalam draf perwali yang kini menunggu persetujuan Gubernur Bali juga terdapat sanksi untuk mereka yang melanggar. Ada sanksi administrasi dan juga sanksi adat (pasal 18). Untuk sanksi administrasi ada delapan item yang tercantum, seperti teguran lisan, teguran tertulis, tidak mendapat pelayanan administrasi kependudukan, penutupan usaha, serta yang lainnya. Sedangkan untuk sanksi adat juga ada. Pihak desa adat juga berhak menjatuhkan sanksi bila ada krama-nya yang melanggar. Dewa Rai yang juga Kabag Humas Pemkot Denpasar ini menerangkan, sejumlah strategi yang dilakukan dalam PKM ini, di antaranya belajar dari rumah, pembatasan bekerja di kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial lainnya. Kegiatan pasar juga dibatasi dengan pola belanja dari rumah dan ada pembatasan moda transportasi serta mobilitas warga. Terkait dengan prosedur pengajuan PKM ini, diawali dari aparat desa/lurah maupun desa adat dengan koordinasi dari Satgas Penanganan Covid-19 di masing-masing desa setempat dan mendapat persetujuan Wali Kota serta rekomendasi dari Majelis Desa Adat Kota Denpasar. (kmb32/kmb12)
’’Terkait dengan pematangan Perwali PKM ini diapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster. Bahkan, sudah mendapatkan persetujuan Gubernur Bali Wayan Koster sejak 5 Mei lalu.’’ Ida Bagus Gede Sudarsana Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali
Optimisme Mencegah Transmisi Lokal ’’Jika tes yang dilakukan sedikit memang agak sulit melihat besaran masalah Covid-19 ini di Bali. Apalagi memang separuhnya kasus tanpa gejala dan 80 persen ringan. Itu yang menyebabkan kita di Bali belum tahu seberapa sih yang sudah terinfeksi.’’ dr. Ady Wirawan, MPH., Ph.D. Ketua Prodi IKM Unud
PEMBATASAN Kegiatan Masyarakat (PKM) yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mendapat dukungan dari ahli kesehatan masyarakat Universitas Udayana. Langkah ini dinilai efektif untuk menekan transmisi lokal Covid-19. Jika ini bisa diterapkan dan tingkat kepatuhan bagus, optimisme Bali bisa mengendalikan Covid-19 akan menguat. Ketua Pusat Penelitian Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana (Unud) yang juga Ketua Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Unud dr. Ady Wirawan, MPH.,
Ph.D. menegaskan hal itu, Jumat (8/5) kemarin. Ady Wirawan mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) konsepnya nasional, mengingat penyakit tidak mengenal batas administrasi. Sehingga jika suatu negara melakukan PSBB, maka harus serentak seluruh wilayahnya. Dengan demikian, dampaknya akan lebih terasa dan cepat. Sementara yang dilakukan saat ini, ketika suatu provinsi mengajukan PSBB, dilakukan evaluasi dengan berpatokan pada jumlah kasus. Padahal begitu ada satu kasus positif,
PSBB bisa dilakukan. Menurutnya, tidak harus menunggu kasus banyak, baru kemudian melakukan PSBB. Jika dengan imbauan masyarakat sudah bisa disiplin, maka sudah dianggap cukup. Tetapi jika dengan imbauan, masyarakat masih bandel dan tidak mengindahkan imbauan pemerintah, tidak ada pilihan lain, PSBB solusinya. Ady Wirawan menambahkan, perkembangan Covid-19 di Bali sudah cukup mengkhawatirkan. Hal. 7 Penanganan Kasus