terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
8 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 20 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu pon, 9 september 2020
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Aksi Damai Tuntut Bebaskan Jrx SID
Tes Kesehatan Diundur, KPU Datangi RSUP Sanglah
Langgar Prokes, Kedua Bapaslon Disurati
Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali dan Aliansi Kami Bersama Jrx menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Bali, Selasa (8/9) kemarin. Mereka menuntut agar Jrx SID segera dibebaskan.
Jadwal pemeriksaan bakal pasangan calon yang dijadwalkan 4-11 September 2020 diundur. Terkait rencana penjadwalan ulang pemeriksaan kesehatan bagi bakal paslon yang telah mendaftar, KPU Badung mendatangi RSUP Sanglah, Selasa (8/9) kemarin. BADUNG | HAL. 3
Bawaslu Kabupaten Jembrana mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran berkaitan dengan tidak diterapkannya protokol kesehatan (prokes) yang semestinya diikuti bapaslon saat mendaftar.
DENPASAR | HAL. 2
‘’Dalam upaya mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi, pemerintah memperluas jangkauan program bantuan sosial dan mempercepat penyalurannya. Bansos berupa kebutuhan pokok dan uang tunai harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang tiba-tiba menganggur, tiba-tiba tidak berpenghasilan. Bantuan untuk UMKM, subsidi gaji, dan restrukturisasi kredit juga harus dilakukan secara cepat.’’
JEMBRANA | HAL. 4
Pasien Meninggal Terus Bertambah
Denpasar (Bali Post) – Bali masih melaporkan kabar duka karena bertambahnya korban jiwa akibat terpapar Covid-19. Pada Selasa (8/9) kemarin, jumlah kematian kembali mencatat rekor baru. Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali, jumlah korban jiwa yang dilaporkan mencapai 12 orang. Jumlah ini memecahkan rekor sehari sebelumnya, 11 kasus meninggal.
Presiden RI Selasa, 8 September 2020
R
incian penambahan korban jiwa akibat Covid-19 terbanyak ada di dua kabupaten, yakni Badung dan Bangli. Masing-masing mencatatkan 3 orang meninggal. Kemudian ada dua kabupaten yang melaporkan tambahan 2 orang meninggal, yaitu Buleleng dan Gianyar. Selajutnya ada dua kabupaten/kota yang bertambah 1 korban meninggal, yaitu Denpasar dan Karangasem. Kumulatif kasus pasien meninggal akibat Covid-19 hingga Selasa kemarin mencapai 128 orang (1,95 persen). Rinciannya, 126 WNI dan 2 WNA. Tak hanya kasus kematian yang bertambah, kasus positif Covid-19 baru juga bertambah. Jumlahnya mencapai 164 orang. Kumulatif kasus yang
ditangani Bali kini mencapai 6.549 orang. Selain itu terdapat 114 pasien Covid-19 yang sudah sembuh. Jumlahnya lebih rendah dari tambahan kasus baru. Total kasus sembuh kini mencapai 5.225 orang (79,78 persen). Sedangkan kasus aktif sebanyak 1.196 orang (18,26 persen). Hal. 7 Pasien Dirawat di 17 Rumah Sakit
NASIONAL
Utamakan Keselamatan Masyarakat
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa keselamatan masyarakat diutamakan dalam penanganan masalah kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dalam pertemuan mengenai pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9) kemarin, Presiden Jokowi mengemukakan perlunya kebijakan luar biasa dalam mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi akibat pandemi. ‘’Semua harus dilakukan dengan cara yang cepat, dengan prosedur yang sederhana, demi keselamatan masyarakat. Keselamatan masyarakat lebih utama daripada prosedur yang berbelit-belit yang kita buat sendiri,’’ katanya. Dalam kondisi krisis seperti sekarang, kata Presiden Jokowi, pemerintah masih membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur agar semua permasalahan bisa ditangani secara cepat, tepat sasaran, dan efisien. Presiden juga menjelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi, mulai dari mengevakuasi warga negara Indonesia dari negara terdampak Covid-19 sampai meningkatkan kepatuhan warga menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona. ‘’Pemerintah juga harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, alat-alat kesehatan, dan obatobatan dalam waktu yang sangat singkat. Pemerintah harus gerakkan seluruh aparat untuk disiplinkan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan,’’ katanya. Dalam upaya mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi, Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah memperluas jangkauan program bantuan sosial dan mempercepat penyalurannya. ‘’Bansos berupa kebutuhan pokok dan uang tunai harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang tiba-tiba menganggur, tiba-tiba tidak berpenghasilan. Bantuan untuk UMKM, subsidi gaji, dan restrukturisasi kredit juga harus dilakukan secara cepat,’’ katanya. Presiden Jokowi mengaku sangat mendukung langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 transparan, akuntabel, dan efektif. (ant)
Perketat Penerapan Prokes di Daerah Wisata ’’Penerapan protokol kesehatan harus menjadi kesadaran bersama semua pihak. Sekalipun sudah memasuki tatanan kehidupan Bali Era Baru, masyarakat tidak boleh lengah dan harus tetap waspada.’’ I Putu Astawa Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Badung (Bali Post) Dinas Pariwisata Provinsi Bali menggandeng pemerintah desa/kelurahan dan desa adat memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) di daerah-daerah wisata. Terlebih setelah Pergub Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan resmi diberlakukan berikut dengan sanksinya sejak Senin (7/9) lalu. Penerapan prokes diperketat agar penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi
dapat berjalan beriringan. ‘’Kita kalau sendiri mustahil bisa mewujudkan itu. Penerapan protokol kesehatan harus dilakukan dengan tertib, karena kepentingan ekonomi dan kesehatan sama-sama pentingnya,’’ ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa di sela-sela monitoring ke Desa Adat Legian, Desa Canggu dan Desa Tibubeneng, Badung, Selasa (8/9) kemarin. Hal. 7 Tumbuhkan Kepercayaan Wisatawan
Kampanye Terbuka Pilkada Maksimal Dihadiri 100 Orang
BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SELASA, 8 SEPTEMBER 2020 Wulan
Rp
15.000
Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan
Rp Rp Rp
15.000 67.444.000 67.459.000
Bali Post/kmb32
PROKES - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa saat bertemu dengan prajuru adat di Desa Adat Legian untuk menguatkan penerapan protokol kesehatan.
Arief Budiman
Jakarta (Bali Post) – Ketua -RI Arief Budiman memperbolehkan peserta Pilkada 2020 melakukan kampanye terbuka pada masa pandemi Covid-19 dengan jumlah yang hadir maksimal 100 orang. ‘’Kampanye yang dihadiri secara fisik oleh peserta dibatasi paling banyak 100 orang,’’ kata Arief Budiman dalam konferensi pers secara virtual dari Kantor KPU-RI, Jakarta, Selasa (8/9) kemarin. Arief menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas yang dipBali Post/ant impin Presiden RI Joko Widodo den-
gan tema ‘’Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak’’ melalui video conference. Ia menjelaskan, rapat umum hanya dua kali dalam pemilihan gubernur dan satu kali untuk pemilihan bupati dan wali kota. Selebihnya, kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring. ‘’Untuk pertemuan terbatas, yaitu kampanye dalam bentuk kegiatan pertemuan terbatas atau dialog dibatasi 50 orang yang bisa hadir secara fisik, selebihnya dapat dilakukan secara daring,’’ katanya. Selain itu, untuk kegiatan debat publik dalam satu ruangan debat publik juga dibatasi maksimal 50 orang. ‘’Jadi, kalau ada dua pasangan calon, data maksimal 50 orang
itu harus dibagi untuk dua kontestan. Kalau ada tiga pasangan, kemudian yang 50 orang tadi dibagi untuk tiga kontestan, begitu seterusnya,’’ kata Arief menjelaskan. Aturan itu merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa rapat umum tetap menjadi bentuk kampanye para kontestan. Undangundang ini, katanya, tidak membatalkan bentuk kampanye itu. Maka, KPU tidak bisa menghilangkan metode kampanye yang sudah ditetapkan UU, tetapi pihaknya mengatur dengan mematuhi protokol kesehatan. Hal. 7 Mengendalikan Kampanye