Edisi 10 November 2009 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

SELASA PAING, 10 NOVEMBER 2009

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN SEJAK 1948

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Rp 200 M Hasil Pangkas Program SKPD

Dikelola PT Bali Mandara, Bangun Mall dan Hotel PEMPROV Bali kini membuat gebrakan dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku sudah mampu melakukan efisiensi anggaran sampai Rp 200 miliar. Dana hasil efisiensi itu pun mengarah pada PT Bali Mandara yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD)

yang kini dalam proses pembentukan. Angan-angan ideal pemprov pun terkuak, di mana pengelolaan uang miliaran hasil pemangkasan program pada SKPD-SKPD itu untuk membangun mall, hotel sampai membeli GWK untuk dijadikan Bali Convention Center (BCC), dll. Adalah Sekda Provinsi Bali

Drs. Nyoman Yasa, M.Si. juga mengisyaratkan salah satu arah investasi di daerah ini dengan membangkitkan usaha besar. Ia memberi contoh soal pemanfaatan GWK untuk BCC. ‘’Ketimbang GWK ditawarkan kepada investor Malaysia, lebih baik pemerintah daerah merancang untuk BCC,’’ katanya ditemui usai sidang penyam-

NOMOR 84 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

paian PPAS (Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara) RAPBD Bali 2010 di DPRD Bali, Senin (9/11) kemarin. Soal aset tanah dan kantor SLB di Jimbaran setelah sekolahnya dipindahkan ke eks tanah Balitex, Sekda Bali menyatakan masih dalam kajian. Hal.19 Kebijakan Gubernur

Rp 200 M Pangkas SKPD BUMD PT Bali Mandara 3 Mall di Lumintang 3 Bangun Hotel Bintang 3 Beli GWK Jadi BCC

Dll.

Hendarman Siap Mundur

SASARAN Habibie Jengkel dengan Kofi Annan MANTAN Presiden BJ Habibie mengungkapkan kejengkelannya kepada mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang memicu lepasnya Timor Timur dari IndoBali Post/ist nesia. ‘’Ini keBJ Habibie salahan Kofi Annan. Saya tidak tahu, dia mengumumkan hasil (jajak pendapat - red), dia konferensi pers. Meledaklah di sana,’’ kata Habibie dalam Temu Kangen dengan para tokoh pers menyambut Hari Ulang Tahun ke-10 The Habibie Center di Jakarta, Senin (9/11) kemarin. Hal.19 Pengganti TNI

KABUPATEN

4

SEJUMLAH sepeda motor yang masih nekat parkir di belakang kantor Pemkab Jembrana, Senin (9/11) kemarin, digembok. Hal tersebut ditempuh petugas Perhubungan Pemkab Jembrana karena para PNS dan pengunjung kantor pemkab terus membandel. Padahal di lokasi tersebut nyata-nyata terpampang larangan parkir.

”SIMPATI ANDA’’ GEMPA SUMBAR ATAS permintaan para pembaca dan atas kepedulian krama Bali pada saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Padang, Bali Post menerima sumbangan ”Simpati Anda untuk Gempa Padang’’. Sumbangan dapat dibawa langsung ke Sekretariat Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau dikirim ke BCA Cabang Denpasar dengan nomor rekening 040-3555000. Blangko setoran mohon dikirim ke sekretariat redaksi dengan nomor faximile (0361) 227418. Terima kasih atas sumbangsih Anda, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/TuhanYang Maha Esa selalu melindungi kita bersama.

SUMBANGAN MASUK UD Indra Jaya Textile, Jl. Cempaka Kuning Batuaji Kelod, Kerambitan Tabanan Karyawan/ti UD Indra Jaya Textile, Jl. Cempaka Kuning Batuaji Kelod, Kerambitan Tabanan Mudastra SD Negeri 1 Kamasan SD Negeri 1 Tangkas SD Negeri 2 Tangkas SD Jumpai MIN Gelgel Jumlah yang diterima hari Ini Jumlah muat sebelumnya Jumlah seluruhnya

Rp

1.000.000

Rp 294.000 Rp 100.000 Rp 613.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 356.000 Rp 538.500 Rp 3.301.500 Rp 273.513.622 Rp 276.815.122

Bali Post/sep

DENGAR PENDAPAT - Jaksa Agung Hendarman Supandji bersama jajarannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Jaksa Agung dan Komisi III DPR dengan agenda pembahasan kinerja kejaksaan dan membahas kasus yang paling aktual, kasus KPK dan Polri, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (9/11) kemarin.

Jakarta (Bali Post) Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan siap mundur dari jabatannya asalkan diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Seandainya Presiden meminta saya mundur, saya siap kapan pun untuk mundur,’’ katanya dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI, di Jakarta, Senin (9/11) kemarin. Sebelumnya, sejumlah kalangan dan organisasi masyarakat menuntut Kapolri dan Jaksa Agung mundur dari jabatannya terkait kasus penetapan tersangka pimpinan KPK Bibit S Rianto dan Chandra M. Hamzah. Hendarman menyatakan dirinya tidak melihat terlibat dalam masalah dugaan rekayasa penetapan tersangka kedua pimpinan KPK tersebut. ‘’Saya tidak terlibat dalam masalah itu. Kalau saya terlibat saya dengan jantan mundur,’’ katanya. Dikatakan, jika dirinya mundur begitu saja memenuhi keinginan publik, berarti tidak kesatria dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebaliknya, katanya, seandainya dirinya benar-benar diminta mundur oleh Presiden. ‘’Seandainya saya disuruh berhenti, saya akan mengatakan terima kasih Tuhan, saya diberi istirahat. Kalau masih dipercaya, saya kerja keras, ya Tuhan lindungi godaan fitnah,’’ katanya. (ant)

Jaksa Agung soal Bibit-Chandra

Ada Indikasi Pemerasan

Jakarta (Bali Post) Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah memiliki indikasi kuat melakukan tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. ‘’Berdasarkan alat bukti dari polisi, terdapat indikasi kuat perbuatan pidana pasal 12e dan pasal 23 Undang-undang Tipikor,’’ katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI di Jakarta, Senin (9/11) kemarin. Ia mengatakan, dari alat bukti yang ada, tidak ditemukan adanya perbuatan yang mengkriminalisasikan KPK. Hendarman mengatakan, berkas kedua pemimpin nonaktif KPK itu sedang dalam penelitian kaksa peneliti (P16). Berkas Chandra M. Hamzah diserahkan oleh polisi dan Selasa (10/11) adalah batas wak-

tu penanganan berkas dari batas waktu yang ditentukan 14 hari. ‘’Kalau berkas kasus Bibit baru satu minggu masuk ke kejaksaan,’’ katanya. Ia menjelaskan, penelitian berkas yang dilakukan itu tidak hanya pada berkas perkara, tetapi juga penelitian alat bukti yang ada. ‘’Nanti kalau berkas sudah lengkap

(P21), baru jaksa penuntut umum (JPU) meminta penyerahan berkas tahap II, tersangka dan barang bukti,’’ katanya. Tampak hadir dalam RDP itu Jaksa Agung Hendarman Supandji, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamda-

tun) Edwin Pamimpin Situmorang, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Iskamto, Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Darmono, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kamal Sofyan. Sedangkan Wakil Jaksa Agung (Waja) nonaktif Abdul Hakim Ritonga tidak hadir. (ant)

Buntut Pemutaran Rekaman Rekayasa

Polri Tarik Personelnya dari MK Jakarta (Bali Post) Penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutar rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap dua pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, berbuntut panjang. Ternyata Polri langsung menarik personelnya yang diperbantukan menjaga keamanan di lembaga tersebut. Meski hanya berjumlah 18 personel, keberadaan mereka itu sangat dibutuhkan. Pasalnya, rata-rata dari mereka ditugaskan untuk menjaga para hakim konstitusi dan beber-

apa pejabat di Setjen MK. Pergantian itu sangat mendadak dan di luar dugaan Sekjen MK Janedri M Gaffar. Namun, ia membantah pergantian itu buntut dari pemutaran rekaman dan pernyataan keras yang kerap dilontarkan Ketua MK Mahfud MD terhadap Polri. ‘’Memang mengejutkan kami. Tetapi setelah dijelaskan Pak Gunawan (Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya Kombes Pol. S Gunawan - red), penarikan itu untuk penyegaran. Personel baru segera menggantikan yang lama. Seharusnya personel

Polri itu bertugas hanya dua tahun, tetapi setelah dievaluasi, banyak yang sudah 4-5 tahun,’’ kata Janedri kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Senin (9/11) kemarin. Menurutnya, pelaksanaan rotasi tersebut untuk meningkatkan kinerja Polri dalam hal penanganan keamanan khususnya untuk para hakim konstitusi. Pertimbangannya, mereka ini sudah lama bertugas di sini. Di samping itu juga untuk meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan bagi institusi MK maupun pengamanan

ketua, wakil ketua dan para hakim MK. Janedri kembali menegaskan, penarikan personel keamanan hakim konstitusi tidak terkait pernyataan Ketua MK Mahfud MD tentang polemik kepolisian dan KPK. Pasalnya, hal itu sudah ditanyakan kepada Kombes Pol. S. Gunawan. Pamen Polri itu menyatakan latar berlakang penarikan itu hanya untuk rotasi. Sama sekali bukan sikap MK yang cenderung memojokkan beberapa pejabat tinggi Polri. ‘’Sudah clear, tidak ada masalah lagi,’’ ujarnya. (kmb3)

Adnan Buyung Nasution

Bali Post/ant

Ketua Tim Delapan:

Tak Cukup Bukti Terima Suap Jakarta (Bali Post) Tim Independen Verifikasi Proses dan Fakta Hukum Kasus Bibit dan Chandra (Tim Delapan) menyampaikan kesimpulan sementara kasus suap yang dituduhkan kepada dua Wakil Ketua KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Pengumuman ini disampaikan Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution, di Kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (9/11) kemarin. Tiga kesimpulan yang diambil oleh Tim Delapan yaitu pertama, tidak ditemukan adanya bukti nyata yang dapat membuktikan penerimaan uang oleh Wakil Ketua KPK Nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Fakta dan proses hukum yang dimiliki Polri dinilai tidak cukup untuk diteruskan ke pengadilan. ‘’Fakta dan proses hukum yang dimiliki Polri tidak cukup untuk dijadikan bukti untuk diteruskannya proses hukum terhadap Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto,’’ kata Buyung. Hal.19 Aliran Uang

Gempa 6,7 SR Guncang NTB

Satu Tewas, 88 Luka, 282 Rumah Rusak Bima (Bali Post) Korban gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter (SR) yang terjadi Senin (9/11) dini hari kemarin pukul 03.41 wita di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga sore kemarin tercatat 88 orang. Kepala Pusat Pengendalian Krisis (PPK) Depkes dr. Rustam S Pakaya, MPH. menjelaskan, dari korban luka sementara 88 orang itu, enam di antaranya luka berat yakni patah tulang. Sedangkan seorang warga yang tewas yakni Siti Aisyah

(70), warga Bunto Kecamatan Asa Kota, Kota Bima, setelah lebih kurang sekitar tujuh jam mendapat pertolongan di rumah sakit umum (RSU) setempat. Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) NTB Supardi Sukandar di Mataram juga menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memastikan hanya seorang warga yang meninggal dunia akibat gempa tektonik berkekuatan 6,7 SR pada Se-

nin pukul 03.41 wita di Bima, 28 km barat laut Raba, Kota Bima. Rustam S. Pakaya menambahkan, dua sarana kesehatan rusak berat, dan dua lainnya mengalami kerusakan ringan. Sedangkan jumlah rumah warga yang rusak sementara mencapai 282 unit. Kepala BKPBD NTB Supardi Sukandar menjelaskan, dari hasil rapat koordinasi dengan unsur Muspida NTB diketahui bahwa gempa tektonik yang

melanda tiga kecamatan di Kabupaten Bima dan lima kecamatan di Kota Bima itu mengakibatkan puluhan orang luka berat dan ringan. Namun sebagian besar tidak menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, dan segera kembali ke kediamannya setelah mendapat perawatan medis. Pantauan langsung Suara NTB (Kelompok Media Bali Post), kemarin. Hal.19 Perawatan Serius

Bali Post/ris

RUSAK - Sejumlah bangunan ruko yang rusak parah di salah satu sudut Kota Bima akibat gempa mengguncang daerah tersebut, Senin (9/11) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.