Bali Post
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT PAING, 10 DESEMBER 2010
Sasar Hakim, Malah Sudutkan Ketua Tim
Bali Post/ade
INVESTIGASI - Ketua MK Mahfud MD (kiri) bersama tim investigasi internal memberikan keterangan pers terkait dugaan suap hakim MK di Kantor MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/12) kemarin.
dari Refly Harun sendiri selaku kuasa hukum Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih. ‘’Soal uang Rp 1 miliar adalah kasus yang sedang ditangani Refly, yakni kasus Bupati Simalungun. Refly minta success fee’, bupati minta diskon karena sebagian mau diserahkan ke MK sesuai pengakuan bupati tersebut,’’ kata Mahfud dalam keterangan pers tentang hasil temuan Tim Investigasi Dugaan Suap Hakim Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/12) kemarin. Selain Mahfud, hadir sejumlah hakim MK antara lain Akil Mochtar, Ketua Tim Invstigasi Refly Harun dan anggota tim
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Tim Investigasi Suap di MK Jakarta (Bali Post) Tim Investigasi Dugaan Suap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Ketuanya, Refly Harun, tidak berhasil membuktikan adanya hakim Mahkamah Konstitusi menerima suap atau memeras terkait perkara yang sdang ditangani. Ironisnya, hasil temuan justru menyudutkan Refly Harun selaku ketua tim investigasi karena ditemukan adanya bukti awal penyuapan. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan bahwa uang Rp 1 miliar yang diduga akan diserahkan pada hakim konstitusi merupakan bagian succes fee
24 HALAMAN NOMOR 112 TAHUN KE 63
lainnya Bambang Widjojanto, Saldi Isra, Bambang Harymurti serta pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Seperti diketahui tim investigasi dibentuk setelah Refly Harun dalam tulisan opini yang dibuatnya di sebuah harian di Jakarta 25 Oktober 2010 menyatakan ada tiga kasus praktik korupsi di tubuh MK. Tiga kasus itu yaitu soal pernyataan Refly Harun yang mengaku melihat dan mendengar langsung dalam suatu pertemuan ada orang mengatakan ‘‘berperkara di MK menghabiskan dana Rp 10-12 miliar’’. Hal. 23 Dapat Telepon
Hakim MK akan Laporkan Bupati Simalungun ke KPK Jakarta (Bali Post) Hakim Konstitusi Akil Mochtar akan melaporkan Bupati Simalungun dan pengacara Refly Harun ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terkait percobaan penyuapan hakim. ‘’Nanti aku laporkan Bupati Simalungun (JR Saragih) ke KPK,’’ kata Akil, Kamis (9/12) kemarin. Akil menyebutkan Refly Harun juga akan dilaporkan dalam kasus tersebut sebagai orang yang ikut turut serta dalam perencanaan penyuapan tersebut karena sebagai kuasa hukumnya. Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfdu MD menyebut hasil Tim Investigasi Internal MK menyatakan Bupati Simalungun menunjukkan sejumlah uang kepada Refly Harun. Hal. 23 Tawar-menawar
Bali Post/ant
Dompet Bencana Alam Indonesia Untuk Merapi, Mentawai, Wasior BCA Denpasar No. 040 - 355 - 5000 Kadin Kabupaten Gianyar Rp Rombongan Tirta Yatra Para Gotra Dalem Tarukan (PGSDT) Se-Bali Rp Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya
6.980.000 4.000.000
Rp 10.980.000 Rp 1.464.619.278 US$ 7, AU$ 6, Yen 1
Jumlah penerimaan seluruhnya Rp 1.475.599.278 US$ 7, AU$ 6, Yen 1
KOTA
2
PERDANA Menteri Timor Leste secara tersirat memuji keberhasilan Indonesia dalam membangun pilar-pilar demokrasi di wilayahnya. Bagi Timor Leste, Indonesia telah menjadi referensi keberhasilan bagi demokrasi, reformasi politik dan institusi atas sistem budaya, toleransi dan persatuan khususnya di tubuh negara yang begitu beragam. Apa lagi sanjungan dikemukakannya?
KABUPATEN
5
GARA-GARA dicurigai memiliki ilmu hitam dan dituduh warga sering mengguna-gunai tetangga hingga tewas, mantan pemangku pura dadia (keluarga), I Nengah Soma alias Sima (70), Rabu (8/12) sore lalu dibunuh dua pelaku di wilayah Celincing Desa Datah Abang, Karangasem. Korban ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan sejumlah luka terutama di bagian kepalanya. Siapa pembunuhnya?
BOM MOLOTOV - Barikade polisi dilempari bom molotov saat mengamankan aksi mahasiswa di Makasaar, Kamis (9/12) kemarin. Pada peristiwa itu, sejumlah polisi dan mahasiswa luka-luka. (Beritanya di halaman 20)
KPK Tahan Ary Muladi Jakarta (Bali Post) Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional, KPK akhirnya menahan Ary Muladi. Dia merupakan tersangka kasus dugaan percobaan menghalangi penyidikan atas Anggoro Widjojo dan upaya suap pada pimpinan KPK. ‘’Alasan penahanan untuk mempermudah penyidikan,’’ kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, Kamis (9/12) kemarin. Tersangka yang diduga bekerja sama dengan Anggodo Widjojo dibawa mobil KPK ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba. Setelah tidak hadir pada pemanggilan sebelumnya, Ary Muladi yang menjadi tersangka karena diduga menghalangi penyidikan KPK terhadap tersangka Anggoro Widjojo, akhirnya hadir menjalani pemeriksaan di lembaga antikorupsi tersebut. ‘’Ya, dia dipanggil lagi untuk pemeriksaan, sebagai tersangka,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi. Johan Budi menyatakan pemanggilan kali ini dilakukan
karena pada pemanggilan sebelumnya Ary Muladi tidak hadir sehingga hanya diwakili pengacaranya dan justru meminta penundaan pemeriksaan. Tidak Hadir Sebelumnya pada 2 Desember 2010 lalu, pengacara Ary Muladi, Sugeng Teguh Santoso, mendatangi KPK dan memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kliennya tersebut. Menurut Sugeng, Ary keberatan menjalani pemeriksaan atas dua pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 15 dan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasannya, menurutnya, pasal 21 yang dituduhkan kepada kliennya yang juga didakwakan kepada Anggodo Widjojo tidak terbukti di persidangan Anggodo. Sementara untuk Pasal 15 sendiri, menurutnya, juga disangkakan kepolisian. Karena itu jika pemeriksaan diteruskan maka KPK dapat melanggar prinsipprinsip hukum nebis in idem, di mana perkara yang sama tidak bisa diputuskan dua kali. Hal. 23 Minta Ditunda
Dirancang, Gubernur Dipilih DPRD Jakarta (Bali Post) Kementerian Dalam Negeri sedang menyelesaikan draf Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, salah satu klausulnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD. “Mudahmudahan pada pekan ini, drafnya sudah bisa diserahkan ke DPR untuk menyerap aspirasi dan masukan-masukan dari masyarakat tentang RUU tersebut,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan dalam seminar “Revital-
isasi Pemerintah Daerah Guna Percepatan Pembangunan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional” di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta, Kamis (9/12) kemarin. Namun, lanjutnya, untuk pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung dan demokratis. Ia beralasan, pemilihan gubernur di DPRD disebabkan selama ini gubernur lebih banyak berfungsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dibandingkan wali kota/
bupati yang diberikan kewenangan lebih. “Kalau hanya memiliki kewenangan terbatas dan menghabiskan biaya yang cukup besar, alangkah baiknya pemilihan gubernur melalui DPRD,” katanya. Tidak hanya itu, Kemendagri juga merancang pemilihan gubernur dan wali kota/bupati tunggal, bukan sepasang dengan calon wakilnya seperti yang sekarang. Hal. 23 Tiga Rancangan
SBY Buka ’’Bali Democracy Forum’’
Soroti Praktik Korupsi Denpasar (Bali Post) Bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Kamis (9/12) kemarin, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Bali Democracy Forum (BDF) III di Nusa Dua, Bali. Dalam pidatonya pada pembukaan BDF bertajuk ‘’Demokrasi untuk Peningkatan Perdamaian dan Stabilitas’’ itu, SBY menegaskan bahwa demokrasi yang mensejahterakan rakyat yang saat ini menjadi tujuan bersama pasti tidak akan membuka ruang sedikit pun bagi praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan rakyat. SBY menambahkan, alam demokrasi menuntut ber-
fungsinya secara tertib seluruh pilar demokrasi dan perangkat hukum harus dapat berfungsi efektif. Keseimbangan antara peran legislatif, eksekutif dan yudikatif harus berjalan pada arah yang benar. Tak kalah pentingnya, penegakan hukum harus konsisten dan tidak boleh pandang bulu. ‘’Tata kelola pemerintahan good governance harus berfungsi dengan baik dan kebebasan harus berjalan bergandengan dengan role of law. Seluruh pilar dan elemen itulah yang dapat memastikan terpeliharanya kehidupan bernegara yang demokratis, damai dan stabil,’’ katanya. Pada tingkat regional dan
global, kata SBY, penyelesaian berbagai permasalahan dan tantangan di abab ke-21 ini harus dijalankan secara transparan dan demokratis. ‘’Ketegangan yang terjadi dalam hubungan internasional dewasa ini banyak yang disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan atau bahkan kesalahpahaman,’’ katanya. Kerja Sama Antarkawasan Menurut Presiden SBY, kerja sama antarkawasan dalam tingkat regional maupun global seharusnya menganut prinsipprinsip demokrasi dan berkeadilan. Hal. 23 Sangat Diperlukan
Bali Post/eka
BDF- Presiden Yudhoyono berbicara pada Bali Democracy Forum (BDF) III di Nusa Dua, Kamis (9/12) kemarin.
Bali Post/ade
PAKAI MASKER - Ary Muladi menggunakan masker saat tiba di gedung KPK.