Edisi Kamis 11 Agustus 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 320 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa wage, 11 agustus 2020 Banyak Turis Tak Pakai Masker di Pantai

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Perbaikan Pasar Baturiti Masih Tunggu Anggaran Disperindag Tabanan berupaya segera merevitalisasi sebagian kios Pasar Baturiti yang terbakar. Pembangunan tersebut ditaksir membutuhkan anggaran Rp 1 miliar.

Puluhan Polwan Polres Badung melakukan penyisiran di Pantai Nelayan dan Pantai Batu Bolong, Kuta Utara, Senin (10/8) kemarin. Banyak ditemukan turis yang tidak mengenakan masker.

KPU Ajak Kader Partai Tidak Lakukan ‘’Money Politics’’ KPU Karangasem mengajak kader-kader partai politik tidak melakukan money politics serta meminimalisir pemasangan baliho saat masa kampanye.

TABANAN | HAL. 4

BADUNG | HAL. 3

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

KARANGASEM | HAL. 6

Pergub Nomor 28 Tahun 2020

PERKUAT HILIRISASI HASIL RISET ‘’Berbagai upaya kita lakukan untuk terus memperkuat program hilirisasi hasil-hasil riset, sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas produk inovasi dalam negeri hasil riset dan rekayasa anak bangsa.’’

Bambang PS Brodjonegoro Menteri Riset dan Teknologi Senin, 10 Agustus 2020

NA S I O NA L

Menag Lantik Tri Handoko Seto sebagai Dirjen Bimas Hindu Jakarta (Bali Post) Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi melantik Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kemenag RI, Senin (10/8) kemarin.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT ini dipercaya sebagai Dirjen Bimas Hindu menggantikan Prof. I Ketut Widnya. Pelantikan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Dihubungi usai dilantik, pria yang juga sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI) ini menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memilihnya menjadi Dirjen Bimas Hindu. Juga kepada para menteri dan pimpinan lembaga yang telah mendukungnya, sehingga Presiden menetapkannya sebagai dirjen. Selanjutnya, ia juga mengucapkan terima kasih kepada panitia seleksi baik internal Kemenag maupun eksternal yang telah melaksanakan proses seleksi dengan sangat transparan dan berintegritas.

Setelah dilantik, ia mengaku langung berkoordinasi dengan staf Ditjen Bimas Hindu untuk mulai memetakan persoalan.

Kekosongan kepemimpinan di ditjen yang mengakibatkan kegiatan tersendat segera diselesaikan. ‘’Penunjukan saya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) langsung diproses agar kegiatan bisa berjalan. Berbagai persoalan juga mulai dipetakan. Seminggu ke depan diharapkan persoalan semakin jelas,’’ ujarnya.

Selain Tri Handoko, pejabat yang juga dilantik adalah Dr. Deni Suardini, S.E., AKT., M.M., CFRA., CA., QIA. sebagai Inspektur Jenderal, Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T. sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan Yohanes Bayu Samodro, S.Pd., M.Pd. sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan Prof. Dr. Achmad Gunaryo sebagai Kepala Balitbang Diklat.

Sebelumnya tiga besar nama calon Dirjen Bimas Hindu diajukan ke Presiden Joko Widodo setelah melalui sejumlah tahapan tes. Ketiganya yakni Guru Besar IHDN Denpasar Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si., Guru Besar Ilmu Manajemen Undiknas Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M. dan Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc. Tiga besar nama calon Dirjen Bimas Hindu ini dikirim kepada Presiden Jokowi untuk ditentukan menjadi satu orang menduduki jabatan Bali Post/ist tersebut. (08) Tri Handoko Seto

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Pastikan Penyelenggaraan Pariwisata Bali Berkualitas

Gianyar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster merilis Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 28 Tahun 2020 di Puri Saren Agung Ubud, Sabtu (8/8). Peraturan ini dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pariwisata Bali berkualitas. Regulasi ini mencakup 12 poin. Yang terbaru, tata kelola wisata kesehatan, merupakan perjalanan seseorang ke destinasi pariwisata untuk tujuan mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan.

G

ubernur Koster menjelaskan, tata kelola wisata kesehatan merupakan perjalanan seseorang ke destinasi pariwisata untuk tujuan mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan.

Wisata kesehatan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pengusaha wisata kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengusaha wisata kesehatan mempromosikan dan memberdayakan pelayanan kesehatan tradisional Bali kepada wisatawan. ‘’Ini hal baru dalam pergub. Pengusaha wisata kesehatan wajib bergabung dalam asosiasi pengusaha wisata kesehatan yang diakui oleh pemerintah daerah,’’ katanya.

Koster yang juga Ketua

Rp Rp Rp

50.000 64.385.000 64.435.000

Grace menambahkan, anggaran untuk desa adat sebaiknya ditambah masing-masing Rp 100 juta. Pasalnya, dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali sebesar Rp 300 juta bagi setiap desa adat, sejak Maret 2020 sudah banyak terserap untuk pencegahan Covid-19. ‘’Apalagi sebelum pandemi, banyak desa adat yang sudah menggunakan dana BKK untuk berbagai kegiatan adat,’’ jelas politisi PSI yang duduk di Komisi II ini.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali I Ketut Sugiasa mengapresiasi langkah Gubernur Bali yang sigap dan cepat mencairkan dana hibah untuk krama Bali yang terdampak pandemi

Covid-19. Antara lain berupa BLT kepada karyawan yang di-PHK dan memberikan Bantuan Stimulus Usaha (BSU) bagi UMKM dan pekerja sektor informal. ‘’Kami mendorong Gubernur Bali untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada tenaga kerja, khususnya yang di-PHK pada sektor Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah fraksi di DPRD Bali justru menyoroti pemberian bantuan stimulus dari Pemprov Bali kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Hal. 7 Bantuan Diharapkan Tepat Sasaran

Kunjungi Bali

Tiga Menteri Kemungkinan Bahas Permenkumham 11/2020 Denpasar (Bali Post) Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju melakukan kunjungan kerja ke Bali, Senin (10/8) kemarin. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Bali.

Tiga menteri yang dimaksud adalah Menkum HAM, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pariwisata. ‘’Ketiga menteri melihat bagaimana kondisi real Bali sekarang dan bagaimana persiapanpersiapan untuk yang akan datang,’’ ujar pria yang akrab disapa Cok Ace ini.

Menurut Cok Ace, ada pula kemungkinan untuk membahas Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah RI. Termasuk

di dalamnya mengatur larangan bagi orang asing untuk transit di Indonesia. Sebab, regulasi ini dapat menghambat rencana Bali membuka sektor pariwisata untuk wisatawan mancanegara pada 11 September mendatang. Paling tidak agar Permenkumham itu direvisi. Kendati, hal yang paling utama diperhatikan sebelum menerima kembali wisman adalah kondisi penanganan Covid-19 di lapangan. ‘’Kalau itu belum clear, apa pun tidak akan bisa kita lanjutkan,’’ jelasnya.

Itu sebabnya, lanjut Cok Ace, rencana pembukaan sektor pariwisata untuk wisatawan mancanegara per 11 September juga masih belum pasti. ‘’Kita melihat kondisi di lapangan sekali lagi,’’ tegasnya. (kmb32)

’’Ketiga menteri melihat bagaimana kondisi real Bali sekarang dan bagaimana persiapanpersiapan untuk yang akan datang.’’

Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati Wakil Gubernur Bali

Direspons Positif, Mendikbud Buka PBM Tatap Muka

Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588

50.000

Wayan Koster Gubernur Bali

Bali Post/kmb32

Denpasar (Bali Post) Realokasi dan refocusing APBD Semesta Berencana Tahun 2020 sebesar Rp 756,69 miliar mesti dipastikan sesuai sasaran. Utamanya dalam mengantisipasi hingga mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Salah satu distribusi realokasi yang harus diutamakan adalah desa adat. ‘’Kami menyambut baik rencana Gubernur yang menambah masing-masing Rp 50 juta bagi 1.493 desa adat di Bali yang dialokasikan untuk Satgas Gotong Royong,’’ ujar anggota Fraksi Gabungan NasDem-PSI-Hanura DPRD Bali Grace Anastasia Surya Widjaja dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (10/8) kemarin.

wisatawan agar tidak berjemur di pantai saat berlangsung prosesi upacara keagamaan utamanya melasti.

Hal. 7 Mencegah Persaingan

’’Pengembangan pariwisata dilarang sampai menggusur masyarakat adat, dilarang menutup akses masyarakat lokal, dilarang menguasai area publik, dilarang memindahkan sarana umum, merusak dan mencemari alam lingkungan.’’

RAPAT PARIPURNA - Suasana rapat paripurna di DPRD Bali dengan agenda pandangan umum fraksi terkait tiga ranperda yang sebelumnya diajukan Gubernur Bali Wayan Koster.

1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha

Rp

sur masyarakat adat, dilarang menutup akses masyarakat lokal, dilarang menguasai area publik, dilarang memindahkan sarana umum, merusak dan mencemari alam lingkungan. Bahkan, Koster menegaskan bahwa kawasan pantai tidak bisa diklaim menjadi milik hotel. Meminta

Bantuan Dana Desa Adat Diusulkan Ditambah Rp 100 Juta

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui :

SENIN, 10 AGUSTUS 2020

Dewi

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

DPD PDI Perjuangan Bali ini menambahkan, pelayanan kesehatan tradisional Bali dapat diberikan oleh pengusada dan tenaga kesehatan tradisional yang memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagai pengusada diberikan oleh Gotra Pengusada. Sertifikat kompetensi sebagai tenaga kesehatan tradisional diberikan oleh asosiasi yang menaunginya. Pengusada dan tenaga k e s - ehatan tradisional wajib menjadi anggota asosiasi profesi. ‘’Jadi, ini produk baru dalam kepariwisataan kita yang harus ditampung,’’ jelasnya.

Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini juga menyebut beberapa hal yang dilarang dilakukan dalam pengembangan pariwisata. Mulai dari pengembangan pariwisata dilarang sampai menggu-

DUNIA kampus dan SMK di Bali merespons positif kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang membuka semua per-

guruan tinggi (PT) dan SMK bisa melaksanakan proses belajar mengajar (PBM) tatap muka kembali. Kebijakan baru ini dinilai sudah saatnya dilakukan guna memberi penguatan kompetensi bagi peserta didik.

Rektor Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar Dr. I Made Sukamerta, M.Pd. mengungkapkan, sekalipun pandemi Covid-19 membuat daya beli masyarakat turun drastis, namun masyarakat mesti tetap menjamin anaknya terus melanjutkan studi sebagai aset

keluarga. ‘’Pemerintah sudah menyiapkan berbagai kemudahan untuk itu. Termasuk bantuan Pemprov Bali berupa BLT, penggunaan BOS daerah, pasar gotong royong, dan lainlain. Bahkan, ada rencana masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta diberi BLT Rp 600.000 per bulan,’’ ujar Sukamerta dalam wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, Senin (10/8) kemarin.

Hal. 7 Mengedukasi Anak

I Made Sukamerta

I Wayan Reta

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Seluruh Fraksi Setujui KUA dan PPAS APBD Kota Denpasar Perubahan TA 2020 dan Induk TA 2021

127.083 82.236 5.765 3.817 3.308 49

Kumulatif Pasien Sembuh Capai 3.308 Orang Denpasar (Bali Post) – Kasus positif Covid-19 di Bali masih bertambah puluhan orang per harinya. Namun, jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 59 orang.

Pada Senin (10/8) kemarin, dilaporkan tambahan kasus sebanyak 38 orang. Dikutip dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, kumulatifnya mencapai 3.817 kasus positif.

Kabar baiknya, kasus sembuh juga terus bertambah.

Setelah selama dua hari mencatatkan kasus sembuh lebih sedikit dari kasus baru, kini dilaporkan kasus sembuh lebih banyak dibandingkan tambahan kasus positif. Total terdapat 3.308 orang (86,66 persen) dinyatakan sembuh dari Covid-19. Jadi, tercatat ada tambahan kasus sembuh sebanyak 39 orang.

Sementara itu, tidak ada dilaporkan kasus pasien meninggal. Jumlah kasus kematian tetap 49 orang (1,28 persen).

Rinciannya 46 WNI dan 2 WNA. Kasus aktif kini berjumlah 460 orang (12,05 persen). Mereka berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering.

Untuk kasus di Indonesia, kasus terkonfirmasi positif bertambah sebanyak 1.687. Kini, jumlah totalnya menjadi 127.083 orang. Sedangkan, kasus pasien sembuh juga bertambah 1.284, sehingga totalnya menjadi 82.236 orang.

Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia sedikit menurun dari hari sebelumnya yakni 42, sehingga menjadi 5.765 orang. (kmb18)

Gampol Tak Sesuai, Polwan Diberi Sanksi Teguran Denpasar (Bali Post)Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan menyidak kelengkapan seragam polisi (gampol) anggota polwannya, Senin (10/8) kemarin. Alhasil ditemukan ada polwan yang gampolnya tidak sesuai dan diberi sanksi teguran. Sidak tersebut dilakukan di halaman Mapolresta Denpasar.

Kapolresta Kombes Jansen mengatakan, digelar Gaktibplin personelnya itu menjelang peringatan HUT ke-72 Polwan yang jatuh pada 1 September 2020. “Ada 71 personel polwan Polresta Denpasar yang kami cek kelengkapan seragamnya. Saya minta mereka selalu mematuhi aturan menggunakan gampol, sopan santun dan bijak dalam bersosial media,” ujarnya.

Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, kata Jansen, peran Polri khususnya sangat penting dalam membantu penanggulangan wabah tersebut di wilayah Denpasar, selain perannya sebagai ibu rumah tangga dan juga bisa bekerja sebagaimana mestinya.

“Saat pandemi Covid-19 tetap melaksanakan tugas dengan maksimal. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengabaikan tugas sebagai seorang ibu dalam keluarga,” ucap mantan Wadir Ditreskrimsus Polda Papua Barat ini.

Ia berharap peringatan hari jadi Polwan ini jangan jadikan suatu yang biasa, tapi harus berperan untuk menyukseskan dan memberikan manfaat bagi orang banyak.

Selanjutnya Kasi Propam Iptu Made Murdana bersama dengan timnya memeriksa satu per satu personel Polwan Polresta Denpasar. Sanksi diberikan oleh Kasi Propam saat menemukan pelanggaran dilakukan polwan. (kmb36)

PENUTUPAN Sidang Paripurna ke-14 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar digelar secara resmi pada Senin (10/8) kemarin.

Sidang paripurna yang mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua I Wayan Mariyana Wandhira dan I Made Mulyawan Arya.

Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara bersama Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mengikuti pelaksanaan sidang paripurna secara virtual dari Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Adapun dalam Rancangan (KUA) dan (PPAS) Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp 1,55 triliun lebih. Sedangkan total Belanja Daerah di tahun 2021 dirancang sebesar Rp 1,57 triliun lebih.

Sementara itu, untuk Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut yakni Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp 1,76 triliun lebih. Sedangkan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 Perubahan dirancang sebesar

Rp 1,14 miliar lebih dan Belanja Langsung dalam Tahun Anggaran 2020 Perubahan dirancang sebesar Rp 851,42 miliar lebih. Dari rancangan itu, seluruh fraksi yang berada di DPRD Kota Denpasar dapat menerima dan menyetujui dan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah tersebut untuk disahkan sesuai dengan tata cara dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyampaian pemandangan umum fraksi diawali Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Bagus Jagra Wibawa, dijelaskan pada prinsipnya pihaknya dapat menerima dan menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah tersebut. Tentunya dalam pengaplikasiannya dapat dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umum yang dibacakan I Wayan Suwirya.

Di mana Fraksi Golkar berpandangan pada prinsipnya juga menyepakati dan menyetujui.

Meski demikian, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan wajib menjadi prioritas utama.

Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan A.A. Susruta Ngurah Putra menjelaskan pihaknya dapat menyetujui dan menyepakati KUA dan PPAS Anggaran Perubahan TA 2020 dan Anggaran Induk TA 2021. Sehingga setelah ditetap-

kan nantinya KUA dan PPAS ini dapat menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan APBD yang dapat mendukung percepatan pembangunan dan penanganan Covid-19 ini.

Sementara itu, Fraksi NasDem-PSI lewat juru bicaranya, Emiliana Sri Wahjuni, menyampaikan hal yang sama.

Yakni dapat menerima dan menyetujui penetapan KUA dan PPAS Perubahan TA 2020 dan Induk TA 2021. Fraksi Partai NasDem-PSI siap bersatu padu untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan program pro-rakyat, utamanya dalam mendukung percepatan penanganan dan pemulihan ekonomi di masa Covid-19.

Sebagai pembicara terakhir, Pemandangan Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan I Kompyang Gede menekankan, pada prinsipnya pihaknya juga dapat menerima dan menyetujui penetapan KUA dan PPAS tersebut. Tentunya apa yang sudah disepakati dalam berbagai tahapan penetapan ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan APBD ke depanya.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra yang diwakili Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan atas kesungguhan dan kerja samanya, sehingga Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

SIDANG - Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara serta Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat mengikuti penutupan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (10/8) kemarin.

Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 tersebut telah disepakati untuk dapat disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar untuk menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Lebih lanjut Jaya Negara berkeyakinan keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan.

Kebersamaan ini perlu secara terus-menerus kita tumbuh kembangkan karena disadari bahwa dalam penyelengga-

raan tugas umum pemerintah dan pembangunan di masa yang akan datang jauh lebih berat. ‘’Untuk itu, kebersamaan tersebut merupakan dasar dan komitmen bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatancatatan yang disampaikan, baik berupa usul atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji serta ditindaklanjuti sesuai dengan urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,’’ ujar Jaya Negara. (ad110)

Puluhan Warga Penuhi Syarat Terapi Plasma Konvalesen

Denpasar (Bali Post) -

Sebanyak 24 orang bersedia dan memenuhi syarat untuk melaksanakan donor plasma konvalesen dalam rangka penanganan Covid-19. Plasma darah yang mengandung antibodi tersebut akan ditransfusikan ke pasien Covid-19 yang masih sakit untuk membantu mempercepat penyembuhan.

Hal ini terungkap dalam webinar dibuka Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara, Senin (10/8) kemarin. Acara tersebut diikuti Kadiskes Pemprov Bali dr.

Ketut Suarjaya, MPPM. mewakili Sekda selaku keynote speaker. Pangdam Mayjen TNI Kurnia Dewantara mengatakan, Pulau Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia tidak terlepas dari dampak penyebaran Covid-19.

Pandemi ini mengakibatkan lumpuhnya sektor pariwisata yang merupakan sumber utama perekonomian di Bali. Dihadapkan pada belum ditemukannya vaksin virus Corona ini, menurut Pangdam, perlu adanya langkah-langkah strategis atau terobosan lainnya untuk mempercepat penanganan-

nya. ‘’Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui terapi plasma konvalesen dengan memanfaatkan plasma darah dari pasien Covid-19 yang sembuh. Plasma darah yang mengandung antibodi tersebut ditransfusikan ke pasien Covid-19 yang masih sakit untuk membantu mempercepat penyembuhan,’’ ungkapnya.

Melalui webinar tersebut, Pangdam Kurnia Dewantara menginisiasi dan mendorong agar terapi ini dapat dikembangkan secara lebih luas di Pulau Bali. Ia mengharapkan kepada seluruh peserta webinar agar aktif memberikan ide, gagasan dan masukan serta rencana aksi bagaimana mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan terapi plasma konvalesen.

Mayjen TNI Kurnia Dewantara ‘’Setelah pelaksanaan webinar ini seluruh peserta dapat menjadi duta-duta untuk mendorong masyarakat, khususnya mantan pasien Covid-19 agar berpartisipasi mendonorkan plasma darahnya untuk kepentingan penanganan Covid-19,’’ ujar

Pangdam.

Menurutnya, Kasad terkait hal ini memberikan perhatian serius. TNI-AD sudah melaksanakan terapi plasma konvalesen yaitu saat mengatasi terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19 di Secapa AD. Alhasil terapi ini cukup

Bali Post/ist

efektif untuk mempercepat kesembuhan pasien Covid-19 di Secapa AD. (kmb36) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Diumumkan, Sepuluh Puisi Terbaik ”Suara Hati Guru di Masa Pandemi Covid-19”

Bali Post/ist

PERIKSA - Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan memeriksa kelengkapan personel polwan.

Topik : bantuan dana desa adat

diusulkan ditambah

Denpasar (Bali Post) Dermaga Seni Buleleng (DSB) telah mengundang para guru se-Indonesia mengikuti Lomba Cipta Puisi Guru se-Indonesia (LCPGI) Tahun 2020. Lomba cipta puisi ini digelar untuk mengisi kegiatan literasi di tengah pandemi Covid-19.

Para peserta lomba, yakni guru tetap maupun honorer untuk semua mata pelajaran se-Indonesia membuat puisi bertema “Suara Hati Guru di Masa Pandemi Covid-19”.

“Dewan juri menetapkan 10 puisi terbaik dan 90 puisi nominasi. Semua puisi tersebut akan diterbitkan dalam sebuah buku antologi puisi,” ujar Ketua Dermaga Seni Buleleng Dr. Gede Artawan, M.Pd. saat mengumumkan hasil penilaian/penjurian LCPGI yang dilaksanakan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Senin (10/8) kemarin. Tampak hadir pada saat pengumuman hasil LCPGI Tahun 2020, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Ni Putu Putri Suastini

PENJURIAN - Ketua Dermaga Seni Buleleng Dr. Gede Artawan, M.Pd. saat mengumumkan hasil penilaian/ penjurian LCPGI yang dilaksanakan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Senin (10/8) kemarin.

Koster yang sekaligus menjadi donatur dan inisiator terlaksananya LCPGI ini.

Menurut Artawan, batas waktu pengiriman puisi adalah 31 Juli lalu. Sedangkan penilaian oleh juri dilaksanakan di Inna Grand Bali Beach Sanur, 8-10 Agustus 2020. Dewan Juri LCPGI Tahun 2020 yakni Dewa Putu Sahadewa, Gde Artawan, dan

Wayan Jengki Sunarta utamanya menilai kesesuaian isi puisi dengan tema dan teknik penulisan puisi. Adapun 10 puisi terbaik hasil penilaian juri yakni Ayah Pergi Mengajar Lagi (I Putu Agus Phebi Rosadi, SMAN 2 Mendoyo, Bali), Belajar Virtual (Ujang Nurochmat, SMP Negeri 280 Jakarta, Jakarta), Cerita Obed dan Patrisius (Mezra

E.Pellondou, SMA Negeri 1 Kupang, NTT), Cerita Putri Kecil (BH. Riyanto, SMA Negeri 1 Padamawu, Jawa Timur), Dalam Jaringan (Rizki Lesmana Hidayat, SMP Negeri 4 Cileungsi, Jawa Barat), Dalam Penangkaran Musim (Made Edy Arudi, S.Pd., M.Si., SMPN 2 Sukasada, Bali), Limbasari dan Hari-hari Korona? (Mufti Wibowo, SMP Muhammadyah 1 Purwokerto, Jawa Tengah), Masihkah Tubuhmu Menyimpan Api (Ida Ayu Wayan Sugiantari, S.Pd. M.Pd., SDN 1 Selumbung, Bali), Pelajaran Menggambar Pelangi (Ni Putu Devy Gita Augustina, S.Pd., SD Bali Kiddy, Bali), serta Upacara Tolak Bala (Gm. Sukawidana, SMPN 1 Denpasar, Bali).

“Hadiah untuk guru yang puisinya masuk kategori ‘10 Puisi Terbaik’ adalah uang tunai masing-masing Rp 3 juta, piagam penghargaan yang ditandatangani Gubernur Bali, dan buku antologi puisi,” imbuhnya.

Sementara untuk guru

yang puisinya masuk kategori “90 Puisi Nominasi”, lanjut Artawan, mendapatkan piagam penghargaan yang ditandatangani Gubernur Bali dan buku antologi puisi. Peluncuran buku antologi puisi akan dirancang dan diadakan secara virtual (online) pada 28 Oktober 2020. Namun, jika kondisi memungkinkan, penyerahan hadiah dan peluncuran buku akan diadakan di Rumah Jabatan Gubernur Bali (Jayasabha, Denpasar).

Salah seorang peserta terbaik/pemenang, Made Edy Arudi, S.Pd., M.Si., mengapresiasi gelaran LCPGI lantaran telah memberikan ruang berkreativitas bagi para guru di Indonesia.

Ia menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemprov Bali, Putri Suastini Koster selaku penggagas, serta DSB sebagai pelaksananya. “Semoga ke depannya kegiatan positif seperti ini berkelanjutan dan bila perlu hadiahnya ditingkatkan,” ujarnya. (kmb32)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Komitmen Badung Wujudkan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan

Bupati Giri Prasta Tanda Tangani Kesepakatan Induk dengan Kementerian Keuangan KABUPATEN Badung di bawah kepemimpinan Bupati I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa terus menggenjot pembangunan di berbagai bidang sebagai implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Salah satunya melalui pembangunan Jalan Lingkar Selatan yang diproyeksikan mempermudah konektivitas pariwisata Badung Selatan yang saat ini sudah masuk dalam tahap penandatanganan kesepakatan induk.

Bertempat di Badung Command Center, Pemkab Badung yang diwakili oleh Bupati I Nyoman Giri Prasta melaksanakan penandatanganan kesepakatan induk dengan Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman, berkenaan dengan Penyediaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha) Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung yang dilakukan secara virtual, Senin (10/8) kemarin.

Didampingi Wabup Suiasa, Sekda Adi Arnawa selaku Ketua

Simpul KPBU Kabupaten Badung dan Kadis PUPR I.B. Surya Suamba, Bupati Giri Prasta menyampaikan proyek Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 yang diproyeksikan memudahkan koneksi antardestinasi pariwisata.

“Atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Badung kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan beserta jajaran karena telah menyetujui permohonan Project Development Facility (PDF) atau penyiapan dan pendampingan transaksi proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung. Terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, hanya ada dua pemerintah daerah yang disetujui permohonan PDF-nya, salah satunya kami di Kabupaten Badung,” katanya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) berkomitmen kuat melaksanakan arahan serta catatan-catatan yang diberikan Menteri Keuangan dan menyukseskan proyek KPBU Jalan Lingkar

Selatan Badung ini di mata investor nasional dan internasional.

Selain itu kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang ditugaskan mendampingi Pemkab Badung dalam pelaksanaan proyek ini, pihaknya mohon selalu pendampingan dan bimbingan sehingga nantinya proyek ini dapat berjalan lancar sesuai aturan dan harapan bersama.

Melalui penandatanganan kesepakatan ini Bupati Giri Prasta berharap Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Badung segera terwujud sehingga nantinya muncul Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru dalam upaya meningkatkan pemasukan PAD Kabupaten Badung.

“Jalan ini dimulai dari Kelurahan Benoa, Kutuh, Pecatu dan Jimbaran. Ada jalan di dalam terowongan dengan instalasi terpadu bawah yang dilengkapi oksigen. Secara safety ini sangat terjamin. Ada pula jalan di pinggir tebing yang dilengkapi dengan rest area serta tempat berjualan,” tegasnya.

Mantan Ketua DPRD ini juga menambahkan akan membangun MRT bekerja sama dengan Angkasa Pura untuk memecah kemacetan yang saat ini sudah masuk

Baru 46 SMA di Bali Punya Simpel DARI 156 SMA di Bali, baru 46 sekolah yang memiliki program Simpanan Pelajar (Simpel). Sebanyak 77 sekolah bahkan tidak memiliki aktivitas menabung di sekolah. Demikian disampaikan Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Elyanus Pongsoda di Denpasar beberapa hari lalu.

Menurutya, untuk menumbuhkan kesadaran menabung sejak dini, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali memiliki program Kejar (satu rekening satu pelajar). Akan tetapi program ini belum berjalan optimal, sehingga diperlukan upaya bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota dengan perbankan menyosialisasikan dan menjalin kerja sama program Kejar untuk meningkatkan jumlah rekening pelajar di Provinsi Bali.

Dalam rangka mengedukasi masyarakat, TPAKD juga memiliki program kredit melawan rentenir yang bertujuan mempermudah akses bagi pelaku UMKM mendapatkan kredit di LJK formal dengan proses cepat, mudah dan berbiaya rendah. ‘’TPAKD Provinsi Bali harus berperan dalam mempercepat dan memperluas akses keuangan di daerah sehingga program-program pemulihan ekonomi oleh pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid dapat dirasakan oleh masyarakat,’’ ujar Elyanus Pongsoda.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratmi, S.E., M.Si.,mewakili Gubernur Bali mengingatkan agar edukasi dan literasi tentang investasi bodong kepada masyarakat Bali terus dilaksanakan agar masyarakat terhindar dari tawaran-tawaran investasi ilegal yang merugikan. (kmb42)

Nelayan Hilang

Pencarian Hari Kedua Masih Nihil

Mangupura (Bali Post) – Pencarian nelayan Hengel yang dikabarkan hilang saat melaut bersama rekannya belum membuahkan hasil hingga hari kedua, Senin (10/8) kemarin. Hangel bersama rekannya Atoh (35) yang merupakan nelayan asal Segara Madu Kedonganan, sebelumnya melaut sejak Sabtu (8/8) sore. Namun, nahas jukung yang digunakan terhempas ombak di Perairan Pantai Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Minggu (9/8).

Menurut penuturan A.A. Alit Supartana, S.P.d. selaku Kasi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, pencarian hari kedua dilakukan pada area 5,50 NM. Pihaknya menurunkan dua buah jetski. Selain itu, melakukan pencarian di areal dengan ruber boat dari Polair Bali.

Pada hari pertama petugas sempat menemukan tanda-tanda bahwa jukung yang korban tumpangi dalam kondisi sudah patah.

Di lokasi juga ditemukan jaring. Diduga korban sempat tersangkut di jaring tersebut.

“Kondisi jukung patah menjadi dua. Dari dokumen foto yang dikirim, memang terlihat patah,” ujarnya.

Pencarian hari kedua tetap sesuai prosedur. Sesuai renops, luas pencarian di area 5.50 NM. “Kalau hari ini masih nihil, Selasa besok (hari ini - red) pencarian akan diperluas. Namun, kami tetap memperhatikan kondisi cuaca, arus, kecepatan angin,” ucap Alit Supartana.

Kesaksian korban selamat Atoh, kala itu mereka hendak kembali ke daratan, namun terjadilah kecelakaan di posisi sekitar 100 meter arah barat dari ujung landasan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (8°44’58.90”S-115° 8’50.81”E). Atoh sempat memberikan keterangan di Pos Polair Kedonganan.

Tim SAR gabungan yang terlibat pada hari kedua pencarian terdiri atas Basarnas, Dit. Samapta Polda Bali, Pos AL Badung, Polair, Syahbandar Kedonganan, Potensi SAR 115, Potensi Relindo, Sat. Rescue, kelompok nelayan dan beberapa teman korban. (kmb23)

Banyak Turis Tak Pakai Masker di Pantai

Mangupura (Bali Post) Puluhan Polwan Polres Badung melakukan penyisiran di Pantai Nelayan dan Pantai Batu Bolong, Kuta Utara, Senin (10/8) kemarin. Selain menyerahkan bantuan kepada nelayan, para polwan tersebut memberikan masker bagi pengunjung pantai.

Pasalnya, banyak ditemukan turis yang tidak mengenakan masker.

Wakapolres Badung Kompol Ni Putu Utariani menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan untuk meringankan beban hidup nelayan dan dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-72 Polwan. ‘’Tema yang diusung adalah Polwan siap mewujudkan kamtibmas kondusif masyarakat semakin produktif,’’ ujarnya.

Menurutnya, kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Jalan Pantai Nelayan kepada Kelompok Nelayan Merta Segara juga untuk memberi semangat ketahanan pangan serta menumbuhkan rasa saling asah, asih dan asuh sesama nelayan. Saat di seputaran Pantai Batu Bolong, petugas melaksanakan pengaturan arus lalu lintas, membagikan helm, masker dan hand sanitizer, baik kepada warga asing maupun lokal.

Mantan Kasatbinmas Polresta Denpasar itu menekankan pentingnya protokol kes-

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup I Ketut Suiasa dan Sekda I Wayan Adi Arnawa saat penandatanganan kesepakatan induk pembangunan jalan lingkar selatan dengan Kementerian Keuangan secara virtual, Senin (10/8) kemarin. gelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

(PII) Wahid Sutopo, Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata serta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. (ad113)

Satpol PP Turunkan Baliho Usang

Mangupura (Bali Post) -

Ratusan baliho dan spanduk usang di kawasan Kabupaten Badung diturunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, Senin (10/8) kemarin. Jajaran tim yustitusi berhasil menurunkan 135 baliho dan spanduk kedaluwarsa di enam kecamatan.

Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara menjelaskan, jenis baliho dan spanduk yang ditertibkan di antaranya ucapan selamat hari raya yang sudah berlalu, seperti ucapan selamat hari raya Nyepi dan pengumuman penerimaan siswa oleh sekolah. “Itu kan sudah lewat, sehingga kami tertibkan. Kegiatan ini dilaksanakan selama sepekan. Sebab, sebelumnya kami fokus pada penanganan

Covid-19,” ujarnya.

Terkait reklame berizin yang isinya telah kedaluwarsa, IGAK Suryanegara menyebut akan melakukan pendekatan ke pemilik, karena banyak yang berupa sumbangan. Pihaknya juga akan melakukan pengecekan terhadap reklame porpol yang telah kedaluwarsa dan masih banyak dipampang. “Kami akan cek dulu. Beberapa waktu lalu sudah ada yang

kami turunkan, karena sudah kedaluwarsa,” tegasnya.

Birokrat asal Denpasar ini juga akan menindak tegas tiang reklame yang melanggar zona. Tak hanya itu, pihaknya masih tetap melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di era kenormalan baru ini. Terutama di kawasan yang dipadati oleh pengunjung, seperti pusat perbelanjaan dan pasar tradisional.

“Di tiap pasar sudah kami

tempatkan petugas dua orang, sehingga bisa selalu mengingatkan pedagang dan pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga di pusat perbelanjaan, seperti mal dan toko, juga kami lakukan pengawasan,” jelasnya.

IGAK Suryanegara mengajak seluruh pihak bersamasama mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, sehingga tak timbul lagi klaster baru penyebaran virus Corona.

“Mari bersama-sama mematuhi protokol kesehatan dan saling mengingatkan demi kesehatan bersama,” pungkasnya. (kmb27)

Sambungkan Internet Gratis hingga Rumah Warga Swadaya Alat Penguat Sinyal

Mangupura (Bali Post) Masyarakat Kabupaten Badung kini dapat menikmati akses internet gratis yang telah disiapkan pemerintah setempat di areal publik, seperti balai pertemuan atau banjar. Warga tinggal menambah alat penguat sinyal agar akses internet dapat dijangkau dari rumah, namun alat yang dibutuhkan tidak menjadi tanggungan pemerintah melainkan swadaya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Badung I G.N. Jaya Saputra saat dimintai konfirmasinya, Senin (10/8) kemarin mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas dari rumah memanfaatkan jaringan internet.

Oleh karena itu, perlu kesiapan masyarakat untuk benar-benar memanfaatkan internet gratis yang diberikan Pemerintah Kabupaten Badung, berupa pemasangan

wifi di masing-masing banjar.

“Untuk memancarkan ini, perlu ada bantuan dari banjar setempat untuk memancarkan sinyal hingga terjangkau ke rumah warga. Sekarang bergantung kesiapan warga di masing-masing banjar, karena pengelolaan teknis dan perangkat secara swadaya,” ungkapnya.

Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 ini pemanfaatan Wifi tidak hanya digunakan untuk siswa belajar. Wifi gratis tersebut sejatinya sangat berguna bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di banjar-banjar itu sendiri. “Pemanfaatan Wifi sangat tinggi, sehingga saya sarankan banjar atau desa juga bisa memanfaatkannya dengan membantu warganya,” katanya.

Dikatakannya, masyarakat bisa memasarkan produk UMKM melalui online dengan memanfaatkan Wifi yang ada, sehingga bisa transaksi. “Untuk memper-

luas tersebut, banjarlah yang mempersiapkan secara swadaya, sehingga Wifi benar-benar bisa dimanfaatkan,” tegas Jaya Saputra.

Percobaan pemanfaatan Wifi gratis sudah dilakukan di Banjar Bindu, Abiansemal. Bahkan, untuk tahap awal pemanfaatannya lumayan efektif, karena banjar mengatur teknis ke rumah warga.

“Jadi, kemarin langsung ditinjau bapak bupati, bagaimana masyarakat menerapkan smart city di Kabupaten Badung. Itulah yang diinginkan pimpinan,” jelasnya.

Pihaknya mengakui penyebaran Wifi menggunakan sistem subsidi silang, yaitu jauh dekat biaya instalasinya sama. Jadi, yang titiknya jauh tidak terlalu diberatkan dengan biaya penarikan kabel yang tinggi. Adanya kerja sama dengan pihak LPD juga sangat membantu warga yang kurang mampu dalam hal pembiayaan. (kmb27)

Pertambangan Pasir Laut di Ranperda RZWP3K Dinilai Kurang Pas ADANYA frasa “pertambangan pasir laut” di sejumlah pasal dalam Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) mendapat sorotan tajam. Ini lantaran pertambangan pasir laut merupakan salah satu penyebab kerusakan pesisir laut.

Bali Posy/ist

MASKER - Wakapolres Badung Kompol Ni Putu Utariani menyerahkan masker kepada warga asing.

ehatan di tengah Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diimbau menggunakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan.

Tak kalah pentingnya disiplin berlalu lintas dan mengenakan helm. ‘’Ratusan botol hand sanitizer dan masker serta puluhan helm kami serahkan ke masyarakat sebagai bentuk kepedulian Polres Badung,’’ imbuh Kompol Utariani. (kmb36)

Tabrak Pohon, Pengendara Motor Tewas

Mangupura (Bali Post) Lakalantas tunggal terjadi di wilayah Banjar Pegending, Desa Dalung, Kuta Utara, Badung, Sabtu (8/8) lalu. Pengendara sepeda motor trail berinisial KY (21) tewas di TKP setelah menabrak pohon.

Menurut Kasubbag Humas Polres Badung Iptu Ketut Gede Oka Bawa, korban beralamat di Jalan Kenyeri, Denpasar Timur. “Setelah menerima laporan kejadian itu, anggota Unit Laka Satlantas Polres Badung langsung ke TKP untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya, Minggu (9/8).

Kronologinya, lanjut Oka Bawa, awalnya korban melaju dari utara. Saat mendekati

ke dalam tahap feasibility study.

“Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan wisatawan serta berbagai kegiatan dan event internasional yang diselenggarakan di Bali dan Kabupaten Badung khususnya,” ungkap Bupati asal Pelaga ini.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengapresiasi usaha dan inisiatif yang telah dilakukan oleh Bupati Badung beserta jajaran untuk menggunakan skema KPBU dalam upaya bersama mendukung pariwisata di Bali dengan membuka akses jalan baru berupa jalan lingkar selatan yang menghubungkan objek-objek pariwisata di selatan Bali, dalam rangka mendukung pariwisata di Badung atau Bali secara umum sehingga pertumbuhan pariwisata dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional selain menambah devisa negara.

Acara penandatanganan virtual tersebut turut diikuti Direktur Pen-

TKP, diduga kondisi tubuh korban menurun.

Akibatnya, KY tidak bisa konsentrasi mengendarai sepeda motornya. Alhasil laju motor keluar dari as jalan dan menabrak pohon di sisi barat jalan. Saking kerasnya tabrakan mengakibatkan korban mengalami kaki kanan dislokasi, wajah remuk dan langsung meregang nyawa di TKP. “Mayat korban dibawa ke RSD Mangusada, Kapal. Kejadiannya pukul 05.30 Wita.

Padahal kondisi jalan di TKP lurus sehingga pandangan tidak terhalang dan kering.

Kami mengimbau pengguna jalan supaya tetap hati-hati dan utamakan keselamatan,” terangnya. (kmb36)

“Pasir laut di seluruh pesisir Pulau Bali adalah penyangga daratan. Kerusakan pesisir laut salah satu penyebabnya adalah pertambangan pasir laut,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Komang Wirawan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (10/8) kemarin.

Menurutnya, sedikitnya ada empat pasal yang masih kurang pas atau tidak sejalan dengan tujuan dibuatnya ranperda. Pasal 10 ayat 5 huruf j yang bunyinya mengembangkan pemanfaatan pasir laut untuk memenuhi kebutuhan material bagi pembangunan infrastruktur. Pasal 12 huruf I yang bunyinya zona pertambangan. Pasal 21 ayat 3 yang bunyinya pemanfaatan pasir laut pada subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur publik dan pengamanan pantai. Pasal 42 ayat 2 yang bunyinya masyarakat tradisional dan/atau desa adat yang memanfaatkan ruang laut wajib memiliki Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan. “Kami menyarankan Gubernur agar penambangan pasir dan atau pengerukan pasir di laut dilarang,” tegasnya.

Wirawan menambahkan, pertambangan pasir laut tidak saja membahayakan Bali dan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga bertentangan dengan Pasal

35 UU No.27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Hal ini penting kami sampaikan sebab mencermati peristiwa yang dialami di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI, yang mana akibat dikeluarkannya izin pengerukan pasir di laut mengakibatkan dua pulau di sekitarnya hilang alias tenggelam,” paparnya.

Siapa pun, lanjutnya, tentu tidak mengharapkan kejadian serupa menimpa Pulau Dewata. Oleh karena itu, Ranperda RZWP3K agar lebih menonjolkan bidang pelestarian dan penjagaan lingkungan kawasan pesisir dan pulaupulau kecil daripada sekadar mengeksploitasinya untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Terutama sekali yang berkaitan dengan pengerukan pasir laut. Jangan sampai pasalpasal itu membuat masyarakat adat kehilangan akses atau kesulitan memanfaatkan ruang laut, pesisir dan pantai untuk upacara adat, kegiatan adat dan ritual lainnya. “Kami tidak ingin ada kesan bahwa penyusunan ranperda ini karena adanya pesanan sponsor dengan mengorbankan kepentingan masyarakat Bali dan terganggunya kelestarian dan harmonisasi lingkungan,” jelasnya.

Wirawan menegaskan, upaya mengarahkan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau

I Komang Wirawan

Bali Post/ist

kecil secara terpadu dan berkelanjutan mesti mempertimbangkan sejumlah hal.

Di antaranya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan daya dukung (carrying capacity) ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan. Kemudian, ada keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir, serta kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan WP3K yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. (kmb32)

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Pemutakhiran Data Pemilih

Perbankan Senator RI Minta Debitur Ikut Asuransi Jiwa Kredit Demi Ketahanan ’’Duwe’’

Wedakarna Puji Prestasi Direktorat Cybercrime Polda Bali Terkait Kejahatan ’’Skimming’’

KOMITE I Bidang Hukum DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengundang Pimpinan Regional Bank BRI Bali dan seluruh pimpinan BRI di sembilan kabupaten/kota terkait sejumlah aspirasi masyarakat. Tampak Senator Arya Wedakarna (AWK) didampingi Ida Bagus K. Subagia (Kepala Kantor BRI Wilayah Denpasar), I Nyoman Hermanto (Deputi OJK Bali) dan AKBP I Gusti Putu Ayu Suinaci (Kepala Sub Direktorat Cybercrime Polda Bali).

Dalam rapat yang diadakan di Kantor BRI Wilayah Denpasar itu, Senator AWK membahas sejumlah hal terkait maraknya pelelangan aset warga Bali sebagai debitur di bank karena ketidaktahuan tentang wawasan Asuransi Jiwa Kredit. Akibatnya, banyak tanah bangunan milik semeton Bali yang menjadi jaminan akhirnya dilelang karena tidak menyertakan Asuransi Jiwa Kredit dalam akad. Jika salah satu suami atau istri meninggal dunia, kredit itu tetap menjadi tanggungan keluarga. ‘’Saya menemukan kasus di BRI Tabanan dan sudah kita rapatkan. Dari RDP dan penelusuran kami, seorang istri kini harus menanggung utang suaminya. Tegak rumah yang mereka tinggali kini terancam disita karena gagal bayar. Setelah kita cari tahu,

ternyata almarhum suaminya tidak menandatangani Asuransi Jiwa Kredit. Seharusnya penjelasan dari pihak bank detail. Kalau saya jadi bagian kredit dari bank, tentu saya tidak akan setujui kredit apa pun tanpa ada komitmen ikut asuransi. Akhirnya terjadi kan? Kini banyak bank harus repot dengan masalah hukum, harus menghadapi gugatan, atau hal-hal teknis yang merepotkan. Seandainya dulu calon debitur ikut Asuransi Jiwa Kredit, semua masalah jadi mudah. Saya kira pemahaman masyarakat perlu dibenahi,’’ ungkap Gusti Wedakarna.

Komite I juga menyoroti maraknya kasus skimming yang dilakukan oleh penjahat internasional yang berkedok sebagai turis di Bali. Menurut laporan AKBP Gusti Putu Ayu Suinaci dari Polda Bali, terdapat 283 pengaduan masyarakat (dumas) selama tahun 2019 dengan mayoritas korban dari Indonesia, Prancis, Belanda, Belgia, Spanyol, Italia, China, Amerika, Australia, Selandia Baru dan Korea. ‘’Penanganan perkara yang dilakukan oleh Subdit V (Cybercrime) Ditreskrimsus Polda Bali sudah sangat baik. Tapi kita akui bahwa selama ini hukuman bagi pelaku kejahatan skimming kurang maksimal, dan ini perlu kita dorong. Mau tidak mau, maraknya kejahatan skimming

Tabanan (Bali Post) Seluruh jajaran partai politik (parpol) mendukung langkah KPU Kabupaten Tabanan yang secara masif telah melakukan pemutakhiran data pemilih terkait tahapan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar Desember mendatang. Hal ini terungkap dalam bimbingan teknis (bimtek) KPU Kabupaten Tabanan kepada stakeholder termasuk parpol yang juga dihadiri Komisioner KPU Bali A.A. Gede Raka Nakula, Senin (10/8) kemarin.

BERSAMA – Senator Arya Wedakarna (dua dari kiri) bersama I Nyoman Hermanto (Deputi OJK Bali), Ida Bagus K. Subagia (Kepala Kantor BRI Wilayah Denpasar) dan AKBP I Gusti Putu Ayu Suinaci (Kepala Sub Direktorat Cybercrime Polda Bali). di ATM akhirnya mencemari nama baik Bali. Apalagi kita sedang persiapan new normal, maka dari itu nama baik Bali adalah segalanya. Saya rasa kinerja Polda Bali sudah sangat baik,’’ ujar Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Kelompok MPR-RI. Terkait sejumlah pelaku yang berasal dari Bulgaria, Rumania, Polandia, Ukraina, Turki dan Australia juga menjadi perhatian AWK. ‘’Inilah dampak pembebasan Visa On Arrival (VOA). Turis tidak berkualitas akhirnya datang

ke Bali termasuk penjahatpenjahat skimming. Kita akan usulkan agar negara-negara dengan track record tidak baik lebih diperketat. Kerja sama Imigrasi dan Polda Bali juga harus lebih baik,’’ tegas Gusti Wedakarna.

Di akhir acara, DPD-RI memuji peran BRI terkait pengamanan mesin ATM yang dinilainya sudah sangat baik dan relatif aman dibanding pengamanan ATM lainnya.

AWK berharap sistem keamanan BRI bisa menjadi contoh. (ad111)

Anggaran

DPRD dan Bupati Gianyar Bahas KUA-PPAS Perubahan 2020 dan 2021 Dalam Sehari

BADAN Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gianyar menggelar rapat pembahasan perubahan Kebijakan Umum AnggaranPrioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020 dan KUA-PPAS 2021 bersama eksekutif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gianyar, di ruang sidang Kantor DPRD Gianyar, Senin (10/8) kemarin.

Rapat yang diagendakan berlangsung dua hari tersebut, ternyata dalam sehari berhasil dituntaskan secara maraton.

Bahkan, nota kesepakatan antara DPRD Gianyar dan Bupati Gianyar telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta didampingi Wakil Ketua I Gusti Ngurah Anom Masta dan Ida Bagus Gaga Adi Saputra, serta sejumlah anggota legislatif. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Gianyar Made Mahayastra didampingi Ketua TAPD Made Gede Wisnu Wijaya bersama sejumlah kepala OPD. Ketua DPRD Tagel Winarta mengatakan, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2020 dan KUA-PPAS 2021 memakan waktu lebih singkat (cepat) dibandingkan yang dijadwalkan karena adanya

kesepahaman dengan Bupati Mahayastra. ‘’Bapak Bupati bersama tim TAPD-nya sudah menjelaskan secara detil, lugas, tegas, dan menyeluruh rancangan-rancangan baik yang di-refocusing maupun program-program baru yang sangat prioritas,’’ katanya.

Menurutnya, pada pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2020, usulan DPRD mengenai dana hibah atau bansos terkait penangan Covid-19 sudah disetujui untuk dicairkan.

Program-program pembangunan juga tetap dijalankan berdasarkan skala prioritas.

Diharapkan program-program itu bisa menyentuh kepentingan masyarakat. ‘’Pembangunan tetap dijalankan, dana hibah tetap dibantu untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, pemberian bantuan sembako tahap III akan dilaksanakan oleh Bupati,’’ papar Tagel Winarta.

Ditambahkannya, pembahasan APBD Induk 2021 yang disampaikan Bupati Mahayastra sudah dijelaskan secara terperinci, sehingga usulan itu pun disetujui. Target pendapatan pada APBD 2021 dirancang Rp 900 miliar lebih, lebih rendah daripada target pendapatan pada APBD 2020 yang dirancang Rp 1 triliun lebih.

Bupati Mahayastra me-

nyatakan target pendapatan pada APBD 2021 dirancang dengan berpijak pada capaian pendapatan tahun ini. ‘’Sampai saat ini PAD kita tembus Rp 300 miliar lebih, kas daerah Rp 11 miliar, deposito Rp 150 miliar ditambah pinjaman-pinjaman. Kami optimis dengan kondisi ini,’’ jelasnya.

Dalam rapat banggar tersebut terungkap pula bahwa bansos atau dana hibah terkait piodalan dan ngaben yang tahun 2020 ini ditunda akibat pandemi Covid-19 akan digulirkan

kembali tahun 2021. Terkait hal tersebut, masyarakat dipersilakan mulai mempersiapkan upacara piodalan, ngaben, dan upacara lainnya yang tertunda. ‘’DPRD mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati dan berterima kasih. Mudah-mudahan penanggulangan Covid dan pembangunan tetap lancar tanpa mengurangi kegiatan prioritas sekaligus membantu masyarakat tetap berjalan sesuai harapan bersama,’’ pungkas Tagel Winarta. (ad112)

NOTA KESEPAKATAN - Bupati Gianyar I Made Mahayastra (dua dari kiri) dan Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD Gianyar IGN Anom Masta dan I.B. Gaga Adi Saputra (paling kanan) serta Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya (paling kiri) usai menandatangani nota kesepakatan.

Perbaikan Pasar Baturiti Masih Tunggu Anggaran

Bali Post/dok

TERBAKAR - Kondisi Pasar Baturiti usai terbakar pada Juni lalu.

Tabanan (Bali Post) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ta-

banan berupaya segera merevitalisasi sebagian kios Pasar Baturiti yang terbakar pada

pertengahan Juni lalu. Pembangunan tersebut ditaksir membutuhkan anggaran Rp 1 miliar dan saat ini masih diajukan ke APBD II. ‘’Kami coba ajukan untuk bisa dibantu dari APBD. Jadi, belum tahu kapan bisa dimulai perbaikannya karena masih menunggu anggaran,’’ terang Kabid Perdagangan Disperindag Tabanan Ni Wayan Primayani dihubungi, belum lama ini.

Anggaran yang diajukan ke daerah tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Dinas PUPRPKP di lokasi kejadian. Estimasi biaya itu dibutuhkan untuk perbaikan sebagian kios pasar. ‘’Disperindag mohon ke PU agar melakukan survei berapa estimasi biaya yang diperlukan. Didapatkan nilai Rp 1 miliar. Dasar ini digu-

nakan untuk mohon anggaran ke APBD,’’ ucapnya.

Kepastian dimulainya pengerjaan kios tergantung ketersediaan anggaran. ‘’Surat sudah maju, semoga saja cepat disetujui. Kasihan juga para pedagang berjualan darurat dengan payung,’’ imbuh Primayani.

Seperti diketahui, kebakaran hebat terjadi Pasar Baturiti, Kecamatan Baturiti, 21 Juni 2020 dini hari. Sebanyak 14 unit kios pedagang di bagian selatan pasar ludes dan empat unit toko di sebelah utara mengalami kerusakan ringan. Diduga penyebabnya karena arus pendek listrik di salah satu kios. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pedagang yang kiosnya terbakar kini berjualan secara darurat berbekal payung. (kmb28)

Ditunda, Penetapan Enam Pura Jadi Cagar Budaya Tabanan (Bali Post) Pandemi Covid-19 berdampak pada recofusing sejumlah kegiatan. Fokus anggaran daerah saat ini lebih diprioritaskan pada upaya penanganan Covid-19. Di Kabupaten Tabanan, recofusing anggaran berdampak pada penundaan sejumlah kegiatan, salah satunya penetapan enam pura yang rencananya dijadikan cagar budaya tahun 2020.

Menurut data Dinas Kebudayaan Tabanan, keenam pura tersebut berlokasi di Kecamatan Penebel yaitu Pura Luhur Besi Kalung di Desa Babahan, Pura Luhur Batukaru di Desa Wongaya Gede, Pura Luhur Muncak Sari di Desa Sangketan, Pura Luhur Petali di Desa Jatiluwih, Pura Luhur Tamba Waras di Desa Sangketan dan Pura Luhur Sekartaji di Desa Sesandan.

KPU Tabanan Diminta Lindungi Hak Pemilih Pemula

“Sebenarnya berkas pengajuan penetapan sudah siap, namun ada recofusing anggaran karena Covid, jadi penetapan ditunda,” papar Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan I Gusti Ngurah Supanji, Senin (10/8) kemarin. Ia enggan menyebutkan nilai anggaran yang di-recofusing, sebab penetapan memerlukan anggaran lantaran ada pelibatan penel-

iti dan tim ahli.

Enam pura ditetapkan sebagai cagar budaya karena terkait Warisan Budaya Dunia dan ada peninggalan sejarah di enam pura tersebut. Di samping itu, mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. “Tahun sekarang kemungkinan tidak bisa. Mudah-mudahan tahun 2021 bisa terlaksana,” ucapnya. (kmb28)

Salah satu perwakilan parpol, I Gusti Nyoman Omardani, mengatakan pihaknya dan seluruh rekannya di PDI-P memberikan dukungan penuh terhadap proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan jajaran KPU Tabanan hingga ke tingkat bawah. ‘’Kami sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan jajaran KPU Tabanan dalam proses pemutakhiran data pemilih ini sehingga nantinya Pilkada Tabanan dapat berjalan tanpa konflik,’’ tegasnya.

Politisi asal Kecamatan Pupuan yang kini duduk di DPRD Tabanan itu juga menyampaikan secara kelembagaan PDI-P sangat mengapresiasi kerja KPU Tabanan dalam proses pemutakhiran data pemilih kali ini karena selalu melibatkan parpol dan stakeholder. ‘’Kami yakin data yang akan dihasilkan benar-benar berkualitas sehingga kualitas pilkada meningkat,’’ ucapnya.

Ia mengharapkan pemilih pemula dilindungi haknya pada 9 Desember nanti. Artinya, para pemilih pemula benar-benar bisa menggunakan haknya secara konstitusi. Menurutnya, ada tiga poin penting di lapangan terkait pemilih pemula, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP elektronik, mereka yang belum berumur 17 tahun tapi sudah kawin dan belum merekam KTP elektronik serta mereka yang berumur 19 tahun tepat pada 9 Desember.

Hal senada diungkapkan perwakilan Partai Golkar, Made Arjana. Pihaknya yakin apa yang dilakukan KPU

Bali Post/ist

BIMTEK - Bimtek yang dilakukan KPU Kabupaten Tabanan kepada stakeholder termasuk parpol. hingga jajaran bawah adalah upaya dalam meningkatkan kualitas data pemilih. ‘’Melihat pola kerja KPU Tabanan, kami yakin proses pemutakhiran data pemilih dalam pilkada mendatang akan maksimal.

Kami sangat mengapresiasi kerja KPU Tabanan dan yakin data pemilih kali ini berkualitas,’’ ujarnya.

Sementara itu, narasumber A.A. Gede Raka Nakula didampingi moderator Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tabanan I Ketut Sugina dan Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Weda Subawa menegaskan, pemutakhiran data pemilih yang kini memasuki masa coklit dilakukan secara masif oleh jajaran KPU hingga ke tingkat paling bawah. Hal ini bertujuan menghasilkan data pemilih berkualitas yang memenuhi tiga unsur yakni akurat, mutakhir dan komprehensif.

Menurut Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Weda Subawa, pihaknya melibatkan stakeholder dalam setiap proses tahapan pilkada yang berjalan.

Ia berharap hubungan baik antara KPU dan stakeholder dipertahankan dan ditingkatkan sehingga segala proses tahapan berjalan aman dan lancar. ‘’Kami selalu terbuka dan transparan dalam setiap proses. Stakeholder khususnya partai politik bisa memantau proses tahapan yang sedang dilakukan oleh jajaran KPU Tabanan,’’ ungkapnya.

Di bagian lain, Kabid PIAK Disdukcapil I Wayan Januada menyatakan kesiapannya membantu KPU Tabanan dalam proses pemutakhiran data pemilih yang sedang berjalan. Pihaknya berjanji jemput bola ke desa-desa jika KPU Tabanan telah memberikan data pemilih yang belum merekam KTP elektronik. (kmb28)

Salah satu daftar yang wajib dipenuhi selain penerapan prokes adalah izin dari para orangtua/wali murid untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah.

Kalau syarat untuk pembelajaran tatap muka dipenuhi, akan direkomendasikan ke pimpinan daerah.

Menurutnya, selama pandemi Covid-19 dan penerapan pembelajaran daring, beberapa siswa terkendala perangkat (gawai) atau jaringan internet.

Oleh karena itu, Dikpora sejak sepekan ini mulai menerapkan sistem pelayanan pembelajaran guru kunjung. Guru dari siswa atau sekolah tempat belajar siswa, melakukan kunjungan untuk kegiatan belajar mengajar. ‘’Guru mengunjungi siswa yang tidak terjangkau jaringan internet atau terkendala tidak punya gawai untuk pembelajaran daring,’’ jelasnya.

Sistem ini pula nantinya diterapkan ketika ada sekolah

yang belum siap dengan penerapan prokes. Untuk layanan guru kunjung, Dinas Dikpora minta kepada sekolah agar para guru diberikan insentif berupa uang transpor. ‘’Anggarannya diambilkan dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah juga kami minta mengalokasikan pemenuhan paket internet bagi siswa yang terkendala biaya internet,’’ tambahnya.

Persetujuan dari orangtua atau wali siswa sangat penting untuk pembelajaran tatap muka ini. Bilamana nantinya ada sekolah yang wali/orangtua siswanya tidak setuju dan ada sebagian yang setuju, penerapan pembelajaran tatap muka hanya diusulkan untuk yang setuju. Sementara yang belum setuju masih pembelajaran secara daring.

Di Jembrana terdapat 182 SD Negeri, 7 MI Negeri, 12 MI swasta, 18 SMP Negeri, 7 SMP swasta, 4 MTs Negeri dan 9 MTs swasta. (kmb26)

Disdikpora Verifikasi Sekolah untuk Pembelajaran Tatap Muka

Negara (Bali Post) – Kabar gembira bagi pelajar di Kabupaten Jembrana yang sudah ingin masuk sekolah. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana berencana membuka sekolah atau pembelajaran tatap muka. Namun, sekolah wajib memenuhi protokol kesehatan (prokes) yang ditentukan dan mendapatkan restu dari orangtua siswa.

Untuk memenuhi syarat kesiapan prokes pembelajaran tatap muka, Dinas Dikpora Jembrana mulai Senin (10/8) kemarin melakukan verifikasi pemenuhan daftar periksa prokes SMP dan SD. ‘’Kami sedang melakukan verifikasi.

Nanti kami ketahui mana sekolah yang sudah sangat siap atau belum siap menerapkan prokes,’’ ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Nyoman Wenten seizin Kepala Dinas Dikpora Jembrana Ni Nengah Wartini.

Tempat Karantina PMI di Jembrana Kosong Negara (Bali Post) – Tidak ada lagi pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Jembrana yang menjalani karantina. Sejak dua pekan lalu, tempat karantina kosong. Layanan karantina disediakan Pemerintah Kabupaten Jembrana bagi PMI dan pelajar yang pulang dari luar negeri untuk memutus penularan Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jembrana I Gusti Agung Putu Arisantha beberapa hari lalu mengatakan tempat karantina sudah kosong sejak 20 Juli. Sebab, semua PMI sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing.

Pelaksanaan karantina dua pekan bagi PMI ini dilakukan mulai April hingga Juli. Selama empat bulan itu, 647 PMI asal Jembrana menjalani karantina di sejumlah hotel.

PMI yang dipulangkan telah mendapatkan surat keterangan sehat dari tim medis. Meskipun sudah berada di luar dan berbaur dengan masyarakat, mereka diharapkan tetap menjalankan imbauan pemerintah, yaitu sering mencuci tangan, menerapkan physical distancing, memakai masker dan menjaga kebersihan tubuh.

Menurut Arisantha, PMI yang datang belakangan ini sudah membawa hasil tes swab. ‘’Jika negatif, karantina di

Bali Post/kmb26

DIPULANGKAN – Sejumlah PMI asal Jembrana yang menjalani karantina dipulangkan ke rumahnya masingmasing. rumah 14 hari. Kalau belum keluar hasilnya, PMI menunggu di hotel dua hari,’’ pungkasnya.

Dikatakannya, kecil kemungki-

nan PMI pulang ke Bali saat ini.

Apalagi informasinya mereka sudah bisa kembali bekerja ke luar negeri. (kmb26)

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

U. 0000105

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Meninggal Akibat Covid-19

Pihak Keluarga Minta Jenazah Dipulangkan Paksa Amlapura (Bali Post) Kasus warga meninggal akibat terkonfirmasi positif Covid-19 terus saja bertambah di Kabupaten Karangasem. Kasus terbaru, pasien Covid-19 meninggal di RSUD Karangasem itu berasal dari Banjar Dinas Bias Lantang, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Senin (10/8) kemarin. Pihak keluarga sempat meminta kepada pihak rumah sakit agar korban itu bisa dipulangkan paksa. Maksudnya agar jenazah itu diizinkan dibawa ke rumah duka. Namun, pihak rumah sakit tidak mengizinkan. Setelah pihak rumah sakit memberikan pemahaman, akhirnya keluarga mengikhlaskan penguburan jenazah itu sesuai protokol kesehatan.

Dengan adanya paksaan pihak keluarga supaya jenazah keluarganya itu dibawa peluang ke rumah duka, membuat belasan petugas Satpol PP Karangasem mendatangi RSUD Karangasem.

Satpol PP lalu berkoordinasi dengan rumah sakit dan juga pihak keluarga korban. Direktur Rumah Sakit I Wayan Suardana bersama anggota Satpol PP memberikan pemahanan kepada pihak keluarga terkait hal tersebut. Setelah diberikan pemahaman, pihak keluarga berkoordinasi dengan keluarganya, akhirnya keluarga korban menyerahkan sepenuhnya penanganan jenazah korban itu sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Cucu pasien yang meninggal akibat Covid-19, I Wayan Budiasa, menuturkan ka-

keknya (Ketut Giton) memang sejak lama mengalami sakit sesak napas. Namun, dirinya bingung di mana kakeknya itu terkena Covid-19, sehingga kemudian kematiannya divonis positif Covid-19. Sebab, kakeknya itu tidak pernah keluar rumah akibat sudah tua. ‘’Memang sih bertahuntahun kakek saya itu sakit sesak. Sudah beberapa kali berobat ke rumah sakit. Biasanya setiap hari minum obat. Kakek baru kemarin (Minggu - red) masuk IGD RSUD kemudian langsung meninggal. Anehnya meninggalnya itu dikatakan positif Covid-19,’’ ucapnya.

Budiasa mengatakan, ia ingin membawa kakeknya itu ke rumah agar bisa dimakamkan secara wajar.

Sebab, diyakini kakeknya itu tidak meninggal akibat Covid-19. Namun, setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan lainnya, maka penanganan jenazah itu akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak rumah sakit, sesuai standar Covid-19. ‘’Jenazah dimakamkan Senin kemarin di Setra Amed.

Sarana upacara dan prosesinya di rumah sakit sebelum dibawa ke setra (kuburan),’’ katanya.

Secara Klinis Covid-19 Direktur RSUD Karangasem I Wayan Suardana mengatakan, dilihat secara klinis, pasien itu memang mengarah ke Covid-19 karena mengalami gejala batuk, pilek, demam, sesak napas.

Bahkan dari hasil rontgen,

juga mengarah ke Covid-19. ‘’Untuk memastikan Covid-19, maka harus di-swab.

Rencananya pasien itu dilakukan swab. Tetapi sebelum swab diambil, pasien sudah lebih dulu dipanggil Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Jadi, klinisnya bisa mengarah ke Covid-19. Pasien itu termasuk kasus probeble,’’ jelas Suardana.

Melihat factor-faktor mengarah ke Covid-19 tersebut, pihaknya tidak mengizinkan keluarganya membawa langsung jenazah itu pulang ke rumah duka untuk diupacarai di sana. Sebab, ia tidak ingin nantinya keluarga dan masyarakat lainnya terpapar virus ini, sehingga dapat merugikan masyarakat luas. ‘’Prosesi upacara jenazah secara adat bisa dilakukan di rumah sakit. Hanya jumlahnya harus dibatasi.

Proses penguburannya nanti bisa dihadiri keluarga yang mendapat APD. Dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Seperti memakai masker dan jaga jarak. Saat penguburan, kita serahkan ke Satgas Kabupaten,’’ Tegas Suardana. (kmb41)

Bali Post/kmb41

SESUAI PROTOKOL KESEHATAN - Direktur RSUD Karangasem I Wayan Suardana saat memberikan pemahaman kepada pihak keluarga terkait permintaan jenazah positif Covid-19 untuk dibawa ke rumah duka. Akhirnya, pihak keluarga menyerahkan penanganan jenazah itu sesuai protokol kesehatan dari pihak rumah sakit.

Cetak Atlet Berprestasi

Sosialisasi Tahapan Pendaftaran Calon

PVBSI Buleleng Gulirkan KPU Ajak Kader Partai Tidak Lakukan ’’Money Politics’’ Akademi Bola Voli

Bali Post/kmb41

NAPAK TILAS DITIADAKAN - Pelaksanaan napak tilas perjuangan I Gusti Ngurah Rai serangkaian peringatan 17 Agustus 2020 ditiadakan akibat tak ada anggaran.

Tak Ada Anggaran, Napak Tilas Ditiadakan Amlapura (Bali Post) Pelaksanaan napak tilas sebagai peringatan perjuangan I Gusti Ngurah Rai terkait momen Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020 justru ditiadakan. Penyebabnya, tidak adanya anggaran yang diplot untuk pelaksanaan kegiatan itu. Selain itu ada hal krusial lainnya yakni situasi tidak kondusif, akibat pandemi Covid-19.

Salah seorang warga yang orangtuanya menjadi pejuang, Rastra, memang sangat menyayangkan sekali pelaksanaan napak tilas perjuangan I Gusti Ngurah Rai itu tidak dilaksanakan. Idealnya kegiatan itu wajib dilaksanakan sebagai wujud peringatan. Alasannya, perjuangan para pahlawan terdahulu all out bukan saja material, fisik tetapi jiwanya. ‘’Jujur saya menyayangkan tidak dilaksanakannya napak tilas itu. Ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Kalau ini ditiadakan maka untuk pertama kalinya napak tilas itu tidak dilaksanakan. Implikasinya nilai-nilai kepahlawanan yang apinya mesti terus disulut, dikobarkan, sehingga semangatnya tertanam pada jiwa generasi muda,’’ ucapnya, belum lama ini.

Pihaknya dapat informasi tidak dilaksanakannya napak tilas ini karena tidak ada anggaran. ‘’Kalau dicermati seberapa besar sih anggaran napak tilas itu? Saya kira tidak terlalu besar. Kalau memang karena anggaran sampai napak tilas itu tidak dilaksanakan, saya selaku anak pejuang sangat menyayangkan hal itu,’’ tegas Rasta.

Kadis Sosial Karangasem I Gede Basma saat dikonfirmasi membenarkan pelaksanaan napak tilas tahun ini tidak dilaksanakan akibat tidak dianggarkan. ‘’Program napak tilas tahun ini memang tidak dilaksanakan akibat tidak ada anggaran selain masih pandemi Covid-19,’’ jelas Basma. (kmb41)

Singaraja (Bali Post) Dalam upaya mencetak atlet-atlet bola voli berprestasi, Pengkab Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Buleleng akan merancang Akademi Bola Voli (ABV).

Program ABV itu digulirkan guna mengoptimalkan pembinaan voli di Bali Utara. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas), Minggu (9/8) lalu.

Ketua Umum PBVSI Buleleng Putu Mangku Mertayasa mengatakan, pembentukan Akademi Bola Voli itu merupakan keniscayaan dalam upaya mencetak atlet-atlet bola voli berprestasi. ‘’Harus ada ruang berjenjang dan profesional melakukan pembinaan olahraga bola voli intensif sejak usia dini, pemula, remaja termasuk junior,’’ katanya.

Anggota DPRD Provinsi Bali ini menambahkan, pihaknya akan merekrut bibitbibit potensial dari pelosok timur hingga barat Buleleng.

Rancangannya itu paling lambat di-launching akhir tahun 2020 ini. Mereka digodok dengan standardisasi internasional. PBVSI Buleleng juga menggandeng seluruh stakeholders terkait. Tidak hanya Undiksha dilibatkan sebagai SDM, juga pemerintah kabupaten dan Provinsi Bali memberi dukungan. ‘’Jangan atlet itu diperhatikan baru ada turnamen saja. Mestinya mereka itu dibina sejak dini, anak-anak hingga remaja, sehingga tingkat ketahanan fisik, mental, taktik dan tekniknya bagus. Akademi Bola Voli ini didesain mencetak atlet secara berjenjang sesuai

Bali Post/kmb38

AKADEMI BOLA VOLI - Pengurus PBVSI Buleleng akan menggulirkan akademi bola voli untuk menjaring bibit bola voli berprestasi. harapan kita, karena itu tidak ada istilah atlet copotan,’’ katanya.

Terkait sarana-prasarana pendukung pembentukan Akademi Bola Voli ini modal utamanya adalah samangat pengurus PBVSI. Pihaknya semangat apalagi sudah dapat lampu hijau dari Bupati Buleleng. Salah satunya menghibahkan Rp 100 juta melalui Disdikpora Buleleng.

Selanjutnya Pengkap PBVSI Buleleng akan melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk menyebar surat edaran (SE).

Isinya menghidupkan olahraga ekstra bola voli di masingmasing sekolah. Program itu mendesak, karena itu akan dilaksanakan di pengujung tahun 2020. ‘’Kami juga akan gelar kompetisi ‘’perang bintang’’ dengan cara mengundang sejumlah klub voli besar di Buleleng dan Bali.

Wakil Ketua KONI Buleleng I Ketut Wiratmaja men-

gapresiasi langkah awal pengurus PBVSI itu. Gebrakan itu menjadi satu-satunya Pengkab asuhan KONI Buleleng menggelar rakertas.

Rakertas diikuti seluruh pengurus. Hal itu sangat penting terkait pemetaan program kerja secara jelas sebagaimana dirumuskan setiap bidang. Sistem kerja PBVSI Buleleng ini pun disebut layak dijadikan referensi pengkab olahraga lainnya di Buleleng. Kepengurusan baru pun diharapkan dapat bekerja maksimal menjawab tantangan masyarakat selama ini yang meragukan eksistensi olahraga bola voli Buleleng. ‘’Pernyataan di masyarakat kemarin jangan hangathangat tahi ayam. Mudahmudahan gebrakan pengurus PBVSI Buleleng ini bukan saja bisa menjawab tantangan sekaligus juga memenuhi harapan masyarakat,’’ katanya. (kmb38)

Amlapura (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem melaksanakan sosialisasi tahapan pendaftaran calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Ruang Rapat Kantor DPRD Karangasem, Senin (10/8) kemarin. Pilkada di Karangasem itu akan dihelat 9 Desember 2020. Dalam kegiatan itu, KPU mengajak kader-kader partai politik tidak melakukan money politics serta meminimalisir pemasangan baliho saat masa kampanye.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan sebagai narasumber mengatakan, sosialisasi tahapan pendaftaran calon sangat penting diberikan kepada dewan. Pasalnya, dewan itu merupakan kader partai yang memiliki banyak massa di bawah.

Urgen kader-kader itu mengerti tentang kepemiluan. Karena itu bagus ada agenda sosialisasi kepada masyarakat. ‘’Dengan sosialisasi ini, mereka akan mengerti banyak ada perubahan tahapan pelaksanaan pilkada itu di tengah pandemi Covid-19,’’ ucapnya.

Lidartawan meminta diminalisir pemasangan baliho maupun spanduk dalam masa kampanye nanti. Sebagai alternatif saat masa kampanye nanti, kata Lidartawan, supaya menggunakan media digital. Misalnya pembuatan video yang kontennya adalah figur calon itu berikut visi-misinya. ‘’Tinggal di-upload lewat sosial media, saya kira itu lebih efektif ketimbang pemasangan baliho,’’ tegasnya.

Pihaknya juga mengajak kader partai supaya tidak melakukan money politics. Jika itu terjadi maka hal itu merupakan pelanggaran. Maka sudah pasti sanksi menanti. ‘’Jika ditemukan ada anggota dewan melakukan money politics di masyarakat, maka sanksi sudah menanti. Sanksinya, jabatan di dewan langsung dicopot. Demikian regulasi yang berlaku sekarang ini,’’ Tegasnya.

Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana sangat mengapresiasi sosialisasi itu khususnya kepada anggota dewan. Dengan kegiatan itu, dewan memahami dengan baik, tahapan pelaksanaan pilkada nantinya seperti apa. (kmb41)

Bali Post/kmb41

SOSIALISASI - KPU Karangasem saat melaksanakan kegiatan sosialisasi tahapan pendaftaran calon untuk Pilkada 9 Desember 2020 di Ruang Rapat Kantor DPRD Karangasem, Senin (10/8) kemarin.

Polsek Seririt Ungkap Kasus Praktik Dukun ’’Cabul’’ Barang Antik Digunakan Sugesti Korban Jajaran Reskrim Polsek Seririt berhasil mengungkap kasus dugaan perbuataan ‘’cabul’’ disertai penipuan. Kasus ini dilakukan tersangka berpurapura menjadi dukun (pintar mengobati - red). Bahkan bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Setelah ditangkap, alasan pelaku melakukan aksi nyeleneh itu lantaran tertarik kecantikan tubuh anak korban.

Bagaimanakah trik-trik yang dilakukan dukun cabul itu untuk mengelabui korbannya?

Bali Post/kmb38

KOLEKSI BARANG ANTIK - Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa menunjukkan koleksi barang antik milik pelaku yang berpura-pura menjadi dukun yang bisa menyembuhkan beragam penyakit.

KAPOLRES Buleleng AKBP Made Sinar Subawa didampingi Kapolsek Seririt Kompol Gede Juli, Senin (10/8) kemarin mengatakan, kasus dukun cabul itu bermula dari laporan korban Ketut Merdana, 4 Agustus 2020 lalu.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti aparat kepolisian.

Nah setelah cukup bukti, polisi kemudian mengamankan pelaku Ketut FMT (28) asal Desa/Kecamatan Gerokgak, 5 Agustus 2020 lalu. Polisi menyita sejumlah koleksi barang ‘’antik’’ yang konon digunakan sebagai sarana ketika pelaku melakukan praktik pengobatan secara niskala itu.

Dari pemeriksaan terungkap, pelaku mulai kenal korban dengan keluarganya ketika pelaku berpacaran dengan salah seorang tetangga korban, Mei 2020. Dari perkenalan

itu, pelaku mengaku menjadi dukun yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Saat itu pelaku mengobati istri korban berinisial MS. Setelah percaya, istri korban kemudian mengikuti pengobatan. Untuk memperlancar pengobatannya, pelaku meminta uang Rp 3 juta.

Uang itu digunakan untuk biaya pembelian upakara (banten - red). Metode pengobatannya bekerja sama dengan dukun di Alas Purwo. Dalam tahapan pengobatan itu pelaku melakukan praktik di tempat gelap, disertai menunjukkan tanda atau benda asing yang muncul.

Itu dijadikan dalih kalau pengobatan itu sudah berhasil.

Setelah pengobatan itu berjalan, korban menawarkan diri mengobati anak korban berinisial PDA. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengelabui dengan menyebutkan anak

korban itu terkena ilmu hitam (guna-guna). Yakin dengan hal itu, korban yang sudah percaya kemudian mengizinkan anaknya itu diobati si Ddukun cabul tersebut. Dari pengobatan itu, pelaku melakukan perbuatan tidak senonoh. Dia mencium pipi dan juga sempat meraba organ vital anak korban itu. Aksi itu dilakukan dengan berpura-pura melakukan proses pengobatan. Sadar perbuatan dukun cabul itu tidak wajar, anak korban kemudian melaporkan kepada orangtuanya. Keluarga ini pun mengadukan perbuatan dukun cabul itu kepada polisi. ‘’Untuk mengelabui korban yang bersangkutan menunjukkan barang antik. Seperti jimat, keris kecil, batu permata, dan koleki lain. Saat pengobatan itu pelaku dengan kecepatan tangan dan pada suasana gelap melakukan aksi-aksi irasional,’’ katanya.

Selain melakukan perbuatan cabul, pelaku juga menipu korban. Di mana uang yang sebelumnya diminta untuk biaya pengobatan itu bukan ditransfer kepada dukun di Alas Purwo. Justru uang itu digunakan memenuhi biaya kecantikan pacar pelaku sendiri. Mencegah kejadian serupa,

polisi mengingatkan warga agar tidak mudah percaya pada seseorang yang menawarkan sesuatu atau kepintaran untuk menyembuhkan penyakit dengan cara-cara nonmedis.

Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Dia kemudian terus terang bahwa tidak memiliki kealihan jadi dukun. Koleksi barang ‘’antik’’ itu dibeli sendiri hanya sebagai trik alias pura-pura, agar korban yakin kalau dirinya bisa menyembuhkan penyakit.

Terkait dugaan pencabulan itu, pelaku hanya mengaku mencium pipi anak korban ketika melakukan proses pengobatan.

Alasan menawarkan diri menyembuhkan korban dengan pura-pura jadi dukun, pelaku mengaku tertarik kecantikan anak korban. ‘’Saya memang bukan dukun. Koleksi barang-barang antik itu untuk memberi sugesti agar pasien itu percaya.

Sesungguhnya saya hanya tertarik anak korban itu saja,’’ katanya singkat.

Atas perbuatannya itu, pelaku harus mendekam di ruang tahanan polisi. Dia melanggar Pasal 378 dan atau 372 dan atau 290 ke 1 KUHP. Ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. (mud)

Selasa Wage, 11 Agustus 2020

Mahasiswa Diharapkan Beri Solusi Dampak Pandemi Covid-19 Denpasar (Bali Post) Program KKN-PPM Universitas Warmadewa (Unwar) tahun 2020 yang dilakukan secara online/daring dijadikan momentum bagi mahasiswa untuk memberikan pendampingan serta solusi kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 1.890 orang mahasiswa Unwar telah disebar di empat provinsi, yaitu di 36 desa dan 10 kecamatan di Provinsi Bali, dan 14 desa yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

KKN-PPM Daring Covid-19 yang mengusung tema ‘’Ketahanan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19’’ ini sudah berlangsung dari 1 Agustus dan berakhir hingga 1 September 2020 mendatang.

Ketua Pelaksana KKN-

PPM Daring Covid-19 dr. Luh Gede Pradnyawati, M.Kes. mengatakan, sudah saatnya mahasiswa ikut berpartisipasi dalam memberdayakan dan menggali potensi masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19, serta memberikan solusi terhadap dam-

paknya. Meskipun KKN-PPM ini lebih dominan dilakukan secara daring, namun mahasiswa diarahkan untuk tetap memberikan pendampingan serta solusi. Baik secara individu di sekitar rumah mahasiswa tinggal maupun secara kelompok dengan interdisipliner ilmu. ‘’Hanya 10 persen kegiatan akan dilakukan secara offline dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19,’’ ujar Pradnyawati, Senin (10/8) kemarin.

Pradnyawati menambahkan, pandemi Covid-19 telah memunculkan tiga permasalahan, yaitu permasalahan kesehatan, ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Apalagi permasalahan terkait dengan kesehatan, maka mahasiswa harus mengedukasi dan menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.

Apabila permasahalannya terkait ekonomi, maka mahasiswa harus mampu membangkitkan dan memperkuat lumbung-lumbung perekonomian masyarakat. Terkait dengan masalah sosial, mahasiswa harus mampu membangkitkan

semangat gotong royong masyarakat di pedesaan. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat pandemi Covid-19 diharapkan bisa diatasi bersama-sama.

Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unwar ini menegaskan, sebagai lembaga pendidikan tinggi Unwar berkewajiban memberikan kontribusi dalam upaya mempercepat menuntaskan permasalahan yang diakibatkan Covid-19 di tengah masyarakat. Melalui program KKN-PPM Daring Covid-19 ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi dan solusi nyata dalam memberdayakan ketahanan masyarakat di desa. Sehingga tatanan kehidupan era baru (new normal) benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat dengan tetap mengedukasi mereka tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Kami berharap mahasiswa KKN-PPM bersama-sama masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat di pedesaan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya,’’ tegasnya. (win)

Mengedukasi Anak Usia Sekolah di Desa Khusus untuk perguruan tinggi swasta (PTS), Sukamerta mengakui selama menggelar PBM daring, selain terkesan dipaksakan dan memboroskan pulsa, masih ditemukan berbagai kelemahan. Alasannya, dunia kampus tak sama dengan Universitas Terbuka yang sudah siap dengan SDM dan modul PBM daring. Bahkan, ia memperkirakan animo masyarakat melanjutkan studi ke perguruan tinggi turun 40 persen karena mereka masih menunggu kebangkitan pariwisata Bali. Itulah sebabnya dia sepakat dunia kampus dibuka lagi dengan PBM tatap muka guna kembali meng-

gairahkan program pengabdian masyarakat dan iklim akademik. Kendati demikian, ia mengakui manfaat PBM daring yakni munculnya budaya webinar dan komunikasi secara cepat.

Di sinilah, pintar-pintarnya perguruan tinggi mengelola aset dan SDM. Buktinya Unmas mengubah format KKN mahasiswa di era pandemi ini lewat daring. Mahasiswa dibebaskan KKN di desa asalnya. Bagi mahasiswa FKIP wajib mengedukasi anak usia sekolah di desa sekaligus memecahkan masalah PBM daring. Sedangkan mahasiswa Pertanian, mengedukasi petani di desanya.

Khusus soal melambatnya ekonomi Bali, Sukamerta memuji langkah inovatif Gu-

bernur Bali menggelar pasar gotong royong. Di Unmas, misalnya, dilaksanakan tiap minggu dengan mengajak civitas akademika kampus membeli produk lokal pertanian Bali. ‘’Ketahanan pangan Bali harus menjadi prioritas.

Caranya dekatkan petani dengan pasar dan cintai produk lokal,’’ tegasnya.

Sementara itu, kalangan SMK juga menyambut baik Mendikbud membuka PBM tatap muka bagi SMK. Kepala SMK Saraswati 1 Denpasar Drs. I Wayan Reta, M.Psi. mengatakan, ruang tatap muka ini oleh SMK diisi dengan penguatan keterampilan lewat praktik lab. Alasannya, lulusan SMK disiapkan menjadi tenaga kerja siap pakai, harus padat dengan

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dcr Tng Optik & Apotik,SM, Jln. Diponegoro 135 H.08123928624

B.BP.001.08.20.0000014

Dcr Serabutan memelihara sapi dan berkebun, WA/SMS 081805628430

G.06

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Djl Rmh/LT 3Are Lnt 2,LB 432M2 SHM,13KT, Hrg 3,1M Jln 8 mtr Citarum Renon,Hub.08123829471

B.BP.001.08.20.0000104

PROPERTY DISEWAKAN RUMAH

Diktrkn Murah Rmh + Wrg,4Kt,2K Tamu,2KM Bs Mbl Jl.Pakisaji Gg. Cenggana Sari 3, H:085237025929

B.BP.001.08.20.0000102

PROPERTY DISEWAKAN HOTEL DISEWAKAN DISEWAKAN HOTEL

Disewakan Hotel, Restoran & Toko di Jln. Melasti Legian H.085100888379

B.BP.004.08.20.0000107

KEHILANGAN Hlg BPKB No.769539J AG 1870 F Nosin F353265 AN.Joko Suprapto

B.BP.001.08.20.0000106

Hlg BPKB No.L09856793-O, A/N: Pande Nym Dika Permana Putra

B.BP.001.08.20.0000101

BERAS BALI BALI BERAS Mau Jadi Reseler Beras Bali.

WA 082118183588

G.01

SERVICE

SERVICE

praktik yang tak diperoleh lewat PBM daring. Selain itu, kebijakan ini bisa mengurai kerinduan siswa akan sekolah dan temannya.

Menurut Reta, di SMK Saraswati 1 Denpasar sudah disiapkan strategi khusus PBM tatap muka dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Setiap kelas bergiliran masuk sekolah, 50 persen belajar teori di kelas dan sisanya praktik di lab.

Bahkan, komputer dan perlengkapan lab harus dijamin bebas virus dengan menutupi dengan plastik, setiap akan dan habis digunakan dibersihkan dengan cairan disinfektan. Agar berjalan demokratis, katanya, PBM tatap muka ini perlu mendapat dukungan dari orangtua siswa. (sue)

Mencegah Persaingan Tidak Sehat ‘’Sekarang banyak terjadi, seakan-akan pantainya milik hotel, dinikmati wisatawan.

Krama kita yang mau melasti justru ditutup jalannya. Padahal, pantai itu bagian daripada laut sebagai tempat upacara keagamaan di Bali. Lebih ekstrem lagi, ada yang akses ke pantai ditutup hanya untuk akses pariwisata. Sekarang tidak boleh seperti itu lagi,’’ tegasnya.

Mantan anggota Komisi X DPR-RI ini juga mengingatkan para pelaku usaha jasa transportasi pariwisata berkewajiban secara profesional melayani wisatawan mulai dari kedatangan menuju fasilitas pariwisata sampai dengan meninggalkan Bali. Transportasi pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan wajib memiliki perizinan, laik operasional dan memenuhi standar pelayanan minimum, usia kendaraan maksimal 10 tahun, menggunakan desain khas branding Bali, dan memenuhi standar khusus angkutan dan pengemudi pariwisata Bali.

Transportasi pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan diupayakan secara optimal menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. ‘’Mobilnya, sopirnya, interior dan eksterior, ramah

tamah, bahasa, dan busana adalah bagian dari citra pariwisata Bali. Ban mobil tidak boleh gundul, harus betul-betul nyaman. Dan dalam mobil, ada komunikasi baik antara sopir dengan wisatawan. Sopir pun ke depan harus punya standar pengetahuan kepariwisataan berbasis budaya,’’ katanya.

Di samping itu, katanya, asosiasi transportasi pariwisata dapat melakukan kerja sama dengan asosiasi pariwisata lainnya dalam menetapkan tarif transportasi pariwisata untuk mencegah persaingan tidak sehat, termasuk dalam pemberian komisi kepada pengemudi.

Ditambahkan, biro perjalanan wisata dalam bekerja sama dengan penyedia jasa pariwisata dapat memperoleh imbalan dalam bentuk komisi paling tinggi 15 persen dari harga jual yang ditentukan oleh penyedia jasa pariwisata. Biro perjalanan wisata dalam melakukan setiap aktivitas perjalanan wisata harus menggunakan pramuwisata yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Yang terbaru, biro perjalanan wisata wajib membayar makanan dan minuman secara langsung pada saat transaksi kepada pengusaha jasa makanan dan minuman. ‘’Ini perlu, karena selama ini sudah pasti wisatawan datang ke Bali bawa

uang. Bayar paket lengkap penginapan, mampir di mana, makan di mana. Yang terjadi adalah fee-nya besar. Akibatnya, pengusaha restoran dapat mungkin hanya 40 persen, sedangkan 60 persen dinikmati oleh yang lain. Sehingga pengusaha restoran untungnya tipis, cukup untuk membayar karyawan dan bahan pokok.

Udah gitu, bayarnya mundur sekian bulan. Ini terjadi di berbagai tempat. Kan kasihan, padahal tamu sudah bayar.

Enggak sehat sudah. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena sudah ada yang sampai bangkrut. Ini tidak boleh terjadi lagi,’’ tegasnya.

Terkait tata kelola jasa makanan dan minuman, katanya, pengusaha jasa makanan dan minuman harus menyediakan makanan dan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan dengan mengutamakan bahan baku dan produk lokal. Pengusaha jasa makanan dan minuman membuat kesepakatan dengan pengusaha jasa wisata lainnya dalam menetapkan harga berbasis pembayaran satu pintu. Selanjutnya, tata kelola penyediaan akomodasi, pengusaha penyediaan akomodasi memberikan komisi paling tinggi 15 persen kepada online travel agent dan korporasi swasta. (kmb35)

Seperti disampaikan Fraksi Partai Demokrat terkait pemberian Bantuan Stimulus Usaha (BSU) yang ditujukan kepada koperasi, IKM dan UMKM melalui Dinas Koperasi kabupaten/kota dari APBD Provinsi Bali. ‘’Kami Fraksi Partai Demokrat mengharapkan murni dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan tidak ada muatan politik,’’ ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Komang Wirawan.

Dengan demikian, lanjut Wirawan, penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.

Kemudian, sesuai dengan data dan fakta lapangan serta berkeadilan. ‘’Tidak seperti apa yang saat ini terjadi di mana tercium bau tidak sedap bahwa berdasarkan pengad-

uan masyarakat, penerima bantuan hanya dari kalangan dan atau kelompok tertentu saja,’’ jelasnya seraya berharap Gubernur Bali dan Dinas Koperasi bertindak tegas dan tidak parsial.

Senada dengan Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar juga mengkritisi pemberian stimulus. Kendati, Fraksi Golkar sebetulnya mengapresiasi disepakatinya anggaran penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp 756 miliar. Namun, perlu dijelaskan mengenai realisasi penggunaannya. ‘’Selanjutnya kami berharap baik bantuan pusat maupun daerah agar penyalurannya sesuai dengan mekanisme,’’ ujar anggota Fraksi Golkar DPRD Bali I Ketut Suwandhi.

Menurut Suwandhi, masih banyak keluhan tentang sistem penyaluran stimulus melalui mekanisme yang

kurang akurat. Seperti BLT, BST dan BSU, dalam pelaksanaannya banyak terdapat keluhan tentang kelayakan masyarakat yang berhak menerima. Agar penyaluran ke depan tepat sasaran, akurasi data penerima menjadi penting. Selain itu, ada kesan pemberian stimulus melalui pendekatan politis. ‘’Kalau hal semacam ini terjadi dan terus dilanjutkan, dikhawatirkan pemberian stimulus tersebut tidak berdampak positif terhadap upaya membantu masyarakat terdampak Covid-19,’’ terangnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati membantah ada unsur politis dalam penyaluran stimulus. ‘’Stimulus yang politis, tidaklah. Tidak ada. Kan dibahas bersama-sama itu,’’ ujarnya singkat. (kmb32)

Bantuan Diharapkan Tepat Sasaran

selasa wage, 11 agustus 2020

OPINI

BUMDesa dan Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi Oleh I Wayan Suartana

BADAN Pusat Statistik (BPS) Bali mengumumkan pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi pada triwulan II sebesar minus 7,22 persen, angka ini lebih dalam dari triwulan I sebesar minus 6,13 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional kontraksinya sebesar minus 5,32 persen. Pergerakan angka mencerminkan bahwa periode April, Mei dan Juni dampak kebijakan intervensi pembatasan sosial penanganan pandemi Covid-19 terhadap turunnya permintaan dan penawaran berada pada dorongan besar sejumlah sektor terutama yang berkaitan langsung dengan pariwisata. Kita berharap triwulan III yang ditandai dengan kebijakan adaptasi kebiasaan baru, pertumbuhan ekonomi Bali rebound menuju angka nol dan tumbuh positif berapa pun magnitudenya serta ada terobosan substitusi sementara sektor pariwisata yang lagi ‘’tidur’’.

Sektor pariwisata masih menjadi penyumbang angka kontraksi bagi Bali.

Banyak tenaga kerja industri pariwisata termasuk pekerja migran yang mengalami lay off dan dirumahkan kembali ke desa. Mereka kembali ke kampung halamannya menggarap sawah, kebun dan lain-lainnya agar bisa survive. Secara moral lembaga-lembaga ekonomi di pedesaan seperti BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) melihat fenomena ini bukan merupakan beban tetapi aset yang bisa dikapitalisasi karena banyak di antara mereka mempunyai kemampuan dan pengalaman yang mumpuni. BUMDesa sedapat mungkin memfasilitasi warganya untuk berinovasi dan berkreativitas di tengah-tengah situasi sulit dengan target bisa bertahan. Meskipun kinerja BUMDesa rata-rata juga menurun, tetapi harus diyakinkan bahwa bukan berarti tidak ada harapan. Ruang apa yang bisa dilakukan oleh BUMDesa di Bali dalam berkontribusi ikut menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi supaya tidak tambah mendalam?

Dua prasyarat yang sekiranya wajib dipenuhi bagi BUMDesa di Bali agar bisa eksis di tengah-tengah situasi luar biasa saat ini yaitu dana stimulus dan perencanaan bisnis. Pertama, dana stimulus akan memberikan tambahan energi bagi BUMDesa untuk mengembangkan usahanya meski berada pada lingkungan ketidakpastian. Ibaratnya, BUMDesa adalah mobil dan dana stimulus bahan bakarnya. Tanpa ada bahan bakar mobil tidak bisa akan melaju. Dana ini diharapkan berasal dari kucuran APBN/ APBD, BUMN, BUMD dan swasta (CSR dan filantropi) serta suntikan modal penyertaan baru yang berasal dari dana desa. Keputusan menyediakan ‘’bahan bakar’’ bagi BUMDesa dan atau lembaga ekonomi pedesaan lainnya merupakan langkah strategis melihat urgensi permasalahannya atau dengan kata lain situasi luar biasa harus dihadapi dengan sikap, tindakan dan kemauan politik luar biasa pula.

Desa yang berbasis pertanian dalam arti luas bisa mengembangkan produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang masih begitu luas atau ekspor dengan asumsi transportasi sudah jalan. Ada juga usaha lain yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan desanya secara mandiri semisal sarana kesehatan dan kebutuhan pokok (ketahanan pangan). BUMDesa yang sudah berada pada level skala ekonomi besar sebelum pandemi bisa bertahan dengan segmen pasarnya dengan perubahan model bisnis dari tradisional ke arah semidigital atau digital dalam skala desa. Akan tetapi jangan salah kaprah mengartikan digitalisasi selalu berkaitan dengan teknologi canggih bersifat maya-awan, tetapi digitalisasi itu juga butuh kehadiran secara fisik berupa transportasi dan pergudangan yang memadai. Contoh BUMDesa bergerak dalam bidang perdagangan, mereka tetap

perlu gudang (malah dalam kapasitas yang lebih luas) untuk mengembangkan usahanya paling tidak untuk memberi layanan kepada warganya.

Untuk BUMDesa yang bergerak dalam simpan-pinjam mereka bisa mengembangkan bisnisnya ke arah fee based income artinya pendapatan (revenue) tidak hanya berasal dari pendapatan bunga yang berpotensi munculnya NPL (non performing loan) atau kredit macet, tetapi dari transaksi nontunai dengan pemampu teknologi informasi. Dengan protokol kesehatan pada era adaptasi kebiasaan baru transaksi nontunai akan dipilih untuk menghindari kontak fisik atau berinteraksi langsung. Berdasarkan data statistik sektor keuangan masih mengalami pertumbuhan positif dan besar kemungkinan terselamatkan oleh transaksi nontunai yang menghasilkan fee based income bagi perbankan.

Kedua, sebelum dana diperoleh, BUMDesa diharapkan menyusun perencanaan bisnis dengan menggunakan dua skema. Skema pertama pada era adaptasi kebiasaan baru dan kedua pada era normal (model ekspektasian). Perencanaan bisnis akan memberikan keyakinan kepada pemberi dana bahwa BUMDesa sudah mempunyai perencanaan dan detail model bisnis yang akan dijalankan.

Pada situasi pandemi, perencanaan bisnis tetap dengan menggunakan bottom line protokol kesehatan yang ada, sehingga bisa juga disebut model adaptasi di mana setiap langkah operasionalnya bersesuaian dengan standar kesehatan.

Pada era normal yang merupakan model ekspektasian berisikan visi atau impian-impian BUMDesa untuk menjadi motor penggerak pembangunan di desa bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga ekonomi perdesaan yang sudah ada seperti KUD dan LPD. Desa digerakkan oleh lebih dari satu lembaga berorkestra menuju satu tujuan ‘’kemerduan’’ kesejahteraan. Dengan determinasi seluruh stakeholder BUMDesa kita meyakini perputaran ekonomi dan efek penggandaan aktivitas bisnis di Bali akan berjalan sesuai harapan dan menjadi leverage ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, baik dalam situasi darurat maupun normal.

Perencanaan bisnis juga akan membiasakan pengurus BUMDesa berperilaku lugas, rasional, berbasis data dan ilmu pengetahuan.

Akuntabilitas pada dana stimulus sangat penting untuk diperhatikan karena BUMDesa menggunakan keuangan negara bila berasal dari APBN atau APBD. Keuangan negara tentu mempunyai mekanisme audit baik operasional (kinerja) maupun bersifat umum (general audit). Audit bisa diartikulasikan sebagai media memberikan umpan balik untuk perbaikan tata kelola BUMDesa, sehingga tidak boleh dipandang sebagai sebuah kerumitan.

Tanpa adanya audit, dana tidak akan terkendali dan bisa saja tidak tepat sasaran yang justru akan menimbulkan masalah baru seperti benih kesenjangan ekonomi karena adanya dugaan terjadi informasi yang tidak simetris dan moral hazard. Akuntabilitas tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban berupa laporan keuangan semata, tetapi juga value yang dianut BUMDesa. Value yang terjabarkan dalam tata kelola paling tidak membuat tiga hal penting yaitu profesional, penghargaan dan sanksi. Akuntabilitas akan memberikan arah bagi pengembangan BUMDesa ke depannya karena mengandung nilai umpan balik (feed back value) dan nilai prediksi (predictive value) meski masih mengandalkan proksi dan asumsiasumsi dasar keberlanjutan.

Penulis, Peneliti tentang Lembaga-lembaga Ekonomi Perdesaan dan Guru Besar FEB Unud

POJOK

Pergub Nomor 28 Tahun 2020 pastikan penyelenggaraan pariwisata Bali berkualitas.

- Standar kualitas belum jelas. *** Bantuan dana desa adat diusulkan ditambah Rp 100 juta.

- Perkuat otoritas desa adat. *** Direspons positif, Mendikbud buka PBM tatap muka.

- Kalau terjangkit, tutup lagi.

Rakyat Perlu Aksi Nyata WABAH Covid-19 yang melanda Bali sejak beberapa bulan belakangan rupanya tak hanya berdampak negatif, namun juga ada positifnya. Di mana, dengan adanya pandemi virus Corona ini, Bali yang selama ini hanya mengandalkan pariwisata tak bisa berkutik menghadapi wabah tersebut. Wacana sektor lain pun kembali digulirkan di tengah tatanan kehidupan kebiasaan era baru.

Pemprov Bali mewacanakan bahwa Bali tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor pariwisata. Harus mulai dengan paradigma ekonomi yang baru yakni dengan menyeimbangkan fundamental perekonomian Bali yang meliputi pariwisata, pertanian dan industri. Fundamental perekonomian Bali ini harus didukung dengan infrastruktur. Untuk itu, pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi diwujudkan satu per satu. Industri dan pertanian yang akan dikembangkan adalah yang berbasis pada keunggulan masyarakat Bali. Adanya wacana seperti ini, tentu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Bali. Sebab, selama ini hanya sebatas wacana dan wacana. Akan tetapi, tidak pernah direalisasikan dan justru pemerintah terus menggenjot pariwisata dan kecil sekali memikirkan sektor lainnya. Munculnya wacana menyeimbangkan fundamental perekonomian Bali yang meliputi pariwisata, pertanian dan industri, mendapat respons dari para netizen. Hal ini terlihat komentar para netizen di aku Facebook @balipost. Ini sejumlah respons para netizen.

Ida Gus Ade Harusnya memang begitu. Jangan pariwisata saja dipikir dan mampu beri penghasilan. Cobalah sektor lain, misalnya investasi global.

Hardi Raharja Kembangkan pertanian kolaborasi sama pariwisata, Pak. Gimana caranya agar ekonomi petani sama dengan pelaku pariwisata.

Misal petani dikasi gaji bulanan karena mereka masih menyediakan view alam dan budaya untuk dilihat wisatawan.

Gusti Putu Merta Hartawan Balik ke petani dulu, Pak. Saya kurang yakin pariwisata bisa optimal di tengah merebaknya Covid. Meskipun pariwisata Bali dibuka, orang masih berpikir keras untuk ber-

wisata. Apalagi mayarakat kita kurang patuh pada protokol kesehatan.

Wie Bali Yang penting pemerintah memberi cara dan contoh. Dan yang paling penting jangan hanya imbauan.

Sad Swadarma Petani lebih diperhatikan. Pupuk mahal, obat mahal, sarana pendukung mahal, teknologi pertanian jarang dinikmati petani di bawah. Giliran pas panen murah tidak ada solusi. Sekarang petani tomat menjerit, itu saja.

Setiawan Joni Jual jamu saja, Pak. Semua didapat dari alam dan sangat berkhasiat buat stamina tu-

buh.

KetutSukarta Kuncinya vaksin. Kalau barang ini sudah tersedia, aman. Selama belum ada ini barang, berpikir seribu kali orang mau liburan.

Gede Wardana Petani cengkeh mohon diperhatikan karena kali ini lebih banyak ongkos ketimbang hasil.

Wayan Mega Selalu wacana saja, action Pak. Yang diperlukan rakyat itu, aksi nyata.

Rony Lengeh Lengeha Bagus. Yang di kota bisa saja. Yang di desa bisa ngapain?

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Rendang Kembangkan Wisata Permandian Dauh Dalem

POTENSI yang dapat dikembangkan masing-masing desa adat, khususnya di Kabupaten Karangasem, cukup beragam.

Seperti yang dilakukan Desa Adat Rendang.

Pihak desa adat bakal melakukan penataan dan pengembangan wisata permandian Dauh Dalem untuk masyarakat umum dalam menggali potensi pendapatan untuk desa adat.

B

endesa Adat Rendang I Nengah Suardana mengungkapkan, Desa Adat Rendang berencana bakal melakukan penataaan dan pengembangan permandian Dauh Dalem yang tempanya di barat Pura Dalem Desa Adat Rendang. Dengan pengembangan itu, secara tidak langsung menjaga sumber air yang dipergunakan saluran irigasi untuk masyarakat. ‘’Permandian selama ini ramai dikunjungi warga.

Hanya tem-

PERMANDIAN - Permandian Dauh Dalem yang akan dikembangkan Desa Adat Rendang. patnya belum tertata dengan baik,’’ katanya.

Suardana menambahkan, rencananya pihak desa adat bakal membuka akses jalan sampai di dekat lokasi permandian. Sebab, saat ini bagi warga yang datang ke tempat permadian

baru bisa parkir di dekat Pura Dalem. Untuk menuju ke lokasi, harus jalan kaki. ‘’Kita juga berencana menambah fasilitas pendukung, seperti tempat ganti pakaian, kamar kecil, gazebo dan tempat untuk berswafoto bagi para pengunjung. Selain itu,

’’Kita juga berencana menambah fasilitas pendukung, seperti tempat ganti pakaian, kamar kecil, gazebo dan tempat untuk berswafoto bagi para pengunjung. Selain itu, di sebelah permandian dibuat kolam pancing. Kolam pancing sudah dibangun, sebagai tempat rekreasi yang nantinya sebagai pendukung tempat permandian.’’

I Nengah Suardana Bendesa Adat Rendang

di sebelah permandian dibuat kolam pancing. Kolam pancing sudah dibangun, sebagai tempat rekreasi yang nantinya sebagai pendukung tempat permandian,’’ ucapnya.

Menurut Suardana, terkait rencana tersebut, pihaknya sebelumnya telah melaksanakan paruman dengan prajuru adat dan desa dinas terkait pengembangan tersebut. Hanya, akibat adanya Covid-19 ini, maka rencana itu untuk sementara itu ditunda. ‘’Kita juga terkendala dana. Termasuk harus meminta izin dulu ke Balai Wilayah Sungai untuk penataan itu,’’ jelasnya.

Disinggung terkait bantuan BKK dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp 300 juta, Suardana menegaskan, kalau anggran tersebut dialokasikan sesuai juklan dan juknis. Baik untuk dana operasional desa adat, insentif prajuru adat dan keperluan desa adat yang lainnya. ‘’Karena ada pandemi Covid-19, maka sebagian anggaran dialokasikan untuk penanganan Covid-19. (nan)