Edisi Rabu 13 Mei 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 251 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu wage, 13 mei 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pintu Masuk Denpasar Diawasi Ketat

15 Sekolah Gelar PPDB ‘’Online’’

Petani Cabai Keluhkan Harga Anjlok

Menjelang penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Denpasar, pengawasan pintu masuk Denpasar terus diperketat, terutama penggunaan masker.

Di Tabanan, hanya 15 SD dan SMP yang siap menggelar PPDB online. Sekolah lainnya masih melakukan PPDB secara manual.

Petani cabai mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Hasil pertanian yang dulunya lancar disuplai ke hotel maupun restoran, kini hanya menumpuk di pasar dengan nilai jual rendah.

TABANAN | HAL. 4

DENPASAR | HAL. 2

GIANYAR | HAL. 5

Tekan Covid-19 Tanpa PSBB

Presiden Ingin Bali Jadi Percontohan PRESIDEN Joko Widodo secara khusus mengapresiasi sekaligus melayangkan pujian terhadap keberhasilan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.

Menurut Presiden, meskipun Bali tidak melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun Pulau Dewata nyatanya menunjukkan kemampuan yang memadai untuk menekan laju penyebaran virus yang bermula di Wuhan, Tiongkok itu. ‘’Saya kira kerja-kerja efektif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan Covid-19 bisa dijadikan contoh. Karena memang jika dilihat, Bali ini paling banyak turis dari Tiongkok, harusnya yang paling banyak terkena dampak itu Bali,’’ kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui video conference, Selasa (12/5) kemarin di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Jokowi dalam ratas yang didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin serta sejumlah menteri terkait dan gubernur mengatakan, langkah dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali sangat bagus sekali, terutama lewat satuan tugas berbasis desa adat. ‘’Satgas dalam lingkup desa adat ini merupakan langkah yang sangat baik dalam proses pembatasan

wilayah hingga proses isolasi jika ada peningkatan kasus.

Cara-cara seperti inilah yang kita inginkan, karena mereka yang ada di tingkat yang paling bawah itu yang paling tahu apa yang harus dilakukan. Saya kira jika semua desa, semua kampung melakukan hal itu (seperti di Bali - red) akan sangat memudahkan pengawasan, pengontrolan dan terbukti di Bali,’’ puji Presiden.

Tingkat kesembuhan yang tinggi di Bali serta tingkat kematian yang rendah juga menjadi sorotan Presiden Jokowi sebagai bukti lain keberhasilan Bali dalam penanganan Covid-19. ‘’Saya kira provinsi lain bisa mengikuti apa yang dilakukan Bali,’’ harapnya.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga mengakui kemampuan Bali dalam menahan laju penyebaran serta penanganan Covid-19. ‘’Buktinya menunjukkan bahwa angka positif di Bali terus berkurang, pasien di RS banyak yang sembuh dan tidak ada penambahan angka kematian. Tentu ini harus kita hargai. Meskipun Bali tidak memilih PSBB, namun Bali telah melakukan upaya secara maksimal dengan mamanfaatkan kearifan lokal. Dengan menggerakkan desa adat dan pembentukan Satgas Gotong Royong, warga masyarakat berperan besar dalam keberhasilan

Bali,’’ beber mantan Komandan Paspampres ini.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster melalui video conference dari Jaya Sabha, Denpasar melaporkan bahwa keberhasilan Bali dalam menekan laju penyebaran Covid-19 antara lain karena pihaknya melakukan kebijakan yang menekankan kepada arahan Presiden. Yakni pengendalian pergerakan masyarakat dan mengatur masyarakat agar tertib secara interaksi sosial guna menahan laju penyebaran Covid-19.

Gubernur Koster mengatakan, Provinsi Bali memilih untuk tidak memberlakukan PSBB dengan berbagai pertimbangan. ‘’Namun kami memetakan permasalahan yang dihadapi Bali, sumber masalahnya di mana dan transmisinya seperti apa hingga bagaimana pula penanganan yang harus dilakukan,’’ jelasnya.

Fokus penanganan kasus Covid-19 di Bali, menurut Gubernur Koster, adalah yang pertama menahan laju pertambahan pasien positif. ‘’Begitu muncul pertama kali di Bali, kami langsung mengeluarkan keputusan bersama Majelis Desa Adat dan PHDI untuk membentuk Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat.

Desa adat kami jadikan pilar utama untuk mendisiplinkan masyarakat, melalui hukum

Penerapan Relaksasi Pajak PADA situasi normal business as usual, negara melakukan pemungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran.

Baik pengeluaran untuk menjalankan tugas-tugas rutin maupun pengeluaran guna melaksanakan pembangunan.

Kondisi berbeda dialami saat ini. Dalam situasi pandemi, fokus negara beralih dari fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara menjadi fungsi regulasi.

Pajak dilihat sebagai fungsi regulasi umum digunakan dalam rangka memberikan stimulus perekonomian. Langkah ini ditempuh sebagai upaya penyelamatan sumbersumber ekonomi sekaligus memastikan keberlangsungan dunia bisnis dalam menghadapi pandemi. Salah satu langkah pemerintah yang belakangan hangat menjadi perbincangan adalah pemberian insentif atau relaksasi di bidang perpajakan.

Berbagai pilihan kebijakan yang dapat ditempuh seperti (1) penyesuaian tarif, (2) penyederhanaan administrasi, (3) hingga percepatan proses pengembalian pajak. Saat ini paling tidak terdapat tiga kebijakan di bidang perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah sebagai respons atas pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir.

Pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perppu ini setidaknya terdapat empat hal terkait dengan bidang perpajakan, yaitu (a) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT, dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun 2020-2021, 20% mulai tahun 2022, fasilitas tarif 3% lebih rendah bagi wajib pajak go public yang memenuhi kriteria; (b) Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); (c) Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan (d) Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan.

Hal. 7 Peran Sektor Perpajakan

S

alah satu yang mengemuka dalam rapat tersebut, yakni pengenaan sanksi dalam kegiatan PKM. Terutama untuk sanksi adat. Diharapkan penerapan sanksi adat pada saat pandemi Covid-19 ini diseragamkan di semua desa adat. Hal ini untuk menghindari adanya persoalan di lapangan. ‘’Kita berharap dalam pandemi Covid-19 pengenaan sanksi adat agar diseragamkan.

Ini akan kita minta kepada Majelis Desa Adat Denpasar untuk memfasilitasinya,’’ ujar Toya yang juga Asisten I Setda Kota Denpasar.

Sementara untuk di kawasan perbatasan, kata Toya, Dishub akan membuat pos pantau. Dalam rancangan awal dibuat di 11 titik, kini ada penambahan menjadi 16 titik yang dinilai strategis untuk pemantauan. Ditekankan, dalam PKM ini tidak ada penutupan. Semua aktivitas berjalan seperti biasa, hanya dilakukan pembatasan.

Termasuk sektor perekonomian masih tetap jalan.

Karena itu, bagi perusahaan

Rp Rp

1.000.000 1.000.000

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp Rp Rp

2.000.000 5.875.000 7.875.000

yang memiliki karyawan agar membekali mereka dengan surat tugas atau surat keterangan agar mereka bisa bekerja. ‘’Surat keterangan itu akan dibuatkan oleh masing-masing tempat mereka bekerja. Itu saja sudah cukup. Karena tujuan mereka keluar rumah sudah jelas, bekerja,’’ kata Toya didampingi Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Denpasar Dewa Gede Rai. Toya menegaskan, sejatinya apa yang dilakukan saat ini oleh beberapa desa adat sudah merupakan PKM. Hanya, dengan keluarnya Perwali ini akan menegaskan kembali dan memiliki payung hukum yang jelas. ‘’Selama ini semua dalam bentuk instruksi ataupun imbauan. Sekarang sudah dipertegas dengan payung hukum,’’ ujarnya.

Ditanya soal waktu pelaksanaan PKM, Toya menegaskan, sebaiknya bisa bersamaan, karena efektivitasnya akan lebih baik bila dilakukan bersama. Direncanakan perwali ini akan ditandatangani per 15 Mei. Artinya, saat itu sudah

bisa dilakukan. ‘’Kita berharap desa yang transmisi lokalnya cukup banyak, lebih fokus untuk melakukan PKM,’’ pintanya.

Sementara itu, Bendesa Adat Renon Made Sutama menyambut baik rencana Perwali tentang PKM tersebut. Ia menegaskan, hal ini merupakan tingkat kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19. Bahkan, di Renon pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait pelaksanaan perwali.

Misalnya, dalam hal kegiatan panca yadnya, pihaknya sudah membuat surat kesepakatan dengan paiketan pemangku agar lebih mudah sosialisasi di masyarakat. Pasalnya, kegiatan panca yadnya ini akan terus ada.

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Lurah Renon. Karena dalam rancangan perwali yang diterimanya, ada terkait dengan kegiatan ekonomi, yakni pasar desa. ‘’Yang jelas, kami menunggu nomor perwali saja, karena Renon sudah siap untuk melakukannya,’’ tegasnya. (kmb12)

’’Yang jelas, kami menunggu nomor perwali saja, karena Renon sudah siap untuk melakukannya.’’

I Made Sutama Bendesa Adat Renon

’’Kita berharap dalam pandemi Covid-19 pengenaan sanksi adat agar diseragamkan. Ini akan kita minta kepada Majelis Desa Adat Denpasar untuk memfasilitasinya.’’

I Made Toya Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Denpasar

Perekonomian Bali Menyusut -1,14 Persen, Pertanda Apa?

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588

SELASA, 12 Mei 2020

Wayan Koster Gubernur Bali

Denpasar (Bali Post) Rencana pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di masing-masing desa/kelurahan semakin dimatangkan oleh tim Pemkot Denpasar. Beberapa poin yang tertuang dalam draf petunjuk teknis (juknis) masih perlu direvisi dan perbaikan, karena beberapa usulan kembali mengemuka dalam rapat gabungan instansi terkait, Senin (11/5). Rapat yang dipimpin Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Denpasar I Made Toya melibatkan beberapa kepala OPD, Camat, serta beberapa instansi terkait lainnya.

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

IB Wija Tirtayatra Yadnyasari Group

’’Begitu muncul pertama kali di Bali, kami langsung mengeluarkan keputusan bersama Majelis Desa Adat dan PHDI untuk membentuk Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat. Desa adat kami jadikan pilar utama untuk mendisiplinkan masyarakat.’’

Seragamkan Sanksi Adat PKM

OPINI

Oleh: Made Satria Pramanda Putra

adat, agar masyarakat tertib dan disiplin dan untuk mengendalikan pergerakan masyarakat,’’ jelas mantan anggota DPR-RI tiga periode ini.

Ia menambahkan, mereka ini bekerja siang-malam dengan membentuk posko-posko gotong royong di semua desa adat serta mengendalikan masuk-keluarnya masyarakat ke lingkungan desa adat masing-masing.

Dijelaskannya pula, saat ini di desa adat ada dua kegiatan utama terkait penanganan Covid-19, yakni kegiatan secara niskala atau ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan dan kearifan lokal masyarakat Bali serta kegiatan sekala. ‘’Kegiatan niskala yang dilaksanakan di tingkat desa adat tersebut sangat membantu, dan kami jadwalkan (kegiatan niskala - red) sampai wabah Covid-19 ini berakhir,’’ terangnya.

Hal. 7 Kualitas Pelayanan

Oleh : Adi Nugroho Kepala BPS Bali

BEBERAPA hari lalu (5 Mei 2020) BPS Provinsi Bali mengumumkan pertumbuhan ekonomi Bali triwulan (atau kuartal) I tahun 2020 minus 1,14%. Capaian pertumbuhan minus yang hampir terlupakan pernah dialami Bali, karena telah lebih dari 20 tahun tidak terjadi lagi sejak krisis moneter 1998. Bahkan ketika Bali diguncang bom yang mengguncang dunia sebanyak dua kali, keduanya tidak sampai membuat pertumbuhan perekonomian Bali menjadi negatif.

Tidak terlalu sulit diduga bahwa menyusutnya perekonomian Bali kali ini terutama disebabkan oleh merebaknya

wabah penyakit akibat virus Corona baru (Covid-19) yang menyebabkan dibatasinya pergerakan masyarakat dalam rangka mencegah atau mengurangi penyebaran pandemi yang dirasa sangat mengancam ini. Sebagai daerah kunjungan wisata, Bali langsung merasakan akibat penurunan pergerakan ini, karena hampir seketika jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik nusantara, langsung terjun bebas. Padahal biasanya secara simultan, pariwisatalah yang menyumbang tidak kurang dari separuh perekonomian Bali.

Pertumbuhan ekonomi se-

cara umum adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan perubahan volume ekonomi suatu wilayah (atau negara) antarwaktu.

Jika volume ekonomi tahun ini lebih besar dari volume periode sebelumnya disebut tumbuh positif. Sebaliknya jika lebih kecil, maka disebut sebagai tumbuh negatif. Seperti yang dialami Bali pada periode kuartal I tahun 2020 ini. Volume perekonomiannya lebih kecil 1,14% dibandingkan dengan volume ekonomi Bali Triwulan I tahun sebelumnya (2019).

Hal. 7 Mengganggu Perekonomian

’’Bali menyusut, turun -1,14%. Ini sungguh tidak biasa. Dalam 22 tahun terakhir perekonomian Bali tidak pernah terpuruk seperti ini, bahkan ketika menghadapi dua kali ujian berat melalui terorisme bom seperti diuraikan di atas. Kalau kemudian timbul pertanyaan ‘Ini pertanda apa?’ agaknya kewaspadaan perlu segera ditingkatkan.’’

Rabu Wage, 13 Mei 2020

Secara Serentak, Pemkot Denpasar Serahkan BLT di Empat Kecamatan 14.749 3.063 1.007 328 215 4

Positif Covid-19 di Bali Bertambah 14 Kasus

Denpasar (Bali Post) Pasien positif Covid-19 di Bali, Selasa (12/5) kemarin masih bertambah. Setelah tiga hari sempat menunjukkan penurunan, kini penambahan kasus justru melonjak. Dari data, jumlah kumulatif kasus di Bali mencapai 328 orang.

Artinya ada penambahan 14 kasus baru dari sehari sebelumnya yang mencapai 314 kasus.

Sementara itu, pasien sembuh juga bertambah makin tinggi. Kumulatif kasus positif Covid-19 sembuh di Bali saat ini mencapai 215 kasus. Bertambah 5 orang dibandingkan sehari sebelumnya yang sebanyak 210 pasien sembuh. Yang meninggal tidak mengalami perubahan, 4 orang. Datanya, 2 WNI dan 2 WNA. Jika dipersentasekan, jumlah kasus sembuh kini mencapai 66,88 persen dari kumulatif kasus positif. Sementara untuk yang masih dirawat, persentasenya mencapai 31,85 persen atau sebanyak 100 orang. Sedangkan yang meninggal, persentasenya sebanyak 1,27 persen.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan langkah yang harus dilakukan masih cukup panjang. ‘’Ini adalah pandemi yang menjadi permasalahan banyak negara. Dalam menghadapinya, kita harus membuat sesuatu yang baik.

Kita tidak boleh arogan dalam menghadapi Covid-19 ini,’’ katanya dalam video conference streaming.

Tatanan baru harus dimulai dari sesuatu yang sudah dirintis. Tantangan hidup yang harus dilawan dan dijawab untuk survive. ‘’Norma hidup yang baru adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,’’ ujarnya.

Dikatakan, ada tambahan dua lab tes cepat molekuler.

Sudah ada sebanyak 165.128 spesimen diperiksa dengan dua metode, yakni PCR dan tes cepat molekuler. Spesimen diambil dari 119.728 orang.

Masih ada penambahan kasus positif sebanyak 484 kasus, sehingga kumulatif menjadi 14.749 kasus. Ia melanjutkan, untuk yang sehat ada penambahan 182 pasien sembuh, sehingga totalnya menjadi 3.063 pasien. Kasus meninggal bertambah 16 orang, sehingga total kasus menjadi 1.007 orang.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 251.861 orang. Pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 32.147 orang. Seluruh provinsi di Indonesia sudah terdampak. Untuk kabupaten/kota sebanyak 376 sudah terdampak. ‘’Kami berharap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hendaknya dijadikan upaya untuk mengurangi penambahan kasus positif,’’ tegasnya. (iah)

BANTUAN Langsung Tunai (BLT), program Pemkot Denpasar dan Pemerintah Pusat, mulai diserahkan secara serentak pada Selasa (12/5) kemarin. Bantuan ini diserahkan Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara menyebar di empat kecamatan menyasar keluarga penerima manfaat (KPM), lansia, disabilitas, orang dalam pemantauan (ODP), keluarga PDP, pekerja harian, pekerja PHK, dan pekerja yang dirumahkan.

Wali Kota Rai Mantra menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pekerja harian, pekerja PHK, dan pekerja yang dirumahkan secara simbolis di Kantor Desa Sumerta Kelod, Kantor Desa Sanur Kauh dan Kantor Lurah Renon. Rai Mantra dalam kesempatan tersebut mengatakan, bantuan yang diberikan ini bisa membantu perekonomian masyarakat dalam masa pandemi Covid-19. ‘’Semoga bantuan dapat meringankan

beban masyarakat di tengah masa yang sulit ini dan kondisi yang tidak normal,’’ kata Rai Mantra seraya mengajak agar seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan diri, menerapkan protokol kesehatan. Hal ini mengingat perkembangan penyebaran virus Corona yang tidak dapat diprediksi.

Jaya Negara menyerahkan secara simbolis BLT di Kantor Lurah Peguyangan yang diterima KPM. Jaya Negara juga mengimbau agar masyarakat selalu waspada serta mengikuti anjuran pemerintah, jika tidak berkepentingan lebih baik di rumah saja dengan selalu menerapkan PHBS dan cuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir serta tetap menerapkan social dan physical distancing.

Sementara Rai Iswara secara simbolis menyerahkan BLT kepada pekerja harian, pekerja PHK, dan pekerja yang dirumahkan secara simbolis di Kelurahan Pemecutan. Turut juga mengimbau dalam memutus

BANTUAN - Bantuan Langsung Tunai (BLT), program Pemkot Denpasar dan Pemerintah Pusat, mulai diserahkan secara serentak pada Selasa (12/5) kemarin. mata rantai penyebaran virus Corona agar masyarakat lebih disiplin mengikuti imbauan pemerintah hingga kondisi normal. ‘’Kita tidak pernah tahu penyebaran virus Corona. Mari kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan lakukan pola hidup bersih dan sehat,’’ ujar Rai Iswara.

Rai Mantra didampingi Kadis Sosial Made Mertajaya dan Jubir Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai juga mengimbau agar masyarakat lebih disiplin dalam mengikuti arahan pemerintah, serta diimbau untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah serta tidak melakukan aktivitas

di luar selama penanganan pandemi Covid-19 ini. ‘’Karena kita tidak mengetahui siapa yang membawa virus, sehingga alangkah baiknya menunda sementara agenda perjalanan serta selalu menerapkan social dan physical distancing,’’ ujarnya.

Kadis Sosial Denpasar Mertajaya mengatakan, dari data yang berhasil dihimpun jumlah penerima BLT yang bersumber dari APBD Kota Denpasar sebanyak 18.189 KK kepada pekerja sektor informal, kemudian penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) yang bersumber dari dana APBN melalui Kementerian Sosial berjumlah 10.847 KK dan penerima BLTDD yang bersumber dari

dana desa sebanyak 4.760 KK. ‘’Masing-masing KK yang menerima bantuan ini senilai 600 ribu rupiah yang ditransfer langsung ke rekening masyarakat yang berhak menerima,’’ kata Mertjaya. ‘’Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap dan akan menyasar seluruh keluarga yang berstatus KPM, lansia, disabilitas, orang dalam pemantauan (ODP), keluarga PDP, pekerja harian, pekerja PHK, dan pekerja yang dirumahkan serta keluarga pasien yang positif sebagai implementasi penerapan strategi perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat,’’ ujar Mertajaya. (ad119)

Waspadai DBD, Dinkes Minta Gencarkan PSN

Denpasar (Bali Post) -

Selain Covid-19, masyarakat Bali kini juga harus mewaspadai penyakit demam berdarah dengue (DBD). Apalagi, sekarang ada kecenderungan peningkatan kasus yang cukup signifikan. Masyarakat pun diminta melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). ‘’Kita jangan lengah, bahwa yang mengancam kita ini juga DBD yang sudah menjadi endemi. Jadi, harus dilakukan PSN serentak dan terus-menerus,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya di Denpasar, Senin (11/5).

Menurut Suarjaya, DBD kini mengancam masyarakat yang berada di rumah.

Apalagi dengan adanya Covid-19 sekarang, masyarakat diminta membatasi kegiatan di luar rumah.

Oleh karena itu, rumah harus dijamin kebersihannya serta melakukan PSN dan pemberian abate. PSN dinilai lebih efektif ketimbang fogging yang hanya membunuh nyamuk dewasa. ‘’Saya sudah membuat surat edaran untuk melakukan

PSN,’’ jelasnya.

Suarjaya menambahkan, tren kasus DBD meningkat dibandingkan tahun lalu.

Data hingga Mei 2020, tercatat 7.092 penderita DBD di Bali. Terbanyak ada di Buleleng sebanyak 2.395 kasus, kemudian disusul Badung sebanyak 1.558 kasus dan Gianyar 1.039 kasus. Jika dilihat jumlah kasus per bulan, tampak ada peningkatan yang cukup signifikan dari Januari.

Kendati ada peningkatan

kasus, angka kematian akibat DBD disebut masih kecil. Secara keseluruhan tercatat 16 orang, 5 di antaranya dari Buleleng. ‘’Masih sangat kecil sih, di bawah 1 persen. Tetapi jangan diabaikan. Namanya kematian, sekecil apa pun jelek kan,’’ jelasnya. (kmb32)

Denpasar (Bali Post) Man Chun Kwok, pemuda berusia 19 tahun yang merupakan warga negara (WN) Hongkong, Selasa (12/5) kemarin dituntut pidana penjara selama 20 tahun. Dalam sidang yang digelar secara virtual tersebut, JPU Ida Ayu Ketut Sulasmi menyatakan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam kasus ini, terdakwa disebut tanpa hak menjadi

perantara jual-beli narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi lima gram. Barang bukti yang diajukan ke persidangan sebanyak 4.120 gram brutto sabu-sabu (SS).

Jaksa di hadapan majelis hakim pimpinan Angeliky Handajani Day mengatakan, terdakwa ditangkap di Bandara Ngurah Rai. Dia datang ke Bali dengan menumpang pesawat Malindo Air OD 177 rute Kuala Lumpur - Denpasar dan tiba pada 12 Desember

2019. Namun perjalanannya dihentikan manakala dia menjalani pemeriksaan petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai. Barang bawaan terdakwa diperiksa. Di dalam koper warna ungu ditemukan empat paket SS dibungkus kertas kado dengan berat 4.120 gram brutto.

Setelah ditimbang jumlah berat keseluruhannya yakni 4.000 gram netto. Saat diinterogasi petugas, terdakwa mengaku mendapat barang

dari seseorang di Kamboja atas suruhan orang yang tak dikenalnya di Hongkong.

Terdakwa diberikan koper itu pada 6 Desember 2019 di Kamboja. Dia sempat menanyakan isi dari barang tersebut kepada orang yang memberi perintah. Namun mereka tidak memberi tahu tentang barang dan isinya apa.

Karena dijanjikan upah 10.000 dolar Hongkong, terdakwa yang bekerja sebagai

buruh ini mau lantaran butuh uang untuk melunasi utangnya. Namun saat itu terdakwa baru menerima 3.000 dolar Hongkong untuk biaya perjalanan ke Bali dan sisanya (7.000 dolar Hongkong) akan diberikan setelah tugas terdakwa selesai dan kembali ke Hongkong. Kini, terdakwa tinggal menunggu keputusan nasib dari majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. (kmb37)

Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster telah mengalokasikan anggaran Rp 38,2 miliar untuk bantuan sosial tunai (BST) pendidikan untuk sekolah swasta dan perguruan tinggi negeri/swasta di Bali. Masing-masing kabupaten/kota diberikan bantuan untuk meringankan beban biaya pendidikan, terutama di sekolah swasta.

Pascadigelontornya bantuan tersebut, para Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan rektor PTN/PTS se-Bali kini harus melakukan pendataan. Utamanya terkait siswa dan mahasiswa yang berhak menerima bantuan tersebut. Yakni berupa subsidi biaya SPP untuk siswa di 488 sekolah swasta dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB serta subsidi biaya kuliah semester untuk mahasiswa di 34 PTN/PTS. ‘’Total ada 23.679 siswa dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan SLB swasta yang dibantu, serta 15.000 maha-

siswa,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Senin (11/5).

Boy Jayawibawa merinci, untuk SD ada sebanyak 3.695 siswa, SMP 6.223 siswa, SMA 3.318 siswa, SMK 10.408 siswa, dan SLB 35 siswa. Besaran bantuan nominalnya masing-masing Rp 150 ribu/bulan untuk SD, Rp 200 ribu/bulan untuk SMP, dan Rp 250 ribu/ bulan untuk SMA/SMK/SLB selama tiga bulan (Mei, Juni, Juli) dan Rp 1,5 juta untuk mahasiswa dalam satu semester ini saja. ‘’Karena ini subsidi, misalnya SD kan dapat Rp 150 ribu ternyata dia membayar SPP Rp 200 ribu, berarti hanya tinggal membayar Rp 50 ribu sisanya saja,’’ imbuhnya.

Menurut Boy Jayawibawa, tidak semua siswa menerima bantuan subsidi biaya pendidikan berupa pengganti SPP tersebut.

Namun hanya untuk siswa

yang orangtuanya terdampak Covid-19 dengan menunjukkan surat keterangan PHK, dirumahkan, dan sebagainya. Bantuan ini dikecualikan untuk siswa yang orangtuanya bekerja sebagai PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN dan BUMD. ‘’Jadi, tidak semua dapat karena diutamakan yang belum mendapat JPS (Jaring Pengaman Sosial - red). Kalau yang sudah dapat, tidak boleh,’’ tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha mengaku sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Bali terkait BST pendidikan tersebut. Terlebih, kini sudah ada regulasinya dan telah diumumkan pula oleh Gubernur sehingga dapat segera diberlakukan. ‘’Ini akan sangat meringankan masyarakat. Anggap itu stimulus kepada orangtua siswa,’’ kata politisi PDI-P ini.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

(Disdikpora) Denpasar Wayan Gunawan juga merespons positif kebijakan tersebut.

Dikatakan, semua teknis terkait penerima bantuan tersebut akan disesuaikan dengan jumlah kuota yang ada. ‘’Kami telah merancang mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Sekolah yang akan menentukan penerima subsidi SPP ini, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan,’’ kata Gunawan, Selasa (12/5) kemarin.

Terkait kuota, katanya, sudah ditentukan provinsi.

Pihaknya sudah mendapat jatah sebanyak 1.375 untuk siswa SD. Sedangkan siswa SMP sekitar 3.000 siswa.

Siapa yang dapat subsidi SPP ini sudah ada kriterianya.

Yang jelas, mereka yang mendapatkan subsidi SPP ini adalah orangtua siswa yang terdampak Covid-19 di luar TNI/Polri, ASN, serta pejabat negara lainnya. ‘’Karena kuotanya terbatas, maka nanti sekolah yang akan menyeleksi siapa yang dinilai

paling terdampak. Segera akan kita kirim tata caranya ini ke sekolah-sekolah, karena tanggal 20 Mei ini sudah harus menyetor data ke provinsi,’’ ujarnya.

Menurut Gunawan, subsidi SPP ini akan diberikan kepada siswa kelas I-V SD selama tiga bulan, mulai Mei, Juni, dan Juli. Sedangkan untuk kelas VI mendapat subsidi SPP selama dua bulan, yakni Mei dan Juni. Demikian pula untuk SMP. Bagi mereka yang duduk di kelas VII dan VIII akan mendapat subsidi tiga bulan, Mei, Juni dan Juli. Sedangkan bagi kelas IX hanya dua bulan, yakni Mei dan Juni. Besarannya, Rp 150.000 per bulan untuk SD dan Rp 200.000 per bulan untuk SMP. ‘’Bagi mereka yang sudah membayar SPP pada Mei, kemudian mereka mendapat subsidi, dananya akan dikembalikan sesuai besaran subsidi. Ketentuannya, subsisi SPP ini berlaku mulai Mei ini,’’ katanya. (kmb32/kmb12)

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Kanwil Kemenkum HAM Bali Berikan Bantuan Hukum Gratis Selundupkan 4 Kg SS, WN Hongkong Dituntut 20 Tahun Denpasar (Bali Post) Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali akan memberikan pelayanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut dijelaskan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkum HAM Bali, Constantinus Kristomo, saat bersilaturahmi ke Kantor Bali Post, Selasa (12/5) kemarin.

Selain konsultasi langsung, Kemenkum HAM Bali juga menyediakan layanan call Constantinus Kristomo center bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Kristomo menambahkan, mereka yang terdampak Covid-19, baik itu karyawan yang dirumahkan, pekerja pariwisata, termasuk aspek lainnya yang diperlukan bantuan hukum, pihaknya bakal melayani secara gratis. Bahkan materi hukum juga akan diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Apakah itu artinya akan melakukan pendampingan? Secara konstitusi, Kemenkum HAM Bali hanya akan memberikan bantuan hukum, termasuk pendampingan. Pendampingan dalam konteks ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Peradi dan juga Posbakum, sehingga ini juga pendampingan pro bono. ‘’Kita sudah bekerja sama dengan Peradi,’’ ujar Kristomo. Mereka yang ingin mendapatkan bantuan, bisa hubungi call center 036 1224856 atau 0811381181. (kmb37)

Topik : penerima BST Pendidikan

Ditentukan sekolah

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

dr. Ketut Suarjaya

Penerima BST Pendidikan Ditentukan Sekolah

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Wage, 13 Mei 2020

Hindari Terjadinya Bias Informasi Terkait Penanganan Covid-19

Wabup Suiasa Sosialisasikan Kebijakan Pemkab Badung di Kuta

SOSIALISASIKAN KEBIJAKAN - Wabup Badung I Ketut Suiasa saat menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam penanganan Covid-19 di Kantor Camat Kuta, Selasa (12/5) kemarin.

DALAM rangka memberikan pemahaman serta untuk menghindari terjadinya bias informasi di masyarakat tingkat terbawah baik di adat maupun kedinasan, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dalam penanganan Covid-19.

Acara digelar di Kantor Camat Kuta, Selasa (12/5) kemarin.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gunarta, Kepala Badan Kesbangpol I Nyoman Suendi, Kabag Humas Made Suardita, Camat Kuta I Nyoman Rudiarta, para Lurah dan Bendesa serta Kepala Lingkungan se-Kecamatan Kuta.

Wabup Suiasa mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan melalui pemaparan yang lebih detail, lebih substantif, lebih teknis dan lebih operasional tentang kebijakan-kebijakan khusus Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka penanganan Covid-19. Bupati sudah menyampaikan kepada publik melalui media

massa, terkait adanya kebijakan dari Pemkab Badung yang bersumber dari APBD. Namun, penanganan Covid-19 merupakan penanganan bersama dari semua tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat yang merupakan pemangku yang pertama, penanganan pemerintah provinsi dan kabupaten, bahkan sampai penanganan yang ditangani pemerintah desa. Oleh karena itu pihaknya mengkompilasikan semua kebijakan negara, institusi negara melalui kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten hingga ke desa dan kelurahan tersebut. ‘’Kami jelaskan tentang itu agar seluruh komponen masyarakat melalui tokoh-tokohnya, prajuru desa adat, kaling, lurah dan camat memiliki pemahaman dan persepsi yang sama, sehingga memiliki kesamaan bahasa yang kemudian disampaikan kepada masyarakat,’’ katanya seraya menyebut masyarakat masih banyak yang belum memahami, bahkan masih banyak yang belum mengetahui tentang kebijakan Pemerintah

Kabupaten Badung.

Lebih lanjut Wabup Suiasa mengungkapkan, masih banyak pemahaman masyarakat soal kebijakan itu diasumsikan boleh dilakukan baik dengan sertamerta, bisa diberikan kepada seluruh elemen masyarakat maupun bisa dilakukan untuk program apa saja. Yang perlu disadari oleh masyarakat adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran negara melalui keuangan daerah ada ramburambu dan aturan yang membatasi, baik dari segi jenis program, cakupan yang bisa diberikan kepada elemen (cluster) masyarakat maupun jenis kegiatan serta prosedurnya yang semuanya itu harus dipatuhi. ‘’Kendatipun kita dalam keadaan situasi berat, terdesak dari berbagai hal kehidupan, bukan berarti bisa dimaknai sebebas-bebasnya dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan anggara tersebut,’’ jelasnya seraya menambahkan, pemerintah pasti memikirkan yang terbaik serta berusaha memberikan bantuan yang

sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada masyarakatnya.

Terkait kebijakan atau program yang diberikan kepada masyarakat, baik bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten serta desa termasuk dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat di kelurahan, Suiasa menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut berbasiskan pada data. Mulai dari data nama, alamat atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), hingga data yang berkaitan dengan indikator-indikator setiap program yang ada. ‘’Jadi, nanti kita memiliki Big Data yang selanjutnya akan dilakukan cleansing,’’ sambungnya.

Wabup Badung memastikan proses cleansing masih berjalan hingga saat ini serta diharapkan data murni hasil cleansing bisa selesai secepatnya sehingga program ini tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda. (ad120)

UAS SMP Diatur Penuh Sekolah

Mangupura (Bali Post) Pandemi Covid-19 membuat iklim pendidikan terganggu, tak terkecuali di Kabupaten Badung. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung menyerahkan sepenuhnya Ujian Akhir Semester (UAS) kepada masing-masing sekolah.

Kepala Disdikpora Badung I Ketut Widia Astika mengakui perihal tersebut.

Birokrat asal Kerobokan, Kuta Utara ini mengatakan, pelaksanaan UAS untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah dimulai bulan ini. ‘’Mei ini sudah mulai, hanya jadwal dibuat langsung oleh masingmasing satuan pendidikan.

Sekolah juga memberikan nilai rapor siswa untuk semester genap pada 13 Juni 2020 langsung kepada orangtua,’’ ujarnya saat dimintai konfirmasinya, Selasa (12/5)

kemarin.

Menurutnya, kewajiban sekolah harus jalan, meski dalam suasana pandemi Covid-19. Sebab, kenaikan kelas mesti berlangsung walaupun secara online. Oleh karena itu, pelaksanaan UAS diserahkan ke masing-masing sekolah. ‘’Tapi sekolah tetap harus mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Misalnya, UAS untuk kelulusan dan kenaikan kelas, siswa tidak dibolehkan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa,’’ terangnya.

Terkait materi UAS yang dilaksanakan secara online, Widia Astika menyatakan langsung dibuat oleh guru di satuan pendidikan. Bisa berupa tes tertulis, portofolio atau bentuk tes lainnya. Termasuk nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya.

Intinya rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah pusat harus diikuti.

Mantan Kepala SMKN 1 Kuta Selatan ini menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Kemendikbud Tahun 2020, sekolah diberikan kewenangan mengatur jadwal UAS dalam rentang waktu yang ada di kalender pendidikan tahun pelajaran 2019/2020. Sekolah terakhir melaksanakan UAS pada minggu keempat Mei 2020. ‘’Saya hanya mengingatkan sekolah agar hati-hati dalam memberikan kuota kepada siswa. Sebab, berapa idealnya belum ada diatur.

Saya menyarankan supaya sekolah cermat, jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari,’’ paparnya seraya menambahkan, SMP negeri di Badung berjumlah 28 sekolah, sedangkan SMP swasta 39. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) Ribuan karyawan Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, Badung, menjalani rapid test, Selasa (12/5) kemarin. Uji skrining cepat ini guna memastikan seluruh pegawai bebas dari paparan virus Corona (Covid-19).

Direktur Utama RSD Mangusada Badung dr. Ketut Japa saat dimintai konfirmasi, Selasa kemarin, membenarkan pihaknya melakukan rapid test terhadap karyawan.

Sebab, rumah sakit yang berlokasi di Kelurahan Kapal, Mengwi ini kerap menerima rujukan pasien dengan gejala Covid-19. ‘’Ya, ada rapid test

untuk pegawai. Jumlah totalnya 1.063 pegawai,’’ ujarnya.

Ribuan pegawai itu adalah semua tenaga medis dan manajemen, mulai dari dokter, perawat/bidan, pegawai administrasi sampai cleaning service. Selain di-rapid test, pegawai yang sedang bertugas di RSD Mangusada juga belakangan diwajibkan memakai alat pelindung diri lengkap (APD) saat merawat pasien. ‘’Rapid test dilakukan gratis dengan bantuan alat dari Dinas Kesehatan Badung.

Ini untuk memastikan kesehatan semua (pegawai RSD Mangusada - red),’’ katanya.

Disebutkannya, rapid test akan dilakukan bertahap lantaran jumlah pegawai yang banyak. Bisa jadi empat sampai lima hari. Rapid test pertama dimulai Senin (11/5) lalu. Semua pegawai yang sudah menjalani rapid test hasilnya negatif.

Seperti diketahui, selain melakukan rapid test ke seluruh pegawai, RSD Mangusada mengadakan rapid test secara berkala bagi tenaga medis yang secara khusus ditugasi menangani pasien dengan gejala Covid-19. Tenaga medis ini bahkan disiapkan rumah singgah untuk tempat karantina 14 hari. (kmb27)

RSD Mangusada ’’ Rapid Test’’ Ribuan Pegawai

Bali Post/ist

BERAS LOKAL - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa meninjau beras hasil petani lokal yang dipasarkan oleh Perumda Pasar Mangu Giri Sedana.

Perumda Pasar MGS Pasarkan Hasil Petani

Mangupura (Bali Post) -

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Mangu Giri Sedana (MGS) berupaya membantu petani di Kabupaten Badung. Upaya ini diwujudkan dengan menyerap produksi padi petani untuk didistribusikan ke masyarakat.

Direktur Utama Perumda Pasar MGS Badung, I Made Sukantra, saat dimintai konfirmasinya, Selasa (12/5) kemarin, membenarkan perihal tersebut. Menurutnya, pihaknya mampu menyerap belasan ton per bulan hasil pertanian Badung untuk didistribusikan kembali ke masyarakat. ‘’Kami memasarkan beras petani lokal, khususnya petani di Badung.

Kami ambil dari penyosohan terus dilabel dengan beras MGS, baru disebar ke pasaran,’’ ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya akan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan beras petani lokal, sehingga petani bisa meneruskan profesi mereka

menyediakan pangan untuk masyarakat. ‘’Ini sebagai upaya mewujudkan arahan Bapak Bupati menjadikan petani bangga menjadi petani.

Kami berharap masyarakat Badung bangga mengonsumsi hasil pertanian sendiri,’’ terangnya.

Terkait jumlah serapan, Made Sukantra mengatakan rata-rata 14 ton hingga 15 ton beras per bulan yang dipasarkan ke masyarakat. Beras yang dipasarkan semua dari petani di Badung. Pihaknya tidak mencari untung dalam mempromosikan hasil petani ini.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Forum Perbekel se-Badung dan Kepala Unit Pasar se-Badung

untuk memberdayakan hasil pertanian Badung. ‘’Seperti bantuan Covid-19 kemarin, 90 ton beras petani lokal yang terserap. Mei ini juga kami sudah ada kerja sama dengan desa-desa di Badung untuk memanfaatkan beras petani lokal yang akan disumbangkan, jumlahnya 90 ton lebih,’’ terangnya.

Menurut Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, I Wayan Wijana, menyusul gencarnya pembagian paket sembako saat ini, Satgas Covid-19 Kabupaten Badung telah mengakomodasi produk petani lokal dalam paket sembako yang dibagikan. ‘’Kami minta masyarakat ikut membantu memberdayakan petani dengan cara membeli

dan mengonsumsi produk pertanian lokal,’’ ungkapnya.

Ia mengimbau komponen masyarakat yang akan membagikan paket sembako agar menyertakan hasil petani lokal seperti beras, sayuran, telur dan produk olahan daging lokal sebagai bentuk kepedulian kepada petani dan peternak yang juga terdampak Covid-19. Pihaknya yakin kualitas hasil petani lokal seperti beras tidak kalah dibandingkan beras dari luar Bali dan terpenting aman dikonsumsi karena diolah tanpa bahan pengawet. ‘’Kepada komponen masyarakat yang akan membagikan paket sembako agar menyertakan hasil petani lokal seperti beras, sayuran, telur dan produk olahan daging lokal sebagai bentuk kepedulian kepada petani dan peternak yang juga terdampak Covid-19,’’ pungkas Wijana. (kmb27)

’’Rapid Test’’ Pegawai Imigrasi Ngurah Rai

Empat Orang Hasilnya Reaktif

RAPID TEST – Seorang karyawan RSD Mangusada menjalani rapid test.

Bali Post/kmb27

Mantan Ketua LPD Desa Pakraman Gerokgak Dituntut Tiga Tahun Jaksa penuntut umum (JPU) A.A. Gede Lee Wisnhu Diputera, Selasa (12/5) kemarin menuntut mantan Ketua LPD Gerokgak Komang Agus Putrajaya dengan pidana penjara tiga tahun. Dalam sidang yang dilakukan secara virtual itu, jaksa dari Kejati Bali mengatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Terdakwa disebut terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1

KUHPidana.

Selain dipidana tiga tahun, terdakwa asal Banjar Dinas Pucak Sari, Desa Gerokgak, Buleleng itu juga dituntut pidana denda Rp 50 juta.

Selain itu, juga membayar uang pengganti sebesar Rp 548.500.000 sebagai pengganti kerugian keuangan negara untuk disetor ke kas negara c.q. kas LPD Gerokgak. Jika tidak dibayar selama satu bulan setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang.

Dalam hal harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Atas tuntutan itu, terdakwa bakal

mengajukan pledoi.

Terkuaknya kasus ini mulai tahun 2015, di mana saat hari raya Galungan dan Kuningan, serta hari raya lain, masyarakat secara besar-besaran ingin menarik uangnya di LPD. Namun tidak bisa dilakukan karena kas kosong.

Setelah ditelisik ada dugaan dana itu digunakan secara pribadi oleh terdakwa. Polanya adalah pengajuan kredit secara tidak wajar dan juga memakai nama orang lain dan juga kas bon dan dialihkan sebagai kredit fiktif. Atas dugaan melakukan tindak pidana kredit fiktif nasabah sejak tahun 2008 sampai 2015, nilai kerugian dalam perkara ini mencapai Rp 1,264 miliar. (kmb37)

Mangupura (Bali Post) Pemeriksaan cepat atau rapid test Covid-19 yang dilakukan pada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai hasilnya sudah keluar. Dari 461 orang yang akan di-rapid test, empat pegawai menunjukkan hasil reaktif.

Guna memastikan hasil tes yang lebih valid, keempat karyawan yang hasilnya reak-

tif tersebut akan menjalani tes lanjutan ke rumah sakit yakni melakukan swab test.

Selain empat reaktif, enam pegawai masuk ODP. Mereka diharuskan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan tidak dibolehkan masuk kerja.

Hal tersebut dijelaskan Humas Kemenkum HAM Bali, Putu Surya Dharma, Selasa (12/5) kemarin. Sebelumnya, karena berhadapan

dengan masyarakat luas dan bersentuhan langsung dengan orang dari berbagai negara, petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai di-rapid test sejak 6 Mei lalu. Sebanyak 461 orang yang menjalani pemeriksaan cepat ini hingga 10 Mei. Menurut Surya Dhrama, rapid test dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Pi-

haknya juga melaksanakan scan torak, cek jantung dan pengambilan darah. Sebagaimana SOP penanganan Covid-19, cek kesehatan menggunakan standar kesehatan dengan pemeriksaan dilakukan di aula kantor setempat. Pengecekan juga memperhatikan physical distanching dan penggunaan APD lengkap bagi petugas medis. (kmb37)

Rabu Wage, 13 Mei 2020

Hanya 15 Sekolah Siap Gelar PPDB ’’Online’’

Bali Post/ist

RAPAT KERJA - Suasana rapat kerja Komisi IV DPRD dan Dinas Pendidikan Tabanan, Selasa (12/5) kemarin.

Pedagang di Lapangan Alit Saputra akan Direlokasi ke Terminal Pesiapan

Tabanan (Bali Post) Para pedagang bermobil yang sebelumnya berjualan di Lapangan Alit Saputra (Dangin Carik), Tabanan, rencananya kembali direlokasi ke Terminal Pesiapan. Uji coba pemindahan pedagang akan dilakukan Kamis (14/5) besok.

Dinas Perhubungan selaku OPD yang menaungi keberadaan terminal masih terus melakukan persiapan pemindahan.

Relokasi pedagang ini dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih luas, mengingat masa pandemi Covid-19 cukup panjang. Di satu sisi, lapangan sebagai salah satu fasilitas publik tidak boleh dimanfaatkan terlalu lama untuk aktivitas pasar, karena banyak masyarakat yang membutuhkannya sebagai kegiatan olahraga.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat dimintai konfirmasinya, Selasa (12/5) kemarin, membenarkan rencana relokasi pedagang bermobil yang berjualan di Lapangan Alit Saputra ke Terminal Pesiapan. Dipilihnya terminal sebagai lokasi pemindahan pedagang mengingat terminal saat ini tidak berfungsi maksimal lantaran mewabahnya Covid-19.

Menurutnya, jika Terminal Pesiapan tidak memungkinkan menampung semua pedagang dadakan yang tiap hari semakin bertambah, pemerintah juga menyediakan Terminal Tuakilang. Terminal ini khusus

untuk menampung pedagang dari wilayah sekitar Tuakilang dengan persentase 70 persen dan sisanya untuk pedagang dari luar. Terminal Tuakilang diharapkan menjadi pasar desa yang dalam waktu dekat akan dibangkitkan oleh Pemkab Tabanan untuk memberikan ruang bagi masyarakat setempat meningkatkan perekonomian.

“Kebijakan ini diambil karena lapangan memang tidak boleh dimanfaatkan sebagai pasar dalam waktu panjang. Apalagi waktu pandemi diprediksi masih panjang. Jika semakin membeludak dan kian banyak pedagang dadakan yang berjualan di sana, tentu semakin sulit mengontrol dan mengaturnya,” terang Bupati Eka. Aktivitas Pasar Senggol yang di ruas Jalan Gajah Mada juga akan direlokasi ke Terminal Pesiapan. Hal ini sekaligus sebagai upaya Pemkab Tabanan menata wajah Kota Tabanan karena aturan yang ada tidak membolehkan ruas jalan untuk

kegiatan pasar. “Tempatnya (Terminal Pesiapan-red) cukup luas dan memadai.

Pedagang akan diatur dan ditata rapi di sana. Buka seperti kebijakan sebelumnya pukul 11.00 sampai 14.00 Wita.

Sorenya bisa dimanfaatkan untuk Pasar senggol. Jadi, perekonomian masyarakat bisa terus menggeliat dan tertata serta tetap mengikuti SOP pencegahan penyebaran virus Corona, seperti wajib menggunakan masker, tetap jaga jarak serta jaga kebersihan dan kesehatan,” ucapnya.

Bupati Eka menambahkan, saat ini sedang disiapkan rombong bagi pedagang di Pasar Senggol sekaligus dilakukan koordinasi dengan pihat adat terkait pengawasannya nanti.

Sementara truk yang diparkir di Terminal Pesiapan untuk sementara dialihkan ke jalur shortcut yang tidak berfungsi.

Kalau pandemi sudah berakhir, terminal akan ditata agar bisa kembali berfungsi maksimal. (kmb28)

Sosial FH Unwar Gelar Pengabdian kepada Masyarakat

Berikan Bantuan di Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya dan Panti Asuhan Sidhi Astu

BERIKAN BANTUAN - Dekan FH Unwar Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. didampingi para Wakil Dekan FH Unwar memberikan bantuan di Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya dan Panti Asuhan Sidhi Astu, Selasa (12/5) kemarin.

PEDULI terhadap dampak S.H., M.H., Wakil Dekan III I pandemi Covid-19, Fakultas Ketut Sukadana, S.H., M.H., Hukum Universitas Warmade- perwakilan BEM dan DPM FH wa (FH Unwar) menggelar Unwar serta sejumlah dosen pengabdian kepada masyara- FH Unwar. kat di Panti Sosial Tresna Dekan FH Unwar Prof.

Werda Wana Seraya, Desa Budiartha mengatakan, pada Kesiman Kertalangu, Den- saat ini semua komponen mapasar Timur, dan Panti Asu- syarakat mengalami dampak han Sidhi Astu, Tuka, Kuta Covid-19. Oleh karena itu, seUtara, Badung, Selasa (12/5) bagai salah satu institusi penkemarin. Pengabdian kepada didikan di Unwar, FH Unwar masyarakat dilakukan dengan memiliki program pengabdian kegiatan sosial dalam bentuk kepada masyarakat. Kali ini, pemberian sembako gratis dan program pengabdian kepada sejumlah uang tunai. masyarakat dilakukan dengan Pengabdian kepada ma- memberikan bantuan kepada syarakat dipimpin langsung warga yang berada di panti oleh Dekan FH Unwar Prof. sosial dan panti asuhan.

Dr. I Nyoman Putu Budiartha, ‘’Tujuan kami memberiS.H., M.H. bersama Wakil kan bantuan di panti sosial Dekan I Ida Ayu Putu Widiati, dan panti asuhan ini untuk S.H., M.Hum., Wakil Dekan memberikan semangat keII A.A. Sagung Laksmi Dewi, pada orangtua/lansia di Panti

Sosial Tresna Werda Wana Seraya dan kepada anak-anak di Panti Asuhan Sidhi Astu.

Semoga bantuan yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kebutuhan warga panti di tengah pandemi Covid-19 ini,’’ ujarnya.

Pada kesempatan ini, pihaknya mengajak seluruh masyarakat, instansi dan pengusaha untuk bersinergi membantu pemerintah menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang penyebarannya masih masif di Bali. ‘’Saya berharap kepada anak-anak di Panti Asuhan Sidhi Astu agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan bisa menjadi anak-anak tangguh dalam menghadapi situasi apa pun nantinya,’’ tandasnya.

Perwakilan Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya, Ni Wayan Sariati, mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika FH Unwar yang telah memberikan bantuan kepada orangtua yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya yang jumlahnya 40 orang.

Menurutnya, bantuan yang diberikan FH Unwar merupakan berkah bagi warga Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Sementara itu, Pimpinan Panti Asuhan Sidhi Astu, S.M. Xaverine, mengaku bahagia atas kehadiran FH Unwar yang telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di panti asuhannya.

Menurutnya, kehadiran FH Unwar merupakan kasih karunia Tuhan dalam bentuk pemberian bantuan kepada anak-anak didik di Panti Asuhan Sidhi Astu. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk pendidikan dan pemenuhan kebutuhan anak-anak yang belajar di Panti Asuhan Sidhi Astu. (ad116)

Tabanan (Bali Post) – Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan khusus membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di ruang rapat lantai II gedung bawah DPRD Tabanan, Selasa (12/5) kemarin. Pembahasan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan saat PPDB yang dimulai 22 Juni mendatang.

Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa hanya 15 sekolah SD dan SMP di Tabanan yang siap menggelar PPDB online, sedangkan sekolah lainnya masih melakukan secara manual.

Rapat kerja dipimpin Ketua komisi IV, I Gusti Komang Wastana. Ia mengharapkan dalam PPDB tidak ada kekisruhan, apalagi sampai ada siswa yang tidak dapat sekolah. Proses PPDB mesti berjalan aman, lancar dan tidak ada kendala. Terlebih ada sekolah yang akan menggelar PPDB

secara online, tentu akan ada kendala karena tidak semua siswa memiliki HP android. Begitu pun kemungkinan gangguan sinyal sehingga sulit mengakses untuk mendaftar. ‘’Saya kira ini harus dipikirkan dan disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan nantinya. Apalagi sampai ada siswa yang tidak terdaftar,’’ paparnya.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian yakni masih banyak siswa dan orangtua yang berharap bisa masuk sekolah favorit meski di luar zona. Walau ada jalur untuk itu lewat prestasi baik akademik maupun nonakademik, hal tersebut hendaknya tidak terjadi lagi. Apalagi saat ini tidak ada lagi istilah sekolah favorit dengan sistem zonasi, sehingga perlu diperhatikan soal pemerataan tenaga pengajar antara satu sekolah dan sekolah lainnya. ‘’Masyarakat juga harus diberikan pemahaman terkait hal ini, sehingga tidak memaksakan anaknya

masuk ke sekolah yang dikatakan favorit. Sekarang tidak ada lagi istilah sekolah favorit, semuanya sama.

Pastikan semua siswa dapat sekolah dan tidak ada yang main-main dalam PPDB ini,’’ tegas Wastana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan I Nyoman Putra menjelaskan, 15 sekolah akan menggelar PPDB secara online yang terdiri atas 13 SMP dan dua SD. SMP dimaksud yakni sepuluh SMPN 1 di kecamatan ditambah SMPN 2, 3 dan 6 Tabanan. Sementara dua SD yang melakukan PPDB online adalah SD 1 Delod Peken dan SD 6 Dajan Peken. ‘’Ada 15 sekolah yang siap PPDB online dan sisanya masih manual atau online dengan cara sederhana seperti menggunakan google drive,’’ jelasnya.

Ke-15 sekolah yang akan menjalankan PPDB sistem online sudah sesuai anggaran rasionalisasi sebelumnya. Setiap sekolah mendapatkan dana Rp 5 juta untuk anggaran aplikasi

tersebut. Sekolah lain (di luar 15) kemungkinan juga menerapkan sistem online, namun lebih sederhana. ‘’Meski sistem online, tetap memperhatikan zonasi yang dirancang MKKS SMP yang lebih tahu situasi di lapangan,’’ ungkapnya.

Nyoman Putra juga menjelaskan terkait persentase kuota yang telah disepakati dan berlaku di seluruh Bali. Kuota zonasi disepakati 50 persen dan kuota prestasi 30 persen. Dalam kuota prestasi ada empat kategori, yakni 15 persennya menggunakan nilai pada lima semester terakhir, kemudian seni budaya 5 persen, ilmu 5 persen dan prestasi olahraga 5 persen. Kemudian kuota afirmasi (siswa yang masuk kategori miskin) sebanyak 15 persen yang syaratnya adalah dokumen yang ditentukan. Terakhir kuota untuk perpindahan orangtua 5 persen. ‘’Kami mohon masukan dan evaluasi untuk penyempurnaan juknis terkait PPDB tahun ini,’’ tandasnya. (kmb28)

Hukum Rapat di Polres Buleleng, Senator Bahas Kasus Pengabenan Sudaji

Wedakarna Keluarkan Rekomendasi ke Menteri Agraria/BPN Terkait Kisruh Tanah Lapangan Bungkulan

DI MASA Covid-19 ini, Senator DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III tetap bekerja sesuai amanat UUD MD3/2018. Salah satunya dengan langsung turun ke Buleleng berkaitan dengan penetapan tersangka kasus upacara pitra yadnya, yakni pengabenan di Desa Sudaji, Sawan, serta masalah penipuan sembako senilai lebih dari Rp 1 miliar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Diterima oleh pejabat dan jajaran Polres Buleleng, Senator Arya Wedakarna (AWK) mendengarkan penjelasan dari pihak aparat tentang latar belakang penetapan tersangka yakni tokoh adat Sudaji. DPD telah mendapatkan informasi seimbang. ‘’Tujuan Komite I Bidang Hukum datang ke Polres Buleleng agar menerima informasi lengkap dan alasan penetapan tersangka. Isu ini sudah masuk ke Senayan, Jakarta, dan khawatirnya jadi perhatian nasional yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, tentu saya harus membantu bagaimana agar kambtibmas bisa berjalan.

Terima kasih, dengan info yang seimbang ini bisa didapatkan kesimpulan positif,’’ ungkap Gusti Weda-

karna yang juga Presiden The Sukarno Center.

Ia menekankan semoga kejadian ini tidak diulangi di tempat lain di Bali dan semua pihak agar mulat sarira. ‘’DPD menghormati proses hukum dan secara UU kami tidak bisa mengintervensi hukum. Kita hormati kinerja aparat Polres Buleleng. Tadi juga dilaporkan bahwa lembaga umat seperti Majelis Adat pun sudah angkat tangan dengan kasus di Sudaji, karena pada Maret 2020 sudah ada juga pelanggaran distancing dengan acara ogoh–ogoh.

Begitu pula terkait ngaben ini, sudah ada penjelasan pihak panitia kepada aparat kepolisian. Jadi, saya rasa sebenarnya tidak lebih untuk ‘’efek jera’’ karena Buleleng masuk wilayah potensi penyebaran Covid-19. Secara tertutup saya sudah beri masukan dan intinya semoga semua baik– baik saja. Kita lihat hasil akhirnya. Kita percaya pada Guru Wisesa nggih,’’ papar Gusti Wedakarna.

Terkait kasus dugaan penipuan sembako yang dilakukan oleh seorang ibu yakni Dewa Ayu DH asal Klungkung yang saat ini masalahnya ditangani oleh Polres Buleleng, Senator AWK menyampaikan bahwa ada 22 orang yang mengadukan hal ini ke DPD-RI Provinsi Bali dan meminta agar hara-

Negara (Bali Post) – Akibat perilaku mesum yang dilakukan kepada pacarnya yang baru berusia 12 tahun, Mf (16) harus dipenjara di Lapas Khusus Anak Kelas II Karangasem selama setahun lebih. Ganjaran ini mesti dijalani remaja itu setelah sidang putusan Pengadilan Negeri (PN) Negara memutuskan vonis bersalah dan pidana penjara 1 tahun 4 bulan.

Kasipidum Kejari Jembrana I Gede Gatot Hariawan, Selasa (12/5) kemarin, mengatakan anak pelaku perkara persetubuhan itu sudah dibawa ke LPKA Karangasem. Sebelum diek-

sekusi, Mf menjalani rapid test Covid-19 dan hasilnya negatif. Remaja asal Kecamatan Melaya tersebut menjalani rapid test atau tes cepat. Jaksa menerapkan pemeriksaan kesehatan termasuk rapid test untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Pelaku juga divonis menjalani pelatihan kerja selama tiga bulan. Mf terbukti bersalah melanggar Undangundang Perlindungan Anak.

Ia dilaporkan oleh orangtua korban lantaran melakukan persetubuhan dua kali pada Agustus 2019 lalu.

Mf melampiaskan nafsunya kepada pacarnya yang

RAPAT dan Terima – Senator RI Dr. Arya Wedakarna saat rapat di Kantor Polres Buleleng serta ketika menerima Dewa Sukrawan dan prajuru Desa Adat Bungkulan di Gedung Pancasila, Denpasar. pan dari pengadu bisa dimediasi untuk pengembalian dana oleh oknum tersebut.

Di kesempatan terpisah, bertempat di Gedung Pancasila di kawasan Renon, Denpasar, Senator AWK menerima audiensi Dewa Aji Sukrawan (tokoh Buleleng) bersama Klian Adat Desa Bungkulan dan Ketua Tim Penyelamat Aset Desa Bung-

kulan terkait dugaan tindak pidana penipuan sertifikat tanah desa yakni berupa lapangan umum oleh oknum pejabat desa. Senator AWK mendukung keputusan pembatalan sertifikat ke Menteri Agraria dengan memperkuat rekomendasi BPN Bali agar tanah seluas 92 are tersebut bisa dikembalikan menjadi aset desa. (ad118)

berusia 12 tahun di toilet salah satu kantor desa dan di tangga tower pemantau objek wisata di Kecamatan Melaya. Ia merayu korban

akan bertanggung jawab menikahi bila sampai hamil.

Kejadian ini akhirnya diketahui orangtua korban dan dilaporkan ke polisi. (kmb26)

Remaja Mesum Dipenjara Setahun Lebih

Rabu Wage, 13 Mei 2020

Ketua DPRD Klungkung Prihatin Dampak Covid-19 bagi Pedagang COVID-19 mengakibatkan lesunya ekonomi. Daya beli masyarakat menurun.

Situasi ini amat dirasakan p ara p ed agang d i Pasar Umum Semarapura. Ketua DPRD Klungkung, A.A Gde Anom, sempat turun langsung ke pasar itu dan bertemu langsung dengan para pedagang setempat, Selasa (12/5) kemarin. Politisi senior PDI-P ini amat prihatin melihat dampak Covid-19 bagi masyarakat kecil.

Pandemi Covid-19 ini sangat berimbas pada kegiatan jual-beli di pasar tersebut.

Kepada Ketua Dewan, banyak pedagang menyampaikan keluh-kesahnya. Terutama menurunnya omzet penjualan dalam tiga bulan terakhir ini. Menerima ke-

luh-kesah pedagang tersebut, Ketua Dewan berusaha menenangkan para pedagang. Hampir semua warga tentu terdampak.

A .A . Gde Anom yakin pandemi ini segera berlalu.

Pihaknya mengajak para pedagang berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir. Kemudian situasi perekonomian warga segera kembali normal. Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan kedisiplinan semua pedagang dan masyarakat umum, untuk selalu mematuhi seluruh anjuran pemerintah.

Masyarakat harus berkontribusi langsung dalam memutus penyebaran virus Corona ini, agar tidak punya celah untuk

berkembang. Pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kontak langsung dengan physical distancing dan tetap jaga jarak. Sebab, cepat lambatnya Corona ini berakhir, kembali berpulang kepada setiap pribadi warga dalam menyikapinya dengan serius.

Lebih lanjut dalam tinjauan Ketua DPRD Klungkung secara langsung itu, banyak ditemukan baik itu pedagang maupun pengunjung telah semakin mematuhi imbauan pemerintah dalam penggunaan masker di tempat-tempat keramaian. Hal tersebut sudah sejalan dengan langkah/ upaya dalam memutus rantai penyebaran virus tersebut. ‘’Kedisiplinan mengi-

kuti anjuran pemerintah harus terus dilakukan. Sampai pandemi ini berakhir,’’ tegasnya.

A.A. Gde Anom juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dan seluruh jajarannya. Mereka sudah tanpa mengenal lelah dan waktu mengedukasi pedagang maupun pengunjung pasar.

Khususnya tentang protokol penanganan Covid-19. Pada akhir kunjungannya, A.A. Gde Anom menyerahkan beberapa masker kepada pengunjung yang tidak mengenakan masker. Ini upaya meningkatkan kesadaran warga untuk melindungi dirinya dari bahaya virus Corona. (ad115)

BERKUNJUNG - Ketua DPRD Klungkung saat berkunjung ke Pasar Umum Semarapura.

Penyampaian LKPJ dengan Peserta Terbatas Bangli (Bali Post) Rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 digelar Selasa (12/5) kemarin. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, rapat penyampaian LKPJ itu dilaksanakan dengan peserta terbatas. Itu sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Bangli dipimpin Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar dan Wakil Ketua DPRD Nyoman Budiada.

Rapat hanya melibatkan peserta dari pimpinan AKD dan pimpinan fraksi. Meski terbatas, jumlah peserta yang hadir telah mencapai kuorum yakni 50 persen plus satu. Dari eksekutif, rapat hanya dihadiri Wakil TANAMAN CABAI - Tanaman cabai milik petani di Desa Singakerta, Ubud.

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta. ‘’Karena situasi seperti ini pimpinan OPD memang tidak diundang. Biasanya diundang,’’ kata I Wayan Diar usai rapat.

Dalam pidato pengantar yang dibacakannya saat rapat kemarin, Diar mengatakan penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2019 bertujuan memenuhi kewajiban konstitusional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah. Disebutkan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam pidato pengantar LKPJ 2019 menyampaikan LKPJ Kepala Daerah ini

dimaksudkan memberikan gambaran kepada dewan tentang penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan kepala daerah selama kurun waku satu tahun, dari Januari-Desember 2019.

Program yang belum berhasil, dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa akan datang. ‘’Penyusunan dan penyampaian LKPJ ini adalah pelaksanaan secara transparan program/ proyek-proyek maupun kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2019,’’ kata Sedana Arta.

Di Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi riil berputar cepat. Pertumbuhan ditandai semakin meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan dukungan dana dan fasilitas yang dibangun pemerintah Kabupaten Bangli. (kmb40)

Terdampak Covid-19 Bhabinkamtibmas Diminta Petani Cabai Keluhkan Harga Anjlok Tetap Terapkan PHBS

Gianyar (Bali Post) Berbagai sektor merasakan dampak Covid-19. Termasuk petani kini mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Hasil pertanian yang dulunya lancar disuplai ke hotel maupun restoran, tetapi sekarang justru hanya menumpuk di pasar. Ironisnya dengan nilai jual rendah.

Kondisi ini diungkapkan Ketut Purna, petani asal Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Covid-19 berdampak signifikan terhadap petani di Kabupaten Gianyar.

Diungkapkan, dulu hasil panen itu tidak pernah sempat diam hingga beberapa hari, karena dengan cepat sudah diambil pengepul. ‘’Dulu juga biasanya diambil suplayer untuk dibawa ke hotel, tetapi karena kondisi begini, tidak ada lagi yang dikirim ke hotel,’’ katanya.

Namun, sekarang permintan berkurang, akhirnya

hasil produksi petani khususnya cabai itu terpaksa dibawa ke pasar umum. Ironisnya akibat kondisi seperti ini merata di seluruh Bali, semua produksi akhirnya menumpuk di pasar. ‘’Nah karena semua menumpuk di pasar, sekarang harga cabai otomatis menjadi anjlok,’’ keluhnya.

Diungkapkan, harga normal cabai besar dijual oleh petani rata-rata Rp 35 ribu per kilogram. Namun sekarang anjlok sampai Rp 7 ribu per kilogram. Sedangkan harga cabai kecil dulu bisa mencapai Rp 50 ribu per kilogram, tetapi saat ini hanya

belasan ribu rupiah per kilogram. ‘’Sempat harga cabai kecil mencapai Rp 100 ribu, tetapi sekarang anjlok,’’ katanya. Keuntungan jadi tidak ada. Alasannya karena harga anjlok dan juga harus dibebani biaya operasional yang sama. ‘’Biaya tenaga tetap sama. Tidak mungkinlah biaya buruh itu kita kurangi.

Sedangkan hasil penjualan anjlok,’’ ucapnya pasrah.

Pihaknya sangat berharap pemerintah bisa memberi solusi di tengah kesulitan ini.

Salah satunya pemerintah bisa membeli hasil produksi petani untuk disumbangkan

Dibekali APD

ke warga yang terdampak langsung wabah ini. ‘’Tolong supaya hasil petani ini dibeli pemerintah. Kemudian disumbangkan. Jangan pemerintah hanya menyumbang mi yang serba instan.

Padahal dampak mi itu bagi kesehatan tidak bagus. Tolong bantu petani. Misalnya cabai itu kan dibutuhkan semua masyarakat. Tolong cabai itu dibeli pemerintah dan kemudian disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan,’’ harapnya serius.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 itu agar mau turun ke sawah menjadi petani. ‘’Mari jadi petani, jangan malu terjun bertani, berkebun, ketimbang tidak bisa makan,’’ katanya. (kmb35)

Membandel, Dagang ’’Busung’’ Ditindak Tegas Petugas Satpol PP dan Damkar Klungkung terpaksa memberi tindakan tegas terhadap pedagang busung (janur – red), Selasa (12/5) kemarin. Sebab, mereka tetap saja membandel berjualan di luar areal pasar. Akibatnya menimbulkan kesan tidak tertib dan kemudian muncul protes dari pedagang lain di dalam pasar. Petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang yang ‘’semau gue’’ di dalam pasar.

Tidak pelak, hal itu membuat situasi jadi semrawut.

Bagaimanakah langkah-langkah pengaturan secara efektif, sehingga tidak ada lagi pedagang yang membandel berjualan di luar pasar?

KASAT Pol PP dan Damkar Putu Suarta mengatakan, para pedagang busung di atas mobil pickup itu, mengaku terpaksa berjualan di luar areal pasar. Masalahnya, sudah tidak ada lagi tempat

berjualan di dalam pasar.

Tempat khusus untuk pedagang bermobil dikatakan sudah penuh. ‘’Kami tidak percaya begitu saja. Kami langsung mengecek ke dalam. Ternyata di dalam masih ada tempat khusus

DITERTIBKAN - Para pedagang busung di atas mobil pick-up yang ditertibkan petugas.

pedagang bermobil,’’ kata Suarta.

Setelah berkoordina si dengan Kepala UPT Pasar, petugas Satpol PP melakukan penelusuran lebih jauh. Ternyata, masih ada tempat pedagang untuk empat pedagang bermobil. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi pedagang busung itu berjualan di luar areal pasar. Sebab, berjualan di luar dapat menimbulkan kecemburuan sosial pedagang lainnya.

Setelah ditelusuri lebih dalam, Suarta mengatakan pedagang yang sudah menempati tempat pedagang bermobil itu juga tidak tertib. Mereka tidak memanfaatkan ruang yang ada, sesuai pengaturan pengurus pasar. Sebab, di lokasi itu ada tempat yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk dua mobil.

Tetapi dipakai satu pedagang bermobil. Pasalnya, di sebelah mobilnya ditambah meja. Hal itu perlu ditertibkan, agar tidak semakin membandel. ‘’Kami sudah sampaikan kepada tukang parkir di dalam pasar untuk mengawasi dan mengatur pedagang bermobil, sehingga tempat khusus untuk pedagang bermobil itu bisa maksimal dimanfaatkan untuk pedagang bermobil,’’ jelas Suarta.

Pedagang yang berjua-

lan di luar areal pasar itu, menurutnya, harus dicegah. Jika tidak, ini bisa menimbulkan kemacetan.

Apalagi, kalau kendaraan umum dibiarkan masuk ke areal pasar. Seharusnya kendaraan umum memang tidak boleh. Sebab, justru akan menambah peluang terjadinya kemacetan panjang. Suarta meminta semua pihak agar menyadari aturan yang berlaku di dalam pasar. ‘’Sebagai solusinya, kami terus berkoordinasi, baik dengan Kepala UPT Pasar, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan.

Sebab, pemandangan seperti ini sudah berulang kali terjadi. Harapan kita bersama, baik di luar pasar, dalam pasar serta di Terminal Galiran, keadaannya tetap kondusif,’’ tegasnya.

Suarta juga meminta kepada para pedagang maupun pembeli agar selalu mematuhi imbauan pemerintah. Jangan orientasinya hanya pada bagaimana cara mendapatkan uang.

Tetapi yang lebih penting, bagaimana caranya agar semua orang tetap sehat, tidak sampai terpapar virus Corona. Jika itu terjadi, maka aktivitas pasar akan ditutup total untuk memutus penyebarannya. (gik)

Bangli (Bali Post) Seluruh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Bangli kini dibekali alat pelindung diri (APD). Meski demikian, dalam melaksanakan tugas di lapangan mereka tetap diminta menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS) guna mencegah penyebaran Covid-19.

Sebagaimana diketahui Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan pihak kepolisian yang ditugaskan membina keamanan dan ket-

ertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka kerap bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dengan tugas yang diemban itu menyebabkan para Bhabinkamtibmas sangat rentan terpapar Covid-19.

Mengantisipasi anggotanya terpapar virus, Polres Bangli saat ini telah melengkapi para Bhabinkamtibmas dengan APD. Ada 72 anggota Bhabinkamtibmas yang dibagikan APD. Kapolres Bangli AKBP I

Gusti Agung Dhana Aryawan mengatakan, di tengah mewabahnya Covid-19, anggota kepolisian tetap dituntut melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlebih para Bhabinkamtibmas harus selalu hadir di desa binaannya. ‘’Pemberian APD ini merupakan kebijakan Bapak Kapolda Bali. APD itu perlu untuk menjaga kemungkinan terpapar Covid-19,’’ kata Agung Dhana, Selasa (12/5) kemarin. (kmb40)

Di Tengah Pandemi Covid-19 Pemkab Gianyar Beli 8 Unit Mobil Baru Gianyar (Bali Post) Di tengah situasi Covid-19 dengan rasionalisasi anggaran, Pemkab Gianyar tetap membeli delapan unit kendaraan operasional baru. Total nilai seluruh kendaraan itu Rp 5,6 miliar.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengungkapkan hal itu usai penyerahan kendaraan itu yang berlangsung di parkiran kantor Bupati Gianyar, Selasa (12/5) kemarin.

Bupati Mahayastra menjelaskan, delapan unit kendaraan itu meliputi enam unit dump truck angkutan sampah, satu mobil pemadam kebakaran dan satu mobil sky life. Pengadaan kendaraan operasional itu sudah sesuai skala prioritas untuk kebutuhan mendesak. Kendaraan dinas lainnya semua sudah dikoreksi. ‘’Dalam hal refocusing ang-

garan, saya sudah pikirkan betul terkait pengadaan mobil operasional ini. Mobil dinas, mobil staf, saat ini semua tidak ada. Ini (angkutan sampah, damkar dan sky life) sifatnya wajib dan prioritas,’’ jelasnya.

Selanjutnya empat mobil diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Gianyar. Masingmasing satu unit untuk Yayasan Bina Wisata Ubud dan Desa Melinggih Kelod. Sementara satu unit mobil damkar untuk Satpol PP Gianyar yang akan diproyeksikan untuk wilayah Gianyar Utara. Mengingat saat ini pos damkar baru ada di Kecamatan Sukawati, Ubud, dan Gianyar. ‘’Di utara kita akan buat pos damkar, sehingga perlu armada,’’ jelasnya.

Mobil sky life, kata Mahayastra, paling dibutuhkan karena selama ini pemerintah sering mendapat kelu-

han terkait padamnya lampu penerang jalan. Setelah ini, Bupati meminta agar ia tidak lagi mendengar keluhan lampu penerang jalan umum mati berminggu-minggu. ‘’Keluhan masyarakat banyak tentang LPJ umum yang padam.

Penambahan satu sky life ini tujuannya agar persoalan di masyarakat bisa cepat ditindaklanjuti,’’ harapnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gianyar I Made Arianta menjelaskan, anggaran pengadaan delapan unit kendaraan itu sebesar Rp 5.622.800.000.

Terkait mobil angkutan sampah yang diserahkan pada yayasan dan desa, sepenuhnya dioperasikan oleh mereka. ‘’Nanti mobilnya dioperasikan sepenuhnya oleh yayasan dan desa penerima,’’ jelasnya. (kmb35)

COBA DAMKAR - Bupati Gianyar I Made Mahayastra saat mencoba kendaraan damkar di halaman Kantor Bupati Gianyar, Selasa kemarin.

Rabu Wage, 13 Mei 2020

Bupati Mas Sumatri Serahkan Paket Sembako kepada Warga di Bangras dan Karanglangko

SERAHKAN PAKET SEMBAKO - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga yang ada di sejumlah kampung muslim di Karangasem khususnya di Kampung Muslim Bangras dan Karanglangko, Selasa (12/5) kemarin.

WABAH Covid-19 di Karangasem sangat berdampak bagi masyarakat karena banyak warga kehilangan pekerjaan. Melihat kondisi itu, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga yang ada di sejumlah kampung muslim di Karangasem selain kepada pedagang di pasar. Namun, khusus kampung muslim yang disasar, Selasa (12/5) kemarin, adalah Kampung Muslim Bangras dan Karanglangko.

Bupati Mas Sumatri mengatakan, di dua kampung muslim itu, pihaknya menyerahkan 50 paket bantuan

Daya Beli Masyarakat Turun

Volume Sampah di Pasar Tradisional Menurun

Amlapura (Bali Post) Merebaknya virus Corona atau Covid-19 membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Dampaknya, volume sampah yang dihasilkan sedikit berkurang. Bahkan setiap harinya terjadi penurunan sampah hingga lima meter kubik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karangaseem I Gede Ngurah Yudiantara mengungkapkan hal itu, Selasa (12/5) kemarin.

Dikatakannya, volume

sampah turun sekitar lima meter kubik sejak bulan April lalu. Sebelumnya ratarata volume sampah yang diangkut petugas setiap harinya mencapai 60 meter kubik, tetapi sekarang menurun menjadi 55 meter kubik. ‘’Penurunan volume sampah organik dan nonorganik di pasar tradisional mencapai lima meter kubik.

Namun sampah di masyarakat relatif tetap tidak ada penambahan maupun penurunan,’’ ucapnya.

Penurunan volume sampah juga terjadi di beberapa perkantoran dan sekolahsekolah di kota Amlapura.

Pasalnya dengan sekolah libur jadi tidak ada siswa melakukan proses belajar mengajar selama pandemi Covid-19 ini. Praktis, tidak ada aktivitas di sekolah. ‘’Dengan dibatasinya operasional pasar, maka sangat memengaruhi penurunan volume sampah, karena daya beli warga turun,’’ kata Yudiantara. (kmb41)

Loka POM Buleleng Uji Sampel Takjil Singaraja (Bali Post) Musim puasa Lebaran tahun 2020 ini disikapi Loka POM Buleleng. Penjualan pangan spesial setiap memasuki bulan puasa ini menjadi sasaran pengawasan yang dilakukan Loka POM, Senin (11/5) lalu. Dari sidak yang dilanjutkan tes uji sampel makanan khas puasa atau yang biasa disebut takjil itu dinyatakan negatif dari kandungan bahan kimia yang membahayakan kesehatan.

Sidak ini dipimpin Kepala Loka POM Buleleng Made Ery Bahari Antana bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Buleleng. Sidak menyasar pedagang penjual takjil di kawasan Jalan Imam Bonjol, Singaraja dan sekitarnya. Di lokasi itu, petugas terlihat serius mengamati aneka penganan siap saji yang dijual pedagang. Selain itu, para penjual ini dimintai keterangan terkait proses

pembuatan dan mengedukasi cara penyajian yang mengutamakan hegienitas penganan yang mereka jual.

Tidak itu saja, tim Loka POM juga menguji penganan siap saji jenis tahu isi dan kue kopyor. Dari uji lapangan itu, kedua makanan itu bebas dari penambaham bahan kimia berbahaya.

Itu artinya, Loka POM menyatakan makanan itu layak dikonsumsi.

Kepala Loka POM Buleleng Made Eri Bahari Antana mengatakan, sidak takjil itu adalah kegiatan rutin memasuki bulan puasa setiap tahun. Sidak itu bukan mencari kesalahan penjual. Namun bagaimana edukasi dan menyadarkan penjual menjual penganan siap saji yang higienis, sehingga aman dikonsumsi.

Selain itu, Ery menyebut sidak ini juga menyadarkan penjual agar menggunakan penjepit, sendok, dan peralatan memadai, sehingga tidak sampai menggunakan tangan ketika menyajikan makanan siap saji itu. ‘’Hari

ini kami melakukan pengawasan. Dan ini sudah menjadi kegiatan rutin. Kami ingin memastikan kalau makanan ini hegienis, sehingga nyaman dan aman dikonsumsi,’’ katanya.

Pangan Kedaluwarsa Selain mengawasi penganan khusus di bulan puasa, Loka POM Buleleng juga mengawasi peredaran produk pangan di tingkat distributor. Dari hasil pengawasan itu ada 19 jenis produk pangan kedaluwarsa dan juga kemasannya rusak. Atas temuan itu, pihak penjual disarankan menarik belasan produk pangan itu. Kemudian produk itu dimusnahkan. Selanjutnya sanksi administrasi diberikan kepada penjual berupa surat peringatan agar tidak mengedarkan produk kedaluwarsa. Loka POM juga menempelkan poster keamanan pangan dengan melakukan Cek Klik (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa - red). (kmb38)

Petani Buleleng Hasilkan 10.534 Ton Gabah

Perlu Kapasitas Besar Lumbung Pangan Masyarakat DI TENGAH darurat pandemi Covid-19, pemerintah daerah tidak saja fokus melakukan penanganan pasien yang terjangkit virus. Semua lini yang terdampak wabah itu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya kebijakan penyediaan stok cadangan pangan daerah terutama beras. Untuk memenuhi kebutuhan beras bulan ini, petani di Bali Utara menghasilkan gabah kering giling (GKG - red) sebanyak 10.534 ton. Dengan banyaknya stok beras, lalu bagaimanakah kapasitas produksi penggilingan gabah yang ada di Buleleng?

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Buleleng Made Sumiarta mengatakan, gabah yang dihasilkan petani sebanyak itu berasal dari beberapa subak di Bali Utara. Dikatakan, luas sawah memasuki masa panen di bulan ini 35 hektar.

Setelah melalui pengolahan, dari produksi GKG sebanyak itu, otomatis akan ada tambahan stok beras di bulan ini antara 6.555 ton sampai 7.000 ton. ‘’Dari data di lapangan, bulan ini ada panen di beberapa subak. Tambahan produksi ini menjadi cadangan stok beras di daerah kita di tengah pandemi Covid -19,’’ katanya di sela-sela rapat membahas skema penguatan ekonomi saat pandemi Covid-19 di ruang kerja Sekda Buleleng, Selasa (12/5) kemarin.

Sesuai kebijakan dan instruksi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kata Sumiarta, maka pi-

haknya melaksanakan skema stimulus bagi usaha Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Buleleng. Skema ini diambil untuk menyerap gabah petani, kemudian berasnya dibeli oleh Perusahaan Daerah (PD) Swatantra.

Saat ini tercatat sebanyak 17 LPM tersebar di 8 kecamatan. Kapasitas menggiling gabah menjadi beras tergolong kecil. Selain itu, jam produksinya pun paling lama lima jam per hari. Ratarata kapasitas penggilingan 500 kilogram per jam. Dari produksi beras itu nantinya akan dibeli oleh PD Swatantra untuk diedarkan ke desadesa atau di kota Singaraja melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Buleleng. ‘’Bentuknya nanti berupa stimulus kepada LPM, sehingga gabah petani kita itu terserap. Na-

mun kapasitas produksi LPM kita kecil, karena persoalan tempat kurang memadai,’’ jelasnya.

Direktur Utama (Dirut) PD Swatantra I Gede Bobi Suryanto mengatakan, pembelian beras hasil penggilingan dari LPM itu sepenuhnya menggunakan modal perusahaan.

Diperkirakan perusahaan memerlukan modal sebesar Rp 1 miliar. Dengan dana itu sesuai kondisi perusahaan saat ini, PD Swatantra bisa menyerap 20 sampai 30 ton beras.

Menindaklanjuti perencanaan itu, pihaknya mengajukan proposal kepada Bupati Buleleng sebagai pemilik perusahaan. ‘’Kita menunggu persetujuan Bupati sebelum menjalankan skema yang ada. Sehingga gabah itu bisa kita serap. Selanjutnya petani mendapatkan keuntungan usaha di tengah pandemi ini,’’ jelasnya. (mud)

sembako, dengan mendatangi langsung rumah tinggal warga bersangkutan. Bupati tidak hanya menyerahkan bantuan paket sembako, namun pihaknya juga menyerahkan bantuan susu kepada bayi atau balita serta sejumlah lansia. ‘’Pendistribusian sembako berjumlah 50 paket dari BUMN. Paket sembako itu diserahkan langsung ke rumah-rumah warga di lingkungan Bangras dan Karanglangko, Kecamatan Karangasem. Sembako diserahkan secara simbolis kepada warga lansia dan disabilitas. Sisanya dibagikan melalui kepala lingkun-

gan masing-masing,’’ jelas Bupati perempuan pertama di Karangasem itu.

Mas Sumatri menambahkan, bantuan paket sembako yang diserahkan dengan cara door to door itu bertujuan menghindari kerumunan warga yang ingin mendapatkan sembako.

Hal ini dilakukan Bupati Mas Sumatri agar dapat berbincang langsung dengan para penerima manfaat. ‘’Jadi pemberian bantuan dari pihak BUMN itu dibagikan secara bertahap.

Ini bantuan awal diserahkan kepada masyarakat khususnya yang terdampak Covid-19. Sesuai data

Dinas Sosial Kabuputaen Karangasem agar disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19,’’ harap Bupati Mas Sumatri.

Salah seorang warga yang menerima bantuan, Dahman, mengakui kalau dirinya sudah tiga bulan ini tidak punya penghasilan. Praktis sejak saat itu dirinya banyak bergantung dari bantuan tetangga untuk kebutuhan makan keluarganya. ‘’Sehari-hari saya jualan tempe keliling sampai ke Sidemen. Tetapi sejak wabah Covid-19 ini

saya tidak lagi bisa berjualan karena sepi. Bantuan yang saya sangat harapkan ini merupakan anugerah dari Ibu Bupati,’’ katanya.

Usai membagikan paket sembako di dua kampung muslim itu, Bupati Mas Sumatri langsung menuju Pasar Amlapura Barat. Di sana Mas Sumatri menyerahkan sebanyak 150 paket sembako kepada para tukang suun di Pasar Amlapura Barat dan Amlapura Timur serta Pasar Karang Sokong, Subagan. Bantuan paket sembako itu merupakan bantuan CSR Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD). (ad117)

Permintaan Nihil, Garam Amed Tak Diproduksi Petani ’’Banting Setir’’ Jadi Peternak

Ketua MPIG Garam Bali I Nengah Suanda, Selasa (12/5) kemarin mengungkapkan, pandemi Covid-19 ini sangat berdampak kepada petani garam Amed. Kondisi petani sementara waktu ini tidak memproduksi garam. Garagaranya permintaan garam dari hotel-hotel dan restoran dihentikan selama pandemi. ‘’Hampir semua hotel di Bali tutup menyusul situasi

Covid-19 ini. Sehingga hotelhotel yang biasanya mengambil garam ke Amed kini sudah tidak ada lagi karena hotel tidak beroperasi. Akibatnya, stok garam di Amed menumpuk lantaran tidak dipasarkan,’’ ujarnya.

Suanda menambahkan, pihaknya sangat berharap ada permintaan garam lebih banyak dari luar Bali, sehingga stok garam yang belum sempat

terjual bisa terus menyusut.

Untuk itu, pihaknya berharap situasi cepat normal sehingga petani di Amed bisa memproduksi garam lagi. ‘’Sebelum ada Covid-19, produksi garam Amed berjalan lancar. Petani garam mampu menghasilkan rata-rata satu ton bahkan hingga 2,5 ton garam. Tetapi, kini sama sekali nol tak ada produksi garam,’’ jelasnya.

Karenanya petani tidak lagi memproduksi garam untuk sementara waktu. Lantaran tidak ada pilihan, kata Nengah Suanda, mareka terpaksa banting setir. Warga yang berkecimpung sebagai petani garam itu kini sebagian besar beralih beternak. Ada juga melaut mencari ikan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. ‘’Kalau tidak begitu, apa yang mereka makan. Sebelumnya hanya mengandalkan hasil penjualan garam sudah bisa hidup. Namun, sekarang penjualannya nihil. Jadi, mau tidak mau mereka mencari penghasilan lain agar bisa bertahan hidup,’’ tegas Suanda. (kmb41)

Singaraja (Bali Post) Dari 129 desa di Buleleng, hingga sekarang baru 14 desa yang menyatakan siap membayarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD). Di desa yang sudah siap membayar BLT itu tercatat ada 2.454 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan desa yang lain di-deadline membayar BLT-nya sampai dua minggu di bulan ini. BLT ini direalisa-

sikan sebagai Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk meringankan kebutuhan warga terdampak wabah pandemi Covid-19.

Sekkab Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan di Kantor Bupati, Selasa (12/5) kemarin, belasan desa yang sudah siap membayar BLT itu masingmasing Pejarakan, Pengulon (Kecamatan Gerokgak), Kalianget, Pangkung Paruk,

Patemon (Seririt), Banyuseri (Banjar), Pancasari, Ambengan, Padangbulia (Sukasada), Tukadmungga (Buleleng), Bulian, Pakisan, Kubutambahan (Kubutambahan) dan Desa Bondalem (Tejakula). ‘’Dari rapat tadi yang sudah siap membayar BLT baru 14 desa dan desa lain kami targetkan bisa membayar tuntas BLT itu dalam dua minggu ini,’’ katanya. Selain BLT yang dibiayai dana desa,

Kementerian Sosial (Kemensos) merealisasikan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sasaran BST ini adalah penduduk yang sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data KPM yang sudah valid berdasarkan by name by adress menerima BST Rp 600.000 setiap bulan.

Sesuai instruksi Kemensos, realisasi BST ini dilakukan melalui PT Pos di daerah. (kmb38)

Amlapura (Bali Post) Pandemi Covid-19 membuat semua sektor lumpuh, tidak kecuali petani yang memproduksi garam Amed di Kecamatan Abang ikut terdampak. Sementara ini para petani tidak memproduksi garam akibat pesanan garam dari hotel-hotel nihil. Hal itu merupakan dampak dari pandemi ini. Kondisi itulah, memaksa para petani garam banting setir jadi peternak dan melaut mencari ikan untuk menjaga asap dapur mengepul.

Baru 14 Desa Siap Bayar BLT Dana Desa

Jam Buka Pasar Tradisional dan UKM Diperpanjang Jadi 13 Jam Per Hari Singaraja (Bali Post) Pembatasan jam berjualan bagi pedagang pasar tradisional, pasar modern, supermarket, dan toko kelontong kembali dievaluasi. Pemerintah daerah memutuskan memperpanjang waktu berjualan pedagang pasar tradisional, toko modern, supermarket, dan toko kelontong. Sesuai keputusan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, yang mengizinkan jam mulai berjualan dari pukul 06.00 Wita dan berakhir pukul 18.00 Wita. Itu artinya, pedagang dan pelaku UKM

di Bali Utara sekarang beroperasi selama 13 jam setiap harinya.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penangaan Covid-19 Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan hal itu, Selasa (12/5) kemarin. Sebelum Bupati memutuskan memperpanjang jam berjualan para pedagang pasar tradisional dan sektor UKM lainnya, Gugus Tugas sudah melakukan analisis secara terpadu. Salah satu pertimbangan perpanjangan jam operasional itu adalah jam operasional yang lebih lama.

Maka kondisi ini berdampak pada pergerakan sektor ekonomi. Dengan demikian, pelaku UKM mendapatkan keuntungan sesuai keinginan. Sedangkan konsumen juga mendapatkan waktu lebih lama untuk mendapat kebutuhan sehari-hari. ‘’Ini kebijakan di luar pemberlakuan karantina desa. Pimpinan berinisiatif memperpanjang kebijakan ini, agar roda perekonomian di tengah pandemi ini bergerak lebih cepat. Dengan cara itu pedagang bisa lebih lama berjualan. Dan waktu masyarakat mencari

kebutuhannya juga lebih panjang,’’ jelasnya.

Meskipun jam operasional pasar tradisional dan sektor UKM diperpanjang, katanya, semua warga diingatkan agar tetap disiplin menjalankan protokol penanganan Covid -19 dengan mengikuti instruksi pemerintah. Penting disiplin social distancing dan physical distancing dilakukan, selain Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan cara itu diyakini efektif dapat memutus mata rantai penularan virus Corona di Buleleng. (kmb38)

Rabu Wage, 13 Mei 2020

Mengganggu Perekonomian Bali Banyak pengamat menyebut mengecilnya volume ekonomi ini dengan kata ‘’kontraksi’’.

Volume ekonominya sendiri diukur dengan besaran PDB (Produk Domestik Bruto) untuk lingkup nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk lingkup daerah seperti Bali.

Menggunakan ukuran itu, maka volume ekonomi Bali pada triwulan I 2020 adalah sebesar Rp 38,65 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya (2019) PDRB Bali (atas dasar harga konstan) tercatat sebesar Rp 39,10 triliun. Maka terlihat bahwa ia mengecil dan dalam hitungan, pengecilannya tersebut adalah sebesar -1,14%. Terakhir Bali mengalami pertumbuhan negatif pada perekonomiannya adalah pada tahun 1998 ketika secara nasional, Indonesia (bahkan Asia) sedang dilanda krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi. Ketika itu perekonomian Bali bahkan menyusut -4,04% (Nasional -13,13%).

Adalah anjloknya nilai mata uang rupiah ketika itu yang seketika menyebabkan meroketnya harga berbagai komoditas, terutama komoditas kebutuhan konsumsi masyarakat hingga melemparkan inflasi Bali (diwakili Kota Denpasar) sampai setinggi 75%. Berbagai kesulitan lain juga harus dihadapi masyarakat ketika itu, mulai dari lesunya usaha sehingga kesempatan kerja susah didapat dan karenanya kemiskinan meningkat. Menyusutnya kesempatan kerja, membuat pengangguran (TPT/Tingkat Pengangguran Terbuka) di Bali naik 0,5% menjadi 3,9% dan kemiskinan berada pada kisaran 8,53% (naik 3,07%).

Bali yang sebelumnya mendapatkan keberuntungan dari citranya sebagai tujuan wisata dunia, ketika itu menghadapi menurunnya penumpang penerbangan internasional sebesar -7,62%, diikuti penurunan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar -3,51% sebagai ujian pertamanya. Apalagi, angka penumpang penerbangan domestik juga turut menambah beratnya ujian pari-

wisata Bali ketika itu, karena juga menyusut bahkan sampai sebesar -31,04%. Rangkaiannya jelas, berikutnya angka TPK (Tingkat Penghunian Kamar) hotel berbintang juga terbawa turun hingga -6,5%.

Peristiwa besar lain yang juga pernah mengganggu perekonomian Bali pada tingkatan yang cukup serius adalah peristiwa bom Bali. Terutama bom Bali pertama yang meledak 12 Oktober 2002. Dunia sempat memandang Bali sebagai tidak aman ketika itu dan pariwisata kembali menghadapi ujian.

Penumpang penerbangan internasional turun pada tahun itu sedalam -2,64% dan total jumlah wisman yang berkunjung ke Bali mengikuti dengan penurunan sedalam -5.23%. Terkesan relatif agak kecil pengaruhnya, karena peristiwa tersebut berlangsung menjelang akhir tahun 2002, setelah selama 9 bulan sebelumnya (dalam tahun 2002) semua berjalan normal. Pengaruh yang lebih nyata bisa dilihat pada catatan tahun berikutnya (2003), ketika jumlah penumpang penerbangan internasional menurun sedalam -23,36% diikuti total kunjungan wisman yang juga anjlok sedalam -22,76%. Sudah barang tentu TPK hotel berbintang menjadi ‘’korban’’ berikutnya dengan penurunan sedalam -9,53% pada 2002 dan -15,95% pada tahun berikutnya (2003).

Beruntung, jumlah penumpang penerbangan domestik tidak terlihat terganggu ketika itu, dengan catatan yang tumbuh positif 18,41% pada 2002 dan 18,70% pada 2003 (tahun berikutnya). Keberuntungan itu cukup menyelamatkan perekonomian Bali dari penyusutan. Sekalipun melambat cukup dalam, pada tahun 2002 perekonomian Bali tercatat tumbuh positif 3,04% dan berlanjut pada 2003 dengan tetap tumbuh positif 3,57% yang sebelumnya biasa tumbuh pada kisaran 5-6% per tahun. Yang merasakan akibat perlambatan ini di antaranya adalah angkatan kerja, dengan meningkatnya pengangguran (TPT) sebesar 1,63% di tahun 2002 dan meningkat lagi 0,84% di tahun 2003. Sementara dalam hal kemiskinan, masyarakat yang tinggal di perkotaan adalah

DIJUAL MOBIL

PROPERTY

HYUNDAI

DIJUAL TANAH

Hyundai H1 thn 2010 silver metalik Hub.087854780484

Djl Tnh Kav Jl.Sekar Tunjung & Penamparan 0811398086 / 245460

B.BP.154.05.20.0000119

TOYOTA

Dilelang Toyota Calya’18 AsBali Hubungi 089619874461

B.BP.001.05.20.0000111

yang terutama terpengaruh, dengan meningkatnya penduduk miskin sebesar 33,02% pada 2002 dan meningkat lagi sebesar 7,34% pada 2003.

Dalam 3 bulan pertama tahun 2020 di tengah merebaknya pandemi Covid-19, perekonomian Bali menyusut, turun -1,14%. Ini sungguh tidak biasa. Dalam 22 tahun terakhir perekonomian Bali tidak pernah terpuruk seperti ini, bahkan ketika menghadapi dua kali ujian berat melalui terorisme bom seperti diuraikan di atas. Kalau kemudian timbul pertanyaan ‘’Ini pertanda apa?’’ agaknya kewaspadaan perlu segera ditingkatkan.

Karena bukan mustahil isyarat penurunan pertumbuhan ekonomi kali ini adalah pertanda bahwa ujian yang sedang dihadapi perekonomian Bali adalah ujian yang sungguh-sungguh tidak ringan. Karenanya di sisa perjalanan tahun 2020 yang masih tiga kuartal, berbagai upaya perbaikan dituntut untuk sekurang-kurangnya menjaga perekonomian Bali agar tidak semakin terpuruk lebih dalam. Beberapa indikator yang menyertai diumumkannya penurunan perekonomian Bali kuartal I 2020, kiranya bisa disimak untuk melengkapi rujukan kajian.

Ketika pada kuartal I 2020 ekonomi Bali terkontraksi -1,14% ternyata didahului dengan menurunnya indikator penumpang penerbangan internasional sedalam -13,79% yang diikuti oleh menurunnya wisatawan mancanegara (wisman) sedalam -21,82%. Itu hanya pada triwulan I itu saja, yaitu sepanjang Januari, Februari dan Maret 2020. Tingkat penurunan yang sangat tajam yang tidak jarang dilebih-lebihkan dengan istilah ‘’terjun bebas’’.

Demikian pula dengan penumpang penerbangan domestik yang pada dua kali krisis bom sebelumnya masih tumbuh positif, kali ini juga turut membukukan penurunan -8,82%.

Sudah barang tentu, indikator TPK (Tingkat Penghunian Kamar) hotel berbintang, langsung merasakan pengaruhnya dan memperlihatkan angka penurunan sedalam -17,74%.

Akumulasi inflasi Kota Denpasar dalam tiga bulan tersebut tercatat 0,74% yang tampak

seperti baik-baik saja, akan tetapi pada bulan berikutnya, April 2020 Kota Denpasar memberikan angka deflasi -0,32% yang keluar dari pola musimannya yang tentunya juga perlu dicermati.

Data pengangguran (TPT) yang diukur pada Februari 2020, hanya memberikan isyarat kecil dengan kenaikan 0,02%, karena barangkali ketika pengukuran dilakukan, situasi ketenagakerjaan Bali belum terlalu terpengaruh.

Yang kiranya juga perlu ditengok adalah sumbangan sektor pertanian, karena banyak dipahami bahwa sektor pertanian biasa mengambil peran sebagai penyangga ketika sumber perekonomian utama di suatu wilayah mengalami tekanan.

Pada hitungan kuartal I 2020, sektor pertanian Bali nyaris tidak tumbuh, hanya naik 0,06%, sehingga sulit dibayangkan peranannya dalam menyangga perekonomian Bali ketika sumbangan pariwisatanya sedang mengalami tekanan. Padahal ketika bom Bali I dan II, di tahun-tahun 2002, 2003, 2005 dan 2006, sektor pertanian Bali naik cukup mengesankan dengan tingkat kenaikan masingmasing 3,67%, 3,63%, 4,20% dan 11,23%.

Sekarang kuartal I sudah lewat, kita sudah berada pada setengah bulan Mei 2020. Pandemi Covid-19 yang dirasakan di Bali belum tegas memberi gambaran penurunan, demikian pula di lingkup nasional dan bahkan global. Dengan gambaran situasi semacam ini dan kenyataan bahwa berbagai pembatasan masih diberlakukan, sulit dibayangkan kapan pariwisata Bali akan bisa menggerakkan perekonomiannya kembali. Padahal, siapa pun tidak ingin perekonomian Bali terus terpuruk. Kalau pariwisata belum bisa diandalkan, sektor apa kiranya yang bisa didorong untuk menghidupkan ekonomi Bali, sekurangnya sampai pulihnya keadaan. Sambil sekali lagi mencoba merestrukturisasi perekonomian Bali agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata, seperti yang sudah banyak kali disampaikan.*

Kualitas Pelayanan Kesehatan Kemudian di tingkat akar rumput, Gubernur Koster menyebut sinergitas desa adat dilaksanakan dengan aparat keamanan, Babinsa dan kelurahan. Sedangkan di tingkat menengah dilaksanakan sinergi dengan bupati/wali kota se-Bali dengan arahan dan instruksi yang sejalan dengan pemerintah pusat.

Gubernur kelahiran Sembiran, Buleleng ini juga menyebut faktor penting penanganan Covid-19 di Bali juga tidak lepas dari kualitas pelayanan kesehatan. Yakni dengan 13 rumah sakit rujukan lengkap dengan ruang isolasi yang memadai, tenaga medis yang kompeten serta peralatan yang lengkap. ‘’Kami juga telah menyediakan tiga laboratorium untuk uji swab dengan kapasitas 490 sampel per hari. Tentu kami juga memperhatikan tenaga medis yang bekerja luar biasa, karena terbukti pasien yang sembuh di Provinsi Bali sangat tinggi. Untuk itu, kami sediakan fasilitas yang baik, insentif dan penghargaan kepada

tenaga medis. Kami bangga betul dengan tenaga medis kami di Bali,’’ pujinya.

Teknis kedatangan PMI/ ABK juga menjadi concern Pemprov Bali mengingat tercatat puluhan ribu orang yang pulang ke Bali sejak masa Covid-19 ini. ‘’Semuanya dikarantina di fasilitas-fasilitas karantina provinsi, meskipun negatif namun tetap dikarantina di kabupaten/kota selama 14 hari,’’ imbuhnya.

Terkait dengan kasus transmisi lokal, desa dengan penambahan kasus positif signifikan, dijelaskan Gubernur Koster, langsung diisolasi. ‘’Hasilnya cukup baik, dan sekarang kami fokuskan kepada penanganan kasus transmisi lokal ini bersama kabupaten/kota. Kami targetkan akhir Mei ini, sesuai dengan SOP yang kami tentukan minimum 90 persen angka kesembuhan Covid-19 di Bali.

Kami sudah sepakat, bersama semua elemen untuk menjadikan Bali provinsi pertama yang bebas Covid-19,’’ tegasnya.

Dilaporkan pula, saat ini di Provinsi Bali angka kasus positif mencapai 314 orang (data 11 Mei 2020 - red) den-

gan rata-rata pertambahan kasus positif 7 orang per hari dengan kecenderungan menurun. Sedangkan yang sembuh terus meningkat, tercatat kini 210 orang atau 67 persen dari angka positif. Lalu data pasien yang meninggal masih tercatat sebanyak 4 orang atau 1,27 persen dari total jumlah kasus positif. Sisanya yakni 100 orang masih dalam proses perawatan. ‘’Kami perkirakan, karena rata-rata lama perawatannya 13 hari, maka dalam beberapa hari ke depan yang sembuh akan semakin banyak, sehingga kami bisa lebih fokus menahan laju pertambahan kasus positif. Perlu juga saya laporkan bahwa sebagian besar pasien yang dirawat saat ini dalam kondisi sehat dan kemungkinan sembuhnya sangat tinggi,’’ tutupnya.

Dalam rapat terbatas yang diikuti oleh tujuh gubernur se-Jawa, Bali dan Sumatera Utara itu, hadir pula dalam sambungan video Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto. (kmb 32)

Kedua, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/ PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19. Penerbitan kebijakan ini sebagai tindak lanjut Perppu 1 Tahun 2020 untuk percepatan pelayanan dan pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ketiga, pemberian insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/ PMK.04/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19.

Ketentuan ini memperluas sektor usaha penerima fasilitas yang sebelumnya sudah tersedia dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/ PMK.03/2020. Terdapat lima insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam ketentuan ini, yaitu (a) PPh Pasal 21

ditanggung pemerintah; (b) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor; (c) Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%; (d) Restitusi PPN dipercepat dan (e) Insentif pajak untuk pelaku usaha UMKM. Terbitnya berbagai kebijakan di atas menunjukkan begitu vitalnya peran sektor perpajakan dalam menjalankan pemerintahan. Berbagai insentif atau relaksasi yang diberikan pemerintah diharapkan mampu merangsang secara langsung roda perekonomian nasional. Meskipun fokus saat ini beralih pada pemberian stimulus, bukan berarti pemerintah mengabaikan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi pengawasan oleh aparat/fiskus kepada wajib pajak semestinya tetap berjalan sesuai koridor yang belaku.

Apalagi kini terjadi suatu pergeseran dalam dunia bisnis.

Beberapa bisnis konvensional mengalami tekanan hebat hingga tidak mampu bertahan di tengah pandemi, sedangkan beberapa sektor justru terlihat

mengalami pergerakan positif. Khususnya bisnis yang bergerak pada sektor digital/ elektronik. Fenomena ini dapat segera menjadi concern pemerintah, khususnya apabila dikaitkan dengan kebijakan di bidang perpajakan. Sejatinya, sinyal positif terkait transaksi elektronik telah ditangkap pemerintah dalam rumusan tentang transaksi elektronik pada Perppu 1 Tahun 2020.

Hal tersebut merupakan sebuah langkah pemerintah yang baik dan patut di apresiasi.

Terakhir, adanya pembatasan jarak dan terciptanya jargon new normal dalam pandemi ini menjadi suatu peluang bagi pelaku bisnis transaksi elektronik untuk mengembangkan model bisnisnya. Di titik inilah diperlukan upaya ekstra pemerintah dalam merancang regulasi yang progresif supaya suatu saat tidak tertinggal dengan berbagai model transaksi yang hadir di kemudian hari.

Peran Sektor Perpajakan Vital

Penulis, praktisi Perpajakan

B.BP.001.05.20.0000092

KEHILANGAN Hlg BPKB Spd Mtr DK5083OE, an: Ahmad Rosyidin H:085234398170

B.BP.166.05.20.0000114

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Rumah Luas Tanah 4 Are di Jln. Sidakarya.081246498099/721133

B.BP.001.05.20.0000113

BIRO JASA Sy Siap Bantu bayarkan,Laporkn Pajak Hotel & Restaurant,Toko NPWP,SIUP.HP:081.338.344.155

B.BP.001.05.20.0000061

Print & On Line Radio

HARIAN DENPOST - RADIO GENTA 96,1 FM web: www.denpost.id

denpost.id dan denpost.post

denpost

Terbit/disiarkan : Selasa, Rabu, dan Jumat GENTA BALI

gentabalifm

genta bali

JENIS PAKET Bronze Silver Gold

HARIAN DENPOST 1 kolom x 45 mm 1 kolom x 100 mm 1 kolom x 150 mm

RADIO GENTA 12 x siar / bulan 24 x siar / bulan 36 x siar / bulan

PAKET

300.000,- / bulan 400.000,- / bulan 800.000,- / bulan

BAGIAN IKLAN JL. KEPUNDUNG 67 A DENPASAR : email: iklanbp@yahoo.co.id atau iklan@balipost.com atau WA: 081082411818 Telp. (0361) 225764

-

OTOMOTIF FASHION TRAVEL AGEN PROPERTY SALON/SPA FURNITURE HOTEL ASESORIS LIFE STYLE KULINER LOWONGAN

Rabu wage, 13 mei 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Relaksasi Pajak dan PHK NEGARA-NEGARA di dunia kini masih sedang perang melawan pandemi Covid-19. Perang itu belum usai, namun di sejumlah negara sudah mengalami krisis atau resesi ekonomi. Buktinya pemerintah Indonesia masih bekerja keras mengumpulkan dana untuk mengatasi masalah ekonomi.

Kita patut menyukuri sejumlah kebijakan Presiden Jokowi sudah dijalankan guna mengambil langkah yang lebih proaktif berupa pemberian relaksasi pembayaran pajak.

Tercatat 11 jenis pajak yang diringankan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Ini sangat disadari oleh Presiden Jokowi karena meskipun instrumen pajak semakin menjadi andalan dari berbagai negara atau yurisdiksi, perlu dicatat bahwa kinerja penerimaan pajak sendiri juga terancam mengalami pertumbuhan negatif. Indonesia yang memiliki Menkeu Sri Mulyani yang disebut orang tercerdas di tataran Asia juga kebingungan. Pasalnya per Maret 2020 saja, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan, penerimaan pajak masih tumbuh negatif 2,5 persen. Berdasarkan APBN Perubahan 2020 (sesuai outlook pemerintah) yang tertuang dalam PP 54/2020, penerimaan pajak diprediksi akan mengalami penurunan 5,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 atau sekitar Rp 1.254,1 triliun. Kasus ini belum pernah terjadi di RI. Dengan kata lain, kinerja penerimaan pajak tahun ini diestimasi tumbuh antara -8,5% hingga -8,2%.

Salah satu penerimaan pajak yang anjlok adalah pajak penghasilan, baik yang berasal dari orang pribadi maupun badan memang ditengarai paling terdampak. Sebab, aktivitas ekonomi para pelaku usaha banyak yang terhambat akibat keterbatasan mobilitas, baik dalam maupun antarnegara. Selain itu, tidak mengherankan pajak berbasis kegiatan impor juga berpotensi paling terdampak. Jika pemerintah mampu mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), PPh Pasal 21 diproyeksi masih dapat menjadi salah satu andalan sumber penerimaan. Jadi, kata kuncinya adalah hindari PHK jika tak mau pajak menurun.

Pada umumnya, respons ini diberikan agar kegiatan ekonomi dapat terus berlangsung dan terhindar dari pengambilan keputusan pemutusan hubungan kerja. Cara ini bisa dilakukan dalam bentuk penundaan pembayaran pajak, percepatan restitusi atau menambah komponen pengurang biaya tertentu atas penghasilan. Relaksasi pembayaran pajak sebuah solusi, namun kita tak boleh mengandalkan kondisi itu 100 persen.

Yang patut menjadi sasaran pajak saat semua belajar dan bekerja di rumah yakni pajak bidang informasi dan teknologi (IT). IT inilah yang paling laris saat ini. Dengan demikian regulasi penerimaan pajak IT perlu segera ditata.

Kita belum tahu pasti sampai kapan pandemi Covid-19 akan berlangsung dan apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, respons instrumen pajak sepertinya masih akan terus berlanjut. Relaksasi pajak yang sudah diberikan hingga saat ini belum dapat dikatakan final karena hampir seluruh relaksasi pajak yang diberikan bersifat temporer.

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Bantuan Sembako Merata Bantuan sembako kini diserahkan di mana-mana.

Bantuan sejenis hendaknya dilakukan merata di seluruh Bali mengingat semua krama Bali terdampak. Sembako berkeadilan hendaknya diberikan kepada warga untuk bisa bertahan dan setidaknya mereka merasa diperhatikan. Kalaupun pada tahap pertama bantuan diberikan kepada desadesa yang mengalami masalah serius, saya tak masalah. Ini bahkan memang harus dikedepankan. Jika memungkinkan pemerintah harus mendata semua perusahaan yang sempat menikmati keuntungan di Bali untuk berbagi.

Gubernur Bali dan Bupati/Wali Kota hendaknya meminta komitmen pengusaha sektor pariwisata yang selama ini banyak menikmati keuntungan di Bali. Kini, setidaknya dalam kondisi prihatin hendaknya mereka ikut berdonasi.

Memang kini zaman susah dan mungkin juga memasuki masa sulit, tetapi kepedulian hendaknya tetap dibangun.

Para pengusaha ini hendaknya saling membantu dan bergotong royong untuk mempercepat pemulihan Bali.

Kadek Rajen Trinatha Gianyar, Bali

POJOK Penerima BST pendidikan ditentukan sekolah.

- Jangan ‘’dibijaksanai’’. *** Tekan Covid-19 tanpa PSBB, Presiden ingin Bali jadi percontohan.

- Contoh juga kesadaran warganya. *** Di tengah pandemi Covid-19, Pemkab Gianyar beli 8 unit mobil baru.

- Rakyat urunan fogging swadaya.

Berharap yang Terbaik untuk Bali BERITA ular python besar yang keluar dari dalam goa di Pura Goa Lawah, Klungkung, banyak mencuri perhatian netizen. Di akun Facebook @balipost, cukup banyak netizen yang mengaitkannya dengan pertanda alam tertentu. Pura Goa Lawah sangat disucikan umat Hindu dan jika merujuk pada kepercayaan mengenai hewan-hewan sakral, maka fenomena ini tidak boleh diabaikan. Bisa jadi ini sebuah tanda akan terjadi sesuatu pada Bali. Di lain pihak, tidak sedikit pula yang tak percaya fenomena ini ada kaitannya dengan niskala dan menyatakan kemunculan ular hanya fenomena biasa. Alasannya, Pura Goa Lawah yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan dan pamedek, kini lengang. Dengan begitu, hewan-hewan yang ada di kawasan tersebut lebih leluasa bergerak. Apa pun komentar netizen, pada dasarnya mereka tetap menginginkan hal yang sama yakni Bali akan terjaga alam dan manusianya secara sekala dan niskala. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19, masyarakat menginginkan kondisi Bali tetap kondusif. Diharapkan tidak ada bencana lain yang lebih besar agar masyarakat bisa fokus melalui badai virus Corona. Demikian halnya, walaupun semua kalangan tengah berada di himpitan ekonomi, semoga kerukunan antarwarga tetap terjaga bahkan lebih kuat. Berikut komentar sejumlah netizen.

Dewa Ketut Padma Misteri kehidupan dan alam semesta hanya Beliau yang tahu dan menentukan. Apa yang akan terjadi di kemudian hari, baik atau buruk kita hanya bisa pasrah sama Yang di Atas.

Hennymaruko Wartutik Insya Allah tidak akan terjadi apaapa. Mungkin karena ular tersebut kelaparan dan semoga wabah Covid cepat berlalu. Doa yang terbaik saja deh.

juga begitu.

Komang Apriliani Saya sebagai orang Hindu hanya bisa berdoa, selalu berdoa semoga jagat Bali kembali pulih. Begitu juga umat Hindu semua, semoga selalu diberikan keselamatan dan kerahayuan.

Merta Sairam Di Bali masih terkenal dengan ular duwe atau disebut ular dewa. Di sana pura sangat sakral. Ada kelelawar ribuan dan goa itu tembus ke Gunung Agung, menurut sejarah. Maaf, Bali punya banyak tempat suci dijaga ular gaib atau naga.

Asoe Moendoeng Sejak beberapa tahun kemarin sudah banyak pertanda alam dan kayaknya memang cenderung sinyalnya ke arah negatif.

Krisna Bagus Pratama Pertanda si ular lagi kelaparan seperti rakyat pada umumnya.

Hari Bu Rabu Di luar negeri juga sama. Hewanhewan pada keluar leluasa saat pandemi Corona. Mereka merasa lega.

Kalau binatang bisa ngomong kemungkinan mau bilang saat ini dunia tenang, bisa jalan-jalan. Karena biasanya aktivitas kita sebagai manusia kadang kelewat sibuk, jadi binatang takut jika manusia berlalu-lalang di tempat mereka.

Bagus Adi Semoga pertanda baik, jagat dan krama Bali semoga tetap rahayu.

Putu Bj Sudamertha Semoga rahayu jagat Bali. Mungkin ada anugerah Ida Hyang Widhi Wasa yang akan muncul untuk meneduhkan jagat.

Rahmawati Tatar Karena sepi kunjungan wisatawan ularnya berani keluar. Di mana-mana

Kadek Rahayu Astungkara ini pertanda baik dan semua tabah menghadapi krisis akibat Corona.

Joni Joni Ibarat lagu Ebiet G. Ade, mungkin alam sudah bosan melihat tingkah kita, coba kita bertanya pada diri kita sendiri.

Eka Wintara Bukan ular saja, burung-burung dan hewan lainnya juga mulai keluar karena sejak virus ini polusi berkurang. Perburuan, penebangan, pertambangan, semua aktivitas yang membuat alam rusak berkurang.

Ari le Mao Karena ular dulu takut keluar, ban-

yak orang lewat. Sekarang sepi, semua binatang keluar dengan leluasa.

Ignasa Rahponk AI Dalam konsep teori Tri Hita Karana kita semua di bumi ini sangat berkorelasi. Binatang, tumbuhan, alam, air, udara, makhluk halus, manusia semua terkoneksi dan saling memerlukan.

Secara sekala, hewan melata dan binatang umumnya mempunyai kepekaan akan suhu tubuh. Secara ilmiah mungkin mereka merasakan kepanasan akibat ada kenaikan panas bumi dan juga kekurangan bahan makanan.

Kalau secara niskala mungkin ada pesan-pesan lain, saya kurang paham.

Namun apa pun itu semoga ini adalah pertanda baik bagi kita semua.

Merta Sairam Semoga pangempon pura lan sulinggih secepatnya membuat upacara walaupun kecil sebagai bakti kita agar Bali dijaga dan rahayu. Kita orang Bali jangan campah, ini Pura Goa Lawah sangat sakral. Jarang ular duwe keluar jika tidak memberi petunjuk.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Kubu Motivasi Krama dengan Bantuan Dana Pinjaman

DESA Adat Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sedang berupaya membangkitkan pasar yang ada di wilayah desa adat setempat menjadi pusat perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, Desa Adat Kubu bahkan menyediakan bantuan dana bagi krama yang butuh modal berjualan.

B

endesa Adat Kubu I Nyoman Suandi mengungkapkan, pasar milik desa adat itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Lokasinya berada di utara Balai Banjar Kubu. Diakuinya, pasar tersebut sempat mati suri cukup lama. Kemudian bersama dengan pihak kelurahan, di tahun 2013 lalu pihaknya secara perlahan berusaha membangkitkan kembali pasar itu.

Diakui Suandi, saat ini jumlah pedagang yang berjualan tetap di sana memang belum begitu banyak. Tidak lebih dari sepuluh orang.

Dagangan yang dijual kebanyakan berupa kebutuhan pokok dan upakara. Meski demikian, pihaknya selama ini terus berupaya menggairahkan pasar tersebut.

Salah satunya dengan cara memotivasi krama agar berjualan di pasar itu dengan menyediakan ban-

tuan dana bagi yang butuh modal berjualan. ‘’Kalau ada yang kewalahan dana, kami dari LPD siap membantu.

Mungkin selama berapa bulan dan berapa tahun bisa tanpa bunga,’’ terangnya.

Pihaknya punya rencana untuk mengembangkan pasar tersebut menjadi pasar yang lebih besar, sehingga bisa menampung banyak pedagang.

Potensi untuk itu diakuinya ada. ‘’Kami sudah ada rencana mengembangkan pasar itu dengan diperluas.

L u a s l a h a n yang ada sekitar 30 are. Kami sedang merancang penataannya dan membuat-

SUASANA - Suasana di Kantor LPD Desa Adat Kubu, Bangli. kan masterplan-nya. Setelah itu kami tinggal wujudkan pendanaannya,’’ ungkapnya.

Dengan bangkitnya pasar,

diyakini Suandi, perekonomian krama desa adat akan ikut bangkit. Semua sektor juga akan ikut tergerakkan. Selain mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, Desa Adat Kubu selama ini juga telah melaksanakan berbagai program yang sejalan dengan visi-misi Gubernur Bali ‘’Nangun Sat Kertih Loka Bali’’. Baik program fisik maupun nonfisik.

Desa adat yang

saat ini sedang melakukan pendataan ulang terhadap jumlah krama-nya itu sangat mengapresiasi dan mendukung penuh seluruh program yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster. Menurut Suandi, krama di desa adatnya memberikan apresiasi karena merasakan apa yang dulu diwacanakan Gubernur benar-benar diwujudkan.

Salah satunya mengucurkan dana secara langsung untuk masing-masing desa adat.

Dalam penanggulangan wabah Covid-19, krama Adat Kubu sangat patuh menjalank a n i m b a u a n s e r t a instruksi pemerintah. Demi mempercepat putusnya rantai penyebaran Covid-19. (ina)