Edisi Kamis 14 Mei 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 252 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis kliwon, 14 mei 2020

balipost http://facebook.com/balipost

Ratusan ABK Tiba di Bandara Ngurah Rai

Protokol Kesehatan bagi Tahanan

Gugus Tugas Daerah Provinsi Bali dalam hal ini Satgas Kodam IX/Udayana mengawasi kedatangan ABK di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Selasa (12/5) lalu. Personel Kodam mengawasi dan mengamankan proses pemeriksaan 242 WNI yang bekerja sebagai ABK di Kapal Mein Schiff 3.

Kejaksaan Negeri Jembrana menerapkan protokol kesehatan bagi tahanan baru, khususnya tersangka yang belum ditahan selama proses hukum.

JEMBRANA | HAL. 4

BADUNG | HAL. 3

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas Berlanjut Pembangunan pelabuhan segitiga emas yang akan menghubungkan gugusan pulau di Nusa Penida dengan daratan Pulau Bali dipastikan tetap berlanjut.

KLUNGKUNG | HAL. 5

GUBERNUR KOSTER PAPARKAN STRATEGI KENDALIKAN COVID-19

PERSIS dua bulan kinerja Tim Penanggulangan Pandemi Covid-19 tingkat Provinsi Bali yang diketuai Gubernur Wayan Koster mulai menunjukkan berbagai hasil kinerja yang memuaskan. Di antaranya soal indikator tingkat kesembuhan pasien dan angka kasus meninggal.

B

ahkan, penilaian atas hasil kinerja luar biasa itu, Gubernur Koster bersama tim serta semua pihak yang terlibat di dalamnya menuai pujian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalama Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui video conference, Selasa (12/5), di Istana Merdeka, Jakarta.

Atas pengakuan kinerjanya yang dinilai patut dicontoh daerah lain di Indonesia oleh Kepala Negara itu, sejumlah media nasional dan lokal lantas memberikan peliputan luas. Sehari sesudahnya itu, misalnya, Gubernur Koster diundang tampil sebagai narasumber utama dalam program salah satu TV nasional pada Rabu (13/5) pagi melalui teleconference.

Gubernur Koster yang tampil dari Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, membeberkan berbagai kebijakan dan upaya yang dikerjakan pihaknya dalam penanganan Covid-19 di Bali yang dinilai

paling efektif dan bahkan ditargetkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas Covid-19.

Menurut Gubernur Koster, hingga saat ini angka kesembuhan pasien Covid-19 di Bali hampir mencapai 65 persen dengan tingkat angka kematian sangat rendah yakni 1,3 persen. Hal ini tak lepas dari berbagai upaya dan kebijakan yang diterapkan pihaknya dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Pulau Dewata. ‘’Begitu ada kasus Corona di Bali pada 10 Maret, kami langsung mengambil langkah menyusun pola penanganan berkaitan dengan pencegahan, pembatasan pergerakan masyarakat dan penanganan pasien yang sudah positif dengan baik melalui layanan kesehatan yang memadai,’’ katanya.

Berkaitan dengan pencegahan, pihaknya merancang satu pola penanganan dengan manajemen berjenjang melalui pelibatan lintas sektor mulai tingkat provinsi yang melibatkan Pangdam, Kapolda hingga Majelis Desa Adat

WFH bagi ASN Diperpanjang hingga 29 Mei Denpasar (Bali Post) Masa pelaksanaan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi para aparatur sipil negara (ASN) kembali diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Perpanjangan WFH ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 730/9599/ MP/BKD tertanggal 12 Mei 2020.

Surat edaran yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster ini ditujukan kepada bupati/wali kota se-Bali, pimpinan instansi vertikal di Bali, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali, dan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII. Hal. 7 Tak Mengganggu Pelayanan

(MDA) dan PHDI. Kemudian untuk tingkat kabupaten/kota pun demikian yang dipimpin oleh bupati/wali kota. ‘’Dan di tingkat paling bawah kami berdayakan desa adat, kearifan lokal yang kami punya yang memiliki suatu fingsi dan kewenangan memadai,’’ sebutnya.

Gubernur Koster menambahkan, sebelum munculnya wabah virus bermula di Wuhan, Tiongkok ini, pihaknya telah memprakarsai penguatan kedudukan desa adat melalui peraturan daerah (perda). ‘’Ini kami berdayakan betul, karena dalam lembaga desa adat ada hukum adat yang bisa diterapkan untuk mengatur, mendisiplinkan dan menertibkan warga. Karena itu kami lakukan ‘pertempuran’ menghadapi Covid-19 ini di tingkat yang paling bawah dalam lingkup desa adat bersama kelurahan, Babinsa dan pihak lain,’’ terangnya.

Menyambung dengan peran desa adat yang telah diperkuat tadi, selanjutnya ia menyusun arahan dan imbauan sesuai dengan instruksi pemerintah

pusat. Hanya dalam konteks lokal Bali, ia mencoba menyesuaikan dengan lebih dipertajam melalui surat edaran, imbauan, instruksi dan keputusan bersama. Di antaranya terkait menjaga jarak, bekerja dari rumah, belajar di rumah, protokol kesehatan dan lainnya. ‘’Semuanya itu dijalankan secara operasionalnya oleh pemimpin di desa-desa adat, lewat hukum adatnya, sehingga itu betul-betul menjadi sangat efektif untuk membatasi pergerakan masyarakat di tingkat desa,’’ tegasnya.

Gubernur Koster menjelaskan, alasan pelibatan lintas sektor ini khususnya terkait lembaga adat dan organisasi umat yang mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan nyata masyarakat Bali. ‘’Kami juga melibatkan Majelis Desa Adat dan PHDI dalam penanganan Corona ini, karena tidak bisa hanya dengan kebijakan pemerintah, namun juga perlu didukung dengan suatu kearifan lokal yang menurut keyakinan kami adalah warisan leluhur sebagai cara untuk menghadapi munculnya

Denpasar (Bali Post) Sistem dan teknis jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Bali di tengah pandemi Covid-19 telah ditentukan.

Teknis j a l u r pendaftaran, baik di SMA maupun di SMK tidak jauh ber-

beda dengan tahun lalu.

Untuk PPDB tingkat SMA dibuka melalui empat jalur.

Yaitu jalur zonasi (50%), jalur afirmasi (15%), jalur perpindahan tugas orangtua (5%) dan

’’Semuanya dilakukan secara online untuk menghindari tatap muka dalam situasi pandemi Covid-19.

Yang berubah, nilai UN ditiadakan, sehingga dipakai nilai rapor dalam penerimaan siswa baru.’’

Ketut Ngurah Boy Jayawibawa Kepala Disdikpora Bali

’’Grand Design’’ Bali Pascapandemi Covid-19 Oleh : Agung Kresna

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 RABU, 13 MEI 2020 Candra Kasih, Jl. A Yani 297 Denpasar I Made Harta Yasa, Jl. Gn Andakasa Gg. Matahari IV/7 Kadek Andini Putriadi, Jl. Imam Bonjol 487 I Ketut Arka, Jl. Kertapura Denpasar Ibu Benny, Jl. Bikini V No. 19, Br. Tegallantang Kaja, Padangsambian Kelod

Rp Rp Rp Rp

1.350.000 300.000 300.000 200.000

Rp

50.000

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp 2.200.000 Rp 7.875.000 Rp 10.075.000

’’Semuanya itu dijalankan secara operasionalnya oleh pemimpin di desadesa adat, lewat hukum adatnya, sehingga itu betul-betul menjadi sangat efektif untuk membatasi pergerakan masyarakat di tingkat desa.’’

Wayan Koster Gubernur Bali

Seluruh Tahapan PPDB SMA/SMK Negeri Secara ’’Online’’

OPINI

EKONOMI Bali tanpa pariwisata, mungkinkah? (Bali Post, 29/2). Headline Bali Post yang tercetak dengan huruf kapital berwarna merah itu seakan mengajak segenap krama Bali untuk merenungkan kembali benarkah bahwa ekonomi Bali sepenuhnya bergantung pada pariwisata. Kondisi pariwisata Bali akibat pandemi Covid-19 memang dapat dikatakan sedang limbung, untuk tidak mengatakannya sebagai kolaps atau bahkan mati suri.

Hal. 7 Keterpaduan Budaya

wabah. Hal ini disebut niskala,’’ terangnya.

Menyangkut berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan, pihaknya sangat menyadari bahwa tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat Bali terhadap segala hal yang berasal dari pemerintah sangatlah tinggi. Maka itu, pihaknya pun lebih menitikberatkan soal kebijakan pada tingkat imbauan dan instruksi. ‘’Kami tidak memberlakukan peraturan, namun imbauan dan instruksi.

Jika masyarakat bisa kita ajak tertib bukan dengan ancaman atau peraturan, itu adalah hal yang baru. Jadi, bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa masalah yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi dengan kedisiplinan, ketertiban,’’ terangnya.

Masih menyambung soal kebijakan yang diambil pihaknya dengan lebih menitikberatkan pada imbauan dan instruksi daripada PSBB seperti desakan berbagai pihak, Gubernur Koster menjawab secara gamblang dan jernih.

Hal. 7 Mencanangkan Bali

jalur prestasi (30%). Sedangkan PPDB tingkat SMK dibuka melalui tiga jalur. Yaitu jalur afirmasi (30%), jalur sekolah dengan perjanjian, dan jalur prestasi 70% (15% dengan sertifikat prestasi dan 55% dengan ranking nilai rapor). ‘’Bedanya hanya sedikit saja.

Kalau dulu peserta didik baru melakukan pendaftaran secara online, lalu nomor pendaftaran tersebut diverifikasi ke sekolah, sekarang tidak ada (siswa didik baru datang ke sekolah - red).

Semuanya dilakukan secara online untuk menghindari tatap muka dalam situasi pandemi Covid-19. Yang berubah, nilai UN ditiadakan, sehingga dipakai nilai rapor dalam penerimaan siswa baru,’’ ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa dalam rapat koordinasi PPDB SMA/SMK Negeri 2020/2021 di Kantor Diadikpora Bali, Rabu (13/5) kemarin.

Boy Jayawibawa memaparkan, untuk jalur zonasi (50%) di tingkat SMA negeri ada juga jalur untuk anak inklusi

dan sekolah dengan perjanjian.

Diakui, sebanyak 22 sekolah di Bali telah melakukan perjanjian dengan desa adat di mana sekolah tersebut berada. ‘’Artinya, secara zonasi ini tidak menyalahi, karena sekolahsekolah yang melakukan perjanjian dengan desa adat itu ada di zona desa adat yang diajak melakukan perjanjian,’’ ujarnya.

Sementara itu, jalur afirmasi khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu dikuotakan 15 persen dan jalur perpindahan tugas orangtua 5 persen. Sedangkan jalur prestasi dikuotakan 30 persen dengan menggunakan sertifikat prestasi 20 persen dan ranking nilai rapor 10 persen.

Untuk tingkat SMK negeri, sejatinya tidak diwajibkan membuka jalur pendaftaran seperti di SMA negeri. Namun, untuk memberikan prioritas kepada anak didik dari keluarga tidak mampu dan berprestasi, Pemerintah Provinsi Bali mengatur jalur-jalur pendaftarannya. Terutama jalur afirmasi bagi peserta didik

kurang mampu 30%, jalur sekolah dengan perjanjian, dan jalur prestasi (70%) dengan sertifikat prestasi 15% dan 55% dengan ranking nilai rapor, termasuk anak inklusi dan jalur sekolah dengan perjanjian.

Dijelaskan, apabila peserta didik baru menggunakan jalur penyandang disabilitas/inklusi harus memenuhi syarat ketentuan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari psikiater dan atau hasil assessment pihak sekolah.

Sedangkan sekolah dengan perjanjian, calon peserta didik baru dari banjar adat/ desa adat/pihak lainnya yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah dibuktikan dengan surat rekomendasi dari banjar adat/desa adat/ pihak lainnya, disertai dokumen perjanjian dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan banjar adat/desa adat/pihak lainnya.

Hal. 7 Jalur Afirmasi

Pemberlakuan PKM di Denpasar

Warga Luar Diminta Siapkan Surat Tugas

Denpasar (Bali Post) Mempercepat tuntasnya penanganan wabah pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar membuat langkah strategis dengan membatasi aktivitas masyarakat.

Melalui Peraturan Wali Kota (Perwali), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) akan mulai diterapkan Jumat (15/5) besok. Kebijakan ini tidak hanya melahirkan harapan besar dalam percepatan tuntasnya pandemi Covid-19, namun juga menjadi persoalan bagi masyarakat luar Denpasar yang mencari penghidupan di ibu kota Provinsi Bali tersebut.

Sebab, tanpa surat keterangan dengan tujuan jelas, masyarakat dilarang masuk Kota Denpasar.

Dampak positif dan negatif Perwali PKM di Kota Denpasar ditanggapi akademisi Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) ini mengatakan, yang perlu diperhatikan pertama

adalah Bali dengan Denpasar sebagai pusat ibu kotanya harus melakukan langkah-langkah dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19. Dikatakan, PKM sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat. ‘’Jika PKM berhasil, secara tidak langsung mempercepat pemulihan nama Bali di tingkat nasional maupun internasional.

Perlu diingat, Bali utamanya Kota Denpasar adalah daerah yang masih tergantung dengan sektor pariwisata, sehingga sangat menginginkan segera terbebas dari Covid-19.

Dengan PKM yang dilakukan Kota Denpasar sangat bagus, hanya perlu adanya sosialisasi atau pemahaman yang merata untuk semua masyarakat,’’ ujar Budiartha, Rabu (13/5) kemarin.

Budiartha mengingatkan, PKM berpotensi menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat luar Denpasar yang bekerja di Kota Denpasar. Sebab, semua aktivitas seperti aktivitas kan-

tor dan aktivitas ekonomi di Denpasar masih tetap berjalan seperti biasa dengan protokol kesehatan Covid-19, seperti jaga jarak dan menggunakan masker serta mencuci tangan. ‘’Permasalahannya sekarang adalah masyarakat Bali yang bekerja di Denpasar tidak semua berasal dari Kota Denpasar, malah lebih banyak berasal dari luar Kota Denpasar. Seperti dari Kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung, Klungkung dan kabupaten lainnya. Sehingga masyarakat luar Kota Denpasar yang bekerja di Kota Denpasar, seperti pegawai negeri sipil ataupun karyawan swasta agar lebih awal menyiapkan perlengkapan dirinya, baik surat keterangan/surat tugas dari tempat kerja ataupun pengenal diri/kartu identitas, sehingga tidak menjadi kendala saat beraktivitas ketika pelaksanaan PKM di Kota Denpasar,’’ ujarnya.

Sementara itu, rencana pemberlakuan PKM di Kota Denpasar semakin jelas. Saat

Bali Post/eka

CEK SUHU TUBUH - Petugas Dishub Kota Denpasar memeriksa suhu tubuh pengendara yang masuk ke wilayah Kota Denpasar, belum lama ini. ini Perwali tentang PKM sudah ditandatangani. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra memastikan Perwali PKM ini akan diundangkan per Jumat (15/5) besok. Setelah itu akan dilakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat untuk bisa dijadikan landasan

hukum dalam pelaksanaan PKM di masing-masing desa. ‘’Dengan pemberlakuan PKM ini, kasus positif Covid-19 diharapkan bisa menurun dan akhirnya masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,’’ ujarnya.(win/kmb12)

Kamis Kliwon, 14 Mei 2020

Wali Kota Rai Mantra Kunjungi Laboratorium Swab FKIK Universitas Warmadewa

15.438 3.287 1.028 332 220 4

Positif Covid-19 Bertambah 4 Sembuh 5 Pasien

Denpasar (Bali Post) Tambahan kasus positif Covid-19 di Bali pada Rabu (13/5) kembali terjadi. Namun, jumlahnya menurun dari sehari sebelumnya.

Dari data, jumlah kumulatif kasus di Bali mencapai 332 orang.

Artinya ada penambahan 4 kasus baru dari sehari sebelumnya yang mencapai 328 kasus.

Sementara itu, pasien sembuh bertambah makin tinggi. Kumulatif kasus positif Covid-19 sembuh di Bali saat ini mencapai 220 kasus. Bertambah 5 orang dibandingkan sehari sebelumnya yang sebanyak 215 pasien sembuh. Yang meninggal tidak mengalami perubahan, 4 orang. Datanya, 2 WNI dan 2 WNA. Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam video conference streaming-nya mengajak untuk membatasi aktivitas sosial karena tidak tahu siapa yang membawa virus ini. “Di dalam komitmen bersama, yang pertama kali dilakukanlah adalah mari masing-masing melindungi diri agar tidak tertular,” ujarnya.

Ia mengatakan masih ada penambahan kasus positif sebanyak 689 kasus, sehingga kumulatif menjadi 15.438 kasus. Ia melanjutkan, untuk yang sehat ada penambahan 224 pasien sembuh sehingga totalnya menjadi 3.287 pasien. Kasus meninggal bertambah 21 orang, sehingga total kasus menjadi 1.028 orang. (iah)

Oknum Mahasiswa Dituntut Delapan Tahun

Denpasar (Bali Post) Beberapa kali mendapatkan kesempatan, oknum mahasiswa berinisial PDA (25) kelahiran Singaraja ini menyetubuhi pacarnya berinisial BV yang masih berstatus anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, jaksa Ni Ketut Hevy Yushantini saat membacakan tuntutan secara virtual di depan persidangan pimpinan Angeliky Handajani Day, menuntut supaya terdakwa dihukum delapan tahun. Jaksa menyatakan perbuatan terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan atau orang lain yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan terdakwa dituding melanggar Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain pidana selama delapan tahun pada terdakwa, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 1 miliar, subsider empat bulan kurungan. Jaksa sebagaimana dalam sidang, Selasa (12/5), antara terdakwa dan korban sudah menjalin pacaran sejak 2017.

Persetubuhan pertama dilakukan pada Januari 2019 di sebuah tempat di Jalan Tukad Badung, Denpasar Selatan. Hubungan badan berikutnya juga dilakukan di sekitar lokasi pertama.

Saat berhubungan badan pertama, korban sempat menolak karena takut hamil. Namun terdakwa meyakinkan korban tidak akan hamil. Jika hamil, dia siap menikahi. Terjadilah hubungan layaknya suami-istri hingga berlanjut beberapa kali. Aksi bejat terdakwa tersebut akhirnya terbongkar dan kasus ini dilaporkan ke polisi. (kmb37)

Pandemi Covid-19 Tak Pengaruhi Upaya Pemberantasan Narkoba

Denpasar (Bali Post) Merebaknya pandemi Covid-19 tidak berpengaruhi terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. BNNP Bali sebagai leading sector dituntut menunjukkan kinerja nyata dalam menegakkan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Hal ini disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H., Selasa (12/5) lalu. ‘’Di tengah pandemi Covid-19, upaya memerangi peredaran narkoba terus kami lakukan, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan,’’ tegas Brigjen Suastawa, Rabu (13/5) kemarin.

Mantan Direktur Binmas Polda Bali ini menjelaskan, rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sangat penting dan perlu terus ditingkatkan. Tujuannya agar masyarakat semakin memahami bahaya barang terlarang tersebut. ‘’Upaya optimalisasi rehabilitasi, BNN menggandeng lintas sektor terutama institusi yang sudah bekerja sama. Saat ini, di Jembrana belum ada instansi vertikal BNN Kabupaten. Namun stakeholder seperti Dinas Kesehatan dan kepolisian sangat aktif dalam pelaksanaan P4GN,’’ ujarnya.

Penyalahguna narkoba itu sangat dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Cara menghindari yaitu tiap individu harus paham bagaimana mengedukasi diri sendiri, menjauhi dan menghindari pintu masuk narkoba seperti merokok dan minum-minuman keras. ‘’Jangan bersentuhan dengan tempat hiburan malam dan coba-coba menyerempet bahaya. Mari kita tetap mawas diri dan menjauhi diri dari narkoba,’’ ungkapnya. (kmb36)

WALI KOTA Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengunjungi Lab Uji Swab Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (FKIK Unwar) guna mengecek kembali fasilitas penunjang penanganan Covid-19 di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya, Rabu (13/5) kemarin. Kunjungan Wali Kota Rai Mantra disambut Rektor Universitas Warmadewa dr. Dewa Putu Widjana. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti serta segenap dosen dan pengurus yayasan.

Wali Kota Rai Mantra mengatakan, adanya lab tersebut guna menambah fasilitas penunjang penanganan Covid-19 di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya, terutama terkait mempercepat keluarnya hasil uji spesimen swab yang selama ini membutuhkan waktu paling cepat dua hari karena hanya mengandalkan

lab milik RSUP Sanglah. ‘’Dengan berfungsinya lab ini, kami berharap bisa mendukung pengujian spesimen swab, yang bisa mempercepat keluarnya hasil. Dengan demikian, bisa segera memberikan kepastian status terhadap pasien yang diambil spesimennya, apakah positif ataukah negatif. Jika statusnya sudah jelas, tentu protokol yang harus dijalankan berikutnya pun akan jelas, entah dirawat apabila positif, atau dilanjutkan karantina mandiri apabila statusnya negatif,’’ jelas Rai Mantra.

Lebih lanjut Rai Mantra mengatakan, dengan adanya lab ini pihaknya sangat mengapresiasi. Dengan adanya lab ini tentu mempermudah dan mempercepat uji lab untuk masyarakat. ‘’Di sini tersedia satu alat uji spesimen swab yang kapasitasnya untuk uji sekitar empat puluhan sampel dan sudah beroprasi. Tentunya dengan hal tersebut dapat mempercepat keluarnya hasil lab,’’ ujarnya.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas Warmade-

wa Dewa Putu Widjana bahwa pembangunan lab tersebut merupakan salah satu upaya partisipasi mendukung pemerintah dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya. ‘’Kami merasa bangga karena institusi kami sudah dipercaya oleh pemerintah dalam mendukung penanganan pandemi ini, selain juga bisa mewujudkan rasa empati kami terhadap apa yang kita alami bersama ini. Semoga manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Denpasar dan Bali,’’ ujarnya.

Dukungan juga disampaikan oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti. Ia menjelaskan di Universitas Warmadewa sejak awal terjadinya pandemi virus Corona di Bali telah membentuk Satuan Tugas Covid-19 yang bergerak di dua sisi yakni di bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial dengan menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat terdampak.

Ia pun setuju dengan pemban-

KUNJUNGI LAB – Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat mengunjungi Lab Uji Swab Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, Rabu (13/5) kemarin. gunan lab tambahan sebagai jaminan kepada masyarakat dalam penyiapan uji lab yang cepat dan lengkap. ‘’Pembangunan lab ini merupakan langkah bagus dari pemerintah dalam hal memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat,

paling tidak dalam konteks uji lab yang lebih representatif,’’ jelasnya seraya mengajak seluruh masyarakat untuk melawan penyebaran Covid-19 dengan tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. (ad130)

nya masing-masing sekolah dan perguruan tinggi yang mendatanya,’’ tandas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Rabu (13/5) kemarin.

Boy mengatakan, semakin cepat pendataan yang dilakukan oleh sekolah maupun perguruan tinggi, maka dana BST akan segera dicairkan oleh pemerintah. Sepanjang yang didata, orangtuanya bukan bekerja sebagai PNS, TNI/ Polri, pegawai BUMN, dan BUMD. Sementara itu, besaran yang diterima masing-masing peserta didik ditentukan sesuai jenjang pendidikannya. Di

mana siswa SD diberikan Rp 150 ribu per bulan, siswa SMP sebesar Rp 200 ribu per bulan, dan siswa SMA/SMK/SLB sebesar Rp 250 ribu per bulan selama tiga bulan (Mei-Juli).

Sedangkan mahasiswa diberikan sebesar Rp 1,5 juta per mahasiswa dan hanya semester ini saja. Total siswa yang akan menerima bantuan sebanyak 23.679 siswa dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Sedangkan mahasiswa sebanyak 15.000 orang. (win)

Siswa Sekolah Swasta Dipastikan Dapat BST Denpasar (Bali Post) Siswa di sekolah swasta dan mahasiswa di PTN/PTS yang terdampak Covid-19 di Bali dipastikan diberikan bantuan sosial tunai (BST) oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Bantuan tersebut berupa subsidi biaya SPP untuk siswa di 488 sekolah swasta dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, serta subsidi biaya kuliah semester untuk mahasiswa di 34 PTN/PTS se-Bali. Jumlahnya mencapai Rp 38,2 miliar. Bagi siswa/mahasiswa yang orangtuanya bekerja sebagai PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN, dan BUMD, tidak diberikan BST ini.

Syarat dan ketentuan bagi siswa maupun mahasiswa yang menerima BST ini telah ditentukan. Di mana orangtua siswa dan mahasiswa yang terdampak Covid-19 harus menunjukkan surat keterangan PHK, dirumahkan, dan sebagainya dari perusahaan tempat kerjanya. Namun, bagi orangtua siswa/mahasiswa yang tidak memiliki surat

keterangan tersebut karena tidak bekerja pada suatu perusahaan, diimbau agar melaporkan ke sekolah di mana anaknya sekolah/kuliah. Sekolah maupun perguruan tinggi diharapkan mampu mendata orangtua anak didiknya dengan baik, sehingga BST yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran dan merata bagi siswa/mahasiswa terdampak

Covid-19. ‘’Misalnya orangtua siswa atau mahasiswa seorang dagang canang, di mana dia mendapatkan surat keterangan itu (PHK, dirumahkan - red), padahal dia mengalami penurunan pendapatan. Makanya, peran kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi sangat diharapkan untuk benar-benar mendatanya, karena pencairan-

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Peduli Dampak Covid-19

Disbud Bali Fasilitasi 50 Komunitas Pentas Virtual

Denpasar (Bali Post) Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali melalui Bidang Kesenian akan memfasilitasi 50 kelompok seni, sanggar atau yayasan untuk menampilkan karya seni berupa seni pertunjukan, seni rupa, seni pedalangan, seni sastra dan teater dalam bentuk panggung virtual.

Kegiatan ini dalam rangka memfasilitasi para kreator, seniman, dan pekerja seni yang terdampak Covid-19 untuk tetap kreatif berkarya, sekaligus ikut serta menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 melalui social dan physical distancing, bekerja, belajar dan berkarya dari rumah.

Kadisbud Provinsi Bali

Dr. I Wayan ‘’Kun’’ Adnyana menjelaskan, pihaknya memiliki program pemajuan kesenian dengan kegiatan peragaan dan pementasan seni budaya. Namun, sehubungan dengan pandemi Covid-19, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam format peragaan dan pementasan yang disaksikan secara langsung oleh penonton sebagaimana biasa pada situasi normal.

Oleh karena itu, atas arahan Gubernur Bali Wayan Koster, peragaan dan pementasan tersebut kemudian dilaksanakan melalui bentuk media virtual. Seperti memanfaatkan beragam kanal media sosial. ‘’Sementara penggarapan dan pentasnya tetap dari rumah atau studio masing-

masing,’’ ujar Kun Adnyana, didampingi Kabid Kesenian Ni Wayan Sulastriani, Selasa (12/5) kemarin.

Ia mengungkapkan, kegiatan ini digelar untuk tetap menjaga semangat kreatif para seniman juga pekerja seni di tengah pandemi Covid-19. ‘’Sangat banyak kelompok, sekaa, sanggar, atau yayasan seni yang terhenti aktivitasnya karena pandemi Covid-19 ini. Untuk itu, kita memfasilitasi kegiatan berkesenian tetap berjalan. Termasuk di dalamnya agar peragaan dan pementasan kesenian yang dimunculkan mengandung tema refleksi/renungan atas pandemi Covid-19, menawarkan optimisme, solidaritas sosial, serta menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa, sekaligus memiliki dimensi estetika, edukasi, dan juga hiburan yang sehat,’’ terangnya.

Lantas, bagaimana konsep penyajian karya virtual yang ditayangkan nanti di media sosial? Kun menegaskan, ketentuan setiap kelompok seni, menampilkan satu peragaan atau pementasan berdurasi 30 - 45 menit. Berupa rekaman utuh format video dan disimpan dalam bentuk digital (flashdisk, DVD, serta file digital lainnya), dokumen foto-foto peragaan dan pementasan kesenian. Kemudian setiap peragaan atau pementasan dibuat dalam format rekaman, video, tayangan berdurasi 3 menit, yang selanjutnya diunggah ke media sosial masing-masing

dengan mencantumkan #peragaandanpementasansenibu dayaDisbudProvBali2020,#P emprovBaliPeduliDampakCovid-19, #SenimanBaliTetapB erkreasi,#NangunSatKerthiL okaBali.

Setiap peragaan merupakan pagelaran mini dengan ketentuan jumlah personal kurang dari 24 orang, dan mendapat pembiayaan sebesar Rp 10.000.000. Dikatakan, setiap kabupaten/kota mendapat jatah empat kelompok atau sanggar untuk diajukan tampil dalam peragaan atau pementasan virtual dimaksud. Sementara itu, Kabid Kesenian Sulastriani menambahkan, batas waktu mengajukan nama kelompok hingga 18 Mei 2020 mendatang. (win)

Ida Pedanda Gede Giri Dwijaguna

Motivasi Umat Ber-’’dana Punia’’ Berbasiskan Pura

UMAT Hindu di Bali perlu dimotivasi kembali untuk semakin bergairah ber-dana punia. Jika umat lain sudah memiliki struktur dan budaya melakukan bantuan sosial lewat lembaganya, umat Hindu bisa ber-dana punia untuk membantu krama yang terdampak Covid-19 berbasiskan

pura atau merajan.

Ida Pedanda Gede Giri Dwijaguna dari Geria Giri Sari Uma Ngenjung Angantaka melihat saat ini pembagian bantuan sosial belum merata dan tersendat. Ida memotivasi umat Hindu untuk menunjukkan jati diri sebagai umat yang suka menolong kepada

Topik : whf bagi asn diperpanjang

Ida Pedanda Dwijaguna

siapa saja sesuai konsep ‘’Basudewa Kutukbakam’’ bahwa kita bersaudara.

Punia umat saat ini sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19 karena banyak krama kehilangan pekerjaan dan kehabisan stok pangan.

Sementara bantuan sembako belum merata turun ke masyarakat. Kita tak ingin ada krama Bali yang sampai kelaparan akibat Covid-19.

Makanya Ida Pedanda yang sudah 10 tahun melayani umat ini menyarankan bantuan sosial dan punia bisa dilakukan berbasiskan pura.

Mulailah dari lingkungan yang terkecil yakni warga merajan atau sanggah.

Warga satu merajan yang ekonominya lebih bagus dikumpulkan punia-nya. Disarankan lebih baik berupa sembako, bukan berupa uang karena jauh lebih mendidik.

Punia ini dipakai membantu warga merajan yang dinilai memerlukan bantuan. Dengan demikian, konsep padma kuncup yakni dimulai dari dalam diri, keluarga ter-cover semuanya.

Jika ini sudah berhasil bisa dilanjutkan dengan punia berbasiskan Pura Dadia atau Pura Paibon. Prajuru pura perlu memetakan warganya yang terdampak pandemi Covid-19 kemudian mengumpulkan para donatur satu krama Pura Dadia untuk diajak bersama membantu warga yang terancam kehabisan kemampuan finansialnya menghadapi Covid-19.

Dengan model ini, katanya, mulai dari lingkungan keluarga hingga ke dadia sudah ditangani lebih dini dan secara berkelanjutan. Soal jenis bantuan bisa memanfaatkan produk agrobisnis krama Bali, sehingga multiefeknya mengenai sasaran.

Ida Pedanda menjelaskan, mapunia dan membantu orang sedang kesusahan pahalanya sangat besar. Apalagi tatkala ada wabah atau gering. Hal ini diatur dalam Weda pasal 16. ‘’Jangan sampai kita hidup nyaman, namun tetangga dan saudara kita sampai kelaparan. Sekarang tunjukkan bahwa kita

bersyukur kepada Hyang Widhi dengan membantu umat yang memerlukan,’’ katanya, Rabu (13/5) kemarin.

Ida Pedanda membenarkan untuk mengatasi gering atau wabah di sasih Jyestha hingga Kasa nanti bisa dilakukan secara sekala dan niskala. Secara niskala, kita perlu menghaturkan pacaruan alit di tepi pantai ke hadapan Dewa Hyang Baruna di arah tenggara.

Dilanjutkan di tingkat keluarga dengan caru tujuh tumpeng putih, sesayut naga sari dengan olahan ikan air tawar, air laut dan babi di pintu masuk rumah sebagai persembahan kepada Sang Butha Raja Yasa.

Usai menjalani pacaruan, umat diminta memasang sawen berupa daun pandan berduri diisi bawang merah dan tapak dara. Inilah tradisi kuna yang dilakukan umat Hindu di Bali agar terhindar dari wabah. Kini hal ini perlu dilakukan setiap rahina Kajeng Kliwon hingga sasih Kasa agar wabah ini segera hilang. (sue)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Kamis Kliwon, 14 Mei 2020

Putus Rantai Penyebaran Covid-19 Badung Berlakukan Karantina bagi PPDN WAKIL Ketua I Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Badung I Ketut Suiasa mengatakan, dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19, seluruh pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yaitu yang datang dari luar Bali akan dikarantina sesuai kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami akan memberlakukan karantina kepada seluruh pelaku perjalanan dalam negeri, baik karantina mandiri maupun karantina terpusat yang datang di Kabupaten Badung,” katanya di Puspem Badung, Rabu (13/5) kemarin.

Untuk itu, Suiasa juga mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu mengikuti aturan pemerintah daerah dalam hal melakukan karantina mandiri atau terpusat untuk yang baru datang dari luar daerah selama tujuh hari.

Dikatakannya, apabila pelaku perjalanan dalam negeri memilih karantina mandiri, selama di rumah agar bisa memisahkan ruangan dengan anggota keluarga yang lain dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan menghindari penggunaan peralatan makan dan mandi seperti piring, sendok, gelas, sabun dan lain-lain se-

cara bersamaan. Tidak kalah pentingnya pelaku perjalanan akan selalu dipantau kondisi kesehatannya oleh Satgas Gotong Royong di masing-masing desa. Selain karantina mandiri, Pemkab Badung menyiapkan tempat karantina terpusat yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar protokol kesehatan dan didampingi oleh tenaga medis.

Lebih lanjut Suiasa mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mencantumkan call center pada setiap posko yang ada, untuk bisa dihubungi oleh setiap pelaku perjalanan yang mengalami

Ratusan ABK MS3 Tiba di Bandara Ngurah Rai Mangupura (Bali Post) Gugus Tugas Daerah Provinsi Bali dalam hal ini Satgas Kodam IX/Udayana mengawasi kedatangan ABK di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Selasa (12/5) lalu. Personel Kodam mengawasi dan mengamankan proses pemeriksaan 242 WNI yang bekerja sebagai ABK di Kapal Mein Schiff 3 (MS3).

Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto G. dalam siaran persnya, Rabu (13/5) kemarin mengungkapkan, ke-242 ABK tersebut tiba di Bali menumpang pesawat carter TB-8331 dari Bandara Hamburg, Jerman. Pihak perusahaan sudah menyampaikan bahwa para ABK tersebut dinyatakan sehat karena telah melalui serangkaian rapid test dan swab test hasilnya negatif.

Meski demikian, satgas tetap melakukan pemeriksaan kesehatan setibanya di Bali.

“Meski mereka telah dilengkapi fit to travel certificate (surat keterangan sehat) dari perusahaannya, begitu tiba di Bali mereka harus tetap menjalani serangkaian tes

gangguan kondisi kesehatan untuk bisa ditangani segera oleh petugas medis. Tenaga kesehatan akan melakukan pengecekan kondisi kesehatan para pelaku perjalanan dalam negeri secara teratur. “Apabila ada gejala seperti sesak napas, demam dan batuk agar segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut,” ucapnya seraya menyebutkan, semua upaya tersebut merupakan SOP protokol kesehatan tentang bagaimana seorang pelaku perjalanan dalam menerapkan karantina baik secara mandiri maupun se-

cara terpusat.

Terkait pencegahan penyebaran Covid-19, Suiasa mewanti-wanti masyarakat untuk melakukan penyemprotan disinfektan pada permukaan benda yang sering disentuh banyak orang dan selalu berjemur di bawah matahari pagi kurang lebih selama 15 menit. “Kita harus selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah, mengonsumsi makanan yang bergizi, olahraga dan istirahat yang cukup serta mencuci tangan dengan sabun minimal selama 20 detik di air mengalir,” terangnya. (ad131)

I Ketut Suiasa, Wakil Ketua I Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Badung.

Pemkab Awasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Lebaran Mangupura (Bali Post) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung terus berupaya menjaga stabilitas harga dan stok pangan menjelang hari raya Lebaran. Mengingat adanya indikasi lonjakan harga bahan pokok tersebut, pemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipatif.

Bali Post/ist

ABK - Personel Kodam IX/Udayana mengawasi kedatangan ABK di Bandara Ngurah Rai, Badung. kesehatan sesuai prosedur tetap yang berlaku oleh Satgas Gugus Tugas Daerah Bali dalam hal ini Prajurit Denkav 4/SP Kodam IX/Udayana yang juga melakukan pengamanan,” tegasnya.

Usai pemeriksaan kesehatan, lanjut Kolonel Jonny Harianto, seluruh ABK dibawa menuju Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Niti Mandala Renon, Denpasar, untuk didata. Selanjutnya mereka dijemput oleh masing-masing Satgas Covid-19

Kabupaten/Kota untuk kemudian dibawa ke karantina yang telah disiapkan oleh masingmasing pemda setempat.

“Untuk wilayah Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. ditunjuk menjadi Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Penanggulangan Covid-19. Khusus kedatangan PMI atau ABK bukan hanya masyarakat Bali, namun juga ada dari provinsi lain sehingga diturunkan di Pulau Dewata ini,” ungkapnya. (kmb36)

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, Rabu (13/5) kemarin. Menurut pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan ini, langkah antisipasi yang akan ditempuh adalah dengan segera turun ke pasar memantau dan mengawasi pergerakan harga di pasaran. “Termasuk melakukan operasi pasar dengan sasaran wilayah zona merah dan wilayah padat penduduk sebagai jaminan pemenuhan sembako masyarakat tetap aman dan terkendali,” ujarnya.

Pihaknya berharap ke-

naikan harga kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi, karena akan menyulitkan masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk mengantisipasinya. “Kami berharap dapat menekan inflasi di daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami juga berharap pada semester kedua tahun ini inflasi di Kabupaten Badung bisa ditekan,” jelasnya.

Wabup Suiasa juga berharap TPID Kabupaten Badung dapat menyusun program-program terukur sepanjang semester kedua tahun 2020. “Program yang mengacu pada prinsip 4

K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif,” katanya seraya menambahkan, Pemkab Badung telah memprioritaskan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok.

Pihaknya menyebut ada empat aspek yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama dari sisi stok, kedua ketersediaan pasokan, ketiga distribusi dan keempat yang paling penting adalah stabilisasi harga. Terkait pasokan, pemerintah telah melibatkan banyak sektor utamanya yang bergerak di sektor riil. Di samping itu, beberapa waktu lalu

Pemkab Badung sudah melaksanakan hight level meeting dengan BI Perwakilan Bali dalam rangka menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok guna menekan laju inflasi daerah pada masa pandemi Covid-19.

“Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak sampai terjadi panic buying pada saat kondisi seperti ini karena stok pangan kita masih sangat memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini target kami adalah sinergi dari berbagai institusi menjadi lebih kuat. Dengan demikian berbagai program pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan maksimal dan astungkara inflasi dan harga-harga tetap terjaga,” pungkas Suiasa. (kmb27)

Berkah Ramadan, Ada Paket THR Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Servis Motor Honda di AHASS Diprediksi Minus Lebih Dalam

K A N TO R Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Bali yang awalnya memprediksi pertumbuhan ekonomi masih positif meski turun, ternyata meleset. Pertumbuhan ekonomi triwulan I/2020 justru minus 1,14. Jadi, pertumbuhan ekonomi triwulan II/2020 diprediksi minus lebih dalam mengingat pandemi Covid-19 menyebabkan ketidakpastian yang tinggi.

Kepala KPw BI Bali Trisno Nugroho mengatakan, dari 34 provinsi, Bali adalah daerah tingkat I yang paling dalam karena pertumbuhannya negatif di samping Yogyakarta. Padahal triwulan I yaitu Januari, Februari, Maret masih ada turis yang datang meskipun jumlahnya turun dibandingkan kondisi normal.

Sementara pada April dan Mei, turis yang datang ke Bali nol persen, sedangkan Juni nanti kondisinya belum bisa diprediksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II/2020 diprediksi minus lebih dalam lagi. ‘’Kalau Juni belum ada wisman dan wisnus, ekonomi Bali bisa turun lebih dalam dari triwulan I,’’ ungkapnya saat penyerahan paket sembako dan masker melalui Program Sosial BI Penanganan Covid-19 di Gedung Bank Indonesia KPw Bali, Selasa (13/5) kemarin,.

Anggota Komisi XI DPRRI Agung Rai Wirajaya menyatakan, BI adalah mitra DPR yang bertugas menjaga inflasi, moneter dan devisa. Agar dapat menjalankan tugas tersebut, masyarakat diminta menjaga

Bali Post/kmb42

BANTUAN - BI dan Komisi XI DPR-RI menyerahkan bantuan kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

supaya situasi kondusif.

Menurutnya, ketersediaan devisa negara saat ini naik menjadi Rp 127 triliun. Untuk menjaga devisa, pemerintah mengeluarkan SBN. BI pun bisa membantu pemerintah dengan membelinya di pasar primer. Indikator itu menunjukkan upaya-upaya penyelamatan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah.

Ia minta masyarakat tidak khawatir negara akan bangkrut, bahkan ada yang mendorong untuk mencetak uang baru. Jika BI mencetak uang dan beredar banyak di masyarakat, ketika kondisi kembali normal, perlu waktu menyerap kembali sehingga inflasi akan tinggi. ‘’Pengalaman saya sebagai tim pengawas BLBI dulu, penyelesaiannya tidak bisa dalam satu periode,’’ tukasnya.

Selain itu, pemerintah tidak bisa langsung memberikan keringanan kredit kepada nasabah atau masyarakat karena ada mekanisme yang harus dilalui seperti pendataan dan assessment untuk memastikan nasabah tersebut benar- benar terdampak Covid-19. Ia khawatir ada yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keringanan kredit. ‘’Kalau ini tidak dijaga, saat kondisi sudah normal akan jadi berat,’’ tandas Rai Wirajaya. (kmb42)

PENGGUNAAN kendaraan sepeda motor untuk beraktivitas sehari-hari menjadi pilihan utama beberapa orang. Karena sering digunakan, membuat beberapa fungsi pada komponen motor mengalami penurunan.

Di antaranya kotoran sisa pembakaran atau endapan sisa oli mesin yang dapat mengganggu kinerja mesin.

Untuk itu, perlu dilakukan perawatan berkala agar dapat menjaga kinerja mesin sehingga performanya bisa kembali normal lagi dan bertenaga.

Melalui program yang bertajuk ‘’Berkah Ramadan Bersama Honda’’, Astra Motor Bali bersama seluruh jaringan resmi AHASS Bali menawarkan paket THR untuk melakukan servis motor Honda.

Berlaku 11-31 Mei 2020, paket layanan servis yang ditawarkan sebagai berikut. Paket THR 1 hanya membayar Rp 60.000 untuk tipe motor matic/bebek dengan pengerjaan pembersihan injeksi dengan AMIC (injector cleaner) plus ganti oli dengan pilihan oli MPX1, MPX2, MPX3. Layanan servis ini bisa menggunakan PIT Express (ganti

oli dan spare part bebas antre) hanya dengan waktu 25 menit.

Paket THR 2 untuk tipe motor matic/bebek dengan pengerjaan servis lengkap, AMIC (injector cleaner) dan ganti oli. Sementara paket

ket THR servis ini, caranya sangat mudah. Konsumen cukup melakukan booking service via aplikasi MotorkuX selanjutnya masukkan referral code: astrea dan mengisi data diri, setelah itu dapat ditunjukkan saat

THR 3 untuk tipe motor matic/bebek dengan pengerjaan servis lengkap, ganti oli gardan atau pelumas rantai serta ganti oli.

Untuk mendapatkan pa-

mengunjungi AHASS. Tehnical Service Manager Astra Motor Bali, Agung Surya, mengatakan dengan semangat satu hati dan turut memeriahkan bulan

Ramadan, AHASS Bali juga ingin memberikan perhatian kepada konsumennya walaupun di tengah kondisi pandemi Covid-19. Program paket THR ini sebagai salah satu upaya perawatan kendaraan untuk memastikan motor Honda yang dikendarai selalu dalam keadaan prima. ‘’Kami ingin selalu memberikan layanan after sales service terbaik kepada konsumen Honda dengan Program THR ini. Selain datang ke AHASS, konsumen dapat menikmati layanan istimewa bagi yang tinggal di rumah yaitu layanan Sruput Asik (Servis Jemput Tanpa Kontak Fisik).

Caranya sangat mudah, yaitu hubungi AHASS terdekat, motor akan dijemput dan diantarkan kembali dalam kondisi prima, aman dan steril.

Selain itu, ada layanan Service Kunjung Honda Care, yaitu layanan servis motor langsung di tempat. Cukup hubungi 0361-438008 (jam kerja). ‘’Program ini sekaligus memberikan kenyamanan kepada konsumen. Saat kondisi ini, kami ingin selalu ada untuk konsumen dan siap melayani dengan sepenuh hati,’’ tutup Agung Surya. (bns)

Kamis Kliwon, 14 Mei 2020

Cegah Meluasnya Wabah Covid-19 Wabup Sanjaya Bagikan APD WAKIL Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. membagikan 40 pieces alat pelindung diri (APD) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Rabu (13/5) kemarin. APD tersebut berupa baju cover all lengkap yang merupakan sumbangsih dari pihak perseorangan, yakni seniman asal Tabanan I Nyoman Nuarta.

Kegiatan yang berlangsung di lobi Kantor Bupati Tabanan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tenaga kesehatan dalam menangani percepatan penanggulangan pandemi wabah Covid-19 di Tabanan. Diharapkan wabah pandemi global ini secepatnya bisa ditanggulangi, mata rantainya terputus dan selanjutnya berakhir.

Turut hadir saat itu anggota DPRD Tabanan Gusti Komang Wastana dan Edi Nugraha Giri, Sekda Tabanan I Gede Susila, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan I Nyoman Suratmika, Direktur BRSU Tabanan dr. Susila, Direktur RS Nyitdah dr.

Wisma Berata dan beberapa OPD terkait. ‘’Dua hari yang lalu saya ditelepon oleh Bapak Nuarta. Ia memberikan APD khusus buat Kabupaten Tabanan berupa baju cover all. Pesan Pak Nyoman Nuarta, tolong digunakan atau dimanfaatkan dengan baik,’’ ujar Wabup Sanjaya sebelum menyerahkan APD tersebut kepada Kadiskes Tabanan.

Wabup Sanjaya menambahkan, bantuan ini tidak seberapa, namun harus bisa dimanfaatkan dengan tepat guna, sehingga efektif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.

Ia mengklaim Kabupaten Tabanan terdampak Covid-19 paling rendah di Provinsi Bali. ‘’Mudah-mudahan ini tetap bisa kita jaga hingga pandemi berakhir di Tabanan,’’ katanya.

Lebih lanjut diterangkannya, meskipun Tabanan terdampak relatif paling rendah, pemkab tetap

SERAHKAN APD - Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyerahkan 40 pieces APD kepada Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, Rabu (13/5) kemarin. berupaya melengkapi keperluan APD, baik untuk tenaga kesehatan, Forkopimda, OPD maupun masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan terburuk yang disebabkan oleh pandemi global ini. ‘’Kami di Pemkab Tabanan beserta jajaran, Forkopimda dan DPRD juga telah menyiapkan beberapa APD, baik itu masker maupun lainnya. Kami juga berterima kasih kepada pihak lain yang telah peduli ikut membantu pemerintah dalam menangani wabah ini. Kami sangat terbuka terhadap sumbangsih pihak lain, baik perseorangan maupun stakeholder,’’ jelasnya.

Menurut Wabup Sanjaya, apa yang telah diberikan oleh pihak lain baik perseorangan, stakeholder maupun CSR pasti dimanfaatkan dengan baik. Ia juga mengimbau GTPP Covid-19 Tabanan beserta seluruh jajaran sampai di tingkat

desa agar aktif mendata kekurangan APD yang mendesak di masyarakat, sehingga mampu sedini mungkin melakukan pencegahan.

Sementara itu, Kadiskes Tabanan I Nyoman Suratmika mengatakan, bantuan ini akan diserahkan kepada BRSU Tabanan, RS Nyitdah dan puskesmas yang ada di Tabanan yang membutuhkan.

Bantuan yang masuk baik dari pemerintah, perseorangan maupun CSR dicatat dan didata secara terpusat dan nantinya diaudit.

Ia menjelaskan, persediaan APD di Kabupaten Tabanan dalam kategori aman untuk tiga bulan ke depan. ‘’Karena kita sudah ada pengadaan juga. Di awal susah karena tempat beli tidak ada, sedangkan uang ada.

Sekarang kita sudah dapat beli dan dapat sumbangan,’’ tambah Suratmika. (ad134)

Kejari Terapkan Protokol Kesehatan bagi Tahanan

Negara (Bali Post) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana menerapkan protokol kesehatan bagi tahanan baru, khususnya tersangka yang belum ditahan selama proses hukum.

Kebijakan rapid test Covid-19 ini mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus Corona. ‘’Terutama untuk tersangka yang di tahap II kami tahan dan titipkan ke rutan. Bila dalam proses belum ditahan, kami minta agar dilakukan rapid test Covid-19,’’ ujar Kepala Kejari (Kajari) Jembrana Pipiet Suryo Priarto W., Rabu (13/5) kemarin.

Menurut pria asal Semarang

ini, protokol kesehatan ini sudah diterapkan pada sejumlah tersangka yang telah pelimpahan tahap II. Tujuannya untuk pencegahan penyebaran penyakit Covid-19. Bilamana hasilnya reaktif, juga akan mengikuti protap. Yang bersangkutan harus menjalani karantina dan akan dilanjutkan penahanan ketika sudah dinyatakan sehat.

Dikatakannya, sejauh ini belum ada tersangka yang hasil rapid test-nya positif. Sementara untuk tersangka yang sejak proses di kepolisian ditahan, protap ini juga berlaku, sehingga pelimpahan tidak perlu lagi dilakukan rapid test. (kmb26)

Bali Post/kmb26

Pipiet Suryo Priarto W

ASN Jembrana Peduli, Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 APARAT Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana ikut berpartisipasi dan berbagi dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan yang terkumpul senilai Rp 339.000.000 berasal dari urunan seluruh ASN, mulai dari staf hingga pejabat. Bantuan diserahkan oleh Sekda Jembrana I Made Sudiada kepada Bupati Jembrana I Putu Artha sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jembrana bertempat di Posko Gugus Tugas Jembrana, Rabu (13/5) kemarin. ‘’Hari ini (kemarin - red) kita serahkan bantuan ASN Jembrana Peduli senilai Rp 339.000.000 yang sudah dibelanjakan dalam bentuk beras sejumlah 30 ton. Sisanya akan dibelanjakan untuk membeli mi dan minyak goreng. Bantuan nantinya akan disalurkan oleh pihak Gugus Tugas kepada masyarakat Jembrana yang terdampak Covid-19,’’ kata Sekda Jembrana I Made Sudiada.

Menurut Sudiada, bantuan yang diserahkan merupakan wujud kepedulian ASN atau pegawai negeri di lingkungan Pemkab Jembrana.

Pihaknya ingin bergerak bersama membantu masyarakat yang saat ini merasakan dampak Covid-19.

Khusus beras senilai 30 ton akan dibeli dari beras petani Jembrana melalui KUD. ‘’Sesuai kebijakan, Bapak Bupati ingin agar beras petani Jembrana terserap dan stabil harganya. Karena

ASN JEMBRANA PEDULI - Bantuan kepedulian dari para ASN di Pemkab Jembrana disalurkan melalui Gugus Tugas Covid-19 untuk diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan. itu, uang donasi ASN ini kami belikan bantuan dalam bentuk beras senilai 30 ton melalui KUD untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,’’ paparnya.

Terkait penyaluran bantuan nanti, pihaknya menyerahkan kepada pihak Gugus Tugas. Bantuan bakal dibagikan secepatnya kepada masyarakat terdampak di desa/kelurahan. ‘’Datanya sedang diproses.

Segera kita salurkan kepada masyarakat terdampak yang saat ini masih tercecer, belum mendapatkan bantuan sebelumnya,’’ jelas Sudiada.

Bupati I Putu Artha yang juga Ketua Gugus Tugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Pemkab Jembrana yang telah me-

nyisihkan penghasilannya untuk berbagi membantu masyarakat terdampak Covid-19. Ia juga mengapresiasi semangat berbagi dan gotong royong yang dilakukan seluruh ASN untuk membantu masyarakat.

Baginya, semangat gotong royong semua pihak adalah hal penting yang harus ditumbuhkan dalam menghadapi pandemi ini. ‘’Terima kasih atas donasi dari seluruh pihak yang selama ini terus mendukung upaya penanganan Covid-19 di Jembrana. Mulai dari asosiasi, pekerja profesi, pengusaha, masyarakat, komunitas hingga ASN banyak memberi sumbangan.

Semoga kita terus bahu-membahu hingga pandemi ini segera berlalu,’’ pungkas Bupati Artha. (ad132)

Pasien Positif Covid-19 Bertambah Dua

Salah Satunya Tenaga Medis

Tabanan (Bali Post) Setelah empat hari nihil kasus penambahan pasien positif Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tabanan kembali merilis penambahan dua pasien terkonfirmasi positif. Satu bekerja sebagai tenaga medis asal Kecamatan Marga, sedangkan lainnya pasien dalam pengawasan (PDP) yang dirawat di UPTD Nyitdah dan hasil swab-nya positif.

Di sisi lain ada kabar gembira menyusul sembuhnya satu orang pasien yang selama ini dirawat di UPTD RS Nyitdah, Kediri. ‘’Satu sembuh dan dua penambahan positif,’’ beber Putu Dian Setiawan, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Diskominfo Tabanan, Rabu (13/5) kemarin.

Tenaga medis asal salah satu desa di Kecamatan Marga yang terkonfirmasi positif Covid-19 bekerja di wilayah Denpasar dan diduga terpapar saat membantu proses persalinan warga yang hasil swab-nya positif.

Saat ini yang bersangkutan men-

jalani perawatan di ruang isolasi RS Wangaya, Denpasar. ‘’Jadi, yang bersangkutan terpapar bukan di wilayah Tabanan, melainkan saat bertugas di faskes di Denpasar. Hanya, dia memang tinggal di Marga,’’ terangnya.

Gugus Tugas Kabupaten melalui Satgas Kesehatan selanjutnya melacak keberadaan orang-orang yang pernah berhubungan dekat dengan pasien bersangkutan. Sebanyak 14 orang sudah di-rapid test dan hasilnya negatif.

Terkait temuan pasien berprofesi sebagai tenaga medis, Dian Setiawan kembali minta seluruh masyarakat tetap waspada, karena kemungki-

nan penularan masih cukup tinggi. ‘’Tenaga medis yang sudah memahami cara pencegahan virus dan protokol kesehatan saja masih bisa terpapar. Jadi, masyarakat terus kami imbau agar mengikuti seluruh imbauan pemerintah,’’ ucapnya.

Pasien Covid-19 di wilayah Kabupaten Tabanan hingga kemarin sore menjadi empat orang terkonfirmasi positif. Mereka masingmasing dirawat di RS PTN Unud, RS Sanglah, UPTD Nyitdah dan RS Wangaya. Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 6 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) 2 orang. (kmb28)

Kamis Kliwon, 14 Mei 2020

1.038 Warga Terjangkit DB Tiga Orang Meninggal Masyarakat Diimbau Galakkan PSN

Gianyar (Bali Post) Kasus positif demam berdarah (DB) di Kabupaten Gianyar terus mengalami peningkatan signifikan. Bahkan sepanjang 2020 hingga April tercatat sudah 1.038 warga positif DB. Atas realitas itu, seluruh komponen diajak meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk. Jika masyarakat hendak fogging mandiri, maka diharapkan melapor ke puskesmas sehingga diberikan pendampingan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Gianyar, sepanjang tahun ini memang terjadi peningkatan kasus DB setiap bulannya. Januari sebanyak 132 kasus, Februari 132 kasus dan Maret 279 kasus dengan satu orang meninggal. Peningkatan signifikan terjadi April yakni sebanyak 495 kasus positif DB dengan dua orang meninggal.

Sehingga awal tahun ini total tercatat 1.038 pasien positif DB dengan tiga orang meninggal di Kabupaten Gianyar.

Kondisi ini dibenarkan Ka-

bid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Gianyar A.A. Anom Sukamawa, Rabu (13/5) kemarin. Menurutnya, memang terjadi peningkatan kasus DB. Peningkatan itu terjadi akibat siklus lima tahunan. Seperti 2016 lalu tercatat 3.673 pasien positif dan 15 orang meninggal dunia. ‘’Biasanya ada siklus lima tahunan, tetapi sekarang ini seperti mendahului di 2020.

Sebab, perkiraan kami terjadi di 2021,’’ ujarnya.

Anom Sukamawa menyam-

paikan untuk setiap kasus itu petugas sudah melakukan pengecekan. Malah sudah fogging ke seluruh daerah yang dipastikan positif DB. ‘’Harus ada temuan kasus dulu. Setelah itu dilakukan penyelidikan dan dikuatkan dengan hasil lab, selanjutnya baru dilakukan fogging oleh dinas,’’ katanya.

Fogging agar tidak dilakukan mandiri. Apalagi fogging berisi zat kimia yang tidak baik untuk kesehatan. Ada sejumlah dampak yang bisa dialami manusia akibat fogging

itu. Menurut Anom Sukamawa, mulai gangguan pencernaan, mual muntah, diare. Kedua gangguan sistem saraf atau kelumpuhan, kehilangan kesadaran. Ketiga gangguan sistem kekebalan tubuh, keempat gangguan saluran pernapasan, iritasi, kanker saluran napas.

Kelima memengaruhi kualitas sperma atau gangguan kesuburan pada pria. Terakhir gangguan pada ibu hamil.

Ditambahkan, jentik nyamuk DBD tidak bisa hidup di air got, tetapi jentik nyamuk malah hidup di genangan air bersih. ‘’Kalau di got malah jentik nyamuk DBD tidak bisa hidup, sehingga perlu dilakukan pembersihan secara rutin jika memiliki tempat penyimpanan air,’’ tandasnya. (kmb35)

Pensertifikatan Tanah Pasar Umum Diminta Ditunda

Desa Adat Bersurat ke Gubernur dan BPN Pusat

Gianyar (Bali Post) Polemik revitalisasi Pasar Umum Gianyar kembali bergulir. Pascapemasangan spanduk penundaan revitalisasi, kini pihak Desa Adat Gianyar melayangkan surat perihal penundaan pensertifikatan tanah PKD yang meliputi kawasan Pasar Umum Gianyar. Surat berstempel itu ditandatangani Bendesa Adat Gianyar Dewa Made Swardana dan Paruman Pangemong Desa Adat Ketua I Kadek Agus Astawa.

Surat dengan kop Desa Adat Gianyar Bendesa Adat Gianyar nomor 032/DAG/V/2020 itu ditujukan kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar. Dalam surat itu dijabarkan, berdasarkan hasil rapat Prajuru Desa Adat Gianyar, Sabtu, 9 Mei 2020, bertempat di Pura Puseh Desa Adat Gianyar terkait tanah pekarangan ayahan desa adat/ PKD Desa Adat Gianyar di antaranya lokasi Pasar Umum Gianyar, yang merupakan tanah pekarangan desa adat,

PENUNDAAN REVITALISASI – Spanduk penundaan revitalisasi terpasang di depan Pasar Umum Gianyar. sebelumnya tanah itu ditempati 26 krama pangarep Desa Adat Gianyar (nama-nama terlampir).

Sehubungan hal itu dimohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar menunda setiap permohonan persertifikatan tanah atas tanah Pasar Umum Gianyar yang merupakan tanah pekarangan ayahan desa adat/PKD Desa Adat Gianyar oleh siapa pun sampai ada persetujuan tertulis dari Desa Adat Gianyar.

Hal itu dimohonkan untuk

menghindari/permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Surat itu ditembuskan ke Kepala BPN Pusat di Jakarta, Gubernur Bali, Kepala BPN Bali, Bupati Gianyar, Camat Gianyar dan Lurah Gianyar.

Sebelumnya Kepala Bappeda Gianyar I Gede Widarma Suharta mengatakan, pihaknya yang melakukan pengukuran mendapati areal Pasar Umum Gianyar seluas 1.060 meter persegi. ‘’Tanah itu di BPN tidak terdaftar atas nama siapa pun. Hal itu berarti

lahan itu adalah tanah negara.

Kemudian tanah negara itu dikuasai Pemerintah Kabupaten Gianyar,’’ katanya.

Sebelumnya ada tiga spanduk terpasang di sebelah utara pasar umum yang beralamat di Jalan Raya Ngurah Rai Gianyar itu. Dalam spanduk tertulis lima poin alasan menunda revitalisasi Pasar Umum Gianyar. Pertama, penyelesaian MoU dengan pedagang Pasar Gianyar. Penundaan relokasi pada masa pandemik Covid-19.

Instruksi Presiden untuk menjaga social distancing. Situasi ekonomi yang tidak kondusif, dan terakhir dapat menimbulkan PHK karena pendapatan semakin merosot.

Dalam spanduk juga tercatum gambar peta bidang tanah yang menggambarkan areal Pasar Umum Gianyar berwarna abu-abu dengan tanpa keterangan. Termasuk gambar di sekitar areal pasar dengan warna kuning, dengan keterangan hak milik dan warna hijau sebagai hak guna pakai. (kmb35)

Pemkab Amprah 35 Ton Beras Penuhi Kebutuhan Warga Abuan Bangli (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Bangli memanfaatkan cadangan beras yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan beras warga Desa Abuan, Kecamatan Susut yang menjalani karantina. Dari 100 ton cadangan beras yang dimiliki, sementara ini Pemkab sudah mengamprah 35 ton.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli, I Wayan Karmawan, Rabu (13/5) kemarin

mengatakan, setiap tahun pemerintah pusat memberikan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk pemerintah kabupaten sebanyak 100 ton, sedangkan untuk pemerintah provinsi diberikan 200 ton.

Sesuai ketentuan, CBP bisa dimanfaatkan pemkab jika sudah ada penetapan status terkait bencana. Seperti situasi sekarang adanya wabah Covid-19. ‘’Mekanismenya agak sulit mengamprahn-

ya. Harus ada penetapan status dulu. Kemudian harus ada by name by address-nya karena kita berikan per jiwa,’’ terangnya.

Sementara ini, kata Karmawan, pemkab sudah mengamprah 35 ton beras dari 100 ton CBP yang dimiliki.

Pemkab Bangli harus memenuhi kebutuhan beras masyarakat Desa Abuan. Alasannya, desa setempat saat ini dikarantina selama dua

minggu, akibat banyaknya kasus positif Covid-19 melalui transmisi lokal. ‘’Mengenai sisa CBP yang ada, itu nanti tergantung pimpinan. Untuk apa dan di mana,’’ ujarnya.

Mantan Kalak BPBD Kabupaten Bangli itu menambahkan, jika CBP yang dimiliki Kabupaten Bangli habis, maka nantinya Pemkab Bangli bisa meminta CBP Pemerintah Provinsi jika masih dibutuhkan. (kmb40)

Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas Berlanjut

Warga Nusa Penida Tatap Kemajuan Lebih Pesat Pembangunan pelabuhan segitiga emas yang akan menghubungkan gugusan pulau di Nusa Penida dengan daratan Pulau Bali, dipastikan tetap berlanjut. Kepastian itu didapat setelah Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengikuti rapat dengan Gubernur Bali dan OPD terkait di Jaya Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali Wayan Koster, Rabu (13/5) kemarin.

Kapankah pembangunan pelabuhan segitiga emas itu akan digulirkan?

PEMBANGUNAN pelabuhan segitiga emas menjadi bentuk komitmen Pemprov Bali mewujudkan rencana pembangunan yang sudah digagas dalam konsep Segitiga Emas bagi kabupaten terkecil di Bali ini. ‘’(Pembangunannya) lanjut. Mudah-mudahan Juni sudah dimulai,’’ kata Bupati Suwirta usai mengikuti rapat dengan Gubernur Koster bersama jajaran terkait lainnya, seperti Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, jajaran Pemkab Klungkung dan Kota Denpasar, Kepala BPN Provinsi serta Bagian Aset Kota Madya.

Sempat ada kekhawatiran rencana pembangunan yang sangat diharapkan masyarakat di daerah kepulauan itu, batal dikerjakan tahun ini.

Alasannya, semua wilayah terdampak pandemi Covid-19.

Jadi terpaksa seluruh kegiatan pembangunan fisik dihentikan. Tetapi, setelah

penyebaran virus ini dianggap menurun, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster kembali fokus pada sejumlah agenda pembangunan besar itu.

Diyakini pembangunan pelabuhan itu akan membawa kemajuan bagi Bali, khususnya di Klungkung.

Bupati Suwirta sendiri sangat berkeinginan pembangunan pelabuh a n segiti-

ga emas ini terealisasi sesuai janji yang sudah disampaikan kepada masyarakat di Kepulauan Nusa Penida. Sebab, melalui pelabuhan inilah nantinya gugusan kepulauan Nusa Penida itu akan menatap kemajuan lebih pesat dari sekarang.

Dua dari tiga unit pelabuhan dalam konsep pelabuhan segitiga emas (Sampalan, Bias Munjul dan Sanur). Rencana pembangunan pelabuhan itu sudah dilengkapi seluruh persyaratannya. Seperti di Pelabuhan Sampalan, di Pulau N u s a Gede di antaranya FS, Ren-

Bupati Suwirta

cana Induk Pelabuhan, DED (Detail Engineering Design), amdal dan persiapan lahan sudah disiapkan dengan baik Dinas Perhubungan Klungkung. Dalam persiapan lahan, sertifikatnya pun sudah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan. Terkait pendanaan sebesar Rp 86 miliar dari Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan yang direncanakan dikerjakan dengan sistem multiyears tahun 2020 - 2021.

Untuk Pelabuhan Bias Munjul, di Pulau Ceningan, kelengkapan dokumennya seperti FS, Rencana Induk Pelabuhan, DED, amdal dan persiapan lahan juga sudah disiapkan Dinas Perhubungan. Untuk Bias Munjul pendanaannya dirancang menghabiskan anggaran sebesar Rp 111 miliar oleh Dirjen Perhubungan Darat, yang juga dikerjakan dengan sistem multiyears 2020-2021.

Pelabuhan yang juga sempat direncanakan pembangunannya secara terpisah adalah Pelabuhan Kusamba.

Pemerintah pusat sempat menyarankan supaya proses kajian diteruskan dan dilanjutkan pembuatan DED. Itu penting supaya diajukan lewat surat ke Kementerian Perhubungan. Ini tidak terlepas peran Pemprov Bali atas pembangunan di Klungkung yang harus tetap berjalan seiring komitmen Pemkab Klungkung. (gik)

Gianyar Tambah Empat Positif Covid

Tiga di Antaranya Polisi Pascapendidikan di Sukabumi Gianyar (Bali Post) Hampir sepekan catatan positif Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) nihil kasus.

Namun kemudian muncul penambahan empat pasien positif. Satu di antaranya merupakan transmisi lokal.

Sedangkan tiga lainnya diketahui sebagai anggota Polri yang sempat menjalani pendidikan di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini mereka sudah dikarantina di SPN Singaraja.

Ketua Harian GTPP I Made Gede Wisnu Wijaya dikonfirmasi, Rabu (13/5) kemarin, membenarkan ada penambahan empat kasus positif Covid-19. Dengan tambahan empat kasus itu, kini di bumi seni Gianyar tercatat ada 29 pasien positif Covid-19. Satu penambahan berdasarkan temuan transmisi lokal. ‘’Satu temuan

transmisi di Petulu Gunung, Desa Petulu, Kecamatan Ubud,’’ ucapnya.

Sementara tiga orang positif Covid-19 lainnya merupakan warga Gianyar, yang sebelumnya mengikuti pendidikan di Sukabumi, Jawa Barat. Awalnya tim GTPP menerima informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, ada enam orang sempat mengikuti pendidikan di Sukabumi.

Dan saat tiba di Bali hasil rapid test-nya 11 Mei 2020 menunjukkan reaktif. Nah saat dilakukan tes PCR keesokan harinya, 12 Mei, kemudian diketahui tiga di antaranya positif Covid-19. ‘’Tiga di antaranya positif Covid-19,’’ katanya.

Disinggung apakah tambahan tiga orang ini merupakan anggota Polri, Sekda Wisnu Wijaya enggan berkomentar terkait

hal tersebut. ‘’Niki biar tidak menyebut korps. Tiang sampaikan informasi kasus positifnya saja, terhitung hari ini 12 Mei 2020,’’ katanya.

Ketua Harian GTPP ini juga memastikan pihaknya sudah melakukan pembinaan kepada pihak keluarga pasien positif tersebut. Keluarganya diarahkan menjalani karantina mandiri. ‘’Semua keluarga sudah diedukasi agar mereka menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Setelah itu dilakukan rapid test ulang di hari ke-14 kontak, yakni 22 Mei 2020,’’ tandasnya.

Terkait pasien positif Covid-19, menurut informasi merupakan anggota Polres Gianyar. Ketika Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Made Adnyana berulang kali dihubungi via telepon, belum ada jawaban. (kmb35)

Lurah Beng ’’Crosscheck’’ Penerima BLT Gianyar (Bali Post) Pascaberedarnya informasi penerima bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Gianyar berasal dari kalangan ekonomi berada, Lurah Beng Putu Pradana langsung melakukan pengecekan kembali (crosscheck) di wilayahnya. Hasilnya dipastikan seratus lebih penerima BLT di Kelurahan Beng berasal dari kalangan keluarga tidak mampu.

‘’Saya langsung berkoordinasi dengan seluruh kepala lingkungan di Kelurahan Gianyar. Saya sudah melakukan pengecekan kembali ke rumah penerima BLT. Saya pastikan di Kelurahan Beng tidak ada yang penerima BLT dari kalangan ekonomi mampu, apalagi memiliki mobil,’’ ucap Lurah Beng Putu Pradana, Rabu (13/5) kemarin.

Sebelumnya diberitakan

pencairan BLT sebesar Rp 600 ribu banyak menuai keluhan masyarakat Gianyar. Pencairan BLT ini dinilai tidak tepat sasaran. Diketahui banyak warga dari ekonomi mampu justru menerima BLT. Mulai yang memiliki mobil sampai warga yang masih bekerja di BUMN justru dapat BLT. Bahkan keluhan ini langsung disampaikan ke anggota DPRRI I Nyoman Parta, Selasa (12/5). (kmb35)

Di Klungkung, BST-SPP Hanya Diterima Satu SMP Semarapura (Bali Post) Pemprov Bali telah merealisasikan BST-SPP bagi lembaga pedidikan di semua jenjang. Sementara untuk di Klungkung, khususnya jenjang SD dan SMP, penerimanya dipastikan hanya satu sekolah, yakni siswa di SMP PGRI Klungkung.

Ini bukan karena persoalan minimnya anggaran, tetapi untuk jenjang SD dan SMP swasta, memang hanya ada satu sekolah di Klungkung. ‘’Untuk SD dan SMP di Klungkung hanya ada satu SMP swasta, yakni SMP PGRI Klungkung. Kalau untuk SD dan SMP negeri tidak ter-cover, karena siswa yang bersekolah di sana sudah gratis,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Klungkung Dewa Gde Darmawan saat dihubungi, Selasa (12/5) lalu. Menurutnya, realisasi bantuan itu hanya diperuntukkan buat sekolah swasta. Bantuan Sosial Tunai-Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BSTSPP) untuk siswa itu semacam pengganti SPP siswa di sekolah.

Karena di sekolah swasta, siswa itu wajib membayar SPP. Dia menyatakan hadir

langsung saat rapat dengan Gubernur Bali terkait realisasi bantuan ini. Sasaran spesifik bantuan untuk sekolah swasta itu yakni 25 persen dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu.

Berbekal juknis itu keadaan SMP PGRI saat ini punya siswa sebanyak 33 orang.

Kalau realisasi bantuannya kepada 25 persen siswa, berarti yang berhak menerima hanya sekitar delapan orang siswa. Mereka masing-masing mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Hal itu sesuai juknis selama tiga bulan.

Bantuan itu dibayarkan setiap bulan. Sementara un-

Dewa Gde Darmawan

tuk menentukan 25 persen itu, tentu harus memenuhi syarat. Dan syarat-syaratnya orangtua siswa itu benarbenar terdampak langsung Covid-19. Seperti mereka yang orangtuanya dirumahkan, di-PHK atau memang kehilangan pekerjaan. ‘’Kalau orangtuanya ASN sudah jelas tidak boleh diberikan,’’ katanya.

Namun, Darmawan meminta pihak sekolah melakukan pendataan lagi. Apakah benar tepat delapan orang saja yang berhak menerimanya atau bisa jadi masih boleh lebih. Kalau yang memenuhi persyaratan lebih dari delapan orang, maka pihaknya bisa mengajukan usulan lagi ke Pemprov Bali. Karena masih diberikan batas waktu sampai 20 Mei nanti. ‘’Kalau usulannya lebih dari kuota. Maka akan kami sampaikan kembali ke Pemprov Bali, agar selanjutnya dapat ditangani. Apalagi, sebagaimana ditegaskan Bapak Gubernur, eksekusi pembayarannya jangan sampai lewat 20 Mei. Karena itu, usulannya harus disampaikan lebih cepat,’’ pinta Dewa Gede Darmawan. (kmb31)

Kamis Kliwon, 14 Mei 2020

Ketua DPRD Gede Dana Kunjungi Posko Terpadu Desa Ban Berikan Bantuan Paket Sembako dan Masker untuk Warga

PANDEMI Covid-19 kenyataannya sangat berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana, S.Pd., M.Si. sangat berempati dan simpati atas kondisi itu, kemudian turun menenangkan masyarakat dengan menyumbang sembako di Desa Ban, Selasa (12/5) lalu. Selain itu, ia juga memberikan

bantuan masker ke Satgas Terpadu Desa Ban, Kecamatan Kubu.

Ketua DPRD Karangasem pada saat itu didampingi Sekwan Drs. I Wayan Ardika, M.Si. Sumbangan sembako dan masker itu diterima langsung Perbekel B a n I G e d e T a m u S u g iantara didampingi Babinsa Desa Ban Adolfino dan Bhabinkamtibmas Desa Ban I Nengah Budi Artana.

Dalam kesempatan itu, Gede Dana mengatakan dirinya selalu concern tu-

run ke lapangan secara terus-menerus mengedukasi masyarakat melalui tokoh masyarakat tentang pencegahan Covid-19. Upaya sistematis itu harus secara disiplin dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Pemberian bantuan sembako dan masker itu tiada lain guna meringankan beban masyarakat. ‘’Kita berikan bantuan masker dan sembako berupa beras, telur, mi instan dan minyak goreng.

Semoga bantuan yang di-

berikan ini bermanfaat,’’ harap Gede Dana.

Perbekel Ban I Gede Tamu Sugiantara mengatakan, pihaknya menyambut baik bantuan sembako dan masker yang disumbangkan Ketua DPRD Karangasem itu. ‘’Kami akan distribusikan kepada warga Desa Ban yang membutuhkan utamanya yang terdampak Covid-19,’’ ujarnya.

G e d e T a m u m e n j e l a skan, populasi masyarakat Desa Ban terdiri dari 3.721 kelapa keluarga (KK).

83.793 Paket Sembako Menumpuk di GOR Gunung Agung

Bupati Janji Dalam Minggu Ini Didistribusikan

Amlapura (Bali Post) Pemkab Karangasem telah menyiapkan bantuan 83.793 paket sembako untuk masyarakat. Hanya, bantuan itu tampak masih menumpuk di GOR Gunung Agung, akibat belum disalurkan kepada masyarakat.

Padahal masyarakat berharap bantuan itu agar secepatnya bisa didistribusikan ke warga di bumi lahar itu.

Salah seorang warga mengatakan, 83.793 paket sembako itu sejatinya sudah menumpuk sejak seminggu lalu. Sayangnya, sampai saat ini, sembako itu tidak kunjung disalurkan. ‘’Saya kurang tahu, kenapa sembako itu belum didistribusikan sampai sekarang.

Kalau terus saja sembako itu didiamkan, takutnya nanti sembako itu rusak. Khususnya beras, bisa-bisa diserang kutu karena di sana lembab. Semoga sembako itu segera dicairkan.

Saya sangat berharap secepatnya bisa dapat bantuan itu,’’ harap warga yang namanya engggan dikorankan.

Warga lainnya menambahkan, pihaknya sebelumnya mendengar informasi di masyarakat, kalau pemerintah bingung menyalurkan bantuan

itu. Alasannya belum punya data, di mana dan siapa saja yang akan menerima bantuan itu. Seharusnya dinas terkait telah memiliki catatan atau data masyarakat yang kurang mampu. ‘’Bukankah bisa diimbau masyarakat melapor ke kepala lingkungan masing-masing.

Kemudian diteruskan ke atas agar mendapat bantuan itu.

Kalau kekurangan tenaga untuk membagi, mungkin karena jumlah sembakonya terlalu membeludak. Pemerintah bisa menggandeng relawan-relawan kemanusiaan yang ada,’’ ujar pria berkumis itu memberikan solusi.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri tidak menampik paket sembako itu sudah disiapkan untuk ma-

Bali Post/kmb41

SEMBAKO MENUMPUK - Sembako di GOR Gunung Agung masih menumpuk belum disalurkan kepada masyarakat. Bupati Mas Sumatri menargetkan pekan ini sembako sudah bisa didistribusikan. syarakat. Bahkan, saat ini disimpan di GOR Gunung Agung.

Memang, hingga kini sebanyak 83.793 paket sembako itu belum disalurkan kepada masyarakat. ‘’Kita sudah mendata warga yang akan mendapatkan bantuan itu. Berdasarkan data dari Disdukcapil ada sebanyak 130 ribu warga. Namun 83.793 paket sembako yang disiapkan itu merupakan realisasi bantuan tahap pertama. Nanti akan ada bantuan tahap berikutnya,

sehingga seluruh warga Karangasem mendapatkan bantuan sembako itu,’’ ujarnya.

Pihaknya, kata IGA Mas Sumatri, memastikan bantuan sembako itu akan disalurkan kepada masyarakat Karangasem dalam waktu dekat ini. ‘’Sampai sekarang masih berproses. Kita targetkan minggu ini paket sembako itu sudah harus disalurkan ke masyarakat,’’ janji Mas Sumatri. (kmb41)

menggelar rapat bersama kepala sekolah swasta, Rabu (13/5) kemarin.

Dari rapat yang melibatkan para kepala SD dan SMP swasta di Buleleng itu disepakati jenjang SD sebanyak 222 siswa dipastikan akan menerima BST-SPP. Jenjang siswa kelas atas (kelas VI - red) sebanyak 37 orang dan kelas bawah (kelas I sampai kelas V) ada 185 siswa.

Jenjang SMP kelas atas (kelas IX) sebanyak 115 orang dan kelas bawah (kelas VII dan VIII) berjumlah 163 orang.

Dari jumlah siswa penerima BST-SPP sebanyak 500 orang menyerap anggaran senilai Rp 238.150.000. Selain menyepakati siswa penerima BST-SS itu,

para kepala sekolah swasta di Bali Utara diinstruksikan agar segera mengumpulkan berkas administrasi BST-SPP sampai batas akhir 18 Mei 2020.

Selanjutnya Disdikpora akan menyerahkan usulan itu kepada Disdikpora Bali tanggal 20 Mei 2020 sekaligus memproses pencairan BST-SPP. ‘’Agar tidak ada miskomunikasi antarsekolah kami melakukan pertemuan. Sudah disepakati memproses usulan permohonan anak didik yang akan menerima BST-SPP dari Provinsi Bali itu. Mudah-mudahan batas waktu pengajuannya tepat waktu. Pencairannya bisa dilakukan dalam waktu dekat ini,’’ jelasnya. (mud)

500 Siswa Swasta di Buleleng ’’Dijatah’’ BST-SPP

KEBIJAKAN Gubernur Bali Wayan Koster merealisasikan Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP) kepada siswa di sekolah swasta mulai disikapi jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng. Gubernur memberi kuota sebanyak 500 siswa jenjang SD dan SMP swasta.

Para siswa mendapatkan keringanan biaya pendidikan terhitung sejak April, Mei, dan Juni 2020 mendatang.

Lalu berapa besar dana yang harus dialokasikan, yang nantinya akan diserap oleh 500 siswa di Buleleng itu?

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng Made Astika mengatakan, sesuai hasil koordinasi ke Provinsi Bali, siswa di sekolah swasta yang layak diberikan BSTSPP itu adalah siswa dengan latar belakang ekonomi keluarga tidak mampu. Selain itu, yang disasar adalah siswa yang di sekolah bersangkutan memungut biaya operasional pendidikan (SPP - red). Untuk sekolah swasta yang tidak memungut iuran pendidikan, maka dipastikan tidak diikutkan sebagai penerima BST-SPP dari Gubernur. Sesuai petunjuk teknis (juknis) siswa jenjang SD yang duduk di kelas I, II, III, IV dan kelas V menerima bantuan BST-SPP untuk Mei, Juni dan Juli 2020. Nilai bantuannya Rp

150.000 tiap-tiap siswa. Siswa kelas VI menerima bantuan BST-SPP ini terhitung dua bulan yaitu Mei dan Juni 2020 dengan nilai Rp 150.000 per siswa. Sedangkan jenjang SMP kelas VII dan kelas VIII dijatah dana BST-SPP Rp 200.000 selama Mei, Juni dan Juli 2020. Sementara siswa kelas IX dipastikan mendapat dana BST-SPP sebesar Rp 200.000 untuk Mei dan Juni 2020. ‘’Syarat kelas atas dan bawah ini sudah diatur dalam juknis, sehingga nilai dana BST-SPP yang diterima oleh siswa tidak sama,’’ katanya.

Menghindari terjadinya gejolak di lapangan, kata Astika, dalam verifikasi itu pihaknya melibatkan para kepala sekolah swasta di Buleleng. Sebelum dimulai verifikasi, Disdikpora

Bali Post/kmb38

USULAN BST-SPP - Para kepala SD dan SMP swasta di Kabupaten Buleleng mengikuti rapat koordinasi untuk memutuskan usulan siswa yang akan menerima BSTSPP dari Pemprov Bali, Rabu (13/5) kemarin.

Saat ini pihaknya sedang mendata untuk mendapat bantuan jaring pengaman sosial, baik berupa BPNT (Bantuan Pangan NonTunai), BLT melalui Dana Desa, Bantuan Desa Adat maupun usulan penerima sembako yang bersumber dari APBD Karangasem. ‘’Pendataan ini kami lakukan, agar sumbangan yang diberikan dari pemerintah maupun desa bisa tepat sasaran. Penting sekali agar tidak ada penerima ganda,’’ jelasnya. (ad129)

BANTU SEMBAKO DAN MASKER - Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana, S.Pd., M.Si. memberikan bantuan sembako dan masker ke Satgas Terpadu Desa Ban, Kecamatan Kubu, Selasa (12/5) lalu.

Pastikan Penularan Covid-19 di Bondalem Tak Meluas

Lagi, Gugus Tugas Gelar Tes Uji Spesimen Swab PCR

Singaraja (Bali Post) Mendekati batas akhir masa karantina di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, membuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Buleleng bekerja keras memastikan penularan Virus Corona melalui transmisi lokal di desa itu sudah terputus dan tidak meluas lagi ke daerah lain. Kamis (14/5) ini, Gugus Tugas melakukan tes uji spesimen swab berbasis PCR kepada warga di desa itu.

Tes itu merupakan tes kedua setelah sebanyak 101 warga sudah menjalani tes uji spesimen swab PCR sebelumnya.

Hasilnya ada seorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengungkapkan hal itu saat update perkembangan kasus virus Corona, Rabu (13/5) kemarin.

Menurutnya, tes uji spesimen swab kedua kali ini dilakukan sesuai penelitian epidemiologi dan juga tracing oleh tim surveillance di lapangan. Dengan mekanisme itu, diputuskan perlu melakukan uji tes spesimen swab lanjutan menyasar warga yang memiliki riwayat pernah berinteraksi dengan pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19 lewat transmisi lokal. Untuk itu,

tracing difokuskan kepada pasien kode 52. Pasien itu sebelumnya terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19, setelah hasil tes uji spesimen swab sampelnya positif.

Dari tracing itu, ditemukan 50 warga diduga pernah berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 itu. Puluhan warga itu sudah didekati satgas desa dan relawan untuk memberikan edukasi dan motivasi agar tes uji spesimen swab itu tidak memicu beban psikologis. Sebab, kesadaran warga mengikuti pencegahan penularan mata rantai virus Corona di desa itu relatif rendah. ‘’Sesuai penelitian epidemiologi, tracing, dan teori sampling oleh Dinas Kesehatan (Diskes) perlu tes uji spesimen swab lanjutan. Siapa yang disasar sudah ditentukan dari analisis di lapangan.

Selama ini tim memang sedikit kesulitan karena psikis warga seperti terbebani saat mengikuti tes swab itu. Hal itulah diperkirakan mengurangi kesadaran masyarakat mengikuti tes uji spesimen (Kamis 14/5 - red),’’ katanya.

Semakin dekatnya batas akhir masa karantina di Desa Bondalem, Gugus Tugas bekerja keras, memastikan penularan virus Corona lewat transmisi lokal di desa itu

telah ditangani tuntas. Ini harus didukung dengan tidak ditemukan kembali kasus terkonfirmasi positif Covid-19 baru.

Dengan penanganan selama masa karantina 14 hari itu, dijadikan pertimbangan masa karantina telah berakhir. Namun, jika ditemukan kasus penularan baru, perlu dipertimbangkan perpanjangan masa karantina.

Gugus Tugas, kata Gede Suyasa, juga menerima laporan ditemukan seorang pasien setelah rapid test berbasis antibodi menunjukkan hasil reaktif. Pasien yang sudah diberi kode 51 ini sebelumnya dirawat di RSUD Buleleng. Tim dokter melakukan rapid test dan menunjukkan hasil reaktif. Pasien itu sudah menjalani karantina di Rumah Sakit Pratama (RSP) Giri Emas, Kecamatan Sawan. Dari tracing tim surveillance, pasien ini sehari-hari berjualan daging ayam di rumahnya. Otomatis pasien itu rutin melayani banyak customer alias pelanggannya. Gugus Tugas pun telah memerintahkan tim surveillance melakukan tracing.

Hasilnya ditemukan sebanyak 19 orang ada riwayat pernah berinteraksi dengan pasien itu. Rencananya dilakukan tes uji spesimen swab kepada belasan warga. (kmb38)

135 Warga Padangkerta Kaler Ikuti ’’Rapid Test’’

Hasilnya Negatif Covid-19

Amlapura (Bali Post) Sebanyak 135 warga di lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Karangasem, mengikuti rapid test, Rabu (13/5) kemarin. Rapid test itu dilakukan masyarakat karena masa menjalani karantina lokal 14 hari sudah berakhir Kamis (14/5) hari ini. Hasil rapid test yang dilakukan, semuanya negatif Covid-19.

Kadis Kesehatan I Gusti Bagus Putra Pertama, Rabu (13/5) kemarin, mengatakan ada sebanyak 135 warga mengikuti rapid test ini.

Tes dilakukan, mengingat masa karantina lokal yang dijalani warga akan berakhir Kamis (14/5). ‘’Hasil dari rapid test semuanya negatif,’’ ujarnya sumringah.

IGB Putra Pertama menambahkan, pihaknya melaksanakan rapid test ini, karena pihaknya ingin mengetahui kondisi kesehatan warga menjelang berakhirnya masa karantina lokal. ‘’Hasilnya memang negatif, tetapi kita berharap warga tetap menerapkan imbauan pemerintah, seperti penggunaan masker maupun lainnya untuk mencegah warga terjangkit Covid-19,’’ ujarnya.

Ketua Sagtas Gotong Royong Desa Adat Padangkerta I Gusti Gede Lanang menyatakan bersyukur semua hasil rapid test negatif. Dengan berakhirnya masa karantina lokal selama 14 hari itu, maka warga yang ada di lingkungan Padangkerta Kaler sudah bisa beraktivitas seperti biasa. ‘’Jalan akan kembali dibuka, sehingga aktivitas warga kembali berjalan normal,’’ ujarnya.

Gede Lanang manambahkan, kendati warga

sudah selesai menjalani karantina, akan tetapi pihaknya tetap melakukan pemantauan. Termasuk, tetap menjalankan menerapkan protokoler kesehatan, mulai penggunaan masker dan pembatasan aktivitas berkumpul dan lainnya. ‘’Dengan semua hasilnya negatif itu, kita berharap tidak ada lagi warga positif Covid-19,’’ harapnya. (kmb41)

Bali Post/ist

RAPID TEST - Warga lingkungan Padangkeeta Kaler saat menjalani rapid test jelang masa karantina 14 hari berakhir.

Hasil rapid test semuanya negatif.

Kamis Kliwon, 14 Mei 2020

Keterpaduan Budaya Pertanian Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa multiplier effect Covid-19 memberi dampak rantai ikutan yang panjang terhadap kondisi ekonomi masyarakat Bali.

Berawal dari dihentikannya penerbangan dari dan ke Tiongkok, kemudian diikuti dengan beberapa rute penerbangan yang lain, sehingga menghambat kedatangan wisatawan asing yang merupakan bahan bakar ekonomi Bali. Situasi ini berlanjut dengan dihentikannya PHR (Pajak Hotel dan Restoran) untuk sementara waktu, agar hotel dan restoran dapat ‘’bernapas’’ karena terimbas kehilangan konsumennya.

Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa PHR merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) utama bagi kabupaten/ kota di Bali, sehingga gerak ekonomi pemerintah kabupaten/kota menjadi tersendat.

Belum lagi ditimpali dengan adanya penundaan beberapa event yang rencananya akan diselenggarakan di Bali. Lengkap sudah mata air ekonomi Bali menjadi tersumbat.

Pariwisata sebagai sektor tersier (jasa) dalam perekonomian memang merupakan sektor yang rentan terhadap gangguan stabilitas atas keamanan (security) dan keselamatan (safety) para wisatawannya.

Perekonomian Bali sebenarnya adalah ekonomi yang berbasis pada kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia dengan berlandaskan pada kehidupan pertanian krama Bali. Sedang pariwisata Bali hanyalah produk akhir sebagai resultan dari kehidupan pertanian dan kebudayaan krama Bali.

Segenap krama Bali tentu masih ingat bagaimana pariwisata Bali mengalami mati suri setelah terjadi peristiwa bom Bali serta erupsi Gunung Agung. Kedua peristiwa tersebut telah memporak-porandakan perekonomian Bali, sehingga perekonomian Bali sempat mengalami kolaps saat itu.

Hanya karena ketangguhan krama Bali beserta seluruh stakeholder yang saling bahumembahu sesuai jati diri krama Bali dengan sifat komunal yang penuh budaya kemitraan, berhasil melewati masa sulit

tersebut. Namun sepertinya setelah masa krisis itu lewat, belum ada penataan struktur ekonomi Bali secara komprehensif. Struktur ekonomi Bali masih saja kembali bertumpu pada sektor ekonomi tersier berjuluk industri pariwisata.

Keterpaduan budaya pertanian, budaya tradisi krama Bali, dan pariwisata menjadi kata kunci dalam upaya menyangga perekonomian Bali.

Ketiga sektor utama ekonomi Bali ini merupakan potensi ekonomi yang sudah menjadi social capital (modal sosial) bagi krama Bali. Bali perlu merumuskan kembali modal kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dimilikinya. Setelah pandemi Covid-19 melanda, maka peta situasi Bali atas empat hal tersebut telah berubah.

Bali tidak bisa lagi mengandalkan pada perencanaan yang selama ini telah dan sedang dilaksanakan.

Pertanian sebagai sektor ekonomi primer, hakikatnya adalah budaya keseharian krama Bali. Hanya sektor primer ini masih kurang dilirik akibat kemilau sektor ekonomi tersier melalui dunia pariwisata Bali.

Pertanian Bali dapat menjadi motor penggerak ekonomi Bali jika digarap dalam pola industrial farming dengan sentuhan teknologi tinggi (hi-tech) yang bercitarasa tinggi (hi-touch), sejak pembibitan, pembudidayaan, hingga pascapanen.

Sementara sektor ekonomi sekunder melalui industri pengolahan produk pangan dan hasil pertanian, dapat menjadi penyangga ekonomi Bali dalam jangka panjang. Industri pengolahan yang cenderung padat modal juga akan memberi tambahan lapangan kerja bagi segenap krama Bali. Sedangkan industri pariwisata melalui kedatangan wisatawan ke Bali adalah bonus karena eksistensi dalam budaya pertanian dan budaya tradisi krama Bali. Industri pariwisata Bali bukanlah pariwisata buatan, namun pariwisata yang lebih banyak bertumpu pada budaya pertanian dan kebudayaan yang ada dalam keseharian kehidupan krama Bali.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh para stakeholder perekonomian Bali secara komprehensif,

PROPERTY DICARI TANAH

!!!Dicari tanah di Kuta Selatan Strtegis/view super, hrg. miring Total Rp.5-10M.Ph 081238951150 B.BP.004.05.20.0000128

Dicari!! Tnh Strategis di ring luar Denpasar u/dijual kembali Budget Rp.5-10Mil.082146112554 B.BP.004.05.20.0000127

KEHILANGAN Hlg BPKB No.L12128372-O, DK3439EP an:Kt. Dian Darmiati M B.BP.001.05.20.0000122

melalui langkah-langkah yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Tanpa langkah komprehensif itu, niscaya perekonomian Bali akan kembali terseok-seok jika terjadi gangguan dalam stabilitas ekonomi, apa pun jenis pemicu gangguan tersebut.

Pertama, perlu grand design baru atas Bali pascapandemi Covid-19, dengan menciptakan keseimbangan antarsektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier. Sehingga pada saat terjadi gangguan pada salah satu sektor ekonomi, dua sektor ekonomi yang lain masih memadai untuk menyangga stabilitas ekonomi Bali yang terganggu.

Kedua, menggarap sektor ekonomi sekunder secara lebih serius. Selama ini sektor sekunder cenderung berjalan atas kreativitas krama Bali sendiri. Saat ini masih ada kecenderungan dukungan yang cukup besar hanya pada sektor tersier utamanya pariwisata. Karena sektor ini lebih terasa kemilau dengan gelimang dolarnya, tanpa menyadari bahwa sektor tersier ini rapuh dan rentan dari tekanan stabilitas ekonomi.

Ketiga, harus kita ciptakan ekuilibrium/keseimbangan baru pada perekonomian Bali.

Dibutuhkan tatanan peran baru dari masing-masing sektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier, dengan mindset (pola pikir) mengembalikan kehidupan keseharian masyarakat dalam anatomi yang sehat, sesuai sendi sosialbudaya krama Bali.

Krama Bali telah diberi pengalaman ekonomi menghadapi tragedi bom Bali dan erupsi Gunung Agung. Pengalaman berharga tersebut tentu dapat menjadi referensi bagi segenap krama Bali dalam menghadapi krisis ekonomi akibat secara tidak langsung dari pandemi Covid-19 saat ini. Pengalaman selalu merupakan guru terbaik bagi kita.

Sayangnya pengalaman selama ini acapkali mengajarkan kepada kita, bahwa kita tidak pernah belajar dari pengalaman.

Penulis, arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar

Mencanangkan Bali Bebas Covid-19 Bahwa imbauan dan instruksi yang dikeluarkannya terbukti diikuti masyarakat secara disiplin hingga mampu menekan laju penyebaran virus Corona di Bali. Pasalnya, jika kebijakan PSBB yang diambil, ia khawatir akan melumpuhkan ekonomi masyarakat secara total. ‘’Maka menurut saya, tidak perlu PSBB. Sejauh ini semua imbauan dan instruksi yang saya berikan dijalankan dengan sangat baik, sehingga pergerakan masyarakat sangat berkurang.

Sangat berhasil menurut saya dalam pengendalian pergerakan masyarakat ini. Tempat seperti pasar dan perbelanjaan tetap dibuka, namun terbatas dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,’’ tegasnya.

Ternyata sejauh ini berbagai kebijakan yang dilakukan Pemprov Bali menunjukkan hasil yang positif, karena pola yang dibuat di awal tersebut dijalankan dengan tertib.

Hasilnya bisa dilihat dari data yang menyebutkan bahwa

rata-rata penambahan kasus positif di Bali adalah 7 orang per hari. Sedangkan hingga kemarin angka yang sembuh secara akumulatif mencapai 215 orang atau 65,6 persen, dan kasus meninggal selama berminggu-minggu tetap 4 orang.

Kemudian mempertimbangkan data tersebut, Gubernur Koster mencanangkan Bali Bebas Covid-19 yang dimulai pada akhir Mei ini. Untuk itu, upaya awalnya adalah bagaimana mengendalikan agar kasus pasien positif terus menurun hingga titik terendah. Secara bersamaan dipadukan pula oleh upaya tingkat kesembuhan mencapai 90 persen.

Yang tak kalah penting tak bisa dilupakan terkait upaya menekan angka korban meninggal tidak bertambah lagi dari yang sekarang. ‘’Dengan demikian, Bali segera memasuki posisi titik keseimbangan di mana angka kesembuhan tinggi, kasus positif menurun.

Untuk itu, bersama bupati dan wali kota, kami juga berupaya mengerem pertambahan kasus positif yang banyak terjadi karena kadatangan PMI dari

luar negeri,’’ ujarnya.

Menyimak dari keberhasilan Bali dalam penanggulangan Covid-19 ini tentu tak lepas dari strategi dan berbagai kebijakan yang diambil Gubernur Koster sebagai pemimpin daerah. Selain soal strategi dan kebijakan, hal ini pula didukung oleh karakter kepemimpinan yang cepat tanggap dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Contohnya saja, ketika awal kasus pasien Covid-19 pertama di Bali diketahui, Gubernur Koster langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Bali, dan menyatakan status Siaga Darurat.

Bahkan, pemerintah pusat kala itu belum menentukan dan menyatakan Indonesia dalam status siaga darurat.

Hal ini membuktikan keberanian luar biasa, sebab sebagai gubernur yang notabene perwakilan pemerintah pusat di daerah, Gubernur Koster mengambil inisiatif menyatakan status Siaga Darurat. Keputusan berani ini terbukti tepat, dengan diberlakukan keputusan itu, Bali mampu menahan

laju penambahan pasien positif Covid-19.

Lagi-lagi pada 16 Maret 2020, Gubernur Koster mengambil keputusan berani dengan membentuk Satgas Gotong Royong se-Provinsi Bali melalui surat keputusan bersama Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat serta PHDI. Sekali lagi ini yang pertama di Indonesia.

Barulah pada 29 Maret, pemerintah pusat membentuk Gugus Tugas Nasional dan nama Satgas Provinsi yang lebih dahulu terbentuk menyesuaikan namanya menjadi Gugus Tugas Provinsi.

Upaya pengendalian Covid-19 diikuti pula dengan kebijakan dan instruksi antara lain mengimbau masyarakat bekerja dari rumah, melaksanakan protokol kesehatan hingga menghindari kerumunan.

Meskipun dibilang sebagai gubernur yang tergolong paling berhasil di Indonesia dalam penanganan Covid-19, Gubernur Koster mengakui setiap hari ia mesti terus belajar untuk mencari strategi terbaik untuk mengatasi wabah virus yang telah menjadi pandemi global ini. (kmb32)

‘’WFH diperpanjang sampai 29 Mei. Tapi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, ASN yang melaksanakan pelayanan langsung masih tetap bekerja dengan

melaksanakan protokol kesehatan Covid-19,’’ ujar Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana dikonfirmasi, Rabu (13/5) kemarin.

Menurut Lihadnyana, para ASN yang melakukan WFH juga diminta memberikan semacam edukasi atau penyadaran kepa-

da masyarakat terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Terutama di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, tetangga dan masyarakat lain. Di antaranya memakai masker hingga menerapkan social distancing dan physical distancing yang sangat penting untuk memutus rantai

penyebaran virus Corona. ‘’ASN harus memberikan kontribusi di dalam upaya-upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Pemprov Bali agar wabah Covid-19 cepat berakhir. ASN tetap berperan meskipun tidak secara langsung menangani,’’ jelasnya. (kmb32)

Sementara itu, ketentuan jalur zonasi berlaku untuk peserta didik yang jarak alamat tempat tinggalnya terdekat dengan sekolah berdasarkan alamat kartu keluarga atau dapat dengan surat keterangan domisili yang menyatakan minimal satu tahun sejak dikeluarkannya domisili. Sedangkan ketentuan jalur afirmasi

diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Harapan (KKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS)/Penerima Bantuan Iuran dari pemerintah pusat.

Jalur perpindahan tugas orangtua/wali, dikatakan, untuk peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keterangan domisili dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Sementara itu, ketentuan jalur prestasi, di mana jalur dengan menggunakan sertifikat prestasi berdasarkan serti-

fikat juara atau penghargaan yang merupakan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh minimal enam bulan dan maksimal tiga tahun terakhir (status siswa SMP). Untuk yang menggunakan jalur ranking nilai rapor berdasarkan perankingan akumulasi nilai rapor dari lima semester (mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA). (win)

Tak Mengganggu Pelayanan Masyarakat

Jalur Afirmasi untuk Keluarga Tak Mampu

KEHILANGAN Hlg BPKB Spd Mtr DK5083OE, an: Ahmad Rosyidin H:085234398170

B.BP.166.05.20.0000114

PENGUMUMAN PT.Rekreasi Air Beratan Indah (dalam likwidasi) berkedudukan di Ds. Candikuning Baturiti, Tabanan, tlh dibubarkan berdasarkan RUPS LB pd tgl. 16-3-2020, Bagi yg berkepentingan dgn perseroan dlm tenggang waktu 60hr menghubungi Komang Harthajaya Br.Batusesa,Ds.Candikuning,Kec Baturiti-Tbn,Hub.081239333103

B.BP.001.05.20.0000126

BALI POST.COM - RADIO GLOBAL 96,5 FM Print & On Line Radio HARIAN @balipost_com @balipostcom web: www.balipost.com balipost Global 96,5 FM

www.radioglobalfmbali.com globalfm bali globalradiobali

Terbit/disiarkan : Selasa, Rabu, dan Jumat

JENIS PAKET HARIAN BALI POST RADIO GLOBAL

}

PAKET

1 kolom x 50 mm Bronze 12 x siar / bulan 500.000,- / 20 kali 1 menit 1 kolom x 100 mm Silver 24 x siar / bulan Adlib 1.000.000,/ 20 kali Spot 1 menit 1 kolom x 150 mm Gold 36 x siar / bulan 1.500.000,- / 20 kali BAGIAN IKLAN JL. KEPUNDUNG 67 A DENPASAR : email: iklanbp@yahoo.co.id atau iklan@balipost.com atau WA: 081082411818 Telp. (0361) 225764

- OTOMOTIF - FASHION - TRAVEL AGENT - PROPERTY - SALON/SPA - FURNITURE - HOTEL - ASESORIS - KULINER - BIRO JASA - SERVICE

kamis kliwon, 14 mei 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Langkah Rasional dengan Parameter Terukur TERLAMBAT, sangat terlambat dan bahkan tidak mungkin kalau Bali tanpa pariwisata. Sudah sejauh ini melangkah, masih saja ada pemikiran kalau Bali tanpa pariwisata. Bagaimana ekonominya berjalan? Bukan mendewa-dewakan pariwisata, sama sekali bukan. Kalau mengenyampingkannya pun tidaklah. Segalanya pasti ada dampaknya. Baik-buruknya. Sepanjang dikelola dengan baik, tidak akan jadi masalah besar.

Kalaupun sekarang muncul lagi pemikiran kembali ke pertanian, juga bagus saja. Sebatas mana? Persiapannya mesti matang, baik fisik maupun nonfisik. Parameternya mesti jelas dalam frase ‘’kembali ke pertanian’’. Perangkat keras serta lunaknya mesti jelas. Jangan hanya karena ‘’baper’’ alias terbawa perasaan. Karena kita sedang dihantam Corona, timbul masalah, dan kemudian medsos dibanjiri foto-foto serta kegiatan back to nature, kita menjadi melankolis dan mulai ‘’mengkhayal’’. Semua harus bergerak secara rasional dengan parameter yang terukur.

Mari tegaskan lagi. Basic-nya Bali itu adalah pertanian atau pariwisata. Jelas, terang benderang. Siapa mendukung siapa. Apakah pariwisata mendukung pertanian atau sebaliknya. Kalaupun ini dipandang tidak penting, terus yang penting itu apa? Yang bagaimana? Mesti dilepasliarkan seperti sekarang ini? Pariwisata yang begitu berkembang sangat cepat dan pertanian yang terus berkembang dalam ‘’khayalan’’ dan retorika?

Para bupati yang punya kuasa mesti jelas dalam mengelola daerahnya. Jangan semuanya dipakai fasilitas pariwisata. Perkembangan pertanian skala lahan kecil serta penerapan teknologi tepat guna serta murah meriah, munculkan ke permukaan. Support dengan kebijakan dan jembatani dengan institusi keuangan. Bantu, dan lebih banyak dibantu dan dikembangkan kemauan serta kemampuan kewirausahaan.

Pandemi Covid-19 ini banyak memberikan pelajaran soal bagaimana sebenarnya realitas serta daya tahan masyarakat kita. Kepatuhan masyarakat Bali terhadap anjuran Guru Wisesa memang patut kita acungi jempol. Di sisi lain, hargai kondisi ini dengan kebijakan yang benar-benar memihak mereka. Ini juga untuk tujuan akhir kita sebenarnya yakni ajeg Bali yang sangat dinamis. Semua mestinya didasari kajian dan daya dukung yang jelas. Perencanaan mestinya diimbangi dengan data awal yang jelas. Mudah-mudahan ke depan Bali memang memiliki fondasi yang kuat menyangga perekonomiannya.

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Mohon Mudahkan Anak Masuk Sekolah Tahun ajaran baru saat pandemi ini tampaknya akan menimbulkan beban baru bagi para orangtua. Selain penghasilan tak jelas, mobilitas juga terbatas. Untuk itu, saya sangat berharap pemerintah jangan buat aturan yang ribet dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran ini. Mohon mudahkan para orangtua untuk anak-anaknya mendapatkan sekolah lanjutan. Jangan sampai aturan penerimaan siswa baru seperti tahun lalu yang membuat banyak orangtua kecewa. Bahkan, banyak orangtua harus mengeluarkan dana tambahan karena harus membayar uang muka di sekolah swasta.

Mohon para bupati dan wali kota membantu warga secara bijak. Mudahkan anak-anak mendapat sekolah. Saya juga belum tahu apakah tahun ajaran baru ini sekolah sudah dibuka. Jika masih dalam situasi pandemi, apakah proses belajar ke depan dimulai tanpa proses saling mengenal antara guru dan siswa. Mudah-mudahan dunia segera normal dan kita bisa kembali pada kehidupan normal.

Komang Putra Sukawati, Gianyar

POJOK WFH bagi ASN diperpanjang hingga 29 Mei. - THR siap dibagikan. *** Jelang pemberlakuan PKM, masyarakat luar Denpasar wajib persiapkan diri.

- Termasuk persiapan modal hidup. *** Seluruh tahapan PPDB SMA/SMK negeri secara online.

- Tahapan bantuan belum jelas.

Grafis : Putu Suarsana/Bali Post

Salah Sasaran, Sudah Biasa PENCAIRAN Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu di Kabupaten Gianyar menuai banyak keluhan lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Banyak warga dalam ekonomi mampu justru menerima BLT guna mengurangi beban ekonomi selama pandemi Covid-19 ini. Selain itu, ditemukan kesalahan data yang mengakibatkan warga yang benar-benar tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan. Pemberitaan tersebut menjadi sorotan netizen. Di akun Facebook @balipost, netizen menyayangkan kesalahan yang sama terus terulang. Kesalahan atau tidak validnya data sehingga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran telah menjadi persoalan klasik di Indonesia. Pejabat saling lempar batu sembunyi tangan ketika ada persoalan juga sudah lumrah. Saking seringnya terjadi, sebagian besar masyarakat akhirnya hanya bisa pasrah. Ke depan, masalah semacam ini tidak boleh terjadi. Pemerintah dari pusat hingga tingkat desa/kelurahan harus memiliki sistem pendataan lebih akurat dan mampu menyajikan informasi valid, sesuai kondisi riil di lapangan. Namun, jika ada unsur kesengajaan dari oknum-oknum tak bertanggung jawab maka hukum harus ditegakkan!

Putu Bj Sudamertha Masyarakat makin kritis dan transparan, keterbukaan semakin disoroti. Jadi, pembagian itu selektif atau merata tanpa kecuali.

Guru Sukartha Banyak unsur nepotismenya. Di tempat kami, kepala dusun ngasih adik dan kakaknya BLT. Padahal masih banyak yang lebih pantas memerlukan bantuan.

Ketut Suaraya Mental-mental pengemis. Di saat ada bantuan ngaku miskin, di saat tak ada bantuan gengsi gede-gedean, mosting sanasini di medsos. Tolong dicek ke lapangan, jangan di atas meja surveinya. Anda digaji untuk kerja-kerja, bukan hanya di ruangan melihat data. Data bisa saja gak pas. Yang paling penting itu kenyataan di lapangan.

Jangan sekarang kerja cuma pencitraan aja, kirim foto selesai urusan. Mudah-mudahan yang ngaku miskin supaya benar jadi miskin.

tidak ada penjelasan dari pemerintah. Kalau dibilang untuk yang terdampak, semua masyarakat terdampak.

Rangga Jaya Mohon yang sudah merasa mampu saya sarankan serahkan kembali supaya bisa disalurkan pada saudara kita yang kurang mampu.

Rianto Rianto Benar itu, kayak kami perantau gak dapat walaupun KTP Gianyar.

BLT kacau.

Made Suteja Katanya BLT diperuntukkan ke masyarakat yang terdampak Covid-19, justru yang mendapat BLT orang yang tidak terdampak.

Salah sasaran dan kurang transparan.

Inengah Merta Dana Bumi bulat, di mana-mana sama saja.

Kebanyakan survei di atas meja pasti tidak tepat sasaran.

Dek Dut Kita sebagai masyarakat harus bisa ikut mengawasi, jangan iya-iya saja. Itu bantuan pusat, hak semua warga.

Nengah Bigkelakahan Saya sarankan survei ulang saja. Saya dari Kediri, Tabanan, sama bantuannya tidak tepat sasaran. Saya tidak mengharapkan bantuan itu karena saya bukan jiwa pengemis.

Ketut Susana Menurut saya, BLT layak diberikan kepada warga yang terkena dampak Corona ini. Contoh pekerja pariwisata yang telah total kehilangan pendapatan. Karyawan hotel, resto, travel, driver, guide, pedagang acung, dll. Mereka mungkin bukan KK miskin sebelum Corona karena mereka kelompok produktif. Mereka punya rumah, mobil atau motor yang saya yakin sebagian besar masih cicil. Jadi, mohon jangan hanya berpatokan pada KK miskin yang sebelum Corona pun memang sudah tidak mampu. Pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa penerima BLT di saat krisis Corona ini harus diperluas. Mohon jangan dibikin ribet.

Made Wartawan Kriteria penerima juga tidak jelas. Untuk semua rakyat apa ada kriterianya, itu juga

Boby Dee Hati-hati masalah uang. Kalau pemilihan umum, semua terdaftar. Kalau pembagian

Wayan Sadra Sudah lagu lama di RI kita ini setiap ada sumbangan dari pemerintah pusat yang

Hendra Kusuma Masa-masa seperti ini keadaan semakin sulit, yang di atas jangan diam saja soal masalah ini. Bisa-bisa nanti jadi bom waktu.

I Nyoman Santra Cuma bisa bilang, semua amburadul.

Semua sudah tahu dan merasakan.

berupa kebutuhan pokok apalagi ada duit yang gede Rp 600 ribu, semua para pejabat daerah sudah saling sikut dan saling lempar tanggung jawab dan di akhir, sumbangan nyampai di tangan keluarga yang patut menerimanya seperti aliran air di musim kemarau terus mengecil sampainya kan? Kapan negara kita bisa maju?

Dibia Astawa Kata lurah, data penerima sudah langsung turun dari pusat. Kata Kadis Sosial, data diterima dari bawah dan mereka tinggal input. Masyarakat miskin imbas Corona diimbau untuk diam di rumah dan rajin cuci tangan karena rupanya mereka yang ajukan data dan input data rupanya akan cuci tangan juga. Jadi, salah siapa dosa siapa? Tanya pada rumput yang bergoyang kata Ebiet G Ade. Asih Banyak yang masih mampu beli beras tapi tidak malu terima bantuan dan yang tidak mampu mati kutu tidak dapat apaapa.

Tan Sandat Kalau merata dapat BLT baru keadilan sosial. Kalau hanya satu keluarga dapat sampai 3 BLT, apa namanya? Yang merasa kaya, tidak mau nerima BLT baru saya salut dan hormat.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Ungasan Berlakukan Sanksi Denda Beras SEBAGAI upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, sejumlah kawasan sudah melakukan pengetatan wilayah. Termasuk juga di kawasan Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Berbagai langkah dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus Corona ini. Salah satunya menggencarkan sosialisasi mengenai kedisiplinan diam di rumah, bekerja di rumah, selalu menggunakan masker, jaga jarak dan menjauhi keramaian serta lainnya.

M

enurut Klian Desa Adat Ungasan I Wayan Disel Astawa, pihaknya berusaha untuk menjaga kawasan agar bebas dari Covid-19. Bersama pecalang, linmas dan pihak terkait, pihaknya rutin melakukan edukasi untuk memberikan pemahaman yang disampaikan pemerintah dalam hal penanggulangan Covid-19. ‘’Tentu masyarakat harus diedukasi.

Kalau dibiarkan maka berpotensi akan terjadi penyebaran transmisi lokal,’’ kata Disel Astawa, Rabu (13/5) kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya bersama desa dinas, babinsa, linmas, tetap berkoordinasi apabila ada pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang dari luar negeri.

Ia menyebut, bagi PMI yang sudah diperbolehkan pulang akan diberikan proteksi selama berkegiatan agar mereka merasa lebih nyaman. ‘’Sampai saat ini di Ungasan khususnya Kuta Selatan termasuk tidak begitu meluas perkembangan Covid-19. Kita tetap berjuang dalam pencegahan Covid-19 ini. Partisipasi pecalang dan pihak desa sangat luar biasa,’’

ucapnya.

Sementara terkait keberadaan penduduk pendatang di wilayah Ungasan, pihaknya bersama dinas dan adat turun langsung ke perumahan-perumahan untuk memberikan sosialisasi. Selama ini mereka semua sudah mengikuti instruksi. Diakuinya, ada beberapa pihak meminta pasar tradisional dibuka hingga pukul 16.00 Wita. Namun pihaknya tetap menggunakan ketentuan untuk buka mulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita.

Lebih lanjut dikatakan, untuk membatasi warga pendatang baru, ia menyampaikan pemilik rumah kos dan rumah kontrakan diimbau agar tidak menerima lagi orang baru. Kalau mereka melakukan pelanggaran terkait hal itu, maka ia akan memberlakukan sanksi denda sebanyak 100 kg beras.

Ini, katanya, sudah sesuai dengan pararem yang ditetapkan di desa adat. ‘’Ini dilakukan untuk menjaga keamanan. Siapa pun itu, tanpa pandang bulu. Entah krama ngarep, krama tamiu, akan dikenakan sanksi tersebut,’’ tegasnya.

Selanjutnya apabila ada warga yang melakukan per-

’’Ini dilakukan untuk menjaga keamanan. Siapa pun itu, tanpa pandang bulu. Entah krama ngarep, krama tamiu, akan dikenakan sanksi tersebut.’’

I Wayan Disel Astawa

jalanan ke luar, tentu harus melaporkan diri ke Satgas.

Selama ini memang belum ada yang sampai melanggar karena warga di Ungasan sudah menaati aturan. Sedangkan untuk kawasan Pantai Melasti, hingga saat ini masih ditutup untuk umum. Namun untuk nelayan mesih diizinkan untuk beraktivitas.

Sementara aktivitas rekreasi masih tetap dilarang. ‘’Untuk tempat wisata seperti Pantai Melasti masih tetap ditutup,’’ ujarnya. (edi)

SEPI - Suasana di Pantai Melasti terlihat sepi.

Bali Post/ist