Edisi Jumat 14 Agustus 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 323 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

Jumat paing, 14 agustus 2020 Giliran Bangunan Mewah Milik Tri Nugraha Disita

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Satresnarkoba Ditarget Banyak Tangkapan

Tim Pidsus Kejati Bali, Rabu (12/8) kembali melakukan penyitaan harta benda milik mantan Kepala BPN Denpasar Tri Nugraha alias TN. Ada tiga bidang tanah yang disita, salah satunya bangunan mewah

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Menteri Kelautan Soroti PPN Pengambengan

Sekitar tiga minggu ke depan kepolisian lebih intensif memburu sindikat narkoba.

Targetnya, jumlah pengungkapan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, memiliki potensi yang cukup besar. Namun, kondisi pelabuhan dinilai kurang memadai.

BADUNG | HAL. 3

DENPASAR | HAL. 2

JEMBRANA | HAL. 4

62 Tahun Provinsi Bali

Konsisten Kawal Budaya

PROVINSI Bali merayakan hari jadi ke-62, Jumat (14/8) hari ini. Di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, segenap jajaran di lingkup Pemerintah Provinsi Bali konsisten mengawal adat dan budaya Bali.

’’Pemerintah akan fokus untuk mendorong kunjungan wisatawan domestik dalam upaya pemulihan pariwisata nasional. Pemerintah menargetkan untuk mendorong kontribusi wisatawan domestik hingga 70 persen dari yang saat ini sebesar 50 persen. Nah, masalah turis asing, saya pikir sampai akhir tahun kita belum akan menerima.’’

’’Adat dan budaya merupakan akar kehidupan masyarakat Bali. Berkat keunikan dan kekhasan adat dan budaya Bali yang adiluhung tersebut, masyarakat dari berbagai penjuru dunia mengenal Bali, sehingga berkontribusi positif untuk menggerakkan perekonomian Bali.’’

Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

G

NASIONAL Hingga Akhir 2020

Indonesia Tidak Merima Turis Asing

Jakarta (Bali Post) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah merumuskan aturan untuk mendorong pariwisata. Hal ini untuk mendorong sektor pariwisata pulih.

Dikutip dari Kantor Berita Antara, Kamis (13/8) kemarin, Luhut mengatakan pemerintah sedang menggodok aturan memfasilitasi warga negara asing untuk bisa bekerja dari Bali sambil berlibur. ‘’Itu orang-orang bule (warga negara asing red), yang ahli teknologi, IT, itu mereka work from Bali. Itu lagi kita pikirkan dan kita dorong. Tinggal aturannya sekarang lagi kita buat,’’ katanya dalam Rakerkonas Apindo virtual.

Luhut mengatakan, pemerintah akan fokus untuk mendorong kunjungan wisatawan domestik dalam upaya pemulihan pariwisata nasional. Pemerintah menargetkan untuk mendorong kontribusi wisatawan domestik hingga 70 persen dari yang saat ini sebesar 50 persen. ‘’Nah, masalah turis asing, saya pikir sampai akhir tahun kita belum akan menerima,’’ ujarnya.

Menurut Luhut, Indonesia akan fokus konsolidasi. ‘’Biar saja kita konsolidasi sendiri. Saya sudah lapor ke Presiden bahwa kita ini duitnya cukup banyak karena tidak ada umroh sekarang. Itu kan hampir 500 ribu - 1 juta orang yang punya dana pergi umroh,’’ katanya.

Luhut juga mengatakan pemerintah ingin bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit internasional agar orang-orang yang biasa berobat ke Malaysia dan Singapura tidak perlu lagi ke luar negeri untuk mendapat pengobatan. ‘’Itu kita ingin belanjakan di dalam negeri, rumah sakit pun kita ingin engage (terikat) dengan rumah sakit internasional seperti Mayo, Johns Hopkins atau rumah sakit terkenal lainnya, dan kita bikin di Bali,’’ katanya.

Sejalan dengan rencana itu, Luhut mengatakan, pembukaan rumah sakit internasional itu juga akan jadi jalan reformasi industri farmasi di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga tengah mempertimbangkan memberikan kemudahan akses masuk bagi orang-orang yang bisa masuk ke Indonesia, termasuk dokter internasional. ‘’Presiden kemarin sudah setuju, kita akan buka rumah sakit internasional.

Hal. 7 Tetap Mengutamakan

Bali Post/kmb

BANTUAN - Keluarga Ketut Parta saat menerima bantuan sembako yang merupakan Sumbangsih Sembako Peduli Covid-19 dari para pembaca Bali Post, Kamis (13/8) kemarin.

Anak Yatim Terima Sumbangsih dari Pembaca ’’Bali Post’’

SENYUM sumringah tergurat di wajah Ketut Parta saat menerima bantuan sembako dari pembaca Bali Post, Kamis (13/8) kemarin.

Meskipun memakai masker, rona kebahagiaan tetap jelas terpancar di muka pria paruh baya itu. Parta adalah kakek dari tiga anak yatim asal Desa Sudaji, Buleleng yang sempat viral lantaran tinggal dan diasuh kakek, nenek, dan pamannya di sebuah gubuk di Jalan Patih Nambi, Banjar Tulang Ampiang, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara.

Gubuk sederhana yang menjadi tempat tinggal Parta bersama istri, tiga cucu dan putra bungsunya itu terletak di gang kecil. Parta mengaku sudah tinggal di Denpasar sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Ketiga cucunya yakni Gede Suardika, Kadek Sugiadnyana, dan Komang Budi Suari merupakan anak dari almarhum putranya

KAMIS, 13 AGUSTUS 2020

I Made Muka, Br. Nawang Kaja, Ubud, Gianyar Rp

100.000

AA, Denpasar

Rp. 1.000.000

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp Rp Rp

1.100.000 64.535.000 65.635.000

lompok Media Bali Post ini,’’ ujar tokoh masyarakat Ubung Kaja I Nyoman Gede Sumara Putra.

Mewakili masyarakat di Desa Ubung Kaja, pihaknya berterima kasih kepada pembaca Bali Post lewat Sumbangsih Sembako Peduli Covid-19 yang disalurkan melalui rekening Yayasan Dharma Naradha (YDN). Dikatakan, hampir semua masyarakat kini terdampak Covid-19. Untuk jangka panjang, pria yang juga anggota Fraksi PDI-P DPRD Kota Denpasar ini mendorong konsep ekonomi gotong royong. Hal ini untuk menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan di masyarakat. ‘’Jangan sampai stagnan, karena ini yang bahaya,’’ jelasnya.

Bantuan sumbangsih sembako peduli Bali dampak Covid-19 bisa disalurkan lewat rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha, Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No: 001701-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha, dan Rekening Bank BNI Cabang Gatot Subroto No: 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha.

Bukti transfer dapat di WA ke 082118183588. (rin)

ubernur Bali Wa y a n Ko s t e r dalam setiap kesempatan menegaskan, adat dan budaya merupakan akar kehidupan masyarakat Bali. Berkat keunikan dan kekhasan adat dan budaya Bali yang adiluhung tersebut, masyarakat dari berbagai penjuru dunia mengenal Bali, sehingga berkontribusi positif untuk menggerakkan perekonomian Bali. ‘’Untuk itu, saya tidak akan main-main dalam mengawal dan melindungi adat dan budaya Bali,’’ tegas Gubernur Koster.

Koster menegaskan, visimisi yang diusung Pemprov Bali yakni ‘’Nangun Sat Kerthi L oka Bali’’ bertujuan untuk melindungi Bali beserta isinya serta melestarikan adat dan budaya Bali. Visi-misi yang diusung dalam kepemimpinannya ini bertujuan untuk melindungi alam Bali sekaligus beserta isinya. Mulai dari manusia, adat istiadat hingga budaya Bali.

Mantan anggota DPR-RI ini memaparkan beberapa langkah yang telah dilakukan dalam upaya melindungi adat dan budaya Bali. Di antaranya Pemerintah Provinsi Bali sudah menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. ‘’Dikeluarkannya perda ini karena

saya menilai keberadaan desa adat begitu vital bagi kelangsungan aspek religius, sosial dan budaya di Bali. Desa adat merupakan pengawal budaya Bali,’’ tegasnya seraya menambahkan, wujud konkret perhatian pemerintah akan eksistenai desa adat, Pemprov Bali juga membuat Dinas Pemajuan Desa Adat yang akan mengarahkan dan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan program desa adat.

Sejalan dengan komitmen mengawal budaya Bali, Koster yang juga Ketua DPD PDI-P Bali ini juga telah mengeluarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali dan Pergub Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Dalam pergub ini, telah diatur pemakaian busana Bali yaitu setiap Kamis, Purnama, Tilem, Hari Jadi Pemprov Bali serta acara-acara nasional dan internasional yang diadakan di Bali. Sedangkan Pergub Nomor 80 Tahun 2018 mengatur agar instansi maupun swasta mencantumkam aksara Bali pada papan namanya. Semua instansi dan pelaku wisata diminta mencantumkan aksara Bali sebagai identitas yang wajib dibanggakan.

Hal. 7 Penguatan dan Pemajuan

Grace Anastasia

I Nyoman Suyasa

Mulai Bergerak, Jangan Menunggu Pariwisata Pulih

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588

yang kedua. Sehari-hari, kakek berusia 70 tahunan ini menghidupi keluarga dengan bekerja sebagai penggarap.

Bantuan sembako untuk keluarga Ketut Parta merupakan Sumbangsih Sembako Peduli Covid-19 dari para pembaca Bali Post yang disalurkan lewat rekening Yayasan Dharma Naradha (YDN).

Pemberian sembako dikemas dalam kegiatan ‘’Bakti Pertiwi Bali’’ serangkaian HUT ke-72 Bali Post yang jatuh pada 16 Agustus 2020.

Kegiatan ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Bali, Bali TV, Bank Indonesia (BI), Pelindo III, Bank BPD Bali, Undiksha Singaraja, Koperasi Krama Bali, Telkomsel, PT Jimbaran Hijau, BKS LPD, dan Kelompok Media Bali Post (KMB). Sembako yang diberikan salah satunya adalah beras Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Selain sembako, ada pula bantuan pohon cabai sebagai bentuk motivasi untuk menanam keperluan dapur di rumah krama Bali.

Dari rumah keluarga Ketut Parta, aksi peduli ‘’Bakti Pertiwi Bali’’ turut menyasar warga terdampak Covid-19 di Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara. ‘’Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Ke-

Wayan Koster Gubernur Bali

PROSES pemulihan pariwisata memerlukan waktu yang relatif panjang. Maka dari itu, mulai bergerak dan tidak menunggu pariwisata pulih merupakan upaya menuju ke arah positif. CEO PT Jimbaran Hijau, Putu Agung Priantha, menegaskan hal itu saat wawancara khusus Bali Post

Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, Rabu (12/8).

Agung Priantha mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bali saat ini sangat tertekan. Namun, ia mengajak masyarakat untuk tetap bertahan dan mulai bergerak. ‘’Jangan menunggu Bali kembali pulih.

Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Sehingga kalau sudah pulih, kita akan bertumbuh positif. Itu mindset

yang saya sampaikan kepada teman-teman di perusahaan,’’ ujarnya.

Menurut Agung Priantha, pihaknya tidak lagi melaksanakan work from home (WFH) karena ia menilai produktivitas WFH rendah. ‘’Semua sudah mulai bekerja. Kami tetap produktif dengan menyesuaikan dengan kondisi daya beli saat ini. Misalnya dulu kita buat atraksi dengan tiket masuk Rp 200.000, sekarang kita jual tiket dengan harga Rp

50.000,’’ ujarnya.

Demikian pula pada pariwisata, tidak menunggu negara pasar wisatawan mancanegara (wisman) pulih, tetapi menggarap wisatawan yang ada seperti wisatawan domestik.

Hal. 7 Memperbaiki Bali

Jumat Paing, 14 Agustus 2020

Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19

Rai Mantra: GTPP Harus Tetap Semangat GUNA terus mengoptimalkan penanganan Covid-19 di Kota Denpasar dapat berjalan lancar sesuai dengan yang di-

harapkan, Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara

RAPAT - Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra saat memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui teleconference di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang, Kamis (13/8) kemarin.

memimpin langsung rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Kota Denpasar. Rapat dilaksanakan melalui teleconference di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang, Kamis (13/8) kemarin.

Wali Kota Rai Mantra dalam arahannya meminta agar seluruh anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP), baik di tingkat kota sampai desa dan kelurahan serta desa adat untuk tetap semangat dan fokus dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Keselamatan warga, baik di lingkungan masingmasing maupun keluarga agar terus bisa ditingatkan, terutama kesadaran untuk hidup sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar angka penularan bisa terus menurun di kecamatan, desa maupun kelurahan di Denpasar.

Diharapkan juga para anggota gugus tugas agar terus fokus dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini. Sebab, penyebaran kali ini lebih berat

disebabkan persentase penyebaran masih banyak yang belum diketahui sumber penularannya. Hal ini dilihat dari warna peta risiko penyebaran yang terus berubah-rubah. Di mana warna peta ini akan menunjukkan tingkat kesadaran dari wilayah masing-masing. Jika peta wilayah berwarna hijau berarti kesadaran masyarakat sudah semakin baik akan kesehatan.

Lebih lanjut Rai Mantra mengatakan, masih banyak permasalahan yang timbul disebabkan klaster-klaster yang belum jelas sumber penularannya. Untuk itu, saat ini yang memegang peranan penting yakni di tingkat keluarga dan lingkungan. Dengan adanya kesepakatan di tingkat banjar yang sudah ada agar itu dijadikan sebuah kekuatan dalam penanganan Covid-19. ‘’Saya juga mengharapkan kepada masyarakat, khususnya umat Hindu yang sebentar lagi akan merayakan hari suci Galungan dan Kuningan nanti agar tetap waspada dalam

melaksanakannya biar tetap mengikuti protokol kesehatan.

Tujuannya supaya tidak terjadi penambahan penularan lagi. Dan masing-masing banjar yang sudah memiliki kesepakatan di wilayahnya agar bisa menjalankan peraturan protokol kesehatan dalam menyambut hari suci Galungan dan Kuningan. Untuk itu diharapkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menyambut hari suci ini,’’ ungkapnya.

Rai Mantra juga menambahkan, karena klaster kali ini banyak berasal dari keluarga, nantinya saya akan meminta ibu-ibu PKK yakni ketua PKK Kecamatan, Desa, Kelurahan dan kader-kader posyandu serta jumantik dengan bantuan puskesmas supaya berperan aktif secara terukur melakukan edukasi, sosialisasi pembinaan secara terjadwal.

Dikarenakan empat unsur ini yang akan memiliki peranan penting dalam memutus rantai penyebaran Covid di tingkat keluarga. (ad160)

Giliran Bangunan Mewah Milik Tri Nugraha Disita

Denpasar (Bali Post)-

Tim Pidsus Kejati Bali, Rabu (12/8) kembali melakukan penyitaan harta benda milik mantan Kepala BPN Denpasar Tri Nugraha alias TN. Ada tiga bidang tanah yang disita, salah satunya bangunan mewah.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali Luga A Harlianto mengatakan, penyitaan itu melanjutkan pelaksanaan penetapan Pengadilan Negeri

(PN) Denpasar yang memberikan izin kepada penyidik melaksanakan penyitaan atas tanah dan bangunan dalam perkara gratifikasi

Topik : indonesia belum menerima

turis asing

dan TPPU atas nama tersangka TN. ‘’Penyidik Kejati Bali melaksanakan penyitaan terhadap tiga bidang tanah di daerah Kerobokan, Dalung dan Pemogan. Dari tiga bidang tanah tersebut, satu di antaranya terdapat bangunan di atasnya. Sedangkan dua lainnya merupakan tanah kosong. Dari tiga benda yang disita, dua atas nama TN dan satu di antaranya atas nama WKP,’’ ucap Luga.

Sebelumnya Tim Pidsus Kejati Bali pimpinan I Nyoman Sucitrawan tidak hanya menyita dua mobil me-

wah dan sepeda motor, juga sertifikat dan HGB. Namun, 12 kendaraan (total) dan barang bukti lainnya, termasuk tersangka menyerahkan 250 hektar kebun karet di Lubuklinggau. (kmb37)

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon (0361) 819446

Hubungi telepon 0361-7400391. / 081337032965

FIGUR

Kesesuaian KD pada RPP Perlu Ditinjau MASIH berlangsungnya pandemi Covid-19 membuat banyak sektor harus kembali berbenah. Salah satunya sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun mengeluarkan kurikulum darurat untuk berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum ini diberikan pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus.

Sekolah diberikan kebebasan untuk memilih kurikulum yang sesuai. Yaitu, tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Pengamat Pendidikan Drs. I Gusti Made Murjana, M.Pd. menilai dikeluarkannya kurikulum darurat dikarenakan negara dalam kondisi pandemi Covid-19. Di mana, pembelajaran dilakukan secara daring/online atau tidak dapat dilakukan secara normal tatap muka, sehingga diperlukan adaptasi pembelajaran. Tentunya penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) merujuk pada kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang dijabarkan dalam kurikulum yang berlaku. Analisis dan pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi KD yang merupakan mendasar, sehingga memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. ‘’Walaupun jumlah kompetensi dasar disederhanakan, kompetensi yang ingin dicapai tetap terpenuhi yang tetap mengacu kepada kurikulum 2013 yang dilaksanakan sampai akhir tahun pelajaran,’’ ujar Murjana, Rabu (12/8). Kepala SMK TI Bali Global Denpasar ini mengatakan, dalam kurikulum darurat ini ada tiga opsi yang dapat dilakukan sekolah atau satuan pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum. Di antaranya, sekolah boleh tetap menggunakan kurikulum nasional, sekolah boleh menggunakan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus), dan sekolah boleh melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. ‘’Sekarang kembali lagi kepada sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Jika sekolah memutuskan memilih untuk melaksanakan pembelajaran merujuk pada KD kurikulum darurat dalam kondisi khusus, maka guru yang telah menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran - red) perlu meninjau kembali kesesuaian KD pada RPP dengan KD pada kurikulum darurat dalam kondisi khusus,’’ tandasnya sembari mengatakan bahwa di SMK TI Bali Global Denpasar saat ini masih menggunakan kurikulum nasional 2013. Lebih lanjut dijelaskan penyusunan RPP tidak perlu dilakukan dari awal, hanya perlu melakukan penyesuaian diperkuat dengan hasil asesmen atau penilaian berdasarkan prinsip valid, reliabel, adil, fleksibel dan memberikan umpan balik. (ad150)

Ekonomi Gotong Royong PROGRAM-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu didorong untuk menggeliatkan kembali perekonomian. Termasuk di dalamnya pemberian stimulus.

Mengingat, ekonomi Bali yang dominan bergantung dari sektor pariwisata kini dibuat hancur lebur oleh pandemi Covid-19.

“Dengan adanya stimulus, masyarakat diharapk a n kreatif

berwirausaha sehingga itu kita dorong,” ujar anggota DPRD Kota Denpasar yang juga Tokoh Masyarakat Ubung Kaja, I Nyoman Gede Sumara Putra, di sela-sela kegiatan Bakti Pertiwi Bali serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Kamis (13/8) kemarin. Menurut Sumara Putra, stimulus juga perlu diberikan kepada pelaku UMKM untuk merangsang agar mereka tetap eksis. Stimulus dapat didukung dengan program ketahanan pangan. Paling tidak untuk mencukupi kebutuhan hidup masing-masing keluarga atau individu.

Apalagi, belum diketahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. “Kalau sudah mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, paling tidak aman,” jelas politisi PDI-P ini. Sumara Putra menambahkan, sistem gotong royong akan mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat saling membantu untuk bersama-sama bangkit mulai dari lingkungan terdekatnya. Contoh kecil, dengan berbelanja kebutuhan di warung tetangga. “Dengan situasi sekarang ini, yang paling penting kita lakukan ya itu. Perputaran ekonomi biar ada, jangan sampai stagnan. Kalau sampai stagnan, itu yang bahaya,” pungkasnya. (rin)

Bali Post/eka

SERAHKAN BANTUAN - Aksi peduli ‘’Bakti Pertiwi Bali’’ juga menyasar warga terdampak Covid-19 di Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara. Bersama Telkomsel, Kelompok Media Bali Post juga menyerahkan bantuan kepada warga di Banjar Tulangampiang, Denpasar, Kamis (13/8) kemarin. Tokoh masyarakat Ubung Kaja I Nyoman Gede Sumara Putra mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Kelompok Media Bali Post. Pihaknya juga berterima kasih kepada pembaca Bali Post lewat Sumbangsih Sembako Peduli Covid-19 yang disalurkan melalui rekening Yayasan Dharma Naradha (YDN) tersebut.

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Jumat Paing, 14 Agustus 2020

Penjelasan terhadap KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2020

Bupati Giri Prasta Komit Prioritaskan APBD untuk Ringankan Beban Masyarakat DALAM situasi pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Badung tetap komit memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meringankan beban masyarakat. “Di masa pandemi ini kita tetap memprioritaskan APBD untuk sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial guna meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasar secara personal dan komunal,” kata Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menyampaikan Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Badung Tahun Anggaran (TA) 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Badung TA 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 dan tentang APBD TA 2020, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8) kemarin.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakil

Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta juga dihadiri Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa, Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, Direksi Perusahaan Daerah serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung.

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta menyampaikan, pada tahun 2019 lalu, Pemda bersama DPRD Kabupaten Badung telah menyepakati KUA dan PPAS serta menetapkan APBD Kabupaten Badung TA 2020 sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah pada TA 2020 sesuai bidang kewenangannya. Namun, akibat wabah pandemi Covid-19, APBD Kabupaten Badung TA 2020 yang telah ditetapkan tersebut, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana semula yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.

Menurut Bupati, sehubungan semakin luasnya penyebaran wabah Covid-19, maka diterbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan

penanganan Covid-19. Untuk mempercepat proses penyesuaian APBD dimaksud, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. “Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah menindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Badung TA 2020. Atas perubahan tersebut telah disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Badung melalui Surat Nomor 900/220 /BPKAD/Sekret, tanggal 17 April 2020, perihal Pemberitahuan Penyesuaian APBD TA 2020,” jelasnya.

Bupati menjelaskan, setelah mencermati perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Badung sebagai dampak internal dan eksternal, serta perkembangan realisasi

Unud Kembali Teken MoU dengan Polri Dalam Hal Pengembangan Kapasitas SDM

UNIVERSITAS Udayana (Unud) melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kamis (13/8) kemarin.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Universitas Udayana ini terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Polri. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menjadi perekat komunikasi dan sinergitas antara kedua belah pihak.

Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K). menyatakan, penandatanganan ini dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dan kontribusi masing-masing pihak dalam berbagai hal, baik itu dalam peningkatan SDM, kelembagaan, penelitian maupun pendidikan.

Diungkapkannya, beberapa hal yang sudah dilakukan selama ini adalah di bidang SDM. Yang mana selama ini sudah ada beberapa SDM Polri yang melanjutkan pendidikan di Universitas Udayana baik itu S-1, S-2 maupun S-3. “Kerja sama juga kami lakukan di bidang penelitian terhadap Covid-19, melakukan kerja sama pembuatan hand sanitizer melalui program studi dengan Polda Bali. Tak hanya itu, kerja sama pula di bidang penelitian yaitu kepemimpinan transformasional,” beber Prof.

Raka Sudewi ditemui usai penandatanganan MoU.

PENANDATANGANAN MOU - Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K). dan Karojianstra SSDM Polri Brigjen Pol. Drs. Subiyanto usai penandatanganan MoU Pengembangan Kapasitas SDM Polri, Kamis (13/8) kemarin.

Sementara itu, Karojianstra SSDM Polri Brigjen Pol. Drs. Subiyanto menyatakan penandatanganan MoU ini merupakan perpanjangan yang ketiga kalinya dengan Universitas Udayana. Kerja sama ini menyangkut banyak bidang.

Kerja sama ini ke depannya hendaknya bisa diteruskan dan ditingkatkan, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. “Hal ini sesuai catatan Presiden Republik Indonesia.

Apabila SDM unggul maka Indonesia maju. Kami banyak

menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kerja sama ini diharapkan juga dalam hal kelas-kelas khusus untuk Polri, kemudian standar pembiayaan khusus,” ujar Brigjen Subiyanto.

Ditandatanganinya nota kesepahaman ini oleh kedua belah pihak diharapkan dapat membangun komunikasi yang positif serta segera melakukan langkah untuk menindaklanjuti guna mewujudkan SDM unggul. (ad162)

paten Badung. ‘’Polres Badung beserta jajarannya siap melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Selain itu, kami mendukung pemerintah dalam percepatan penanganan dan adaptasi dampak Covid-19 menuju adaptasi kebiasaan baru atau AKB di wilayah hukum Polres Badung,’’ ujar Kompol Suana seizin Kapolres AKBP Roby Septiadi.

Kompol Suana mengharapkan seluruh personel yang terlibat operasi melaksanakan tugas dengan maksimal dan profesional di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, Kapolres Badung berkomitmen memerangi narkoba sesuai instruksi Kapolda Bali Irjen Pol.

Dr. Petrus Reinhard Golose.

Para personel diminta tetap menaati protokol kesehatan serta mengondisikan dan mengonsolidasikan setiap kegiatan operasi. Selanjutnya mengevaluasi hasil pelaksanaan operasi sebelumnya untuk dijadikan acuan pada operasi yang tengah berjalan. Ia juga mengimbau seluruh personel menjaga kesehatan sebaik-baiknya, sehingga tujuan operasi bisa berjalan kondusif. ‘’Operasi dikatakan berhasil jika jumlah pengungkapan meningkat daripada sebelumnya.

Untuk itu, saya harap operasi tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya,’’ pungkas Kompol Suana didampingi Kasatresnarkoba Iptu I Wayan Sujana. (kmb36)

Satresnarkoba Ditarget Banyak Tangkapan

Mangupura (Bali Post) Sekitar tiga minggu ke depan kepolisian lebih intensif memburu sindikat narkoba.

Pasalnya, pada 15-30 Agustus 2020 akan digelar Operasi Antinarkotika (Antik) II dan perburuan pelaku narkoba.

Mematangkan pelaksanaan operasi tersebut, Polres Badung menggelar Pralatihan Operasi (Pralatops) Antik Agung II, Kamis (13/8) kemarin. Targetnya, jumlah pengungkapan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Kegiatan tersebut dipimpin Kabag Ops. Kompol I Wayan Suana. Operasi Antik dilaksanakan dalam rangka pengungkapan kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah Kabu-

SERAHKAN RANCANGAN KUA PPAS - Bupati Giri Prasta (kiri) didampingi Wabup Suiasa saat menyerahkan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Putu Parwata dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Puspem Badung, Kamis (13/8) kemarin. pendapatan dan belanja daerah sampai pertengahan 2020, maka target pendapatan dan belanja daerah dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2020 dipandang perlu disesuaikan lagi agar lebih realistis dan dapat dicapai

pada akhir TA 2020. Realokasi pendapatan dan belanja daerah TA 2020 perlu ditindaklanjuti secara yuridis dengan menerapkannya dalam Perubahan APBD Kabupaten Badung TA 2020. “Berdasarkan pertimbangan beberapa hal tersebut di

atas, maka Bupati selaku Kepala Daerah memandang perlu menyusun Rancangan KUA PPAS Perubahan dan Perubahan APBD Kabupaten Badung TA 2020, sejalan dengan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Nomor 119/2813/SJNomor 177/KMK.07/2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” tegas mantan Ketua DPRD ini.

Selanjutnya, Bupati Giri Prasta menyampaikan penjelasan terkait Rancangan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah TA 2020 sebagai berikut. Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD TA 2020 dirancang Rp 3.584.139.763.242,62, menurun Rp 2.718.213.451.489,48 atau 43,13% dari APBD (Induk) TA 2020 sebesar Rp 6.302.353.214.732,10. Belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD TA 2020 dirancang Rp 3.862.914.970.603,80, menurun Rp 2.439.438.244.128,30 atau 38,71% dari APBD (Induk) TA 2020 sebesar Rp 6.302.353.214.732,10. Penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan

APBD TA 2020 dirancang Rp 278.775.207.361,18.

“Semoga dengan tekad kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita dapat menyelesaikan seluruh agenda yang telah direncanakan, sehingga menghasilkan produk hukum yang dapat mengantarkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung yang lebih baik dan bermanfaat,” ungkap Bupati asal Pelaga ini.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan apresiasi atas Perubahan APBD Badung TA 2020 yang disampaikan oleh Bupati. “Kami selaku Dewan menyampaikan apresiasi atas Perubahan APBD Badung Tahun 2020 yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Meskipun pendapatan daerah kita mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, Bapak Bupati masih memberikan perhatian besar pada belanja publik yang manfaatnya diterima oleh masyarakat yaitu 65,54%. Anggaran pendidikan 22,48% dan kesehatan 39,80% dari total belanja daerah dan sisanya merupakan belanja aparatur 34,46%,” ucapnya. (ad161)

Jumat Paing, 14 Agustus 2020

Menteri Kelautan Soroti Puri Tegeh Kori Siap Resmikan Museum PPN Pengambengan PNI-Shri Wedastera Suyasa di Penyaringan Jembrana Sejarah

Hari Ini Peringatan Harlah Ke-91 Shri Wedastera Suyasa (14-8-1929)

BERTEPATAN dengan peringatan HUT Provinsi Bali yang jatuh pada 14 Agustus 2020 ini, rakyat Bali khususnya kaum Marhaenis memperingati hari lahir (harlah) ke-91 salah seorang tokoh besar paling dikenal yang merupakan bagian dari sejarah perpolitikan di tanah dewata khususnya pada zaman perjuangan PNI dan zaman Bung Karno, yakni Shri I Goesti Ngoerah Wedastera Soeyasa yang lebih akrab dipanggil Shri Wedastera Suyasa.

Tokoh besar asal Puri Tegeh Kori Penyaringan, Mendoyo, Jembrana ini dikenal sebagai pemimpin besar Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bali yang kerap dikaitkan memiliki kedekatan dan kesamaan karakter dengan Presiden Soekarno (Bung Karno). Salah satu bukti kedekatannya adalah dibangunnya sejumlah simbol dan peninggalan sejarah bangsa di Bali yang merupakan hasil pemikiran dan diskusi antara Bung Karno dan Shri Wedastera Suyasa. Di antaranya Unud, Universitas Marhaen (Mahendradatta), RSUP Sanglah, Istana Presiden Tampaksiring, Landasan Pacu Airport I Gusti Ngurah Rai, Kawasan Wisata Sanur dengan Grand Bali Beach, Parisada Hindu Dharma serta ide melestarikan Museum Puri Lukisan di Ubud.

Demikian diungkapkan Sukmawati Soekarno Putri (putri Bung Karno) dalam sambutannya terkait hari lahir Shri Wedastera Suyasa. ‘’Saat saya masih anak–anak hingga remaja, Bung Karno sering menceritakan sosok Shri Wedastera Suyasa saat kunjungan ke Bali.

Dia adalah tokoh PNI yang paling dipercaya dan disayangi oleh Bung Karno. Buktinya, beliau diangkat menjadi DPR GR/ MPRS dari PNI. Bapak Wedastera adalah sosok bangsawan Bali yang memiliki nilai–nilai kesederhanaan, keberanian dan kejujuran, termasuk konsisten terhadap Bung Karno di masa sulit,’’ ujar Sukmawati.

Ia mengatakan pada zaman orba banyak yang men-

cari selamat karena tekanan rezim Soeharto, tetapi itu tidak berlaku bagi Shri Wedastera Suyasa. ‘’Anak muda sekarang harus tahu sejarah (Jas Merah).

Dulu zaman Golkarisasi di Indonesia termasuk di Bali, Shri Wedastera Suyasa adalah sosok yang paling berani menantang orde baru. Beliau tetap teguh melanjutkan perjuangan Universitas Marhaen walau diancam–ancam oleh orba dan militer. Beliau kuat bertahan dan berani. Sayang sekali, waktu itu banyak tokoh PNI di Bali yang cari selamat, bergabung dengan partai fusi sampai tega meninggalkan ajaran Bung Karno,’’ katanya.

Terkait sejarah PKI di Bali, Sukmawati mencatat Shri Wedastera Suyasa sangat berjasa dalam melindungi kaum Marhaen. ‘’Dari saksi sejarah dan yang saya tahu, salah satu kisah heroik Shri Wedastera Suyasa adalah berani menentang tokoh–tokoh PKI yang berkuasa saat itu. Bahkan, di Penyaringan sampai ada kejadian bentrok fisik antara PKI dan PNI pendukung Wedastera.

Rakyat Bali tidak akan lupa dengan aksi heroik perkelahian fisik Shri Wedastera Suyasa dengan pemimpin Bali saat itu di podium Lapangan Puputan Badung. Pendukung PNI saat itu luar biasa. Beliau menyelamatkan banyak nyawa.

Entah apa yang terjadi jika di zaman kudeta Soekarno 1965–1967 tidak ada Shri Wedastera Suyasa di Bali,’’ ungkap Sukmawati, Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme.

Acara peringatan harlah dipusatkan di Kampus A Universitas Mahendradatta (d/h Marhaen) hari ini dengan sejumlah agenda antara lain pembacaan Kitab BhagawadGita, Renungan Sejarah Shri Wedastera Suyasa dan ramah tamah pemuda Marhaen. Di era reformasi pasca-1998, pihak keluarga Puri Tegeh Kori melalui warih swargi terus mengupayakan pembangunan pusat sejarah baik berupa museum maupun institut untuk

Negara (Bali Post) – Aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, memiliki potensi yang cukup besar. Namun, kondisi pelabuhan dinilai kurang memadai. Sejumlah fasilitas seperti jembatan dan sarana untuk menurunkan ikan tangkapan masih jauh dari harapan.

DI MADRAS - Almarhum Shri Wedastera Suyasa (Tokoh PNI Bali/Pendiri Universitas Marhaen/Pendiri Parisada Hindu/Ketua Umum Arya Tegeh Kori/anggota DPRGRMPRS RI/Ketua Umum DPP AMHI/Yayasan Dharma Dutta, kanan) bersama Ny. Indira Gandhi (PM India, tengah) didampingi Ny. Dr. Sharada Rani (International Academy of Indian Culture) di Madras, India. melestarikan ajaran Shri Wedastera Suyasa, di antaranya empat institusi di kawasan Niti Mandala Renon yakni Gedung Pancasila, Gedung Tri Sakti, Taman Proklamasi dan Kepustakaan Agung Bung Karno.

Pihak keluarga juga membangun The Marhaenisme Institute di kawasan Teuku Umar, Denpasar, sebagai wujud ajaran Trisakti yang digandrungi Shri Wedastera.

Gedung The Hindu Center Of Indonesia juga didirikan pada 2019 di kawasan Tanjung Bungkak, Denpasar, untuk mengenang jasa Shri Wedas-

tera Suyasa dalam pergerakan ajaran Hindu Dharma. Tahun 2020 ini pihak puri akan meresmikan Museum PNI yang didirikan di tanah kelahiran Shri Wedastera Suyasa di Desa Penyaringan, Mendoyo. Museum PNI-Shri Wedastera Suyasa yang berada di jalan utama didesain langsung oleh Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III dan berdiri megah sesuai standar museum Eropa.

Perpaduan antara gaya Bali dan Eropa melengkapi koleksi vintage yang dimiliki keluarga Sukmawati dan keluarga Shri Wedastera Suyasa. (ad139)

Dispar Tabanan Terus Monev Prokes Objek Wisata Tabanan (Bali Post) – Sejumlah daya tarik wisata (DTW), desa wisata dan akomodasi pariwisata telah mengantongi sertifikat tatanan kehidupan era normal baru menuju Tabanan Aman dan Produktif berisi 14 persyaratan yang wajib dipenuhi terkait protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Meski begitu, Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Tabanan tetap gencar melakukan monitoring dan evaluasi (monev) agar prokes dijalankan sesuai pakta integritas yang ditandatangani sebelumnya.

Kepala Dinas Pariwisata Tabanan I Gede Sukanada mengatakan, pembinaan

dilakukan agar DTW, desa wisata dan akomodasi pariwisata menerapkan prokes secara ketat dan disiplin ketika akan mulai menerima tamu. Dengan harapan tidak sampai ada klaster penyebaran Covid-19 di sektor pariwisata. ‘’Akan dilakukan rapat internal untuk mengecek hasil evaluasi yang telah dilaksanakan,’’ ungkapnya, Rabu (12/8).

Sesuai arahan Ketua Harian GTPP Tabanan, pembinaan, pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan prokes dilakukan pembagian. Pihaknya di Dinas Pariwisata melakukan monitoring terhadap DTW dan desa wisata. Sementara

akomodasi wisata baik hotel, vila maupun restoran dilakukan OPD lain yang sudah ditentukan. ‘’Seluruh OPD terlibat dalam monitoring,’’ katanya didampingi Sekretaris I Gusti Mahajaya dan Kabid Promosi Wayan Budi Artannya.

Khusus DTW dan desa wisata sudah ada yang mendapatkan sertifikat kelayakan tatanan kehidupan normal baru. Dari total 25 DTW yang ada di Tabanan, 13 telah mendapatkan sertifikat karena sudah memenuhi standar prokes yang diwajibkan. Sementara dari 23 desa wisata, baru dua yang memperoleh sertifikat yakni Desa Pinge (Kecamatan Mar-

ga) dan Tista (Kecamatan) Kerambitan. ‘’Kami terus melakukan pendampingan agar yang lain segera dapat memenuhi standar prokes sekaligus menandatangani pakta integritas,’’ terang Sukanada.

Setelah DTW, desa wisata dan akomodasi pariwisata mendapatkan sertifikat, Dispar terus melakukan monitoring. Pihaknya tidak mau terpaku data yang disajikan di awal. Pengelola yang menandatangani pakta integritas saat menerima sertifikat wajib terus menjalankan prokes secara ketat dan disiplin. Apabila nanti ditemukan ada pelanggaran akan dievaluasi. (kmb28)

Perbankan Teladani Semangat Alex P. Candra

Kompyang Pujawan Minta Generasi Muda Terus Tingkatkan Kompetensi KOMPYANG Pujawan, panglingsir Pasemetonan Denpasar Fukuoka, bertemu Founder BPR Lestari, Alex P. Candra, Kamis (13/8) kemarin.

Kompyang Pujawan sangat tertarik dengan tokoh perbankan nomor satu di Bali ini lantaran patut menjadi teladan bagi generasi muda. Ia ingin agar generasi muda Bali terus meningkatkan kompetensi dan bersaing dengan SDM-SDM luar Bali bahkan internasional.

“Karena persaingan ke depan semakin ketat. Tidak hanya

soal budaya, pariwisata, kesehatan, juga bisnis khususnya perbankan,” ujarnya.

Pujawan yang juga seorang nasabah BPR Lestari kagum dengan Alex P. Candra karena dari media dan pemberitaan yang dibacanya, Alex bukan hanya schoolar tapi juga jenius.

“Beliau bisa menjadi nomor satu di Bali dan menjadi nomor dua di Indonesia. Berapa orang sih bisa begitu?’’ ungkapnya.

Saat pertemuan itu, Alex P. Candra menjelaskan tentang kondisi perbankan dan ekonomi

Kompyang Pujawan (dua dari kiri) bersama istri dan Alex P. Candra (dua dari kanan).

kepada Pujawan. Hal itu membuat Pujawan berterima kasih karena telah diberikan kesempatan bertemu dengannya.

“Saya belajar sedikit tentang perbankan kepada Founder BPR Lestari. Apa yang disampaikan Alex sudah saya terapkan dalam hidup saya,” jelas Pujawan.

Hasil pertemuan tersebut akan dibagikan ke Pasemetonan Denpasar Fukuoka. Sebab, dalam pasemetonan tersebut bergabung berbagai kalangan seperti profesor, wartawan dan dosen yang dapat memetik pengalaman dari perspektif berbeda. Dengan dirinya mengawali hubungan yang baik dengan founder BPR Lestari, diharapkan pasemetonan juga dapat menjalin hubungan baik dengan BPR Lestari bahkan menjadi nasabah.

Satu hal yang ia ingat dari Alex P. Candra yaitu jika ingin menjadi kaya, mudah. Meski baginya mencapai kaya sulit, namun mencapai titik sejahtera sudah cukup. Kata-kata tersebut baginya sangat mengesankan karena menurutnya hidup ini sulit. Modal jujur, baik hati, rajin, setia ada dalam diri Alex.

Modal itulah yang membuat orang bisa sukses.

Sementara itu, Alex P. Candra mengaku tersanjung dengan kunjungan nasabahnya.

Hal itu pun ia manfaatkan dengan memberi pemahaman dan gambaran situasi perbankan saat ini. “Ini justru saya minta, karena BPR Lestari biasanya bikin gathering untuk nasabah tapi karena Covid tidak bisa dilaksanakan,” terangnya.

Menurutnya, mengingat isu kesehatan membawa dampak pada perekonomian, sangat diperlukan informasi yang akurat. “Kalau bicara di tempat lain, saya khawatir infonya tidak akurat. Jadi, ini kesempatan yang baik buat saya. Apa sih yang dikerjakan BPR Lestari, apa sih yang terjadi di banking sekarang, bagaimana sih sebenarnya cara kita menghadapi situasi sekarang ini, versi saya,” bebernya.

Alex P. Candra berharap pertemuan seperti ini memberi nilai tambah pada nasabah dan masyarakat di Bali, supaya ada yang menyuarakan secara akurat dan sejujurnya. (ad163)

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, saat mengunjungi PPN Pengambengan, Kamis (13/8) kemarin. Menteri menilai salah satu pelabuhan perikanan di Bali ini perlu diperbaiki. Potensi hasil tangkapan ikan di Pengambengan sangat besar. Hasil tangkapan 200 hingga 400 ton sudah melebihi kebutuhan lokal, tetapi kurang didukung fasilitas memadai. “Selama lima tahun ini memang belum ada (perbaikan). Kita harus rapikan agar pelayanan ke masyarakat (nelayan) lebih baik lagi. Seperti jembatan untuk bongkar muat ini, kualitasnya kurang layak,” terangnya.

Menteri Edhy akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan pelabuhan.

Sebab, jembatan labuh tidak akan mampu apabila dikenai beban lebih berat lagi. Padahal potensi besar PPN Pengambengan bisa memenuhi pasar hingga ke Jawa. “Kebutuhan bahan baku pengalengan ikan di Jawa sangat kurang dan (sebenarnya) bisa dipenuhi dari sini. Potensinya besar tapi belum sampai ke pasar yang benar,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi bong-

Bali Post/kmb26

PENGAMBENGAN – Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, (tengah/kanan) saat mengunjungi PPN Pengambengan, Jembrana, Kamis (13/8) kemarin. kar muat hasil tangkapan ikan di PPN Pengambengan menambah beban nelayan. Jadi, perlu dipercepat dan dimudahkan sehingga nelayan tidak dibebani lagi ketika mendapatkan tangkapan. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menilai perlu adanya perbaikan dari segi perizinan dan penjualan hasil tangkapan. Sistem perizinan perahu untuk nelayan bisa

lebih dipermudah.

Sementara terkait harga jual hasil tangkapan ikan, Edhy Prabowo menilai yang perlu dilakukan adalah perbaikan sarana dan prasarana hasil tangkapan. Cold storage (ruang/gudang) yang ada saat ini belum optimal atau memadai. Apabila cold storage sudah memadai, harga ikan hasil tangkapan nelayan akan stabil. (kmb26)

Sementara satu pasien lagi terkonfirmasi positif disertai penyakit bawaan. ‘’Pasien terdiri atas tiga perempuan dan dua laki-laki asal Kecamatan Tabanan dan Baturiti,’’ terangnya.

Sementara empat orang pasien yang dinyatakan sembuh terdiri atas tiga laki-laki dan satu perempuan. Tiga pasien menjalani perawatan di UPTD RS Nyitdah, yakni laki-laki asal Baturiti, laki-laki asal Kediri dan perempuan asal Kediri. Sementara pasien keempat laki-laki berasal dari Kediri. ‘’Meski telah dinyatakan sembuh dengan kondisi sehat, mereka tetap diminta melanjutkan masa karantina secara mandiri dan wajib menjalankan protokol kesehatan (prokes),’’ ucapnya.

Menurut Dian Setiawan, GTPP terus melakukan tracing sekaligus edukasi terkait penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Imbauan terkait edukasi prokes mencegah penyebaran Covid-19 dalam tiga bahasa (rekaman suara Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti) juga sudah disebar di sejumlah lokasi keramaian, dengan harapan bisa menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat dalam beraktivitas. ‘’Semua ini perlu kerja sama semua pihak. Bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas gugus tugas saja. Semua memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran dengan mengurangi tingkat kesempatan penularan melalui prokes ketat,’’ tegasnya.

Ditambahkannya, untuk bisa mengarah pada adaptasi kebiasaan baru menuju Tabanan Aman dan Produktif, kedisiplinan masyarakat menjalankan prokes menjadi kunci utama menekan angka kasus transmisi lokal. Selain itu terus menjaga kesehatan dan selalu berpikir positif. (kmb28)

Empat Nakes Terkonfirmasi Positif Covid-19 Tabanan (Bali Post) – Kasus transmisi lokal terus bertambah di wilayah Kabupaten Tabanan pekan ini. Data yang dirilis GTPP Covid-19 Tabanan, Kamis (13/8) sore kemarin, terjadi tambahan lima orang pasien terkonfirmasi positif. Di satu sisi juga ada kabar gembira karena empat pasien yang sebelumnya menjalani karantina dan perawatan dinyatakan sembuh.

Juru Bicara GTPP Covid-19 Tabanan I Putu Dian Setiawan seizin Ketua Harian GTPP Tabanan I Gede Susila saat dimintai konfirmasinya mengatakan, dari lima pasien yang terkonfirmasi positif, empat di antaranya merupakan tenaga kesehatan (nakes) yaitu dokter, perawat dan ahli gizi. Mereka merupakan hasil tracing Satgas Kesehatan terhadap pasien yang sebelumnya dinyatakan positif yakni nakes yang bekerja di rumah sakit swasta di Tabanan dan BRSU Tabanan.

Jembrana Berupaya Pertahankan Populasi Sapi Bali

Negara (Bali Post) – Kabupaten Jembrana merupakan salah satu sentra pembibitan ternak sapi di Bali. Saat ini populasi sapi Bali di ujung Barat Bali mencapai 36 ribu ekor. Sejumlah upaya dilakukan guna menjaga populasi bahkan meningkatkan jumlah sapi Bali.

Salah satu yang dilakukan adalah menjaga agar sapi Bali tidak terkena serangan penyakit. Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana melalui Bidang Keswan Kesmavet memberikan pelayanan kesehatan berupa suntik vaksin dan obat cacing untuk sapi Bali, Rabu (12/8). ‘’Sapi yang kami periksa ini khusus sapi Bali. Kami lakukan di tiap kecamatan.

Selain pencegahan penyakit juga pendataan populasi ternak sapi Bali,’’ terang Kabid Keswan Kesmavet Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana Wayan Widarsa di Banjar Pebuahan,

Bali Post/kmb26

SUNTIK – Sejumlah sapi Bali milik warga pebuahan diperiksa serta diberikan obat cacing dan suntikan vaksin.

Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Sebanyak 49 sapi telah diperiksa.

Widarsa menambahkan, salah satu cara untuk tetap menjaga sapi Bali berkembang adalah tidak menerapkan perkawinan satu darah karena menyebabkan kualitas sapi tidak baik. Misalnya

kerdil dan pertumbuhannya tidak bagus. Selain itu, rawan penyakit cacingan pada umur tiga bulan ke atas. ‘’Sapi biasanya cacingan dan mencret darah. Karena itulah sejak dini perlu dilakukan pencegahan melalui suntik dan pemberian obat cacing,’’ jelasnya. (kmb26)

Jumat Paing, 14 Agustus 2020

Disparbud Rancang PAD Rp 28 Miliar Dewan Pertanyakan Pungutan Rp 15 Ribu

Bangli (Bali Post)Komisi III DPRD Bangli meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangli agar jangan terlalu optimis memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 28 miliar di tahun 2021.

Mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Dewan khawatir jika target tak mampu terpenuhi, akan berdampak pada program yang telah dirancang dalam APBD nanti.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja yang diadakan Komisi III DPRD Bangli bersama sejumlah OPD penghasil PAD, Kamis (13/8) kemarin.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III I Made Natis itu, Kadisparbud yang diwakili Kabid Destinasi Ketut Wakil memaparkan rancangan target PAD tahun 2021.

Disebutkan bahwa target yang dirancang sebesar Rp 28 miliar itu berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakannya dengan sejumlah pengelola daya tarik wisata (DTW) di Kabupaten Bangli. Adapun rinciannya, dari DTW Kintamani targetnya Rp 25 miliar, DTW Terunyan Rp 199 juta, DTW Penglipuran Rp 2 miliar lebih, DTW Kehen Rp 779 juta, DTW Penulisan Rp 45 juta lebih. ‘’Sehingga total targetnya Rp 28 miliar,’’ ujarnya.

Target PAD yang dirancang tersebut melebihi target PAD di tahun 2020 yang hanya Rp 13 miliar setelah mengalami perubahan akibat Covid-19.

Disampaikan juga oleh Ketut Wakil bahwa akibat Covid-19, penerimaan retribusi pariwisata tidak bisa maksimal.

Dari Januari sampai pertengahan Maret pungutan retribusi masih normal. Kemudian setelahnya terjadi penurunan akibat dampak Corona. Pada April-Juni retribusi yang dipun-

gut nihil. Kemudian di bulan Juli kembali dilakukan pungutan dengan total penerimaan hanya Rp 56 juta.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III, I Made Sudiasa, menilai Disparbud terlalu optimis memasang target PAD di tengah situasi Covid-19.

Ia sejatinya bangga dengan hal itu. Namun di sisi lain, Sudiasa mengaku khawatir bila target yang dipasang itu nantinya tak mampu terpenuhi maka akan berdampak pada programprogram yang disusun dalam APBD 2021. Sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Akibat target tak mampu terealisasi banyak program yang di-delete dan menjadi kacau. ‘’Sehingga kami harapkan rancangan target ini benar-benar dihitung dengan baik,’’ ujarnya.

Sudiasa meminta agar target yang dipasang tahun 2021 berpedoman pada capaian target PAD tahun 2020. Asumsinya karena kondisi ekonomi tahun 2021 tidak jauh beda dengan tahun ini.

Dalam rapat itu, politisi Demokrat itu juga menyoroti penerimaan retribusi di bulan Juli yang hanya Rp 56 juta.

Menurut Sudiasa, jika dibandingkan dengan situasi bulan lalu, di mana Kintamani sudah banyak dikunjungi wisatawan

RAPAT - Suasana rapat kerja Komisi III DPRD Bangli dan sejumlah OPD penghasil PAD di DPRD Bangli, Kamis (13/8) kemarin. lokal, maka penerimaan retribusi yang hanya Rp 56 juta tidak masuk akal. Dia juga mempertanyakan kebenaran adanya informasi pungutan Rp 15 ribu per orang kepada setiap wisatawan lokal Bali yang berkunjung ke Kintamani.

Sesuai informasi yang diterimanya pungutan itu dilakukan di jalan-jalan. Hal itu banyak menuai keluhan wisatawan.

Sudiasa mempertanyakan apakah pungutan retribusi Rp 15 ribu itu legal dan masuk ke kas daerah. ‘’Kalau dihitung, pendapatan retribusi di bulan Juli Rp 56 juta. Kalau dibagi Rp 15 ribu dan dibagi 30 hari, maka dalam sehari artinya hanya ada 124 orang yang berkunjung di Kintamani saat itu. Padahal saya lihat kenyataannya, masyarakat lokal yang datang ke Kintamani bulan kemarin banyak sekali,’’ kata Sudiasa.

Menanggapi pernyataan Sudiasa, Ketut Wakil menyatakan akan mengkaji kembali target PAD yang telah dirancang tersebut. Mengenai sorotan Sudiasa soal penerimaan retribusi di bulan Juli yang hanya Rp 56 juta, dia menegaskan semua penerimaan retribusi itu telah masuk ke kas daerah.

Ditemui wartawan usai rapat kemarin, Ketut Wakil menyampaikan bahwa retribusi yang dipungut selama ini berdasarkan perda. Di mana dalam perda retribusi wisata diatur bahwa untuk wisatawan domestik dewasa dikenakan retribusi Rp 30 ribu, sementara anak-anak Rp 15 ribu. Lalu ditanya apakah wisatawan yang dipunguti retribusi pada bulan Juli lalu semuanya anak-anak, Wakil mengaku kurang tahu. ‘’Kami akan kroscek itu di bawah,’’ pungkasnya. (kmb40)

Gianyar (Bali Post) Mendukung ketahanan pangan, Polres Gianyar turut gotong royong menanam padi.

Upaya ini dilakukan dengan bakti sosial di sawah milik Made Parsa di Subak Uma Kawan, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kamis (13/8) kemarin. Kegiatan ini dilakukan oleh personel Sat. Binmas Polres Gianyar dan Polsek Payangan.

Kapolsek Payangan AKP I Made Tama menjelaskan, kegiatan bakti sosial ini diselenggarakan dalam rangka membangun ketahanan pangan. Hal ini dipandang penting terutama di masa pandemi

Covid-19. ‘’Dalam kegiatan ini Polri bergotong royong menanam di lahan milik warga yang dijadikan pilot project,’’ katanya.

Lanjut dia, dalam kegiatan ini dikerahkan 20 orang personel dari kepolisian dan 10 orang warga krama Subak Uma Kawan Desa Bukian.

Selanjutnya di lahan seluas 20 are itu ditanam bibit padi. ‘’Kegiatan gotong royong juga dilaksanakan dalam rangka membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat Subak Uma Kawan Bukian dalam menjaga ketahanan pangan di masa pedemi Covid-19,’’ terang AKP I Made Tama. (kmb35)

Polisi Tanam Padi di Subak Uma Kawan

BAKTI - Polisi menggelar bakti sosial di sawah milik Made Parsa di Subak Uma Kawan, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kamis (13/8) kemarin.

Pegawai Koperasi Masuk Penerima BLT

Bupati Suwirta Tarik Bantuan Semarapura (Bali Post)Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari APBD disalurkan Kamis (13/8) kemarin. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta turun melakukan penyerahan. Saat penyerahan, Bupati Suwirta menyempatkan diri berdialog dengan warga.

Bupati menemukan ada penerima BLT yang tidak layak menerima bantuan BLT ini.

Karena dianggap salah sasaran, Bupati Suwirta menarik kembali bantuan tersebut, agar diberikan kepada yang lebih berhak.

Bupati Suwirta awalnya melakukan monitoring penyaluran dana bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) penanganan Covid-19 tahap I, di sejumlah lokasi di Kecamatan Klungkung. Suwirta menam-

bahkan, untuk mengetahui latar belakang penerima dan menghindari terjadinya salah sasaran, dia berdialog dengan perwakilan calon penerima.

Di sana terungkap, salah satu calon penerimanya mengaku sebagai seorang pegawai koperasi.

Bahkan, istrinya dikatakan pedagang dan memiliki anakanak yang juga pegawai kontrak. Inilah yang membuat Suwirta kaget karena ini tentu tidak boleh sebagai penerima bantuan. Atas temuan ini, dia memerintahkan kepala lingkungan dan kelurahan setempat untuk menarik kembali dana bantuan tersebut.

“Saya mewanti-wanti para lurah dan kepala lingkungan yang melakukan pendataan di lapangan untuk lebih berhati-

hati dalam menentukan calon penerima,” tegas Bupati Suwirta.

Menurutnya, BLT dari APBD Klungkung ini harus benar-benar tepat sasaran.

Jangan sampai yang tidak berhak malah mendapatkan bantuan ini. Bantuan Jaring Pengaman Sosial ini berdasarkan SK Bupati Klungkung 293/05/HK/2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada keluarga terdampak Covid-19.

Sasarannya adalah keluarga yang kepala keluarga dari atau anggota keluarganya kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan secara drastis akibat Covid-19. Sehingga keluarga tersebut rentan miskin atau mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun.

Syaratnya harus memiliki Kartu Keluarga dan KTP Klungkung dan tinggal di wilayah Kabupaten Klungkung.

Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Wayan Sumarta mengatakan penyaluran akan dilakukan dalam tiga tahap selama tiga bulan ke depan dengan nilai Rp 600.000 per KK. Pada penyaluran Kamis (13/8), total penerima untuk wilayah Kecamatan Klungkung berjumlah 864 KK, yang terdiri terdiri dari 659 KK di lingkungan Kelurahan Semarapura Klod Kangin, 114 KK dari Lingkungan Kelurahan Semarapura Kaja dan 91 KK di Desa Tangkas. Total dana yang disalurkan Rp 518.400.000. (kmb31)

Dani Ditemukan Tewas di Sungai Gianyar (Bali Post) Warga dikejutkan dengan temuan mayat di aliran Sungai Subak Sudimara Lingkungan Sema Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kamis (13/8) kemarin. Korban diketahui bernama Ni Ketut Dani (49) yang sehari sebelum menghilang dari rumahnya.

Hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban.

Informasi dihimpun, Rabu siang sekitar pukul 14.00 Wita korban tidak ada di rumahnya. Pihak keluarga berupaya melakukan pencarian. Bahkan proses pencarian berlangsung hingga Kamis dini hari sekitar pukul 02.30 Wita. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya warga menemukan mayat korban pada Kamis pagi sekitar pukul 09.00 Wita di aliran Sungai Subak Sudimara atau sebelah barat Rumah Dinas Yon Zipur 18/YKR Ke-

lurahan Bitera.

Saat ditemukan korban dalam posisi tertelungkup. Berdasarkan hasil visum luar tim medis Puskesmas Gianyar 2, diduga korban meninggal akibat terjatuh di aliran Sungai Subak Sudimara dengan posisi telungkup.

Diduga saat itu korban tanpa mendapatkan pertolongan hingga akhirnya menyebabkan kematian. Dalam tubuh korban, persisnya pada pelipis kanan terdapat luka lecet. Meski demikian pihak keluarga mengaku sudah mengikhlaskan kematian korban sebagai musibah. Mayat korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dilakukan prosesi upacara.

Kasubag Humas Polres Gianyar Iptu I Ketut Suarnata dikonfirmasi menyatakan memang benar ada temuan mayat tersebut. ‘’Pihak keluarga sudah mengikhlaskan kematian korban,’’ katanya. (kmb35)

Buda Parwata Pimpin Hanura Klungkung Semarapura (Bali Post) Pindahnya Sekretariat Hanura Klungkung ke gedung baru di Jalan Anyelir, utara Terminal Galiran, diikuti perubahan struktur kepengurusan DPC Partai Hanura Klungkung. I Wayan Buda Parwata, yang sebelumnya menempati posisi sekretaris partai, sekarang menjadi Ketua DPC Partai Hanura Klungkung. Dihubungi Rabu (12/8), Buda Parwata membenarkan informasi tersebut. Dia mengaku telah menerima SK dari DPP Hanura. ‘’Kami berproses dari awal. Menggelar rapat pengurus karena kepengurusan periode sebelumnya sudah berakhir tahun ini. Siapa pun nanti ditunjuk oleh DPP, para pengurus harus siap saling mendukung. Keluarlah SK penunjukan dan pengangkatan ini per 27 Juli,’’ tutur Buda Parwata.

Atas SK itu, dia diminta segera berkoordinasi dengan pengurus DPD untuk menyusun kepengurusan baru. Selain Buda Parwata sebagai Ketua DPC Hanura Klungkung, juga menempatkan I Wayan Suyasa, Ketua DPC Hanura Klungkung periode sebelumnya, sebagai Ketua Dewan Penasihat. Sementara kader senior lainnya, Putu Sri Handayani, sebagai Sekretaris DPC Partai Hanura Klungkung dan Purwatiningsih sebagai

bendahara. ‘’Selanjutnya, selaku ketua, pengurus yang lama kami rangkul semua. Saya juga memohon kepada DPD agar ketua DPC sebelumnya tetap di Klungkung. Tidak ditarik ke DPD. Kami mengusulkan kepengurusan ke DPD dan selanjutnya diteruskan ke DPP. Akhirnya per 7 Agustus keluar SK DPP kepengurusan yang baru,’’ jelas politisi muda asal Desa Timuhun Kecamatan Banjarangkan ini.

Pada posisi wakil ketua, ada nama-nama politisi senior Hanura, seperti Komang Gde Ludra, Luh Andriani, I Kadek Dwi Oka Hartawan Adiguna, Ketut Serinada, I Gede Restu Satya Wibawa, Ni Komang Suartini dan Ni Wayan Tini. Kader-kader lainnya ditempatkan sebagai wakil sekretaris dan wakil bendahara. Ada enam wakil sekretaris dan empat wakil bendahara dalam struktur kepengurusan baru DPC Partai Hanura Klungkung.

Dengan kepengurusan baru ini, Buda Parwata berharap ke depan agar mampu saling mendukung dalam berkiprah mewarnai dunia politik daerah yang semakin bergerak dinamis.

Sehingga ke depan, sebagaimana amanat Sekjen DPP Hanura Gede Pasek Suardika, Pengurus DPC Hanura Klungkung mampu membesarkan Hanura di Bumi Serombotan. (kmb31)

Jumat Paing,14 Agustus 2020

Dispar Terbitkan 66 Sertifikat Tatanan Era Baru

Singaraja (Bali Post) Pemkab Buleleng terus menggenjot penerbitan sertifikat tatanan kehidupan Bali Era Baru bidang pariwisata. Hingga saat ini, Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng telah menerbitkan sebanyak 66 sertifikat. Artinya, akomodasi dan jasa pariwisata yang sudah menerima sertifikat diizinkan beroperasi.

Kepala Dispar Buleleng Made Sudama Diana di ruang kerjanya, Kamis (13/8) kemarin mengatakan, sejak Pemprov Bali mengizinkan akomodasi dan jasa pariwisata dibuka dengan syarat mendapat sertifikat, pihaknya bersama tim kelompok kerja (pokja) memfasilitasi permohonan sertifikat itu. Sesuai instruksi pemprov, Dispar ditugaskan menerbitkan sertifikat untuk hotel bintang 1, bintang 2, dan nonbintang.

Selain itu, pihaknya juga diinstruksikan menyertifikasi daerah tujuan wisata (DTW) di daerah.

Dengan bertahap pihaknya menerima permohonan yang diajukan oleh pelaku akomodasi dan jasa pariwisata. Total ada sebanyak 94 permohonan sertifikat yang diajukan. Setelah tim pokja melakukan verifikasi dengan turun langsung mengecek pemenuhan 20 aspek menyangkut sarana

dan prasarana penerapan protokol kesehatan. Selain itu, ada syarat tambahan di mana pelaku usaha akomodasi dan jasa wisata melakukan simulasi kalau terjadi penularan Covid-19 di unit usahanya.

Dari puluhan usulan yang masuk, sampai 12 Agustus 2020 yang lalu sebanyak 66 sertifikat sudah diterbitkan. Sertifikat itu terdiri dari 44 bidang akomodasi, 6 usaha restoran, 15 lokasi DTW, dan 1 desa wisata. ‘’Sampai 12 Agustus 2020 tim pokja sudah menerbitkan 66 sertifikat tetananan kehidupan Bali Era Baru bidang pariwisata.

Sisanya belum diterbitkan karena masih proses verifikasi,’’ jelasnya.

Menurut birokrat asal Desa Sepang Kecamatan Busungbiu ini, pelaku usaha akomodasi dan jasa wisata antusias mengikuti kebijakan pemerintah di tengah Covid-19.

Hanya, Dispar mengalami hambatan teknis

dalam memfasilitasi para pelaku usaha akomodasi dan jasa wisata di Bali Utara. Hambatan ini terjadi karena Dispar keterbatasan personel tim pokja yang melakukan verifikasi langsung ke lokasi usaha bersangkutan.

Selain jarak yang jauh dari kota, keterbatasan anggaran juga menambah kesulitan tim pokja dalam menyertifikasi setiap jenis usaha akomodasi dan jasa pariwisata.

Awalnya, anggaran ini akan ditutupi dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19.

Namun setelah dikoordinasikan dengan gugus tugas, ternyata kegiatan sertifikasi itu tidak masuk kategori percepatan penanganan Corona. Untuk memenuhi biaya itu, sesuai arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akan dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun 2020 mendatang.

Untuk efisiensi dan efektifitas tim pokja yang ada, pihaknya telah mengubah skema verifikasi usulan sertifikat yang diajukan.

Verifikasi sekarang dilakukan dengan cara virtual. Nantinya, 20 aspek yang harus dipenuhi itu akan diverifikasi dari presentasi dan rekaman video yang disiapkan pelaku usaha akomodasi dan jasa pari-

Ruang IGD Penuh, Pasien Dirawat di Luar

Bali Post/kmb41

PENUH - Bed di ruang IGD RSUD Karangasem penuh. Kondisi itu membuat pihak rumah sakit memberikan pelayanan hingga di luar ruangan.

Amlapura (Bali Post) Jumlah pasien yang masuk ke ruang IGD RSUD Karangasem setiap harinya cukup banyak, sehingga ruangan IGD itu penuh. Atas kondisi itu, pihak rumah sakit memberikan pelayanan pada pasien hingga di luar ruang IGD. Pasalnya, kapasitas bed IGD sudah tidak mencukupi.

Kondisi itu tidak dibantah Direktur RSUD Karangasem I Wayan Suardana, awal pekan kemarin. Dia mengatakan saat ini ruangan IGD sudah dipenuhi pasien. ‘’Sekarang ruangan di IGD sudah penuh.

Semua bed yang disiapkan sudah terisi pasien,’’ ucapnya.

Suardana mengatakan, di ruangan IGD terdapat 50 bed. Tetapi, karena membeludaknya pasien yang datang setiap harinya, membuat bed yang tersedia penuh. ‘’Setiap hari ada sekitar 8 hingga 9 pasien yang masuk ke IGD. Sedangkan pasien yang pulang jumlahnya lebih sedikit dari yang masuk,’’ tandasnya.

Atas kondisi itu, tegas Suardana, mau tidak mau terpaksa memberikan perawatan hingga di luar ruangan. Langkah itu dilakukan karena di dalam sudah tidak bisa menampung pasien lagi. ‘’Sekarang pelayanan sampai keluar ruangan. Bed kita tempatkan di depan pintu masuk IGD. Karena di sana ada lahan sedikit untuk menempatkan bed.

Bila nanti ada pasien yang pulang, maka pasien di luar digeser ke dalam lagi,’’ ucap Suardana. (kmb41)

wisata. Kalau 20 aspek sudah dipenuhi, maka tim pokja akan menerbitkan sertifikat. ‘’Karena kendala teknis di lapangan itu kami sekarang ubah cara untuk memverifikasi dari presentasi dan rekaman video kesiapan pelaku akomodasi dan jasa wisata, kalau lengkap tim pokja tanda tangan sertifikat akan terbit. Kalau belum kami minta agar dilengkapi,’’ jelas mantan C a m a t Busungbiu ini.

Made Sudama Diana (kmb38)

14 ASN Lolos Seleksi Administrasi Lelang JPT Pratama Singaraja (Bali Post) Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2020 mengumumkan hasil seleksi administrasi.

Sebanyak 14 orang aparatur sipil negara (ASN) yang mendaftar dalam lelang JPT Pratama itu dinyatakan lolos tes administrasi. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng Gede Wisnawa, Kamis (13/8) kemarin membenarkan 14 ASN itu memenuhi syarat administrasi. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) pelamarnya adalah I Gede Arya Suardana, I Gusti Made Suryawan, Nyoman Armaja dan Made Astika. Jabatan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) masing-masing dilamar Nyoman Widarma, I Putu Kariaman Putra, Yayan Sutrisna, Made Supartawan, Ninik Sulistiyani dan I Ketut Cantyana. Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng yang ikut merebut yakni dr. Sucipto, S.Ked., M.AP., dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD., drg. I Ketut Wika,

dan drg. Handy Sucita. ‘’Setelah dilakukan penelitian semua berkas administrasi lengkap, sehingga ke-14 pendaftar ini dinyatakan lolos tes administrasi,’’ katanya.

Selanjutnya mereka akan mengikuti tes tahapan kedua, yakni menyusun dan mempresentasikan makalah di hadapan anggota pansel. Setelah itu, mereka kembali mengikuti tes wawancara. Di sisi lain, Wisnawa menyebut para peserta lelang JPT Pratama ini juga harus mengikuti assessment dari tim asesor BPSDM Provinsi Jawa Barat (Jabar). Setelah nanti tahapan seleksi ini diikuti, pansel mengumumkan penilaian dengan terbuka. Dalam pengumuman itu, peserta yang dengan nilai keseluruhan akan diranking dari peringkat I, II dan peringkat III. Hasil penilaian itu kemudian dilaporkan kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS). Bupati akan memilih satu nama dari tiga peserta yang meraih peringkat I, II, dan renking III itu kemudian dimintakan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (kmb38)

Jumat Paing, 14 Agustus 2020

KPKHN Ekspor Karang Hias Hasil Budi Daya Mangupura (Bali Post) – Sejak pemerintah membuka kembali perdagangan koral dan karang hias dengan berbagai persyaratan di awal tahun 2020, Kelompok Pembudidaya Karang Hias Nusantara (KPKHN) hanya menjual atau mengekspor karang hasil budi daya. Pihaknya melibatkan masyarakat dalam membudidayakan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat.

Bali merupakan daerah tempat membudidayakan karang hias terbaik di Indonesia. Salah satunya ada di Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan. ‘’Kami membudidayakan karang khusus hias yang diekspor melibatkan masyarakat nelayan, bukan mengambil dari alam. Tapi indukannya diambil dari luar Bali sesuai rekomendasi Lipi,’’ ujar Ketua KPKHN Agus Joko Supriyanto saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan penanaman karang hias di kawasan Pantai Pandawa, Rabu (12/8).

Dikatakannya, sektor

ekspor karang hias selama ini memberikan kontribusi besar bagi devisa negara. Meski demikian, hal itu kurang dilirik dan sempat ditutup pemerintah pada 2018 lalu.

Sejak KPKHN berdiri akhir tahun 2019, terhitung Januari-Juli tahun ini nilai ekspor karang hias mencapai Rp 14 miliar lebih. Dalam kondisi pandemi Covid-19, pasar karang hias tidak terpengaruh sama sekali. Kendala yang dihadapi hanya terkait penerbangan, sebab tidak ada pesawat reguler, sehingga pengiriman dilakukan menggunakan pesawat carter. ‘’Pangsa pasar kami kebanyakan ke Amerika, Asia dan Eropa.

Biasanya dipergunakan untuk akuarium hias,’’ imbuhnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo mengapresiasi KPKHN sudah berkontribusi pada perkembangan ekonomi baru untuk masyarakat pantai. Terumbu karang sangat penting karena menghasilkan oksigen 20 kali lebih banyak dibandingkan pohon biasa. Hal inilah yang menyebabkan udara di pan-

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali

Bali Post/kmb23

KPKHN - Kelompok Pembudidaya Karang Hias Nusantara (KPKHN) melibatkan masyarakat. tai terasa lebih segar dan lingkungannya lebih sehat.

Di Indonesia ada 400 jenis karang hias dan Bali mempunyai potensi besar untuk pengembangannya. ‘’Kita harapkan dari karang inilah tumbuh ekonomi baru dari sektor budi daya kelautan dan peluangnya sangat besar. Terumbu karang yang ukurannya sangat kecil harganya bisa mencapai 15-20 dolar per

buah. Untuk regulasi tak ada masalah lagi,’’ kata Edhy Prabowo.

Kementerian KP tetap membolehkan dan memberikan izin penjualan terumbu karang hasil budi daya.

Tetapi pihaknya memberikan catatan, yaitu tidak mengizinkan mengambil karang hias dari kawasan konservasi karena komitmen negara untuk melestarikannya. (kmb23)

Tetap Mengutamakan Kepentingan Nasional Jadi dokter-dokter kelas 1 bisa praktik dan transfer teknologi, sehingga kita tidak menghabiskan pengobatan ke luar negeri. Kita sudah memprioritaskan KITAS untuk orang-orang spesifik, juga boleh ada multiple visa buat orang-orang spesifik itu untuk berkegiatan di dalam negeri,’’ katanya.

Luhut menegaskan, semua rencana tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Hanya, pengukuran atau benchmarking tetap dilakukan ke negara-negara tetangga. ‘’Semua saya pikir dalam konteks kepentingan nasional. Kita benchmarking saja ke negara-negara sekitar,’’ pungkasnya.

Tergantung Kebijakan Pusat Menanggapi terkait adanya larangan turis asing ke Indonesia hingga akhir 2020, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengatakan, pembukaan tahap ketiga sektor pariwisata untuk wisatawan mancanegara telah direncanakan 11 September mendatang. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda pemerintah pusat akan mencabut ataupun merevisi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah RI. Pemerintah pusat, seperti diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, justru menetapkan larangan bagi turis asing untuk berwisata ke Indonesia

hingga akhir tahun 2020. ‘’Di edaran Pak Gubernur itu, kita kan ancang-ancang atau rencana karena Bali sendiri tanpa didukung oleh pusat kan tidak bisa jalan karena ini domainnya negara,’’ ujar Astawa, Kamis (13/8) kemarin.

Menurut Astawa, rencana membuka Bali untuk wisatawan mancanegara (wisman) bisa jadi tidak bisa dilaksanakan tepat pada 11 September jika memang pemerintah pusat belum mencabut atau merevisi Permenkumham 11/2020.

Selain tergantung dari kebijakan pusat, pembukaan pariwisata untuk wisman juga tergantung dari kebijakan negara-negara luar.

Kalau negara-negara, khususnya yang menjadi pasar Bali masih menutup akses

KEHILANGAN

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dcr Serabutan memelihara sapi dan berkebun, WA/SMS 081805628430

G.06

DIJUAL MOBIL

Hlg BPKB No.L121211240 DK3647 VX an.Luh Putu Sunatri Al. Br. Dns Kanginan Ds.Sawan Kab.Bllg

B.BP.004.08.20.0000148

HlgBPKBNo.M03653758-ODK2391 UM,an:I Ketut Widiadnya Al. Br. Dns Kanginan Ds.Sawan Kab.Bllg

B.BP.004.08.20.0000146

MITSUBISHI

PT.Arthaasia Finance Lelang Unit: Mitsubishi FE-Super-HDX HI Gear th’18 Hub.0361-4781601

B.BP.004.08.20.0000129

PROPERTY DIJUAL TANAH

Jl tnh 1,5A Jl.Gadung II, Raya Belulang,Kapal 081353375208 B.BP.001.08.20.0000115

PENGUMUMAN Telah dilakukan Pengambilan Sumpah di Kantor Pertanahan Kab.Sumba Barat atas Kehilangan Sertifikat Tanah dengan SHM No:598, 597, 600, 601, 346, 233/Harona Kalla dgn pemilik I Gede Januarsa, Alamat Desa Lembongan-Nusa Penida-Bali B.BP.001.08.20.0000143

KEHILANGAN HlgBPKBNo.C0766679-ODK4986 VG, an:I Ketut Widiadnya Al.Br. Dns Kanginan Ds.Sawan Kab.Bllg

B.BP.004.08.20.0000147

BERAS BALI BALI BERAS Mau Jadi Reseler Beras Bali.

WA 082118183588

G.01

RUPA-RUPA

warganya bepergian ke luar negeri, pariwisata Bali pun masih belum bisa berjalan. ‘’Misalnya, katakanlah kita buka, pusat buka, negara luar belum mau pergi ya… sama juga,’’ terangnya.

Dengan demikian, Astawa menegaskan, apa yang dicanangkan Gubernur Bali sebelumnya memang baru sebatas rencana atau ancang-ancang. Untuk membuka kembali pariwisata bagi mancanegara tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Sementara ini Gubernur juga dikatakan belum mengubah rencana untuk pembukaan tahap ketiga pada 11 September mendatang. ‘’Belum ada (mengubah - red). Itu baru rencana yang sangat ditentukan oleh kebijakan pusat,’’ tandasnya. (kmb/kmb32)

‘’Keberadaan pergub ini juga merupakan wujud konsistensi kita dalam upaya penyelamatan aksara dan bahasa Bali agar tidak punah,’’ tegasnya seraya memparkan sejumlah program atau kegiatan yang memperkuat komitmen menjaga dan mengawal budaya Bali tersebut.

Tak kalah pentingnya, Pemprov Bali juga menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, menurut Gubernur Koster, merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya, sekaligus memperkokoh kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia/Bali Padma Bhuwana.

Ditegaskan, perda penguatan dan pemajuan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi, meliputi asas spiritualitas, kearifan lokal, kemanusiaan, gotong royong, dan asas kesejahteraan yang diselenggarakan dalam satu-kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola berdasarkan kesucian, kebenaran, kebaikan, dan kein-

dahan. ‘’Pengaturan ini menjadi panduan dalam menguatkan jati diri krama Bali, melindungi nilai-nilai kebudayaan, mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Bali terhadap peradaban dunia, membina kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga, meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan krama Bali niskala dan sekala, dan meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku penguatan dan pemajuan kebudayaan,’’ tegasnya.

Gali Potensi Pertanian Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bali I Nyoman Suyasa mengatakan, Bali saat ini harus berupaya keras memulihkan perekonomian yang sangat terpukul dengan adanya pandemi. ‘’Sektor pariwisata yang menjadi andalan kita sedang mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19 ini. Inilah saatnya kita lebih bisa menggali potensi-potensi yang lain seperti pertanian dalam arti luas,’’ katanya.

Menurut Suyasa, sektor perkebunan dan peternakan dapat menjadi prioritas pengembangan pertanian dalam arti luas. Pemprov Bali mesti berperan dalam mengedukasi para petani. Termasuk memberikan bantuan kepada mereka. Misalnya, petani dipermudah untuk mendapatkan modal kerja atau

memberikan pembibitan secara gratis kepada kelompok-kelompok tani ternak.

Anggota Fraksi NasDemPSI-Hanura DPRD Bali Grace Anastasia Surya Widjaja mengatakan, pihaknya memaklumi Pemprov Bali akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan program-program unggulan pada tahun anggaran 2020. Tetapi bukan berarti gering agung Covid-19 yang kini sedang dihadapi menjadi alasan pengendur kinerja. Untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, sektor yang harus diutamakan adalah perekonomian dan kesehatan. ‘’Sebagaimana kita ketahui mayoritas masyarakat Bali yang menggantungkan diri dari sektor pariwisata belum akan pulih dalam waktu dekat,’’ ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Grace, anggaran untuk kesehatan juga harus mendapatkan prioritas karena pergerakan pandemi di Bali masih terus berlangsung.

Kendati tidak sebesar yang terjadi di luar Bali. Hal yang tak boleh dilupakan lainnya adalah peningkatan jumlah bantuan sosial (bansos). Strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini harus sejalan dan mendapat dukungan di daerah. ‘’Karena maksud dari bansos-bansos ini adalah mengembalikan daya beli masyarakat sekaligus membuat perputaran ekonomi yang lebih baik,’’ jelasnya. (kmb32)

Memperbaiki Bali di Segala Lini Menurutnya, napas Bali tetaplah pariwisata. Meskipun dalam masa pandemi Covid-19, dampak terhadap pariwisata sangat terasa. Sehingga pariwisata tetap menjadi sumber pertumbuhan, namun tidak menggantungkan pada pariwisata semata. ‘’Ini mengingatkan kita jangan terlalu terlena dengan pariwisata. Kebijakan dari pemerintah terutama Gubernur Bali untuk mendorong sektor pertanian dan UMKM agar tidak disia-siakan,’’ katanya seraya berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk bangkit dengan sektor lain.

Menurut Ketua Green Building Council Indonesia (GBCI)

Perwakilan Bali ini, momen ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki Bali di segala lini menuju konsep green sesuai visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’.

Mulai dari persoalan sampah, green energy, infrastruktur, dan lain-lain. ‘’Kebijakan pemerintah saat ini sudah mengarah ke arah itu. Saya sangat mengapresiasi. Tapi perlu penekanan bahwa perlu penghematan energi, pengelolaan sampah dengan baik. Saya harapkan sudah akan mulai, proyek-proyek perlu ada konsultan yang punya sertifikasi untuk mengelola gedung-gedung,’’ jelasnya.

Salah satu yang ia lihat adalah pengelolaan sampah di Bali mengkhawatirkan. Persoalan ini dinilai cukup krusial, maka dari itu perlu ada penekanan dan law enforce-

ment. Ia menilai pemerintah sudah memiliki good will untuk menuju ke arah perbaikan pengelolaan sampah. Misalnya, kebijakan pemerintah tentang penggunaan plastik sekali pakai. Hanya implementasinya perlu ada law enforcement.

Kebijakan ini juga perlu didukung masyarakat, karena masyarakatlah sebagai pelakunya. ‘’Edukasi pengelolaan sampah di masyarakat sangat perlu, itu mungkina bisa me-reduce sampah di TPA,’’ ujarnya.

Agung Priantha menegaskan, masa pandemi Covid-19 adalah momen yang tepat untuk melakukan perbaikan. Saat pariwisata sedang tiarap, tamu tidak begitu banyak datang, menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki diri dari segala sisi. (may)

jumat paing, 14 agustus 2020

OPINI

Ekonomi Berbasis Komunitas Oleh IGK Manila

Perekonomian Bali dalam dua pekan terakhir adalah dibukanya kembali kunjungan wisatawan domestik, yakni sejak 31 Juli 2020. Di hari kedua setelah pembukaan, berdasar data Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD Bali, kurang lebih tercatat 4.000 wisatawan domestik yang telah datang. Di tengah badai pandemi yang belum kunjung usai ini, momentum ini tentu wajib dijaga. Sebagai pengawal keberlanjutan dan perkembangan pariwisata sebagai salah satu urat nadi ekonomi, para penyelenggara pemerintahan di Bali -- baik provinsi maupun kabupaten dan kota -- tak boleh main-main. Demikian pula, para pelaku pariwisata harus memberikan pelayanan terbaik.

Salah satu yang wajib dipastikan tentu saja rasa aman dan nyaman wisatawan terkait dengan protokol kesehatan. Di sini kemudian berlaku prinsip moderasi, di mana memfasilitasi wisatawan -- seperti yang paling sederhana dengan penyediaan hand sanitizer -- lebih baik daripada sikap nyinyir, proteksi berlebihan atau paranoid.

Memfasilitasi adalah prinsip pelayanan terbaik. Sambil terus berjuang supaya sektor pariwisata bisa kembali pulih dan terus berkembang, kita juga wajib mencermati dinamika perekonomian Bali secara lebih mendalam dan mengambil langkah-langkah yang bijak. Selain bahwa di samping pariwisata sebagai primadona perekonomian terdapat sektor-sektor riil lainnya yang potensial, juga perlu dicermati bahwa sejak 2018 telah terjadi kontraksi atau penurunan pertumbuhan sektor pariwisata, yang kemudian mencapai puncaknya pada 2019, dan ditambah dengan faktor pandemi pada 2020.

Mari kita mulai dari kontraksi sektor pariwisata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Bali pada Semester I tahun 2019 hanya 2,84 juta orang. Jumlah ini turun sebesar 1,29 persen dibanding periode yang sama pada 2018. Sementara itu, pertumbuhan wisman ke Bali pada 2018 adalah 6,54 persen, jauh menurun dari tahun 2017 yang mencapai 15,62 persen.

Secara rata-rata, pertumbuhan jumlah wisman ke Bali sepanjang 2015-2018 mencapai 12,89 persen.

Padahal, misalnya, di sepanjang Semester I 2019 terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, yakni di angka 14.188 per 1 dolar AS. Jika dipersentase, rupiah rata-rata melemah sekitar 2,4 persen secara tahunan.

Asumsinya, dengan pelemahan kurs, wisatawan akan lebih tertarik untuk berlibur ke Indonesia karena itu berimbas pada harga-harga yang menjadi lebih murah.

Berita baiknya adalah bahwa Bali masih menjadi primadona atau destinasi utama.

Berdasarkan data BPS, dari 15,81 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada pada 2018, sekitar 40 persen atau 6,07 juta berkunjung ke Bali. Sehingga jika pariwisata Bali mengalami kontraksi, dengan sendirinya industri pariwisata nasional secara keseluruhan juga akan berkontraksi.

Akan tetapi, memasuki Semester I 2020, seiring dengan pandemi Covid-19, pariwisata seperti terjun bebas. Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat 1.285.000 tenaga kerja pariwisata di Bali, provinsi yang berdasarkan data 2017 berpopulasi sekitar 4.230.051 jiwa. Bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan 30,4 persen warga Bali yang bergerak di sektor pariwisata ini!

Menyikapi kontraksi sektor pariwisata yang telah terjadi sejak sebelum pandemi ini, segenap penyelenggara pemerintahan di Bali sudah sepatutnya duduk dan bergerak bersama dalam satu visi yang lebih tajam dan terarah. Hemat saya, terlepas dari dalih politik nasional ataupun kontraksi perekonomian nasional, para pengambil kebijakan harus sebesar-besarnya memanfaatkan kewenangan berupa otonomi pengelolaan daerah yang sudah diberikan negara secara konstitusional.

Pada titik ini, kita sampai pada hal kedua yang wajib disadari bahwa pariwisata hanyalah salah satu sektor riil saja, yang kebetulan menjadi sumber penghidupan sekitar 30,4 persen masyarakat Bali, langsung atau tidak langsung. Demikian pula, dari 8

kabupaten dan 1 kota madya di Bali -- yang meliputi 57 kecamatan, 80 kelurahan, dan 636 desa -- terdapat keragaman besaran penerimaan dari sektor pariwisata. Terdapat juga wilayah-wilayah yang sumber penghasilan utamanya adalah sektor pertanian, perikanan dan seterusnya, yang justru di masa krisis ini bisa jadi lebih mampu bertahan.

Bisa saja, dengan asumsi bahwa sektor pariwisata akan pulih seperti sediakala, dilakukan industrialisasi pariwisata yang lebih masif dan merata.

Dengan berbagai cara, misalnya, pemerintah bersama pelaku pariwisata melakukan eksplorasi dan eksploitasi sedemikian rupa, sehingga muncul destinasi-destinasi pariwisata baru lengkap dengan sarana-prasarananya.

Akan tetapi, keseluruhan asumsi dan praktik eksploitatif ini perlu betul-betul dikaji.

Sebab, eksploitasi atau alih fungsi lahan demi pariwisata saja, misalnya, sejauh ini telah merusak dan menghilangkan berbagai entitas pertanian di berbagai wilayah. Padahal, sebagai destinasi wisata budaya dan alam, Bali wajib memelihara entitas-entitas tersebut sebagai sebuah kesatuan, sehingga tetap bisa dinikmati wisatawan.

Begitu juga dengan pengertian ‘’pulih’’.

Sejauh ini, misalnya, belum ada jaminan bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir dalam waktu dekat. Sebaliknya, di seluruh dunia yang berlaku adalah new normal, bahwa setiap orang, komunitas dan negara harus memaksa diri untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan berbagai kebiasaan baru. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, di samping terus memastikan sektor pariwisata bisa berjalan kembali -- secepat dan seberapa pun yang bisa dicapai --penyelenggara pemerintahan harus bersikap lebih realistis sekaligus taktis-strategis.

Salah satu solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan mengembangkan perekonomian berbasis komunitas. Sebab, meskipun sudah mengalami industrialisasi yang masif di sektor pariwisata, aspek sosio-kultural ini tetap kental dan bisa dijadikan sebagai modal awal.

Dalam cara ini dikenal umpamanya konsep Asset-Based Community Development (ABCD) atau pengembangan komunitas dengan memanfaatkan potensi-potensi atau aset yang terdapat di wilayah komunitas tersebut. Aset tersebut mencakup sumber daya manusia, alam, sosial dan seterusnya.

Pada tahap awal ini bisa dimulai sebagai cara memastikan pemenuhan kebutuhan pokok atau subsistensi warga komunitas dan selanjutnya bisa dikembangkan menjadi unit-unit usaha bersama.

Prinsip utama dari konsep ABCD ini adalah bahwa setiap kelompok masyarakat dapat memberdayakan diri dengan cara mengidentifikasi dan memobilisasi aset-aset yang terdapat dalam wilayah mereka, yang biasanya terabaikan atau tidak dikenali. Konsep ini berbeda dari Deficit-Based Approach (DB) -- pendekatan umum yang biasanya dilakukan pemerintah -- yang cenderung melihat satu kelompok sosial atau masyarakat sebagai sarang masalah dan kemudian berpretensi bisa ‘’menyembuhkan’’ masalah tersebut dengan pemberian bantuan, subsidi atau pengadaan sarana-prasarana.

Intervensi yang bisa dilakukan pemerintah daerah bisa melalui beberapa tahap.

Pertama, sebagai payung hukum kebijakan, bisa saja diterbitkan peraturan gubernur atau bupati/wali kota. Ini bisa menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tingkat lokal. Ini juga akan mengatasi persoalan adminisitratifprosedural sekaligus legal-formal terkait konsekuensi-konsekuensi penganggaran.

Kedua, dinas-dinas terkait perekonomian masyarakat mendesain program identifikasi dan skema intervensi bersama perangkat desa dan kelurahan. Berbeda dari pendekatan defisit (DB), adalah komunitas-komunitas yang ada dalam satu desa atau kelurahan sendiri yang mengidentifikasi usaha yang bisa dijalankan sesuai dengan aset ‘’terpendam’’ yang mereka miliki. Fasilitasi pemerintah adalah dalam bentuk pendampingan dan penjaminan supaya setiap unit usaha tumbuh dan berkembang seperti menjadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penulis, Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem

POJOK

Bali Post/eka

PERTUNI - BPD Bali bersama Kelompok Media Bali Post menyerahkan bantuan Bakti Pertiwi Bali pada penyandang tunanetra di Pertuni Bali, Kamis (13/8) kemarin.

Bakti Pertiwi Bali Berbagi Saat Pandemi

BANTUAN paket sembako berupa beras Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan pohon cabai dalam kegiatan ‘’Bakti Pertiwi Bali’’ serangkaian HUT Ke-72 Bali Post diserahkan kepada Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Bali, Kamis (13/8) kemarin. Sumbangsih Sembako Peduli Covid-19 ini merupakan bentuk kepedulian pembaca Bali Post yang disalurkan melalui rekening Yayasan Dharma Naradha (YDN).

Bakti Pertiwi Bali juga didukung Pemerintah Provinsi Bali, Bali TV, Bank Indonesia (BI), Pelindo III, Bank BPD Bali, Undiksha Singaraja, Koperasi Krama Bali, Telkomsel, PT

Jimbaran Hijau, BKS LPD, dan Kelompok Media Bali Post (KMB). Penyerahan sembako di Pertuni Bali, salah satunya dihadiri Wakil Divisi UMS Bank BPD Bali Ni Nyoman Sri Utari Tresna.

Ketua DPD Pertuni Bali I Gede Winaya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pembaca Bali Post yang salah satunya didukung pula oleh Bank BPD Bali. Terlebih saat ini, anggota Pertuni yang jumlahnya 415 orang se-Bali memang sangat membutuhkan bantuan lantaran terdampak pandemi Covid-19. ‘’Apalagi kita sebagai masseur atau tukang pijat, terus terang dari Maret itu sangat nihil job,’’

ujarnya.

Dengan kata lain, lanjut Winaya, anggota Pertuni yang 90 persennya menjadi tukang pijat kehilangan penghasilan selama beberapa bulan terakhir lantaran tidak ada job. Kalaupun sekarang sudah memasuki tatanan kehidupan era baru, job yang didapat juga tidak seperti saat normal dulu. Misalnya dalam satu minggu, hanya dapat dua orang yang dipijat.

Sisanya, anggota Pertuni ada yang berprofesi sebagai musisi serta bekerja di hotel dan spa.

Tetapi sekarang juga dirumahkan karena pandemi Covid-19.

Divisi UMS Bank BPD Bali Ni Nyoman Sri Utari Tresna mengatakan, Bank BPD

Bali secara berkesinambungan terus berupaya bersinergi dengan berbagai pihak untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Apalagi, BPD Bali merupakan satu-satunya bank milik Pemerintah Daerah Bali.

Pembagian sembako tidak hanya dilakukan di Pertuni Bali, tetapi juga telah menyasar banyak tempat. ‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Media Bali Post yang sudah memberikan kami kesempatan bersama-sama dalam situasi pandemi Covid-19 ini, kami bisa paling tidak sedikit membantu warga dengan bantuan sembako,’’ ujarnya. (kmb32)

Siswa Difabel Terima Paket Sembako SEKTOR pendidikan juga terdampak pandemi Covid-19. Oleh karenanya, serangkaian HUT ke-72 Bali Post, sejumlah kegiatan sosial bertemakan ‘’Bakti Pertiwi Bali’’ dilakukan. Salah satunya menyasar sekolah.

Pada tahap kedua, Kamis (13/8) kemarin, menyasar siswa penyandang disabilitas (difabel). Sebanyak 10 siswa SMP PGRI 6 Denpasar diberikan paket sembako dan bibit cabai. Di antaranya Ketut Intan Sari Astuti, Ni Komang Setiawati, I Putu Candra Arta Wiguna, Rifky Adi Putra, I Gede Wahyu Junantara, Ni Nyoman Dian Ayustya Pujani, Ni Luh Gita Oktarini, Ni Gusti Agung Dewi Pebriani, Komang Yastra Pratyaksa, dan I Wayan Rama Nesa Sedana Jaya.

Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian para pembaca Bali Post yang disumbangkan lewat Sumbangsih Sembako Peduli Covid-19 yang disalurkan lewat rekening Yayasan Dharma Naradha.

Kepala SMP PGRI 6 Denpasar Drs. I Ketut Antara, M.Ag. mengatakan, sekolah yang dikelolanya ini merupakan salah satu sekolah swasta yang menampung siswa difabel ringan. Kebanyakan yang cacat fisik. Saat ini sebanyak 12 siswa difabel diasuhnya. Ratarata siswa difabel ini memiliki kecerdasan dan kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah Komang Yastra Pratyaksa yang mahir

main gender dan gamelan gong Bali.

Dikatakannya, di tengah pandemi Covid-19 sekecil apa pun bantuan yang diberikan kepada siswa difabel ini sangat berarti. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bali Post atas bantuan paket

sembako yang diberikan kepada siswa difabel SMP PGRI 6 Denpasar. ‘’Bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami.

Semoga Bali Post tetap jaya dan terus peduli kepada krama Bali,’’ ujar Ketut Antara.(win)

SEBANYAK 20 KK miskin Banjar Biaung, Desa Pakraman Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur diberikan paket sembako berupa beras Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan pohon cabai dalam rangkaian HUT ke-72 Bali Post, Kamis (13/8) kemarin. Kegiatan yang mengusung tema ‘’Bakti Pertiwi Bali’’ ini sebagai ben-

tuk kepedulian para pembaca Bali Post yang disumbangkan lewat Sumbangsih Sembako Peduli Covid-19 yang disalurkan lewat rekening Yayasan Dharma Naradha.

Klian Banjar Adat Biaung Ketut Sudiarsana didampingi Kadus Banjar Adat Biaung Wayan Suana mengucapkan terima kasih kepada pembaca Bali Post

yang telah memberikan bantuan paket sembako kepada warganya. Dikatakan, di tengah pandemi Covid-19, sekecil apa pun bantuan yang diberikan sangat berarti.

Apalagi, dengan jumlah warganya yang begitu banyak bantuan yang diberikan akan meringankan beban warganya.

Diakui, sejauh ini sudah ada beberapa sumbangan paket sembako yang diterima dari pihak desa dan dewan. Namun, pihaknya akan tetap menerima sumbangan dari lembaga atau dermawan. ‘’Terima kasih kepada Bali Post, semoga rasa empati ini terus digelorakan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga masyarakt Bali tidak ada yang kelaparan,’’ ujarnya. (win)

Bali Post/eka

DISABILITAS - Kelompok Media Bali Post menyerahkan bantuan Bakti Pertiwi Bali pada penyandang disabilitas di SMP PGRI 6 Denpasar, Kamis (13/8) kemarin.

20 KK Miskin Banjar Biaung Terima Bantuan Sembako

62 tahun Provinsi Bali, konsisten kawal budaya.

- Mengawal jati diri krama Bali. *** Hingga akhir 2020, Indonesia belum menerima turis asing.

- Isyarat untuk berdikari. *** Mulai bergerak, jangan menunggu pariwisata pulih.

- Cari solusi hidup mandiri.

Bali Post/eka

BANTUAN - Kelompok Media Bali Post menyerahkan bantuan Bakti Pertiwi Bali kepada warga di Banjar Biaung, Denpasar, Kamis (13/8) kemarin.

Bakti Pertiwi Bali yang digelar Bali Post ini didukung Pemerintah Provinsi Bali, Bali TV, Bank Indonesia (BI), Pelindo III, Bank BPD Bali, BKS LPD Bali, Undiksha Singaraja, Koperasi Krama Bali, Telkomsel, PT Jimbaran Hijau, dan Kelompok Media Bali Post (KMB).

Bantuan sumbangsih sembako peduli Bali dampak Covid-19 bisa disalurkan lewat rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha, Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No: 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha, dan Rekening Bank BNI Cabang Gatot Subroto No: 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha. Bukti transfer dapat di WA ke 082118183588.