terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
8 HALAMAN
NOMOR 74 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu wage, 14 november 2020 Konsultasi Medis Lebih Diminati Selama Pandemi Adanya ketakutan dan kekhawatiran berlebihan di masa pandemi Covid-19 ini memicu masyarakat menahan diri datang ke rumah sakit, sehingga konsultasi medis marak dilakukan via digital.
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
Ratusan Barang Ilegal Dimusnahkan
Gara-gara Proyek Jalan ke Perancak Ditutup
Pemusnahan 334 barang milik negara (BMN) serta barang bukti hasil penindakan kepabeanan dan cukai tahun 2020 oleh Bea Cukai Ngurah Rai bersama dengan KPKNL Denpasar dilaksanakan Kamis (12/11) lalu. Barang bukti tersebut senilai Rp 16.700.000. BADUNG | HAL. 3
DENPASAR | HAL. 2
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Sejumlah ruas jalan menuju Desa Perancak dari kota Negara ditutup. Penutupan jalur itu lantaran adanya proyek perbaikan jalan yang dilakukan hampir bersamaan. JEMBRANA | HAL. 4
RUU Larangan Minuman Beralkohol
Tak Sejalan dengan Upaya Optimalkan UMKM Denpasar (Bali Post) Eksistensi arak Bali dikhawatirkan terancam jika DPRRI meloloskan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi prioritas RUU pada 2021. Selain itu, hal ini juga dinilai tidak sejalan dengan upaya mengoptimalkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat ini RUU tersebut sudah masuk dalam long list. Ditambah lagi pengusulnya yakni Fraksi PPP, PKS dan salah satu anggota Fraksi Gerindra sudah menyampaikan naskah akademik dan draf RUU. ‘’Fraksi PDI-P dengan tegas menyatakan agar RUU itu tidak dibahas. RUU tersebut sudah beberapa kali diajukan dan dari judul saja sudah tidak sesuai,’’ ujar anggota Baleg DPR-RI I Ketut Kariyasa Adnyana, Jumat (13/11) kemarin. Menurut Kariyasa Adnyana, judul RUU mestinya bukan larangan tetapi pengaturan. Kemudian melihat
naskah akademik dan draf RUU, secara hukum memuat sanksi yang cukup berat. Ada denda yang cukup tinggi, serta ancaman hukuman penjara tiga bulan sampai satu tahun. ‘’Dalam proses pendidikan, masalah hukum dan sebagainya, itu semestinya kan kita harus preventif. Jangan sampai nanti penjara terlalu banyak dengan kasuskasus yang seperti ini,’’ jelas anggota Komisi IX DPR-RI Dapil Bali ini. Kariyasa Adnyana mengaku tidak sepakat dengan alasan dibuatnya RUU berkaitan dampak dari konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Pasalnya, makanan atau minuman apa pun yang dikonsumsi berlebihan juga pasti akan berdampak negatif. Sebagai contoh, penyakit yang kini banyak diderita masyarakat Indonesia adalah diabetes. Seperti diketahui, penyakit ini dipicu oleh konsumsi makanan atau minuman yang manis. ‘’Kalau
hanya sekadar minuman beralkohol dipakai alasan, itu kan kurang pas. Kemudian, kalau kita lihat bahwa sejenis minuman beralkohol ini kan banyak juga diproduksi oleh beberapa daerah di Indonesia,’’ paparnya. Di dalamnya, lanjut Kariyasa Adnyana, termasuk Bali yang memproduksi arak, brem, dan wine. Selain itu ada di NTT, Papua, Ambon, dan Manado. Secara umum, proses produksinya masih merupakan bagian dari warisan masyarakat adat yang sudah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Seperti di Bali, arak dan brem merupakan bagian penting dalam upacara agama Hindu berkaitan dengan penyeimbangan alam. Khususnya ditujukan kepada bhuta kala. Gubernur Bali bahkan sudah menerbitkan Pergub Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Pergub ini sejalan dengan kebijakan Presiden
Joko Widodo untuk mengoptimalkan UMKM. ‘’Arak, brem, dan wine itu sekarang kan sudah banyak diproduksi oleh industri rumahan dan UMKM,’’ imbuhnya. Kariyasa Adnyana menambahkan, industri arak, brem dan wine juga menyerap hasil pertanian petani Bali. Terlebih dengan adanya brem manggis atau wine salak. Sebab, ketika musim panen, harga buahbuahan lokal itu cenderung anjlok hingga dibiarkan busuk karena berlimpah. Saat diolah menjadi brem atau wine, tentu akan memberi nilai tambah dan bisa membantu petani. Hal ini sekaligus dapat mendongkrak upaya pemulihan ekonomi Bali setelah terdampak pandemi Covid-19. Saat keadaan kembali normal, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia juga tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Hal. 7 Arak Bali
Bali Post/dok
ARAK - Seorang perajin sedang memproduksi arak dengan peralatan tradisional.
Peningkatan Akses, Tata Kelola dan Mutu Pendidikan Jadi Fokus Utama
Denpasar (Bali Post) – Peran Pemprov Bali sangat besar dalam pembangunan dunia pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan tinggi di Bali. Beragam terobosan dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster di dunia pendidikan yang membuat terkesima daerah lain. Strategi ini sudah disiapkan sejak Koster di Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan. Di Bali, tiga strategi yang digarap Gubernur Koster yakni memperluas akses pendidikan, tata kelola pendidikan yang transparan dan profesional dan peningkatan mutu pendidikan.
epala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali Ngurah Ketut Boy Jayawibawa mengatakan, ketika pandemi Covid-19 masih berlangsung, tiga strategi itu tetap menjadi atensinya. ‘’Bapak Gubernur sangat concern dalam kemajuan pendidikan. Tiga atensi ini juga dijalankan pada 2021 mendatang. Alasannya, mutu
pendidikan, akses dan tata kelola pendidikan tak boleh kendur sekalipun kita diterpa pandemi,’’ ujar Boy Jayawibawa saat membuka Job Matching Siswa SMK Se-Kota Denpasar, di SMKN 5 Denpasar, Jumat (13/11) kemarin. Dalam akses pendidikan, kata Boy, Gubernur Bali tetap mengalokasikan aksesibilitas pendidikan dengan membangun gedung sekolah baru dan memaksimalkan daya tampung serta melengkapi fasilitas sekolah sekalipun pagu APBD Bali untuk pendidikan lebih terbatas daripada tahun sebelumnya. Dananya diambil lewat DAK dan Kementerian PUPR, sehingga pembangunan sekolah tetap jalan. Demikan juga soal tata kelola pendidikan yang sudah diawali Gubernur Koster dengan
memperhatikan kesejahteraan guru dan tunjangan kepala sekolah hingga Rp 6 juta/bulan. Sementara soal mutu, Gubernur Koster lebih serius menggarapnya agar lulusan SMA benarbenar menjadi SDM profesional. Buktinya, anak-anak Bali selalu meraih juara nasional di ajang akademis dan nonakademis. Khusus untuk SMK, pada 2021 nanti benar-benar disiapkan menjadi SDM siap kerja dan menjadi wirausaha mandiri. ‘’SMK saat ini tak boleh berjalan sendiri-sendiri, tapi harus memiliki mitra kerja di dunia industri. Inilah yang disebut sekolah berbasis industri. Pandemi boleh jalan, namun upaya meningkatkan mutu tak boleh mandek,’’ tegasnya. Pengamat pendidikan yang
juga Kepala SMK PGRI 5 Denpasar I Made Buda Astika, S.Pd., M.Pd. mengatakan, sejumlah terobosan Gubernur Bali sangat dirasakan kalangan sekolah negeri dan swasta, termasuk perguruan tinggi. Jika sekolah swasta dan PTS mendapat BLT, SMK negeri juga mendapat dana BOS Rp 1,6 juta per siswa per tahun plus dana BOS Daerah Rp 900.000 per siswa per tahun. Ini menunjukkan bahwa atensi Gubernur dalam peningkatan SDM Bali sangat tinggi. Dana BOS Daerah ini khusus diperuntukkan untuk kelengkapan sarana-prasarana dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Hal. 7 Kombinasi Sistem Pendidikan
Ngurah Ketut Boy Jayawibawa
I Made Buda Astika
I Gusti Putu Budiarta
I Nyoman Sudiana
akan menjadikan sistem dan proses pendidikan berjalan baik. Apalagi, kami terus melakukan pengawasan, dan evaluasi dari semua komponen sekolah. Penerapan prokes juga kami perketat di sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan yang harus dilakukan secara offline,’’ tegasnya.
Selain itu, prestasi-prestasi dan kompetensi siswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik, terus ditingkatkan. Bagi Murjana, selain memberikan ilmu pengetahuan, meningkatkan kreativitas siswa meski diberikan oleh seluruh komponen sekolah. (win)
K
Bantu Perekonomian Masyarakat Saat Pandemi
BST Diperpanjang hingga 2021 PENYALURAN Bantuan Sosial Tunai (BST) akan diperpanjang hingga Juni 2021. Namun untuk sementara dana bantuannya lebih kecil, yakni Rp 200.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Hal itu ditegaskan Menteri Sosial Juliari P Batubara, Jumat (13/11) kemarin. Menurut Juliari, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui soal perpanjangan BST tersebut. ‘’Namun, untuk sementara d a n a BST-nya lebih kecil, yakni Rp 200.000 per KPM,’’ ujarnya. Ia menambahkan, perpanjangan penyaluran BST dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya terganggu
akibat pandemi. Jumlah dana yang lebih sedikit atau Rp 200 ribu dari Rp 600 ribu dan Rp 300 ribu pada 2020, mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya untuk bisa menambah jumlah KPM, ketersediaan anggaran dan perkiraan dampak pandemi Covid-19 sudah semakin berkurang di tengah masyarakat. ‘’Mudah-mudahan nanti jumlah dana per KPM di 2021 bisa sama dengan 2020, yakni Rp 300 ribu,’’ katanya. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tercatat ada 29 juta warga miskin di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 20 juta sudah mendapat bantuan dari Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), dan 10 juta di antaranya mendapat Program Keluarga Harapan (PKH). Hal. 7 Program BST
Tingkatkan Kreativitas Melalui Penerapan Prokes 3M PANDEMI Covid-19 tidak menjadi halangan untuk meningkatkan kreativitas. Namun, penerapan protokol kesehatan (prokes) yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak red) tetap wajib diprioritaskan. ‘’Penerapan protokol kesehatan telah kami lakukan dengan ketat, baik dari segi sanitasi, menyiapkan disinfektan, tempat cuci tangan, hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh, dan fasilitas-fasilitas teknis lainnya,’’ ujar Kepala SMK TI Bali Global Denpasar Drs. I Gusti Made Murjana, M.Pd., belum lama ini.
Murjana menambahkan, guna memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik telah dilakukan secara daring dengan sistem e-learning. Penerapan sistem elearning ini sudah berjalan dengan baik, mengingat basic SMK TI Bali Global Denpasar adalah teknologi informasi. Sementara pelaksanaan pola pembelajaran tatap muka (PTM), terutama kegiatan PTM praktik, pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana, fasilitas, dan prokes Covid-19. ‘’Secara kualitas, kami tetap mendapat kepercayaan masyarakat dengan menerapkan kedisiplinan. Bagi kami kedisiplinan
’’Kami terus melakukan pengawasan dan evaluasi dari semua komponen sekolah. Penerapan prokes juga kami perketat di sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan yang harus dilakukan secara offline.’’ Drs. I Gusti Made Murjana, M.Pd. Kepala SMK TI Bali Global Denpasar