HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU PON, 15 MEI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 259 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Teroris Targetkan Serang Istana 17 Agustus
Siapkan 22 Pucuk M-16 dan Satu Rudal Jakarta (Bali Post) Peringatan Detik-detik Proklamasi 17 Agustus 2010 di Istana Negara, ternyata menjadi target serangan teroris kelompok latihan militer Aceh. ‘’Mereka akan melakukan penyerangan kepada Presiden, semua pejabat negara, termasuk tamu negara,’’ kata Kapolri Bambang Hendarso Danuri kepada pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/5) kemarin.
FAKTA Putra Adnan Buyung Meninggal KPK Hentikan Kasus Korupsinya Jakarta (Bali Post) KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi impor Depsos bagi tersangka Iken Basya Rinanda Nasution, putra sulung Adnan Buyung Nasution. Langkah ini diambil karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Secara otomatis kasus tersebut dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Chandra, Jumat (14/5) kemarin. Menurutnya, KPK telah mendapatkan informasi mengenai meninggalnya Iken Nasution dari tim penyidik. Iken meninggal karena menderita sakit jantung. Hal. 19 Tindak Pidana
OPSI UU Terorisme Segera Direvisi
LENSA
Rosikien Noor
Suhardi Mas’ud alias Usman
Eman Suherman PENYANDANG DANA - Kapolri Bambang Hendarso Danuri memperlihatkan gambar tersangka teroris yang terlibat pendanaan pelatihan militer di Aceh, Jumat (14/5) kemarin. Sepanjang operasi penanggulangan terorisme, Densus 88 Mabes Polri menangkap 71 teroris, 13 di antaranya tewas, termasuk teroris yang disergap di Cikampek, Jawa Barat dan Cawang, Jakarta Timur.
Mangupura (Bali Post) Wapres Boediono mengatakan ada tiga hal yang menyebabkan kondisi negara menjadi limbung. Tiga hal tersebut yaitu korupsi, money politics, dan tidak adanya penegakan aturan. Khusus poin korupsi, Boediono menyatakan Presiden Yudhoyono bersama dirinya telah menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah yang harus ditanggapi dengan serius. Demikian pernyataan mantan Gubernur BI tersebut saat menjadi keynote speaker
dalam Law Enforcement for Good Governance (Penegakan Hukum untuk Pemerintah Bersih) diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Jumat (14/ 5) kemarin. Dalam pemaparannya, Wapres juga mengatakan ada tiga poin agar birokrasi berjalan stabil. Yang pertama adalah stabilitas politik. Elite politik mesti membawa arah kebijakan partai yang tidak memicu perpecahan sehingga membawa kondusifnya kon-
disi negara. Selain itu program yang realistis dan penegakan aturan. Jika kondisi ini berjalan, Boediono yakin hal itu akan mampu membawa kondisi stabil dalam birokrasi. Terkait masalah pengentasan korupsi, ia menyatakan menjadi titik utama kampanye yang dilakukan saat pilpres. Oleh karenanya, ia dan Presiden Yudhoyono memiliki komitmen tegas dalam masalah pengentasan korupsi di negara ini. Hal. 19 Aksi Korupsi
3
LAHAN telantar alias lahan tidur di Badung menjadi persoalan yang cukup memusingkan Pemkab Badung. Pasalnya, lahan tidur tidak dapat difungsikan secara maksimal, baik dari sisi ekonomi maupun sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaannya pun sulit dideteksi dengan maksimal. Apa langkah pemkab mendapatkan data pasti lahan tidur?
4
TUMPUKAN sampah di kawasan wisata di Ubud disentil Bupati Gianyar Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati, Jumat (14/5) kemarin. Camat bersama staf di bawah harus sering turun ke lapangan mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan membiasakan membuang sampah di tempatnya. Perlu contoh dari atasan?
Abdul Haris Haryadi Usman Dr. Syarif Usman
Rp 400 juta Rp 150 juta Rp 200 juta
Menolak Diperiksa Jakarta (Bali Post) Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Susno Duadji kembali menolak diperiksa. Alasannya, ia mempertanyakan sikap Mabes Polri yang menjadikannya sebagai tersangka kasus tersebut. ‘’Secara resmi Pak Susno menolak pemeriksaan tersebut,’’ kata anggota tim penasihat hukum Susno, Ari Yusuf Amir, di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/5) kemarin. Hal. 19 Jangan Ditutupi
Bali Post/dok
Boediono
Indonesia Tantang Cina di Final
Bali Post/ant
Penyandang dana:
Elite Politik Jangan Picu Perpecahan Susno Kembali
Piala Thomas
SALING SERANG - Sejumlah mahasiswa bersenjata kayu dan batu menyerang salah satu kelompok mahasiswa lainnya saat terjadi bentrok di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Jumat (14/ 5) kemarin. Bentrok antarmahasiswa itu berawal dari sidang umum pemilihan presiden mahasiswa. Dalam tawuran itu lebih dari empat orang mahasiswa terluka terkena lemparan batu dan kayu.
KABUPATEN
untuk menyerang kantor milik Amerika Serikat (AS) di Jakarta. Mereka telah mengadopsi aksi terorisme penyerangan Hotel Taj Mahal Palace dan Tower, Mumbai, India. Jaringan yang dipimpin Dulmatin ini akan merebut terlebih dahulu sejumlah infrastruktur penting di Aceh. ‘’Kantor LSM, kantor-kantor asing dan kantor polisi terdepan akan mereka duduki,’’ tegas Kapolri. Polri memastikan tidak ada aliran dana dari pihak asing untuk pelatihan teroris di Aceh. Sebagian besar aliran dana itu berasal dari tiga orang yang berhasil dibekuk oleh Densus 88 Antiteror. Ketiganya adalah Abdul Haris alias Haris Al Falah, Haryadi Usman, dan Dr. Syarif Usman. Hal. 19 Rp 200 Juta
“Serangan ini akan dilakukan dengan cara serangan massif bersenjata. Tak kurang 22 senjata laras panjang tipe M-16 sudah didatangkan dari Mindanau, Filipina. Selain itu mereka juga menyiapkan satu rudal jarak dekat untuk aksi itu. Mereka memastikan dengan aksi ini seluruh pejabat akan terbunuh dan akan mempercepat proses pergantian kekuasaan.”
Jakarta (Bali Post) Pemerintah segera merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk lebih mengoptimalkan pemberantasan kejahatan yang meresahkan masyarakat itu. Revisi itu dilakukan karena ada beberapa hal yang masih belum tercantum dalam undang-undang itu, sehingga perlu ada penegasan sebagai payung hukum. ‘’UU itu akan dievaluasi dengan perubahanperubahan agar bisa mencegah terorisme,’’ kata Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/5) kemarin. Selain itu, UU itu akan memperluas soal pihak-pihak yang ikut membantu terorisme, terutama untuk menjerat para penyandang dana. Aturan pidana dalam aturan itu juga akan direvisi. Hal. 19 Dua Tahun
KOTA
Serangan ini akan dilakukan dengan cara serangan massif bersenjata. Tak kurang 22 senjata laras panjang tipe M-16 sudah didatangkan dari Mindanau, Filipina. Selain itu mereka juga menyiapkan satu rudal jarak dekat untuk aksi itu. ‘’Mereka memastikan dengan aksi ini seluruh pejabat akan terbunuh dan akan mempercepat proses pergantian kekuasaan,’’ ungkapnya. Diungkapkannya, mereka menargetkan untuk mengubah Indonesia dari sistem demokrasi menjadi sistem syariat Islam. Dipilihnya 17 Agustus menjadi hari penyerangan, didasarkan atas sejumlah kelemahan. ‘’Dalam upacara itu tidak isi senjata,’’ tegas Kapolri. Jaringan teroris Aceh, lanjutnya, juga telah mengerahkan tidak kurang 70 orang
PENANGKAPAN DI BEKASI DAN CIKAMPEK 12 MEI 2010
Kuala Lumpur Tim Indonesia untuk pertama kalinya mencapai final Piala Thomas sejak 2002, setelah mengalahkan tim Jepang 3-1 pada semifinal di Putra Stadium, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (14/5) kemarin. ‘’Saya senang tim Indonesia bisa menang dan masuk final,’’ ujar manajer tim Thomas Indonesia, Yacob Rusdianto. Final di Bukit Jalil akan menjadi final pertama Indonesia pada Piala Thomas sejak 2002, ketika terakhir kali memenangi piala tersebut sekaligus mencetak rekor lima kali juara berturut-turut. Sejak itu, Indonesia selalu tersisih di babak semifinal sejak 2004 hingga dua tahun lalu di Jakarta. Hal. 19 Tim Underdog
Bali Post/ant
LAWAN JEPANG - Ganda kedua Indonesia Nova Widianto (kiri) mengembalikan bola ketika melawan pasangan Jepang, Noriyasu Hirata dan Hiroyuki Endo, Jumat kemarin.
Kasus Korupsi TI KPU
KPK Tunggu Data Susno Jakarta (Bali Post) KPK makin intensif memeriksa kasus dugaan korupsi pengadaan teknologi informasi (TI) KPU. Institusi pemberantasan korupsi ini tengah menunggu data tambahan dari mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji yang mengaku mengetahui rangkaian pelanggaran pemilu 2009, mulai dari penetapan daftar pemilih tetap (DPT) hingga korupsi pengadaan peralatan tersebut. Dugaan korupsi TI masih terus didalami. KPK sedang menelaah DPT di Jawa Timur dan kasus TI KPU. ‘’Kami juga masih menunggu data dari Pak Susno yang
mengetahui dugaan penyelewengan tersebut,’’ kata Karo Humas KPK Johan Budi, Jumat (14/5) kemarin. Khusus untuk pelaksanaan pemilu 2009 di Jawa Timur, lanjutnya, KPK menemukan indikasi sejumlah pemborosan yang masih dihitung nilai kerugian negaranya. Begitu pula dengan dugaan nilai kerugian negara pada pengadaan TI KPU untuk pemilu 2009. Namun, berdasarkan penghitungan sementara, ada dugaan nilai kerugian negara pada proyek itu mencapai Rp 36 miliar. Untuk menghitung suara yang diperoleh pada pemilu 2009, KPU menggunakan
sistem teknologi Intelligent Character Recognition (ICR). Teknologi diduga bermasalah, karena mengakibatkan lambannya proses tabulasi suara di Hotel Borobudur. Sebenarnya, dengan teknologi itu dalam batas waktu yang ditetapkan, seharusnya bisa melakukan penghitungan cepat sebesar 80 persen suara. Ternyata, KPU hanya mampu menghitung sebesar 10 persen. KPK pun mempersilakan Susno Duadji buka-bukaan soal pengadaan IT KPU untuk pelaksanaan pemilu pilpres 2009 lalu, yang diduga ada unsur korupsi. Pengada-
an TI KPU yang sebelumnya sempat diusut KPK adalah dalam rangka pencegahan, bukan bidang penindakan. Sedangkan mengenai proses penyusunan DPT di KPUD Jawa Timur, KPK sedang menyelidiki pelanggaran hukumnya. Bahkan, KPK siap menindaklanjuti informasi laporan-laporan dugaan korupsi lainnya. Sebelumnya, Susno kepada politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Ali Mochtar Ngabalin saat dijenguk di ruang tahanan Mako Brimob, Depok, menyatakan akan membongkar kasus-kasus dugaan korupsi lainnya, seperti DPT dan IT pemilu 2009. (kmb3)
SBY Tolak Permintaan Istri Susno Jakarta (Bali Post) Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima dan membaca isi surat yang disampaikan Herawati, istri mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Presiden menolak permintaan yang tertuang dalam surat tersebut karena tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. ‘’Presiden sudah menerima dan membacanya,’’ kata Denny, Jumat (14/5) kemarin. Denny menegaskan, pertimbangan Presiden menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang dijalani jenderal bintang tiga nonjob itu. Hal. 19 Hancurkan Keluarga