Edisi Sabtu 16 Mei 2020 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 254 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

sabtu paing, 16 mei 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Badung Tak Terapkan PKM

Abrasi di Pantai Pering Mengganas

Travel Bodong Terjaring di Gilimanuk

Pemkab Badung menilai masyarakat Badung selama ini dengan kesadarannya telah melaksanakan imbauan pemerintah, sehingga tidak melaksanakan PKM.

Terjangan abrasi di kawasan pantai Desa Pering makin parah. Abrasi bukan saja mengikis areal persawahan milik petani, tetapi juga mengancam Pura Segara Tasik yang ada di desa setempat.

Belasan travel bodong yang beroperasi di wilayah Jawa-Bali terjaring operasi di Gilimanuk, Jembrana, Kamis (14/5) malam hingga Jumat (15/5) dini hari kemarin.

GIANYAR | HAL. 5

BADUNG | HAL. 3

’’Saya masukkan dimensi baru yaitu portal satu pintu pariwisata budaya Bali. Mengapa ini perlu, karena sekarang berkembang media untuk promosi langsung transaksi antara pihak hotel dengan agen-agen dari luar secara digital.’’

JEMBRANA | HAL. 4

’’Penting sekali kita menata ke depan adanya satu pintu portal pariwisata ini agar ke depan nanti dengan pola digital yang ada tidak justru kita dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.’’ A.A. Ngurah Adhi Ardhana Ketua Pansus Ranperda Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali

Wayan Koster Gubernur Bali

Portal Satu Pintu Pariwisata Budaya Bali Denpasar (Bali Post) Sektor pariwisata selama ini memang menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Meski kenyataannya Bali lebih banyak menjadi objek alias tontonan. Layaknya sirkuit Formula 1, hasil dari pariwisata secara ekonomi seperti lewat begitu saja. Dengan kata lain, masyarakat Bali tidak banyak menikmatinya. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan hal ini tidak bisa dibiarkan. ‘’Ini yang harus menjadi catatan kita secara bersama-sama, apakah akan kita biarkan atau mau kita bangun serius dengan menata secara fundamental dan komprehensif. Pilihan kita dengan saya menjadi gubernur, ini tidak bisa dibiarkan,’’ tegas Koster dalam Rapat Paripurna di DPRD Bali, Kamis (14/5) lalu. Koster menambahkan, Bali harus ditata betul agar bisa memberdayakan potensinya, sehingga dapat secara optimal memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ada dimensi baru yang dimasukkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Dimensi baru ini juga sudah tertuang pada regulasi yang baru diketok palu DPRD Bali, Kamis lalu, yakni Ranperda tentang Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. ‘’Saya masukkan dimensi baru yaitu portal satu pintu pariwisata budaya Bali. Mengapa ini perlu, karena sekarang berkembang media untuk promosi langsung transaksi antara pihak

hotel dengan agen-agen dari luar secara digital,’’ jelasnya. Menurut Koster, Bali akhirnya mengalami loss. Mulai dari segi tenaga kerja, pelaku lokal, modal, hingga ekonomi. Ironisnya, hal ini sudah berlangsung cukup lama dan dibiarkan, sehingga rakyat tidak bisa menikmati hasil pariwisata secara optimal. Bali pun menjadi tertinggal jauh. ‘’Parahnya ada di antara kita yang menjadi agen daripada permainan ini yang akhirnya merusak kita semua dan merugikan kepentingan kita bersama di Bali,’’ sambungnya. Ketua Pansus Ranperda tentang Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali di DPRD Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardhana, mengatakan portal satu pintu pariwisata merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kepariwisataan digital budaya Bali. Hal itu sudah tercantum dalam ranperda untuk mengantisipasi tatanan pelaksanaan kepariwisataan yang baru atau new normal for tourism. Utamanya yang terfokus pada kepariwisataan digital ataupun kepariwisataan virtual yang telah banyak berkembang di market place. ‘’Penting sekali kita menata ke depan adanya satu pintu portal pariwisata ini agar ke depan nanti dengan pola digital yang ada tidak justru kita dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,’’ ujar politisi PDI-P asal Denpasar ini. (kmb32)

Gerakkan Sektor Primer

STRUKTUR perekonomian Bali selama ini paling banyak ditopang oleh sektor tersier atau pariwisata. Namun, pandemi Covid-19 telah membuat pariwisata Bali terguncang. Oleh karena itu, Gubernur diharapkan dapat mendorong sektor primer terutama pertanian dalam arti luas. ‘’Karena situasi dan kondisi Bali, Indonesia dan dunia seperti ini, kami mendorong Gubernur Bali untuk selalu melakukan upaya-upaya di sektor primer supaya menjadi pilihan setelah sektor pariwisata mengalami gangguan,’’ ujar Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 di DPRD Bali I Nyoman Adnyana dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Kamis (14/5). Menurut Adnyana, sektor primer terutama pertanian dalam arti luas perlu lebih digiatkan lagi untuk meningkatkan aktivitas perekonomian lokal sehingga terbuka kes-

empatan kerja. Begitu juga sektor sekunder, mengingat sektor tersier (pariwisata) sedang terpuruk. Ke depan, perlu diperhatikan adanya kebijakan yang mengurangi dominasi peranan sektor tersier. Sebab, sektor ini sangat rentan dari pengaruh global seperti perang, pandemi penyakit, dan bencana alam. ‘’Kami juga mendorong Gubernur agar sedini mungkin melakukan pengembangan industri kreatif,’’ imbuh politisi PDI-P ini. Industri kreatif yang dimaksud, kata Adnyana, meliputi kerajinan tangan, barang kesenian, kuliner dan lainnya. Bila industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang, tentu dapat membuka lapangan kerja. Utamanya bagi para tenaga kerja di sektor pariwisata yang kini terdampak Covid-19 dan harus diPHK atau dirumahkan. Upaya ini diharapkan bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membantu pertumbuhan perekonomian Bali. (rin)

Bali Post/edi

PANTAU - Situasi pemantauan warga yang masuk Denpasar pada saat penerapan Perwali PKM, Jumat (15/5) kemarin.

Hari Pertama Pemberlakuan PKM di Denpasar

Warga Menumpuk di Pintu Masuk

Denpasar (Bali Post) – Hari pertama pemberlakuan Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) ditindaklanjuti tim gabungan untuk melakukan pemantauan di sejumlah pintu masuk. Hari pertama, Jumat (15/5) kemarin, setidaknya delapan pintu masuk ke Kota Denpasar dipantau tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, TNI/Polri, Pecalang, Dinas Kesehatan, serta petugas dari instansi terkait lainnya.

T

ercatat 29 warga tanpa menggunakan masker dan 82 warga tanpa tujuan yang jelas harus putar balik alias tidak masuk ke wilayah Denpasar. Sementara warga yang di-rapid test sebanyak 53 orang dengan hasil semuanya nonreaktif. Seperti yang terlihat di Pos Terpadu Penatih. Puluhan petugas gabungan melakukan pemantauan terhadap orang yang masuk Kota Denpasar. Mereka diminta untuk menunjukkan surat identitas serta tujuan yang jelas. Bila tidak memiliki tujuan yang jelas, mereka tidak segansegan untuk diminta putar balik. Hal. 7 Tak Ada Penutupan

OPINI

PKM, Jalan Tengah Kebijakan

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 JUMAT, 15 MEI 2020 Hotel Ganitri Oka Karangasem (Made Ganitri), Jl. Kenyeri No. 22 & 156 Denpasar Ni Made Adi Asrini, Perum Sasih Asri Batubulan Gede Tirta Luh Nadia Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 50.000 Rp 20.000 Rp 4.070.000 Rp 18.475.000 Rp 22.545.000

Oleh: GPB Suka Arjawa

PEMBATASAN Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diterapkan Kota Denpasar untuk menekan aktivitas sosial dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 merupakan salah satu alternatif dari sekian alaternatif yang ada. Karantina (lockdown) merupakan pilihan paling ketat yang memungkinkan tidak semua penduduk keluar rumah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB) lebih lunak daripada karantina, karena dimungkinkan bagi kendaraan terpilih untuk lalu-lalang. Pembatasan Kegiatan Masyarakat bolehlah

dikatakan lebih lunak dari PSBB. Masyarakat dibolehkan keluar tetapi dengan tujuan yang jelas dan akan lebih baik lagi apabila memakai surat bukti atau pengantar. Dengan demikian, tujuannya adalah mendisiplinkan masyarakat. Orang bepergian memang sesuai dengan keperluannya, bukan melenggang di jalan raya tanpa tujuan yang jelas. Bukan sekadar bepergian saja tetapi juga ngumpul-ngumpul, bergerombol dan sejenisnya. Apabila ditarik secara demikian, maka PKM merupakan kebijakan yang dapat

dikatakan sebagai pembatasan khas perkotaan. Masih ada sebenarnya pilihan lain yang dapat dilakukan untuk membatasi kegiatan masyarakat seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah. Pemberlakuan jam malam, larangan ngumpul dalam jumlah tertentu. Meskipun dua pembatasan ini mirip dengan darurat militer yang diterapkan di masa genting perang, akan tetapi memang dimungkinkan. Melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di malam hari mempunyai tingkat keuntungan

yang lebih besar. Paling tidak, memungkinkan untuk memberlakukan antara enam sampai delapan jam. Penyebaran virus Corona sudah jelas tidak hanya siang hari tetapi juga terjadi malam hari. Pergerakan masyarakat di perkotaan, tidak saja terjadi di siang hari, tetapi intensitasnya juga tinggi pada malam hari. Masyarakat lebih suka berbelanja di malam hari karena suasana lebih sejuk dan tidak panas. Hal. 7 Pemberlakuan Pembatasan Operasional


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.