terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
8 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 277 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
selasa pon, 16 juni 2020 Sambut Era Baru Pariwisata, Polres Sasar Pura Persiapan menyambut era baru sektor pariwisata dilakukan Polres Badung. Senin (15/6) kemarin, personel Polres dikerahkan ke objek wisata Pura Taman Ayun, Mengwi.
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Sehari, Tujuh Orang Reaktif Masuk Bali
Empat Pasien Covid-19 Dipulangkan
Pemeriksaan protokol kesehatan dengan rapid test di pintu masuk Gilimanuk masih berlaku. Minggu (14/6) lalu, petugas me-rapid test 1.726 orang. Hasilnya, tujuh reaktif.
Satu per satu pasien yang sebelumnya positif Covid-19, hasil tes swabnya sudah negatif. Dengan demikian, mereka sudah diperbolehkan pulang. Tercatat empat pasien diperbolehkan pulang, dan enam pasien lagi segera menyusul pulang.
JEMBRANA | HAL. 4
BADUNG | HAL. 3
KLUNGKUNG | HAL. 5
Industri Pertanian, Kerajinan Rakyat, dan Energi Bersih akan Dikembangkan di Bali
Denpasar (Bali Post) Pertanian, pariwisata, dan industri ke depan akan lebih diseimbangkan dalam struktur perekonomian Bali. Mengingat selama ini Pulau Dewata terlalu tinggi bergantung pada sektor pariwisata. Dari tiga unsur utama tersebut, industri khususnya akan dibangun sesuai dengan potensi dan sumber daya Bali yaitu industri berbasis budaya branding Bali.
’’Pararem’’ Harus Tegas
’’Jadi, ada dua sumber daripada pengembangan industri itu sendiri di Bali. Pertama, berbasis pertanian dan itu akan menjadi industri pangan. Kedua, berbasis dari kerajinan rakyat.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
PARIPURNA - Gubernur Bali Wayan Koster saat Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda Penetapan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040, di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin (15/6) kemarin.
OPINI
Resiliensi Bisnis Pasar Tradisional Oleh: I Wayan Suartana
MEMPERHATIKAN angkaangka kasus transmisi lokal Covid-19 banyak terjadi di pasar-pasar dan diduga menjadi klaster baru, maka ada dua usaha terkelola yang perlu dilakukan secara konsisten dan terukur. Pertama, protokol kesehatan dilaksanakan secara lebih ketat dan memadai menyangkut penyemprotan disinfektan, pengukuran suhu, pemakaian masker, cuci tangan dan jaga jarak aman. Kesiapan sarana dan prasarana ini adalah syarat penting untuk memasuki kenormalan baru. Akan tetapi akan menjadi efektif bila disertai dengan syarat cukup yaitu kedisiplinan. Pola pembatasan sosial skala mikro menjadikan pasar tetap entitas yang hidup dengan mengadopsi pola kebiasaan baru. Pasar tradisional menjadi ekosistem dalam konteks menjaga hubungan relasi sosial dan nilai-nilai rukun paras-paros meskipun dalam kerangka kebiasaan, model atau kenormalan bisnis baru. Kedua, sebaiknya pemda memberikan subsidi internet kepada pedagang untuk digunakan sebagai wahana bertransaksi dalam jaringan (daring). Dengan menggunakan internet dengan HP sebagai pemampunya diharapkan kontak fisik semakin bisa dikurangi. Kerumunan di ganggang sempit juga berkurang. Risiko lebih rendah karena pedagang akan menggunakan jasa ojek untuk mengantar barangnya. Ekonomi lebih hidup karena semua merasa nyaman. Inilah yang disebut sebagai resiliensi usaha atau bisnis. Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit (Reivich dan Shatté, 2002) dikutip dari Wikipedia. Beberapa karakteristik yang melekat pada resiliensi bisnis adalah resiliensi berasal dari perilaku sosial individu dan organisasi yang memungkinkan secara mikro mereka berusaha meneruskan berkinerja dalam keadaan sulit dan bertekad pulih dari terpaan krisis. Hal. 7 Mengembangkan Kemampuan
‘’Struktur perekonomian kita di Bali saat ini lebih dari 50 persen bergantung dari pariwisata. Padahal, keunggulan kita di Bali yang utama itu adalah pertanian dan kerajinan rakyat berbasis budaya,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda Penetapan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Tahun 2020-2040, di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin (15/6) kemarin. Hal. 7 Pembangunan Industri
BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali Apresiasi IPM Denpasar Tertinggi di Bali
Delapan Kali Berturut-turut Pertahankan Opini WTP BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar karena berhasil mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Bali. Keberhasilan ini juga berkorelasi dengan pengelolaan keuangan daerah yang tahun 2020 ini Pemkot Denpasar kembali meraih penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut. Penghargaan opini WTP ini diserahkan Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si. kepada Pemkot Denpasar yang diterima Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede di Ruang Pertemuan Kantor BPK-RI Perwakilan Bali, Denpasar, Senin (15/6) kemarin. Penyerahan LHP ini dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yakni menjaga jarak, penggunaan masker dan hand sanitizer. Penyerahan LHP ini dihadiri Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara bersama OPD terkait Pemkot Denpasar.
Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si. menyampaikan pencapaian opini WTP ini adalah yang kedelapan kalinya bagi Pemkot Denpasar. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Denpasar beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Tentunya tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Kota Denpasar dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Lebih lanjut dijelaskan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemkot Denpasar Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan pemeriksaan, dapat disimpulkan penyusunan Laporan Keuangan Pemkot Denpasar Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK-RI memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan
OPINI WTP – Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede saat menerima LHP dengan Opini WTP dari Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si., Senin (15/6) kemarin. Pemkot Denpasar Tahun Anggaran 2019. Pihaknya juga mengingatkan sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemkot Denpasar
wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPKRI selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima. Hal. 7 Meningkatkan Profesionalisme
tun pada kepemimpinan Bupati I Putu Artha beserta Wakilnya, I Made Kembang Hartawan. ‘’Ini WTP yang keenam untuk Jembrana. Pencapaian ini berkat ketaatan kita bersama terhadap administrasi, baik dari eksekutif maupun legislatif, sehingga bisa meraih predikat WTP ini enam kali secara berturut-turut,’’ kata Bupati Jembrana I Putu Artha setelah menerima opini WTP tersebut dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali, di Kantor BPK-RI Perwakilan Bali, Senin (15/6) kemarin. Bupati Artha menambahkan, BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan intern yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020. Sedangkan pemeriksaan substantif telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2020 sampai dengan 18 Mei 2020. ‘’Tentu ke depannya kita harapkan pencapaian ini terus berlanjut dan membangkitkan semangat kita untuk lebih tanggap,’’ kata Artha. Kendati kembali meraih WTP, Artha menyadari masih ada kelemahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Di antaranya, dengan masih adanya
temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki. ‘’Menindaklanjuti temuan-temuan itu, kami telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan) yang dalam implementasinya tetap meminta bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu,’’ ujarnya. Apresiasi juga disampaikan Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi atas kerja keras seluruh jajaran, sehingga Jembrana kembali meraih predikat WTP kurun enam kali berturut-turut. Ia juga mengucapkan terima kasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan itu. Selanjutnya atas LHP BPK yang diterima, DPRD Jembrana akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana fungsi DPRD dalam pengawasan. ‘’Kami berkomitmen untuk senantiasa melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Khususnya berkenaan dengan rencana aksi yang dibuat nantinya, sehingga tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu,’’ kata Sri Sutharmi. Hal. 7 SAP Berbasis Akrual
Enam Kali Beruntun Pemkab Jembrana Raih Penghargaan WTP
BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SENIN, 15 JUNI 2020 NN Rp 200.000 Jumlah Penerimaan Hari Ini Rp 200.000 Jumlah Penerimaan Sebelumnya Rp 57.045.000 Total Penerimaan Rp 57.245.000
MENGHADAPI tatanan kehidupan era baru (new normal life), Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh desa adat di Bali agar segera menyelesaikan pararem. Utamanya mengatur krama desa adat agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Bahkan, pararem tersebut harus selesai 19 Juni 2020 mendatang. Sekretaris DPD Prajaniti Bali I Made Dwija Suastana, S.H., M.H. mengatakan, sejatinya peran desa adat dalam pencegahan Cobvid-19 di Bali telah diposisikan dalam aturan Keputusan Gubernur Bali Nomor 270/04-G/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Bali, serta Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/m/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa peran strategis Satgas Gotong Royong yang telah bekerja di desa-desa adat di Bali tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal. 7 Satgas Gotong Royong
WTP - Bupati Artha bersama Ketua DPRD Jembrana dan Kepala BPKRI Perwakilan Bali saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). PRESTASI membanggakan ditorehkan Pemkab Jembrana setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. Piagam WTP tersebut diserahkan langsung Kepala
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto kepada Bupati Jembrana I Putu Artha serta Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi. Capaian ini merupakan raihan WTP keenam kalinya secara berun-