Edisi Kamis 16 Juli 2020 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 299 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis pon, 16 juli 2020 DPRD Badung Berpeluang Atur Layang-layang Lewat Perda

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Satu Nakes Positif Covid-19

Kunjungan ke Monkey Forest Dibatasi

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tabanan kembali mencatat tambahan pasien positif baru. Kali ini satu orang tenaga kesehatan (nakes) asal Kecamatan Kerambitan. TABANAN | HAL. 4

Ketua DPRD Badung Dr. Putu Parwata MK, M.M. menyatakan tak menutup kemungkinan akan mengatur layanglayang lewat peraturan daerah (perda). BADUNG | HAL. 3

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Objek wisata Monkey Forest berencana membatasi jumlah kunjungan. Itu dilakukan dalam upaya menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. GIANYAR | HAL. 5

Gubernur Koster Minta OPD Matangkan Program Kerja Tahun 2021 ”Pada masa jeda, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Misalnya, mempersiapkan dan mematangkan program kerja tahun 2021.” Wayan Koster Gubernur Bali

Denpasar (Bali Post) Upaya penanganan Covid-19 dengan dampaknya yang sangat kompleks telah menyita waktu, pikiran, tenaga dan sumber daya di Pemprov Bali. Kendati demikian, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan tetap memberi perhatian pada program prioritas yang merupakan penjabaran Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan sudah tertuang dalam RPJMD. Apalagi, tidak semua OPD terkait langsung dengan penanganan Covid-19 seperti halnya BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Disperindag dan beberapa OPD pendukung. “Sebagian OPD saat ini bisa dikatakan dalam posisi jeda karena rasionalisasi anggaran,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster dalam pengarahan kepada pimpinan OPD dan jajaran pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Bali, Selasa (14/7). Pengarahan dilakukan dengan dua pola. Pimpinan OPD langsung hadir di Gedung Jayasabha, sementara pejabat eselon III dan IV menyimak melalui aplikas i

OPINI

Redenominasi Dirancang Lagi Oleh I Wayan Ramantha KEMENTERIAN Keuangan dalam rencana strategisnya kembali menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang dirilis awal Juli lalu. Rencana itu memang untuk sisa waktu yang masih 4,5 tahun lagi. Tapi kalau rencananya mulai dirancang di tengah tahun ekonomi yang paling sulit saat ini, tidakkah kemudian menambah kepanikan masyarakat? Redenominasi merupakan langkah menyederhanakan angka pecahan mata uang (Rupiah) tanpa mengurangi nilainya. Misalnya, kalau kini harga sebuah masker Rp 10.000, setelah redenominasi harga masker yang sama akan menjadi Rp 10. Rencana redenominasi di Indonesia sebetulnya bukan ide baru. Pada tahun 2010 - 2012 rencana itu sempat diwacanakan, bahkan tahun 2017 pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sudah sempat menyiapkan RUU-nya yang didahului dengan kajian akademik dan bahkan studi banding ke beberapa negara yang sudah melakukannya. Redenominasi dengan menghilangkan 3 nol di belakang mata uang rupiah sempat direncanakan pada tahun 2012 karena pertumbuhan ekonomi nasional saat itu ditarget pada angka pasitif 6,3 hingga 6,7 persen, tapi realisasinya 6,1 persen. Demikian juga tahun 2017, saat pertama RUU-nya sempat disiapkan, pertumbuhan ekonomi nasional masih ada di angka positif 5,07 persen. Tahun ini yang merupakan kali ketiga redenominasi direncanakan, ekonomi nasional diprediksi tumbuh negatif (-1 hingga -3,8 persen). Kunci utama keberhasilan redenominasi suatu negara ditentukan oleh stabilitas ekonominya selama tahapan redenominasi itu. Karena itu, kalau merujuk pada prediksi pertumbuhan ekonomi 2020, rasanya belum waktunya Indonesia merencanakan redenominasi tahun ini. Hal. 7 Redenominasi Itu Penting

demikian, Pemprov Bali akan memiliki tatanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik, mantap dan efektif. Kegiatan tanpa anggaran lainnya yang bisa dilakukan oleh ASN Pemprov Bali adalah aktif menyosialisasikan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang telah teraktualisasikan melalui sejumlah program dan regulasi berupa 39 perda dan pergub. “Laksanakan perda dan pergub itu sepanjang tak membutuhkan anggaran. Salah satunya dengan menyosialisasikan kepada masyarakat, kan punya alat komunikasi. Jadi, tak perlu bayar dan semua ASN bisa melakukan,” jelasnya. Koster menambahkan, masyarakat agar diajak untuk mematuhi dan mengikuti regulasi yang telah dikeluarkan. Selain melalui alat komunikasi, visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali juga dapat disampaikan saat pertemuan keluarga dan banjar. Sosialisasi agar dilakukan oleh seluruh OPD tanpa terpaku pada tupoksi masing-masing. Tahun depan, seluruh jajaran birokrasi diminta merubah mindset dan meninggalkan cara lama.

Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali harus dipahami secara utuh yang kemudian dijabarkan dalam program di seluruh OPD, serta menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak. “Kalau tak tahu dan belum memahami secara utuh, itu sama saja dengan tidak tahu apa yang dikerjakan di kantor. Jangan hanya datang pagi dan pulang sore mengikuti jam kantor tanpa hasil apa-apa,” tegas jebolan ITB ini. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra berharap arahan Gubernur Bali tersebut benar-benar dicamkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran OPD. Bagi OPD yang tak bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19 agar memanfaatkan masa jeda dengan kegiatan yang berkaitan dengan penataan birokrasi. Selain itu, OPD diminta memanfaatkan waktu jeda dengan melakukan penataan administrasi barang milik daerah. “Gunakan waktu jeda dengan merapikan barang milik daerah yang hampir setiap tahun mendapat catatan dari BPK,” ujarnya. Dewa Indra yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali mengingatkan agar seluruh OPD mengantisipasi penyebaran penyakit ini di lingkungan kantor. (kk)

Sosialisasi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Dari 24.504 Responden 97,25% Menilai Sangat Bagus

BALI bergerak merawat kesucian dan keharmonisan alamnya. Langkah ini bermuara pada tercapainya kesejahteraan hidup dan kedamaian di tanah Bali. Tatanan kehidupan inilah yang kini menjadi gerakan bersama dan dijabarkan secara bersinergi. Dengan Spirit Nangun Sat Kerthi Loka Bali, gerakan menuju kesucian dan harmoni bergulir cepat. Pendekatan yang holistik dan totalitas membuat optimisme menuju kehidupan yang damai di tanah Bali menguat. Gubernur Bali Wayan Koster sebagai inspirator program ini memasuki tahun kedua pemerintahannya terus melakukan optimalisasi kinerja dalam pencapain target. Langkah menyamakan persepsi dibangun dengan membumikan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Bali Era Baru. Didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), penjabaran visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali pun mendapat apresiasi positif. Ini tercermin dari survei yang dilakukan Kelompok Media Bali Post terkait dengan program Sosialisasi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Hal. 7 Menyamakan Persepsi

Implementasi Tiga Pergub Mesti Bernilai Produktif ”Selain harus konkret dari aspek implementasi, keberadaan pergub juga mesti bernilai produktif untuk masyarakat. Bukan hanya terkait dengan branding ekonomi, tapi yang terpenting ada rasa memiliki.”

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 RABU, 15 JULI 2020 Ketut Netra, Perum Rafflesia No. 210 Jl. Siulan Denpasar Timur Rp 1.000.000 Jumlah Penerimaan Hari Ini Rp 1000.000 Jumlah Penerimaan Sebelumnya Rp 61.385.000 Total Penerimaan Rp 62.385.000

virtual dari kantor masing-masing. Pada masa jeda, Koster mengingatkan agar OPD tak berhenti total tanpa melakukan aktivitas apapun. Namun, bisa melakukan kegiatan yang tak membutuhkan anggaran. Mengingat, masa jeda terjadi karena refocusing anggaran untuk Covid-19 yang memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi. Hal ini menyebabkan sebagian OPD Pemprov Bali tak lagi berkegiatan di sisa waktu tahun anggaran 2020. “Pada masa jeda, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Misalnya, mempersiapkan dan mematangkan program kerja tahun 2021,” imbuhnya. Koster meminta OPD membuat panduan dan petunjuk teknis dari sekarang agar tahun depan lebih siap, cepat, progresif dan tertata dalam sistem yang lebih baik. Selain itu, makin mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam melakukan terobosan dan inovasi. Sistem digitalisasi birokrasi di seluruh OPD agar sudah rampung di akhir tahun 2020. Dengan

I Wayan Gunawan Anggota Komisi I DPRD Bali Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster sudah menerbitkan tiga peraturan gubernur (pergub). Masing-masing, Pergub Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut, Pergub

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan, serta Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat). Lantaran disusun

berdasarkan kondisi real yang ada di Bali, ketiga regulasi ini diharapkan bisa mewujudkan pengamanan, pelestarian, serta menumbuhkembangkan dinamika akar budaya. “Persoalan produk Undangundang, dan juga turunannya sampai level pergub kan pada intinya implementasi di lapangan,” kata Anggota Komisi I DPRD Bali, I Wayan Gunawan, Rabu (15/7) kemarin. Gunawan mencontohkan Perda RTRW yang selama ini terkesan sebagai macan ompong karena lemah di tataran implementasi. Pelanggaran RTRW justru menjadi-jadi dan semena-mena. Pihaknya tidak menginginkan hal serupa kembali terulang dengan terbitnya tiga pergub baru tersebut. Khususnya pergub yang mengatur soal pelindungan danau, mata air, sungai dan laut. Apalagi, RTRW sebetulnya sudah cukup jelas men-

gatur masalah lingkungan, daerah pesisir, perlindungan jurang hingga sempadan sungai. “Pergub ini turunan dari RTRW barangkali. Semacam konsep pembangunan kita yang berkesinambungan, agar jangan tumpang-tindih dan sepotong-sepotong,” terangnya. Menurut Gunawan, sebuah regulasi akan menjadi baik jika saling melengkapi dengan regulasi lainnya dan dapat diimplementasikan. Selain harus konkret dari aspek implementasi, keberadaan pergub juga mesti bernilai produktif untuk masyarakat. Bukan hanya terkait dengan branding ekonomi, tapi yang terpenting ada rasa memiliki. “Anggaplah sekarang soal pratima, desa adat dalam sistemik itu kan sebenarnya sudah punya tata aturan di situ. Mudah-mudahan produk ini bisa memayungi, memberikan pedoman, dan SOP,” jelas

politisi Golkar ini. Pasalnya, lanjut Gunawan, yang nanti melaksanakan ketiga pergub adalah masyarakat. Apalagi, materi pergub juga menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga mereka perlu berperan. Harus ada reward dan punishment, mekanisme pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam posisi mendapat nilai dari pergub itu. Pada intinya, pergub harus mampu menjangkau desa, kala, patra karena generalisasi terkadang memperlemah kondisi real di lapangan dan belum tentu bisa dilaksanakan. “Kita harapkan (pergub) justru memperkuat kondisi habitatnya. Makanya mampu tidak menjangkau kepentingan masyarakat yang banyak? Kepentingan habitatnya, tradisinya, kulturnya, di sisi lain di adat itu kan struktural,” tandasnya. (kmb32)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.