terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
8 HALAMAN
NOMOR 231 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat pon, 17 april 2020
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pantai Kedonganan Akhirnya Ditutup
Meja dan Kursi Pedagang Diamankan
Desa Adat Sukawati Bagikan Sembako
Kawasan Pantai Kedonganan, Kecamatan Kuta ditutup untuk aktivitas rekreasi sejak Rabu (15/4) lalu. Pantai hanya diperbolehkan untuk kegiatan upacara agama dan aktivitas nelayan.
Tindakan tegas diambil Satpol PP Tabanan pada sejumlah pedagang yang tidak mengikuti instruksi Bupati Tabanan terkait larangan menyediakan meja makan dan tempat duduk bagi pembeli.
Mendukung warga melakukan social distancing dan physical distancing, Desa Adat Sukawati membagikan paket sembako untuk 2.378 KK krama adat, Kamis (16/4) kemarin. Satu paket sembako itu senilai Rp 150 ribu.
TABANAN | HAL. 4
BADUNG | HAL. 3
GIANYAR | HAL. 5
ABK Negatif Covid-19 Tetap Dikarantina Denpasar (Bali Post) Protokol kesehatan 232 anak buah kapal (ABK) yang datang dari luar negeri melalui Pelabuhan Benoa dilakukan secara ketat. Selain karantina sendiri selama 14 hari atau lebih di atas kapal, juga mengikuti cek kesehatan tiga hari sekali,
dan tidak boleh berhubungan dengan kru lainnya. Kendati demikian, Tim Satgas Covid-19 Provinsi Bali tetap melakukan protap kesehatan lagi. Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang Bali Dewa Putu Susila menegaskan hal itu, Kamis (16/4) kemarin.
Menurut Susila, protap kesehatan tersebut yaitu kembali melakukan rapid test sebelum turun dari kapal. ‘’Kapal ini berlabuh, tidak bersandar, dari tim medis kita naik ke atas kapal, rapid test lagi. Yang negatif langsung kita bawa ke suatu tempat untuk di-
karantina kembali, yang positif langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan,’’ katanya memaparkan. Dari semua ABK yang a d a d i a t a s ka p a l , ka t a Susila, hasil pemeriksaan sebelumnya negatif. Kendati demikian, ia tegas menyebutkan akan di-rapid test
kembali. ‘’Walaupun negatif, tetap dikarantina selama 14 hari dengan karantina yang diawasi secara ketat, tidak karantina mandiri,’’ tegasnya. Menurut Susila, tempat karantina tersebut di antaranya di hotel, tempat yang disediakan pemerintah
seperti Bapelkes dan Diklat Provinsi. Setelah kedatangan kapal pertama pada Kamis kemarin, dalam empat hari ke depan akan datang lagi kapal yang membawa ABK. ‘’Hari ini, besok, dua hari lagi, tiga hari lagi, setiap hari ada kapal,’’ ujarnya. Total ABK yang datang se-
banyak 777 orang. Dari jumlah itu, 560-an di antaranya warga Bali. ABK tersebut datang dengan empat kapal. Sedangkan dari bandara, diprediksi dalam waktu satu minggu ini akan datang sekitar 1.200 orang. Hal. 7 Gelombang Kedatangan
Bali Post/eka
ABK - Sejumlah anak buah kapal (ABK) MV Voyager of The Sea yang baru turun dari sekoci di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (16/4) kemarin.
Pemprov Bali Diminta Tegas Denpasar (Bali Post) Kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Pelabuhan Benoa secara bergelombang, menjadi perhatian jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Denpasar. Mengingat, yang datang dan turun di pelabuhan tersebut bukan saja PMI asal Bali, melainkan beberapa dari daerah lainnya di Indonesia. Bukan hanya itu, semestinya semua PMI yang baru pulang dari luar negeri semua turun di Pulau Nipah, Tanjung Balai Karimun dan Pulau Galang, Kepulauan Riau, bukan di Pelabuhan Benoa. Hal ini diungkapkan Kepala Dishub Denpasar I Ketut Sriawan, Kamis (16/4) kemarin. Sriawan mengatakan, sebenarnya dalam kaitannya dengan pemulangan PMI asal Bali, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan semua berbagi tugas. Saat koordinasi, pihaknya akan mendapat tugas untuk menjemput para PMI di tempat karantina untuk disebar ke masing-masing kabupaten/kota. Hanya, dalam pelaksanaannya saat ini ada kekurangtegasan dari pemerintah provinsi dalam menjalankan protap yang sudah ada. Terutama dalam upaya untuk mengurangi ODP. Komitmen ini sudah disampaikan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda ke masing-masing Satgas Penanggulangan Covid-19 kecamatan, satgas desa hingga terbawah. Hal. 7 Keputusan Gugus Tugas Nasional
OPINI
Nasib Pahlawan Devisa Oleh: I Wayan Ramantha
BERBAGAI sebutan mulia telah diberikan kepada saudarasaudara kita yang bekerja ke luar negeri. Dengan gaji yang relatif besar, apalagi diterima dalam bentuk valuta asing, kita menyebut mereka sebagai pahlawan devisa. Agar terhindar dari kesan sebagai tenaga kerja kasar, kita sebut mereka sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Sebutan PMI, bahkan cenderung baur dengan Palang Merah Indonesia yang memang duluan menggunakan singkatan itu. Keterbaurannya tidak pernah jadi masalah, karena keduanya memang bersifat mulia. PMI adalah orang-orang ulet dan pekerja tangguh yang tidak hanya pahlawan bagi penopang ekonomi keluarganya, tetapi juga pejuang bagi majunya perekonomian Bali. Sebagaimana kita ketahui, angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting bagi perekonomian suatu daerah. Dan peran pekerja migran kita sangat signifikan dalam menekan angka pengangguran Bali yang hanya 1,19 persen berdasarkan catatan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS). Angka itu merupakan capaian terbaik se-Indonesia. Hal. 7 Melindungi Masyarakat
DESA ADAT DIIZINKAN BANTU WARGA TERDAMPAK EKONOMI
Denpasar (Bali Post) Bali melakukan langkah terukur dan melakukan pemetaan secara cermat dalam penanganan Covid-19. Hingga saat ini, pengalokasian anggaran untuk percepatan penanganan dan pemulihan sedang proses finalisasi. Pada tahap awal, Pemprov Bali memperbolehkan desa adat menggunakan anggaran yang diterima untuk membantu warga terdampak ekonomi akibat Covid-19.
H
ingga saat ini, anggaran yang disalurkan ke desa adat sudah 100 persen dengan total Rp 300 juta per desa adat. Awalnya, dana desa adat hanya boleh digunakan maksimal Rp 50 juta untuk penanganan Covid-19. Belakangan, Pemprov Bali mengizinkan separuh dari dana desa adat dipakai untuk penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. ‘’Rinciannya dari Rp 300 juta itu, Rp 150 juta boleh dipakai (untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya). Rincian Rp 150 juta itu juga
ada,’’ ujar Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Rabu (15/4). Menurut Dewa Indra, masing-masing Rp 50 juta dipakai untuk penanganan Covid-19 dan Rp 100 juta untuk membantu ekonomi masyarakat. Bisa dengan memberikan bantuan uang tunai atau sembako. ‘’Berarti Rp 100 juta per desa adat sudah dialihkan dananya untuk penanganan dampak ekonominya,’’ jelasnya. Dengan kata lain, lanjut Dewa Indra, alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi dari dana desa adat saja mencapai Rp
’’Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi dari dana desa adat saja mencapai Rp 149,3 miliar. Meskipun Pemprov Bali tidak mengumumkan lewat paket social safety net atau jaring pengaman sosial, tapi uang itu sudah mengalir ke masyarakat. Dalam hal ini digunakan desa adat untuk membantu warganya yang terdampak Covid-19.’’ Dewa Made Indra Sekda Provinsi Bali
149,3 miliar (Rp 100 juta dikali 1.493 desa adat - red). Meskipun Pemprov Bali tidak mengumumkan lewat paket social safety net atau jaring pengaman sosial, tapi uang itu sudah mengalir ke masyarakat. Dalam hal ini digunakan desa adat untuk membantu warganya yang terdampak Covid-19. ‘’Dana desa adat itu datangnya juga dari Pemprov. Uangnya sudah ada di sana. Gunakan dulu itu, arahan sudah diberikan,’’ paparnya. Dewa Indra menambahkan, Pemprov Bali sudah memiliki skema besar untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 jika memang dana desa adat masih kurang. Saat dana itu habis, Pemprov Bali sudah siap menyangga. ‘’Itu (dana desa adat - red) juga uang Pemprov Bali. Selain itu, dana desa di desa dinas juga sama untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya,’’ tegasnya. (kmb32)
Dewan Isyaratkan Realokasi Rp 150 Miliar Denpasar (Bali Post) – Anggaran daerah Provinsi Bali dalam penanganan Covid-19 diharapkan segera dilakukan realokasi. Gubernur Bali diharapkan segera merespons surat rekomendasi pimpinan DPRD Bali yang telah disampaikan beberapa hari lalu. ‘’Harapan kami, Bapak Gubernur segera merapatkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah - red), merancang realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19,’’ ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Kamis (16/4) kemarin. Sebagaimana hasil rapat pimpinan DPRD Bali, kata Mahayadnya, rencana realokasi yang akan dilakukan terhadap APBD sebesar Rp 150 miliar. Jumlah itu diperoleh dari hasil penyisiran anggaran yang kegiatannya ditunda. Seperti perjalanan dinas di dewan maupun di eksekutif, penyisiran anggaran rapat-rapat, makan dan minum, pelaksanaan PKB dan sejumlah kegiatan lainnya di Pemerintahan Provinsi Bali yang tidak bisa dilaksanakan. ‘’Dari rancangan jumlah dana yang akan direalokasi tersebut, nantinya akan melalui persetujuan dewan. Untuk sidang paripurna tinggal menunggu agenda dari Sekwan. Seluruh anggota sudah siap untuk melakukan sidang melalui vicon, setelah dilakukan uji vicon Rabu lalu,’’ katanya. Sebelumnya, DPRD Bali merekomendasikan lima
hal terkait penanggulangan Covid-19 kepada Gubernur Bali. Di antara kelima isi rekomendasi itu, Dewan berharap dalam menangani Covid-19, pemerintah daerah Provinsi Bali agar segera mengajukan realokasi anggaran guna mendukung upaya-upaya penanggulangan Covid-19. Selain itu, Dewan juga merekomendasikan agar pemerintah daerah Provinsi Bali mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker dengan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar. Pemerintah daerah Provinsi Bali agar melakukan langkah-langkah ketat terhadap pintu-pintu masuk Bali guna mencegah mewabahnya Covid-19, dan bila perlu didukung dengan regulasi, baik berupa pergub ataupun ketentuan lainnya. Terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Bali, Dewan meminta agar wajib dikarantina oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan memperioritaskan penggunaan tempat-tempat yang layak dan nyaman seperti hotel-hotel milik BUMN atau hotel melati. Selain itu, dalam surat rekomendasinya dewan meminta agar pemerintah daerah Provinsi Bali agar selalu berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Bali terhadap pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat bernomor 900/1683/ DPRD, tertanggal 14 April 2020 yang ditandatangani Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama. (kmb16)